RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 5/PUU-XII/2014 Tugas dan Wewenang Notaris dan Formasi Jabatan Notaris I.
PEMOHON Muhammad Thoha, S.H., M.Kn.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu:
− Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris berwenang pula: f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. − Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. − Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. − Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.. − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. − Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pemohon saat mengajukan permohonan ini telah dinyatakan lulus ujian seleksi pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 912/KEP17.3/XI/2013 tanggal 20 November 2013; 2. Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan pejabat umum Notaris pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Manusia, namun ditolak secara langsung oleh Customer Service Officer dengan alasan formasi terbatas; Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan Notaris merupakan persyaratan mutlak dan utama untuk dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai Notaris; Namun, pada kenyataannya selalu saja ditemukan pengangkatan Notaris pada tempat yang dinyatakan dengan formasi terbatas tersebut, bahkan telah dilakukan pengambilan sumpah yang kesemuanya itu terkesan dilakukan secara terbatas dan tidak terbuka, hal ini memberikan bukti adanya ketidakpastian hukum yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Ketidakterbukaan informasi atas perekrutan dan pengangkatan Notaris di satu sisi dan timbulnya dugaan penerimaan suap oleh pejabat di Dirjen Administrasi Hukum Umum, serta fakta pada angka 4 di atas tersebut memberikan bukti telah terjadi diskriminasi yang tidak saja disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya terbatas; Adanya perbedaan penafsiran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum atas wewenang jabatan Notaris dalam bertugas; Perbedaan landasaran hukum yang mengatur Jabatan Notaris dan PPAT tersebut adalah bukti adanya ketidak pastian hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional atas seorang pejabat umum yang tidak memperoleh formasi pada satu tempat kedudukan untuk Jabatan Notarisnya dan untuk PPAT pada sisi lain sudah mendapatkan daerah kerja; Penetapan formasi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris cenderung tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memiliki kepastian hukum.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, yang antara lain sebagai berikut: a) Jual beli; b) Tikar menukar; c) Hibah;
d) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e) Pembagian hak bersama; f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g) Pemberian Hak Tanggungan; h) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 3. Menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang penentuan Formasi Jabatan Notaris tersebut mengabaikan asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi warga negara yang telah diangkat dalam jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 4. Menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberlakukan utuk warga negara yang sudah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja beserta persyaratan pengangkatan notaris yang mengikat sebelum dan sesudah formasi jabatan notaris tersebut; 5. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap penetapan Formasi Jabatan Notaris dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dalam pengertian bahwa Formasi Jabatan Notaris beserta persyaratan pengangkatannya berlaku untuk semua warga negara kecuali bagi warga negara yang telah diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah; 6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Catatan: − Perubahan terdapat pada nama Undang-Undang yang diujikan menjadi UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. − Perubahan pada petitum. a) Permohonan Awal A. Provisi 1. Menerima permohonan provisi Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian pejabat umumNotaris dan PPAT dengan tujuan bermufakat menentukan salah satu lembaga negara tersebut sebagai pihak yang paling berwenang dalam proses pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian pejabat umum untuk akhirnya melebur dua jabatan pejabat umum tersebut dalam satu jabatan. Dan untuk menghormati hukum dan kepastian hukum yang saat ini ada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengakomodir hasil ujian pengangkatan dan penunjukan Daerah Kerja PPAT atas dasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 912/KEP-17.3/XI/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja PPAT Pemohon bersamasama dengan yang lainnya sebanyak 582 (lima ratus delapan puluh dua) orang dengan cara langsung diangkat, dan diambil sumpahnya dalam jabatan pejabat umum Notaris di daerah kedudukannya masing-masing, sebagaimana nahsil ujian untuk daerah kerja PPAT tersebut atau setidak-tidaknya memberikan kesempatan kepada Pemohon dan yang lainnya tersebut untuk saat ini juga diangkat dalam jabatan Notaris tanpa mempertimbangkan pembatasan formasi jabatan yang telah ditetapkan. B. Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, yang antara lain sebagai berikut: a) Jual beli; b) Tikar menukar; c) Hibah; d) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e) Pembagian hak bersama; f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g) Pemberian Hak Tanggungan;
h) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 3. Menyatakan Pasal 21 juncto Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28E ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) b) Perbaikan Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan kewenangan pejabat umum Notaris mencakup pula tugas dan kewenangan jabatan pejabat umum Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, yang antara lain sebagai berikut: a) Jual beli; b) Tikar menukar; c) Hibah; d) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e) Pembagian hak bersama; f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g) Pemberian Hak Tanggungan; h) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 3. Menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang penentuan Formasi Jabatan Notaris tersebut mengabaikan asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi warga negara yang telah diangkat dalam jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 4. Menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberlakukan utuk warga negara yang sudah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan Dan Penunjukan Daerah Kerja beserta persyaratan pengangkatan notaris yang mengikat sebelum dan sesudah formasi jabatan notaris tersebut; 5. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap penetapan Formasi Jabatan Notaris dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dalam pengertian bahwa Formasi jabatan Notaris beserta persyaratan pengangkatannya berlaku untuk semua warga negara kecuali bagi warga negara yang telah diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah; 6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
