RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 63/PUU-XII/2014 Organisasi Notaris I.
PEMOHON 1. DR. Raden Mas Soenarto, S.H., SpN, M.H., M.Kn, sebagai Pemohon I; 2. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., sebagai Pemohon II; 3. Himpunan Notaris Indonesia (HNI), sebagai Pemohon III. Kuasa Hukum M. Alexander Weenas, S.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Mei 2014.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang perkaranya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945” 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I dan Pemohon II) dan Badan Hukum Publik (Pemohon III), para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah para Pemohon kehilangan kebebasan berserikat/berkumpul, kehilangan hak untuk memilih/menentukan organisasi dan atau kehilangan hak untuk dipilih dalam organisasi, menghambat para Pemohon untuk berkarya dalam meningkatkan kualitas profesi para Notaris, kehilangan hak untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah atas organisasi yang dipilih atas dasar hak asasi manusia.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: - Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : - Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
-
-
-
-
VI.
Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembatasan atas kebebasan berserikat bagi notaris untuk membentuk organisasi-organisasi profesi notaris dan bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut sejatinya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dari notaris itu sendiri, yaitu : “ hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.” Hak demikian merupakan hak yang diakui dan dilindungi semua instrumen utama hak asasi manusia, baik yang diatur secara internasional maupun nasional; 2. Bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris secara nyata membatasi bahwa hanya boleh ada satu Organisasi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi Notaris. Padahal dalam kenyataannya, secara de facto, terdapat lebih dari satu organisasi notaris, seperti Himpunan Notaris Indonesia (“HNI”) dan Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI). Faktanya juga terdapat banyak Notaris yang dengan kesadarannya atas hak berserikat dan berkumpul memilih untuk bergabung dalam Organisasi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia. Notaris-notaris yang memilih untuk bergabung ke Himpunan Notaris Indonesia (“HNI”) atau Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI), tentunya memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, suatu hak yang terlindungi oleh konstitusi UUD 1945. 3. Bahwa masing-masing organisasi notaris ini pun secara defacto menjalankan organisasinya dan memiliki anggota aktif. Para Notaris yang tergabung ke dalam organisasi-organisasi Notaris yang ada, sadar betul bahwa mereka memiliki hak untuk memilih organisasi notaris dan tidak dapat dipaksa untuk berpindah organisasi.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bahwa Pasal dalam Undang-Undang a quo senyata-nyatanya tidak mempertimbangkan tujuan daripada hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan (utility) dan kepastian (legal certainty). Sehingga, jika terdapat suatu ketentuan yang menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, maka ketentuan tersebut telah hilang rohnya karena tidak sesuai lagi dengan tujuan hukum dan justru menimbulkan suatu keburukan (mudharat) dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Bahwa Pemerintah telah memaksakan dan hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris. Namun di lain sisi, justru melupakan dan mengabaikan tujuan yang paling hakiki dari suatu Organisasi Notaris yaitu untuk meningkatkan kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabat negara yang telah melakukan sebagian tugastugas negara. Bahwa menurut PEMOHON, esensi yang paling hakiki dengan diaturnya Organisasi Notaris dalam UU JABATAN NOTARIS adalah menitikberatkan pada sifat dan tujuan dari Organisasi Notaris itu sendiri yaitu organisasi yang bebas dan mandiri serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas, bukan kepada bentuk Organisasi Notaris yang bersifat tunggal. Bahwa PEMOHON berpendapat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah seharusnya tidak memaksakan pada satu wadah tunggal Organisasi Notaris namun seharusnya lebih memberikan kesempatan kepada organisasi notaris lainnya untuk menjadi wadah Organisasi Notaris yang tetap diakui oleh pemerintah namun dengan tetap tunduk kepada sifat Organisasi Notaris yang bebas dan mandiri serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Sistem wadah tunggal Organisasi Notaris, dikhawatirkan dapat saja mempengaruhi kebijakan atau bahkan dipengaruhi oleh pejabat pemerintahan. Selanjutnya, PEMOHON juga mempertanyakan Organisasi Notaris yang tunggal mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya secara penuh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi seluruh anggotanya mengingat terdapat puluhan ribu notaris di Indonesia sebagaimana telah kami uraikan di atas. Bahwa PEMOHON memiliki keyakinan dengan tidak adanya Organisasi Notaris yang bersifat tunggal, Organisasi-organisasi Notaris justru akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang lebih bebas dan mandiri dari pengaruh oleh pihak-pihak manapun. PEMOHON juga melihat bahwa Organisasi-organisasi Notaris yang ada nantinya akan berlomba-lomba menjadi organisasi yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada para anggotanya yang akhirnya akan meningkatkan
kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabat negara di satu sisi dan di sisi lainnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat. 10. Bahwa PEMOHON menilai kekhawatiran dengan banyaknya Organisasi Notaris nantinya akan menimbulkan kesulitan atau permasalahan antara lain pada jaminan atas kepastian hukum, pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas terhadap notaris yang melanggar peraturan yang berlaku dan kode etik sangatlah tidak mendasar. Organisasi Notaris yang tunggal sejatinya justeru akan menghambat peranan yang sangat siginifikan dari sebuah profesi notaris selaku pejabat negara yang berwenang untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik. 11. Bahwa menurut pendapat PEMOHON dengan banyaknya Organisasiorganisasi Notaris justru akan memberikan kemudahan bagi Organisasiorganisasi Notaris tersebut dalam melakukan pembinaan yang tepat dan pengawasan yang ketat kepada anggotanya serta sekaligus melaksanakan tugas penindakan yang tegas terhadap anggota notaris yang melanggar peraturan yang berlaku dan kode etik. Dengan demikian, hal tersebut pada akhirnya akan memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada masyarakat selaku pihak yang menggunakan jasa profesi notaris. 12. Bahwa dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris, dugaan pelanggaran tersebut akan lebih dahulu ditangani oleh Organisasi Notaris di mana notaris tersebut bernaung. Majelis kode etik Organisasi Notaris yang bersangkutan dapat memutus bahwa notaris yang terbukti melanggar kode etik dapat dilakukan pemberhentian. Terhadap putusan dan sanksi dari Organisasi Notaris tersebut, selanjutnya dapat diajukan banding kepada Federasi Organisasi Notaris yang akan memberikan putusan yang final dan mengikat terhadap notaris yang bersangkutan dan pelaksanaan putusannya akan tetap dilaksanakan oleh Organisasi Notaris di tempat notaris yang bersangkutan bernaung. Terkait dengan standar kode etik, PEMOHON berpendapat hal tersebut sebaiknya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang hukum. VII.
PETITUM 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan-ketentuan dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu (i) Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa “satu wadah”, (ii) Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia” dan (iii) Pasal 82 ayat (3) sepanjang frasa“satu-satunya” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa “ satu wadah” dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi “Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia” dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 82 ayat (3) sepanjang frasa “satu-satunya” dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. 7. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
