STRUKTUR ORGANISASI PENUNJUK ARAH IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN Ipah Ema Jumiati
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Abstract : Community empowerment as the main paradigm of good governance that involves the State/Government, businesses and communities need a clear path in the implementation of development programs through the clarity of the structure. The organizational structure is intended to divide all the tasks and functions of all members of the organization that runs the appropriate authority of the duties and functions of each, in order to optimally achieve program objectives. Not stopping there, the clarity of the structure determines the success of policy implementation. With the structure, it can be known who is doing what and how the flow goes organizational authority. The results show the organizational structure and work flow procedures of government bureaucracy in the implementation of PNPM Mandiri fragmented in terms of interagency coordination, facilitator and program implementers. These circumstances resulted in the throwing authority and responsibility because of the vagueness of their roles, responsibilities and functions, resulting in inaccuracies in determining the quantity and quality of resources needed, Keywords: Organizational Structure, Implementation, Program, Empowerment
tersebut, menurut Winarno (2002: 19),
PENDAHULUAN Keberhasilan kebijakan
akan
implementasi oleh
faktor-faktor apa saja yang mendorong
banyak faktor dan masing-masing
suatu implementasi kebijakan berhasil
faktor tersebut saling berhubungan
atau
satu sama lain. Penggunaan faktor
kebijakan
tersebut dalam menganalisis suatu
rumit, melibatkan banyak pihak aktor
masalah
dengan banyak kepentingan. Dengan
sangat
ditentukan
maka diharapkan akan mengetahui
ditentukan
faktor
gagal.
Proses
merupakan
proses
yang
lingkungan di mana variabel tersebut
demikian,
digunakan.
dominan dalam implementasi kebijakan
Dengan membahas faktor-faktor
mengetahui
implementasi
faktor-faktor
akan menggiring pada pemahaman
150
mengapa suatu kebijakan mendapat
dimaksudkan terdapatnya suatu SOP
dukungan para pelaksana dibawahnya,
(standard operating procedures) yang
sedangkan kebijakan yang lain bahkan
mengatur tata aliran pekerjaan dan
menimbulkan resistensi atau penolakan
pelaksanaan program. Jika hal ini tidak
di kalangan para implementor.
ada, maka akan sulit sekali mencapai
Memahami ini semua, maka dalam
melihat
kebijakan
publik
pemberdayaan
implementasi yang
berkaitan
yang
memuaskan,
penyelesaian bersifat
karena
masalah-masalah ad-hoc,
akan
memerlukan
miskin
penanganan dan penyelesaian khusus
elaborasi
tanpa pola yang baku. Fragmentasi
pendekatan Edward III (1980) yang
yang sering terdapat di dalam organisasi
melihat
harus dihindari dan diatasi dengan cara
dengan
masyarakat
hasil
melakukan
faktor-faktor
komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur
sistem koordinasi yang baik.
birokrasi/organisasi sebagai faktor-
Implementasi kebijakan publik
faktor penting dalam implementasi
bukanlah tujuan akhir, yang hanya
kebijakan publik.
proses
Dalam penulis aspek
tulisan
berusaha
ini
kiranya
mendeskripsikan
keempat
dari
pendekatan
menuju
pencapaian
tujuan.
Keberhasilan implementasi kebijakan publik
berkait
keefektivitannya
pula dalam
dengan pencapaian
implementasi Edward III (1980) yaitu
tujuan. Persoalannya kemudian adalah
struktur birokrasi/organisasi. Struktur
ketika
birokrasi/organisasi
diimplementasikan,
implementasi
dalam
Program
sebuah
kebijakan sering
terjadi
Nasional
implementation Gap, suatu keadaan
Pemberbedayaan Masyarakat (PNPM)
dalam proses kebijakan selalu terbuka
Mandiri
sebagai
untuk kemungkinan akan terjadinya
penunjuk arah karena mendasarkan
perbedaan antara apa yang diharapkan
pada alur kerja program secara formal
(direncanakan)
untuk memberikan kejelasan prosedur
kebijaksanaan
kerja
senyatanya dicapai (sebagai hasil atau
penulis
bagi
katakan
seluruh
implementor
program. Struktur
oleh dengan
pembuat apa
yang
prestasi dari pelaksanaan kebijakan). birokrasi/organisasi,
(Dunsire
dalam
Wahab
2005:61).
151
Perbedaan tersebut tergantung pada
Dua karakteristik yang dapat
implementation capacity dari organisasi
mendongkrak
birokrasi pemerintahan atau kelompok
birokrasi/organisasi ke arah yang lebih
organisasi/aktor
baik adalah :
yang
dipercaya
mengemban
tugas
mengimplementasikan
a)
kebijaksanaan
kinerja
Melakukan
struktur
Standar
Operating
Procedures (SOPs) adalah suatu
tersebut.
kegiatan rutin yang memungkinkan para
pegawai
Walaupun sumber-sumber untuk
untuk
melaksanakan
melaksanakan suatu kebijakan tersedia,
kegiatannya
atau
sesuai
pelaksana
mengetahui
apa
pelaksana
kebijakan/administratur/birokrat)
PEMBAHASAN
para
(atau
yang
kebijakan seharusnya
dengan
tiap standar
harinya yang
ditetapkan (atau standar minimun
dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
pada
kegiatan-
yang dibutuhkan warga). b) Melakukan
Fragmentasi
kemungkinan kebijakan tersebut tidak
(Fragmentation)
adalah
dapat terlaksana atau terealisasi karena
penyebaran
tanggungjawab
terdapatnya kelemahan dalam struktur
kegiatan-kegiatan atau aktivitas-
birokrasi.
aktivitas pegawai diantara beberapa
Kebijakan
yang
begitu
kompleks menuntut adanya kerjasama
unit kerja.
banyak orang, ketika struktur organisasi
1.
tidak kondusif pada kebijakan yang
Procedures (SOPs)
tersedia,
maka
hal
ini
upaya
Melakukan
akan
Terkait
Standar
Standar
Operating
Operating
menyebagiankan sumber daya-sumber
Procedures (SOPs) dengan mengacu
daya
dan
kepada Edwards III (1980), penulis
kebijakan.
mendeskripsikan hasil penelitian dari:
menjadi
menghambat
tidak jalannya
efektif
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah
(1)
kebijakan
PNPM Mandiri sudah cukup memadai
harus
dapat
mendukung
apakah
pedoman
kebijakan yang telah diputuskan secara
untuk
politik
pelaksanaan PNPM Mandiri; (2) apakah
dengan
jalan
koordinasi dengan baik.
melakukan
menjadi
pelaksanaan
pedoman
dalam
aparat pelaksana program sudah pernah
152
mendapatkan pedoman
pelatihan
umum
menyangkut
maupun
Pernyataan kedua informan dari
pedoman
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
pelaksanaan PNPM Mandiri; kemudian
Provinsi Banten dan DKI menurut
dilihat juga dari
ada
analisa penulis bahwa pedoman umum
kekurangan dalam pedoman tersebut
maupun pedoman pelaksanaan masih
dalam
perlu dilengkapi, sehubungan dengan
(3)
apakah
memberdayakan
masyarakat
miskin.
adanya perubahan-perubahan maupun Berdasarkan hasil wawancara
dengan
Tim
Ahli
Konsultan
dikemukakan :1
penambahan
kebijakan
operasional
dalam
program.
Perubahan
tersebut diantaranya : Surat Keputusan
”Pedoman
umum
dan
Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun
masih
2007 tentang Cost Sharing APBD yang
penambahan-
belum ada didalam pedoman, Standar
penambahan, terutama adanya
Operating Procedures (SOP) kegiatan
kebijakan
baru
Bantuan
termuat
dalam
pelaksanaan perlu
tentunya
ada
yang
belum
pedoman
tersebut”.
Langsung
pembentukan
Masyarakat,
BKM,
KSM,
PJM
Pronangkis dan dana bergulir, Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010
Sementara
Pimpinannya
menyatakan :2 ”Pedoman
tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan, Surat-surat Menkokesra umum
maupun
dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan
pedoman pelaksanaan masing-
pelatihan-pelatihan lebih lanjut bagi tim
masing
ahli di lingkungan konsultan, fasilitator
kurang,
perlu
pelatihan”.
sebagai
pendamping
masyarakat,
maupun pelaksana program di lingkup desa/kelurahan untuk dapat memahami pedoman-pedoman 1
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Building, Serang; Senin, 4 Januari 2010. 2 Wawancara dengan Tim Leader KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Selasa, 5 Januari 2010.
PNPM
Mandiri
yang ada. Selain perlunya penambahanpenambahan informasi dalam pedoman PNPM,
diketahui
bahwa
pedoman
153
umum maupun pedoman pelaksanaan
Berdasarkan hasil wawancara
juga dinilai terlalu rumit, terutama bagi
dengan kedua Informan di atas, menurut
anggota BKM dan KSM, sebagaimana
analisa penulis pedoman umum maupun
dikemukakan oleh Informan berikut : 3
pedoman
pelaksanaan
yang
ada
”Cukup. Namun terkadang tidak
terkadang membingungkan pelaksana
semua
bisa
program karena terdapat banyak istilah,
masih
komponen program, langkah-langkah
dibantu Fasilitator kalau mau
pelaksanaan program, dan sebagainya.
ideal jadinya sebagaimana yang
Akibatnya pedoman umum maupun
ada di juklak. Kalau teknis di
pedoman
lapangan saya mengerti”.
dibagikan jarang dibaca, namun secara
anggota
memahaminya,
BKM jadi
pelaksanaan
yang
sudah
teknis pelaksana program mengerti Informan
lainnya
mengemukakan, berikut :
4
garis
besar
tata
program
cara
pelaksanaan
sehingga
mereka
”Pedoman Umum dan Pedoman
menginginkan pedoman-pedoman perlu
Teknis kurang memadai untuk
dijabarkan lagi dengan bahasa yang
menjadi
dalam
simpel dan sederhana agar mudah
pelaksanaan program PNPM
dipahami aparat pelaksana program
Mandiri bagi aparat pelaksana
maupun penerima manfaat program,
program
bahkan masyarakat awam sekalipun.
swadaya
pedoman
maupun
kelompok
masyarakat,
karena
Cukup memadai atau tidaknya
rumit dan tidak setiap orang
pedoman
bisa langsung memahaminya.
pelaksanaan PNPM Mandiri, tentunya
Jadi
harus
sebaiknya dibuat
lebih
umum
dibarengi
maupun
dengan
pedoman
pelatihan-
simpel dan mudah dimengerti
pelatihan yang menyangkut pedoman
oleh orang awam”.
umum maupun pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri, agar mudah memahami aturan
3
Wawancara dengan Koordinator BKM Kel. Terondol, Kec. Serang; Jum’at, 1 Mei 2009. 4 Wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Sepang, Kecamatan Taktakan, Serang; Kamis, 17 Desember 2009.
dengan
prakteknya.
Terkait
pelatihan tersebut dalam implementasi PNPM Mandiri di Kabupaten Serang,
154
masyarakat miskin penerima manfaat program mengemukakan : ”Saya
mengenai
5
PNPM”.
sebagai
anggota
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
pernah
pedoman-pedoman
mendapatkan
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang informan di atas,
pelatihan dasar PNPM Mandiri
menurut
ketika program PNPM baru
bahwa anggota-angota BKM maupun
dimulai di Desa kami, pada
KSM pernah mendapatkan pelatihan
tahun 2007. Pelatihan dasar
dasar
tersebut
diselenggarakan oleh Konsultan, namun
menjelaskan
tentang
analisa
PNPM
penulis
diketahui
Mandiri
masih
kurang
yang
program PNPM dan bagaimana
dirasa
karena
cara membangun KSM agar
intensitasnya sedikit, yaitu hanya sekali
berjalan baik.”
mendapatkan pelatihan dasar. Sementara pelatihan bagi Tim
Selanjutnya
seorang
tokoh
Ahli Konsultan dikemukakan :7
masyarakat perempuan mengemukakan
”Pelatihan bagi konsultan cukup
:6
memadai dan selalu dilakukan ”Sebagai anggota KSM, saya
penguatan
sudah
mendapatkan
misalnya EGM (Expert General
menyangkut
Meeting) yaitu pelatihan tenaga
pedoman umum dan pedoman
ahli, biasanya bisa dilakukan
pelaksanaan PNPM Mandiri,
per triwulan, tengah semester,
namun
bingung
per tahun atau sesuai kebutuhan
memahami program, karena itu
dengan skala nasional. Semua
BKM dan Faskel yang banyak
tim
memberikan
forum
pernah
pelatihan
sekali
saya
masih
penjelasan
ahli
bergabung EGM,
bidangnya
pelaku,
melalui
berdasarkan masing-masing.
Kemudian terdapat juga TOT
5
Wawancara dengan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kp. Kubang Apu, Kel. Terondol, Serang; Kamis, 7 Mei 2009. 6 Wawancara dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kp. Kubang Apu, Kel. Terondol, Serang; Kamis, 7 Mei 2009.
kapasitas
7
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Building, Serang; Senin, 4 Januari 2010.
155
(Training
yang
of
Trainers),
dan
dan si penerima manfaatnya
pelatihan-pelatihan lainnya.
juga. Itu mesti disosialisasi.”
Lebih lanjut mengenai pelatihan
Berdasarkan hasil wawancara
pernah
menunjang
dilakukan
untuk
implementasi
PNPM
Mandiri bagi fasilitator dikemukakan oleh salah seorang fasilitator, berikut :
8
dengan beberapa informan di atas, menurut
analisa
penulis
bahwa
pelatihan menyangkut pedoman umum maupun pedoman pelaksanaan PNPM
”Pelatihan
untuk
lebih
Mandiri sudah cukup memadai karena
memahami
pedoman
umum
telah banyak dilakukan, mulai dari
maupun pedoman pelaksanaan
pelatihan untuk tim ahli konsultan,
PNPM
sudah
pelatihan untuk fasilitator, pelatihan
dilakukan, bahkan sering. Setiap
untuk anggota Badan Keswadayaan
tahun
Masyarakat
Mandiri
sekali
memberikan
kami
selalu
pelatihan,
maupun
Kelompok
ada
Swadaya Masyarakat. Dapat peneliti
lain-lain.
tambahkan bahwa pelatihan sifatnya
Disitulah penguatan sosialisasi
umum, kalau coaching sudah kepada
tentang
bidang pelaksanaan yang akan digarap.
coaching,
dan
masalah
dilaksanakan,
PNPM tergantung
Lebih
lengkapnya bahwa pelatihan
kebutuhan di wilayah masing-
merupakan tahapan proses transformasi
masing. Ada per wilayah, di
sosial
cluster
kapasitas
bisa
dalam
satu
dalam
rangka
yang
peningkatan
dilakukan
dengan
kecamatan, atau di kelurahan
sistematis dan komprehensif, sedangkan
masing-masing.
coaching
Penyelenggaranya
merupakan
tindak
adalah
lanjut/penguatan lanjutan dari pelatihan
internal BKM masing-masing,
itu sendiri. Jadi keduanya merupakan
beserta unit-unit pelaksananya
sarana transformasi knowledge. PNPM ini memegang pilar pembangunan yang disebut Tridaya, ada fisik, ekonomi dan
8
Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
sosial.
Intinya
pelatihan
itu
lebih
156
berbicara
tentang
masalah
konsep
program secara umum. Walaupun coaching Konsultan pemahaman,
namun
oleh UPK BKM dan strategi terminasi
dilakukan
proyek (Exit Strategy) yang bertujuan
memberikan
memastikan bahwa program PNPM
penjabaran
akan terus berlangsung sebagai suatu
sebagai
pedoman-pedoman masih
pelaksanaan,
maupun
banyak
untuk
proyek,
pengelolaan dana pinjaman bergulir
pelatihan
telah
persiapan
PNPM
Mandiri,
proses
pembangunan
berkelanjutan
ditemukan
beberapa
yang mengakar dan menjadi sebuah
kekurangan dalam pedoman umum
gerakan
maupun pedoman pelaksanaan dalam
penanggulangan
memberdayakan masyarakat miskin di
wilayahnya,
Kabupaten Serang.
berakhir. Namun pedoman teknis saja
Seorang Tim Ahli Konsultan mengemukakan :
9
masih
masyarakat
untuk
kemiskinan
setelah
kurang,
masa
di proyek
sebagaimana
dikemukakan oleh Seorang Fasilitator,
”Kekurangan dalam pedoman
berikut :10
tentunya ada, namun biasanya
”Setiap
diatur
pedoman
dalam
pedoman
teknis/khusus/spesialisasi
dinamika
kegiatan”.
dinamika
Berdasarkan hasil wawancara
tahun
ada
sejalan
buku dengan
pemberdayaan
dan
kehidupan
masyarakat.
Jika
kekurangan,
ada
ada revisi
dengan Informan di atas, menurut
(perubahan-perubahan
analisa
penulis
diperlukan). Penyebaran buku
dalam
pedoman
pedoman
bahwa
kekurangan
umum
pelaksanaan,
lebih
maupun
yang
sering terlambat dari pusat ke
lanjut
bawah.
dijabarkan melalui pedoman teknis
sudah,
kegiatan. Pedoman teknis berisikan
datang”.
Jadi
sosialisasinya
sarananya
terlambat
tahapan proses program mulai dari 9
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Building, Serang; Senin, 4 Januari 2010.
10
Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
157
Selanjutnya Informan lainnya mengemukakan
:
11
”Kekurangan
tambahan, sementara yang juga menjadi kekurangan
berdasarkan
hasil
pedoman yang ada adalah bahasanya
wawancara juga adalah penyampaian
terkadang sulit dimengerti”. Selain
bahasa yang rumit didalam pedoman,
rumit format pelaporan menjadi kendala
sehingga sulit dimengerti dengan cepat.
di BKM, sebagaimana dikemukakan
Dengan kata lain, orang harus menelaah
oleh pengurus BKM, berikut :12
dalam waktu yang cukup lama, agar
”Kekurangannya mungkin perlu
persepsinya sama dengan yang apa
ada
dimaksud di dalam pedoman. Selain itu
penyederhanaan
bentuk
laporan-laporan sehingga kami
kesulitan
bisa
pelaporan
lebih
mudah
mengaplikasikannya”.
mengisi oleh
format-format
kelompok-kelompok
swadaya masyarakat (KSM) terjadi karena format pelaporan yang ada
Berdasarkan hasil wawancara dengan
ketiga
Informan
di
atas,
dinilai
rumit,
diaplikasikan
sehingga oleh
sulit
KSM-KSM
menurut analisa penulis bahwa jika
khususnya, dan Badan Keswadayaan
ditemukan
Masyarakat (BKM) pada umumnya.
kekurangan
di
dalam
pedoman, maka yang menjadi salah satu jalan keluarnya adalah melakukan revisi
2.
atas perubahan kebijakan yang terjadi.
(Fragmentation)
Namun revisi kiranya membutuhkan
Melakukan
Fragmentasi
Fragmentasi
sebagai
waktu yang tidak sebentar, sementara
daripada
daya
program berjalan terus dan tidak dapat
organisasi
merupakan
menunggu
sampai
selesai
menunjang keberhasilan implementasi
dilakukan.
Hal
ditambah
PNPM Mandiri. Upaya penyebaran
dengan keterlambatan pengadaan sarana
tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau
sosialisasi
aktivitas-aktivitas
berupa
revisi
tersebut
buku
pedoman
dukung
unsur struktur
faktor
pegawai
yang
diantara
beberapa unit kerja ini dapat dilihat dari 11
Wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Drangong, Kec. Taktakan, Serang; Kamis, 1 April 2010. 12 Wawancara dengan Koordinator BKM Kel. Terondol, Kec. Serang; Jum’at, 1 Mei 2009.
bagaimana koordinasi antar instansi dalam
pelaksaan
PNPM
Mandiri,
apakah kerjasama dengan lembaga lokal
158
dapat
mendukung
pemberdayaan
pelaksanaan
masyarakat
Pemerintah daerah Kabupaten/
miskin
Kota
setiap
mulai
kegiatan
dalam PNPM Mandiri, dimana letak
mengundang BKM-BKM, pihak
kesulitannya
Kelurahan
bekerjasama
lembaga-lembaga pandangan
lokal,
dengan bagaimana
masyarakat
dan
Kecamatan.
(Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
TKPKD
dalam
menanggapi PNPM Mandiri, apakah
Daerah)
masyarakat
bertanggungjawab
turut
perencanaan,
terlibat
dalam
pelaksanaan
dan
Kepala
yang adalah
Bappeda,
yang
pengawasan terhadap hasil program
triwulan
PNPM Mandiri, kemudian terakhir
koordinasi.
adalah
memiliki struktur organisasi dan
apakah
dalam
pelaksanaan
melakukan
per
PNPM
tata
dan fungsi dari masing-masing instansi
pelaksana untuk membuka akses
maupun lembaga-lembaga pendukung
dari tingkat bawah ke struktural.
lainnya secara konsisten dilaksanakan.
Adanya struktur kelembagaan
pelaksanaan
PNPM-Mandiri
tersebut
kerja
Mandiri
PNPM Mandiri, pembagian tugas pokok
Koordinasi antar instansi dalam
aliran
rapat
untuk
aparat
mengetahui
akan
sejauhmana
berjalan semestinya, jika komitmen
masyarakat,
seluruh
membangun
masyarakat terlibat langsung
sebagaimana
dalam
pihak
masyarakat
untuk
berjalan,
keterlibatan apakah
implementasi
betul
PNPM
Mandiri di Kabupaten Serang”.
dikemukakan oleh seorang Birokrat, berikut : 13 ”Koordinasi Masalahnya membangun
berjalan. komitmen
untuk
masyarakat.
Senada dengan Informan di atas, Salah seorang Tim Ahli Konsultan mengemukakan :14
Bantuan Langsung Masyarakat
”Dukungan koordinasi cukup
(BLM)
baik,
diberikan
semua
di
tingkat
provinsi
langsung kepada masyarakat. 14
13
Wawancara dengan Kasubid. Perekonomian Bappeda Kab. Serang; Kamis, 28 Januari 2010.
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Building, Serang; Senin, 4 Januari 2010.
159
dikoordinir oleh TKPK-D dan di
pembukuan di Unit Pengelola
masing-masing Kabupaten/kota
Kegiatan (UPK). Begitu juga
pun dilakukan rakor, evaluasi-
Askot
evaluasi”.
Rahman,
Infrastruktur, yang
akan
Kang dilihat
disamping kegiatan fisik, juga Selanjutnya Informan lainnya
administrasinya. Setiap bulan
mengemukakan :15
kami melakukan uji petik, yang
”Selama ini Tim Korkot yang
kami kunjungi adalah 50 % dari
membuat
jumlah wilayah dampingan yang
pelaporan
Kabupaten/Kota. berjalan
sampai
ke
Koordinasi
ada di Kota Serang”.
kepada
pelaksanaan monitoring. Sistem monitoring
yang
Tanggapan berbeda disampaikan
dilakukan
oleh Team Leader Konsultan PNPM
selama ini adalah tingkatan
Mandiri, berikut :16 ”Dukungan ala
Fasilitator Kelompok (Faskel)
kadarnya,
memonitoring 100 %, kalau
optimal”
Korkot (Koordinator Kota) 5 %. Jadi harus melakukan uji petik
minimalis
dan
belum
Selanjutnya Informan lainnya mengemukakan :17
(pemeriksaan) ke setiap BKM di
” Jika ada pertemuan di tingkat
setiap
dampingan
kabupaten/kota, dinas itu bukan
dalam satu kota, sebulan sekali.
yang punya kewenangan yang
Seperti saya karena Asisten
berangkat. Kadang-kadang yang
Kota (Askot) ekonomi, maka
datang mewakili golongan 2,
lebih mengarah kepada aspek
golongan 3 untuk ikut rapat
keuangannya. Jadi yang akan
saja, sehingga tidak nyambung
saya lihat secara random itu
kepada
pembukuannya, baik pembukuan
kewenangan.
di
wilayah
sekretariat
yang
mempunyai
Kepala
dinas
maupun 16
15
Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
Wawancara dengan Tim Leader KMWPNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Selasa, 5 Januari 2010. 17 Wawancara dengan Koordinator BKM Kel. Kaligandu, Kec. Serang; Rabu, 27 Januari 2010.
160
jarang hadir, bahkan
kalau
sehingga
informasi
yang
diterima
misalnya rapat yang diundang
menjadi tidak utuh dan tidak tercapai
camat, yang berangkat bukan
kesamaan pandangan. Namun demikian,
Camat. Kalau Pak Ridwan dari
koordinasi oleh Konsultan ke BKM
Bappeda Kota Serang hadir
relatif lancar, karena memang langkah-
terus, karena Bappeda sebagai
langkah koordinasi sudah terjadwal dan
ujung tombak pertama, tetapi
harus
Kepala dinasnya tidak. Bahkan
Kendalanya
unsur Camat juga tidak tampak
sistem
hadir.
Misalnya,
pertemuan
selama
dipatuhi
oleh
karena
random
fasilitator. menggunakan
dan
kurangnya
bila
ada
fasilitator, serta luasnya wilayah sasaran
3
hari,
program maka monitoring kegiatan
mereka hadirnya hari pertama
harus
dan hari terakhir. Kemudian
Disamping itu terdapat wilayah sasaran
pertemuan berikutnya utusannya
program yang KSM-KSM nya jarang
beda lagi sehingga tidak pernah
dikunjungi,
nyambung.
mesti
kelompok swadaya masyarakat yang
Penanggungjawab Operasional
letaknya di pelosok desa. Hal tersebut
Kegiatan
terjadi karena hubungan koordinasi
Jadi
tidak
(PJOK)-nya
yang
datang”.
dilakukan
secara
misalnya
bergilir.
kelompok-
Fasilitator lebih banyak ke BKM, kemudian
Berdasarkan hasil wawancara di
BKM
yang
melakukan
koordinasi dengan KSM-KSM.
atas, menurut analisa penulis adalah
Koordinasi antar instansi dalam
bahwa Koordinasi antar instansi belum
implementasi PNPM Mandiri di Kota
berjalan dengan baik karena ketika
Serang akan lebih baik jika didukung
diadakan rapat koordinasi, utusan yang
oleh kerjasama dengan lembaga lokal.
datang adalah berganti-ganti, malahan
Terkait hal tersebut, Seorang Birokrat
bukan
mengemukakan :18
orang
kewenangan keputusan.
yang untuk
Disamping
memiliki mengambil
”Sangat
itu
program
juga
perwakilan dinas maupun instansi tidak mengikuti rapat koordinasi seluruhnya,
18
mendukung ini
tidak
karena hanya
Wawancara dengan Kasubid. Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kab.Serang; Jum’at, 29 Januari 2010.
161
melibatkan unsur lembaga yang
namun macet dan tidak aktif
ada di Kota/Kecamatan, justru
lagi.
untuk meningkatkan kebudayaan
perempuan,
lembaga lokal yang dibentuk
PNPM Mensyaratkan
masyarakat”.
keterlibatan kaum perempuan
Mengapa
melibatkan
karena
memang 30 %
sebagai keterwakilan gender”. Selanjutnya seorang Fasilitator mengemukakan :19
Berdasarkan hasil wawancara
”Lembaga
lokal
dapat
yang berhubungan dengan pentingnya
pelaksanaan
kerjasama dengan lembaga lokal dalam
masyarakat
pemberdayaan masyarakat miskin di
miskin dalam PNPM Mandiri.
atas dengan beberapa informan di atas,
Sebagai contoh, BKM di wilayah
menurut
Kabupaten
mendukung
mendukung pemberdayaan
Serang,
wilayahnya
sekarang
sudah
menulis
implementasi
sangat program,
masuk
karena pemberdayaan masyarakat dapat
wilayah Kota Serang pernah
berjalan, manakala lembaga-lembaga
menjalin
lokal
kerjasama
mau
bekerja
Dekranasda (Dewan Kerajinan
berpartisipasi
dalam
Nasional Daerah) Kabupaten
program. Namun dalam prakteknya,
Serang sehingga hasil kerajinan
masih
masyarakat
dalam melakukan kerja sama dengan
minimal
dengan
dapat
diketahui oleh masyarakat luas, untuk
juga
membuka
ditemukan
sama
dan
pelaksanaan
kesulitan-kesulitan
lembaga-lembaga masyarakat tersebut.
akses
Terkait kesulitan bekerjasama
pemasarannya. Kerjasama juga
dengan
dilakukan dengan LKMD, Pos
dikemukakan oleh Informan, berikut :20
yandu,
19
analisa
Kelompok
lembaga-lembaga ”Masih
ibu-ibu
lokal
terdapatnya
pengajian. Di Banten pernah
kepentingan serta relatif adanya
ada perkumpulan Perempuan,
ego sektoral, kurang terbuka,
Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
20
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Building, Serang; Senin, 4 Januari 2010.
162
serta
berbeda
orientasi.
karena sulitnya dana, ditambah
Maksudnya belum berorientasi
kesulitan dalam hal pemasaran
pemberdayaan melainkan masih
hasil”.
bersifat
bantuan
sehingga
tidak
semata
dilaksanakan
secara berkelanjutan”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua Informan di atas, menurut analisa penulis bahwa letak kesulitan
Selanjutnya Seorang Fasilitator Kelompok mengemukakan :21 ”Letak
bekerjasama dengan lembaga-lembaga lokal adalah adanya ego sektoral,
kesulitannya
adalah
kurang terbuka dan berbeda orientasi.
banyak dinas-dinas yang kurang
Hal
paham tentang PNPM, namun
terbuka
sudah
perkembangan
dilakukan
kerjasama
tersebut
dikarenakan
terhadap
informasi
lingkungan,
kurang dan kurang
dengan
Disnaker
dalam
percaya diri dan orientasi masih kepada
kerangka
pelatihan
UKM-
kesiapan
menerima
bantuan,
tetapi
Ekonomi Mikro, BRI, Dinas
belum berorientasi kepada kesiapan
Pekerjaan Umum Cipta karya,
dalam
Bappeda dan Dinas Pendidikan.
Ditambah
kurangnya
Di
pemerintah
daerah
samping
itu
terkadang
lembaga-lembaga orientasinya
lokal
berbeda
dengan
memberdayaan
masyarakat. pendampingan
setempat
sosialisasi masyarakat yang kurang di tingkat
desa
akan
pentingnya
BKM, misalnya : jenis pelatihan
keterlibatan
keterampilan
implementasi PNPM Mandiri.
yang
diberikan
tidak
mempertimbangkan
kondisi
dan
masyarakat
kebutuhan
masyarakat
dalam
Sehubungan dengan pentingnya partisipasi masyarakat di atas, kiranya
Hal
perlu diketahui bagaimana pandangan
mengakibatkan
masyarakat dalam menanggapi PNPM
program hanya berjalan sesaat
Mandiri di Kota Serang. Terkait hal
tersebut
setempat.
dan
tersebut, Seorang Tokoh Masyarakat 21
Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
163
mengemukakan :22 ”Masyarakat kurang
mendapatkan program sering
memahami, padahal sebenarnya sangat
iri, katanya RT sana dapat, di
bermanfaat”. Sedangkan seorang ibu
RT saya tidak dapat”.
rumah
tangga
penerima
manfaat
program mengemukakan :23
Berdasarkan hasil wawancara
”PNPM menurut yang saya
dengan beberapa orang informan di
ketahui adalah program yang
atas,
salah
adalah
masyarakat memang kurang memahami
memberikan modal usaha dalam
arti dan maksud dari PNPM Mandiri,
bentuk pinjaman bergulir”.
mereka sesungguhnya lebih mengenal
satunya
menurut
analisa
penulis
PNPM Mandiri, melalui implementasi Sementara
menurut
salah
program-programnya, terutama kegiatan
” PNPM
fisik dan ekonomi. Memang tidak
sangat membantu, terutama keterlibatan
semua wilayah dapat dijadikan wilayah
masyarakat dalam kegiatan fisik dan
sasaran
kegiatan
untuk
kriteria tertentu bagi wilayah penerima
mengembangkan usaha dan menambah
sasaran, antara lain : wilayahnya kumuh
pendapatan keluarga”.
dan mayoritas penduduknya adalah
seorang Pengurus BKM :
24
ekonomi,
Kemudian tanggapan berbeda
program,
karena
terdapat
warga miskin.
dikemukakan oleh Informan, berikut :25
Tentunya
bagaimana
proses
”Menurut masyarakat keadilan
keterlibatan masyarakat dalam PNPM
harus merata, tidak ada manusia
Mandiri juga perlu diketahui, agar
yang
implementasi
yang
sempurna.
Masyarakat
wilayahnya
tidak
diterima
program
masyarakat.
lebih Terkait
dapat hal
tersebut, Seorang Pejabat di lingkungan 22
Wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Sepang, Kec. Taktakan, Serang; 17 Desember 2009. 23 Wawancara dengan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Drangong, Kec. Taktakan, Serang; Sabtu, 2 Januari 2010. 24 Wawancara dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM Desa Drangong, Kec. Taktakan, Serang; Kamis, 1 April 2010. 25 Wawancara dengan Koordinator BKM Kel. Terondol, Kec. Serang; Senin, 29 Maret 2010.
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengemukakan :26” Masyarakat tahapan 26
terlibat
mulai
perencanaan
dalam
Wawancara dengan Kasubid. Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Bappeda Kab. Serang; Jum’at, 29 Januari 2010.
164
mengusulkan
kebutuhan
masing-masing
instansi
maupun
prioritas melalui musyawarah,
lembaga-lembaga pendukung lainnya
pelaksanaan
secara konsisten dilaksanakan. Terkait
terlibat
selaku
tenaga kerja dan tim pelaksana,
hal
pengawasan maupun pelestarian
mengemukakan, berikut :28
hasil-hasil program”.
tersebut
seorang
Informan
”Pembagian tugas dan fungsi para
Hal senada juga disampaikan
pelaku
dilaksanakan
dengan konsisten dan memadai,
oleh masyarakat di Kecamatan Serang
namun
masih
diperlukan
:27
optimalisasi yang lebih baik”. ”Ya terlibat. Ada rembug warga sebelum mulai pelaksanaan dan ada
laporan
program
dilaksanakan.
seorang Fasilitator mengemukakan :29
BKM
” Ya. Sejauh ini masing-masing
selesai
bersikap kooperatif. Kalaupun
pertanggungjawaban setiap
Senada dengan Informan di atas,
Pelaksanaannya
ada
yang
disaksikan masyarakat, faskel
dilaksanakan
dan aparat kelurahan”.
kurangnya
tidak
konsisten dikarenakan
sosialisasi.
Perlu
pendekatan lebih intensif dari Berdasarkan wawancara dengan
pihak konsultan kepada pihak
dua orang informan di atas, menurut
pemerintah,
demikian
analisa
sebaliknya.
Hal
penulis
bahwa
memang
masyarakat terlibat dalam perencanaan,
dikarenakan
pelaksanaan
masyarakat
dan
pengawasan
hasil
program PNPM Mandiri. Selanjutnya adalah
dalam
Mandiri pembagian 27
pelaksanaan
perlu tugas
adanya dan
juga tersebut
anggapan terhadap
PNPM
lebih kepada keproyekan, namun
PNPM kejelasan
fungsi
dari
Wawancara dengan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kp. Kubang Apu, Kel.Terondol, Kec. Serang; Kamis, 7 Mei 2009.
28
Wawancara dengan Tim Ahli KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta Bidang Kebijakan Publik dan Capacity Buiding, Serang; Senin, 4 Januari 2010. 29 Wawancara dengan Fasilitator Bidang Ekonomi KMW-PNPM Mandiri Provinsi Banten dan DKI Jakarta, Serang; Rabu, 13 Januari 2010.
165
oleh
semakin kesini semakin baik
karena
anggapannya”.
banyak”.
Tanggapan berbeda disampaikan
Berdasarkan hasil wawancara
Informan
terlalu
yang
dengan Informan di atas, menurut
terdapat
analisa penulis ketiadaan tugas pokok
ketiadaan tupoksi (tugas, pokok, dan
dan fungsi bagi masing-masing aparat
fungsi)
pelaksana
megemukakan
bagi
lainnya
formatnya
bahwa
Badan
Keswadayaan
program
menimbulkan
Masyarakat (BKM) dan Kelompok
ketidakjelasan tugas dan fungsi yang
Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai
harus dijalankan masing-masing unit,
unit pelaksana program di masyarakat,
sehingga
sebagaimana dikemukakan, berikut :30
ketidakjelasan
juga
berimplikasi
kepada
pertanggungjawaban
”Kalau mau jujur tidak ada
yang
tupoksinya. Contohnya didalam
organisasi, yaitu BKM dan KSM. Di
Kelompok Swadaya Masyarakat
sisi lain, format yang terlalu banyak
(KSM) proposal LPJ (Laporan
untuk setiap laporan kegiatan juga
Pertanggungjawaban) itu yang
menyebabkan
membuat KSM, tapi kenapa
swadaya
yang
ketergantungan yang tinggi terhadap
dipanggil
untuk
harus
diemban
oleh
unit
kelompok-kelompok masyarakat
mempertanggungjawabkan LPJ
fasilitator,
dan proposal adalah BKM?. Ya
format-format pelaporan yang telah ada
walaupun LPJ dan Proposal itu
dalam pedoman teknis kegiatan. Hal
diserahkan
tersebut
ke
BKM,
terutama
memiliki
dalam
berujung
kepada
ditandatangani oleh BKM dan
ketidakmampuan
KSM. BKM kan hanya fasilitasi,
pembuatan proposal kegiatan, padahal
pembuatan
Tetapi
KSM merupakan unit hierarkhis terkecil
sampai sekarang KSM belum
di masyarakat yang paling strategis
mampu
sebagai pelaksana program, sekaligus
proposal.
membuat
proposal,
penerima
manfaat
KSM
mengisi
program
dalam
yang
seharusnya menjadi lebih berdaya dan 30
Wawancara dengan Koordinator BKM Kel. Kaligandu, Kec. Serang; Rabu, 27 januari 2010.
mandiri.
166
Berikut adalah Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri :
Sumber : Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) PNPM Mandiri Banten dan DKI, 2009 Struktur kelembagaan PNPM
pendamping, serta masyarakat baik di
Mandiri mencakup seluruh pihak yang
tingkat pusat maupun daerah. Secara
bertanggungjawab dan terkait dalam
umum,
pelaksanaan serta upaya pencapaian
Mandiri digambarkan berikut ini :
tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur
1. Pusat
struktur
organisasi
PNPM
pemerintah, fasilitator dan konsultan
167
Dalam rangka pengendalian dan
1.
Merumuskan konsep kebijakan
koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri,
operasional,
dibentuk
Tim
Pengendali
PNPM
perencanaan, pelaksanaan dan
Mandiri.
Tim
Pengendali
berikut
pengendalian PNPM Mandiri;
keanggotaannya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab Koordinator
kepada
Bidang
Menteri
Penanggulangan
(TKPK).
Tim
3.
Menilai
hasil,
PNPM
manfaat
Tim
kesempatan
penjelasan
sebagai berikut :
dan
penciptaan
kerja
bagi
masyarakat miskin; 4.
a. Tim Pengarah
Mengusulkan
pilihan-pilihan
Tim pengarah terdiri atas Menteri-
peningkatan
menteri dan Kepala Lembaga terkait
pelaksanaan
pelaksanaan PNPM Mandiri. Tugas
kepada Tim Pengarah;
dan tanggungjawab Tim Pengarah adalah
dan
Mandiri terhadap pengurangan kemiskinan
dengan
dan
dampak dari pelaksanaan PNPM
Mandiri terdiri atas Tim Pengarah dan Pelaksana,
pemantauan
PNPM Mandiri;
Kemiskinan
Pengendali
Melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan
Kesejahteraan
Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Tim
2.
koordinasi,
memberikan
5.
pengarahan
efektivitas PNPM
Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM
kepada Tim Pelaksana baik materi
Mandiri
yang bersifat substantif maupun
Koordinator
teknis
setiap 3 bulan;
guna
keberhasilan
pengendalian PNPM Mandiri.
Mandiri
6.
kepada Kesra
Menteri minimal
Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan dan
b. Tim Pelaksana Tim Pelaksana terdiri atas pejabat
mekanisme pengendalian PNPM
eselon I ke bawah dari berbagai
Mandiri yang dituangkan dalam
kementerian/lembaga
bentuk berbagai pedoman dan
terkait
pelaksanaan PNPM Mandiri. Tugas
dan
tanggungjawab
Pelaksana meliputi :
surat edaran; Tim
7.
Melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan kemudian oleh Tim Pengarah.
168
Untuk kelancaran pelaksanaan PNPM
Mandiri,
lingkup
dibentuk Tim Koordinasi PNPM
tanggung
Mandiri Provinsi yang anggotanya
jawab instansi pusat tergabung dalam
terdiri dari pejabat instansi terkait di
Tim Pelaksana PNPM Mandiri terbagi
daerah di bawah koordinasi TKPKD
atas aspek sebagai berikut :
Provinsi.
Tim
ini
dibentuk
1. Koordinasi pengendalian PNPM
berdasarkan Surat Keputusan yang
Mandiri : Kantor Kementerian
dikeluarkan oleh penanggungjawab
Koordinasi Kesra.
TKPKD Provinsi.
2. Perencanaan dan pengembangan
Tugas Tim Koordinasi PNPM
kebijakan serta monitoring dan
Mandiri Provinsi, adalah sebagai
evaluasi : Bappenas.
berikut :
3. Pembiayaan
:
Depertemen
Keuangan.
1. Mengkoordinasikan pedoman
4. Pelaksanaan
dan
pembinaan
teknis : masing-masing instansi terkait.
teknis
operasional
program-program
PNPM
Mandiri di Provinsi. 2. Mengkoordinasikan penyusunan
5. Sosialisasi dan komunikasi : Departemen Komunikasi
dan
Informatika. Pelaksanaan
anggaran dan bantuan teknis berbagai
masing-masing
kerja yang dibentuk di masing-
provinsi.
departemen
teknis
terkait.
Mandiri
di
4. Memantau dan mengevaluasi
provinsi. organisasi
PNPM
Mandiri di daerah terdiri dari :
5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah.
a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri
6. Memantau
dan
penyelesaian
Provinsi
pelaksanaan
PNPM
pelaksanaan PNPM Mandiri di
2. Daerah
Dalam
program
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
Struktur
kegiatan
sektoral di provinsi.
program dikelola oleh satuan
masing
substansi
rangka PNPM
koordinasi di
daerah
membantu berbagai
permasalahan yang timbul di dalam
pelaksanaan
kegiatan
169
serta mengambil tindakan/sanksi
penanggungjawab
yang diperlukan.
Kabupaten/Kota.
7. Melaporkan kegiatan,
perkembangan hasil
audit,
dan
evaluasi kepada Gubernur. 8. Memastikan
bahwa
Tugas
Tim
Mandiri
TKPKD
Koordinasi
PNPM
Kabupaten/Kota,
adalah
sebagai berikut :
proses
1. Mengkoordinasikan
substansi
kegiatan sesuai dengan pedoman
pedoman
teknis
operasional
PNPM Mandiri.
program-program
PNPM
Untuk
memperlancar
pelaksanaan
operasional
Mandiri di kabupaten/kota.
Tim
2. Mengkoordinasikan penyusunan
Koordinasi PNPM Mandiri, di
anggaran dan bantuan teknis
Provinsi dapat dibentuk Satuan
berbagai
Kerja (Satker) yang mendukung
sektor.
operasional di ruang lingkup wilayah
provinsi
pelaksanaan
untuk
tugas-tugas
tim
yang bersumber dari APBD
kegiatan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
PNPM
kerja tersebut ditentukan oleh
kabupaten/kota.
PNPM
Mandiri
5. Mensinergikan kegiatan pusat
b. Tim Koordinasi PNPM Mandiri
dan daerah. 6. Memantau
Kabupaten/Kota rangka
pelaksanaan
di
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
Dalam
Mandiri
kabupaten/kota.
Provinsi. Penunjukkan satuan
gubernur.
program
koordinasi
PNPM
Mandiri,
di
dan
membantu
penyelesaian
berbagai
permasalahan yang timbul di
daerah dibentuk Tim Koordinasi
dalam
PNPM
serta mengambil tindakan/sanksi
Mandiri
Kabupaten/Kota
yang anggotanya terdiri fari pejabat
pelaksanaan
kegiatan
yang diperlukan.
instansi terkait di daerah di bawah
7. Melaporkan
perkembangan
koordinasi TKPKD Kabupaten/Kota.
kegiatan,
Tim ini dibentuk berdasarkan Surat
evaluasi kepada bupati/walikota.
hasil
audit,
dan
Keputusan yang dikeluarkan oleh
170
8. Memastikan
bahwa
proses
Masyarakat
membentuk
atau
kegiatan sesuai dengan pedoman
mengembangkan
PNPM Mandiri.
masyarakat yang salah fungsinya
c. Satuan Kerja PNPM Mandiri di
adalah
Kabupaten/Kota
kecamatan
Pelaksanaan
PNPM
kabupaten/kota
Mandiri
dilakukan
di oleh
kelembagaan
mengelola dan
kegiatan
di
desa/kelurahan.
Kelembagaan di kecamatan adalah Badan
Kerjasama
Antar
Desa
satuan kerja kabupaten/kota.
(BKAD) dengan Musyawarah Antar
Kecamatan merupakan Satuan Kerja
Desa (MAD) sebagai forum tertinggi
Perangkat
(SKPD)
pengambilan keputusan dan Unit
yang memberikan
Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai
Daerah
kabupaten/kota pelayanan dan
kepada
desa/kelurahan
pengelola yang bertanggungjawab
memfasilitasi
kepada MAD. Sedangkan untuk
bertugas
desa/kelurahan
dalam
rangka
kecamatan di wilayah perkotaan
kerjasama antar desa/kelurahan bagi
tidak
kepentingan
Kecamatan
Musyawarah antar kelurahan/desa
melakukan
dilakukan
juga
program.
bertugas
pembinaan,
untuk
penguatan
kelembagaan
kapasitas
kerjasama
desa/kelurahan, administrasi
serta
antar
dibentuk
lembaga
melalui
perencanaan (Musrenbang)
khusus.
musyawarah pembangunan
kecamatan
reguler.
mengelola
Agar proses di dalam forum-forum
yang
musrenbang tersebut berrjalan sesuai
kegiatan
diperlukan
guna
menjamin
aturan yang ada, fasilitator PNPM
akuntabilitas
dan
transparansi
Mandiri perlu memastikan bahwa
program. tersebut, gugus
Dalam di
rangka
kecamatan
tugas
(Penanggungjawab Kegiatan/PJOK)
yang
dibentuk
hasil perencanaan partisipatif PNPM menjadi
masukan
Kecamatan
Operasional
masyarakat, termasuk dari lembaga
ditetapkan
keswadayaan
dan
Musrenbang
pelaksanaan
melalui SK Bupati/Walikota. d. Masyarakat/Komunitas
tugas
wakil-wakil
masyarakat,
dapat
terlibat dalam proses pengambilan keputusan di forum-forum tersebut.
171
Kelembagaan PNPM Mandiri di
pembangunan
desa/kelurahan
lembaga
Para penggerak tersebut diambil dari
yang
warga setempat yang peduli dengan
oleh
lingkungannya, memiliki komitmen
masyarakat, dan bertanggungjawab
yang besar terhadap pembangunan
kepada
masyarakatnya, dan tidak pamrih.
keswadayaan
adalah masyarakat
dibentuk,
ditetapkan
masyarakat
musyawarah
melalui
desa/kelurahan.
di
lingkungannya.
Kelompok-kelompok
masyarakat
Lembaga. Lembaga ini berfungis
yang sudah ada dapat
secara
dan
pemanfaat, pelaksana, atau pengelola
terhadap
kegiatan PNPM Mandiri. (Sumber :
pengelolaan kegiatan PNPM mandiri
Pedoman Umum PNPM Mandiri,
di desa/kelurahan. Prinsip pemilihan
2007).
kolektif
bertanggungjawab
keanggotaan
kepengurusan
Dari paparan di atas, faktor
lembaga tersebut adalah langsung,
struktur organisasi merupakan faktor
umum, bebas, dan rahasia. Proses
penting dalam implementasi kebijakan,
pemilihan lembaga tersebut adalah
selain faktor komunikasi, sumberdaya,
langsung, umum, bebas, dan rahasia.
dan disposisi. Implementasi kebijakan
Proses pemilihan dilakukan dengan
publik merupakan salah satu tahapan
cara
tanpa
dari proses kebijakan publik (public
pencalonan, berjenjang mulai dari
policy process) sekaligus studi yang
tingkat basis dengan menggunakan
sangat crucial. Bersifat crucial karena
kartu pilih, berdasarkan rekam jejak
bagaimanapun baiknya suatu kebijakan,
perilaku
perbuatannya.
kalau
kepengurusan
direncanakan
:
tanpa
kampanye,
dan
Keanggotaan bersifat
dan
menjadi
dan
sukarela
dan
periodik
tidak
dipersiapkan secara
implementasinya,
baik maka
dan dalam tujuan
berdasarkan kesepakatan masyarakat.
kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.
Untuk
Demikian
program,
mendukung perlu
pengelolaan
pula
sebaliknya,
mengembangkan
bagaimanapun baiknya persiapan dan
penggerak/pelopor
perencanaan implementasi kebijakan,
masyarakat di dalam melaksanakan
kalau tidak dirumuskan dengan baik
kegiatan
maka tujuan kebijakan juga tidak akan
tenaga
PNPM
Mandiri
dan
172
bisa diwujudkan. Dengan demikian,
niscaya
kalau menghendaki tujuan kebijakan
berhasilnya
dapat dicapai dengan baik, maka bukan
Sebaliknya,
saja pada tahap implementasinya yang
terbatasnya resources yang tersedia dan
harus dipersiapkan dan direncanakan
diperlukan
dengan baik, tetapi juga pada tahap
niscaya memberi peluang terjadinya
perumusan atau pembuatan kebijakan
kegagalan dalam pelaksana kebijakan.
juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.
memberi
pelaksanaan kurang
para
Struktur
peluang kebijakan.
cukup
pelaku
atau
kebijakan,
birokrasi
juga
berpengaruh pada tingkat disposisi para
Semakin struktur
akan
terfragmentasinya
birokrasi
juga
semakin
pelaku kebijakan. Semakin struktur birokrasi
terfragmentasi
pelaku
membutuhkan koordinasi yang intensif
kebijakan, semakin besar menimbulkan
dan
konflik diantara mereka. Akibatnya,
hal
ini
distorsi
berpeluang terjadinya
komunikasi.
Apabila
hubungan diantara mereka menjadi
kebijakan
mengalami
tidak harmonis. Konflik dan hubungan
distorsi sangat berpeluang di antara para
yang tidak harmonis diantara pelaku
aktor kebijakan kurang bahkan tidak
kebijakan
memiliki pengetahuan, pendalaman, dan
menimbulkan
pemahaman
dan
diantara mereka dalam melaksanakan
tentang
substansi
kebijakan. Implikasinya, pelaksanaan
Akibatnya,
peluang
kebijakan berpeluang terjadi kegagalan.
pelaksanaan
SOP juga akan memengaruhi tingkat
komunikasi
yang
komprehensif kebijakan.
utuh
terjadinya
kegagalan
kebijakan
juga
tentu perbedaan
saja
akan
disposisi
besar.
disposisi
para
Demikian pula semakin jelas SOP
Semakin
jelas
(standar operating procedure), semakin
kebijakan, semakin memudahkan para
mudah pula menentukan kebutuhan
pelaku kebijakan untuk mengetahui,
resources,
maupun
memahami, dan mendalami substansi
untuk
kebijakan baik menyangkut tujuan,
Ketepatan
arah, kelompok sasaran, dan hasil apa
kuantitas
baik yang
melaksanakan dalam
semakin
ini
kualitas diperlukan
kebijakan.
menentukan
resources
pelaku
kebijakan.
SOP
pelaksana
yang
yang dapat dicapai atau dinikmati baik
diperlukan bagi para pelaku kebijakan,
oleh para pelaku kebijakan maupun
173
organisasi pelaku kebijakan. Kejelasan
Saran
ini akan memudahkan seseorang dalam menetapkan
disposisi
organisasinya
dalam
diri
dan
Berhubungan Struktur
dengan
Organisasi,
faktor
diperlukan
melaksanakan
komitmen yang tinggi bagi pengambil
manfaat
dan
kebijakan dan aparat pelaksana program
keuntungan kebijakan ini diketahui
dalam menyusun dan melaksanakan
sejak dini oleh para pelaku kebijakan
Standar Operating Procedur (SOP).
kebijakan.
Manakala
dan organisasi, niscaya disposisi bagi
Kejelasan
SOP
dilakukan
para pelaku dan organisasi pelaksana
melalui pembagian tugas, pokok dan
akan tinggi. Tingginya disposisi para
fungsi
pelaku
pelaksana
organisasi, untuk mengatur tata aliran
kebijakan ini akan memberi peluang
pekerjaan dan pelaksanaan program.
berhasilnya pelaksanaan kebijakan.
Selain
dan
organisasi
(tupoksi)
itu
yang
perlunya
ada
dalam
membangun
koordinasi yang baik antar instansi dan antar pelaksana program, agar program
PENUTUP
dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Kesimpulan
Selain
Alur kerja struktur organisasi dan tata
pelaksanaan
aliran kerja birokrasi pemerintah dalam
pelaksanaan (Juknis) atau pedoman,
implementasi
Mandiri
dibuat lebih ringkas dan padat, cukup
fragmentasi
memuat hal-hal yang bersifat umum
dalam hal koordinasi antar instansi,
dengan memberikan keleluasaan kepada
fasilitator dan para pelaksana program
masyarakat
sehingga
lapangan.
ditemukan
PNPM mengalami
terjadi
saling
lempar
itu
penyusunan
petunjuk
(Juklak),
petunjuk
dalam
pelaksanaan
di
wewenang dan tanggungjawab karena adanya ketidakjelasan tugas, pokok dan fungsi. Hal tersebut mengakibatkan ketidaktepatan
dalam
menentukan
DAFTAR PUSTAKA Edward, G. C. III. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
kuantitas dan kualitas sumberdaya yang dibutuhkan.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan
174
Republik Indonesia. Jakarta : LAN. Wahab, Solichin. A. 2005. .Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Rajawali Press. Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing. Winarno Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta : Media Pressindo. Dokumen/Makalah/Jurnal. Pedoman Umum P2KP-3, 2005. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2007. UU No.25 tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional tahun 2004-2005, Sinar Grafika, Jakarta.
175
