SINERGITAS PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY) MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CILEGON Oleh : Ipah Ema Jumiati
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak :Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibilty (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas ini akan berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki financial performance dan akses pada modal, meningkatkan corporate image dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Dengan dukungan berbagai stakeholder pada ranah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (civil society) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka good corporate governance.
Kata Kunci : Sinergitas, CSR, Pengentasan, Kemiskinan.
Perubahan sosial ekonomi dan budaya
perusahaan
adalah
merupakan proses alamiah yang tidak
kontribusi
dampak
bisa
memaksimalkan dampak positif dari
dihentikan.
Tanggung
jawab 58
meminimalkan negatif
dan
perusahaan tersebut. Berperilaku bisnis
pada
secara
dan
multinasional, nasional, dan Badan
bertanggungjawab adalah kewajiban
Usaha Milik Negara (BUMN), CSR
untuk menjaga eksistensi perusahaan
sudah
agar diterima dengan baik dalam rantai
mandiri yang secara struktur organisasi
bisnisnya. Namun, saat ini hal tersebut
bertanggung jawab langsung kepada
belum
direktur
mulia,
jujur,
cukup
bagi
adil,
perusahaan.
beberapa
menjadi
atau
perusahaan
departemen/divisi
CEO.
Hal
ini
Perusahaan semakin menyadari bahwa
menunjukkan bahwa CSR bukan lagi
CSR
bentuk
pelengkap/tempelan pada departemen
kepentingan
lain, atau divisi yang baru dibentuk
diperlukan
kepedulian
sebagai
terhadap
stakeholder.
jika
perusahaan
Tanggung jawab sosial dan
seperti
disebut corporate social responsibility
kegiatan
amal
dan
atau
bentuk
ada
konflik
masyarakat
atau
Kedua, regulasi terkait CSR
atas
juga semakin berkembang, mulai dari
kejadian luar biasa semata. CSR di
Keputusan Menteri BUMN, Undang-
Indonesia
mengalami
Undang Perusahaan Terbatas (PT),
perkembangan pesat, dimana sudah
Undang-Undang Penanaman Modal,
menjadi unsur penting bagi perusahaan
Undang-Undang Minyak dan Gas
dalam
keberlanjutan
bumi, serta guidance ISO 26000.
bisnisnya, maupun bagi pemangku
Dalam era otonomi daerah beberapa
kepentingan
bentuk
Kabupaten/Kota dan Provinsi juga
tanggung jawab atas sebuah dampak
gencar menerbitkan Peraturan Daerah
operasional.
mengenai
telah
menjamin
lain
respons
ketika
operasional.
tataran wacana sebagaimana beberapa belakang,
maupun
tahun
bencana yang disebabkan dampak
(CSR), bukan lagi berada dalam
ke
ulang
kejadian luar biasa (force major),
lingkungan, atau yang lebih sering
tahun
memperingati
sebagai
peruntukkan
Terdapat dua indikator yang menunjukkan,
bahwa
CSR
pengelolaan
tersebut,
telah
dana
menjadi
CSR.
dan Kondisi
tantangan
bagi
perusahaan untuk menjalankan CSR
memiliki kedudukan penting. Pertama,
secara professional, sehingga CSR 59
memberikan
kontribusi
positif
sebagai suatu beban yang merugikan
multipihak, bukan ada tiada CSR tidak
kepentingan perusahaan dan pemilik.
memberikan pengaruh.
Apabila paradigm konservatif tersebut tidak segera dicerahkan, “pemaksaaan”
Sebagai implikasi dari dua
CSR
indikator di atas dengan mencermati perdebatan
dan
polemik
selama
ini,
yang
karena
konflik
serius
yang
justru
akan
merugikan dunia usaha, pemerintah,
menimbulkan
masyarakat
beberapa permasalahan antara lain : pertama,
menimbulkan
kepentingan dan komplikasi masalah
tentang
konsepsi serta konsekuensi formalisasi CSR
bakal
dan
lingkungan,
serta
perekonomian nasional.
perbedaan
pemahaman mengenai konsepsi CSR
Ketiga, CSR sudah menjadi isu
oleh para pelaku bisnis, pemerintah,
global yang mendapat perhatian luas
DPR/DPRD, masyarakat, dan pihak-
dari kalangan pelaku pasar, para
pihak yang berkepentingan. Kedua,
kepala negara yang tergabung dalam
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
Perserikatan Bangsa-bangsa, lembaga-
menolak permohonan dari sejumlah
lembaga
asosiasi pengusaha dan perusahaan
internasional,
untuk mencabut Pasal 74 Undang-
Munculnya Global Compact, Global
undang No.40 Tahun 2007 tentang
Reporting Inisiatives (GRI), dan ISO
Perseroan Terbatas (UUPT), CSR
26000 tentang CSR menunjukkan
menjadi
bahwa CSR menjadi isu krusial serta
kewajiban
perseroan.
keuangan serta
dan yang
bisnis lainnya.
Permasalahannya, paradigma bisnis
agenda bisnis global
dari kebanyakan pengusaha, pelaku
mendapat perhatian serius dari pelaku
bisnis, atau perusahaan di Indonesia
bisnis dan dunia usaha. Kebanyakan
masih
pelaku
konservatif
Mereka menerima
dan
sebenarnya CSR
kewajiban
pragmatis.
belum sebagai
perseroan
menginternalisasikannya
ke
bisnis
dan
yang harus
perusahaan
di
siap
Indonesia masih belum menyadari hal
suatu
itu karena berbagai sebab. Keempat,
dan
diwajibkannya CSR sebagai kewajiban
dalam
perseroan
dan
mulai
responsifnya
praktik bisnis secara berkelanjutan.
sejumlah pelaku bisnis (perusahaan)
Mereka
terhadap
masih
menganggap
CSR 60
isu-isu
CSR
tentu
saja
membawa implikasi dan konsekuensi
Secara umum Cilegon memiliki
serius bagi akuntansi dan profesi
penduduk sebanyak 385.720 orang,
akuntan.
yang terdiri atas laki-laki sebanyak
Aspek
ini
berhubungan
dengan aspek akuntansi manajemen
197.230
CSR
sebanyak 188.490 orang (sumber :
dan
pelaporan
pelaporan
CSR
dalam
perusahaan,
yang
Cilegon
orang,
dalam
dan
angka,
Perempuan
2012)
ini
menunjukkan bahwa CSR berkorelasi
memiliki potensi yang luar biasa.
erat dan berpengaruh positif secara
Potensi yang terbesar yaitu potensi
signifikan terhadap profitabilitas serta
perindustrian,
nilai perusahaan.
Pariwisata. Seperti yang diketahui,
di
atas,
Industri,
penulis
wilayahnya
mendapati kesamaan persoalan dalam
sebanyak 39. Namun yang tergabung dalam keanggotaan CCSR hanya 3
Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang
(tiga) Badan Usaha Milik Daerah
Pembentukan dan Tata Kerja CCSR di dan
kemudian
dengan
Keputusan
Cilegon
Nomor
460.05/Kep.83-Org/2011
tentang
ditindaklanjuti Walikota
Penetapan
Dewan
Pengawas
(BUMD) (Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Mandiri, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilegon, PD Pelabuhan Cilegon Mandiri), 5 (lima) Badan Usaha Milik Negara
dan
(BUMN) (PT. ASDP Merak, PT.
Pengurus CCSR Periode Tahun 2011-
Indonesia Power, PT. Krakatau Steel,
2013, pada Tahun 2011 meniitik beratkan
pada
untuk
Industri Besar yang terdata pada CCSR
terbentuk melalui Peraturan Walikota
Cilegon
diperuntukkan
dari
Kota Cilegon, 2011). Adapun jumlah
Social
Responsibility (CCSR) yang setelah
Kota
sebagian
Terbatas (Sumber : Disperindagkop
yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu Corporate
dimana
perindustrian. Terdapat 344 Perseroan
implementasi CSR di Kota Cilegon
Cilegon
dan
Cilegon telah dikenal dengan Kota
Sehubungan dengan beberapa permasalahan
Pelabuhan
PT. Pelindo 2) dan 1 (satu) lembaga
program-program
perbankan yaitu Bank Jabar Cilegon
pengentasan kemiskinan yang menjadi
(Sumber:
salah satu tujuan utama yang ingin
Divisi
Keuangan
Pelaporan CCSR Cilegon, 2012).
dicapai melalui CSR. 61
dan
Selain wilayah perindustrian
4. Obyek rekreasi lainnya seperti
Cilegon juga dikenal dengan Kota
kampung
wisata
transit, karena di Cilegon terdapat
Kecamatan Pulomerak.
pelabuhan besar yang menghubungkan
Kota Cilegon terdiri atas 8
Cipala
antara Pulau Jawa dan Sumatera yang
(delapan)
keberadaannya di Merak. Pelabuhan
Kecamatan Cilegon; 2) Kecamatan
lain juga terdapat di Ciwandan, namun
Jombang; 3) Kecamatan Grogol; 4)
pelabuhan tersebut dikhususkan untuk
Kecamatan Purwakarta; 5) Kecamatan
angkutan general cargo/barang (untuk
Ciwandan; 6) Kecamatan Citangkil; 7)
kapal asing) yang pengelolaannya di
Kecamatan
pegang oleh Pelindo.
Kecamatan Cibeber. Potensi-potensi
memiliki beberapa obyek wisata dan rekreasi yang cukup berarti dalam
mengurangi
persoalan-persoalan
dalam kenyataannya Kota Cilegon masih tidak terlepas dari permasalahan
di Kecamatan Pulomerak
kemiskinan.
3. Wisata industri di Kawasan
Adapun data yang menunjukan
Suralaya
Citangkil
dapat
kemiskinan yang dialami. Namun,
Merak sampai dengan Suralaya
Kecamatan
minimalnya
wilayah dengan berbagai persoalan
Pulau Merak Kecil dan Pantai
Industri
masyarakatnya,
mudah untuk menjangkau wilayah-
2. Wisata bahari di Pulaorida,
Kawasan
kesejahteraan
Km2. Sehingga Pemerintah dapat lebih
berupa cagar budaya.
Pulomerak
8)
wilayah Kota Cilegon hanya 175.50
1. Wisata bangunan bersejarah
Kecamatan
dan
Cilegon adalah Kota kecil karena luas
pengembangan wilayah, diantaranya :
Kelurahan
1)
kemiskinan di Kota Cilegon. Apalagi
bagi
pertumbuhan perekonomian Kota dan
PLTU
Pulomerak;
meningkatkan
di bidang pariwisata. Kota Cilegon
kontribusi
yaitu
yang ada tersebut seharusnya mampu
Potensi Cilegon lainnya yaitu
memberikan
Kecamatan;
di
kemiskinan di Kota Cilegon dapat
dan
digambarkan
di
berikut :
dan
Ciwandan; serta
62
melalui
Tabel
1.1.,
Tabel 1.1 Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin ( Dari 383.854 )
2009
16.979
2010
15.961
2011
15.961
Sumber : Petunjuk Teknis Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Kota Cilegon, 2011. Data
tersebut
menunjukan
Masyarakat
Langsung
(BML),
bahwa masih banyaknya penduduk
Program 1 Milyar 1 Kecamatan,
yang miskin di daerah industri. Dilihat
Program
dari tahun 2009 sampai dengan tahun
Peranan Wanita Menuju Keluarga
2011 jumlah penduduk miskin hanya
Sehat dan Sejahtera), Program Cilegon
mengalami penurunan sebanyak 1.018
Corporate
penduduk dari jumlah penduduk Kota
(CCSR), dan lain-lain. Selain data
Cilegon sebesar 383.854. Salah satu
kemiskinan
asumsinya adalah bahwa penurunan
petunjuk teknis Bantuan Masyarakat
angka kemiskinan tersebut disebabkan
Langsung (BML) Kota Cilegon, data
pada tahun tersebut, Cilegon telah
yang
memberlakukan
program-program
kemiskinan di Kota Cilegon adalah
penanggulangan kemiskinan seperti
data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Program
Provinsi
Masyarakat
Nasional
Pemberdayaan
(PNPM),
Bantuan
63
P2WKSS
Social
yang
mendukung
Banten,
(Peningkatan
Responsibity
bersumber
adanya
yaitu
dari
angka
:
Tabel 1.2. Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011 Tahun
Jumlah Penduduk Miskin
2009
15.367
2010
16.800
2011
15.453
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012 Dari
tabel
1.2.
tersebut
penanggulangan Cilegon,
jumlah penduduk miskin pada tahun
penduduk
2009 sebesar 15.367 menjadi 16.800 di
mengalami penurunan ke angka 15.453
tahun 2010. Kenaikan itu disebabkan
atau sebesar 3,98 persen.
di
Indonesia
lonjakan
sedang
miskin
di
jumlah Cilegon
Namun, diantara 8 (delapan)
mengalami
harga
2011
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
bahan
Banten, Kota Cilegon adalah Kota
pangan, sehingga daya beli masyarakat
yang memiliki jumlah kemiskinan
untuk memenuhi kebutuhan hidup
yang
menjadi rendah. Walaupun demikian,
digambarkan pada tabel 1.3., berikut :
dengan
kenaikan
tahun
di
menunjukan bahwa terjadi kenaikan
antara lain karena pada tahun tersebut
di
kemiskinan
banyaknya
program
64
rendah.
Hal
itu
dapat
Tabel 1.3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan di Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten Kota/
2009 PAD
Kabupaten
2010
Kemiskinan
(Milyar)
PAD
2011
Kemiskinan
PAD
(Milyar)
Kemiskinan
(Milyar)
Pandeglang
82.800
140.261
936.180
127.800
952.649
117.644
Lebak
823.089
142.229
955.534
125.200
1.111.410
115.160
Tangerang
1.922.811
256.151
1.638.706
89.200
1.209.035
82.047
Serang
909.125
82.897
949.390
89.200
1.846.947
82.047
Kota Tangerang
1.182.823
106.102
1.358.921
124.300
1.433.096
114.333
Cilegon
640.263
15.367
685.599
16.800
781.047
15.453
Kota Serang
265.004
32.764
517.574
40.700
563.649
37.436
-
918.193
21.900
1.175.314
20.144
775.791
7.960.097
751.000
9.055.147
690.874
Tangerang Selatan Jumlah
6.564.915
Sumber : Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012
Berdasarkan data pada Tabel
Kemudian yang menjadi salah
1.3. di atas, dapat diketahui bahwa
satu sasaran dari program Cilegon
terjadi fluktuasi dari angka kemiskinan
Corporate
maupun
Daerah
(CCSR)
(PAD) mulai tahun 2009 sampai
Sasaran
dengan tahun 2011 yang diperoleh
berdasarkan
masing-masing
di
Statistik (BPS) Kota Cilegon, sebagai
ini
berikut :
Provinsi
Pendapatan
Asli
Kabupaten/Kota
Banten.
Dalam
hal
Cilegon merupakan daerah yang PADnya terendah kedua diantara daerah lainnya.
65
Social adalah
(RTS)
Responsibility Rumah
di
Kota
Tangga Cilegon
data Badan Pusat
Tabel 1.4. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Per-Kecamatan Di Kota Cilegon Tahun 2009-2011 Kecamatan
Jumlah RTS 2009
2010
2011
Ciwandan
2.884
2.758
2.758
Citangkil
4.050
2.298
2.298
Pulomerak
2.697
2.205
2.205
Purwakarta
2.162
1.396
1.396
Grogol
1.763
1.907
1.907
Cilegon
1.909
1.650
1.650
Jombang
3.198
2.073
2.073
Cibeber
2.239
1.676
1.676
Jumlah
20.902
15.961
15.961
Sumber : Cilegon Dalam Angka tahun 2009-2011 Dari
tabel
1.4.
mengalami
tersebut,
perubahan.
Dan
yang
Kecamatan yang memiliki jumlah RTS
Kecamatan yang terbanyak menjadi
terbanyak
Kecamatan Ciwandan dengan jumlah
di
tahun
2009
adalah
Kecamatan Citangkil dengan jumlah
RTS
RTS 4.050, kemudian Kecamatan
Citangkil dengan 2.298, Pulomerak
Jombang
RTS,
2.205, Jombang 2.073, Grogol 1.907,
Ciwandan 2.884, Pulomerak 2.697,
Cibeber 1.676, Cilegon 1.650, dan
Cibeber
2.162,
yang paling sedikit jumlah RTSnya
Cilegon 1.909, yang paling sedikit
yaitu Purwakarta dengan 1.396 RTS.
adalah Kecamatan Grogol dengan
Kenaikan jumlah RTS terjadi pada
jumlah RTS 1.763. Pada tahun 2010,
Kecamatan Grogol yang pada tahun
jumlah RTS di semua Kecamatan
2009 jumlah RTS sebanyak 1.763
dengan
2.239,
3.198
Purwakarta
66
sebanyak
2.758,
kemudian
menjadi 1.907 di tahun 2010. Dan di
Pengentasan Kemiskinan Di Kota
tahun 2011, jumlah RTS di semua
Cilegon ?
Kecamatan tidak mengalami kenaikan ataupun
penurunan.
dikarenakan
data
Hal
yang
tersebut II. TINJAUAN PUSTAKA
digunakan
untuk tahun 2011 menggunakan data
2.1. Sinergitas dalam Good
di tahun 2010. Sehingga tidak terlihat
Governance
adanya kenaikan ataupun penurunan. Seiring dengan arus globalisasi, Dengan fenomena
di
melihat atas,
berbagai
Kota
di awal dekade Sembilan puluhan telah
Cilegon
lahir pendekatan, teori atau paradigma
kiranya perlu berbenah diri dengan spirit
CCSR-nya
membangun
yang
berusaha
kemitraan
antara
baru dalam Banyak
dan
pertanggungjawaban etika
berkelanjutan
pembangunan di
bidang
negara.
kontemporer
administrasi
menggunakan
dan masyarakat di Kota Cilegon sebagai
cendekiawan
dalam
pemerintah daerah dengan dunia usaha
administrasi
negara
istilah
governance
sebagai istilah lain dari administrasi
moral
negara. Istilah governance dapat dan
yang
telah
ekonomi,
digunakan
konteks,
sosial dan perlindungan lingkungan
seperti
dalam
berbagai
good
corporate
governance, local governance, serta
melalui pemberdayaan masyarakat.
public governance (sebagai pengganti istilah public administration). Ada pula yang memberikan pengertian
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah
di
masalahnya
atas,
governance sebagai proses kegiatan
latar
belakang
bersama-sama
maka
rumusan
masalah dan memenuhi kebutuhan
adalah:
masyarakat.
Bagaimana
dalam
memecahkan
Dalam
“good
misalnya
terkandung
Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha
governance”,
Dan Masyarakat Sipil (Civil Society)
makna
Melalui
Social
pengelolaan negara antar sektor publik,
Responsibility (CSR) Dalam Program
yaitu Negara/Pemerintah, swasta/dunia
Corporate
67
sharing/partnership
usaha
dan
masyarakat.
melalui
Dengan
”empowering
rather
than
perkataan lain, governance yang baik
serving” menjadi semangat yang perlu
ditandai
ditumbuhkan
di
sinergis dan konstruktif di antara
pemerintah,
karena
ketiga pihak tersebut,
masyarakat akan mengurangi beban
dengan
hubungan
yang
yang oleh
kalangan
keberdayaan
kalangan pakar disebut sebagai pilar-
pemerintah
pilar
Dengan
ketersediaan sumber-sumber publik
demikian, dalam governance terlibat
semakin langka. Dengan demikian
segenap pelaku, yaitu keseluruhan
pelayanan
publik
yang
pihak
diselenggarakan
pemerintah
akan
good
governance.
yang
berkepentingan
daerah
aparat
menjadi
terdiri
Negara/Pemerintah,
masyarakat memiliki kontrol yang
stakeholders
lebih besar, masyarakat memahami
masyarakat meliputi kalangan yang
permasalahan lebih baik, dan usaha
sangat luas dan beraneka ragam,
pemberian pelayanan dari masyarakat
seperti organisasi politik, Lembaga
diharapkan lebih murah dibandingkan
Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi,
dengan usaha profesional. Dengan
individu dan bahkan lembaga-lembaga
demikian mendorong daya saing dalam
internasional.
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
sehingga
dengan
pemerintahannya,
Dalam peran
sektor
public
governance
responsif dan merangsang inovasi dan gairah kerja aparat pemerintah.
barang dan jasa, melainkan lebih sebagai
regulator
karena
meningkatkan efisiensi, lebih bersifat
Negara/Pemerintah,
bukan hanya sebagai pemberi layanan
berperan
efektif,
saat
(stakeholders), yang pada dasarnya atas
lebih
pada
dan
Berdasarkan hal itu, dalam versi
fasilitator untuk menciptakan iklim
World Bank yang mensinonimkan
yang kondusif bagi berkembangnya
good
dunia usaha dan masyarakat. Oleh
penyelenggaraan
karena itu paradigma utama dalam
pembangunan
good
adalah
penyelenggaraan politik, administratif
pemberdayaan masyarakat. Hal ini
serta penciptaan legal dan political
berarti gagasan Osborne dan Gaebler
frameworks bagi tumbuhnya aktivitas
governance
68
governance
dengan administrasi
dalam
proses
kewirausahaan, memiliki
good
governance
karakteristik
kegiatannya
nilai-nilai
5. Consensus good
1. Participation, dimana setiap
konstruktif;
menghormati
Hak
informasi,
kebebasan
kesempatan
untuk
setiap
proses
dan
lembaga menghasilkan produk tertentu sesuai dengan apa yang telah
arus
digariskan
dengan
menggunakan sumber-sumber
mengakibatkan
yang tersedia sebaik mungkin; 8. Accountability,
informasinya dapat diterima
pengambil
secara langsung oleh pihak
yaitu
para
keputusan
dalam
pemerintahan, sektor swasta
yang membutuhkan. Dalam hal
dan
ini informasi tersebut harus
bertanggungjawab
dapat dipahami dan dimonitor;
masyarakat kepada
publik dan lembaga-lembaga
4. Responsiveness, dimana setiap dan
mempunyai
dimana
Asasi
proses kegiatan lembaga dan
lembaga
perempuan
7. Effectiveness and efficiency,
serta
3. Transparancy, yang dibangun dasar
terbaik
kesejahteraannya;
Manusia;
atas
pilihan
meningkatkan atau memelihara
harus
dilaksanakan secara adil dan diskriminatif,
untuk
negara, baik laki-laki maupun
dan secara
Law,
berbeda
6. Equity, dimana semua warga
dibangun atas dasar kebebasan
of
kepentingan
maupun prosedur;
kepentingannya. Partisipasi ini
2. Rule
menjadi
luas, baik dalam hal kebijakan
mewakili
berpartisipasi
yaitu
bagi kepentingan yang lebih
melalui intermediasi institusi
berbicara
bagi
memperoleh
baik secara langsung maupun
berserikat,
governance
yang
dalam pembuatan keputusan,
yang
Oriented,
perantara
warga negara mempunyai suara
legitimasi
melayani
setiap stakeholders;
sebagai berikut :
tidak
harus
stakeholders. Akuntabilitas ini
proses
berbeda-beda tergantung pada 69
organisasi dan sifat keputusan
berkelanjutan
yang dibuat, apakah merupakan
development). Definisi pembangunan
keputusan
berkelanjutan menurut
internal
atau
eksternal;
Commision
9. Strategic vision, yaitu para pemimpin
publik
mempunyai
perspektif
(sustainability
in
Development
The World
Environment
yang
lebih
and
dikenal
harus
dengan The Brundtland Comission,
good
adalah
pembangunan
yang
dapat
governance dan pengembangan
memenuhi kebutuhan manusia saat ini
Sumber Daya Manusia (SDM)
tanpa
yang luas dan jauh ke depan
generasi yang akan datang dalam
sejalan
memenuhi kebutuhan mereka.
dengan
apa
yang
diperlukan pembangunan.
The
(LAN RI, 2006 : 6-7) Kesembilan
mengorbankan
Bruntland
dibentuk
untuk
Comission menanggapi
di
keprihatinan yang semakin meningkat
atas saling memperkuat dan tidak
dari para pemimpin dunia, menyangkut
berdiri
peningkatan
sendiri
kelancaran, keterpaduan
karakteristik
kemampuan
untuk
menjamin
keserasian tugas
penyelenggaraan
serta
kerusakan
lingkungan
dan
hidup dan sumber daya alam yang
fungsi
semakin cepat. Selain itu komisi ini
pemerintahan
dan
juga
dibentuk
untuk
mencermati
pembangunan. Untuk itu diperlukan
dampak kerusakan lingkungan hidup
langkah-langkah
dan
kebijakan
yang
sumber
daya
alam
terhadap
terarah pada perubahan kelembagaan
ekonomi dan pembangunan sosial.
dan sistem ketatalaksanaan; kualitas
Oleh karenanya, konsep Sustainability
SDM
sistem
Development dibangun di atas tiga
pengawasan dan pemeriksaan yang
pilar yang berhubungan dan saling
efektif.
mendukung
aparatur;
serta
satu
dengan
lainnya.
Ketiga pilar tersebut adalah sosial,
Pengertian Corporate Social
ekonomi dan lingkungan, sebagaimana
Responsibility (CSR)
ditegaskan dalam The United Nations
Perkembangan CSR tidak bisa
2005
terlepas dari konsep pembangunan
World
Summit
Document (Solihin : 2009). 70
Outcome
Pengenalan
konsep
Sustainability
hidup
Development
memberikan
dampak
dari
keluarganya,
kepada
masyarakat
perkembangan definisi dan konsep
secara luas.
CSR selanjutnya. Sebagai contoh, The Organization
for
Cooperation
and
untuk
dan
masyarakat
mendukung
pembangunan
terciptanya berkelanjutan
(Sustainable Development). Dukungan
yang tidak semata-mata
sektor swasta dalam hal ini perusahaan
menjamin adanya pengembalian bagi
untuk
pemegang saham, upah bagi para
melakukan
tanggungjawab
sosial, dimulai ketika tahun 2000,
karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan harus
lokal
pula
merupakan komitmen sektor swasta
berkelanjutan, serta adanya perilaku
juga
demikian
dan
Ward dan Howard 2002 : 1), CSR
Development
kontribusi bisnis bagi pembangunan
perusahaan
pekerja
Menurut World Bank (Fox,
Economic
(OECD) merumuskan CSR sebagai
korporasi
para
memberi
Perserikatan
Bangsa-bangsa
membentuk
UN
Global
(PBB) Compact
sebagai salah satu lembaga yang
perhatian terhadap berbagai hal yang
merangkai konsep dan kegiatan CSR.
dianggap penting serta nilai-nilai yang
Lembaga ini merupakan representasi
ada di masyarakat.
kerangka kerja sektor swasta untuk
Lembaga
lain
yang
mendukung
pembangunan
memberikan rumusan CSR sejalan
berkelanjutan dan terciptanya Good
dengan
Sustainability
Corporate Citizenship (UN Global
The
World
Compact : 10). Tujuan utama yang
Business Council for Sustainability
ingin dicapai adalah memberantas
Development
Menurut
kemiskinan, menyelesaikan masalah
organisasi ini, CSR adalah komitmen
buta huruf, memperbaiki pelayanan
berkelanjutan dari para pelaku bisnis
kesehatan,
untuk berperilaku secara etis dan
kematian bayi, memberantas AIDS,
memberikan
bagi
menciptakan
keberlanjutan
dan
pembangunan ekonomi. Pada saat
pengelolaan
lingkungan,
dan
konsep
Development
adalah
(WBCSD).
kontribusi
yang sama meningkatkan kualitas 71
mengurangi
angka
merangsang
terciptanya
kemitraan
mendapatkan
dalam proses pembangunan. Selanjutnya,
tujuan
dituntut
CSR
hubungan
bahkan
3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan
dikemukakan Wibisono (2007), yaitu : bagian
kepada
pendongkrakan citra dan performa.
operasional
adalah
positif
harmonisasi
sebagaimana
1. Perusahaan
memberikan
masyarakat, sehingga bisa tercipta
merespon CSR agar sejalan dengan
perusahaan,
untuk
kontribusi
mengapa kalangan dunia usaha harus
keberlanjutan
dari
masyarakat. Wajar bila perusahaan
didasarkan pada tiga alasan penting
jaminan
dukungan
menghindarkan
dari
konflik
sosial.
Potensi konflik itu bisa berasal
masyarakat dan oleh karenanya
akibat
wajar
perusahaan atau akibat kesenjangan
bila
perusahaan
memperhatikan
kepentingan
masyarakat.
Perusahaan
menyadari
bahwa
beroperasi
dalam
struktural
mesti
ini
berfungsi
tatanan
dalam pencapaian tujuan di atas adalah bahwa pada dasarnya CSR bukanlah
kompensasi atau upaya timbal balik
entitas departemen atau divisi yang
atas penguasaan sumber daya alam
sifatnya parsial, atau hanya berfungsi
atau sumber daya ekonomi oleh
dalam pendongkrakan citra sebagai
perusahaan yang kadang bersifat dan
eksploratif,
disamping
sebagai
kompensasi
sosial
karena
timbul
yang
Sementara ruang lingkup CSR
sebagai
ekspansif
ekonomis
komponen perusahaan.
lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial
dan
operasional
timbul antara masyarakat dengan
mereka
satu
dampak
bagian
dari
jurus
jitu
marketing
perusahaan, sehingga nilai perusahaan di mata stakeholders lain khususnya masyarakat menjadi positif.
ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.
Pada hakikatnya CSR adalah
2. Kalangan bisnis dan masyarakat
nilai
atau
jiwa
yang
melandasi
sebaiknya memiliki hubungan yang
aktivitas perusahaan secara umum,
bersifat simbiosis mutualisme untuk
dikarenakan CSR menjadi pijakan 72
komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan.
pajak
Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan
Kepatuhan dalam pembayaran
untuk
Tidak
terdapat
praktik
suap/korupsi
memberdayakan masyarakat setempat,
Tidak ada konflik kepentingan
di sisi lain kesejahteraan karyawan
Tidak
yang ada didalamnya tidak terjamin,
membayar pajak, suburnya praktik dan
kolusi,
misalnya,
Menghargai
hak
atas
kemampuan intelektual/paten
atau
mempekerjakan anak. Dalam
keadaan
mendukung rezim yang korup
atau perusahaan tidak disiplin dalam
korupsi
dalam
Tidak melakukan sumbangan politis/lobi.
aspek
2. Landasan pokok CSR dalam isu
lingkungan
terdapat
lingkungan hidup, meliputi :
perusahaan-
perusahaan yang berkontribusi dalam
Tidak melakukan pencemaran
pencemaran terhadap alam, melakukan
Tidak
berkontribusi
dalam
perubahan iklim
pemborosan energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua
Tidak berkontribusi atas limbah
aspek
Tidak
dalam
perusahaan,
baik
koridor
tidak
bisa
tanggung
lepas
jawab
dari
CSR tercakup di dalamnya empat
Tidak
berkontribusi
dalam
kebisingan
landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan
Menjaga
keanekaragaman
hayati.
(Tanari, 2009), yaitu : pokok
Tidak melakukan penyerobotan lahan
sosial
perusahaan. Oleh karena itu dalam
1. Landasan
praktik
pemborosan air
ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan
melakukan
3. Landasan pokok CSR dalam isu CSR
sosial, meliputi :
dalam
aktivitas ekonomi, meliputi :
Kinerja keuangan berjalan baik
Investasi modal berjalan sehat
Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
73
Tidak mempekerjakan anak
Memberikan dampak positif
hal yang parsial, melainkan suatu
terhadap masyarakat
urusan yang komprehensif. Tidak tepat
Melakukan proteksi konsumen
jika perusahaan hanya fokus pada
Menjunjung
aspek lingkungann hidup, namun abai
keberanekaragaman
dalam aspek kesejahteraan karyawan
Menjaga privasi
dan ketidakseimbangan antar aspek
Melakukan
praktik
lainnya. Oleh karena itu, poin-poin di
derma
atas bisa dijadikan sebagai indikator
sesuai dengan kebutuhan
Bertanggung
jawab
sejauhmana
dalam
keseriusan
perusahaan
dalam menerapkan CSR.
proses outsourcing dan offshoring
Akses
untuk
memperoleh Konsep Kemiskinan
barang-barang tertentu dengan
Kemiskinan
harga wajar.
masalah
4. Landasan pokok CSR dalam isu
banyak orang.
kesejahteraan, meliputi :
Memberikan
Memanfaatkan kemudahan
Abdullah, 1984:16). Dan Kemiskinan
diberikan
bukan saja dilihat sebagai fenomena
Menjaga kesehatan karyawan
Menjaga
keamanan
ekonomi
Menjaga
tetapi
juga
(Syed Othman Alhabshi, 1996: 35). Pelbagai usaha telah dilaksanakan
keselamatan
dan
untuk mengatasi masalah kemiskinan.
kesehatan kerja Menjaga
semata-mata,
sebagai masalah sosial dan politik
kondisi
tempat kerja
Dianggap sebagai
rancangan pembangunan negara (Hairi
dan
pemerintah
merisaukan
dan menjadi musuh utama kepada
subsidi
yang
cukup
penyakit sosial yang paling dahsyat
kompensasi
terhadap karyawan
yang
merupakan
Namun begitu, kemiskinan tidak dapat keseimbangan
dihapuskan secara total. Dari masa ke
kerja/hidup.
masa, kemiskinan terus mewujud dan
Landasan di atas memberikan
usaha mengatasinya pun terus menerus
sebuh gambaran bahwa CSR bukanlah
dilaksanakan dan berbagai kebijakan 74
memelihara
pun telah diambil, semuanya untuk kemiskinan. Tetapi, kemiskinan tetap
dirinya
sendiri
dengan taraf kehidupan yang
menggurita dan menjadi kanker yang terus
menerus
menghisap
dimiliki dan juga tidak mampu
dan
memanfaatkan tenaga, mental,
menggerus tubuh kemiskinan itu. Dalam konteks yang demikian,
maupun fisiknya untuk memenuhi
maka
kebutuhannya.
untuk
memahami
kemiskinan dapat dilihat dari pandangan Sudibyo, (1995:11)
Lebih kemiskinan
bahwa kemiskinan adalah kondisi deprivasi
terhadap
lanjut menurut
Badan
kriteria Pusat
Statistik (BPS) yang menjadi salah
sumber-
satu tolak ukur penentuan masyarakat sumber pemenuhan kebutuhan
miskin, yaitu :
dasar seperti sandang, papan, pangan,
kesehatan
pendidikan
dasar.
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersamasama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah
dan
Pandangan
serupa dari Badan Pusat Statisitik (BPS)
mengartikan
kemiskinan
sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi
standar
minimum
kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan
makanan
non-makanan. BKKBN
maupun
Sedangkan
(1996:10)
dari
kemiskinan
dianggap sebagai Suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup
75
Hidup miskin bukan hanya berarti
kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
hidup
di
dalam
kondisi
kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat
memperoleh
pemenuhan
sarana
kebutuhan-
kebutuhan hidup yang paling dasar
tersebut,
informasi,
ilmu
antara
lain:
pengetahuan,
teknologi dan kapital. Lebih dari itu,
hidup
dalam
kemiskinan
sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup
Terkait dengan hal itu, Nasikun (1995) kemudian merangkum secara
yang sempit dan pengap”.
lengkap pengertian kemiskinan dengan menyatakan bahwa kemiskinan adalah Disamping pandangan ahli yang telah
: Sebuah
fenomena
diuraikan sebelumnya, beberapa ahli juga
multifaset,
memetakan penyebab kemiskinan dalam
multi dimensional, dan terpadu.
3 (tiga) kategori yaitu kemiskinan natural, 76
kemiskinan
kultural
dan
kemiskinan
struktural.
Kemiskinan natural
dikatakan
sebagai
(Suharto, 2004:138). Pandangan tersebut
dapat
Chambers
(1988:132)
dianggap
yang
sebagian besar melesat, karena banyak
disebabkan oleh keterbatasan alamiah
studi kasus yang menunjukkan bahwa
baik pada segi sumberdaya manusianya
orang-orang
maupun
cerdik, dan ulet. Mereka harus memiliki
sumberdaya
kemiskinan istilah
kemiskinan
oleh
alamnya
konsekuensial
David
Cox
atau
meminjam
(dalam
sifat-sifat
Suharto
untuk
dapat
Selanjutnya kemiskinan Struktural
mengenai
menurut Saefullah (2007: 53) adalah
menunjuk
kemiskinan yang diderita oleh suatu
Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong dan
golongan masyarakat karena struktur
Korsel sebagai bukti. Secara alamiah
sosial masyarakat itu tidak dapat ikut
negara-negara tersebut bukanlah negara-
menggunakan sumber pendapatan yang
negara yang kaya akan sumber daya alam.
sebenarnya. Sedangkan Bagi kelompok
Namun demikian, dalam kenyataannya,
agrarian populism (Sutrisno, 1995:18)
kelima negara di atas tidak termasuk
pengaturan
negara miskin. Kemiskinan kultural adalah
arrangements) atau campur tangan yang
kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-
terlalu luas dari negara dalam kehidupan
faktor kebudayaan, yang menyebabkan
masyarakat pada umumnya, khususnya
terjadinya proses pelestarian kemiskinan
masyarakat pedesaan menjadi penyebab
didalam
(Suharto,
kemiskinan itu. Bagi kelompok ini orang
Mas’oed
miskin dianggap mampu membangun diri
1994:135). Kemiskinan model ini menurut
sendiri apabila pemerintah mau memberi
Oscar Lewis dapat muncul sebagai akibat
kebebasan bagi mereka untuk mengatur
adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang
diri sendiri dalam bentuk empowerment.
terjadinya
2004:137;
penjelasan
itu
belenggu rantai kemiskinan.
menganggap faktor-faktor alamiah kurang dijadikan
seperti
pekerja keras,
bertahan hidup dan melepaskan diri dari
2004:132), namun, Galbraith (1979:13)
bisa
miskin
kemiskinan.
masyarakat Baswir,
Ia
itu.
1995:20;
dianut oleh orang-orang miskin seperti
institusi
Berkaitan
dengan
malas, mudah menyerah pada nasib,
tersebut,
maka
kurang
Suharto,
2005:134)
memiliki
etos
kerja
dan
(institutional
pandangan
Friedman (dalam memandang
sebagainya atau faktor internal yang
kemiskinan, karena berkaitan dengan
datang dari diri si miskin itu sendiri.
ketidaksamaan 77
kesempatan
dalam
mengakumulasi basis kekuasaan sosial
Kebijakan
publik
yang
yang meliputi (1). Modal produktif atau
diperlukan tidak hanya bersifat jangka
asset (tanah, perumahan, alat produksi,
pendek tetapi juga kebijakan yang
kesehatan;
keuangan
bersifat jangka panjang sebagaimana
(pekerjaan, kredit); (3). Organisasi sosial
dikemukakan oleh Saefullah (2007:60)
dan politik yang dapat digunakan untuk
bahwa
mencapai
kemiskinan diperlukan kebijakan yang
(2).
Sumber
kepentingan
bersama
(koperasi, partai politik, organisasi sosial);
bersifat
(4). Jaringan sosial untuk memperoleh
kebijakan
pekerjaan,
yaitu:
barang
dan
jasa;
(5).
Pengetahuan dan keterampilan; dan (6).
hidup.
Untuk mengeluarkan mereka dari kondisi seperti itu diperlukan publik,
persoalannya
kendala yang sangat besar dalam pelayanan
publik
perbedaan
sosial
masyarakat
ialah
adanya
ekonomi
antara
yang
beragam
dan
kemampuan birokrasi pemerintahan. Karena
itu,
menurut
(1997:37) bahwa
Supriatna,
pemerintah dalam
melakukan pelayanan publiknya harus memperhatikan kondisi lokal, sehingga dapat
meyesuaikan
kebutuhan
diri
kelompok
jangka
hal
pengentasan
pendek
maupun
bersifat jangka panjang
1. Kebijakan jangka pendek dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup sehari-hari secara minimal pada hakekatnya hanya bersifat sementara karena kalau bantuan itu habis maka penduduk yang diberi bantuan akan kembali hidup dalam kemiskinan. 2. Kebijakan jangka panjang ini menyangkut dua aspek utama. Pertama, pengembalian sikap mental untuk bekerja dan kebanggaan memperoleh penghasilan dari hasil keringatnya sendiri. Aspek ini meliputi pemberian pendidikan keahlian untuk membangun jiwa wiraswasta, perluasan lapangan kerja, realisasi wajib belajar dengan anggaran penuh pemerintah, penanaman disiplin untuk menjaga kesehatan lingkungan, penataan sanitasi dan sumber air bersih, sistem keamanan yang dapat menangkal kejahatan dalam kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Secara konseptual kebijakan jangka panjang
Informasi yang berguna untuk kemajuan
kebijakan
dalam
dengan sasaran
masyarakat. Inti dasar pelayanan ini terletak pada proses kebijakan publik dan operasionalisasinya.
78
bukan hanya terbatas memenuhi kebutuhan fisiologis sehingga bukan hanya mengatasi kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual yang berisi rasa aman, tenteram dan terhindar dari rasa takut. Kedua, yang memang tidak mudah dilakukan karena menyangkut perubahan sistem secara menyeluruh….perubahan sistem harus dimulai dengan keinginan bersama untuk melakukan penertiban dan penataan di segala bidang kehidupan. …. Oleh karena itu kalau betul-betul ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu melakukan perubahan struktur sosial ekonomi secara komprehensif. Sedangkan pembuatan kebijakannya itu sendiri harus berorientasikan kepada kepentingan publik. Bagaimanapun penanganan
tumpuan
sangat
luas,
Pemberdayaan Masyarakat
dalam
pengentasan
kemiskinan
pada
Masyarakat dimana
Strategi
masyarakat
miskin
(welfare oriented strategy) melalui delivered development belaka tetapi lebih
difokuskan
empowernment masyarakat.
pada
upaya
atau
pemberdayaan
Model
pengentasan
kemiskinan yang demikian tidak lagi mengarah karena
sehingga
pada
strategi
charity seperti
strategy, ini
lebih
berorientasi Assistencialism, (Freire, 1974 dalam Moelyarto, 1995:24) yang memandang masyarakat sebagai objek asistensi atau objek bantuan dalam pelbagai pelayanan dan pemberian
untuk
fasilitas
sosial.
Hal
ini
makin
memperbesar tingkat ketergantungan
dalam
masyarakat kepada pemerintah yang
kehidupan sosialnya. Dan kebijakan pemberdayaan
mengarah
hanya berorientasi pada kesejahteraan
mencapai harapan hidup yang lebih bermartabat
kemiskinan,
menurut Dwiyanto (1995:4) tidak lagi
sampai saat ini warga miskin tetap
dan
adalah
(empowerment),
untuk pengentasan kemiskinan, namun
berharga
Partisipasi
Pemberdayaan
tidaklah
panjang
dan
pengentasan
ujungnya
berbagai kebijakan publik dikeluarkan
pendakian
bagi
Arus utama kebijakan publik
upaya penanganannyapun sulit, telah
melalui
saja
pemerintah.
mudah, karena sangat complicated dan berdimensi
tidak
masyarakat miskin tetapi juga bagi
juga
kemiskinan
akhir,
merendahkan martabat kemanusiaan,
menjadi 79
dimana pemerintah malah menciptakan
1. Prakarsa
pengemis baru. Masalah kemanusiaan inilah yang
menjadi
inti
dasar
pemberdayaan,
(1999:44)
2. Fokus
diri
dari
pemberdayaan
komunitas
untuk
memenuhi
kebutuhan
3. Pendekatan
masyarakat potensi
ini
mentoleransi variasi lokal
dirinya.
dan
karenanya, sifatnya
Penciptaan iklim yang memungkinkan
amat
masyarakat berkembang (enabling),
menyesuaikan
upaya
kondisi lokal.
memperkuat
dimiliki (empowering),
potensi
oleh dan
sumber-
mereka.
yang lebih berpusat kepada manusia
mengembangkan
dan
sumber yang terdapat di
perangkap
memungkinkan
adalah
mengelola
memobilisasikan
kemiskinan dan keterbelakangan. Pendekatan
utamanya
untuk
kondisi
sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan
masyarakat
meningkatkan kemampuan
meningkatkan harkat dan martabat dalam
memenuhi
sendiri.
pemberdayaan
yang
untuk
diletakkan di masyarakat
masyarakat juga merupakan upaya
masyarakat
keputusan
tahap demi tahap harus
Sumodiningrat bahwa
proses
pengambilan
kebutuhan
dari
sebagaimana
dikemukakan
dan
yang
masyarakat
fleksibel
4. Didalam
perlindungan
dengan
melaksanakan
pembangunan, pendekatan
(Sumodiningrat,1999:44). Pandangan
ini
demikian didukung dalam pendekatan
learning yang didalamnya
pengelolaan sumber yang bertumpu
terdapat
pada komunitas (community based
kolaboratif antara birokrasi
resource management) dari Korten
dan komunitas mulai dari
(dalam Moeljarto 1995: 26) dengan
proses perencanaan sampai
ciri-ciri pendekatan adalah:
evaluasi
80
pada
proses
social
interaksi
proyek
dengan
mendasarkan pada saling
memberikan
belajar.
masyarakat yang powerles agar ikut
5. Proses
kekuatan
pembentukan
serta
(networking)
sebagai proses aktualisasi eksistensi
untuk birokrat dan lembaga
(Pranarka dan Moeljarto, 1996:17).
swadaya
Pemberdayaan
masyarakat
diartikan
menurut
jaringan
masyarakat,
satuan-satuan
organisasi
dalam
proses
kepada
pula
pembangunan
dapat
Suhendra
tradisionil yang mandiri,
(2006:75) bahwa masyarakat diberi
merupakan bagian integral
kuasa,
dari pendekatan ini, baik
menyebarkan
untuk
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat, organisasi
mereka
agar mampu menguasai atau berkuasa
dan
atas kehidupannya untuk semua aspek
kemampuan mengindentifikasi mengelola sumber,
pelbagai maupun
menjaga
untuk
keseimbangan
untuk
kekuasaan,
melalui
politik,
ekonomi,
pendidikan,
kesehatan,
pengelolaan
lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan,
horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan simbiose
upaya
kehidupan
antar struktur vertikal dan
terjadi
dalam
antara
memiliki
otonomi
atas
sehingga
mampu
meningkatkan
potensi
struktur-struktur
masyarakat
yang
dirinya
dimilikinya.
Sebagaimana dikemukakan Suwaryo
pembangunan di tingkat
(2005: 430) bahwa Jiwa otonomi itu
lokal.
harus dimulai dari individu-individu
.
masyarakat, diwujudkan dalam bentuk
Dengan
demikian
dapat
partisipasi dan mengembangkan pola
dikatakan bahwa Proses pemberdayaan
kemandirian dalam profesi masing-
mempunyai
masing
kecenderungan
yaitu
individu
masyarakat.
menekankan pada proses pemberian
Selanjutnya dikatakan bahwa Otonomi
kekuatan
yang
kepada
masyarakat
lain
berorientasi
kepada
untuk dapat lebih berdaya. Atau
pemberdayaan daerah dan masyarakat
Pemberdayaan
dan otonomi yang berorientasi kepada
adalah
suatu
cara 81
scientific
Government
kepada
aspirasi
informal dan kemasyarakatan. 6. aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. 7. Reproduksi; kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
(orientasi
dan
empiris
sumberdaya). Ife (1995:61-64) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan
dan
kelompok
lemah.
Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam
arti
sempit,
melainkan
kekuasaan atau penguasaan klien atas:
Tujuan utama pemberdayaan adalah
1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatankesempatan hidup; kemampuan dalam memuat keputusan –keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan. 2. Pendefinisian kebutuhan; kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 3. ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 4. Lembaga-lembaga; kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranatapranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. 5. sumber-sumber; kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal,
memperkuat
masyarakat,
khususnya
lemah
yang
kekuasaan kelompok memiliki
ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun
karena
kondisi
eksternal
(ditindas oleh struktur sosial yang tidak
adil)
selanjutnya
(Soeharto,2005:60 dikatakan
)
bahwa
kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: 1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. 2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian,masyarakat terasing.
82
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.
Untuk mengeluarkan mereka dari kondisi keteralienasian diperlukan strategi pemberdayaan, dimana pada umumnya dilakukan secara kolektif.
Ketidakberdayaan
ini
Dalam
beberapa
situasi,
strategi
diperparah lagi oleh karena masyarakat
pemberdayaan dapat saja dilakukan
di
secara
lingkungan
mereka
telah
individual;
meskipun
pada
inipun
tetap
menciptakan pandangan lain dari yang
gilirannya
umum sehingga kerapkali dianggap
berkaitan dengan kolektivitas. Dan
sebagai deviant (penyimpang). Mereka
untuk
kurang dihargai dan bahkan dicap
pemberdayaan menurut Dubois dan
sebagai orang yang malas, lemah, yang
Miley (1992:211) digunakan beberapa
disebabkan Padahal
oleh
cara atau teknik yang lebih spesifik
ketidakberdayaan
mereka
yang
akibat
dari
ketidakberdayaan oleh
sekelompok
masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari
interaksi
mereka
dalam
1. Membangun relasi pertolongan yang (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menetukan nasibnya sendiri (self determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu (d) menekankan kerjasama klien. 2. Membangun kebijakan yang : (a) menghormati martabat dan harga diri klien (b) mempertimbangkan keberagamaan individu (c) berfokus pada klien (d) menjaga kerahasiaan klien. 3. Terlibat dalam pemecahan masalah (a) Memperkuat partisipasi klien dalam
Seligman (1972) dan Learner (1986)
dialami
dilakukan
adanya
itu para teoritisi, baik Seeman (1985),
bahwa
dapat
pemberdayaan masyarakat yaitu:
aspek kehidupan tertentu. Oleh karena
yang
strategi
sendiri.
kekurangadilan dan diskriminasi dalam
meyakini
membangun
dirinya
menurut Suharto (2005:61) seringkali merupakan
strategi
dengan
masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian, yang oleh Seeman diistilahkan sebagai “alienasi” (Suharto,2005:61). 83
semua aspek proses pemecahan masalah (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangantantangan sebagai kesempatan belajar;(d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi (b) keterlibatan dalam pengembangan professional riset dan perumusan kebijaksanaan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik (d) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.
pemberdayaan,
salah
satu
pembuka
hendak diberdayakan. Dalam bukunya Kartasasmita (1997:56) menulis bahwa dari Studi empirik kegagalan
partisipatif
diperlukan dalam
beberapa sebab antara lain. 1. Pembangunan hanya menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan. 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu, 3. pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. 4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.
bagi
strategi
pelaksanaannya,
baik. Program itu boleh jadi dapat ataukah program itu
sangat jadi tercapai tujuannya, namun apakah kemudian program itu dapat utama
atau
bahwa keadaan itu dapat terjadi karena
sulit suatu program terlaksana dengan
tujuan
pembangunan,
Lebih lanjut Kartasasmita menyatakan
yang hendak diberdayakan, maka amat
mencapai
menunjukkan
karena kurangnya partisipasi rakyat.
sebab tanpa partisipasi dari mereka
dilaksanakan,
banyak
pembangunan tidak mencapai sasaran,
pengentasan kemiskinan, namun untuk membukanya
akan
tanpa partisipasi dari masyarakat yang
merupakan kunci
saja
menyisakan banyak pertanyaan jika
Telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberdayaan
tentu
dari 84
Dalam konteks yang demikian
tersebut, jika dikaitkan dalam konteks
adalah menarik jika terlebih dahulu
pembangunan,
diurai
mengandung
pemikiran
dari
Mubyarto
(1984:43) tentang Partisipasi yang mengandung
arti
seseorang
sekelompok
atau
keterlibatan
mendorongnya untuk mendukung atau
kelompok
tersebut
tujuan
serta
ikut
bertanggungjawab atasnya (baik secara individual secara
kolektif,
vertikal
Pemikiran dengan
atau
atau
ini
maupun
horizontal).
kemudian
pemikiran
dari
menurut
Slamet
1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya. 2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya. 3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. 4. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya
orang
dalam situasi kelompok tertentu, yang
tercapainya
arti
partisipasi
(2003:8) yaitu :
secara mental emosional atau fisikal
menunjang
maka
sejalan Syarwani
(1987:65) bahwa partisipasi
Lebih
pada
lanjut
Ndraha
(1987:103)
hakekatnya berarti ikut sertanya suatu
menguraikan bahwa ada beberapa
kesatuan atau kelompok orang dalam
bentuk atau tahap dalam partisipasi
suatu
yaitu :
aktivitas
kolektif
yang
diselenggarakan oleh suatu tatanan yang
lebih
besar.
Koentjaraningrat menyatakan
1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. 2. Pemberdayaan. 3. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima ( mentaati, memenuhi, melaksanakan ) mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
Selanjutnya (1981:80)
bahwa
partisipasi
menyangkut dua pola yang pada dasarnya berbeda yaitu: (1) partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan
bersama-
sama dalam proyek pembangunan; dan (2) partisipasi sebagai individu di luar kegiatan pembangunan.
bersama Dari
dalam pandangan 85
4. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam merencanakan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan pemberdayaan dalam hal yang bersifat teknis. 5. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 6. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. 7. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyekproyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program atau proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Dalam
dengan
pemberdayaan menunjukkan bahwa pemberdayaan
dalam
kerangka
meningkatkan taraf hidup kaum miskin diperlukan
keterlibatan
masyarakat
sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada rakyat
menunjukkan
masyarakat
selaku pemegang peran utama dalam
Selanjutnya Conyers (1991:154-155) mengemukakan tiga
kaitan
pembangunan sebagaimana dikatakan
alasan utama
oleh Hikmat (2006: 128-129) bahwa :
mengapa partisipasi masyarakat sangat penting.
Melalui reformulasi pembangunan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan
Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 86
salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan massif .Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ”hanya” merupakan tanggungjawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip silih asih, silih asuh, dan silih asah. Dengan
demikian,
maka
sosial, maka titik perhatian terletak pada apa yang dimiliki oleh orang miskin, bukan pada apa yang tidak dimiliki
keberdayaan
kegiatan
sejak
pelaksanaan
berbagai dari
masyarakat
terhadap
manusia
kemampuan
dan
dalam
Responsibility
Social sangat
erat
berkelanjutan, diartikan sebagai proses pembangunan
(lahan
kota,
bisnis,
masyarakat, dan sebagainya) yang
untuk
berprinsip
“memenuhi
sekarang
tanpa
kebutuhan
mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus
memiliki
dihadapi
untuk
dalam
pembangunan
rangka
mencapai
berkelanjutan
adalah
memperbaiki kehancuran lingkungan
dan lingkungannya. Dengan kebijakan berparadigma
dalam
hubungannya dengan pembangunan
bentuk
dikembangkan dalam mengelola diri
yang
juga
Corporate
kemampuan
potensi
tetapi
Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Melalui Corporate Social Responsibilty (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon
memberdayakan dirinya. Sebab pada dasarnya
dapat
PEMBAHASAN
dengan
miskin
miskin
percaya diri dan harga dirinya.
pengawasan, menunjukkan apresiasi pemerintah
sehingga
peningkatan harkat dan martabat, rasa
perencanaan,
sampai
kaum
ekonomi,
miskin, melibatkan masyarakat secara dalam
miskin,
diapresiasi tidak saja dari sisi potensi
kerangka pemberdayaan masyarakat
langsung
orang
tanpa
keberfungsian 87
mengorbankan
kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan
kehadiran
sosial.
memberikan manfaat pada stakeholder Pembangunan
perusahaan
harus
dan masyarakat secara luas.
berkelanjutan
telah menjadi isu global yang harus
Konsep triple bottom line perlu
dipahami dan diimplementasikan pada
dikembangkan dan diperluas hingga
tingkat
Pembangunan
menjadi kegiatan CSR yang benar-
berkelanjutan sering dipahami hanya
benar sustainable. Selain itu, program
sebagai isu-isu lingkungan. Lebih dari
CSR baru dapat berkelanjutan apabila
itu,
program
lokal.
pembangunan
mencakup
sinergi
kebijakan,
yaitu
berkelanjutan tiga
elemen
yang
perusahaan
dibuat
benar-benar
oleh
suatu
merupakan
pembangunan
komitmen bersama dari segenap unsur
ekonomi, pembangunan sosial, dan
yang ada di dalam perusahaan itu
perlindungan
yang
sendiri. Namun dalam implementasi
digambarkan oleh John Elkington
CSR, dilakukan menggunakan metode
dalam triple bottom line, yaitu “orang,
yang berbeda-beda. Implementasi yang
planet,
dilakukan dapat menggunakan model
lingkungan
dan
merupakan
keuntungan” tujuan
Maksudnya
pembangunan.
bahwa
development
yang
charity
Sustainable
atau
Perusahaan yang menggunakan model
pengembangan
charity
hanya
berkelanjutan harus didukung oleh
menghabiskan
komitmen
menafikkan
yang
seimbang
pemberdayaan.
antara
berpatok anggaran
kebutuhan
dan
masyarakat.
ekonomi, sosial, dan lingkungan terdiri
Model
dari: 1) Ekonomi profit, adalah bentuk
karena model tersebut hanya menjadi
tanggung
candu bagi masyarakat dan membuat
jawab
perusahaan
pada
charity
sekadar
pemegang saham, yakni profit; 2)
masyarakat
Lingkungan
berdaya.
planet,
tanggung
jawab
menjaga
kemampuan
dalam
merupakan
perusahaan
mendukung
agar
tergantung
Cilegon
lingkungan
mendapat
kritikan
serta
Corporate
tidak
Social
Responsibility (CCSR) adalah lembaga
keberlanjutan
fasilitator
kehidupan bagi generasi berikutnya; 3)
yang
akan
melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada para
Sosial People, dimaksudkan bahwa 88
perusahaan/dunia
usaha
di
Kota
peningkatan
mutu
pendidikan,
Cilegon, sehingga berkomitmen untuk
meningkatkan keterampilan Sumber
berjalan
dengan
Daya Manusia (SDM), kesehatan dan
dalam
ketenagaan, mengembangkan konsep
seiring-sejalan
Pemerintah
Kota
Cilegon
mengurangi permasalahan sosial dan
partisipatif
lingkungan.
pembangunan
dengan
Program
model
dilakukan
kemitraan
dalam
melaksanakan
dan
mendorong
bina
penyelenggaraan pembangunan yang
lingkungan (PKBL) sebagai bagian
berwawasan lingkungan. Sedangkan
dari strategi bisnis guna mencapai
visinya adalah mitra pemerintah dan
profitabilitas dan sustainabilitas yang
dunia
maksimal. Maksud pendirian CCSR
sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi
adalah terbentuknya suatu lembaga
dunia usaha.
usaha,
dengan
misinya
independent dan professional. CCSR
Kepengurusan CCSR Periode
sebagai mitra pemerintah dan dunia
2011-2013 terdiri dari unsur BUMN,
usaha, dalam rangka implementasi
BUMD,
program
Pengusaha.
CSR
dari
perusahaan-
perusahaan yang terdapat di wilayah
Tokoh
Masyarakat
dan
Selanjutnya Program-program prioritas
Cilegon. Saat ini CCSR berkantor di
CCSR adalah :
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon-
1. Bantuan Buku Paket Sekolah yang
Banten, Telp : (0254) 381769, Fax
di Ujian Akhir Nasional kan, untuk
(0254)
SMP, SMA, SMK Negeri di Kota
381769,
Email
:
[email protected].
Cilegon
KS (Persero) Tbk., PT. Chandra
membangun dan mengembangkan pola
Asri Petrochemical, Forum BUMD
kerjasama PEMDA Kota Cilegon dan
Kota Cilegon (PT. BPRS Cilegon
dunia usaha. Memetakan dan distribusi
Mandiri,
implementasi CSR yang transparan
penanggulangan pembangunan,
stakeholder
dalam
dampak
sosial
PT.
PCM,
PDAM
Cilegon Mandiri).
dan professional. Meningkatkan daya yang
Bantuan
Bank Jabar Cabang Cilegon, PT.
Tujuan Pendirian CCSR adalah
dukung
(Penyandang
2. Pembuatan Jamban Keluarga 3. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
mendukung 89
4. Pemberdayaan
Ekonomi
6. Bank
Masyarakat (1 Milyar/Kecamatan)
Sampah,
Rencana
Pilot
Project dilaksanakan di Perumahan
5. Listrik Masuk Desa
Umun (Perum) Cibeber Cilegon. 7. Bantuan Kacamata.
Berikut adalah Tabel 3.1. Rekapitulasi Nilai Bantuan Program CCSR Tahun 2011 No.
Tgl
Perjanjian Kerjasama
Program
1.
5/06/2011
PT Krakatau Steel dengan CCSR
Rp. 1,598,200,000,-
2.
20/07/2011
3.
20/10/2011
4.
20/10/2011
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan CCSR PT Krakatau Steel dengan CCSR PT Krakatau Steel dengan CCSR
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 1 Milyard/Kecamatan Pengadaan Buku Paket Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Cilegon Pengadaan Buku Paket SMA DAN SMK Program Jambanisasi 120 Unit
5.
25/11/2011
Rp. 209,000,000,-
6.
29/11/2011
Pengadaan Buku Paket Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Cilegon Program Jambanisasi 20 unit
7.
20/11/2011
Rp. 332.500,000,-
8.
25/11/2011
9.
20/12/2011
Program Jambanisasi Keluarga 53 unit Dan Semenisasi 44 Rumah Bantuan Buku Paket Untuk SMA Pemeriksaan mata 358 siswa dan Pemberian Kacamata 100 Siswa Sekolah Dasar Di Cilegon,
PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR BJB dengan Cilegon CCSR Forum BUMD dengan CCSR PT. KIMIA FARMA Dengan CCSR
Sumber : Divisi Keuangan dan Pelaporan CCSR, 2013.
90
Nilai
Rp. 458,459,000,-
Rp. 248,000,000,Rp. 300,000,000,-
Rp. 50.000.000,-
Rp. 138,000,000,Rp. 50,000,000,-
Terdapat tiga Model Kerja CCSR yang
telah dilakukan, yaitu :
(1) Model Kerja 1
Perusahaan
Perusahaan
memfasilitasi penggunaan dana CSR
CCSR, Mencatat dan Mempublikasikan
Masyarakat
Masyarakat
Dalam model ini CSR dapat
Dalam model ini kegiatan CSR
dilakukan masing-masing perusahaanperusahaan.
Perusahaan
perusahaan dilakukan melalui CCSR,
melakukan
untuk
kegiatan CSR yang langsung ditujukan kepada
masyarakat.
Peran
CCSR dapat disinkronkan dengan
independen
program PEMKOT Cilegon. Penerima
dalam
manfaat dapat lebih luas, partisipasi
menyalurkan dana CSR CSR
perusahaan dalam program CSR dapat
sesuai
sinergis dan terdokumentasi dengan
dengan visi dan misi perusahaan.
baik.
Kelemahan Model Kerja I :
Kelemahan Model Kerja II :
1. Program CSR perusahaa tumpang Penyaluran dana CSR sesuai dengan
tindih dengan program Pemerintah
program CCSR dimungkinkan tidak
Kota Cilegon
sesuai dengan program jangka panjang
2. Penerima dana CSR dimungkinkan
yang telah disusun perusahaan.
hanya untuk masyarakat sekitar perusahaan
(3) Model Kerja III
3. Penyelarasan
program
secara
Perusahaan
terpadu dan terukur sulit dilakukan 4. Sulit
ke
Program dana CSR yang dikelola oleh
Kelebihan Model Kerja I :
dana
disalurkan
Kelebihan Model Kerja II :
kegiatan yang telah dilakukan tersebut.
2. Penyaluran
kemudian
masyarakat.
CCSR
melakukan dokumentasi dan publikasi
1. Perusahaan
CCSR,
terjadi
CCSR,
menawarkan kegiatan CCSR
pemerataan
Masyarakat
pelaksanaan program CSR.
Dalam (2) Model Kerja II
menawarkan 91
Model beberapa
ini
CCSR proposal
kegiatan CSR kepada perusahaan.
Pengentasan
Secara lengkap dalam model in, pada
Cilegon merupakan komitmen bersama
awalnya
dalam
masyarakat
mengajukan
Kemiskinan
di
pembangunan
yang
proposal kepada CCSR, kemudian
berkelanjutan
CCSR akan memilih proposal yang
Sinergitas program ini akan berguna
paling layak atau paling baik untuk
untuk membantu perusahaan dalam
dilaksanakan.
ditentukan
memperbaiki financial performance
proposal mana saja yang layak dapat
dan akses pada modal, meningkatkan
didanai, maka CCSR akan membawa
corporate
proposal tersebut ke korporat untuk
penjualan/layanan jasa, memelihara
didanai.
kualitas kerja, memperbaiki keputusan
Setelah
di
Kota
resiko
Dimungkinkan karena datang dari
image
secara
konsep
masyarakat.
yang
perusahaan
Kelebihan Model III :
efisien
dan
dilakukan
(sesuai
oleh
kemampuan
perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung
Tidak semua proposal yang masuk ke
keputusan
lebih
CSR adalah suatu tindakan atau
dijalankan sesuai dengan kebutuhan
karena
dan
mengurangi biaya jangka panjang.
masyarakat, program CSR yang akan
dapat
Cilegon.
pada isu-isu kritis, serta menangani
Kelebihan Model Kerja III :
CCSR
Kota
ada
mereka
terhadap
sosial/lingkungan sekitar perusahaan
diimplementasikan, akhir
jawab
berada. Dengan dukungan berbagai
di
stakeholder
korporat, dan sulit terjadi pemerataan
sosial
program CSR secara komprehensif dan
pada
dan
ranah
ekonomi,
lingkungan,
yang
diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan
terukur.
prioritas KESIMPULAN
dalam
kesejahteraan memperbaiki
Sinergitas Pemerintah, Dunia
masyarakat lingkungan.
pendanaannya
Usaha Dan Masyarakat Sipil (Civil
meningkatkan
dihasilkan
dan Sumber dari
kemitraan pemerintah, dunia usaha dan
Society) Melalui Corporate Social
masyarakat
Responsibilty (CSR) Dalam Program
sipil
(civil
society)
berdasarkan kesepakatan-kesepakatan 92
yang
dibangun
bersama,
untuk
lingkungan dalam pengembangan
kepentingan ke depan dalam jangka
pembangunan berkelanjutan.
panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya
adalah
3. Sinergitas program kemitraan CSR
pemberdayaan
dalam
penanganan-penanganan
masyarakat
Cilegon
dalam
masalah-masalah sosial, khususnya
pengentasan
kemiskinan
melalui
bidang pendidikan dan kesehatan,
kerangka good corporate governance. Rekomendasi
dilakukan
dengan
penciptaan
lapangan
alternatif
Berdasarkan
kesimpulan
di
pendidikan
atas, penulis memberikan saran berupa
melalui dan
dengan kerja
peningkatan pengembangan
ekonomi masyarakat.
rekomendasi berikut : 1. Sinergitas program kemitraan CSR dalam
penanganan
masalah
DAFTAR PUSTAKA
masalah-
lingkungan
Chambers, Robert. 1988. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta : LP3ES
sebagai
dampak operasional perusahaan harus
memperhatikan
biofisik
Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Terjemahan: Susetiawan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
lingkungan hidup, yang memberi daya dukung alam pada kehidupan. Dengan
demikian,
program
perusahaan di bidang lingkungan
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi
harus mempunyai kaitan yang kuat dan
kontekstual
Publik di Indonesia. 1995.
dengan
Yogyakarta : Gadjah Mada
pengembangan sosial ekonomi.
University Press.
2. Sinergitas program kemitraan CSR dalam masalah
penanganan ekonomi
dilakukan
masyarakat,
dengan
pengembangan
Gilbraith, Jhon Kenneth. 1979. Hakekat Kemiskinan Massa, (Terj. Tom Anwar). Jakarta : Sinar harapan.
masalah-
kualitas
strategi dan
Hairi Abdullah, ed. 1984. Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Berpendapatan Rendah. Bangi
kapasitas masyarakat, baik dari sisi sosial,
ekonomi,
maupun 93
: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hikmat,
Hary.
2006.
Pemberdayaan
Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Bina Aksara
Strategi
Masyarakat.
Bandung: Humaniora. Kartasasmita,
Ginandjar.
Administrasi
Pranarka dan Vidhyandika M. dalam Onny.SP dan AMW.Pranarka (ed) 1996 Pemberdayaan. Jakarta:CSIS.
1997.
Pembangunan.
Jakarta: LP3ES.
Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi, Emir Wicaksana. 2011. Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility. Jakarta : Penebar Swadaya.
__________. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat , Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka Cidesindo. Koentjaraningrat. 1980. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
Rahmatullah dan Trianitas Kurniati. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta : Samudra Biru.
Lako, Andreas. 2011. Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi. Jakarta : Erlangga.
Saefullah, Djadja. 2007, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Jakarta :LP3AN.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2006. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta : LAN RI.
Soetrisno, Lukman. 1995. Menuju
Moeljarto. 1995. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Masyarakat
Partisipatif
.
Jakarta : Kanisius. Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability. Jakarta : PT. Salemba Empat.
Mubyarto. 1984. Strategi pembangunan Pedesaan. Yogyakarta : P3KP-UGM.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. 94
________ .2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik : Fascho Publishing.
Dokumen/Makalah/Jurnal
Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Alfabeta
Guidance On Social Responsibility. 2008. Document ISO 26000.
Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta : Gramedia.
Hikmat, Hary. 2003, Marginalisasi komunitas Local dalam Perspektif Kontingensi Strategi Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di kota Bekasi, Disertasi, UNPAD: Bandung.
Syarwani, Abdullah.1987. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Alternatif Cara Menuju Keswadayaan dalam Menatap Masalah Pembangunan Indonesia. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia (LKMI). Syed
Tanari,
Adrianus. 2009. Materi Training CSR as per ISO 26000. Jakarta : Valueconsult.
Suwaryo, Utang. 2005, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Studi Kasus tentang kewenangan dalam aplikasi otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 di Kota Bandung, Disertasi, UNPAD: Bandung .
Othman Alhabshi. 1996. "Poverty Eradication From Islamic Perspectives", http://vlib.unitarkl1.edu.my/staf f-publications/datuk, layari pada Ogos 2000.
95
