Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
DIMENSI ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK ARTI PENTING, DILEMA DAN IMPLIKASINYA BAGI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Ipah Ema Jumiati
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4
Abstract : One of the weaknesses in public administration in Indonesia is the lack of ethics of public service as it already exists in developed countries. Ethics relating to the discipline that studies the values held by humans and their justification, and in this ethics is a branch of philosophy that studies the values of good and bad for humans. Ethics is more associated with the moral principles on which the act someone with a particular profession or in other words, talking about the ethical values of life and the laws that govern human behavior both as individuals and as social beings. Therefore, as a philosophy and professional ethics standards (code of ethics), or morals or the right rules of conduct (rules of correct behavior) are supposed to be there and be obeyed by the providers of public services or public administrators in the provision of services to the public. Keywords: Ethics, Service, Public muncul pelanggaran etika atau I. PENDAHULUAN misconduct di dalam instansi Isu tentang etika dalam pemerintah, termasuk pemerintah pelayanan publik di Indonesia kurang Indonesia. Di Amerika Serikat dibahas secara luas dan tuntas seperti sekalipun banyak pejabat publik yang terdapat di negara maju, meskipun terlibat dalam perilaku yang tidak telah disadari bahwa salah satu terpuji. Dennis F. Thompson (2005), kelemahan dasar dalam pelayanan Professor dari Harvard University, publik di Indonesia adalah masalah menyatakan bahwa skandal etika ini moralitas. Etika sering dilihat sebagai memang semakin meluas, tidak saja elemen yang kurang berkaitan dengan disebabkan oleh semakin banyak dunia pelayanan publik. Padahal, aturan yang membatasi moral pejabat dalam kenyataannya etika merupakan tetapi juga oleh semakin banyak salah satu elemen yang sangat tuntutan publik agar pejabat publik menentukan kepuasan publik yang harus mengikuti nilai-nilai dasar yang dilayani sekaligus keberhasilan mereka tuntut. organisasi pelayanan publik itu sendiri. Herbert A. Simon dalam Dalam literatur administrasi karyanya Adminsitrative Behavior publik dan ilmu politik, selalu yang ditulisnya pada tahun 1947 diingatkan sisi etika dari administrasi mengingatkan bahwa para publik (Henry, 1995:400-401). administrator ternyata dalam membuat Memang dari hari ke hari selalu keputusan cenderung didasarkan pada
32
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
pertimbangan-pertimbangan
di
luar
yang
disusun
berdasarkan
rasionalitas atau di luar pertimbangan
kepentingan-kepentingan tertentu yang
ekonomi
Para
berbeda dengan kepentingan publik,
sangat
maka struktur organisasi tersebut tidak
dan
administrator
efisiensi. nampaknya
dipengaruhi oleh faktor sosial dan
akan
psikologis sehingga berdampak pada
manajemen
keputusan yang mereka buat. Apa
moralitas atau etika dari mereka yang
yang disampaikan oleh Simon ini
merencanakan, mengimplementasikan,
ternyata
yang
dan memonitor serta mengevaluasi
tahun
pelayanan
senada
diungkapkan
dengan
beberapa
efektif.
Di
dalam
misalnya,
publik
proses
kebobrokan
akan
sangat
sebelumnya oleh Harold Lasswell
berpengaruh pada hasil akhir. Dengan
dalam Psychopathology and Politics di
kata lain, tingkat moralitas atau etika
tahun 1930, dan oleh Chester I.
para pemberi pelayanan publik akan
Barnard dalam The Function of the
mempengaruhi pencapaian hasil. Seperti kita ketahui bahwa
Executive pada tahun 1938. Kemudian beberapa
karya
Morality
and
penting
seperti
Administration
in
etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai
Democratic Government oleh Paul H.
dianut
Appleby tahun 1952 dan The Polity
pembenarannya dan dalam hal ini etika
oleh Norton Long tahun 1962, The
merupakan salah satu cabang filsafat
Politics of Bureaucracy tahun 1965
yang mempelajari nilai-nilai baik dan
oleh Gordon Tullock, dsb., telah
buruk bagi manusia. Etika juga lebih
meyakinkan kita bahwa masalah moral
banyak
dan etika menjadi isu yang sangat
prinsip moral yang menjadi landasan
strategis
bertindak seseorang yang mempunyai
di
dalam
dinamika
manusia
dikaitkan
beserta
dengan
prinsip-
profesi tertentu atau dengan kata lain
administrasi publik. Dewasa
oleh
yang
ini,
etika
terus
etika berbicara mengenai nilai-nilai
mendapat sorotan dalam beberapa
hidup
literatur administrasi publik (Cooper,
mengatur tingkah laku manusia baik
1998; Donahue, 2003; Berman, 2003).
sebagai
Etika dapat menjadi suatu faktor yang
mahluk bermasyarakat.
mensukseskan tetapi juga sebaliknya
dan
hukum-hukum
individu
Oleh
maupun
karena
itu
yang
sebagai
dapat
menjadi pemicu dalam menggagalkan
disimpulkan bahwa etika dan moral
tujuan kebijakan, struktur organisasi,
merupakan suatu perpaduan dari dua
serta manajemen publik. Bila moralitas
kata atau istilah yang senafas dan
para
sejiwa, berkaitan dengan
penyusun
kebijakan
publik
hak dan
rendah, maka kualitas kebijakan yang
kewajiban moral (akhlak) tentang hal
dihasilkanpun sangat rendah. Begitu
baik dan buruk sehingga terbentuk
juga bila struktur organisasi publik
kualitas
mental
yang
menjadikan
33
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
seseorang tetap berani, bersemangat,
II. PEMBAHASAN
bergairah, berdisiplin, dan memegang
2.1
norma-norma
kebenaran
dalam
Publik
menjalankan
peranannya
dalam
Etika Pelayanan Publik. Dalam
menetapkan standar kepatutan dalam
arti yang sempit, pelayanan publik
masyarakat, serta memberikan kontrol
adalah
bagi pergaulan dalam masyarakat.
barang dan jasa kepada masyarakat
Namun bahasan kita kali ini adalah
oleh
terkait dengan etika pelayanan publik
tanggung jawabnya kepada publik,
sebagai suatu pondasi peningkatan
baik
kualitas pelayanan publik di Indonesia.
maupun melalui kemitraan dengan
Dalam
pelayanan
publik,
Konsepsi
Etika
suatu
Pelayanan
tindakan
pemerintah
diberikan
pemberian
dalam
secara
rangka
langsung
swasta dan masyarakat, berdasarkan
perbuatan melanggar moral atau etika
jenis
sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena
masyarakat, kemampuan masyarakat
adanya kebiasaan masyarakat kita
dan
melarang orang ”membuka rahasia”
menekankan
atau
yang
publik berhasil diberikan melalui suatu
kita
delivery system yang sehat. Pelayanan
depan
publik ini dapat dilihat sehari-hari di
mengancam
mengadu.
Sementara
menghadapi semakin
mereka
tantangan
berat
itu ke
karena
standard
dan
intensitas
pasar.
bidang
kebutuhan
Konsep
ini
bagaimana
lebih
pelayanan
administrasi,
keamanan,
penilaian etika terus berubah sesuai
kesehatan, pendidikan, perumahan, air
dengan perkembangan paradigmanya.
bersih, telekomunikasi, transportasi,
Dan secara substantif, kita juga tidak
bank,
mudah mencapai kedewasaan dan
pelayanan publik adalah menyediakan
otonomi beretika karena penuh dengan
barang dan jasa yang terbaik bagi
dilema. Karena itu, dapat dipastikan
masyarakat. Barang dan jasa yang
bahwa pelanggaran moral atau etika
terbaik adalah yang memenuhi apa
dalam pelayanan publik di Indonesia
yang
akan terus meningkat.
dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan
Makalah
ini
mencoba
dan
sebagainya.
dijanjikan
demikian
atau
pelayanan
publik
yang
yang
terbaik
pelayanan
kepuasan terhadap publik, kalau perlu
beretika
dan
dilema
implikasinya
pelayanan publik di Indonesia.
dalam bagi
yang
apa
membahas konsep dan pentingya etika publik,
adalah
Tujuan
memberikan
melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan
public
(public
service)
identik dengan public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (lihat J.L. Perry, 1989 : 625). Dalam
34
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
konteks ini pelayanan publik lebih
2.2
dititikberatkan
Pelayanan Publik Harus Diberikan
kepada bagaimana
elemen-elemen seperti
administrasi
policy
Jika
publik
making,
desain
Arti
Penting
kita
Mengapa
kembali
melihat
perkembangan paradigma administrasi
organisasi, dan proses manajemen
publik,
dimanfaatkan
(pemisahan) administrasi dari politik
untuk
mensukseskan
dimana
terjadi
dikotomi
pemberian pelayanan publik, dimana
(1900-1926)
pemerintah merupakan pihak provider
administrator sungguh-sungguh netral,
yang diberi tanggung jawab. Karya
bebas dari pengaruh politik ketika
Denhardt yang berjudul The Ethics of
memberikan pelayanan publik. Akan
Public
merupakan
tetapi kritik bermunculan menentang
contoh dari pandangan ini, dimana
ajaran dikotomi administrasi – politik
pelayanan publik benar-benar identik
pada
dengan administrasi publik.
perhatian
Service
(1988)
Dalam
dunia
administrasi
menunjukkan
tahun
1930-an,
mulai
bahwa
sehingga
ditujukan
kepada
keterlibatan para administrator dalam
publik atau pelayanan publik, etika
keputusan-keputusan
diartikan
dan
kebijakan publik. Sejak saat itu mata
professional standards (kode etik),
publik mulai memberikan perhatian
atau moral atau right rules of conduct
khusus terhadap ”permainan etika”
(aturan berperilaku yang benar) yang
yang dilakukan oleh para birokrat
seharusnya
pemerintahan. Penilaian keberhasilan
sebagai
filsafat
dipatuhi
oleh
pemberi
atau
atau
pelayanan publik atau administrator
seorang
publik (lihat Denhardt, 1988).
pemerintah tidak semata didasarkan
Berdasarkan konsep etika dan
administrator
publik
aparat
pada pencapaian kriteria efisiensi,
pelayanan publik diatas maka yang
ekonomi,
dan
dimaksudkan dengan etika pelayanan
administrasi
lainnya,
publik
praktek
kriteria moralitas, khususnya terhadap
atau
kontribusinya terhadap public interest
pemberian pelayanan publik (delivery
atau kepentingan umum (Henry, 1995 :
system)
400).
adalah
administrasi
yang
suatu
publik
dan
didasarkan
atas
serangkaian tuntutan perilaku (rules of
Terdapat
prinsip-prinsip tetapi
beberapa
juga
alasan
conduct) atau kode etik yang mengatur
substantif mengapa pelayanan publik
hal-hal
harus
harus diberikan ? Pertama, adanya
dilakukan atau sebaliknya yang ”tidak
public interest atau kepentingan publik
baik” agar dihindarkan.
yang harus dipenuhi oleh pemerintah
yang
”baik”
yang
karena pemerintahlah yang memiliki ”tanggung jawab” atau responsibility. Artinya dalam memberikan pelayanan, pemerintah
diharapkan
secara
35
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
dan
ini merupakan terobosan yang bernada
harus mengambil keputusan politik
etika karena akan memberi ruang yang
secara tepat mengenai siapa mendapat
lebih
apa, berapa banyak, dimana, kapan,
miskin, tidak berdaya, dan sebagainya,
dan sebagainya. Padahal kenyataan
untuk
menunjukkan bahwa pemerintah tidak
menduduki
memiliki tuntunan atau pegangan kode
merupakan suatu pilihan moral (moral
etik atau moral secara memadai.
choice) yang diambil oleh seorang
profesional
melaksanakannya,
Kedua,
alasan
yang
lebih
luas
bagi
kaum
menjadi
pegawai
posisi
birokrat
minoritas,
atau
tertentu.
pemerintah
Ini
berdasarkan
berkenaan dengan lingkungan didalam
prinsip
birokrasi yang memberikan pelayanan
pendapat John Rawis yaitu bahwa
itu
distribusi
sendiri.
Menurut
Denhardt,
justice-as-fairness
kekayaan,
sesuai
otoritas,
dan
pelayanan publik harus lebih concern
kesempatan sosial akan terasa adil bila
pada
hasilnya
aspek
kemanusiaan
dalam
memberikan
kompensasi
organisasi (organizational humanism),
keuntungan kepada setiap orang, dan
maksudnya dianjurkan agar manajer
khususnya
harus
masyarakat
bersikap
etis,
yaitu
terhadap yang
anggota
paling
tidak
memperlakukan manusia atau anggota
beruntung. Kebijakan mengutamakan
organisasi
”putera daerah” merupakan salah satu
secara
manusiawi.
Alasannya adalah bahwa perhatian
contoh yang populer saat ini. Kelima, Alasan penting yang
terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannya sangat relevan
terakhir
dengan
melakukan tindakan yang bertentangan
upaya
produktivitas,
peningkatan
kepuasan
dan
adalah
peluang
untuk
dengan etika yang berlaku dalam pemberian pelayanan publik sangat
pengembangan kelembagaan. Keempat, berkenaan dengan
besar.
Pelayanan
publik
tidak
karakteristik masyarakat publik yang
sesederhana
terkadang begitu variatif sehingga
dibayangkan, atau dengan kata lain
membutuhkan
begitu
perlakuan
Mempekerjakan dengan
khusus.
pegawai
menggunakan
”kesesuaian
antara
orang
sebagaimana
kompleksitas
sifatnya
baik
negeri
berkenaan dengan nilai pemberian
prinsip
pelayanan
itu
dengan
mengenai
cara
sendiri terbaik
maupun pemberian
pekerjaannya: merupakan prinsip yang
pelayanan itu sendiri. Kompleksitas
perlu dipertanyakan secara etis, karena
dan ketidakmenentuan ini mendorong
prinsip
pemberi pelayanan publik mengambil
itu
ketidakadilan,
akan dimana
menghasilkan calon
yang
langkah-langkah
dipekerjakan hanya berasal dari daerah
didasarkan
tertentu
bertindak”
yang
relatif
lebih
maju.
Kebijakan affirmative action dalam hal
keleluasaan
profesional
kepada
”keleluasaan
(discretion). inilah
yang
yang
Dan sering
36
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
pelayanan
service tidak menyentuh sungguh-
publik atau aparat pemerintah untuk
sungguh substansi pembenahan moral
bertindak tidak sesuai dengan kode
itu sendiri. Karena itu pembenahan
etik atau tuntutan perilaku yang ada.
moral merupakan ”beban besar” di
menjerumuskan
pemberi
Dalam pemberian pelayanan
masa mendatang dan apabila tidak
Indonesia,
diperhatikan secara serius maka proses
pelanggaran moral dan etika dapat
”pembusukan” terus terjadi dan dapat
diamati mulai dari proses kebijakan
berdampak pada disintegrasi bangsa.
publik (pengusulan program, proyek,
2.3 Dilema dalam Beretika
publik
khususnya
di
dan kegiatan yang tidak didasarkan
Meskipun telah digambarkan
atas kenyataan), desain organisasi
bahwa dalam perkembangannya telah
pelayanan publik (pengaturan struktur,
terjadi pergeseran paradigma etika
formalisasi, dispersi otoritas) yang
pelayanan publik, namun itu tidak
sangat
berarti
bias
terhadap
kepentingan
bahwa
paradigma
yang
tertentu, proses manajemen pelayanan
terakhir (Administrasi Negara Sebagai
publik yang penuh rekayasa dan
Administrasi Negara, 1970) mudah
kamuflase (mulai dari perencanaan
diimplementasikan. Mengapa? Karena
teknis, pengelolaan keuangan, Sumber
didalam praktek kehidupan sehari-hari
Daya
masih terdapat dilema atau konflik
Manusia,
informasi,
dan
paradigmatis
yang
cenerung
tidak
mendatangkan
diskusi
panjang.
tidak
Dilema ini menyangkut pandangan
akuntabel, tidak adil, dan sebagainya.
absolutis versus relativist dan adanya
Dan tidak dapat disangkal, semua
hierarki etika.
sebagainya), nampak
yang
dari
transparan,
semuanya
sifat-sifat
tidak
responsif,
itu
Absolutis vs Relativist. Dalam
pelanggaran moral dan etika ini telah diungkapkan
sebagai
salah
satu
sistem
administrasi
publik
atau
penyebab melemahnya pemerintahan
pelayanan publik telah dikenal norma-
kita. Alasan utama yang menimbulkan
norma yang bersifat absolut dan relatif
tragedi
tersebut
diterima orang. Norma-norma yang
mulai
dari
sangat
aturan
kompleks,
hukum
dan
bersifat absolut cenderung diterima di
sikap
mana-mana
sosial
sebagai universal rules. Norma-norma
mendukung,
ini ada dan terpelihara sampai saat ini
sejarah dan latar belakang kenegaraan,
di semua atau hampir di semua
globalisasi yang tak terkendali, sistem
masyarakat di dunia, yang berfungsi
pemerintahan,
sebagai
perundang-undangan mental
manusia,
budaya
yang
berpolitik,
dan
kita, nilai-nilai
kurang
kedewasaan sebagainya.
dalam Bagi
penuntun
dapat
dianggap
perilaku
dan
standard pembuatan keputusan. Sementara itu, ada juga yang
Indonesia, pembenahan moralitas yang terjadi selama ini masih sebatas lips
atau
kurang
yakin
dengan
keabsolutan
37
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Mereka
menuntun perilaku kalangan profesi
digolongkan sebagai kaum Relativis.
tertentu. Ketiga adalah etika organisasi
Kaum
satu
yaitu serangkaian aturan dan norma
etika
yang bersifat formal dan tidak formal
relativis) mengemukakan bahwa tidak
yang menuntun perilaku dan tindakan
ada ”universal moral”. Suatu norma
anggota organisasi yang bersangkutan.
dapat dikatakan baik kalau memiliki
Dan
konsekuensi atau outcome yang baik,
norma-norma yang menuntun perilaku
yang berarti bahwa harus didasarkan
dan tindakan anggota masyarakat agar
pada kenyataan. Dalam hal ini kaum
keutuhan
relativis berpendapat bahwa nilai-nilai
masyarakat
yang bersifat universal itu baru dapat
terpelihara (Shafritz dan Russel, 1997 :
diterima sebagai sesuatu yang etis bila
607-608).
norma-norma
tersebut.
teleologis
(salah
aliran/pendekatan
dalam
keempat,
etika
kelompok selalu
Adanya
diuji dengan kondisi atau situasi
sosial,
dan
yaitu
anggota
terjaga
hirarki
atau
etika
ini
cenderung membingungkan keputusan
tertentu. Implikasi dari adanya dilema
para aktor pelayanan publik karena
diatas maka sulit memberi penilaian
semua
apakah aktor-aktor pelayanan publik
tingkatan ini saling bersaing. Misalnya
telah melanggar nilai moral yang ada
menempatkan orang dalam posisi atau
atau
kepada
jabatan tertentu sangat tergantung
tergolong
kepada etika yang dianut pejabat yang
absolutis atau relativis. Hal yang
berkuasa. Bila ia sangat dipengaruhi
demikian
telah
oleh etika sosial, ia akan mendahului
KKN
orang yang berasal dari daerahnya
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di
sehingga sering menimbulkan kesan
negeri kita. Persoalan moral atau etika
adanya KKN. Bila ia didominasi oleh
akhirnya tergantung kepada persoalan
etika organisasi, ia barangkali akan
”interpretasi” semata.
melihat
kebiasaan-kebiasaan dalam
tidak,
keyakinannya
tergantung apakah
barangkali
menumbuhkan
suasana
nilai
etika
dari
yang
Di
dalam
berlaku
terdapat
empat
menggunakan sistem ”senioritas” yang
tingkatan etika. Pertama, etika atau
mengutamakan mereka yang paling
moral pribadi yaitu yang memberikan
senior terlebih dahulu, atau mungkin
teguran tentang baik dan buruk, yang
didominasi oleh sistem merit yang
sangat tergantung kepada beberapa
berarti ia akan mendahulukan orang
faktor antara lain pengaruh orang tua,
yang berprestasi.
Hierarki pelayanan
Etika.
publik
organisasi
keempat
seperti
adat
Dengan demikian, persoalan
istiadat, dan pengalaman masa lalu.
moral atau etika di dalam konteks ini
Kedua adalah etika profesi, yaitu
akhirnya tergantung kepada tingkatan
serangkaian norma atau aturan yang
etika
keyakinan
agama,
budaya,
yang
paling
mendominasi
38
Jurnal Adminsitrasi Publik
keputusan
seorang
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
aktor
kunci
implementasi
tersebut,
kode
etik
pelayanan publik. Konflik antara nilai-
tersebut kemudian dikembangkan atau
nilai dari tingkatan etika yang berbeda
direvisi agar selalu sesuai dengan
ini
tuntutan perubahan jaman.
sering
membingungkan
para
Kita mungkin perlu belajar dari
pembuat keputusan sehingga kadangmenyerahkan
negara lain yang sudah memiliki
keputusan akhirnya kepada pihak lain
kedewasaan beretika. Di Amerika
yang mereka percaya atau disegani
Serikat, misalnya kesadaran beretika
seperti pejabat yang lebih tinggi,
dalam pelayanan publik telah begitu
tokoh-tokoh
meningkat sehingga banyak profesi
kadang
mereka
kharismatik,
”orang
pintar”, dan sebagainya.
pelayanan publik yang telah memiliki
2.4 Implikasi Bagi Etika Pelayanan
kode etik. Salah satu contoh yang
Publik di Indonesia
relevan
Dibutuhkan Kode Etik. Kode
dengan
pelayanan
publik
adalah kode etik yang dimiliki ASPA
etik pelayanan publik di Indonesia
(American
masih terbatas pada beberapa profesi
Administration) yang telah direvisi
seperti ahli hukum dan kedokteran
berulang kali dan terus mendapat
sementara kode etik untuk profesi
kritikan serta penyempurnaan dari para
yang lain masih belum nampak. Ada
anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan
yang mengatakan bahwa kita tidak
pegangan perilaku para anggotanya
perlu kode etik karena secara umum
antara
kita telah memiliki nilai-nilai agama,
kejujuran, ketabahan, respek, menaruh
etika moral Pancasila, bahkan sudah
perhatian, keramahan, cepat tanggap,
ada sumpah pegawai negeri yang
mengutamakan
diucapkan
diatas
setiap
apel
bendera.
Society
lain
for
integritas,
Public
kebenaran,
kepentingan
kepentingan
lain,
publik bekerja
Pendapat tersebut tidak salah, namun
profesional,
harus diakui bahwa ketiadaan kode
profesionalisme, komunikasi terbuka
etik ini telah memberi peluang bagi
dan transparansi, kreativitas, dedikasi,
para
untuk
kasih sayang, penggunaan keleluasaan
kepentingan
untuk kepentingan publik, memberi
publik. Kehadiran kode etik itu sendiri
perlindungan terhadap informasi yang
lebih berfungsi sebagai alat kontrol
sepatutnya
langsung dari perilaku para pegawai
terhadap sistem merit dan program
atau pejabat dalam bekerja. Dalam
affirmative action.
pemberi
pelayanan
mengenyampingkan
konteks ini, yang lebih penting adalah
pengembangan
dirahasiakan,
Kedewasaan
dan
dukungan
Otonomi
bahwa kode etik itu tidak hanya
Beretika. Dalam praktek pelayanan
sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat
publik
implementasinya
seharusnya
Bahkan
dalam
berdasarkan
kenyataan. penilaian
saat
ini kita
di
Indonesia,
selalu
memberi
perhatian terhadap dilema di atas. Atau
39
Jurnal Adminsitrasi Publik
dengan
kata
lain,
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
para
pemberi
pelayanan publik harus mempelajari norma-norma
etika
yang
tingkatan hirarki etika manakah yang paling tepat untuk diterapkan.
bersifat
Perlindungan
dan
Insentif
universal, karena dapat digunakan
Bagi Pengadu. Diantara kita semua
sebagai penuntun tingkah lakunya.
ada pihak yang sangat peduli dengan
Akan tetapi norma-norma tersebut juga
nilai-nilai etika dan moral, melakukan
terikat
menerima
pengaduan tentang pelanggaran moral.
norma-norma tersebut sebaiknya tidak
Mereka adalah pihak yang berani
secara kaku. Bertindak seperti ini
membongkar rahasia dan menguji
menunjukkan suatu kedewasaan dalam
tindakan-tindakan pelanggaran moral
beretika. Dialog menuju konsensus
dan
dapat membantu memecahkan dilema
melakukan hal ini kadang-kadang
tersebut.
dianggap sebagai upaya tidak terpuji,
situasi
sehingga
etika.
Namun
upaya
untuk
Kelemahan kita terletak pada
bahkan sering dikutuk perbuatannya,
ketiadaan atau terbatasnya kode etik.
dan nasibnya bisa menjadi terancam.
Demikian
dalam
Pengalaman ini cenderung membuat
menguji dan mempertanyakan norma-
mereka takut dan timbul kebiasaan
norma moralitas yang berlaku belum
untuk tidak mau ”repot” atau tidak
ada, bahkan seringkali kaku terhadap
mau ”berurusan” dengan hukum atau
norma-norma moralitas yang sudah
pengadilan, yang insentifnya tidak
ada tanpa melihat perubahan jaman.
jelas. Akibatnya, peluang dari pihak-
Kita juga masih membiarkan diri kita
pihak
didikte oeh pihak luar sehingga belum
pelayanan publik terus terbuka untuk
terjadi otonomi beretika.
melakukan
pula
kebebasan
Kadang-kadang,
kita
juga
yang
berpengaruh
dalam
tindakan-tindakan
pelanggaran moral dan etika. Karena
masih membiarkan diri kita untuk
itu,
dalam
rangka
meningkatkan
mendahulukan kepentingan tertentu
moralitas dalam palayanan publik,
tanpa memperhatikan konteks atau
diperlukan perlindungan terhadap para
dimana kita bekerja atau berada.
pengadu, kalau perlu insentif khusus.
Mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan tindakan tidak terpuji bila
III. PENUTUP
itu
3.1 Kesimpulan
diterapkan
dalam
konteks
Dalam
organisasi publik yang menghendaki
praktek
pelayanan
perlakuan yang sama kepada semua
publik saat ini di Indonesia, para
suku. Mungkin tindakan ini tepat
pemberi
dalam organisasi swasta, tapi tidak
mempelajari norma-norma etika yang
tepat dalam organisasi publik. Oleh
bersifat
karena itu, harus ada kedewasaan
digunakan sebagai penuntun tingkah
untuk melihat dimana kita berada dan
lakunya.
pelayanan
universal,
publik
karena
harus
dapat
40
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Di samping itu, penerapan
1) Pembinaan etika dan moral harus
memperhatikan
ditanamkan dan dibudayakan sejak
konteks atau dimana kita bekerja atau
dini dan dilakukan secara terus
berada. Mendahulukan orang atau
menerus
suku sendiri merupakan tindakan tidak
setiap pranata sosial yang ada
terpuji bila itu diterapkan dalam
dalam masyarakat. Pembudayaan
konteks
yang
moral dan etika yang menghormati
menghendaki perlakuan yang sama
nilai-nilai keagamaan, kultural dan
kepada semua suku. Mungkin tindakan
kemanusiaan hendaknya menjadi
ini tepat dalam organisasi swasta, tapi
prioritas utama, disamping yang
tidak tepat dalam organisasi publik
berkaitan
(pemerintah). Oleh karena itu, harus
universal
ada kedewasaan untuk melihat dimana
berkembang
kita berada dan tingkatan hirarki etika
keadaan jaman.
etika
seyogyanya
organisasi
publik
manakah yang paling tepat untuk
dan
konsisten
dengan
2) Peningkatan
dalam
nilai-nilai
lainnya
yang
sesuai
dengan
etika
dan
moral
diarahkan pada nilai keagamaan,
diterapkan. Sebagai pelayanan
etika
kemasyarakatan, dan kebangsaan
Indonesia
yang dianut masyarakat dan bangsa
implikasinya,
publik
di
membutuhkan kode etik sebagai alat
Indonesia
kontrol perilaku para pejabat dan
kejujuran, keadilan dan kebenaran,
pegawai dalam bekerja, dibutuhkan
bebas
kedewasaan dan otonomi beretika
nepotisme (KKN), efisien dan
melalui dialog menuju konsensus serta
produktif,
perlindungan
persatuan
pengadu
agar
dan
insentif
terjadi
bagi
peningkatan
yang
meliputi
korupsi,
kolusi
supremasi dan
nilai
dan
hukum,
kesatuan,
serta
inovatif dan konstruktif. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat
moralitas dalam pelayanan publik.
dalam pelayanan publik; dalam
3.2 Saran Mengingat peranan dan posisi
rangka mewujudkan transparansi
etika dan moral yang amat penting
dan
dalam meningkatkan kinerja pelayanan
pelaksanaan pelayanan pubik oleh
publik di Indonesia, maka penulis
aparatur,
dikembangkan
memberikan saran berupa rekomendasi
konsepsi
dengan
membangun
yang
partisipasi
warga
masyarakat
menitikberatkan
kebijaksanaan
pembinaan
pada dan
dalam
akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan
suatu
fungsi-
pengembangan etika dan moral bangsa
fungsi pelayanan publik untuk
dalam setiap tatanan masyarakat yang
membangun
diarahkan pada hal-hal sebagai berikut
keterlibatan
:
pembangunan masyarakat
kreativitas masyarakat
dan dalam
disamping dapat
berpartisipasi
41
Jurnal Adminsitrasi Publik
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
melakukan
kinerjanya tidak optimal. Maksud
pengawasan sosial (social control).
dari pemberian penghargaan atau
Hal tersebut termasuk pengawasan
pengenaan
dari
adalah :
penuh
dalam
lembaga
legislatif
antara
lain
semangat
dan
kreativitas
unit
a. Membangun
(DPR/DPRD). 4) Media
sanksi
massa
dan
mendorong
elektronik
hendaknya berperan aktif mendidik
penyelenggara
dan
sikap
masyarakat untuk memperbaiki
profesionalisme, etos kerja, dan
dan meningkatkan kinerja dan
pembudayaan etika dan moral
mutu pelayanan;
memasyarakatkan
melalui pemberitaan yang cepat, akurat,
dan
masyarakat informasi
adil, dapat
yang
tentang
aparatur; c. Memotivasi dalam
kehidupan berbangsa
unit
pelayanan
memperbaiki
dan
meningkatkan kualitas kinerja
dan
pelayanan;
bernegara agar mereka dapat lebih memahami hak dan kewajibannya
prinsip
akuntabilitas dan transparansi
memperoleh
penyelenggaraan bermasyarakat,
b. Menumbuhkan
sehingga
benar
pelayanan
d. Menciptakan model pelayanan percontohan;
sebagai warga negara. 5) Pemberian penghargaan dan sanksi
e. Meningkatkan
nilai
unit
pelayanan (good will).
kepada unit pelayanan masyarakat; tuntutan masyarakat dan dunia usaha
terhadap
peningkatan
kualitas pelayanan semakin kuat. Untuk itu perlu didukung dengan terciptanya
iklim
usaha
kondusif,
dengan
yang
indikator
pelayanan yang cepat, pasti, aman, layak
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Kenyataan dewasa ini pelayanan masyarakat belum berjalan dengan baik.
Oleh
karena
itu,
perlu
stimulasi/rangsangan dalam bentuk pemberian unit
penghargaan
pelayanan
yang
kepada berhasil
terseleksi menjadi unit pelayanan percontohan
serta
pemberian
DAFTAR RUJUKAN Ashari,
Edi topo. 2003. Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di era Persaingan Bebas. Jurnal Forum Inovasi. SeptemberNopember 2003.
Baedhowi. 2001. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Sistem Manajemen Nasional. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Volume : IX/Nomor 2/Mei/2001. Berman, E.M. 2003. ”Implementation if Ethics in Organization”. Dalam Encyclopedia of Public Adminisitration and Public Policy. Diedit oleh Jack Rabin. New York, N.Y.: Marcel Dekker. Hal 461-464.
sanksi kepada unit pelayanan yang
42
Jurnal Adminsitrasi Publik
Bertens, K. 2001. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
Fransisca, CA : Jossey-Bass Limited. Simon,
Cooper, T.L. 1998. The Responsible Administrator. 4 th Edition. San Fransisco C.A: JosseyBass Publisher. Denhardt, Kathryn G. 1988. The ethics of Public Service. Westport, Connecticut : Greenwood Press. Donahue, A.K. 2003. :Ethics and Public Policy”. Dalam Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Diedit oleh Jack Rabin. New York, N.Y.: Marcel Dekker. Hal. 469-473. Henry,
Nicholas. 1995. Public Administration and Public Affairs. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, Inc.
Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
H.A. 1992. Proverbs of Administration. Dalam Shafritz, J.M. & J.S.Ott (Editors). Classics of Organinization Theory. Third Edition. Pacific Groove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. Introducing Public Administration. New York, N.Y. : Longman. Teichman, Jenny. 1998. Sosial.Yogyakarta : Kanisius. Thoha,
Etika
Miftah. 2005. DimensiDimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Thompson, F.D. 2005. Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business and Healthcare. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Perry, James L. 1989. Handbook of Public Administration. San
43
