STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM): STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM): STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL Jaka Sriyana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRAK Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Tambunan (2003) disebutkan bahwa salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing Countires (NICs) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja UKM mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. Dari hasil kajian, maka diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM di Kabupaten bantul, Provinsi DIY, antara lain: (1) pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapai UKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk mengembangankan UKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UKM sendiri namun harus memperoleh dukungan seluruh stake-holders. Dukungan termaksud diharapkan datang dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Di samping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UKM. Pengembangan UKM di Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan transformasi UKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi. Kata kunci: usaha kecil, pemasaran, produk, UKM, Bantul

PENDAHULUAN Pada akhir dasa warsa ini daerah-daerah telah tumbuh dengan sangat pesat dengan ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Studi yang dilakukan oleh Todaro (2000), dikatakan bahwa sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 79

kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai relatif sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di sektor UKM biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, mereka yang berada di sektor tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di sektor lain. Kawasan perkotaan di Indonesia, seperti juga perkotaan di dunia ketiga, banyak dijumpai berkembangnya industri kecil sebagai akibat tidak mampunya pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kegiatan industri kecil bahkan masuk dalam sektor informal. Namun keberadaan mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada umumnya pemerintah daerah sebagai pengelola kota masih banyak memikirkan sektor formal yang lebih mudah dikontrol. Padahal sektor industri kecil (dan menengah) memiliki kontribusi yang nyata bagi pengatasan masalah pengangguran dan masalah perekonomian kawasan perkotaan. ILO melaporkan bahwa 60% buruh di kota-kota negara berkembang diserap oleh sektor informal dan kegiatan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Dilaporkan juga bahwa peran sektor UKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar-pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat dan menghidupi keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari pihak pemerintah daerah yang memadai (ILO, 1991 dan Reddy et.al., 2002). Di Indonesia, sektor UKM bahkan menjadi tumpuan kehidupan yang semakin besar sejak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 (Sarosa, 2000). Dalam pembahasan mengenai sektor usaha kecil tentunya tidak terlepas dengan permasalahan urbanisasi dan migrasi ataupun pengangguran. Kenyataan baru tersebut adalah terjadinya arus urbanisasi dan migrasi yang melanda negaranegara di dunia secara besar-besaran. Adanya perpindahan atau mobilisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan tersebut secara berkait mau tidak mau adalah karena akibat strategi pembangunan yang dijalankan. Terlepas dari terdapatnya implikasi baik positif maupun negatif yang ditimbulkan, ternyata keberadaan urbanisasi dan migrasi menjadikan suatu kasus tersendiri yang mutlak memerlukan pengelolaan dan perencanaan dari sisi kebijakan ekonomi (economic policy). Permasalahan urbanisasi dan migrasi dianggap sebagai kekuatan yang terus menerus memperburuk masalah pengangguran di perkotaan yang disebabkan oleh Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 80

ketidak seimbangan struktural dan ekonomi antara daerah pedesan dan perkotaan, dimana lokasi perkotaan terus diberi insentif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, sementara lokasi pedesaan justru makin lama makin dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk mengakselerasi tingkat kemajuannya. Dengan begitu, terjadinya proses urbanisasi dan migrasi tersebut pada hakekatnya merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain, dan untuk itu terdapat argumentasi bahwa model pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak mengarahkan adanya suatu hasil atau pemerataan sejajar antar wilayah di daerah yang sama; dalam hal ini antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat sebarapa besar peranan migrasi desa ke kota sebagai sumber pertumbuhan penduduk perkotaan di beberapa negara berkembang. Secara lebih lanjut, Todaro (2000) menganalisis ketidakseimbangan struktural desa dan kota dari dua sudut. Pertama, dari sisi penawaran (supply). Karena perpindahan penduduk tersebut berlangsung terus-menerus maka akan terjadi arus urbanisasi secara berlebihan sehingga menaikkan tingkat pertambahan penduduk perkotaan. Pada akhirnya, kehadiran mereka cenderung untuk menambah jumlah penawaran tenaga kerja di perkotaan, sementara persediaan tenaga kerja yang sangat berarti di pedesaan sangat menipis.Kedua, dari sisi permintaan (demand). Disini penciptaan tenaga kerja di perkotaan lebih sulit dan mahal daripada penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan, karena adanya kebutuhan terhadap input-input komplementer yang sangat banyak bagi kebanyakan pekerjaan di sektor industri. Maksudnya, untuk membuka kesempatan kerja di sektor industri dibutuhkan lebih banyak biaya tambahan dibandingkan di sektor pertanian tradisional, sehingga mengakibatkan sedikitnya jumlah kesempatan kerja yang dapat dibuka di sektor industri perkotaan tersebut. Dengan latar belakang seperti itulah, lahir fenomena perkembangan UKM di negara-negara berkembang pada umunya. Mereka yang melakukan urbanisasi dan tidak dapat tertampung di sektor formal terpaksa harus menciptakan lapagan kerja sendiri. Mereka yang menganggur di perkotaan tersebut untuk kembali lagi ke desa harus berpikir dua kali, karena di desa mereka menjumpai kondisi yang tidak menguntungkan, seperti sumber daya alam yang terbatas, upah rendah, tidak memiliki tanah dan lain sebagainya. Semakin metropolis sebuah daerah, maka semakin terbuka ruang bagi pengusaha untuk memasuki dan memenuhi sudutsudut kota tersebut. Secara lebih mengerucut, keberadaan mereka biasanya tersebar di pusat-pusat kegiatan ekonomi yang memberikan peluang permintaan terhadap produk yang mereka tawarkan. Perkembangan sektor usaha kecil dan menengah hingga saat ini jumlahnya telah menggelembung sedemikian besar bahkan hampir menyamai jumlah mereka yang bekerja di sektor formal lainnya. Di banyak negara-negara miskin dan Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 81

berkembang, kontribusi yang bisa diberikan oleh pelaku usaha kecil mencapai 30%-60% dari seluruh penduduk perkotaan. Sedangkan di wilayah Jawa jumlah pelaku sektor ini berkisar antara 37% sampai 43%, sementara di luar Jawa lebih banyak lagi berkisar antara 40%-55%. Dengan begitu saat ini tidak bisa dikatan lagi bahwa sektor usaha kecil dan menengah cuma sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum bisa masuk ke sektor formal lainnya, tetapi keberadaannya justru sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi (perkotaan) karena jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar (sama dengan jumlah tenaga kerja di sektor formal). Di banyak negara di dunia, pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian Tambunan (2003) disebutkan bahwa salah satu karakteristik dari dinamika dan kinerja ekonomi yang baik dengan laju pertumbuhan yang tinggi di negar-anegara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing Countires (NICs) seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan adalah kinerja UKM mereka yang sangat efisien, produktif dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya dalam pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekspor. Di negara-negara sedang berkembang, UKM juga sangat penting peranannya. Di India, misalnya, UKM-nya menyumbang 32% dari nilai total ekspor, dan 40% dari nilai output dari sektor industri manufaktur dari engara tersebut. Di beberapa negara di kawasan Afrika, perkembangan dan pertumbuhan UKM, termasuk usaha mikro, sekarang diakui sangat penting untuk menaikkan output agregat dan kesempatan kerja.. Masih menurut Tambunan (2000), disebutkan bahwa di Indonesia, di lihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak yang terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, khususnya di daerah perdesaan dan bagi keluarga berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari betapa pentingnya UKM bagi pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas lokal. Sekarang, UKM memiliki peranan baru yang lebih penting lagi yakni sebagai salah satu faktor utama pendorong perkembangan dan pertumbuhan eksor nonmigas dan sebagai industri pendukung yang membuat komponen-komponen dan spare parts untuk industri besar (IB) lewat keterkaitan produksi misalnya dalam bentuk subcontracting. Bukti di NICs menunjukkan bahwa bukan hanya usaha besar (UB) saja, tetapi UKM juga bisa berperan penting di dalam pertumbuhan ekspor dan bisa bersaing di pasar domestik terhadap barang-barang impor maupun di pasar global.

Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 82

Perkembangan UKM di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian dnegan adanya krisis ekonomi telah mengakibatkan banyaknya usaha yang merugi, bahkan menutup usahanya. Namun beberapa thaun berikutnya telah terjadi perkembangan yang signifikan, baik dalam jumlah unit, penyediaan lapangan ekrja maupun jumlah output yang dihasilkan. UKM di Indonesia memiliki perana sangat penting terutama dalam hal penyediaan kesempatan kerja. Pendapat ini didasarkan pada berbagai kenyataan dan frnomena yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini memperkerjakan lebih banyak orang dibandingkan unit-unit usaha lain. Mereka diharapkan bisa tetap menciptakan dan mengembangkan usahanya sampai pada skla optimalnya sehingga mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja baru dengan berbagai cara. Definisi Usaha Kecil Badan Pusat Statistik mendefiniskan Usaha Mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari 4 orang . Sedangkan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). World Bank mendefinisikan Usaha Kecil atau Small Enterprise, dengan kriteria: Jumlah karyawan kurang dari 30 orang; Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta; Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta Namun demikian pengertian terbaru mengenai Usaha Kecil menurut UndangUndang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau mememiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Definisi Usaha Menengah Pengertian Usaha Menengah menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga 99 orang. Sedangkan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 83

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). World Bank mendefinisikan Usaha Menengah atau Medium Enterprise adalah usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta upiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Secara detil berbagai defisnis usaha kecil dan menengah dipaparkan pada Tabel 1. Tabel 1. Definisi dan Kriteria UKM Menurut Berbagai Sumber Organisasi Biro Pusat Statistik (BPS)

Bank Indonesia (BI)

Bank Dunia

Jenis Usaha Usaha Kecil Usaha Menengah

Kriteria Pekerja 5 – 19 orang Pekerja 20 – 99 orang

Usaha Mikro  Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin (SK Dir BI No atau mendekati miskin 31/24/KEP/ DIR Tgl  Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal 5 Mei 1998) dan teknologi sederhana  Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry Usaha Menengah  Aset < Rp 5 M untuk industri (SK Dir BI No  Aset < Rp 600 juta diluar tanah & 30/45/Dir/ UK tgl 5 bangunan Januari 1997)  Omzet tahunan < Rp 3 M  Jumlah karyawan < 30 orang Usaha Kecil  Pendapatan setahun < $ 3 juta  Jumlah aset < $ 3 juta


Organisasi

Jenis Usaha

Kriteria

 Jumlah karyawan maksimal 300 org  Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 Usaha Menengah juta  Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta  Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah & bangunan) Lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta Kementerian Usaha Kecil  Hasil Penjualan Tahunan (Omset/tahun) Koperasi Lebih dari Rp.300 juta sampai dengan dan UKM paling banyak Rp. 2,5 Milyar (Undang Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah & undang No. bangunan) Lebih dari Rp. 500 juta sampai 20 tahun dengan paling banyak Rp. 10 Milyar 2008) Usaha Menengah  Hasil Penjualan Tahunan (Omset/tahun) Lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar Sumber : Bank Indonesia; http://infoukm.wordpress.com (diolah) Sebagai acuan utama pengertian UKM pada kajian ini mengacu pada Undangundang UKM Nomor 20 Tahun 2008, yaitu: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 85

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. BERBAGAI KAJIAN TERDAHULU TENTANG UKM Susilo et al., (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil di Kabupaten Bantul Provinsi DIY. Survei dilakukan terhadap 100 pengusaha yang tergolong industri skala kecil dan menengah (IKM). Hail kajian tersebut menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial terhadap pihak lain dan keterbatasan untuk menambah modal. Masalah lain yang dihadapi adalah menurunnya hasil produksi dan pemasaran hasil produksi. Dengan indikator kinerja tingkat produksi maka sebagian besar unit usaha (65%) mengalami penurunan, sedangkan 23% produksinya tetap, dan sebanyak 12% mengalami peningkatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para pengusaha pada skala IKM memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai sumber goncangan. Adanya bencana gempa bumi berdampak cukup besar terhadap kemampuan finansial perusahaan. Tarigan dan Susilo (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil pada industri kerajinan perak di Kota Yogyakarta. Dari hasil kajian tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa, pengusaha/pengrajin perak menghadapi permasalahan yang terkait dengan terganggunya kegiatan produksi karena adanya kerusakan bangunan serta prasarana produksi, terganggunya proses produksi menyebabkan berkurangnya jumlah produksi yang berimplikasi pada kemampuan melayani permintaan, dan penurunan permintaan pada gilirannya akan Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 86

mengurangi pendapatan dan berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban finansial. Dalam hal perbedaan masalah yang dihadapi tergantung dari jenis dan karaketristik industri kecil. Ada yang menyatakan masalah pokok yang dihadapi adalah kemampuan bersaing di pasar, pemasaran produk, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal dinamika usaha, persamaan diantara mereka terutama dalam diversifikasi produk. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi dari sisi bahan baku dan hasil produksi. Perbedaan dinamika usaha terjadi dalam hal diversifikasi usaha. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi usaha yang berbeda sama sekali dengan usaha sebelumnya, namun juga ada yang melakukan diversifikasi usaha yang terkait dengan usaha sebelumnya (Ali dan Swiercz, 1991). Susilo dan Krisnadewara (2007) menyatakan bahwa, berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan tentang strategi bertahan industri pasca gempa di Yogyakarta, strategi yang bisa diterapkan untuk pengembanga UKM adalah berproduksi dengan fasilitas / peralatan terbatas, berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas, berproduksi dengan modal finansial terbatas, membuka shoow-room/outlet, melakukan usaha sampingan. Rekomendasi dari hasil kajian in berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan kembali untuk berusaha adalah dengan melakukan kegiatan produksi kembali yang menekankan pada tambahan modal. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan produksi dapat diatasi, sehingga kegiatan produksi akan lebih lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Menurut Priyono (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 87

masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Permberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain. Studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) seperti dikemukakan dalam Sethuraman (1993), dijelaskan bahwa aktivitas-aktivitas UKM tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, opersinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Studi yang dilakukan ILO ini menyebutkan sektor UKM punya ciri: ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, intensif tenaga kerja, status usaha individu, tanpa promosi, dan tidak ada hambatan masuk. Menurut Chris Manning, dkk (1991) sektor UKM adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau telah menerima bantuan tetapi belum sanggup dikembangkan. Sektor UKM di Indonesia, umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak nmempunyai izin usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, pada umunya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. Pada umumnya UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 88

permasalahan yeng menghambat kegiatan usahnya. Berbagai hambatan etrsebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM berkualitas, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, infrastruktur pendukung dan rendahnya komitmen pemerintah. KERANGKA ANALISIS Kajian ini merupakan penelitian kebijakan (policy research) yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi berkaitan dengan dinamika UKM dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pengembangannya. Berbagai hal berkaitan lokasi, metode sampling, tahapan kerja dan metode analisis dijelaskan sebagai berikut. 1. Data Data yang dibutuhkan dalam studi ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data dari sumber aslinya. Kajian ini mencakup wilayah kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada daerah-daerah sentra industri. Dalam kajian ini data primer dikumpulkan hasil wawancara dengan pengusaha / pengrajin industri kecil dan berbagai pihak yang telah dipilih menjadi sampel sebagai responden. Responden dalam studi adalah para pelaku dari berbagai jenis UKM produktif yang muncul dari tahap analisis data sekunder. Pada survei jumlah responden yang dijadikan responden adalah 82 UKM di Kabupaten Bantul. Sampel diambil secara purposive sampling. 2. Tahap-Tahap Analisis Analisis pada kajian ini dilakukan melalui analisis data primer dari hasil survei kepada para pelaku UKM yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. Kajian ini dilakukan dalam beberapa tahapan analisis sebagai berikut: Tahap inventarisasi masalah

Survei lapangan

Proses Analisis Statistik Deskriptif Perumusan Strategi Pengembangan

Rekomendasi Strategi Pengembangan

Gambar 1. Tahap-Tahap Analisis Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 89

3. Metode Analisis Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif. Analisis ini memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan mendalam berdasarkan hasil analisis deskriptif (Kuncoro, 2003). Dalam analisis deskriptif dilakukan interprestasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut. Di samping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan. Selanjutnya analisis secara deskriptif dapat juga dilakukan dengan teknik statistik yang relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan prosentase komulatif. Dengan mengacu pada pengertian analisis deskriptif tersebut maka sekalipun metode analisis yang digunakan dalam riset ini relatif sederhana, namun dapat menjawab tujuan penelitian dalam perumusan rekomendasi kebijakan. TEMUAN KAJIAN DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGEMBANGAN Survei yang dlakukan di kbaupaten Bantul, Jogjakarta ini meliputi tiga besar kelompok industri kecil dan menengah, yaitu kelompok industri bidang mebel, kerajinan kulit, dan industri pengolahan makanan yang berjumlah 81 unit usaha. Dari hasil survei diperoleh data-data yang dipaparkan pada tabel - tabel berikut. Tabel 2. Kelompok Usaha Jenis Usaha Jumlah % Kerajinan Kayu, Meubel, Rotan, Bambu 52 68,85 Kerajinan Kulit 16 16,39 Pengolah Makanan 13 14,75 Sarana dan prasarana yang meliputi jalan raya, listrik, air, telekomunikasi merupakan faktor penting yang mendukung usaha. Dari hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 15 % dari total sampel yang mengatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana baik, sedangkan 60 % mengatakan cukup. Ini menunjukkan bahwa sarana baru merupakan fakor yang mampu mendukung iklim usaha dalam arti minimalis, belum mampu menjadi daya dukung yang optimal. Adapun fasilitas fisik yang sangat diperlukan oleh sebagian besar pegusaha adalah lahan usaha dan bangunan usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka. Ini berarti bahwa perlu adanya regulasi dari peemrintah untuk menyediakan area-area yang diperuntukkan bagi sentra-sentra pengembangan usaha (spasial) sehingga akan menjamin pula kelangsungan usaha mereka. Kebijakan tata ruang merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat pula bahwa usaha-usha kecil yang ada di Jogjakarta berbaur dengan perumahan untuk kediaman temapt tinggal. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 90

Tabel 3. Persepsi Pengusaha tentang Kualitas Prasarana Penilaian Jumlah Persentase Komulatif Sangat Baik 5 1,63 1,63 Baik 13 14,75 16,39 Cukup 41 60,65 77,04 Kurang 15 18,03 95,08 Sangat Kurang 7 4,91 100 81 Tabel 4. Fasilitas yang Dibutuhkan Jumlah Lahan Usaha 31 Bangunan 18 Kepastian Usaha 23 Lainya 9 Total 81

% 42,62 21,31 29,50 6,55

Tabel 5. Harapan Kemudahan dari Pemerintah No Kemudahan-kemudahan yang di Harapkan dari Pemerintah 1 Bantuan modal usaha dengan persyaratan ringan 2 Jaminan dalam mendapatkan kredit ringan 3 Promosi iklan gratis, memberikan orderan gratis 4 Kemudahan memperoleh kredit, pengurusan administrasi usaha 5 Pajak dikurangi, Fasilitas kredit 6 Kredit lunak dan cepat 7 Memberikan perhatian kepada industri ini 8 Dana UKM terealisasikan merata 9 Jadi mitra pemerintah dlm pengadaan barang, dipasarkan oleh pemerintah 10 Bunga stabil & tidak mati lampu 11 Lebih memperhatikan sektor kecil 12 Bantuan KUR dipermudah 13 Agar dapat orderan proyek dari pemerintah 14 Bantuan dana dari pemerintah 15 Pemerintah bekerja sama dengan bank untuk mempermudah usaha Sumber: Hasil Wawancara Fasilitas lain berupa dana juga merupakan faktor yang tidak mendukung usaha. Sekitar 56 % pengusaha mengatakan bahwa tingkat bunga mahal. Mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan subsidi tingkat bunga sehingga tidak membebani mereka. Dilihat dari persepsi mereka menunjukkan bahawa cost of capital masih mahal. Ini mendukung adanya high cost economy di Jogjakarta. Dilihat dari beban biaya yang harus dikeluarkan, maka porsi yang Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 91

terbesar ada pada mahalnya bahan baku yang mencapai 32%, sedangkan tenaga kerja dan bahan bakar masing-masing hanya 23 dan 21 persen. Dilihat dari jumlah konsumen yang membeli produk mereka, rata-rata lebih dari 50 orang mencapai lebih dari 50 % dari total sampel. Ini merupakan angka yang tinggi bagi sebuah industri kecil. Tetapi prestasi ini tidak mendukung adanya jaminan kelangsungan usaha mereka. Hanya sekitar 25 % dari mereka yang mengatakan bahwa usaha mereka masih berjalan lebih dari 10 tahun. Sekitar 58 % dari mereka mengatakan bahwa usaha mereka akan berhenti pada kurun wakt kurang dari 10 tahun. Bahkan ada sekitar 24 % dari mereka akan terancam usahanya pada kurun waktu kurang dari 5 tahun. Ini berkorelasi pula dengan tingkat persaingan usaha. Sekitar 75 % menyatakan bahawa persaingan usaha cukup ketat. Beberapa informasi tersebut ternyata tidak membuat pengusaha pesimis. Sebagin besar dari mereka mengatakan bahwa prospek usaha masih baik, dan 90 persen dari mereka berminat mengembangkan usaha. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi hambatan mereka. Hasil kajian tenatng hambatan tersebut dipaparkan pada tabel 11. Namun hal penting yang perlu dikemukakan adalah perlunya regulasi dari pemerintah yang meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik. Tabel 6. Komponen Biaya Operasional Usaha Item Jumlah % Komulatif Tenaga Kerja 19 22,95 22,95 Bahan Baku 37 52,45 75,40 Bahan Bakar 18 21,31 96,72 Lainnya 7 3,27 100 81 Tabel 7. Kemudahan Kredit yang Diharapkan Item Jumlah % Plafond 9 8,19 Tingkat Bunga 38 55,73 Jangka Waktu 12 13,11 Proses Pengajuan 7 4,91 Lainnya 15 18,03 81


Tabel 8 Kendala/Hambatan dan Keinginan Kepada Perbankan Kendala/Hambatan berkaitan dengan Keinginan Kepada Perbankan dalam Modal/Pendanaan Hal Modal/Pendanaan Orderan tidak sebanding dengan Dana kredit bahan baku Modal sedikit, perkembangan usahanya susah Dipanjar dari konsumen Jaminan / Agunan Pinjaman kredit lunak Lambatnya Modal Pinjam / gadai Tidak ada karena memakai modal sendiri tidak ada semakin lama perusahaan membutuhkan buka cek mundur, kepercayaan toko krn dana besar, sedangkan modal terbatas didampingi bank Pinjaman susah kredit lunak harga bahan baku naik proses cepat dan mudah penambahan alat yang harganya mahal banyak persyaratan sulit mendapatkan modal harga bahan yang tidak stabil belum ada hambatan kurangnya panjar dr konsumen untuk material banyak perusahaan karena kurangnya modal, banyak pesanan yg tdk bisa di buat terlalu banyak persyaratan dan rumit bunga bank tinggi Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Tabel 9. Rerata Konsumen Yang Membeli Produk Jumlah Konsumen Jumlah % Komulatif (Orang) <20 11 11,47 11,47 20 - 50 26 36,06 47,54 50 - 70 10 9,83 57,37 70 - 100 13 14,75 72,13 >100 21 27,86 100 81 Penyediaan lapangan ekrja merupakan masalah utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. UKM memiliki pernan penting dalam penyediaan Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 93

lapangan kerja. Hasil survei di Jogjakarta ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kecil hanya menggunakan tenaga kerja sejumlah 10 atau kurang, sekitar 16 persen menggunakan 10-20 orang dan hanya sekitar 16 persen saja yang mampu menampung lebih dari 20 orang. Untuk meningkatkan skala usaha dan meningkatkan penggunaan tenaga ekrj tentu dipengaruhi oleh banyak faktor yang meliputi pemasaran produk, kemampuan usaha dan invesstasi baru. eberapa informasi tersebut ternyata tidak membuat pengusaha pesimis. Sebagin besar dari mereka mengatakan bahwa prospek usaha masih baik, dan 90 persen dari mereka berminat mengembangkan usaha. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi hambatan mereka. Hasil kajian tenatng hambatan tersebut dipaparkan pada tabel 11. Namun hal penting yang perlu dikemukakan adalah perlunya regulasi dari pemerintah yang meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik. Tabel 10. Penggunaan Tenaga Kerja Lama Jumlah % Komulatif < 5 orang 18 21,31 21,31 5 - 10 orang 29 39,34 60,65 10 – 20 orang 15 16,39 77,05 > 20 orang 19 22,95 100 81 Tabel 11. Kendala/Hambatan dalam Tenaga Kerja Kendala / Hambatan Cara Mengatasi Kendala / Himbauan Pengetahuan atau skiil Mengikuti training Skill & SDM tidak sesuai dengan pimpinan Belajar sendiri SDM kurang Tidak ada Tenaga kerja sering menghilang/ bolos Menyimpan tanda pngenal Memberi upah perhari & memproduksi Kendalanya malas sesuai tenaga kerja yang ada Borongan diluar susah diperoleh Cari model baru Kinerja menurun, disiplin kurang Gaji persenan Skill Dibina dengan sabar Kekurangan tenaga kerja Perpanjangan waktu pemesanan Faktor gaji saat deadline Pembagian gaji Tidak biasa kerja berat Dimaksimalkan yang ada Ada kesibukan lain Tenggang waktu diperpanjang Produktivitas menurun Tidak ada Kekurangan karyawan Mencari karyawan baru Kendalanya harus mengajar kembali Training Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 94

Kendala / Hambatan karyawan baru Kesehatan pekerja, disiplin menurun Karyawan sering pergi Kreatifitas kurang Sumber: Hasil Wawancara

Cara Mengatasi Kendala / Himbauan Memberikan bonus Melakukan pekerjaan sendiri Langsung dilatih

Tabel 12. Pendapat Pengusaha tentang Prediksi Kelangsungan Usahanya Lama Jumlah % Komulatif < 5 th 21 26,22 26,22 5 - 10 th 24 31,14 57,37 > 10 th 20 24,59 81,96 lainya 16 18,03 100 81 Tabel 13. Tingkat Persaingan Usaha Item Jumlah % Komulaitf Sangat Ketat 15 18,03 18,03 Ketat 12 13,11 31,14 Cukup Ketat 31 44,26 75,40 Kurang Ketat 17 21,31 96,72 Sangat Longgar 6 3,27 100 81 Tabel 14. Pendapat Pengusaha Tentang Rencana Usaha Mengembangkan Ingin Pindah Prospek Baik? Usaha? Usaha? Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Jumlah 59 22 65 16 24 57 % 80,32 19,67 90,16 9,83 22,95 77,04 Dari perusahaan-perusahaan di daerah penelitian sebagian besar responden menjawab pentingnya inovasi dalan usaha guna meningkatkan keuntungan atau sekedar mempermudah usaha. Dari Gambar 2, Responden yang melakukan Inovasi sebanyak 62 (84%) responden dan yang tidak melakukan sebanyak 20 (16%) responden. Penerapan inovasi dalam bentuk teknologi tanpa disertai dengan keahlian tenaga kerja bukan jaminan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Gambar 2. Aspek Inovasi Yang Dilakukan Responden Pada Tabel 13. terlihat jelas kendala responden dalam pemanfaatan teknologi masih kurang, baik itu kurang pahamnya responden dalam teknologi atau faktor dari kegunaannya dalam usaha, bahkan kurangnya dana dalam menggunakan internet. Tabel 15. Hambatan / Kendala Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Hambatan / Kendala Cara mengatasi Hambatan / Kendala Belum tersedinya teknologi Memberikan apa adanya Harganya masih mahal biaya produksi dikurangi & meningkatkan produk Biaya Untuk akses Internet Dipakai sesuai kebutuhan Rusak Memperbanyak referensi dalam mengakses Banyak konsumen kurang percaya Membeli bekas dengan internet Pengaruh model Tidak ada Tidak ada operator Perbaiki manajemen Dianggap belum perlu Belajar sendiri Kurangnya keahlian karyawan Secara manual menggunakan komputer Masih jarang di gunakan Pelatihan Pengalaman masih rendah, sering rusak Secara manual Sumber: Hasil Penelitian Lapangan


Berbagai kendala masih bisa diatasi dengan penggantian bahan baku dengan harga yang sama, kemudian faktor cuaca serta lokasi juga menghambat responden dalam memperoleh bahan baku.namun semua kendala dan hambatan dalam hal ini masih bisa diatasi responden. Tabel 16. Kendala/Hambatan dalam hal Bahan Baku Kendala/Hambatan dalam hal Bahan Cara Mengatasi Kendala/Hambatan Baku Kendala pd uang cash Kredit Keterlambatan pasokan bahan baku Mempercepat pesanan bahan baku Distribusi bahan baku yang terhambat, Mempercepat bahan baku, meningkatkan mahalnya bahan baku harga produk Persediaan terbatas pada satu jenis Memesan lebih awal Harganya cukup tinggi Menambah persediaan Cuaca mempengaruhi pasokan bahan Jadwal mundur Ingin membeli bahan baku tapi kekurangan Memberikan informasi kepada pelanggan modal bila tidak ada bahan Harga tidak stabil Model di ganti Penjemuran dimusim hujan sulit dilakukan Pengadaan persiapan bahan Sumber: Hasil Wawancara Menurut responden pada daerah penelitian untuk penggunaan peralatan produksi. Responden yang menjawab pentingnya peralatan produksi dimana 54 responden memiliki peralatan produksi yang baru, sedangkan peralatan produksi bekas sebanyak 2 responden, responden yang menggunakan peralatan produksi campuran sebanyak 4 responden dan responden yang menjawab belum tahu sebanyak 2 responden. Tabel 17. Kendala/Hambatan dalam Peralatan Produksi Cara Mengatasi Kendala / Hambatan Kendala / Hambatan Produksi Produksi Harga mesin mahal Mengganti dengan merk lain Harga mesin mahal cari yang lebih terjangkau Mesin dari cina cepat rusak Melakukan izin usaha Harga mesin mahal Pemeliharaan Suku cadang mesin susah diperoleh & mahal Diservis alat yang rusak Dana untuk beli baru Memperbaiki sendiri Alatnya sudah tua Diservis Penggunaanya rumit Cari pengganti suku cadang Mesin sering rusak Cari pengganti suku cadang Kadang tidak ada spare part Menjaga & merawat alat tersebut Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 97

Kendala / Hambatan Produksi Kabel sering putus Belum ada kendala Sumber: Hasil Pengamatan Lapangan

Cara Mengatasi Kendala / Hambatan Produksi Servis Cari pengganti suku cadang

Rekomendasi Strategi Pengembangan UKM Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UKM, yaitu: 1. Kemudahan dalam Akses Permodalan Salah satu permasalahan yang dihadapi UKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UKM melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga kuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, kredit Perbankan lebih banyak terkonsentrasi pada kredit korporasi dan juga konsumsi dan hanya segelintir kredit yang disalurkan ke sektor Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, untuk Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 98

meningkatkan kapasitas UKM ini, Perbankan harus menjadikan sektor ini sebagai pilar terpenting perekonomian negeri. Bank diharapkan tidak lagi hanya memburu perusahaan-perusahaan yang telah mapan, akan tetapi juga menjadi pelopor untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan menumbuhkan wirausahawan melalui dukungan akses permodalan bagi pengembangan wirausaha baru di sektor UKM. Perbankan harus meningkatkan kompetensinya dalam memberdayakan Usaha Kecil-Menengah dengan memberikan solusi total mulai dari menjaring wiraushawan baru potensial, membinanya hingga menumbuhkannya. Pemberian kredit inilah satu mata rantai dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah secara utuh. 2. Bantuan Pembangunan Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. 3. Pengembangan Skala Usaha Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.


4. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realiatasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UKM di Indonesia. Meskipun sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinya pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam klaster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Usaha Kecil Menengah untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UKM serta pengembangan situs-situs UKM di seluruh kantor perwakilan pemerintah di luar negeri. Penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UKM, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 100

Oleh karena itu dalam pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi Usaha Kecil Menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama usaha. Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan (Hafsah, 2004). Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UKM adalah Pendampingan. Pendampingan UKM memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun. 6. Peningkatan Akses Teknologi Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah. Di negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Kecil Menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasiasosiasi UKM dengan perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UKM. 7. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif Perkembangan Usaha Kecil Menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan Usaha Kecil Menengah. Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif. Oleh karena perbaikan Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 101

iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi dan deregulasi perijinan bagi UKM merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mengembangkan UKM. Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranaya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja UKM. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang-undangan serta pengembangan kelembagaan. PENUTUP Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perkeonomian lokal daerah, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Bantul.Namun demikian industri UKM masih menghadapi berbagai masalah mendasar, yaitu masalah kualitas produk, pemasaran dan sustainability usaha. Diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat terobosan untuk memotong mata rantai maslah yang dihadapi UKM, hususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam bidnag pengembangan produk dan pemasaran. Adapun regulasi dari pemerintah yang diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya UKM meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka serta untuk meningkatkan pangsa pasar. DAFTAR PUSTAKA Ali, A. dan Swiercz, P.M. (1991), “Firm Size and Export Behaviour: Lessons from the Midwest,” Journal of Small Business Management, April. Chris Manning, Tadjuddin Noer Effendi, Penyunting, (1991), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Disperindagkop dan UKM Provinsi DIY, (2009), Rencana Stratejik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013, Yogyakarta. ILO, (1991), The Dilemma of the Informal Sector. Report of the Director General, Part I, the 78th Session of the International Labour Conference, Geneva Kementrian Koperasi dan UKM, (2010), Renstra (Rencana Strategis) Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2010 – 2014, Jakarta. Kuncoro, Mudrajat, (2003), Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad, (2004), Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta. Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif - 102

Priyono, Edy, (2004), Usaha Kecil Sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi : Berkaca Dari Pengalaman Taiwan, dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 9 No. 2 Agustus 2004. Sarosa, Wicaksono, (2000), “Menyoroti Sektor Informal Perkotaan,” Research and Development Director Urban and Regional Development Institute (URDI) diakses pada 7 Agustus 2004 dari http://www.urdi.org/urdi/bulletin/volume12a.php Sethuraman., S.U., (1993), The Urban Informal Sector in Developing Countries, International Labor Organization, Jenewa Susilo, S.Y., dan Krisnadewara, P.D., (2007), “Strategi Bertahan Industri Kecil Pascagempa Bumi di Yogyakarta”, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 9 No. 2, Juni 2007, hal. 127 – 146 Susilo, S.Y., (2007), Masalah dan Dinamika Usaha Kecil: Studi Empiris Pedagang Klithikan di Alun-alun Selatan Yogyakarta, Jurnal Ekonomi, Vol. 12 No. 01 Maret 2007, hal. 64 - 77 Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., dan Soeroso, A., (2008), ”Masalah dan Kinerja Industri kecil Pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten (Jateng) dan Kabupaten Bantul (DIY)”, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 – 280 Tambunan, Tulus (2000), Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. Tambunan, Tulus (2003), Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. Paper Diskusi pada Yayasan indonesia Forum Tambunan, T.T.H., (2008), “Masalah Pengembangan UKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif”, Makalah, diakses dari http://www.kadinindonesia.or.id pada tanggal 1 Mei 2010 Tarigan, Y.P., dan Sri Susilo, Y., (2008), “Masalah dan Kinerja Industri Kecil Pascagempa: Kasus Pada Industri Kerajinan Perak Kotagede Yogyakarta”, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Vol. 8 No. 2, Mei 2008, hal. 188 – 199 Todaro., M. P, (2000), Economic Development, Sevent Edition, Massachusetts UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah www.depkop.go.id www.bps.go.id


STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM): STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents