Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013 Vol. 2 No. 2 Hal : 159-169 ISSN 2302-6308
Available online at:
http://umbidharma.org/jipp
STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (Development Strategy of Karangantu Archipelago Fishing Port (AFP), Serang City, Banten Province) Nopa Puspitasari¹*, Ririn Irnawati1, Adi Susanto1 1Jurusan
Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten *Korespondensi:
[email protected]
Diterima: 25 November 2013/ Disetujui: 24 Desember 2013 ABSTRACT Karangantu Archipelago Fishing Port (AFP) has important strategic roles in the fishery and marine development, such as the center of capture fisheries in Banten Province, the connector between fishermen and consumers, and interacting venue for many kinds of coastal public interest. The limitation of facilities in Karangantu AFP such as land, dock, and the depth of port’s basin are assumed as the hamper Karangantu AFP operation. Some strategies are required to solve that problems in order to get a right way in reaching the designated target. The best development strategy will give the maximal contribution towards activities around Karangantu AFP area. The purposes of this research are to analyze the capacity, the availability the facilities management of Karangantu AFP facilities, and to formulate the development strategy in Karangantu AFP. The analysis used in formulating the development strategy in Karangantu AFP is the SWOT approach. The facilities, as well as all the facilities management of Karangantu AFP are analyzed descriptively. The result showed that there were some facilities that not fit with the necessities yet. They were, the length of dock was 75 m while the requirement is 203,56 m, the width of port basin is 1.250 m² while the requirement is 24.901,62 m², the depth of port’s basin -2 m while the requirement is >-3,75 m, the slipways was 2 unit while the requirement is 4 unit, the ice factory capacity was 12 ton/day while the requirement is 18 ton/day, and the SPDN capacity was 5.000 liter/day while the requirement is 7.357 liter/day. Therefore, it is need to be developed toward those facilities. The plan of development reviewed from the capacity and available facility are the enhancement of facility, and reviewed from the facilities management are enhancement of quality and quantity of human resources. The plan of Karangantu AFP development was on the quadrant III, The alternative strategy used in this study are developing and increasing facility in Karangantu AFP, the expansion of the port areas, and enhancement of information system. Keywords: development strategy, facility, Karangantu AFP, SWOT ABSTRAK Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat kegiatan perikanan laut Provinsi Banten, penghubung antara nelayan dengan pengguna-
160
PUSPITASARI ET AL.
JIPP
pengguna hasil tangkapan serta tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di PPN Karangantu seperti sempitnya lahan pelabuhan, dermaga yang masih terbatas, dan kedalaman kolam pelabuhan yang belum sesuai diduga dapat menjadi penghambat kelancaran operasional PPN Karangantu. Strategi pengembangan diperlukan agar PPN Karangantu memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Strategi pengembangan yang tepat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap berbagai aktivitas yang ada di dalam lingkungan PPN Karangantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan ketersediaan fasilitas di PPN Karangantu, tata kelola fasilitas di PPN Karangantu dan merumuskan strategi pengembangan PPN Karangantu. Analisis yang digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Karangantu menggunakan pendekatan SWOT. Kapasitas dan ketersediaan fasilitas serta tata kelola fasilitas di PPN Karangantu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang kapasitasnya belum memenuhi, Slipways, kapasitas pabrik es dan kapasitas SPDN, sehingga perlu pengembangan terhadap fasilitas tersebut. Rancangan pengembangan ditinjau dari kapasitas dan ketersediaan fasilitas adalah peningkatan kapasitas fasilitas dan ditinjau dari tata kelola fasilitas adalah peningkatan kualitas serta kuantitas SDM. Strategi pengembangan PPN Karangantu berada pada kuadran III, alternatif strategi yang dapat ditempuh meliputi pengembangan dan penambahan fasilitas, perluasan lahan pelabuhan dan peningkatan sistem informasi. Kata kunci: fasilitas, PPN Karangantu, strategi pengembangan, SWOT PENDAHULUAN Pembangunan pelabuhan perikanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap. Adanya pelabuhan perikanan akan mendorong aktivitas perikanan tangkap lebih teratur dan terarah. Pelabuhan perikanan bukan hanya sebatas menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, pengolahan dan pendistribusian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia sesuai dengan fungsinya (Atharis 2008). Pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan produksi perikanan, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan, dan mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan di bidang usaha perikanan (Permen Kelautan dan Perikanan No: PER.16/MEN/2006).
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu memiliki peran strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan sebagai pusat kegiatan perikanan laut. PPN Karangantu merupakan penghubung antara nelayan dengan para pengguna hasil tangkapan, dan juga tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Karangantu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 311/Kpts/Org/5/1978 tanggal 25 Mei 1978, Pelabuhan Perikanan Karangantu secara resmi dioperasionalkan dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nama Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karangantu. Berkembang dan meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan menjadi latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor PER.29/MEN/2010 tentang perubahan status PPN Karangantu menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu (PPN Karangantu 2012).
Vol. 2, 2013
Strategi Pengembangan PPN Karangantu
Seiring dengan peningkatan status ini, seyogyanya dapat meningkatkan peran PPN Karangantu sebagai pusat pengembangan usaha perikanan dan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Salah satu yang menunjang hal tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan status ini diduga belum diikuti dengan peningkatan ketersediaan fasilitas yang memadai, sebagai contoh panjang dermaga PPN Karangantu saat ini 75 meter dan kedalaman kolam pelabuhan tidak lebih dari 2 meter. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012, panjang dermaga PPN sekurang-kurangnya 150 meter dan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 meter. Karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kapasitas dan ketersediaan fasilitas di PPN Karangantu, sehingga peningkatan status akan diikuti dengan peningkatan pelayanan yang optimal. Keterbatasan fasilitas yang tersedia di PPN Karangantu seperti sempitnya lahan pelabuhan, dermaga yang masih terbatas, dan kedalaman kolam pelabuhan yang belum sesuai diduga dapat menjadi penghambat kelancaran operasional PPN Karangantu. Strategi pengembangan diperlukan agar PPN Karangantu memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Strategi pengembangan yang tepat akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap berbagai aktivitas yang ada di dalam lingkungan PPN Karangantu. Strategi pengembangan yang tepat harus memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan permasalahan yang ada dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan operasional terbaik bagi nelayan dan pengguna lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas dan ketersediaan fasilitas, mendeskripsikan tata kelola fasilitas dan merumuskan strategi pengembangan PPN Karangantu.
161
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei menurut Nazir (2009) merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi, sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung) dan wawancara. Teknik komunikasi langsung digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan kuesioner sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka di PPN Karangantu. Analisis Data Pemanfaatan fasilitas Penggunaan fasilitas yang ada dapat diketahui dengan menggunakan analisis pemanfaatan. Analisis pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan berdasarkan Dirjen Perikanan (1981) diacu dalam Suherman (2007), sebagai berikut: 1) Kolam pelabuhan a) Luas kolam pelabuhan L=Lt + (3 x n x l x b) Lt = πr2 Keterangan: L : luas kolam pelabuhan (m²) Lt : luas untuk memutar kapal (m²) r : panjang kapal terbesar (m), (Panjang kapal 30 GT: 17,50 m, Pujo et al. 2012) π : 3,14 n : jumlah kapal maksimum yang berlabuh l : panjang rata-rata kapal (m) b : lebar kapal terbesar (m), (Lebar kapal 30 GT: 5,70 m, Pujo et al. 2012)
162
PUSPITASARI ET AL.
JIPP
b) Kedalaman kolam D = d + 0,5h + s + h + c Keterangan: D : kedalaman perairan (cm) d : draft kapal terbesar (cm), draft kapal ukuran 30 GT (Pujo et al. 2012; 250 cm) h : tinggi gelombang maksimum (cm), tinggi gelombang di kolam PPN Karangantu 10 cm (PPN Karangantu 2012) s : squat, tinggi ayunan kapal yang melaju (20 cm) c : clearance, jarak aman lunas kapal ke dasar perairan (100 cm) 2) Dermaga Panjang dermaga yang dibutuhkan dihitung dengan rumus: (l + s) x n x a x h L= uxd Keterangan: L : panjang dermaga (m) l : lebar kapal rata-rata (4 m) s : jarak antar kapal (7 m) n : jumlah kapal yang memakai dermaga rata-rata per hari (20 kapal) a : berat rata-rata kapal (ton), berat kapal rata-rata untuk kapal 30 GT menurut Pujo et al. (2012) yaitu 15 ton. h : lama kapal di dermaga (jam), waktu yang digunakan dalam bersandar u : produksi rata-rata (ton) d : lama fishing trip rata-rata (jam) 3) Gedung pelelangan Murdiyanto (2004), umus yang dipakai untuk menentukan luas
gedung pelelangan adalah sebagai berikut: N.P S= R.α Keterangan: S : luas gedung pelelangan (m²) N : jumlah produksi per hari (ton) P : faktor daya tampung ruang terhadap produksi (ton/m²), disajikan pada Tabel 1 α : rasio antara ruang lelang dan gedung pelelangan R : frekuensi pelelangan per hari 4) Lahan pelabuhan perikanan Lahan pelabuhan yang digunakan adalah 2-4 kali luas keseluruhan dari fasilitas yang ada. Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan dengan kapasitasnya sehingga didapatkan apakah sarana perlu diperluas atau tidak. 5) Areal tempat parkir Luas tempat parkir yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan rumus: PxR L= NxD Keterangan: P/N : jumlah produksi rata-rata per hari dalam 1 tahun (ton) D : daya angkut tiap kendaraan (ton) R : luas tempat parkir saat ini (m²) L : luas tempat parkir yang dibutuhkan (m²)
Tabel 1 Faktor daya tampung ruangan (P) menurut jenis ikan dan cara peragaan Jenis Ikan
Cara Peragaan
Jenis ikan kecil, udang cumi dan lain-lain Jenis ikan sedang seperti tongkol dan lain-lain Jenis ikan besar (tuna)
1) Boks ditumpuk 3 2) Ditumpuk 10 lapis (dengan forklift) Disusun
Sumber: Murdiyanto (2004)
Dijejerkan
Faktor Daya Tampung (P) 6 1,56 14 13
Vol. 2, 2013
Strategi Pengembangan PPN Karangantu
Tata Kelola Fasilitas Tata kelola fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang dianalisis secara deskriptif mulai dari tata letak fasilitas dan prosedur penggunaan fasilitas di PPN Karangantu. Analisis SWOT Analisis SWOT mencakup tiga langkah utama yaitu identifikasi faktor eksternal, identifikasi faktor internal dan penyusunan matriks strategi (Rangkuti 2009). 1) Identifikasi faktor internal Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan. Masing-masing faktor tersebut diberi bobot dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis PPN Karangantu. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00. 2) Identifikasi faktor eksternal Pada kolom 1 (faktor-faktor strategis) disusun 4 peluang dan 4 ancaman. Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi bobot mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktorfaktor tersebut diduga dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. Kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya. Responden yang digunakan sama dengan respnden yang mengidentifiksai faktor internal. 3) Penyusunan matriks strategi Matriks ini menggambarkan secara jelas tentang strategi yang dapat dilakukan oleh PPN Karangantu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam menghadapi ancaman dan kelemahan yang dihadapi.
163
HASIL DAN PEMBAHASAN Kapasitas dan Ketersediaan Fasilitas Keberadaan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang di suatu pelabuhan perikanan ditujukan agar fungsi pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan optimal. Suherman (2007) menyatakan bahwa fasilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan dengan kapasitas yang ada memiliki hubungan erat terhadap efektivitas pengelolaan pelabuhan perikanan. Kapasitas yang tidak memadai dapat menghambat kegiatan operasional suatu pelabuhan perikanan. Ketersediaan dan kebutuhan fasilitas PPN Karangantu disajikan pada Tabel 2. Hasil penilaian ketersediaan dan kapasitas fasilitas yang ada di PPN Karangantu yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan disajikan pada Tabel 3. Beberapa fasilitas yang ada belum sesuai, yaitu panjang dermaga, luas kolam pelabuhan, kedalaman kolam, kapasitas pabrik es dan penyediaan solar melalui SPDN. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengembangan berupa penambahan panjang dermaga sebesar 128,56 m, penambahan kapasitas pabrik es 6 ton/hari, perluasan kolam pelabuhan 23.651,62 m², pengerukan kolam pelabuhan 1,75 m, penambahan slipways 2 unit dan penambahan kapasitas SPDN 2.357 liter/hari. Melalui peningkatan kapasitas fasilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar dan meningatkan kualitas pelayanan operasional di PPN Karangantu.
164
PUSPITASARI ET AL.
JIPP
Tabel 2 Ketersediaan dan kebutuhan fasilitas di PPN Karangantu No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jenis Fasilitas Panjang dermaga Luas kolam pelabuhan Kedalaman kolam pelabuhan Luas TPI Luas area parkir Pasar ikan (non kios) Pasar ikan (kios) Slipways Rumah dinas/mess Tempat pengepakan ikan Kapasitas pabrik es Kapasitas SPDN
Kapasitas 75 m 1.250 m² -2 m 302,3 m² 463,443 m² 16 unit 12 unit 2 unit 8 unit 16 unit 12 ton/hari 5.000 liter/hari
Kebutuhan saat ini 203,56 m 24.901,62 m² -3.75 m 131,11 m² 335,719 m² 16 unit 12 unit 4 unit 8 unit 16 unit 18 ton/hari 7.357 liter/hari
Tabel 3 Ketersediaan fasilitas PPN Karangantu dibandingkan dengan standar fasilitas PPN berdasarkan PER.08/MEN/2012 No Fasilitas 1 Luas areal pelabuhan 2 Panjang dermaga 3 Daya tampung untuk tambat labuh 4 Luas kolam pelabuhan (daya tampung) 5 Kedalaman kolam pelabuhan
Satuan ha m GT m² mLWS
Tata Kelola Fasilitas di PPN Karangantu PPN Karangantu merupakan pelabuhan milik pemerintah pusat, sehingga pengelolaan berbagai fasilitas yang terdapat di PPN Karangantu atas dasar persetujuan pemerintah pusat. Meskipun demikian, ada fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu tempat pelelangan ikan (TPI). TPI dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Serang. Lubis (2012) menyatakan bahwa pengelola dan pemilik pelabuhan adalah pemerintah pusat. Semua fasilitas adalah milik umum dan dikelola oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan wakil-wakil tersebut bertanggung jawab langsung kepadanya. Semua yang berkaitan langsung dengan fasilitas pelabuhan adalah wewenang pemerintah pusat. Jumlah SDM PPN Karangantu yang terbatas menjadi penghambat dalam
Standar 10 >150 >30
Eksisting Keterangan 2,69 Belum memenuhi 75 Belum memenuhi <30 Belum memenuhi
75 kapal >-3
16 kapal
Belum memenuhi
-2
Belum memenuhi
mengelola fasilitas yang dimiliki sehingga tidak optimal dan berdampak terhadap kualitas pelayanan pelabuhan. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sehingga pelayanan menjadi lebih optimal. Manapa (2010) menyatakan bahwa dalam pengembangan pelabuhan perikanan, diperlukan gagasan-gagasan yang dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan tangguh di bidang ilmu dan teknologi kelautan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pendidikan dan pengetahuan mengenai sains bidang kelautan harus ditingkatkan. Strategi Pengembangan PPN Karangantu Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, posisi strategi kebijakan
Vol. 2, 2013
Strategi Pengembangan PPN Karangantu
PPN Karangantu berada pada kuadran III. Marimin (2004) menyatakan perusahaan yang berada pada kuadran III mempunyai peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak perusahaan memiliki kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Posisi strategi kebijakan pengembangan PPN Karangantu (Gambar 1), Faktor internal dan eksternal pengembangan PPN Karangantu (Tabel 4), dan Matriks strategi SWOT (Tabel 5). Strategi yang dapat dilakukan oleh PPN Karangantu berdasarkan hasil matriks yang berada pada kuadran III, yaitu: (1) pengembangan dan penambahan fasilitas di PPN Karangantu; (2) perluasan lahan pelabuhan; dan (3) peningkatan sistem informasi. + O Kuadran III
Kuadran I
(-0,450; 0,250) W-
Kuadran IV
S+
T
Kuadran II
Gambar 1 Matriks posisi strategi SWOT
165
Pengembangan dan penambahan fasilitas di PPN Karangantu Pengembangan terhadap fasilitas yang belum memadai perlu dilakukan. Perbaikan terhadap fasilitas yang rusak, penambahan kapasitas terhadap fasilitas yang belum memenuhi kebutuhan dan pembangunan fasilitas baru merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan. Pembangunan fasilitas baru yang belum ada di PPN Karangantu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa fasilitas yang diperlukan adalah tempat perbaikan jaring, gudang peralatan, IPAL, laboratorium mutu, pos pelayanan terpadu dan tempat penampungan sampah sementara. Murdiyanto (2004) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan fasilitas yang mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas usaha perikanan seperti tempat pendaratan, pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, pengadaan sarana penangkapan ikan dan sebagainya. Perluasan lahan pelabuhan Keterbatasan lahan pelabuhan dapat berdampak terhadap pengembangan dan pembangunan fasilitasfasilitas yang lain. Berdasarkan Permen KP Nomor PER.08/MEN/2012, luas areal pelabuhan yang harus dimiliki pelabuhan perikanan Tipe B sekurangkurangnya 10 ha. Terbatasnya areal pelabuhan yang tersedia merupakan permasalahan yang dapat berdampak terhadap sulitnya pengembangan pelabuhan terutama penambahan kapasitas fasilitas. Dalam master plan PPN Karangantu, akan dilakukan perluasan areal pelabuhan ke arah laut. Perluasan lahan ke arah darat sulit dilakukan karena beberapa sebagian besar lahan di sekitar pelabuhan merupakan lahan milik penduduk. Pembebasan lahan penduduk lebih rumit dan mahal dibanding pengembangan ke arah laut.
166
PUSPITASARI ET AL.
JIPP
Tabel 4 Faktor internal dan eksternal pengembangan PPN Karangantu Uraian faktor internal dan eksternal Kekuatan (S) 1) Berada di Teluk Banten yang strategis dan aman bagi perlindungan kapal-kapal dalam berbagai keadaan cuaca dan musim 2) PPN Karangantu dimasa mendatang dapat dijadikan penyangga bagi PPS Nizam Zachman 3) Jumlah nelayan dan masyarakat perikanan yang cukup besar dan potensial sehingga memungkinkan tumbuhnya pusat kegiatan perikanan yang lebih besar 4) Akses jalan dan transportasi yang cukup baik (transportasi darat 24 jam, akses jalan tol Jakarta Merak 15 menit, akses menuju pelabuhan Merak ±25 km/30 menit dan akses menuju Bandara Soekarno Hatta ±100 km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam melalui jalan darat)
Bobot
Rating
Skor
0,100
4
0,400
0,100
4
0,400
0,100
3
0,300
0,100
3
0,300
1,400 Kelemahan (W) 1) Lahan pelabuhan tidak mencukupi sehingga menyulitkan pengembangan 2) Sarana dan prasarana belum memadai 3) Terbatasnya anggaran pembangunan pelabuhan 4) Pelayanan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan belum optimal 5) Sosialisasi dan publikasi belum efektif Total skor kekuatan-kelemahan Peluang (O) 1) Menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang kesempatan usaha 2) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan 3) Banyaknya nelayan dari daerah lain yang mendaratkan ikan di Pelabuhan 4) Iklim usaha yang menunjang untuk mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan
0,150
4
0,600
0,150 0,100 0,100
3 3 3
0,450 0,300 0,300
0,100
2
0,200 1,850 -0,450
0,150
3
0,450
0,100
2
0,200
0,200
3
0,600
0,100
3
0,300
1,00
1,550 Ancaman (T) 1) Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan sistem bakul dengan harga yang rendah yang dapat merugikan nelayan 2) Pendangkalan alur pelayaran dan kolam pelabuhan 3) Kurangnya kemampuan nelayan dalam usaha penanganan hasil tangkapan 4) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM di pelabuhan perikanan Total skor peluang-ancaman
0,050
2
0,100
0,150
3
0,450
0,100
3
0,300
0,150
3
0,450
1,00
1,300 0,250
Vol. 2, 2013
Strategi Pengembangan PPN Karangantu
167
Tabel 5 Matriks strategi SWOT IFAS
EFAS
PELUANG (O) 1. Menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang kesempatan usaha. 2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan 3. Banyaknya nelayan dari daerah lain yang mendarat di PPN Karangantu. 4. Iklim usaha yang menunjang untuk mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan.
KEKUATAN (S) 1. Berada di Teluk Banten yang strategis dan aman bagi perildungan kapal-kapal dalam berbagai keadaan cuaca. 2. PPN Karangantu dimasa mendatang dapat dijadikan sebagai penyangga bagi PPS Nizam Zachman 3. Jumlah nelayan dan masyarakat perikanan yang cukup besar dan potensial sehingga memungkinkan munculnya pusat kegiatan perikanan yang lebih berkembang. 4. Akses jalan dan transportasi yang cukup baik (transportasi darat 24 jam, akses jalan tol Jakarta Merak 15 menit, akses menuju pelabuhan Merak ±25 km/30 menit dan akses menuju Bandara Soekarno Hatta ±100 km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam melalui jalan darat). SO 1. Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan perikanan 2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan usaha perikanan.
ANCAMAN (T) ST 1. Usaha perikanan masih 1. Pemberlakuan aktivitas lelang didominasi nelayan kecil dan 2. Pengadaan penyuluhan sistem bakul dengan harga yang mingguan secara rutin guna rendah yang dapat merugikan meningkatkan wawasan nelayan. nelayan di bidang perikanan 2. Pendangkalan alur pelayaran 3. Perbaikan alur pelayaran dan dan kolam pelabuhan. kolam pelabuhan 3. Kurangnya kemampuan nelayan dalam usaha penanganan hasil tangkapan. 4. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM di pelabuhan perikanan.
KELEMAHAN (W) 1. Lahan pelabuhan tidak mencukupi sehingga menyulitkan pengembangan. 2. Sarana dan prasarana belum memadai. 3. Terbatasnya anggaran pembangunan pelabuhan dan permodalan nelayan. 4. Pelayanan di pelabuhan perikanan belum optimal. 5. Sosialisasi dan publikasi belum efektif.
WO 1. Pengembangan dan penambahan fasilitas di PPN Karangantu 2. Perluasan lahan pelabuhan 3. Peningkatan sistem informasi, tujuannya adalah sosialisasi dan publikasi mengenai peran dan fungsi PPN Karangantu WT 1. Peningkatan akses permodalan 2. Pemberdayaan masyarakat nelayan, guna meningkatkan kemampuan dalam penanganan hasil perikanan 3. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional di PPN Karangantu
168
PUSPITASARI ET AL.
Peningkatan sistem informasi Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen termasuk kegiatan usaha perikanan. Informasi sangat diperlukan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Berdasarkan pasal 46 UU 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa (1) pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Sistem informasi berbasis internet melalui Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) memuat informasi tentang ketersediaan sumberdaya ikan, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, kegiatan operasional dan peluang usaha dari masing-masing pelabuhan di seluruh Indonesia. Tetapi tidak semua data tersedia dan up to date. PPN Karangantu perlu membuat sistem informasi khusus yang memuat seluruh informasi mengenai PPN Karangantu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem informasi tersebut dapat juga dijadikan sebagai ajang promosi untuk menarik investor di berbagai bidang khususnya di bidang kelautan dan perikanan. KESIMPULAN Kesimpulan dari penelitian “Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Kota Serang Provinsi Banten” ini adalah: 1) Kapasitas dan ketersedian fasilitas di PPN Karangantu belum sesuai standar dan kebutuhan. Perlu pengembangan pelabuhan berupa penambahan panjang dermaga 128,56, penambahan kapasitas
JIPP produksi pabrik es 6 ton/hari, penambahan kapasitas SPDN 2.357 liter/hari, perluasan kolam pelabuhan 23.651,62 m² dan pengerukan kolam pelabuhan 1,75 m agar kegiatan di PPN Karangantu dapat berjalan dengan baik dan optimal. 2) Seluruh fasilitas di PPN Karangantu dikelola oleh pihak pelabuhan kecuali docking (PT. Fan Marine Shipyard Co.Ltd), SPDN (KUD AlBarokah) dan TPI (DKP Kota Serang Provinsi Banten). 3) Strategi pengembangan yang dapat dilakukan PPN Karangantu adalah pengembangan dan penambahan fasilitas di PPN Karangantu, perluasan lahan pelabuhan dan peningkatan sistem informasi. SARAN Saran yang perlu dipertimbangkan dari penelitian ini adalah: 1) Meningkatkan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang sudah ada sesuai dengan fungsinya seperti TPI. 2) Perlu adanya penambahan SDM dalam pengelolaan fasilitas yang ada di PPN Karangantu. 3) Penyesuaian kapasitas fasilitas sesuai dengan kebutuhan seperti perluasan lahan pelabuhan, penambahan panjang dermaga, perluasan dan pengerukan kolam pelabuhan serta penambahan kapasitas pabrik es dan SPDN. DAFTAR PUSTAKA Atharis Y. 2008. Tingkat Kepuasan Nelayan terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Sumatera Barat [Skripsi]. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 106 hlm.
Vol. 2, 2013
Strategi Pengembangan PPN Karangantu
Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: IPB Press. 197 hlm. Manapa ES. 2010. Profil Dunia Kelautan dalam Perspektif Siswa Indonesia di Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus: Siswa Kelas 4, 5 dan 6). Jurnal Penelitian Pendidikan 11: 49-54. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 197 hlm. Murdiyanto B. 2004. Pelabuhan Perikanan. Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional, Antrian Kapal. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 143 hlm. Nazir M. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 455 hlm. [PPN] Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. 2012. Laporan Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu 2012. Serang: PPN Karangantu. 96 hlm.
169
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor PER.08/MEN/ 2012. Kepelabuhan Perikanan. 20 hlm. Pujo IM, Jatmiko S dan Susilo F. 2012. Analisis Investasi Kapal Ikan Tradisional Purseiner 30 GT. Kapal 9: 58-67. Rangkuti F. 2009. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 187 hlm. Suherman A. 2007. Rekayasa Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 307 hlm. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. 53 hlm.
