Strategi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Strategi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Edwinsyah Putra dan Edi Sumantri Email: [email protected] Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Abstrak Pajak Hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Selama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 penerimaan Pajak Hiburan selalu mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan banyaknya penduduk Tangerang Selatan yang taraf hidupnya menengah keatas, maka hiburan sangat dibutuhkan dan merupakan potensi bagi penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki strategi yang dapat membantu dalam melaksanakan proses administrasi bagi penerimaan Pajak Hiburan secara optimal. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun dalam proses optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Dari kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang harus diperbaiki agar dalam rangka penerimaan Pajak Hiburan menjadi optimal. Keyword : Strategi optimalisasi penerimaan; Pajak Hiburan

The Strategy Of South Tangerang’s Local Government in Optimization of Entertaiment Tax Abstract Entertainment tax has contributed significantly to the Revenue South Tangerang City. During from 2009 to 2013 Entertainment Tax receipts are always reaching of the targets set by the government of South Tangerang City. With many residents of the South Tangerang middle and upper living standards, it is much needed entertainment and a potential for tax revenues Entertainment. Local Tax receipts greatly influenced by the ability of the regional organization responsible for the collection of local taxes to optimize the potential of local taxes in their area in order to increase local tax revenue. In order to optimize the Entertainment Tax receipts, South Tangerang City Government has a strategy that can assist in carrying out the administrative process for receiving optimally Entertainment Tax. Strategies implemented by the South Tangerang City Government consists of the expansion and intensification. But in the process of optimizing the Entertainment Tax receipts are the constraints faced by the Government of South Tangerang city, that is external constraints and internal constraints. The constraints faced is must be corrected in order to be optimal revenue of Entertainment Tax. Keyword : Optimization Strategic; Entertaiment Tax

Strategi pemerintah..., Edwinsyah Putra, FISIP UI, 2013.

Pendahuluan Dalam otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya masing masing. Dengan kata lain pemerintah daerah diberikan wewenang penuh dalam membuat kebijakan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya telah memberikan kontribusi bagi penerimaan APBD Tangerang Selatan. Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat diketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan URAIAN

2010

2011

2012

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

131,489,994,989

420,663,048,857

485,737,224,840

Hasil Pajak Daerah

89,983,231,492

378,196,061,421

415,020,994,840

Hasil Retribusi Daerah

35,854,671,280

25,984,155,209

54,216,230,000

Lain-lain Pendapatan Asli

5,652,092,217

16,482,832,227

23,795,965,940

Daerah yang Sah Sumber : DPPKAD Tangerang Selatan

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari bidang Pajak daerah merupakan Komponen terbesar. Pemeriman dari hasil Pajak Daerah terus meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2012 secara sangat signifikan. Penerimaan ini berperan besar dalam kelangsungan pemerintahan dan pembangunan terutama untuk sektorsektor yang berguna bagi masyarakat Tangerang Selatan seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan kota Tangerang Selatan terus berjalan diikuti dengan berbagai jenis pembangunan yang terkait dengan kepariwisataan, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Tidak hanya penyelengaraan hiburan, jasa penginapan dan kuliner di daerah penyangga ibukota ini berkembang secara pesat. Kota Tangerang Selatan memiliki peluang yang sangat besar menjadi sebuah kota yang berbasis bisnis hiburan. Setidaknya,


diapit DKI Jakarta dan dekat dengan Bandara Soekarno Hatta menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Selain dari faktor diapitnya kota Tangerang Selatan oleh DKI Jakarta, Tangerang Selatan merupakan kota yang memiliki komplek perumahan yang

menengah

ke

atas.

Setidaknya

menurut

Dinas

Sumber

Daya

Air

dan

Pemukiman Provinsi Banten, terdapat 75 perumahan di Tangerang Selatan (www. dsdap.bantenprov.go.id). Sehingga, pengguna jasa hiburan di Kota Tangerang Selatan berpotensi sangat banyak dan dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan bagi Kota Tangerang Selatan. Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Hiburan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 - 2012

Pajak Hiburan Tahun

Target Penerimaan

Realisasi Penerimaan

Pencapaian

2010

Rp. 3.250.000.000

Rp. 3.978.251.737

122,41%

2011

Rp. 5.000.000.000

Rp. 7.928.079.310

158,56%

2012

Rp. 11.000.000.000

Rp. 13.759.293.528

125,08%

Sumber : DPPKAD Kota Tangerang Selatan

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Hiburan selalu melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu dapat diketahui pula bahwa target yang ditetapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 selalu naik dan hasil yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan. Tetapi pada kenyataannya masih ada potensi-potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Menurut Tangerangnews.com menyebutkan buruknya pengelolaan bisnis hiburan dan ketiadaan regulasi, menjadikan tidak optimal dalam merambah bisnis hiburan, hal ini digunakan beberapa pengusaha hiburan nakal, yang mendirikan usaha hiburan yang sama sekali tidak menghasilkan penerimaan bagi PAD Tangerang Selatan (tangerangnews.com 23 Maret 2011). Dalam rangka optimalisasi Pajak Hiburan, pemerintah kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah menerapkan suatu strategi yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Keberhasilan kebijakan penerapan sistem pemungutan pajak daerah juga ditentukan oleh dukungan dari wajib pajak untuk menerapkannya, sehingga kebijakanan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam


pelaksanaannya, dapat dipastikan akan mendapatkan kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan melihat dari permasalahan tersebut, dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana strategi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan ? 2. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam upaya strategi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan? Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan pemerintah kota Tangerang Selatan dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan Tinjauan Teoritis Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut (Dye,1981:3) yang dikutip oleh (Islamy,1994:18) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Kebijakan publik didefinisikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah atau tidak, mengapa suatu kebijakan tersebut dilakukan dan apakah manfaat bagi bersama agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warga dan berdampak kecil dan sebaiknya. Pajak Daerah Pajak daerah, menurut (Mardiasmo,1999:5) pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Pengertian Pajak Daerah sendiri menurut (Davey,1988:39) yang dikutip oleh (Prakosa, 2003:2) adalah: •

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;

•

Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

•

Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;


Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil

•

pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau dibebani pungutan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh (Suandy,2008:37), pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dengan Undang-Undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Teori Strategi Kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno Strategos yang berarti "Seni berperang" atau

kepemimpinan

dalam

ketentaraan(Steiner dan Milner,1997:18).

Suatu

strategi

mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Selain itu, (Mintzberg:1998:9) juga menyebutkan bahwa“ Strategy is a plan, or something equivalent – a direction, a guide.” Selain itu, menurut (Mintzberg,1998:9) strategi merupakan “a pattern consistency in behaviour over time..”pola kegiatan yang sudah dilakukan yang berjalan secara konsisten seiring dengan berjalannya waktu. Terkait dengan penelitian ini, maka strategi merupakan pola yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun, karena dalam penerapannya menghasilkan optimalisasi yang baik. Optimalisasi Pajak Menurut (Nurmantu,2005:30), dimana dinyatakan pemasukan dana secara optimal dapat dikatakan jika unsurnya : •

Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya,

•

Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus, dan

•

Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke pemerintah daerah tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.


Menurut (Sidik,2002:9) upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut : •

Memperluas basis penerimaan

•

Memperkuat proses pemungutan

•

Meningkatkan pengawasan

•

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

•

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Selain itu, (Nurmantu,2005:31) menyatakan ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan pajak ke pemerintah, antara lain : •

Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

•

Tingkat pendidikan penduduk/wajib pajak

•

Kualitas dan kuantitas petugas pajak

•

Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, tidak terlepas dengan pentingnya penyempurnaan didalam administrasi perpajakan. Menurut (Nurmantu,2005) administrasi perpajakan dalam arti luas dapat dilihat sebagai : •

Fungsi yang meliputi : 1. Fungsi perencanaan, untuk merencanakan apa yang akan dicapai baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang 2. Fungsi pengorganisasian dalam pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang dan para petugas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien 3. Fungsi penggerakan meliputi pemberian motivasi kerja kepada pegawai sehingga mereka bekerja dengan semangat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi 4. Fungsi pengawasan, suatu proses mengamati dan mengupayakan agar apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Dewasa ini ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dapat berwujud penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Seringnya terjadi kasus ketidakpatuhan wajib pajak, maka dari itu pemerintah daerah memerlukan cara-cara antisipasi untuk mencegahnya. Menurut (Nurmantu,2005:153) diantara lain adalah :


•

Pemeriksaan pajak.

•

Sistem informasi.

•

Administrasi pajak.

•

Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (probability of detection and level of penalties). Metode Penelitian

•

Pendekatan Penelitian : Kualitatif

•

Jenis penelitian : 1. Berdasarkan Tujuan : Deskriptif 2. Berdasarkan Manfaat : Murni 3. Berdasarkan Dimensi Waktu : Cross Sectional Research

•

Strategi Penelitian : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan Hasil Penelitian

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 strategi, yaitu strategi ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Sedangkan terdapat kendala yang dihadapi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Pembahasan Dalam rangka pembangunan kota, Tangerang Selatan memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memiliki cara yang tepat dalam rangka mencari dana yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Salah satu unsur yang menjadi kontributor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Berkembangnya Kota Tangerang Selatan, maka diikuti pula dengan berkembangnya pariwisata terutama aspek hiburan dengan pesat. Dilihat dengan berkembangnya kegiatan pariwisata terutama yang ada di Tangerang Selatan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Pajak Hiburan yang akan diterima oleh Dinas Penerimaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pihak yang mengelola penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu ditingkatkan karena hiburan di Tangerang Selatan berkembang dengan baik yang merupakan


salah satu potensi untuk penerimaan pajak. Namun sebenarnya masih mungkin didapatkan penerimaan yang lebih besar lagi dari apa yang sudah diterima. masih dapat untuk meningkatkan

penerimaan

pajak

yang

ada

melalui

peraturan

yang

ada

serta

pengadministrasian pajak yang baik agar jarak antara potensi pajak dengan pajak yang diterima tidak terlalu jauh. Bukan saja dari hal tersebut, kurang tergalinya potensi penerimaan Pajak Hiburan juga dapat terjadi beberapa hal, diantaranya masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak hiburan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta kurang efektifnya pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam memonitor potensi-potensi hiburan yang ada. Penerimaan daerah Kota Tangerang Selatan dirasakan sangat penting agar dapat digunakan untuk pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, banyaknya sumber penerimaan dari Kota Tangerang Selatan diharapkan masuk ke dalam kas daerah secara optimal, dalam hal ini merupakan penerimaan dari hasil Pajak Hiburan. Perlunya suatu cara tertentu disiapkan oleh Pemerintah Kota untuk dapat mencapai penerimaan yang lebih optimal. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui DPPKAD Tangerang Selatan melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi pajak merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui memperluas basis pengenaan pajak hiburan. Upaya ekstensifikasi yang dipakai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini DPPKAD Kota Tangerang Selatan adalah dengan cara penjaringan wajib pajak dan pembaharuan database. A. Penjaringan Wajib Pajak Baru dan Pembaharuan Database Upaya yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Tangerang selatan adalah melalui penjaringan wajib pajak. Beberapa cara dilakukan oleh DPPKAD Tangerang Selatan dalam rangka menjaring wajib pajak hiburan yang baru dengan melakukan proses pendataan langsung ke lapangan. Dari pendataan yang dilakukan dapat menjaring wajib pajak baru ataupun potensi dari Pajak Hiburan. Proses pendataan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan. Karena dengan diterapkannya pendataan oleh DPPKAD, maka akan dapat memberikan data baru tentang wajib pajak yang baru serta potensi yang ada. Proses pendataan ini menjadi hal yang krusial, karena apabila


tidak dilakukan pendataan dengan baik oleh pihak DPPKAD, maka akan banyak pengusaha hiburan yang tidak akan dikukuhkan menjadi wajib pajak. Apabila tidak dikukuhkan menjadi wajib pajak, maka akan terdapat potensi yang lolos dari pantauan aparat. Hal ini menyebabkan penerimaan hasil Pajak Hiburan menjadi tidak optimal sebagaimana sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (Nurmantu,2005:30) yang menyebutkan jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus. Proses pendataan yang dilakukan oleh aparat DPPKAD Kota Tangerang Selatan dengan cara melakukan pendataan langsung ke lapangan yang bersifat random atau acak. Bagian pendataan akan melakukan pendataan dengan sistem pendataan yang berpindahpindah setiap minggunya. Sebagai contoh, aparat DPPKAD akan melakukan pendataan ke Kecamatan Serpong pada minggu pertama, lalu akan melakukan pendataan ke Kecamatan Pamulang pada minggu selanjutnya dan seperti itu seterusnya. Pendataan ini dilaksanakan setiap hari agar dapat mendata jumlah wajib pajak serta potensi wajib pajak secara optimal. Agar dalam proses pendataan berjalan dengan baik, pihak pendataan juga melakukan suatu pendekatan kepada pihak pengusaha hiburan yang ada. Para aparat pendata melakukan pendekatan yang bersifat win-win solution kepada pihak pengusaha hiburan. Upaya pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan tentang masalah perizinan. Aparat yang bertugas memberikan informasi mengenai proses-proses tentang perizinan yang berlaku di Tangerang Selatan. Pendataan yang dilakukan akan dapat menumbuhkan kesadaran pengusaha hiburan akan kewajiban perpajakannya. Apabila dalam proses pendataan dan lalu diberikan formulir pendaftaran tidak mendapatkan respon dari pengusaha wajib pajak, maka pihak DPPKAD akan melakukan pemanggilan kepada pengusaha hiburan tersebut untuk dikukuhkan menjadi wajib pajak hiburan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya penjaringan wajib pajak baru yang dilakukan oleh pihak DPPKAD ini merupakan bagian dari upaya pembaharuan database yang dilakukan oleh pihak pendataan sehingga data yang dimiliki oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan menjadi up to date. Database yang baik merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan

Intensifikasi Pajak Salah satu strategi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah intensifikasi pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Intensifikasi


pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan cara mengoptimalkan unsur-unsur yang terkait dengan pemungutan pajak yang sudah ada. Dalam rangka intensifikasi pajak, DPPKAD Kota Tangerang Selatan melakukan cara sosialisasi, pengawasan pajak, penegakan hukum, penggunaan sistem administrasi modern dan penyempurnaan Peraturan Daerah. A. Sosialisasi Pentingnya suatu pemahaman mengenai pajak daerah yang merupakan kontributor penting bagi pembangunan daerah dan untuk memenuhi pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah merupakan hal yang diharuskan dipahami oleh masyarakat yang ada. Pemahaman tersebut menjadi hal yang krusial dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memahami betul tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Karena pada dasarnya pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diperuntukan untuk pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik untuk masyarakat. Selain itu, melalui proses sosialisasi yang dijalankan digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Karena suatu kebijakan apabila tidak dibarengi dengan partisipasi masyarakat, maka tidak akan dapat berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pihak DPPKAD terkait dengan sosialisasi mengenai peraturan yang telah diperundangkan melalui beberapa hal, pertama dengan cara melakukan sosialisasi melalui kunjungan dari pihak DPPKAD ke tempat usaha hiburan wajib pajak. Pemberian sosialisasi ini dilakukan untuk menimbulkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajaknnya terutama bagi wajib pajak hiburan yang baru mengembangkan usahanya. Cara yang dilakukan adalah melalui menjalin proses pendekatan kepada wajib pajak melalui komunikasi yang baik tanpa mengurangi peraturan yang ada. Wajib Pajak diberikan penyuluhan agar dapat menimbulkan kesadaran perpajakan. Cara sosialisasi kedua yang dilakukan oleh pihak DPPKAD adalah dengan mengadakan pertemuan pada waktu tertentu di tempat yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pertemuan yang diselenggarakan mengundang para pengusaha hiburan yang menjadi wajib pajak hiburan. Pada pertemuan tersebut, pihak DPPKAD memberikan materi mengenai penyuluhan langsung mengenai peraturan pajak daerah, tidak hanya tentang penyuluhan Pajak Hiburan. Semua aspek perpajakan daerah yang ditangani oleh pihak DPPKAD akan diberikan penyuluhannya. Dari diadakannya sosialsisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak daerah dengan


melakukan diskusi aktif yang mengikutsertakan partisipasi dari pihak yang ada. Dalam rangka mengadakan pertemuan ini, pihak DPPKAD memberikan undangan resmi kepada wajib pajak untuk menghadiri kegiatan sosialisasi ini.Cara ketiga yang dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi dengan menggunakan media perantara. Media yang digunakan yaitu terdiri dari media cetak atau Koran dan dengan membentangkan banner di tempat-tempat yang bersifat strategis. Penggunaan media tersebut ditujukan bukan hanya untuk pengusaha hiburan sebagai wajib pajak hiburan, namun juga untuk masyarakat luas. B. Pengawasan Pengawasan ini mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Kota Tangerang Selatan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Dengan demikian berarti proses pengawasan ini lebih ditujukan untuk wajib pajak yang menggunakan self-assesment system seperti Wajib Pajak Hiburan. Self-assesment system berarti pihak aparat DPPKAD tidak memiliki ikut campur dalam hal kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Hiburan. Dengan diterapkannya self-assesment system ini, Wajib Pajak Hiburan memiliki kewajiban untuk menghitung jumlah pajak terhutangnya, membayar jumlah pajaknya dan melaporkan pajak yang terhutang ke DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPPKAD dengan cara datang langsung kelapangan dan melakukan pemantauan wajib pajak yang sifatnya acak. Namun dikarenakan sistem pemungutan Pajak Hiburan menggunakan self-assesment system diperlukan proses pengawasan untuk mencegah wajib pajak hiburan melakukan penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajaknya. Hal ini dilihat dari proses pemantauan yang dilakukan langsung oleh staf Pajak Hiburan DPPKAD yang mengatakan bahwa sering terdapat indikasi wajib pajak yang melakukan hal kecurangan. Dengan dilihat terdapat indikasi kecurangan yang ditemukan melalui proses pemantauan tersebut dapat mengurangi penerimaan Pajak Hiburan yang seharusnya dapat diterima lebih. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh (Nurmantu,2005:30), dimana dinyatakan pemasukan dana secara optimal dapat dikatakan jika salah satu unsurnya adalah jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak DPPKAD Tangerang Selatan apabila melihat adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melalui proses pemeriksaan. Namun sayangnya proses pemeriksaan ini belum berjalan. Belum


berjalannya pemeriksaan administrasi dari wajib pajak ini menimbulkan suatu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Hal ini terjadi mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Berarti dengan jarak 4 tahun tersebut kemungkinan terdapat banyak potensi penerimaan pajak hiburan yang lepas dari genggaman pihak DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Tetapi sekarang sudah ada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2013 yang disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan tanggal 28 Februari 2013 yang membahas tentang tata cara pemeriksaan Pajak Daerah. Masih kurangnya kualitas petugas pajak juga menjadi salah satu kendala belum dilakukannya pemeriksaan wajib pajak. Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan Pajak Hiburan, pegawai sebagai pemeriksa perlu dibekali dengan pengetahuan serta keahlian yang cukup. Hal ini menjadi sangat penting karena terdapat kemungkinan adanya pertanyaan yang akan dilontarkan oleh wajib pajak yang diperiksa. Selain itu juga diperlukan keahlian dalam dalam menganalisis pembukuan serta dokumen dokumen yang terkait dalam dilakukannya pemeriksaan. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemeriksa pajak terutama pajak daerah. C. Upaya Penegakan Hukum Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DPPKAD Tangerang Selatan merupakan bagian dari strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Dari proses penegakan humun yang dilakukan oleh pihak DPPKAD diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Cara yang dilakukan antara lain memberikan penyuluhan tentang kewajiban perpajakan serta memberikan hukuman apabila terdapat tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari proses tersebut pihak DPPKAD memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada wajib pajak hiburan agar tidak melanggar dari peraturan yang berlaku. Karena apabila melanggar peraturan akan terdapat sanksi yang jelas dan sifatnya mengikat diatur dalam peraturan daerah sehingga diharapkan dengan dilakukan penyuluhan ini tidak menimbulkan kebingungan dari wajib pajak apabila terkena sanksi. Kegiatan penegakan hukum yang lainnya adalah dengan memberikan penerapan sanksi secara langsung kepada wajib pajak hiburan. Penerapan sanksi secara langsung diterapkan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar apabila wajib pajak lalai dalam membayarkan pajak


hiburan yang terhutang ke kas daerah. Selain itu, terdapat sanksi administrasi bagi wajib pajak yang lalai melaporkan SPTD ke pihak DPPKAD sebesar Rp. 100.000. Selain itu, dalam rangka penegakan hukum juga terdapat dalam hal penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan upaya dari pihak DPPKAD dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Penagihan ini dilaksanakan kepada wajib pajak hiburan yang tidak melakukan kewajibannya. Pihak DPPKAD juga memberikan surat panggilan dan surat teguran kepada wajib pajak hiburan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak hiburan yang terhutang dan juga melaporkan pajaknya. Surat teguran itu diberikan secara berkala oleh DPPKAD sebanyak tiga kali. Apabila dalam tiga kali diberikannya surat teguran tersebut, maka pihak wajib pajak akan diberikan surat panggilan untuk datang ke kantor DPPKAD. Namun bila tidak adanya respon dari wajib pajak yang bersangkutan, maka pihak DPPKAD akan datang langsung ke tempat kegiatan dari wajib pajak hiburan yang dimaksud dan langsung menegur pihak management dari kegiatan usaha hiburan tersebut. Tidak hanya menegur, pihak DPPKAD juga menempelkan stiker yang sifatnya dapat mempermalukan pihak wajib pajak hiburan tersebut. Stiker yang ditempelkan di tempat usaha hiburan tersebut berbunyi “tempat usaha ini belum membayar pajak daerah”. Dari pemasanagan stiker tersebut pihak DPPKAD berharap agar wajib pajak menjadi malu serta konsumen yang datang menjadi merasa enggan untuk menggunakan jasa kegiatan hiburan yang diberikan oleh pihak pengusaha hiburan sebagai wajib pajak hiburan. Gambar 5.1 Stiker DPPKAD Untuk Wajib Pajak yang Belum Membayar Pajak Daerah

D. Penggunaan Sistem Administrasi Modern Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi belakangan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


menggunakan konsep administrasi modern dalam rangka reformasi perpajakan. Dengan digunakannya sistem administrasi modern ini maka memberikan fasilitas kemudahan bagi wajib pajak serta kemudahan bagi DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Diterapkannya sistem administrasi modern ini mengedepankan peningkatan efektifitas dan efisiensi bagi pihak pihak yang terkait. Sistem informasi modern yang digunakan oleh DPPKAD Kota Tangerang Penggunaan fasilitas perbankan ini merupakan salah satu strategi intensifikasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah terutama pada pajak hiburan. Selain dalam rangka optimalisasi, penggunaan fasilitas perbankan ini juga dalam rangka moderninsasi pengadministrasian pajak daerah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui DPPKAD Kota Tangerang Selatan berkerja sama dengan Bank BJB Banten sebagai bank yang ditunjuk dalam rangka mengimplementasikan fasilitas perbankan ini. Penggunaan fasilitas ini dengan cara melakukan transfer antar bank dengan bank atau menggunakan ATM yang banyak tersebar di Kota Tangerang Selatan dalam rangka pembayaran pajak hiburan yang terhutang. Mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak daerah terutama pajak hiburan di Kota Tangerang Selatan akan menggunakan sistem online host to host. Sistem online ini menjadi salah satu terobosan bagi DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengusaha hiburan sebagai wajib pajak dan juga bagi DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan serta untuk mencegah adanya kebocoran kas daerah. Ini merupakan salah satu cara reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan penggunaan sistem online guna meningkatkan kepatuhan. Dengan akan diterapkannya sistem online ini, jumlah pajak hiburan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dapat diketahui langsung, dengan demikian dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan. Penerapan pelaporan dan pembayaran online ini dapat mengurangi kerumitan yang dihadapi oleh DPPKAD dalam pengadministrasian pajak. E. Penyempurnaan Peraturan Daerah Salah satu cara untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah merupakan bentuk upaya dari DPPKAD Kota Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Pentingnya suatu penyempurnaan Peraturan Daerah bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak hiburan dengan memanfaatkan suatu celah dari peraturan. Salah tau celah yang bisa dimasuki oleh wajib pajak adalah masih belum dilaksanakannya pemeriksaan oleh pihak DPPKAD.


Selama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 belum ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pajak daerah terutama pajak hiburan. Maka dapat disimpulkan masih banyak potensi-potensi pajak hiburan yang lepas dari genggaman Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Sehingga seharusnya pajak hiburan yang dihimpun oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dapat lebih banyak dari realisasinya apabila sudah dilaksanakan pemeriksaan pajak hiburan. Melihat sangat pentingnya suatu proses pemeriksaan pajak hiburan dan pada umumnya pemeriksaan Pajak Daerah, DPPKAD Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak hiburan membuat peraturan baru tentang pemeriksaaan yaitu Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Dengan adanya peraturan baru tentang pemeriksaan ini dan dengan cepat dilaksanakan peraturan baru tersebut, maka dapat menutup celah dari kurangnya peraturan dalam pajak daerah. Ditanggulangi secara cepat celah yang ada dapat menimbulkan berkurangnya potensi potensi penerimaan pajak hiburan. Diharapkan setelah ada pembenahan dari Peraturan Daerah yang terkait Pajak Daerah terutama pajak hiburan, maka akan dapat mengoptimalisasi hasil penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun.

Kendala-Kendala Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Optimalsasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, masih terdapat kendalakendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terutama pada DPPKAD Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah kendala eksternal dan internal. Kendala Eksternal Kendala eksternal adalah kendala yang terdapat dari luar lingkungan DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Kendala eksternal yang ada diantaranya adalah masih lemahnya pemahaman wajib pajak, kurangnya kepatuhan wajib pajak dan sulitnya perizinan usaha hiburan.


A. Lemahnya Pemahaman Wajib Pajak Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung bagi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan dapat dikatakan optimal bila banyak wajib pajak yang berpartisipasi secara sukarela dalam membayarkan pajaknya. Pemahaman wajib pajak hiburan yang baik mengenai kewajibannya membayar pajak akan menjadi faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak hiburan dalam rangka memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, bila lemahnya pemahaman wajib pajak hiburan tentang segala kewajiban perpajakannya akan berdampak untuk melakukan penghindaran pajak. Pada prakteknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana tata cara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan pajak yang terhutang. Terdapat usaha hiburan di Tangerang Selatan yang merupakan cabang dari daerah lain contohnya dari Jakarta. Wajib pajak hiburan ini masih kurang pemahaman tentang pelaporan. Wajib pajak hiburan tersebut melaporkan dan membayarkan pajaknya langsung ke pusat. Padahal pusat usaha tersebut berada di wilayah lain yaitu Jakarta, dan seharusnya wajib pajak hiburan tersebut melaporkan dan membayarkan pajaknya kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. B. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak dinilai sangat penting dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam rangka tercapainya penerimaan Pajak Hiburan secara optimal. Kepatuhan pegusaha hiburan dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang Selatan masih belum begitu baik. Masih terdapat Wajib Pajak yang lalai dalam membayar pajak yang terhutangnya. Dengan adanya tindakan tersebut, diakibatkan karena masih adanya ketidaksadaran dari wajib pajak akan kewajibannya. Selain itu, juga terdapat bentuk kelalaian dari melaporkan pajak yang terhutang kepada pihak DPPKAD. Bentuk dari kelalaian melaporkan ini ada yang diakibatkan dari lemahnya pemahaman kewajiban perpajakannya. Pihak wajib pajak hanya membayarkan pajak yang terhutang tanpa melaporkan berapa besar pajaknya kepada pihak DPPKAD. Masih banyak pihak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya diakibatkan karena jauhnya kantor DPPKAD Kota Tangerang Selatan untuk melaporkan pajaknya. Kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan, pihak DPPKAD melakukan tindakan


pembinaan agar wajib pajak hiburan dapat mengerti akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menekan tingkat ketidakpatuhan dari wajib pajak hiburan. C. Sulitnya Perizinan Usaha Hiburan Perizinan usaha hiburan di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kendala bagi DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Sulit bagi pihak DPPKAD untuk dapat memungut pajak hiburan apabila suatu usaha hiburan belum memiliki perizinan. Masalah perizinan tersebut menjadi kendala bagi pihak DPPKAD dalam usaha ekstensifiakasi. Dalam rangka pendataan awal dari potensi potensi pajak hiburan yang ada pada suatu wilayah diharuskan untuk melihat dari dokumen legalitas izin usaha hiburannya. Apabila tidak memiliki izin dari usaha hiburan tersebut, pihak DPPKAD tidak dapat mendata potensi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendaftaran izin usaha hiburan. Pada proses perizinan tersebut, banyak dari pengusaha hiburan yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk mendaftarkan izin usaha hiburannya. Dengan demikian dapat menyebabkan perlunya waktu yang tidak cepat untuk mengurusi perizinannya tersebut sehingga dapat menyebabkan potensi dari hasil penerimaan pajak hiburan tidak dapat didapatkan oleh pihak DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Di sisi lain, dirasakan sangat penting bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membenahi peraturan mengenai perizinan usaha hiburan. Karena apabila belum dibenahi, maka dapat menyebabkan pengusaha hiburan melakukan tindak penghindaran dari pajak hiburan. Sehingga apabila peraturan mengenai perizinan tersebut telah dibenahi dan dapat berjalan dengan baik, dapat membantu pihak DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam rangka mendata potensi hiburan yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Kendala Internal Kendala internal adalah kendala yang datang dari dalam lingkungan DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Pemasalahan internal yang dihadapi oleh pihak DPPKAD Kota Tangerang Selatran diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan belum berjalannya proses pemeriksaan A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang baik sangat mendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Apabila kualitas dan kuantitas dari sumber


daya manusia masih kurang, maka akan dapat menjadi penghambat bagi penerimaan pajak hiburan. Kendala-kendala yang terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari pertama masih kurangnya jumlah kuantitas dari pegawai yang ada. Dapat diketahui bahwa jumlah pegawai untuk pajak hiburan hanya berjumlah 2 orang, hal ini tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak hiburan yang ada di Tangerang Selatan sebanyak 62 pengusaha hiburan dari 7 kecamatan yang ada. Dengan jumlah pegawai yang terbatas tersebut tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang wajib dilakukan oleh staf pajak DPPKAD Kota Tangerang Selatan. Dengan kekurangan tersebut,terdapat kemungkinan pekerjaan yang dilakukan oleh staff dari DPPKAD tidak berjalan secara maksimal. Selain masalah kuantitas dari staf DPPKAD, kualitas dari pegawai juga masih kurang. Kualitas pegawai yang masih kurang karena diakibatkan masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada staf DPPKAD yang mengakibtkan masih kurang kompetennya kualitas yang ada. Masih kurangnya pemahaman terhadap kewajiban dari staf pajak hiburan dapat menjadi kendala yang besar. Pemahaman disini adalah tentang bagaimana pemahaman tata cara pemeriksaan. Apabila masih kurang pemahaman pemeriksaan tersebut, maka dapat dimungkinkan pemeriksaan belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya bekal pengetahuan dan keterampilan dari staf DPPKAD. Dengan dilakukannya pendidikan kilat secara intensif diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari staff DPPKAD sehingga kedepannya mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha hiburan terutama wajib pajak hiburan. Selain masalah dari kualitas dan kuantitas pegawai yang ada, permalsahan lain muncul dari sarana dan prasana yang masih kurang memadai. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan wajib pajak oleh staf. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada akan menyebabkan kurangnya efektivitas pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menyebabkan kurang tergalinya potensi yang ada dari pajak hiburan tersebut. Diharapkan dapat segera dibenahi segala hal yang menjadi motor penggerak dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan. B. Belum Berjalannya Proses Pemeriksaan Pemeriksaan merupakan hal yang penting dalam rangka menguji kepatuhan dari wajib pajak hiburan yang mengunakan self-assesment system. Dikarenakan sistem yang dijalankan adalah self-assesment maka diperlukannya proses pemeriksaan kepada wajib pajak untuk mencegah dilakukannya proses penghindaran pajak bahkan sampai proses penggelapan pajak


hiburan. Dari proses pemantauan di lapangan terlihat terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dari indikasi kecurangan tersebut dapat menyebabkan kurangnya penerimaan yang seharusnya diterima dari pajak hiburan. Namun sayangnya proses pemeriksaan ini belum dijalankan sepenuhnya. Faktor kualitas dan kuantitas pegawai yang dapat menjadikan mengapa belum berjalannya proses pemeriksaan. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari pegawai DPPKAD Kota Tangerang Selatan merupakan hambatan dalam pemeriksaan. Sehingga dapat disimpulkan masih banyaknya potensi-potensi dari pajak hiburan yang tidak terhimpun dengan baik. Melihat sangat pentingnya proses pemeriksaan pajak hiburan ini, akhirnya telah dikeluarkan Peraturan Walikota No 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Namun sampai sekarang peraturan tersebut belum dapat diimplementasi oleh pihak DPPKAD karena diperlukannya suatu proses sosialisasi terlebih dahulu. Simpulan 1. Strategi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu proses ekstensifikasi dan intensifikasi. Proses ekstensifikasi dilakukan dengan penjaringan wajib pajak baru dan pembaharuan database. Sedangkan proses intensifikasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (1) Sosialisasi terhadap wajib pajak hiburan dan masyarakat umum; (2) Pengawasan terhadap kegiatan usaha wajib pajak; (3) Upaya penegakan hukum apabila terdapat kendala dalam pemungutan pajak hiburan; (4) Penggunaan sistem administrasi modern dalam rangka menyempurnakan sistem administrasi yang menuju efektivitas dan efisiensi dan; (5) Pembenahan Peraturan Daerah. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan diantaranya terdapat kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi diantaranya adalah (1) Masih kurangnya pemahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakannya; (2) Tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan masih belum cukup tinggi dan (3) Permasalahan pada perizinan usaha hiburan. Sedangkan kendala internal yang dihadapi diantaranya adalah (1) Pemasalahan sumber daya manusia yang masih kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas dan; (2) Belum berjalannya proses pemeriksaan wajib pajak.


Saran Dari simpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: 1. a. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif agar dapat meningkatkan pemahaman dari wajib pajak hiburan. Penggunaan media lain seperti internet dalam sosialisasi harusnya dapat dilakukan secara efektif b. Penggunaan Administrasi modern diperbaiki lagi, dapat dicontoh sistem online yang diimplementasi oleh DKI Jakarta 2. a. Perlunya perbaikan mengenai masalah perizinan usaha hiburan melalui diadakannya perizinan satu pintu agar proses perizinan lebih mudah dan cepat. b. Proses pemeriksaan harus segera dapat dijalankan dengan baik melalui segera diberlakukan segala peraturan mengenai tata cara operasionalisasi pemeriksaan c. Pentingnya penyempurnaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan memberikan diklat kepada pegawai serta melakukan rekrutmen pegawai yang berkompeten d. Perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup melalui penyediaan anggaran, agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kepustakaan Davey KJ. 1988. Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga diterjemahkan oleh Amanullah. Jakarta: UI-Press. Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall. Islamy, Irfan. 1994. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Edisi Tujuh. Jakarta: Bumi Aksara. Mardiasmo. 1999. Perpajakan, edisi ke-7. Yogyakarta: Andi Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand, dan Joseph Lampel. 1998. Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management. New York: The Free Press. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press. Sidik, Machfud.2002. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Steiner, G dan Milner. 1997. Manajemen Policy and Strategy. New York : Macmillan. Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat


Strategi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Recommend Documents