Strategi Eddy Azwar dan Selamat di Pilkada Kabupaten Deli Serdang

Jurnal POLITEIA|Vol.7|No.1|Januari 2015 Rezka Febriani

ISSN: 0216-9290

Strategi Eddy Azwar dan Selamat di Pilkada Kabupaten Deli Serdang

Srategi Eddy Azwar dan Selamat di Pilkada Kabupaten Deli Serdang REZKA FEBRIANI Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email: [email protected]

Diterima tanggal 29 September 2014/Disetujui tanggal 12 Desember 2014 Direct local elections in accordance with law No. 32 of 2004 is a democratic process in Indonesia. Local elections is very important in the development of democracy. With the local elections, the people can exercise their right to choose their political leaders in the region. This is a the study of the regional election through independent pathways in Deli Serdang. This is study about Analysis of Eddy Azwar – Selamat Strategy. The finding is there are four strategies used by Eddy Azwar – Selamat in the process of the Local Election 2013 in Kabupaten Deli Serdang. First make the methods of research or survey before preparing and carrying out campaign activities. Second, prepare the campaign plan. Third, evaluate the progress of campaign report. Fourth,implement newa campaign. The method used is descriptive - qualitative method. This study is using political marketing as the approach and the data collection is using field research. Keywords: Strategy, elections of regional heads, Independent.

Pendahuluan Pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah pertama di Indonesia diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Dengan adanya pemilihan kepala daerah, rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam memillih pemimpin di daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas dimana seorang kepala daerah harus dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang

memilih. Selain itu pemilihan kepala daerah dapat menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintahan dan rakyat sehingga keserasian antara keduanya membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis1. Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk menjadikan pemerintahan daerah menjadi lebih demokrasi dengan diberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kepala daerah2. Sebelumnya peraturan tentang pencalonan kepala daerah termuat dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 1

Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, sistem dan problem penerapan Indonesia, (Yogyakarta, 2005), hal. 128. 2 Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta, 2008), hal. 135.

39



Pemerintahan Daerah. Dalam UndangUndang tersebut, seseorang calon kepala daerah hanya bisa maju melalui partai politik atau gabungan partai politik. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadilah perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak hanya dengan diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, namun juga bisa mengikuti pemilukada sebagai calon perseorangan. Pilkada langsung diandaikan dapat mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi, seperti politik uang dan intervensi pengurus partai politik dalam menentukan calon. Agar mencapai sasaran obyektif secara tepat dan benar, kandidat mesti mengelola sebuah pesan politik yang baik.3 Pada umumnya strategi yang dapat diterapkan oleh calon kepala daerah melalui jalur partai politik ataupun independen terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : strategi ofensif (menyerang) dan defensif (bertahan). Strategi ofensif berkaitan dengan strategi untuk memperluas wilayah potensial pemilih. Sedangkan strategi defensif berarti strategi untuk mempertahankan wilayah-wilayah potensial yang sudah ada. Walaupun telah dibuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah, namun pada prakteknya menjadi calon kepala daerah perseorangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak rintangan yang akan dilalui, seperti : Pertama, pasangan calon harus memperoleh dukungan dari masyarakat, dukungan tersebut harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud dan dukungan tersebut dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan 3

Mulyana W. Kusumah, Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat, Strategi dan Taktik Menang dalam Pemilihan Kepala Daerah, (Yogyakarta: 2005), hal. 59.

40

ISSN: 0216-9290 Tanda Penduduk yang sesuai peraturan perundang-undangan.

dengan

Kedua, adanya sanksi yang harus diterima jika pasangan calon perorangan atau salah seorang diantara keduanya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sanksi tersebut adalah calon perseorangan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik dan gabungan dari partai politik sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketiga, kecilnya kemungkinan untuk dipilih masyarakat. Pada kenyataannya setelah pasangan calon perseorangan bersaing dengan calon yang didukung oleh partai politik dalam pemilukada, calon perseorangan hanya memperoleh suara sedikit dan bahkan kebanyakan diantara mereka kalah dan mendapatkan jumlah suara paling rendah. Menangnya partai politik dan kalahnya calon perseorangan di beberapa Provinsi dan/atau Kabupten/Kota terjadi karena pengaruh partai dalam mengusung calonnya. Dengan jaringan struktur partai yang ada hingga tingkat bawah, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik lebih dimudahkan dalam memobilisasi massa pendukung. Keempat, apabila calon kepala daerah perseorangan tersebut itupun terpilih, hal ini juga akan mendatangkan dilema tersendiri bagi calon perseorangan yang bersangkutan. Sebab, jika seandainya calon perseorangan tersebut berhasil terpilih menjadi kepala daerah, maka kemungkinan dia akan mengalami kesulitan dalam proses konsolidasi antara eksekutif dan legislatif. Namun, bukan berarti calon dari jalur independen tidak memiliki peluang. Mencuatnya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, makelar kasus, dan tindakantindakan tercela, termasuk ingkar janji yang dilakukan oleh oknum-oknum politikus maupun oleh incumbent merupakan kelemahan besar bagi partai politik untuk dapat menarik konstituen (anggota pendukung partai politik) untuk tidak memilih calon dari partai politik dan


ISSN: 0216-9290


sekaligus merupakan peluang emas bagi calon kepala daerah dari jalur independen. Dengan adanya beberapa faktor tersebut di atas, bisa jadi rakyat sudah jenuh dan bosan dengan tingkah laku para politikus yang kurang memperhatikan suara dan penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika fenomena ini kedepannya akan menjadikan pilihan rakyat akan lebih cenderung memilih calon kepala daerah dari nonpartai atau calon dari jalur independen. Rakyat memang sudah jenuh dan bosan dengan ulah negatif oknum-oknum politikus yang kurang memperhatikan suara dan penderitaan-penderitaan masyarakat, tetapi bukan berarti rakyat akan gampang berpaling dan memberikan pilihannya terhadap calon dari jalur independen. Rakyat tetap akan memilih kriteria dan syarat tertentu untuk memilih dan memilah. Kalau memang calon dari jalur independen yang ada hanya menjadi pajangan politik saja, tidak memiliki kualitas, kapabilitas (kemampuan), integritas dan kapasitas untuk memimpin daerah serta cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan, maka kesempatan untuk menang akan sangat sulit dan tertutup untuk pasangan calon dari jalur independen. Dengan demikian menarik untuk mengkaji tentang strategi Eddy Azwar dan Selamat dalam Pilkada di Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan dan Metode Studi ini dilakukan dengan pendekatan marketing politik. Metode kajian dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan serta analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tata Tertib Kampanye Tujuan utama pasangan Eddy Azwar – Selamat maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Pertama, panggilan sebagai putra asli Deli Serdang karena selama ini sejak tahun 1946 atau sejak diakuinya Kabupaten Deli Serdang belum pernah ada Kepala Daerah putra daerah yang

berasal dari Deli Serdang; Kedua, dengan adanya berbagai potensi dan sumber alam yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang apabila dikelola dengan baik apalagi oleh putra daerah tentu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tentu akan tercapai; Ketiga, ingin mengabdi kepada masyarakat dan negara. Kampanye merupakan ajang bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyosialisasikan bisi dan misi kepemimpinannya. Dalam mekanisme pemilihan langsung, kampanye merupakan sarana yang efektif untuk menarik simpati warga masyarakat pemegang hak pilih. Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut pasal 75 ayat (2) undangundang tersebut, kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Jadwal kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Penanggung jawab kampanye, sebagaimana digariskan dalam ayat 6 (enam) pasal yang sama, adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/ atau oleh tim kampanye. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Tim kampanye didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/ kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan kampanye dilakukan diseluruh wilayah provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan Wakul Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

41



Dalam kampanye, pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis. Rakyat mempunyai kebebasan untuk menghindari atau tidak menghadiri kampanye. Menurut pasal 76 ayat (1), kampanye dapat dilaksanakan melalui: Pertemuan terbatas, tatap muka dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antarcalon dan/ atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undang. Untuk mempersiapkan materi kampanye, ayat (3) Pasal 76 menjamin bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Pasal 78 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerahan menetapkan 10 (sepuluh) larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon dalam kampanye, yaitu : mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/ wakil kepala daerahdan/atau partai politik; Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat; Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik; Mengganggu kemanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan Melakukan pawai atau arakarakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ dengan kendaraan di jalan raya. Butir (e) dan (j) mengandung arti eksplisit maupun implisit mengenai pelarangan segala

42

ISSN: 0216-9290 bentuk pengerahan massa yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Pelanggaran terhadap larangan tersebut bisa dikenal hukuman seperti tindak pidana biasa atau dikenai sanksi oleh KPUD berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 81 ayat (1) UU No. 32/2004 menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (2) pasal yang sama menggariskan bahwa pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan dan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain. Pasal 79 UU No.32/2004 mengatur tentang larangan melibatkan pejabat negara dalam kampanye. Pasangan calon juga dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut ketentuan dalam Pasal 80, pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Larangan penting lainnya menyangkut masalah money politics atau janji-janji pemebrian uang dan/ atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih. Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang


ISSN: 0216-9290


terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Salah satu sifat dari sistem pemilihan langsung adalah besarnya dana yang diperlukan oleh masing-masing kandidat untuk menggulirkan program-program kampanyenya. Sebab basis warga masyarakat yang hendak dijangkau begitu luas. Untuk dapat menjangkau warga masyarakat yang beragam dan kompleks itu diperlukan program kampanye yang bervariasi, dan tentu saja mahal. Walaupun mahal, tidak sedikit pihak yang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendukung salah satu pasangan calon. Hal itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan demokrasi, karena seolah-olah aspirasi dapat dibeli. Selain itu, ada nuansa ketidakadilan. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang membatasi besarnya penyaluran sumbangan dana kampanye sampai jumlah tertentu. Menurut ketentuan dalam pasal 83 ayat (1) UU No. 32/2004, dana kampanye dapat diperoleh dari: pasangan calon, partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan dan sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Pasal 85 ayat (1) melarang pasangan calon menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye, yang berasal dari: Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Jika pasangan calon menerima (tanpa meminta) sumbangan atau bantuan lain dari pihak-pihak (a), (b), atau (c), maka pasangan calon yang menerima sumbangan itu tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, dan wajib melaporkannya kepada KPUD. Tangga waktu (deadline) pelaporan ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah. Jika ketentuan itu tidak ditaati, pasangan calon

yang melanggar dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD. Pasal 83 ayat (3) menegaskan, bahwa sumbangan dana kampanye dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,000 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/ atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye. KPUD berperan penting dalam mengontrol ketentuan ini. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD. Menurut ketentuan dalam ayat (5), sumbangan bagi pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentu uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikontroversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan. Laporan sumbangan dana kampanye disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir. KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana akampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan sari pasangan calon. Pengontrolan terhadap dana kampanye tidak hanya dilakukan terhadap sisi pemasukan (inflow) saja, melainkan juga pengeluaran (outflow). Secara teknis, penggunaan dana kampanye dilaksanakan oleh tim kampanye dari setiap pasangan calon. Sesuai ketentuan dalam pasal 84 ayat (2), penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menggariskan bahwa KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat dua hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit

43


ISSN: 0216-9290


paling lambat 15 hari stelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD. Hasil audit diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. Selain diumumkan secara resmi, atas transparansi dalam penggunaan dana kampanye juga harus ditegakkan. Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum. 4

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka seseorang yang ingin ikut serta pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Deli Serdang harus memperoleh dukungan paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Deli Serdang yang berjumlah 2.057.370 orang. Dukungan yang harus diperoleh paling sedikit adalah 61.721 dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Strategi Pasangan Eddy Azwar – Selamat

Pada penelitian yang telah saya lakukan terhadap pasangan Eddy Azwar – Selamat, pasangan ini memperoleh dukungan sebesar 62.426 orang atau ±3.03% (lebih kurang tiga koma nol tiga perseratus) dari jumlah penduduk Deli Serdang. Dukungan ini tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dari 22 (dua puluh dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Adapun beberapa hal yang menjadi strategi pasangan Eddy Azwar – Selamat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman tekhnis pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya bagi calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui jalur independen yang menjadi syarat utama adalah harus didukung paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk. Selain itu, jumlah dukungan harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 11 ayat 1 (d) dan ayat 2. Dukungan penduduk yang dimaksud adalah dukungan yang diberikan dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau surat keterangan tanda penduduk lainnya. Surat keterangan penduduk lainnya adalah sebagai berikut : a. Kartu keluarga b. Paspor c. Surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin 4

Daniel S. Salossa, Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung, (Yogyakarta; 2005), hal. 59- 62.

44

Pertama, membuat metode-metode riset atau survei sebelum menyusun dan melaksanakan kegiatan kampanye. Sebelum menyusun dan melakukan kegiatan kampanye Pasangan Eddy Azwar – Selamat melakukan beberapa survei untuk mengetahui peluang pemilih yang akan memberikan hak pemilihannya terhadap pasangan mereka. Hal yang terlebih dahulu dilakukan pasangan ini adalah sebagai berikut : 1. Menentukan tujuan dan sasaran riset atau survei, tujuan riset atau survei merupakan hal pertama yang disusun oleh tim kampanye pasangan Eddy Azwar – Selamat untuk melakukan kegiatan survei yang berguna untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi lumbung suara dan ketertarikan terhadap pasangan ini. 2. Menentukan Populasi dan Sampel, dalam menentukan populasi dan sampel tim kampanye pasangan Eddy Azwar – Selamat harus memastikan siapa saja yang akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan berdasarkan segmen khalayak/masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, menyusun rencana kampanye Perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan agar kampanye dapat mencapai


ISSN: 0216-9290


tujuan yang diinginkan. Pasangan Eddy Azwar - Selamat menyusun sebuah perencanaan kampanye sebelum melakukan kampanye, dengan tujuan sebagai berikut : 1. Memfokuskan usaha, menurut pasangan Eddy Azwar – Selamat perencanaan membuat Tim Kampanye dapat megidentifikasikan dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 2. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang. Hal ini akan membuat tim kampanye tidak berfikir mengenai efek kampanye dalam jangka waktu yang pendek tetapi juga kemasa depan, sehingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi kebutuhan dimasa depan. 3. Meminimalisasi kegagalan, perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan suatu tahapan kerja yang jelas dan spesifik sehingga bila ada kegagalan bisa langsung diambil langkah penyelesaiannya. 4. Mengurangi konflik, perencanaan yang matang akan mengurangi potensi munculnya konflik, karena sudah ada bentuk tertulis mengenai alur serta prioritas pekerjaan dari setiap anggota tim kampanye. 5. Memperlancar kerjasama dengan pihak lain, melakukan kerjasama dengan beberapa pihak merupakan salah cara untuk memperoleh suara atau dukungan yang baru dari pihak lain. Kerjasama tersebut tidak hanya harus dilakukan dengan masyarakat saja, namun juga dapat dilakukan dengan media massa yang ada agar dapat mempromosikan dirinya. Ketiga, Pasangan Eddy - Azwar selamat memberikan perintah/instruksi kepada manajer kampanye untuk membuat laporan kemajuan kampanye. Laporan kemajuan kampanye merupakan dokumen yang sangat penting, bukan hanya bagi manajer kampanye tapi juga untuk para anggota pelaksana kampanye secara keseluruhan. Dalam laporan kemajuan ini berisi beberapa data dan fakta tentang berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kampanye.

Data yang disajikan umumnya bukan hanya berkaitan mengenai realisasi rencana kampanye tapi juga mencakup berbagai temuan-temuan yang ada dilapangan, baik yang positif dan negatif. Dengan demikian laporan kemajuan kampanye menyediakan semacam evaluasi kecil yang bersifat rutin terhadap berbagai proses kampanye yang sedang berjalan. Menurut Pasangan Eddy Azwar – Selamat, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan laporan kemajuan kampanye tersebut. Manajer kampanye dan para anggota pelaksana dapat menggunakan laporan kemajuan untuk memodifikasi rencana kampanye agar tetap efektif dalam pencapaian dalam pencapaian tujuan program. Selain itu laporan kemajuan kampanye ini juga menyediakan informasi yang berguna untuk penjabaran dan pengembangan strategi kampanye lebih jauh. Kerena fungsinya yang sangat penting maka setiap personel kampanye harus memiliki komitmen untuk melaporkan berbagai aktivitas yang menjadi bidang tugasnya kepada manajer kampanye dapat dianalisis dan diintegrasikan menjadi laporan kemajuan yang sistematis dan menyeluruh. Keempat, dalam menyusun kegiatan pelaksanaan kampanye ada beberapa unsur pokok yang dilakukan oleh pasangan Eddy Azwar – Selamat, yaitu sebagai berikut: pertama, Perekrutan personel kampanye, kegiatan kampanye merupakan kerja tim, dengan demikian akan banyak melibatkan personel didalamnya. Penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana kampanye merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye; Kedua, menyampaian pesan kampanye, salah satu strategi pasangan Eddy Azwar – Selamat dalam menyampaikan pesan kampanye adalah dengan melakukan dialog dengan masyarakat. Pasangan ini akan datang ke tengah-tengah masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang dijadikan panutan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga dengan demikian kedekatan emosional antara pasangan calon dengan masyarakat dan juga dengan

45



beberapa tokoh-tokoh masyarakat tersebut bisa memberi dukungan kepada Pasangan Eddy Azwar – Selamat. Penutup Pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung ini tidak hanya dapat diikuti oleh pasangan calon yang didaftarkan oleh sebuah atau gabungan partai politik saja. Pasangan perseorangan atau independen juga dapat mendaftarkan dirinya dalam proses pemilihan kepala daerah, dan harus melengkapi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada salah pasangan calon independen yang telah saya teliti di Kabupaten Deli Serdang yaitu pasangan Eddy Azwar – Selamat. Terdapat beberapa strategi mereka gunakan dalam pilkada. Pertama membuat metode-metode riset atau survei sebelum menyusun dan melaksanakan kegiatan kampanye. Kedua menyusun rencana kampanye. Ketiga membuat laporan kemajuan kampanye. Keempat menyusun pelaksanaan kampanye. Daftar Pustaka Budiarjo, Meriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. Kusumah. Mulyana W.. 2005. Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat, Strategi dan Taktik Menang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Yogyakarta: 2005.

Prihatmoko, Joko J.. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan Indonesia, Yogyakarta Salossa, Daniel S.. 2005. Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung. Yogyakarta; 2005.

46

ISSN: 0216-9290

Strategi Eddy Azwar dan Selamat di Pilkada Kabupaten Deli Serdang

Recommend Documents