perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
STANDAR PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SARANA ANEKA JASA
PROPOSAL PENELITIAN
Tugas Akhir Disusun untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : DEWI TRI WAHYUNI F
3 6 0 8 0 8 4
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO “Tak ada ilmu yang tak bisa ditakhlukan, karena yang ada hanya ketidakmauan” “Segala kenangan yg kita lalui, seburuk apapun itu janganlah disesali. Ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung didalamnya” “Berilah yang terbaik, insyaaalah kamu akan mendapatkan yang terbaik pula” “Ciri-ciri kesuksesan yaitu saat orang-orang mulai benci kepada anda”
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :
1.
Allah „Azza Wajalla
2.
Kedua orang tuaku tercinta yang dengan sepenuh jiwa dan raga serta kasih sayangnya untukku.
3.
Semua teman-temanku yang selalu baik kepadaku.
4.
Semua orang yang di sampingku yang membuatku tersenyum dan menangis.
5.
Almamaterku.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR Assalamu‟alaikum wr.wb
Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul “STANDAR PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KSP SARANA ANEKA JASA”. Penyusunan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) DIII Keuangan dan Perbankan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini penulis sangat dibantu oleh beberapa pihak. Maka dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1.
DR.Wisnu Untoro, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.
Drs.Kresno Sarosa Pribadi M.Si selaku Ketua Prodi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Bapak Johadi,S.E
selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan berbagai arahan yang berguna sehingga laporan kerja magang ini dapat terselesaikan. 4.
Ibu Luluk, Bapak Nur Wachid dan Seluruh Karyawan KSP Sarana Aneka Jasa yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama magang.
5.
Kedua orang tuaku yang selama ini membimbing, memberikan segala cinta dan commit to useruntukku. kasih sayangnya serta memberikan dorongan
perpustakaan.uns.ac.id 6.
digilib.uns.ac.id
Sahabat dan teman-teman Fakultas Ekonomi Diploma III Keuangan dan Perbankan 2008.
7.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian, untuk itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tugas laporan Magang Kerja ini menjadi awal kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya, Amin.
Wassalamu‟alaikum wr.wb
Surakarta,
Juni 2011
Penulis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id DAFTAR ISI
JUDUL
I
ABSTRAK
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
iii
HALAMAN PENGESAHAN
iv
MOTTO
v
PERSEMBAHAN
vi
KATA PENGANTAR
vii
DAFTAR ISI
ix
DAFTAR TABEL
xi
DAFTAR GAMBAR
xii
DAFTAR LAMPIRAN
xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1
B. Perumusan Masalah
4
C. Tujuan Penelitian
4
D. Manfaat Penelitian
5
E. Metodologi Penelitian
6
LANDASAN TEORI A. Pengertian Koperasi
9
B. Asal Mula Koperasi
10
C. Tentang Koperasi
12
D. Perkembangan Koperasi di Indonesia
26
E. Kesehatan Koperasi
commit to user
40
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
F. Pinjaman Bermasalah BAB III
46
PEMBAHASAN 1. Sejarah Singkat Perkembangan KSP Sarana aneka Jasa
61
2. Visi dan Misi KSP Sarana aneka Jasa
62
3. Produk KSP Sarana Aneka Jasa
63
4. Struktur Organisasi KSP Sarana Aneka Jasa
69
5. Diskripsi Jabatan KSP Sarana aneka Jasa
70
6. Perkembangan Kredit Bermasalah
84
7. Pembahasan Perumusan Masalah pada KSP Sarana Aneka Jasa BAB IV
87
PENUTUP A. Kesimpulan
103
B. Saran
104
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi dan KUD Tabel 2.2 Aspek Penilaian Terhadap Kesehatan Koperasi Tabel 3.1 Tabel penerimaan arisan sistem gugur Tabel 3.2 Jumlah karyawan pelaksana KSP Sarana Aneka Jasa Tabel 3.3 Daftar Pinjaman KSP Sarana Aneka Jasa Bulan Januari-Desember 2010 Tabel 3.4 Laporan Pinjaman yang Diberikan KSP Sarana Aneka Jasa Cabang Kartasura, Surakarta
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Lambang koperasi Indonesia Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sarana Aneka Jasa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Laporan magang kerja mahasiswa Lampiran 2 Surat pernyataan Lampiran 3 Slip setoran pinjaman Lampiran 4 Brosur KSP Sarana Aneka Jasa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK STANDAR PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KSP SARANA ANEKA JASA DEWI TRI WAHYUNI F
3 6 0 8 0 8 4
Lembaga keuangan merupakan hal penting dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui lembaga keuangan, masyarakat dapat menyelesaikan masalah keuangan yang mereka hadapai. Lembaga keuangan menawarkan produk jasa kepada nasabahnya sebagai solusi berbagai macam masalah keuangan. Walaupun telah dibantu oleh lembaga keuangan, tidak menutup kemungkinan usaha yang dijalankan nasabah tersebut dapat selalu berjalan lancar. Ada kalanya usaha nasabah mengalami penurunan. Jika hal itu terjadi, maka berpengaruh pula pada kelancaran debitur dalam membayar pinjaman yang ia terima dari lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sarana Aneka Jasa. Faktor-faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah terdiri dari faktor intern dan ekstern. Untuk itu ada standar penanganan pinjaman bermasalah pada setiap KSP. Standar penanganan pinjaman bermasalah bertujuan untuk memecahkan permasalahan antara debitur dan pihak KSP Sarana Aneka Jasa dalam perihal pinjaman. Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur yang dilakukan Sarana Aneka Jasa dalam penanganan pinjaman bermasalah. Ruang lingkup penelitian ini mencakup diskripsi umum profil KSP Sarana Aneka Jasa dan Standar penanganan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pengurus KSP Sarana Aneka Jasa, observasi dengan mengamati langsung kegiatan penanganan pinjaman bermasalah di tempat transaksi, studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber literatur dan buku yang berhubungan dengan pinjaman. Metode pembahasan yang digunakan oleh peneliti adalah analisis diskriptif kualitatif yaitu pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti. Penelitian ini akan dibahas khusus tentang prosedur standar penanganan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui standar penanganan pinjaman bermasalah sehingga debitur dapat segera memecahkan masalahnya. Dan sebagai saran, hendaknya KSP Sarana Aneka Jasa melakukan segala prosedur standar penanganan pinjaman bermasalah secara tepat agar debitur tidak merasa merugi dan tercapai kesepakatan antara 2 pihak. Kata kunci : Prosedur Standar penanganan pinjaman bermasalah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Lembaga keuangan memegang peran penting dalam perekonomian dewasa ini. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah seiring perkembangan globalisasi. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan perbankan dan lembaga Keuangan non bank. Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana adalah untuk menghasilkan pendapatan. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non perbankan. Dilihat dari asal katanya istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang berarti usaha bersama. Menurut pengertian “koperasi” maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerjasama seperti itu. Arti dari koperasi disini adalah suatu commit to user bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula. Pengertian koperasi dalam ilmu ekonomi ialah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan atau badan (badan hukum) dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan sesuatu pekerjaan untuk memperbaiki
kehidupan
anggota-anggotanya,
misalnya
bersama-sama
menyelenggarakan
produksi
(koperasi
produksi),
bersama-sama
menyelenggarakan
pembelian
(koperasi
pembelian),
bersama-sama
menyelenggarakan
penjualan
(koperasi
penjualan),
bersama-sama
menyelenggarakan perkreditan (koperasi kredit), dan sebagainya. Undang-undang republik Indonesia No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dirumuskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam garis besarnya, Koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. Terdapat berbagai macam koperasi di Indonesia. Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa ”Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota commit to user ABRI, karyawan dan sebagainya,bukan merupakan koperasi tersendiri. Salah satu 2
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
jenis koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam termasuk dalam kelompok Lembaga Keuangan Mikro formal. KSP pada awalnya dikembangkan di Jerman pada pertengahan abad 19, hal ini dilatarbelakangi karena keperluan akan kebutuhan peminjaman uang tetapi dengan prosedur yang mudah dan cepat. KSP tersebut berkembang di berbagai Negara karena keberhasilannya. KSP mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1895, yang berbentuk berbagai lembaga simpan pinjam. Peraturan yang mendukung adanya KSP adalah Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, serta petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Koperasi simpan pinjam tidak lepas dari masalah kredit, demikian juga pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa sebagai lembaga simpan pinjam harus mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang dimaksud kredit/pinjaman bermasalah disini adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank/KSP seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Penyaluran kredit kepada nasabah besar resikonya, maka kredit memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko kredit macet atau kerugian dapat diminimalisir. Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet maka KSP Sarana Aneka Jasa memerlukan adanya manajemen kredit yang efektif sehingga dengan manajemen kredit tersebut dapat mencegah adanya kredit macet. Salah satu caranya yaitu dengan analisis 5C yang terdiri dari Character,Capacity, to user Capital,Condition of Economic,commit dan Collateral. Analisis tersebut dilakukan
3
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
sebelum pemberian kredit agar bagian Analisis Kredit dapat mengerti dan memahami mengenai debiturnya. Analisis seperti itu dilakukan agar KSP dapat meminimalisasi adanya pinjaman bermasalah. Walaupun begitu adanya pinjaman bermasalah tak dapat dielakkan secara keseluruhan. Tiap tahun tetap ada presentase nasabah yang mengalami Pinjaman Bermasalah. Oleh karena itu penulis
dalan
menulis
Tugas
Akhir
mengambil
judul
:
STANDAR
PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SARANA ANEKA JASA.
B.
PERUMUSAN MASALAH Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa?
2.
Faktor
apakah
yang
dominan
menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa? 3.
Bagaimana standar penanganan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa?
C.
TUJUAN PENELITIAN 1.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa. commit to user
4
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2.
Untuk mengetahui faktor yang dominan menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa.
3.
Untuk mengetahui standar penanganan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa.
D.
MANFAAT PENELITIAN Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, diantaranya: 1.
Manfaat Akademis Penelitian ini berhubungan erat dengan Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yaitu untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan akademik guna mencapai gelar Diploma III. Disamping itu, dengan melakukan penelitian
ini
diharapkan
penulis
dan
semua
pihak
yang
berkepentingan mendapat tambahan informasi yang bermanfaat dan salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang. 2.
Manfaat dalam implementasi atau praktik Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi KSP yang diteliti agar dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dan mampu menopang perekonomian masyarkat. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam commit to user
5
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
khasanah pengetahuan dan menjadi topik penulisan untuk menambah informasi termasuk sebagai salah satu acuan bagi penulisan ilmiah terkait. E.
METODOLOGI PENELITIAN 1.
Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan program magang kerja mahasiswa pada KSP Sarana Aneka Jasa untuk memperoleh data sesuai dengan materi yang ingin ditulis.
2. Jenis Data Data yang digunakan dalam penulisan TA ini adalah : a. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data ini penulis mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung di tempat KSP Sarana Aneka Jasa dan di lapangan. b. Data Sekunder Data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data berasal dari beberapa pihak yang terkait dengan penulisan ini. Data itu berupa : 1.)
Sejarah singkat perkembangan KSP Sarana Aneka Jasa.
2.) Visi dan Misi KSP sarana Aneka Jasa. 3.)
Produk KSP sarana Aneka Jasa.
4.)
Struktur organisasi KSP sarana Aneka Jasa.
5.)
Diskripsi jabatan (job description). commit to user
6
perpustakaan.uns.ac.id
3.
digilib.uns.ac.id
Metode Pengumpulan Data Pegumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi partisipasi serta dengan dokumen. 1.
Wawancara Dilakukan dalam bentuk wawancara tanya jawab dengan objek penelitian. Sebagai obyeknya yaitu bagian kredit pada KSP Sarana Aneka Jasa.
2.
Observasi Dilakukan dengan cara magang kerja secara langsung pada obyek observasi. Dan penanganan pinjaman bermasalah di lapangan tempat transaksi.
3.
Studi Pustaka Dilakukan dalam bentuk pengumpulan data-data dari berbagai sumber literatur dan buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini untuk memperoleh dasar teoritis yangn relevan. Pedoman wawancara digunakan agar memudahkan penulis memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data. Sedangkan alat-alat pemotret dan pencatat digunakan agar data yang dikumpulkan tidak tercecer dan terlupakan.
4.
Metode analisis
Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir disini adalah menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Metode ini menggambarkan pokok bahasan atau tema yang diambil serta menjelaskannya secara sistematis, dan harus menggunakan prosedur, motode, atau cara tertentu agar penelitian tersebut sesuai commit to user tujuan yang akan dicapai. Analisis diperkuat oleh data-data pendukung seperti 7
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
foto maupun gambar. Metode penelitian telah sesuai dengan tema Tugas akhir penulis yaitu mengenai standar penanganan pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam sarana aneka jasa.
commit to user
8
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB 11 LANDASAN TEORI
A. Pengertian Koperasi Berbagai pengertian tentang koperasi telah diungkapkan dari berbagai
penulis,
berbagai
negara,
dan
tiap
peraturan.
Mereka
mendefinisikan dengan berbeda-beda, namun dari berbagai definisi itu ada kesamaan
sehingga
gambaran
tentang
adanya
kesatuan
diantara
perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya diperoleh juga. Beberapa definisi dari berbagai sumber antara lain : 1. International Cooperative Alliance (ICA) Dalam bukku The Cooperative Principles karangan P.E.Weeraman memberikan definisi sebagai berikut “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial
ekonomi
anggotanya
dengan
memenuhi
kebutuhan
anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.” 2. Calvert dalam bukunya The Law and Principles of Cooperation memberikan definisi “Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.” commit to user
9
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Undang-undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbarui pada tahun 1912 memberikan definisi koperasi sebagai berikut “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orangorang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.” 4. Drs.A.Chaniago
dalam
bukunya
Perkoperasian
Indonesia
memberikan definisi koperasi “koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.” 5. Definisi koperasi yang diberikan oleh Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yaitu Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-oang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Definisi koperasi yang diambil dari berbagai sumber ini menunjukkan bahwa koperasi berkembang dimana-mana dan tidak kehilangan karakternya.
B. Asal Mula Koperasi Dalam masyarakat kita koperasi bukanlah hal yang asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari commit to user kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah koperasi yang berasal dari
10
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bahasa Inggris Coperation terdiri dari 2 kata yaitu co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah sebuah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “revolusi industri” di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri. Menurut bapak koperasi Indonesia, Drs. Muhammad Hatta koperasi adalah lembaga ekonomi yang paling cocok jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang tinggi kolektifitas dan kekurangannya. Tapi sayangnya lembaga ekonomi ini malah tidak berkembang dengan pesat di negara Republik Indonesia ini. Kapitalisme berkembang dengan pesat dan merusak sendi-sendi kepribadian bangsa tanpa berusaha memperbaikinya. Sehingga jurang kesenjangan sosial semakin lebar dan tidak tak teratasi lagi. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang menetapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Scotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang commit to user
11
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang menderita dikarenakan terjerat hutang dengan rentenir.
C. Tentang Koperasi 1. Lambang koperasi Indonesia
Gambar 2.1 Lambang koperasi Indonesia
Keterangan: a) Rantai melambangkan persatuan dan persahabatan yang kokoh. b) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh commit to user secara terus menerus.
12
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. d) Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. e) Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. f) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. g) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. h) Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. 2. Anggota koperasi Ada 2 anggota koperasi, yaitu: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. commit to user
13
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wikipedia dalam Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek).
3. Tujuan koperasi Dalam bab II pasal 3 UU RI No.25/1992 dikatakan bahwa : “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakta pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari bunyi pasal 3 di atas dijelaskan bahwa tujuan koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggotanya terlebih dahulu. commit to user
14
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kemudian apabila koperasi tersebut mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya.
Karena
anggota
juga
merupakan
bagian
dari
masyarakat, maka dengan ini koperasi juga berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyrakat.
4. Koperasi Berlandaskan Hukum Koperasi berbentuk badan hukum sesuai dengan UndangUndang No.12 tahun 1967 ialah: “Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koprasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus. Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan commit to user
15
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pangsa (share) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.
5. Fungsi dan Peran Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut: a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya. d) Berusaha
untuk
mewujudkan
dan
mengembangkan
perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan ekonomi.
atas
asas
kekeluargaan
dan
demokrasi
commit to user
16
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
e) Mengembangkan
kreativitas
dan
membangun
jiwa
berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
6. Prinsip Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu: a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi). d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e) Kemandirian. f) Pendidikan perkoprasian. g) Kerjasama antar koperasi.
7. Bentuk dan Jenis Koperasi a. Bentuk koperasi Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. i.
Koperasi primer merupakan koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari orang-orang. commit to user
17
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ii.
Koperasi
sekunder
merupakan
koperasi
yang
anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi. Koperasi sekunder tidak hanya oleh koperasikoperasi yang sejenis tetapi juga koperasi yang berlainan
jenis,
karena
terdapat
kepentingan
aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama. b. Jenis-jenis koperasi Dalam pasal 16 Undang-undang No.25 tahun 1992 disebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan
dan
berdasarkan
kepentingan
kesamaan
ekonomi
aktivitas,
anggotanya.
kepentingan
dan
kebutuhan akan ditetapkan fungsi-fungsi koperasi secara tepat sesuai dengan keinginan anggota. Untuk itu jenis koperasi ditetapkan menurut 2 kategori: I.
Menurut status keanggotaannya a. Koperasi produsen Yaitu
koperasi
yang
anggotanya
para
produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha. b. Koperasi konsumen Yaitu
koperasi
yang
anggotanya
para
konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan oleh para pemasok di pasar. commit to user
18
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
II.
Menurut fungsi koperasi i.
Koperasi pembelian/konsumsi Yaitu koperasi yang menjalankan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya.
ii.
Koperasi pemasaran Yaitu koperasi
yang menyelenggarakan
fungsi distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen di pasar. iii.
Koperasi produksi Yaitu koperasi
yang menyelenggarakan
perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja dalam koperasi sebagai pegawai/karyawan. iv.
Koperasi jasa Yaitu koperasi
yang menyelenggarakan
pelayananjasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya jasa simpan pinjam, auditing, asuransi, dan sebagainya. commit to user
19
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
8. Sumber modal koperasi Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: a) Simpanan pokok Simpanan pokok adalah sejumah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. b) Simpanan wajib Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. c) Simpanan khusus/lain-lain Misalnya adalah simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), simpanan Qurban, dan deposito berjangka.
commit to user
20
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
d) Dana cadangan Dana
cadangan
adalah
sejumlah
uang
yang
diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksud untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. e) Hibah Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: i. Anggota dan calon anggota ii. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi iii. Bank
dan
Lembaga
keuangan
bukan
banklembaga
keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku iv. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku v. Sumber lain yang sah.
commit to user
21
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9. Mekanisme Pendirian Koperasi Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama-tama
adalah
pengumpulan
anggota,
karena
untuk
menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, sekertaris, dan bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran. dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.
10. Pengurus koperasi Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota). Dalam hal dapatlah diterima pengecualian itu dimana yang bukan anggota dapat dipilih menjadi anggota pengurus koperasi. commit to user
22
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11. Struktur Organisasi Koperasi Struktur organisasi koperasi tidak mencakup segi intern koperasi , tetapi juga mencakup segi eksternnya. Sebagai sebuah organisasi/badan usaha, maka kedua segi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang dimaksud dengan segi intern adalah struktur organisasi koperasi yang mencakup unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi koperasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud segi ekstern adalah hubungan serta kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik dengan koperasi yang sama tingkatnya maupun dengan koperasi yang lebih tinggi. 1) Struktur intern organisasi koperasi a) Unsur-unsur alat kelengkapan organisasi koperasi I.
Rapat anggota koperasi Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi.
Sebagai
pemegang
kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk
pemilihan,
pengangkatan
dan
pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. commit to user
23
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
II.
Pengurus koperasi Pengurus
adalah
badan
yang
dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi
mandat
kepemimpinan
untuk
koperasi,
melaksanakan baik
dibidang
organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota. III.
Pengawas Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk terhadap
melaksanakan kinerja
pengurus.
pengawasan Anggota
pengawas tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. b) Unsur-unsur pelaksanaan teknis, yaitu manajer dan karyawan koperasi lainnya. c) Unsur penasihat, jika diperlukan oleh koperasi. commit to user
24
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pengurus
koperasi
memiliki
wewenang
untuk
mengangkat sejumlah karyawan sebagai pelaksana teknis pengelolaan koperasi sehari-hari. Dengan dipekerjakannya sejumlah
karyawan,
berarti
terjadi
pendelegasian
wewenang dari pengurus ke karyawan koperasi. Namun karena status karyawan koperasi hanya sebagai pembantu pengurus,
maka
pengangkatan
karyawan
tidak
menghilangkan tanggung jawab pengurus koperasi terhadap Rapat Anggota Koperasi. Pada prinsipnya pengurus koperasi tetap bertaggung jawab dengan Rapat Anggota Koperasi dan karyawan tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada pengurus. Apabila suatu koperasi telah berkembang cukup besar, maka dibutuhkan suatu Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan di dalam pemecahan suatu masalah yang cenderung lebih kompleks. Degan adanya Dewan Penasihat, maka tugas yang harus ditanggung oleh pengurus koperasi secara umum akan menjadi lebih ringan. Hal tersebut dikarenakan fungsi Dewan Penasihat yang akan memberikan saran-saran atau rekomendasi yang diperlukan dalam pemecahan suatu masalah sehingga pengurus bisa memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah manajerial dan organisasi. Sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, anggota Dewan Penasihat harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai commit to user
25
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
latar belakang pendidikan yang memadai, mempunyai di bidang tertentu serta mempunyai wawasan di bidang manajerial. Dengan kata lain, anggota Dewan Penasihat harus dapat diandalkan untuk membantu memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas seluruh permasalahan yang dihadapi oleh pengurus koperasi. 2) Struktur ekstern organisasi koperasi Struktur ekstern didasarkan pada tinjauan mengenai hubungan antara suatu koperasi dengan koperasi yang sejenis, hubungan dengan koperasi yang lebih tinggi dan hubungan antara koperasi dengan induk gerakan koperasi yang ada di Indonesia. Beberapa koperasi pusat dapat mengadakan penggabungan dengan beberapa koperasi pusat lainnya dalam lingkungan yang lebih luas sehingga terbentuk suatu Gabungan Pusat Koperasi.
Dengan
demikian struktur ekstern organisasi koperasi menunjukkan kedudukan koperasi terhadap koperasi lainnya dalam upaya memperluas jaringan koperasi, baik dengan koperasi lainnya di wilayah tetentu maupun dalam lingkup nasional.
D. Perkembangan Koperasi di Indonesia 1) Zaman Belanda Perkenalan bangsa Indonesia dengan Koperasi dimulai pada pengunjung abad ke-19, tepatnya pada tahun commit to user
26
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1895. Ditengah-tengah penderitaan masyarakat Indonesia, R.Aria
Wiriaatmaja,
seorang
patih
di
Purwokerto,
mempelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha ini mendapat persetujuan
dan dukungan dari
Residen Purwokerto E.Sieburg. Badan usaha yang dipilih untuk bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank), adalah koperasi. Pelayanan bank itu semula masih terbatas untuk kalangan pegawai pamong praja rendahan yang dipandang memikul beban utang terlalu berat. Pada tahun 1898, atas bantuan E.Sieburg dan De Wolff Van Westerrode jangkauan pelayanan bank itu diperluas ke sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank), yaitu dengan meniru pola Koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman (Raiffeisen). Akan tetapi, karena kondisi masyarakat yang hidup di alam penjajahan tidak diperbolehkan berkembang lebih jauh, upaya yang terakhir ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial. Akibatnya, setiap gerak gerik Koperasi pertama Indonesia itu diawasi secara ketat dan mendapat banyak rintangan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda untuk merintangi perkembangan bank commit to user
27
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang dirintis oleh R.Arian Wiriaatmaja tersebut adalah dengan mendirikan Algemene Volkscrediet Bank. Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan rumah gadai, bank desa, serta lumbung desa. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, maka para pelopor pergerakan nasional
semakin
menggiatkan
usahanya
untuk
menggunakan Koperasi sebagai sarana perjuangan. Melalui Budi
Utomo
(1908),
Raden
Sutomo
berusaha
mengembangkan Koperasi rumah tangga. Tapi karena kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah, usaha ini kurang berhasil. Koperasi-koperasi rumah tangga ini pada umummnya tidak mendapat dukungan yang diharapkan dari warga masyarakat. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang
kemudian
berubah
menjadi
Serikat
Islam,
mempelopori pula berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan. Karena rendahnya tingkat pendidikan, kurang penyuluhan terhadap masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu, koperasikoperasi ini pun tidak bisa bertahan lama. Hambatan formal dari pemerintah kolonial Belanda tampak jelas dengan diterapkannya Peraturan Koperasi No.431 tahun 1915. Dalam undang-undang itu, syarat commit to user
28
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
administratif yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendirikan koperasi baik yang menyangkut masalah perizinan, pembiayaan maupun masalah-masalah teknis saat pendirian dan selama koperasi menjalankan usahanya, dibuat sangat berat. Tetapi peraturan tersebut tidak bertahan lama. Setelah dibentuk panitia koperasi yang diketuai oleh Dr. J.H.Boeke pada tahun 1920, peraturan itu segera ditinjau kembali. Hasil peninjauan itu adalah disusunnya peraturan Koperasi No.91 tahun 1927. Peraturan terakhir ini menetapkan persyaratan yang lebih longgar dari peraturan sebelumnya, sehingga lebih mendorong masyarakat untuk mendirikan koperasi. Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Adalah The Study Club 1928, sebagai kelompok kaum intelektual Indonesia, yang kemudian sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Organisasi ini menganjurkan kepada para anggotanya untuk ikut mempelopori berdirinya perkumpulan koperasi di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sampai dengan tahun 1939, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 1712 buah, dengan jumlah yang terdaftar sebanyak 172 buah, serta jumlah anggotanya 14.134 orang. commit to user
29
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2) Zaman Jepang Pada bulan maret 1942 Jepang merebut kendali kekuasaan di Indonesia dari tangnan Belanda. Selama masa pendudukan Jepang, antara tahun 1942-1945 dan sesuai dengan sifat kemiliteran pemerintah penduduk Jepang, usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asasasas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 pasal 2, yang menyatakan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka peraturan koperasi yang lama
dinyatakan
tidak
berlaku
lagi.
Akibatnya,
perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan pemerintah Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan. Satu hal yang perlu dicatat, pada zaman Jepang ini dikembangkan suatu model Koperasi yang terkenal dengan sebutan Kumiai. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, ia bertugas menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Propaganda yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa commit to user
30
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kumiai
didirikan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
mereka, sehingga mendapat simpati yang cukup luas dari masyarakat. Tetapi pada saat kepercayaan masyarakat tumbuh terhadap Kumiai, Jepang milai melakukan siasat yang sebenarnya. Siasat pemerintah pendudukan Jepang melalui pembentukan
Kumiai
sebenarnya
adalah
untuk
menyelewengkan asas-asas koperasi yang sebenarnya untuk memenuhi kepentingan perang. Akhirnya masyarakat menyadari bahwa keberadaan Kumiai hanyalah untuk dijadikan
sebagai
tempat
pengumpulan
bahan-bahan
kebutuhan pokok guna kepentingan perang Jepang melawan Sekutu. Dengan tujuan seperti itu, keberadaan Kumiai jelas sangat
bertentangan
dengan
kepentingan
ekonomi
masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi model pemerintahan pendudukan Jepang itupun surut kembali. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan
perkoperasian
dengan
urusan
perekonomian.
Akibatnya, pembinaan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat terabaikan sama sekali. Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kepentingan commit to user
31
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
rakyat.
Kenyyataan
ini
telah
menyebabkan
sangat
melemahnya semangat berkoperasi di dalam masyarakat Indonesia. 3) Periode 1945-1967 Setelah memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Suatu hal yang sangat jelas pada periode ini menonjolkan tekad para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang liberalkapitalistik menjadi tatanan perekonomin yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui, didalam pasal 33 UUD 1945, semangat koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian bangsa Indonesia. Melalui pasal itu, bangsa Indonesia bermaksud menyusun suatu sistem perekonomian
usaha
bersama
berdasar
atas
asas
kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu, tidak lain dari Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan pasal tersebut. Karena itulah di dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, koperasi dinyatakan sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan itu. commit to user
32
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945, maka pemerintah Indonesia
melakukan
reorganisasi
terhadap
Jawatan
Koperasi dan perdagangan dalam negeri, menjadi 2 Jawatan yang terpisah. Urusan pembinaan koperasi selanjutnya dilimpahkan kepada Jawatan Koperasi. Jawatan terakhir inilah yang kemudian yang menyusun program-program pengembangan Koperasi. Berkat hasil kerja keras Jawatan Koperasi ini, maka perkembangan koperasi pada masa ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Secara keseluruhan, setidaktidaknya sampai dengan tahun 1959, perkembangan Koperasi di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Namun perkembangan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama. Sebagai akibat dari diterapkannya sistem demokrasi liberal,
perkembangan
terombang-ambing.
Koperasi
Partai-partai
kemudian politik
menjadi
yang
ada
cenderung memanfaatkan Koperasi sebagai wadah untuk memperluas pengaruhnya. Dengan kata lain, Koperasi pada masa ini cenderung hanya dijadikan sebagai alat politik. Hal ini menyebabkan rusaknya citra Koperasi
dan
menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi sebagai
organisasi
ekonomi
yang
memperjuangkan
peningkatan kesejahteraan commit to user
33
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Sejalan dengan berkembangnya situasi politik dalam negeri yang tidak begitu menggembirakan, antara lain dengan dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959, maka keberadaan Koperasi terpaksa disesuaikan dengan perkembangan kebijaksanaan politik pemerintah pada masa itu. Undang-Undang Koperasi No.79/1958 misalnya, yang disahkan berdasarkan ketentuan UUDS 1950, menjadi tidak sesuai lagi dengan kebijakan politik dan
ekonomi
pemerintah.
Pemerintah
kemudian
memberlakukan Peraturan Pemerintah No.60/1959 sebagai pengganti UU No. 79/1958. Di dinyatakan
dalam bahwa
perekonomian
Peraturan fungsi
Indonesia
pemerintah Koperasi
adalah
No.60/1959
dalam
sebagai
alat
sistem untuk
melaksanakan praktik ekonomi terpimpin. Pada mulanya setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah No.60/1959, perkembangan koperasi dilihat cukup pesat. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya bantuan Pemerintah kepada
Koperasi,
serta
dipermudahnya
persyaratan
pendirian Koperasi. Namun situasi yang menggembirakan itu pun tidak berlangsung lama. Pada tahun 1965 pemerintah mencabut Peraturan
Pemerintah
No.60
tahun
1959
dan
memberlakukan Undang-Undang Koperasi No.14 tahun commit to user
34
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1965.
Pengganti
Undang-Undang
ini
menyebabkan
memburuknya kembali perkembangan Koperasi. Hal yang sangat menonjol pada masa ini adalah sulitnya bagi seseorang
untuk
menjadi
anggota
Koperasi
tanpa
menggabungkan diri sebagai anggota kelompok politik tertentu. Hal itu jelas menghancurkan citra Koperasi dan menguatkan
pendapat
masyarakat
bahwa
Koperasi
hanyalah sekedar alat bagi kepentingan suatu kelompok politik. 4) Periode 1967-1992 Untuk
mengatasi
menggembirakan
itu,
situasi
maka
yang
menyusul
tidak jatuhnya
pemerintahan Soekarno pada tahun 1966, Pemerintah Orde Baru memberlakukan Undang-Undang No.12/1967 sebagai pengganti
Undang-Undang
Pemberlakuan
UU
No.14
No.12/1967
ini
tahun disusul
1965. oleh
pemerintahan Orde Baru dengan melakukan rehabilitasi Koperasi. Akibatnya jumlah koperasi yang pada tahun 1966 berjumlah sebanyak 73.406 koperasi dengan anggota sebanyak 11.775.930 orang, pada tahun 1967 mengalami rasionalisasi besar-besaran. Koperasi-koperasi yang tak dapat
menyesuaikan
diri
dengan
Undang-Undang
No.12/1967 terpaksa dibubarkan atau membubarkan diri. Jumlah koperasi pada akhir tahun 1969 merosot menjadi commit to user
35
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
hanya 13.949 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 2.723.056 orang. Tapi sebagaimana dapat disaksikan kemudian, menyusul diberlakukannya Undang-Undang No.12/1967, koperasi mulai berkembang kembali. Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol pada masa ini adalah pembentukan Kopersi Unit Desa (KUD). Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan (amalgamasi) dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Disamping itu, dlam periode ini pengembangan
koperasi
juga
diintegrasikan
dengan
pembangunan di bidang-bidang lain. Hasil-hasil
yang
dicapai
dari
kebijakan
pengembangan Koperasi itu antara lain tampak pada Tabel 3.1, bila pada akhir Pelita I jumlah koperasi tinggal sekitar 13.523, maka pada akhir Pelita III jumlah koperasi telah meningkat kembali menjadi sekitar 24.791 koperasi. Sedangkan pada akhir Pelita V jumlah koperasi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 37.560 koperasi atau meningkat sekitar 3 kali lipat dari keadaan akhir Pelita I. Sejalan dengan peningkatan jumlah koperasi, jumlah anggota, modal, volume usaha, dan sisa hasil usaha koperasi juga turut meningkat. Jumlah anggota koperasi misalnya, meningkat dari sekitar 2,5 juta orang pada akhir commit to user
36
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pelita I, menjadi sekitar 19 juta orang pada akhir Pelita V. Sedangkan volume usaha koperasi untuk periode yang sama meningkat dari sekitar Rp 88,5 miliar rupiah menjadi sekitar Rp 4,9 triliun. 5) Zaman sekarang Sampai dengan bulan November 2008, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 117.600 unit lebih. Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi
pemerintah/lembaga
kemasyarakatan
yang
terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen
eksploitasi
sumberdaya
dari
daerah
pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi. Dengan adanya peningkatan teknologi tersebut, apalagi di era globlisasi teknologi ini, kegiatan kopersi semakin lebih mudah. Para anggotanya bisa melakukan transaksi secara/via Online dengan bantuan commit to user
37
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
berbagai software yg mendukun kegiatan transaksi itu sendiri. Bukan itu saja, koperasi itu sendiri semakin mudah saja untuk memperluas jaringannya. Dengan begitu Perkembangan koperasi di Indonesia semakin pesat dan menjalar sampai ke pedesaan. Dengan begitu akan tercapai cita-cita
Koperasi
mensejahterahkan
dan
bangsa
anggota
Indonesia,
pada
yakni
khususnya
dan
mensejahterakan masyarakat pada umumnya.
PELITA I-PELITA V No
Uraian
Satuan
.
PELITA I
II
III
IV
V
13.523
17.625
24.791
35.512
37.560
1.
Kop&KUD
Unit
2.
Anggota
Orang
2.478.960
761.500
8.507.321
15.823.450
19.167.776
3.
Modal
Rp juta
38.917
102.197
480.147
583.511
727.943
4.
Vol.Usaha
Rp juta
88.401
421.981
1.490.112
4.260.190
4.918.474
5.
SHU
Rp juta
2.656
9.859
22.000
86.443
120.376
Sumber: Departemen Koperasi dalam Revrisond Baswir,1997) Tabel 2.1 Perkembangan Koperasi dan KUD
Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memacu perkembangan koperasi secara kualitatif, yaitu dengan menganti Undang-Undang Koperasi No.12/1967 commit to user Koperasi No.25 tahun 1992. dengan Undang-Undang
38
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Melalui ini diharapkan ada perubahan yang cukup mendasar, baik pada segi pengertian Koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaan.
E. Kesehatan koperasi Dalam mencapai tujuannya, koperasi memiliki visi dan misi. Visi adalah apa yang kita harapkan untuk diwujudkan, sedangkan misi merupakan uraian harapan dan langkah untuk mewujudkan apa yang diinginkan di masa depan. Visi koperasi jasa keuangan mikro secara umum dapat digambarkan sebagai “terwujudnya koperasi yang tangguh dan mandiri serta berdaya saing tinggi dan berperan dalam bidang produksi serta mampu meraih peluang pasar”. Dari visi ini untuk masa yang akan datang diharapkan sebagai penyangga dalam sistem perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kesempatan kerja peningkatan pendapatan Pemberdayaan seperti itu mencakup beberapa upaya pokok,seperti peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta pengembangan akses terdapat sumber-sumber bagi kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar). Pemberdayaan itu secara teknis meliputi penguatan dan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintregasinya ke dalam kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Selain itu juga dilakukan penguatan potensi atau daya kekuatan yang telah dimiliki oleh masyarakat (empowering). Perkuatan ini memerlukan commit to user
39
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
langkah-langkah yang nyata, antara lain berkaitan dengan penyediaan berbagai masukan (inputs) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities). Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut
koperasi masih banyak dihambatkan pada berbagai
masalah contonya iklim usaha, persaingan tidak sehat, SDM, dll. Maka dari itu koperasi memiliki standar kesehatan yang menyatakan bahwa usaha koperasi di suatu instansi tersebut layak dikatakan sebagai koperasi yang sehat atau tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang menyatakan bahwa ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut: a. Permodalan; b. Kualitas aktiva produktif; c. Manajemen; d. Efisiensi; e. Likuiditas; f. Kemandirian dan pertumbuhan; g. Jatidiri koperasi.
commit to user
40
perpustakaan.uns.ac.id
No.
Aspek
digilib.uns.ac.id
yang Komponen
Bobot
dinilai 1
penilaian
Permodalan
15 a.
Rasio Modal Sendiri terhadap 6 Total Asset
6 b.
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko
c.
Rasio
Kecukupan
Modal
3
Sendiri
2
Kualitas
25
Aktiva Produktif
commit to user
41
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a.
Rasio Volume Pinjaman pada 10 anggota terhadap volume pinjaman diberikan
b.
Rasio
Risiko
Bermasalah
Pinjaman
Terhadap
5
Volume
Pinjaman
5 c.
Rasio
Cadangan
Risiko
Terhadap Pinjaman Bermasalah
5 d. BMPP koperasi
terhadap lain
calon dan
anggota,
anggotanya
terhadap volume pinjaman
commit to user
42
perpustakaan.uns.ac.id
3
4
digilib.uns.ac.id
Manajemen
15 a. Manajemen Umum
3
b. Kelembagaan
3
c.
3
Manajemen permodalan
d. Manajemen Aktiva
3
e. Manajemen Likuiditas.
3
Efisiensi
10 a.
Rasio
biaya
operasional 4
pelayanan terhadap partisipasi bruto
b.
Rasio aktiva tetap terhadap total
4
aset
c.
5
Rasio efisiensi pelayanan
2
Liquiditas
15 a.
Rasio Kas
10
commit to user
43
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b.
Rasio
volume
pinjaman
terhadap dana yang diterima
6
5
Kemandirian
10
dan Pertumbuhan a.
Rentabilitas aset
4
b. Rentabilitas Modal Sendiri 3
c. Kemandirian Operasional Pelayanan
7
3
Jatidiri
10
Koperasi a.
Rasio partisipasi bruto
7
commit to user
44
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Rasio
promosi
ekonomi
anggota
(PEA)
JUMLAH
3
100
Tabel 2.2 Aspek Penilaian Terhadap Kesehatan Koperasi
F.
Pinjaman bermasalah 1. Pengertian pinjaman/kredit. Pinjaman adalah sebutan yang dipakai dalam koperasi, dalam dunia keuangan lainnya biasa disebut dengan “kredit”. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar pihak bank/koperasi dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pembagian hasil commit to user keuntungan. Kredit berasal dari bahasa latin credere, yang 45
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
artinya percaya, to believe, to trust. Tujuan dari pemberian kredit adalah aman , terarah dan menghasilkan. Karakteristik kredit adalah asset bank/koperasi yang pengelolaannya dikuasai kepada pihak lain (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara ban dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.
2. Unsur-unsur perkreditan. Dalam kredit terdapat unsur-unsur yang menjadikannya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, bila rasa percaya sudah muncul dan ketentuan-ketentuan yang ada sekaligus waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki beberapa unsur, yaitu: a. Kepercayaan Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. b. Waktu Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada commit to user masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung
46
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. Deegre of risk Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. timbulnya unsur risiko terdapat disini. Adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. d. Prestasi atau objek kredit Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.
3. Penggolongan pinjaman bermasalah commit to user
47
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kegiatan
penyaluran
pinjaman
merupakan
proses
pembentukan asset koperasi. Pinjaman merupakan risk asset bagi koperasi karena asset koperasi itu dikuasai oleh pihak luar koperasi yaitu para nasabah. Setiap koperasi menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini selalu sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun pinjaman yang diberikan kepada para nasabah selalu ada resiko berupa pinjaman bermasalah atau dapat digolongkan sebagai pinjaman macet. Berikut ini adalah penggolongan dari pinjaman bermasalah, antara lain: a. Pinjaman Kurang lancar Pinjaman
digolongkan
kurang
lancar
apabila
memenuhi kriteria dibawah ini: i.
Pengembalian
pinjaman
dilakukan
dengan
angsuran: 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut a) tunggakan melampaui 1 (satu)
bulan dan
belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau b) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman commit to user
48
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau c) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; atau 2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut: a.) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau b.) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan. ii.
Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu : 1) Pinjaman belum jatuh tempo Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan 2) Pinjaman telah jatuh tempo Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.
b. Pinjaman yang diragukan commit to user
49
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa: i.
Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai
sekurang-kurangnya
75
%
dari
hutang
peminjam termasuk bunganya; atau ii. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya. c. Pinjaman macet Pinjaman digolongkan macet apabila: i.
Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau
ii.
Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
iii.
Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada
Pengadilan
Negeri
atau
telah
diajukan
penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.
4. Faktor penyebab pinjaman bermasalah a. Faktor intern
commit to user
50
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada dalam diri perusahaan sendiri. Yang termasuk dalam faktor intern penyebab terjadinya pinjaman bermasalah adalah :. 1) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia berpengaruh besar pada kemajuan sebuah koperasi. Segala keputusan dan kebijaksanaan yang dihasilkan dari seluruh orang yang berwenang menjadi dasar dari pertumbuhan koperasi. Apabila orang-orang dalam koperasi tidak berdedikasi pada pekerjaan, maka sangat sulit bagi koperasi tersebut untuk maju. Apalagi dalam menangani nasabah dalam bidang perkreditan. Semua karyawan harus menguasai dan pandai dalam menangani segala permasalahan yang ada di dalamnya. Semakin berkualitas para karyawan, maka
semakin
berkualitas
pula
koperasi
yang
dipimpinnya.
2) Operasional Operasional merupakan Operasional dalam instansi keuangan penting bagi kelancaran segala proses yang didalamnya. Jika operasional terhambat maka segala kinerja koperasi akan terganggu, begitu pula sebaliknya bila operasional lancaar maka kinerja koperasi akan berjalan lancar. commit to user
51
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3) Teknologi Teknologi
yang digunakan berpengaruh pada
kinerja koperasi. Semakin canggih teknologi yang digunakan koperasi maka semakin efektif dan efisien beban karyawan. Kondisi ini memberikan penilaian yang baik dari nasabah.
b. Faktor ekstern Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar koperasi (dari debitur). Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Kondisi bisnis Kondisi bisnis yang dialami oleh nasabah menjadi patokan kelancaran pembayaran pinjaman. Sebab pinjaman yang diberikan sebagian besar digunakan debitur untuk mengembangkan usahanya. Jadi jika usahanya
bermasalah
maka
kemungkinan
besar
pinjamannya ada masalah pula. 2) Regulasi Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dari pemerintah dalam menetapkan aturanaturan mengenai Koperasi juga berpengaruh pada koperasi itu sendiri dan nasabah. commit to user
52
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5. Teori standar penanganan kredit bermasalah. Teori standar penanganan kredit bermasalah bermasalah antar
lain
rescheduling,
reconditioning,
restructuring,
pengambilalihan agunan, write off/pemutihan. a. Rescheduling Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah: 1. Memperpanjang jangka waktu kredit. 2. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misal semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan. 3. Penurunan
jumlah
untuk
setiap
angsuran
yang
mengakibatkan peranjangan jangka waktu kredit. b. Reconditioning Dalam reconditioning bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain: 1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang commit to user
53
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik. 2. Penundaan pembayaran bunga , yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit. 3. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan
surplus/laba
dan
liquiditas
memungkinkan untuk memnayar bunga. 4. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bunga ini dapat untuk dementara, selamanya ataupun seluruh utang bunga. 5. Perkonvensian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan. c. Restructuring Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau commit to user
54
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan
yang
dapat
diambil
dalam
rangka
restructuring adalah :
1. Tambahan kredit (injection/nursery operation) Apabila nasabah kekurangan mdal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi. 2.
Tambahan equity Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubung dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri berupa: a. Tambaha modal dari pihak dengan cara: 1) Penambahan/penyetoran uang (fresh money). 2) Konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok, atau keduanya. b. Tambahan dari pemilik Kalau bentuk koperasi adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang commit to user
55
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
saham maupun pemegang saham baru atau keduaduanya. d. pengambilalihan agunan Pengambilalihan agunan dilakukan apabila keadaan cashflow nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya. e. Write off/pemutihan Write off adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (off-balance sheet). Penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif.
commit to user
56
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KSP Sarana Aneka Jasa 1. Sejarah singkat perkembangan KSP Sarana Aneka Jasa Koperasi simpan pinjam adalah salah satu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non bank mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam menunjang kegiatan usaha di sektor riil dan mikro baik yang diusahakan oleh masyarakat (anggota dan calon anggota) maupun pemerintah. Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi dituntut mempunyai kinerja yang baik dan profesional sehingga secara otomatis kepercayaan masyarakat dapat terpupuk dan akan berdampak pada gerak langkah dalam usaha menghimpun dana dari anggota dan calon anggota maupun dalam penyalurannya tidak menemui hambatan, KSP Sarana Aneka Jasa diharapkan kinerjanya memenuhi syarat kehatihatian sehingga KSP Sarana Aneka Jasa dapat menjad koperasi yang sehat. Berkaitan dengan ini maka UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan dan pembinaan koperasi sehingga dapat menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanahkan oleh pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu KSP Sarana Aneka Jasa sebagai mediasi dan commit to user
57
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mobilisasi dana di masyarakat harus benar-benar memperjuangkan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota. KSP Sarana Aneka Jasa berdiri tanggal 9 Januari 1997, perkembangan yang pesat mendorong berdirinya banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu. KSP Sarana Aneka Jasa didirikan atas kerjasama sebuah perusahaan perseroan yaitu PT.Aneka Adhilogam Karya dengan pengusaha-pengusaha perusahaan cor logam di wilayah Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten dengan tujuan tujuan tak lain adalah mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat calon anggota pada umumnya. KSP
Sarana
Aneka
Jasa
berbadan
hukum
No
12953/BH/KWK/I/XII/96 tanggal 31 Desember 1996 akta perubahan No 04/BH/FDK.II/IV/2003 tanggal 21 April 2003 serta No 06/PAD/KJK.I/IV/2008 tanggal 15 April 2008.
2. Visi dan Misi KSP Sarana Aneka Jasa Visi Menjadi koeperasi simpan pinjam terbaik dan terbesar dengan mengedepankan prestasi layanan serta inovasi produks yang unggul dan kompetitif guna memacu / meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sema komponen dengan menghargai kemajemukan tanpa mengesampingkan norma-norma agama.
commit to user
58
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Misi 1. Memupuk menghargai dan menjadikan kepercayaan anggota dan calon anggota sebagai modal utama. 2. Berusaha memperluas jaringan kantor layanan sebagai upaya mendekatkan ke masyarakat. 3. Melakukan riset guna mendukung inovasi produks yang berkesinambungan 4. Menjadikan prioritas kerja dengan pelayanan prima 5. Menjadikan SDM handal dan professional pada sebagian besar pengelola 6. Menjadikan KSP SAJ sebagai wadah ekonomi yang sehat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 7. Memperbaiki dan menjadikan kesejahteraan semua elemen sebagai tujuan utama.
3. Produk KSP Sarana Aneka Jasa Dalam menjalankan kegiatan operasional KSP Sarana Aneka Jasa terutama dalam penyaluran pinjaman dilaksanakan secara terstruktur baik dari aspek produk sampai dengan permodalan, pencairan, dan monitoring. Diantara produk penyaluran pinjaman dana di KSP Sarana Aneka Jasa yaitu: a. Simpanan berjangka Simpanan berjangka pada KSP Sarana Aneka Jasa yaitu commit toyang user dapat diambil sewaktu-waktu. simpanan berjangka
59
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Simpanan berjangka memberikan imbalan yang kompetitif. Jumlah minimal tabungan berjangka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). b. Simpanan arisan Arisan di KSP Sarana Aneka Jasa seperti arisan pada umunya namun menggunakan sistem gugur. 1. Penarikan arisan dilakukan tiap bulan selama 36 kali. 2. Setoran tiap peserta per bulan sebesar Rp 20.000,3. Pemenang pada penarikan bulan pertama Rp 350.000,- dan bagi yang beruntung memenangkan penarikan arisan, tidak ikut setor lagi pada bulan berikutnya (gugur). 4. Setiap 6 bulan diadakan undian/penarikan “jumbo” untuk 3 orang, pemenang masing-masing mendapatkan : i.
Rp 2.000.000,-
ii.
Rp 1.500.000,-
iii.
(Menurut tabel)
5. Bagi peserta yang belum beruntung menerima hadiah arisan selama periode tersebut akan dikembalikan secara penuh ssebesar Rp 720.000,- plus bonus Rp 30.000,- pada akhir periode.
commit to user
60
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Disediakan doorprize menarik pada tiap penarikan. Tahap
Jumlah
Tahap
Jumlah
1
Rp 350.000
19
Rp 710.000
2
Rp 370.000
20
Rp 730.000
3
Rp 390.000
21
Rp 750.000
4
Rp 410.000
22
Rp 770.000
5
Rp 430.000
23
Rp 790.000
6 (jumbo)
Rp 450.000
24(jumbo)
Rp 810.000
7
Rp 470.000
25
Rp 830.000
8
Rp 490.000
26
Rp 850.000
9
Rp 510.000
27
Rp 870.000
10
Rp 530.000
28
Rp 890.000
11
Rp 550.000
29
Rp 910.000
12 (jumbo)
Rp 570.000
30 (jumbo)
Rp 930.000
13
Rp 590.000
31
Rp 950.000
14
Rp 610.000
32
Rp 970.000
15
Rp 630.000
33
Rp 990.000
16
Rp 650.000
34
Rp 1.010.000
17
Rp 670.000
35
Rp1.030.000
18 (jumbo)
Rp 690.000
36 (jumbo)
Rp1.050.000
Tabel 3.1 Tabel penerimaan arisan sistem gugur
commit to user
61
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Pinjaman modal kerja Pinjaman modal kerja (MK) yaitu pinjaman dana segar yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan pedagang (calon anggota dan anggota) yang membutuhkan tambahan modal. Pinjaman jenis ini memiliki spesifikasi bunga pinjaman tertentu atau bervariasi menurut keputusan pengurus atas usul manajer, imbalan jasa menurun atau tetap, diangsur secara berkala tiap bulan untuk rentang waktu kelipatan 6 bulan atau lebih, berlaku syarat dan ketentuan perpinjaman. Untuk jenis ini banyak diminati karena syarat pengajuan dan pelayanannya yang cepat dan mudah. d. Pinjaman modal kerja rekening koran Pinjaman modal kerja rekening koran adalah modal kerja dengan fasilitas rekeing koran yang proses penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pinjaman sistem ini memiliki spesifikasi imbalan jasa dihitung harian dari sisa plafon pinjaman, serta dengan imbalan jasa tertentu, batas minimal saat ini Rp 25.000.000 dan pengajuannya sesuai ketentuan perpinjaman. e. Pinjaman modal kerja khusus/ investasi Pinjaman modal kerja khusus(MKK) yaitu pinjaman dana segar yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan pedagang (calon anggota dan anggota) yang membutuhkan tambahan modal, namun untuk angsuran atau pelunasan dapat commit to user
62
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
sekaligus dibayar pada saat jatuh tempo warkat. Pinjaman jenis ini memiliki spesifikasi bunga pinjaman dihitung dari hari efektif penggunaan dan dibayarkan pada saat jatuh tempo warkat, jangka waktu maksimal 2 bulan, terdapat 2 jaminan yaitu jaminan pokok (SHM atau BPKB) dan jaminan tambahan berupa bilyet giro atau cek. Untuk jenis ini banyak diminati kalangan pengusaha yang membutuhkan kemudahan dalam penarikannya.
Untuk
pengajuannya
berlaku
ketentuan
perpinjaman. f. Pinjaman karyawan Pinjaman modal kerja karyawan (MK karyawan) adalah pinjaman dana segar yang diberikan kepada karyawan KSP Sarana Aneka Jasa dengan angsuran secara berkala menurut jangka waktu 6, 12 atau 18 bulan. Pinjaman jenis ini memiliki spesifikasi
menggunakan
jaminan
SK
karyawan,
batas
maksimal 3 kali upah, jika diatasnya berlaku tertentu, besarnya bunga pinjaman selisih 4% diatas bunga tabungan. Untuk jenis pinjaman ini hanya diperuntukkan pegawai atau karyawan KSP Sarana Aneka Jasa. g. Pinjaman konsumtif Pinjaman modal konsumtif yaitu pinjaman dana segar yang diberian kepada masyarakat dalam bentuk konsumtif seperti untuk kebutuhan rumah tangga, perumahan dan lain-lain. Pinjaman jenis ini memiliki spesifikasi angsuran tetap/paket commit to user
63
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
diangsur tiap bulan denga ntabel angsuran yang ada sesuai jangka waktu yang diambil, maksimal pinjaman Rp 500.000,atau menurut ketentuan, jaminan KTP imbalan jasa seperti MK dan perlu adanya personal garansi karyawan yang maksimal 5 orang dijamin. Untuk jenis pinjaman ini pengajuannya berlaku ketentuan perpinjaman. h. Pinjaman kelompok Pinjaman kelompok yaitu pinjaman dana segar yang diberian kepada kelompok atau pengusaha yang menjadi mitra kerja KSP Sarana Aneka Jasa kemudian mereka dapat mengajukan pinjaman untuk pegawai-pegawainya. Pinjaman jenis ini memiliki spesifikasi angsuran tetap/paket dengan bunga sesuai ketentuan baik flat atau menurun, diangsur setiap bulan dengan tabel angsuran yang ada sesuai jangka waktu yang diambil, kelompok minimal 10 orang dan maksimal 20 orang, menggunakan sistem tenggang renteng yaitu jika terjadi tunggakan salah satu orang akan ditanggung bersama, menggunakan jaminan salah satu orang serta ini merupakan kelompok usaha. Untuk jenis pinjaman ini pengajuannya berlaku ketentuan perpinjaman.
commit to user
64
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Struktur Organisasi Sarana Aneka Jasa General
Audit independen t
Manager (GM)
Manajer Kredit (Lending)
Manajer dana (Funding)
Manajer IT, Legal Humas & pengemb angan
Manajer OPR (SPI) dan pembuku an
Manajer
SDM
Kepala Cabang
Operasion al
1. 2. 3.
CS Tenaga dasar satpam
Kabag Funding
1.
2. 3.
Bag. Tabunga n Bag. Deposito Bag. Kasir & teller
Kabag
Lending
1.
2. 3. 4.
Bag. Analis kredit Bag. Kedit Support Bag. Colektor Bag. Adm Kredit
Kabag Pembukuan
Pembukua n
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sarana Aneka Jasa a. Susunan Pengurus KSP Sarana Aneka Jasa: Ketua
: H. Hanif Wahyudi
Sekretaris
: H. Badrul Munir, BSc
Wakil sekretaris
: Hj.toAnisa commit user Rahmawati
65
perpustakaan.uns.ac.id
Bendahara
digilib.uns.ac.id
: H. Purwanto Umar Ma’ruf
Wakil bendahara : Hj. Nur’aini Indria Dewi Pembantu umum : Subowo Puspo Harjono
b. Susunan Badan pengawas KSP Sarana Aneka Jasa: Koord. Pengawas
: Ir.H.Syamsul Ma’arif
Anggota
: H.Sudarwan
c. Susunan dewan syariah Koord. Dewan syariah
: Drs. H. Muchlis Hudaf
Anggota
: Drs. H. Anas Yusuf Mahmudi
Anggota
: H.M. Anies, SE
d. Pelaksana KSP Sarana Aneka Jasa Tahun
Jumlah karyawan
2008
80
2009
94
2010
90
Tabel 3.2 Jumlah karyawan pelaksana KSP Sarana Aneka Jasa
5. Diskripsi Jabatan Sarana Aneka Jasa Diskripsi kerja adalah gambara mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing karyawan sesuai dengan commit to user
66
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pangkat dan jabatan. Di KSP Sarana Aneka Jasa ada beberapa pokok tugas dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Diantaranya yaitu: a. General Manajer General Manajer adalah kedudukan strategis dalam suatu struktur organisasi perusahaan, khususnya di KSP Sarana Aneka Jasa. Tugas dan wewenang General Manajer adalah: 1. General
Manajer
membawahi
beberapa
manajer
yang
memunyai tugas seperti supervisi dari masing-masing manajer baik
manajer
lamding
dan
funding
maupun
manajer
operasional personalia. 2. General Manajer bertanggung jawab langsung pada pencapaian tujuan atau visi dan misi yang telah diamanatkan dari pengurus atau direktur. 3. Bersama
dengan
manajer
menyusun
rencana
anggaran
pendapatan dan belanja baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 4. Bertanggung jawab pada operasional KSP Sarana Aneka Jasa kepada pengurus. 5. Melaporkan segala hasil kegiatan usaha koperasi kepada pengurus secara langsung.
commit to user
67
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Manajer Landing (Divisi Landing) 1. Manajer Landing bertugas membantu General Manajer dalam membuat rencana dan kebijakan perkreditan di KSP Sarana Aneka Jasa untuk mendapat persetujuan pengurus. 2. Membuat prosedur kredit sekaligus merencanakan target pelemparan kredit. 3. Bersama-sama General Manajer membuat dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja divisi Landing. 4. Mempersiapkan dan merencanakan pengawasan perkreditan. 5. Melaksanakan monitoring dan pengawasan kredit baik intern maupun ektern. 6. Melaksanakan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. 7. Merancang konsep perjanjian kredit. 8. Bersama General Manajer merencanakan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pengikatan barang jaminan. 9. Bersama General Manajer berkewajiban menjalin kerjasama dengan lembaga penjaminan dan atau asuransi kredit. 10. Bersama General Manajer berkewajiban melaksanakan proteksi kredit di KSP Sarana Aneka Jasa. 11. Melaporkan hasil kerja divisinya kepada General Manajer sebagai atasan secara langsung.
commit to user
68
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
c. Manajer Funding (Divisi Funding) 1. Manajer Funding bertugas membantu General Manajer dalam membuat rencana dan kebijakan pendanaan di KSP Sarana Aneka Jasa untuk mendapat persetujuan pengurus. 2. Membuat prosedur simpanan sekaligus merencanakan terget simpanan. 3. Bersama-sama General Manajer membuat dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja divisi Funding. 4. Mempersiapkan dan merencanakan pengawasan pendanaan. 5. Melaksanakan
monitoring
dan
pengawasan
pendanaan/simpanan baik intern maupun ekstern. 6. Melaksanakan
pembinaan
nasabah
simpanan
sekaligus
bekerjasama dengan manajer operasional menjaga tingkat liquiditas KSP Sarana Aneka Jasa. 7. Merancang konsep tentang produk simpanan. 8. Bersama General Manajer merencanakan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait penyediaan layanan dana. 9. Bersama General Manajer berkewajiban menjalin kerasama dengan lembaga sejenis/perbankan baik swasta maupun pemerintah dalam membantu penyediaan layanan dana. 10. Bersama General Manajer
berkewajiban menjalin ikatan
dengan lembaga penjamin sipanan (LPS) atau yang sejenis. 11. Melaporkan hasil kinerja divisinya langsung kepada General Manajer.
commit to user
69
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
d. Manajer Operasional SPI dan Pembukuan (Divisi SPI) 1. Manajer Operasional SPI (sistem pengendalian intern) dan Pembukuan bertugas membantu General Manajer dalam merumuskan kebijakan tentang sistem pembukuan dan pelaporan di KSP Sarana Aneka Jasa
guna mendapat
persetujuan pengurus. 2. Membuat rencana sistem dan prosedur sistem pengendalian intern (SPI) di KSP Sarana Aneka Jasa khususnya operasional dan pembukuan. 3. Bersama-sama General Manajer membuat dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja baik berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran (biaya). 4. Mengorganisasi semua program dan rencana kepada struktur dibawah sampai dengan tingkat kepala cabang dan pembukuan atas persetujuan General Manajer. 5. Memahami dan melaksanakan program pembukuan menjadi sistem pelaporan secara terpadu. 6. Melakukan monitoring kerja kepala cabang dan struktur dibawah sampai dengan tingkat pembukuan agar disiplin dan cermat sehingga pelaporan memiliki tingkat akurasi tinggi. 7. Bersama
General
Manajer
merencanakan
penanganan
perpajakan di KSP Sarana Aneka Jasa. 8.
Bersama General Manajer berkewajiban menjaga tingkat liquiditas KSP Sarana Aneka Jasa. commit to user
70
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
9. Bersama
General
Manajer
berkewajiban
melaksanakan
pengamanan data-data perusahaan. 10. Melaporkan hasil kinerja divisinya langsung kepada General Manajer.
e. Manajer IT Pengembangan, Legal, dan Humas (Divisi Humas dan IT) 1. Manajer Informasi Teknologi dan pengembangan bertugas membantu General Manajer dalam merumuskan kebijakan tentang sistem informasi teknologi (IT) dan pengembangan jaringan KSP Sarana Aneka Jasa guna mendapat persetujuan pengurus. 2. Membuat rencana sistem IT yang terintegrasi dalam sistem KSP Sarana Aneka Jasa serta mengikuti perkembangan zaman. 3. Mengorganisasikan semua program dan rencana kepada struktur dibawah sampai dengan tingkat kepala cabang atas persetujuan General Manajer. 4. Melakukan monitoring kerja kepala cabang dan struktur dibawah sampai dengan tingkat pembukuan agar disiplin dan cermat sehingga kendala IT dapat diatasi. 5. Bersama General Manajer merencanakan pelatihan IT di KSP Sarana Aneka Jasa. 6. Berkewajiban melakukan perawatan terhadap sistem IT (hardware dan software). commit to user
71
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7. Bersama
General
Manajer
berkewajiban
melaksanakan
pengamanan data-data perusahaan dan rahasia perusahaan. 8. Bersama General Manajer merencanakan pembukuan jaringan cabang. 9. Memahami dan melaksanakan perkembangan hukum dalam sistem ketenagakerjaan KSP Sarana Aneka Jasa. 10. Melakukan monitoring kerja kepala cabang dan struktur dibawah sampai dengan tingkat tenaga dasar agar disiplin dan cermat
sehingga
kendala-kendala
hukum
dapat
diatasi
secepatnya. 11. Melaporkan hasil kerja divisinya langsung kepada General Manajer.
f. Manajer sumber daya manusia (Divisi SDM) 1. Manajer SDM (personalia) bertugas membangun General Manajer dalam merumuskan garis kebijakan bidang sumber daya manusia KSP Sarana Aneka Jasa guna mendapat persetujuan pengurus. 2. Membuat rencana pengembangan dan pelatihan
SDM,
memecahkan kebutuhan karyawan di KSP Sarana Aneka Jasa atas persetujuan General Manajer. 3. Mengorganisasikan
semua
program
dan
rencana
serta
mendelegasikan kepada struktur dibawah sampai dengan tingkat kepala cabang atas persetujuan General Manajer. commit to user
72
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Bersama
General
Manajer
merencanakan
pembaharuan
peraturan perusahaan di KSP Sarana Aneka Jasa. 5. Melakukan monitoring kerja kepala cabang dan struktur dibawah sampai dengan tingkat tenaga dasar agar disiplin dan cermat sehingga kendala SDM dan hukum dapat diatasi secepatnya. 6. Bersama General Manajer berkewajiban menjalin kerjasama dengan lembaga jaminan sosial tenaga kerja. 7. Bersama General Manajer
berkewajiban melaksanakan
pengamanan data-data perusahaan dan rahasia perusahaan. 8. Bersama General Manajer merencanakan monitoring di lapangan khususnya jaringan cabang jika terjadi permasalahan. 9. Bekerjasama dengan manajer IT dan general manajer dalam mempersiapkan pembukuan jaringan cabang maupun cabang pembantu (jika perijinan maupun persiapan sumber daya manusia). 10. Melaporkan hasil kinerja divisinya langsung kepada General Manajer.
g. Kepala Cabang Kepala cabang adalah kedudukan setingkat dibawah Manajer yang mempunyai tugas: 1. Tugas utama dari Kepala Cabang adalah sebagai kepanjangan tangan dari Manajer-manajer di atas. commit to user
73
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Kepala Cabang bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang,
memonitor
kantor
koodinator
serta
pejabat
dibawahnya. 3. Memecahkan masalah di cabang serta melaporkan ke kantor pusat sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Disamping itu mengapresiasikan dan mengaktualisasikan rencana pencapaian target. 4. Bersama-sama manajer bertanggung jawab dalam penyusunan pelaporan masing-masing cabang.
h. Kepala Bagian Kredit (Landing) Kepala Bagian Kredit mempunyai tugas utama 1. Menjalankan perintah kepala cabang berkaitan kebijakan kredit. 2. Menyusun koordinasi pelemparan kredit, penagihan dan mengkoordinir Analis Kredit, Credit Support maupun kolektor. 3. Melaporkan hasil evaluasi kerja pejabat dibawahnya kepada kepala cabang. 4. Koordinator kredit bertanggung jawab terhadap kepala cabang tentang pinjaman.
commit to user
74
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
i. Kepala Bagian Dana (Funding) Kepala Bagian Dana mempunyai tugas utama : 1. Menjalankan perintah kepala cabang. 2. Menyusun koordinasi rencana penggalian dana baik tabungan, deposito, maupun produk lainnya. 3. Mengkoordinir tim funding dan melaporkan hasil evaluasi kerja pejabat dibawahnya kepada kepala cabang. 4. Koordinator dana bertanggung jawab terhadap kepala cabang tentang dana.
j. Kepala Bagian Pembukuan dan Operasional Kepala Bagian Pembukuan dan Operasional mempunyai tugas utama: 1. Menjalankan perintah kepala cabang. 2. Menyusun koordinasi perasional kantor cabang kepada semua bagian. 3. Mengkoordinasi teller atau kasir, pembukuan, dan administrasi. 4. Melaporkan hasil evaluasi kerja pejabat dibawahnya kepada kepala cabang serta mengoreksi semua voucer pembukuan. 5. Koordinator operasional beertanggung jawab terhadap kepala cabang tentang kegiatan operasional harian kantor cabang.
commit to user
75
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
k. Analis Kredit Tugas utama analis kredit yaitu: 1. Menjalankan perintah koorinator kredit untuk menangani pengajuan pinjaman. 2. Membuat memorandum kredit, surve bersama Kredit Support. 3. Bersama
Kolektor
memantau
angsuran
pinjaman
dan
penagihan. 4. Analis Kredit bertanggung jawab terhadap Koordinator Kredit tentang
pinjaman
baik
penanganan
pengajuan
maupun
penagian kantor cabang.
l. Kredit support Tugas utama Kredit support adalah: 1. Menjalankan perintah koordinator kredit untuk menangani pengajuan pinjaman yang berkaitan dengan jaminan baik mempelajari legalitas secara hukum maupun nilai taksasi. 2. Bersama Analis Kredit merencanakan nilai pinjaman yang akan diajukan ke kepala cabang. 3. Kredit support bertanggung jawab terhadap Koordinator Kredit tentang pinjaman khususnya jaminan.
commit to user
76
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
m. Administrasi Kredit Tugas utama Administrasi Kredit adalah: 1. Mempersiapkan semua berkas perkreditan baik pengajuan, pencairan, maupun angsuran. 2. Atas perintah Koordinator Operasional dia juga bertanggung jawab dalam penyusunan laporan bulanan dan tahunan.
n. Kolektor Tugas utama kolektor yaitu: 1. Penagihan terhadap nasabah yang belum memenuhi kewajiban cicilan pinjaman setiap bulannya. 2. Kolektor bersama dengan Kredit Support dan Analis Kredit bertanggung jawab terhadap pengembalian atau penarikan jaminan oleh KSP Sarana Aneka Jasa.
o. Customer Service Tugas utama dari Customer Service adalah : 1. Menerima tamu dan konsumen di bagian front office dan melayani hal-hal yang diinginkan konsumen dan menjelaskan produk yang ada di KSP Sarana Aneka Jasa secara jelas. 2. Customer Service bersama-sama semua divisi bertanggung jawab terhadap keberhasilan menjaring konsumen yang datang di kantor. commit to user
77
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
p. Pembukuan (Juru Buku) Tugas utama dari pembukuan adalah : 1. Merekap semua voucer transaksi baik pinjaman maupun simpanan dan mengoreksi serta mentransaksikan semua voucer pada program General Ledger (GL) pada akhir hari, bulan, dan tahun. 2. Juru buku bertanggung jawab terhadap keberhasilan semua prosses pembukuan.
q. Marketing (Landing dan Funding) Tugas utama marketing adalah memasarkan dan mempublikasikan produk yang ada di KSP Sarana Aneka Jasa baik bagian lending maupun funding, dia bertanggung jawab terhadap target pemasaran serta menjamin produk berlaku.
r. Kasir dan Teller Tugas utama kasir dan teller adalah : 1. Melayani konsumen berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan kas berkaitan dengan simpanan dan pinjaman baik internal kantor maupun transaksi antar kantor. 2. Kasir bertanggung jawab terhadap semua transaksi dan validasi, mengoreksi, menghitung dan mencocokan jumlah yang ada pada rekapitulasi, serta menjamin tidak adanya selisih kas.
commit to user
78
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Bertanggung jawab terhadap kombinasi kunci brankas dan koreksi voucer akhir hari.
s. Penjaga malam Tugas utama penjaga malam adalah menjaga keamanan dalam kantor dan lingkungan kantor pada malam hari. Dia bertanggung jawab kepada koordinator operasional.
t. Pramubakti Tugas utama pramubakti adalah memenuhi atau menjalankan perintah dari semua karyawan kantor, serta mempersiapkan kebutuhan rumah tangga kantor. Dia bertanggung jawab kepada koordinator operasional.
commit to user
79
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Perkembangan kredit bermasalah Mutasi pinjaman yang diberikan kantor cabang Bulan
Pinjaman diberikan anggota (A)
Pinjaman yang diberikan (N)
Total pinjaman diberikan (A+N)
Pinjaman diangsur anggota (AA)
Pinjaman telah diangsur (AN)
Total pinjaman diangsur (AA+AN)
Januari
314,088,500
107,050,000
421,138,500
300,851,900
87,790,150
388,642,050
Februari
148,575,000
233,400,000
381,975,000
7,755,050
97,897,750
105,652,800
Maret
232,980,000
165,325,500
398,305,500
154,157,200
123,496,500
277,653,700
April
54,773,300
234,853,000
289,626,300
43,877,150
196,351,550
240,228,700
Mei
150,000,000
135,974,500
285,974,500
151,912,300
129,903,500
281,815,800
Juni
208,500,000
112,758,500
321,258,500
204,258,100
113,428,300
317,686,400
Juli
200,000,000
155,426,599
355,426,599
201,862,350
134,401,350
336,263,700
Agustus
200,000,000
106,499,800
306,499,800
253,101,000
122,876,000
375,977,000
4,500,000
17,480,300
21,980,300
5,158,850
117,339,200
122,498,050
Oktober
203,500,000
192,420,500
395,920,500
207,750,950
233,847,200
441,598,150
November
201,700,000
89,127,000
290,827,000
211,604,150
127,614,950
339,219,100
Desember
208,300,000
79,500,000
287,800,000
256,973,600
132,634,700
389,608,300
September
Tabel 3.3 Daftar Pinjaman KSP Sarana Aneka Jasa Bulan Januari-Desember
commit to user
80
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel mutasi pinjaman yang diberikan oleh KSP SAJ menunjukkan bahwa pinjaman diberikan kepada anggota dan non anggota. Pinjaman yang diberikan kepada anggota terbanyak terdapat pada bulan Januari yaitu sebesar Rp314,088,500. Sedangkan pinjaman yang diberikan kepada non anggota terbanyak berada pada bulan Januarl yaitu sebesar Rp 234,853,000. Total pinjaman yang diberikan kepada anggota dan non anggota paling besar terdapat pada bulan Januari yaitu Rp421,138,500. Pinjaman yang diangsur anggota terbesar yaitu terdapat pada bulan Januari yaitu sebesar Rp 300,851,900. Pinjaman yang telah diangsur terbanyak yaitu terdapat pada bulan Oktober yaitu sebesar Rp 233,847,200. Total pinjaman diangsur terbesar terdapat pada bulan Oktober yaitu Rp 441,598,150.
commit to user
81
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
NPL (%)=
ΔNPL=
(P+K+D+M)/Jk
NPL1+N-NPLN
-
4.69
0
7,850,550
4.28
0.402093019
7,850,550
4.66
-0.380131809
-
7,850,550
3.54
1.119200026
1,508,800
-
8,452,850
4.65
-1.101042879
60,254,100
12,111,400
-
8,452,850
4.30
0.341118412
1,805,696,300
80,015,700
2,698,500
-
8,452,850
4.81
-0.502087379
1,827,386,150
1,727,023,700
88,835,450
3,074,150
-
8,452,850
5.49
-0.685931286
September
1,726,868,400
1,621,202,150
91,029,000
6,184,400
-
8,452,850
6.12
-0.626820607
Oktober
1,681,190,750
1,600,514,400
38,814,750
33,408,750
-
8,452,850
4.80
1.320189662
November
1,632,798,650
1,535,225,250
53,312,100
35,808,750
-
8,452,850
5.98
-1.177093814
Desember
1,530,990,350
1,519,328,650
8,963,200
2,698,500
-
8,452,550
1.31
4.662049787
Jumlah kredit yang diberikan
Lancar
Januari
1,423,598,150
1,356,897,600
58,850,000
-
Februari
1,699,920,350
1,627,108,400
12,111,400
52,850,000
Maret
1,820,572,150
1,735,671,800
76,447,500
-
April
1,869,969,750
1,803,694,500
58,424,700
-
Mei
1,874,128,450
1,787,070,850
77,095,950
Juni
1,877,700,550
1,796,882,200
Juli
1,896,863,350
Agustus
Bulan
Perhatian
Kurang
khusus
lancar
Diragukan
7,850,550
-
602,300
Macet
Tabel 3.4 Laporan Pinjaman yang Diberikan KSP Sarana Aneka Jasa Cabang Kartasura, Surakarta
commit to user
82
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dalam tabel dapat dilihat bahwa kredit dalam perhatian khusus ikut diperhitungkan dalam NPL, ini dikarenakan kolektibilitas tersebut sudah bukan termasuk kategori lancar. Perhitugan ini bertujuan untuk SPI (Sistem Pengendalian Intern) karena pinjaman dalam kategori ini adalah awal dari pinjaman yang bermasalah. NPL menunjukkan jumlah kredit bermasalah. Tetapi jika NPL>5% maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja kredit pada bulan-bulan tertentu kurang baik. Keadaan ini dapat dilihat pada NPL bulan Agustus, September, dan November. Pada bulan-bulan itu jumlah NPL tertinggi selama 1 tahun terakhir yaitu nilainya 5.49%, 6.12%, dan 5.9%.
7. Pembahasan perumusan masalah pada KSP Sarana Aneka Jasa a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah. Hasil analisis yang mengacu pada tabel 3.4 yaitu tabel Laporan Pinjaman yang Diberikan KSP Sarana Aneka Jasa, saat NPL diatas 5% merupakan kondisi yang kurang baik bagi KSP Sarana Aneka Jasa. Tingginya angka NPL tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 1. Faktor internal Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam koperasi itu sendiri. Faktor internal terdiri dari: i.
SDM kurang profesional khususnya dibagian marketing lending.
ii.
Teknologi yang digunakan kurang update.
iii.
Perencanaan kurang matang.
iv.
Manajemen kurang terorganisir dengan baik. commit to user
83
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Faktor eksternal Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber
dari luar
koperasi, tetapi berpengaruh pada kinerja KSP Sarana Aneka Jasa. Faktor eksternal terdiri dari: i.
Adanya itikad yang kurang baik dari nasabah.
ii.
Memburuknya kondisi bisnis debitur.
b. Faktor-faktor yang dominan menyebabkan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa. Berdasarkan hasil pengamatan 110 debitur maka dapat diperoleh
nilai-nilai
prosentase
dari
penyebab
pinjaman
bermasalah. 50% debitur mengalami pinjaman bermasalah dikarenakan
memburuknya kondisi bisnis. 30% dikarenakan
sumber daya manusia KSP Sarana Aneka Jasa kurang profesional. 20% dikarenakan oleh hal lainnya. 1. Sumber daya manusia (SDM) kurang profesional. SDM pada koperasi sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan koperasi, sebab mereka yang mengelola seluruh isi koperasi dan bertanggung jawab di dalamnya. Dari hasil penelitian di KSP Sarana Aneka Jasa, ada beberapa karyawan pada
KSP Sarana Aneka Jasa yang kurang memadai
menangani
kredit
bermasalah.
Kurang
profesionalnya
karyawan itu disebabkan karena input yang dihasilkan dari proses seleksi perekrutan karyawan kurang baik, sehingga SDM
user yang commit kurang toprofesional
tersebut
kurang dapat
84
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
menjalankan tugas-tugasnya dan proses kinerja KSP Sarana Aneka Jasa menjadi terhambat. 2. Memburuknya kondisi bisnis debitur. Penyaluran pinjaman KSP Sarana Aneka Jasa berorientasi pada UMK (usaha mikro dan kecil). Usaha mikro dan kecil yang menjadi sasarannya. Keuangan
UMK sangat mudah
terpengaruh oleh kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Kemampuan pengelolaan usaha difokuskan pada peningkatan omzet, pendapatan, dan mengantisipasi resiko yang muncul dari usaha yang dijalankan. Mengantisipasi resiko usaha tergantung pada kemampuan debitur dalam mengambil strategi dalam mengelola faktor-faktor fundamental ekonomi makro, seperti menguatnya nilai suku bunga dan fluktuatifnya nilai tukar. Jika debitur gagal dalam mengelola faktor fundamental maka bisnisnya akan mengalami keterpurukan, apalagi terdapat faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh debitur tetapi signifikan terhadap usaha debitur yaitu bencana alam. Saat usaha yang dimiliki oleh debitur memburuk, pihak KSP Sarana Aneka Jasa melakukan beberapa usaha untuk mendampingi debitur dengan tujuan bisa membantu debitur dalam menyelesaikan masalah finansial. Usaha-usaha yang dilakukan KSP Sarana Aneka Jasa antara lain: commit to user
85
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Melakukan pendampingan usaha, baik pengadaan bahan baku, produksi maupun distribusi. 2. Menambah plafon pinjaman sesuai kebutuhan debitur. 3. Penjualan asset/agunan debitur.
c. Penanganan pinjaman bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa Berdasarkan hasil analisis pada bab ini yang didasarkan pada hasil observasi/pengamatan dan wawancara langsung dengan manajemen KSP Sarana Aneka Jasa maka terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk menangani pinjaman bermasalah, yaitu : 1. Identifikasi permasalahan Setelah
tahap
monitoring
pinjaman
khususnya
penarikan jaminan belum membuahkan hasil maka tugas analis serta pinjaman support adalah mengumpulkan informasiinformasi aktual yang up to date dari beberapa sumber yang ditunjuk(keluarga dan sahabat) sehingga kita dapat mengetahui secara benar duduk permasalahan yang terjadi untuk keperluan identifikasi. Permasalahan dapat muncul dari masalah keluarga, ekonomi usaha, karakter debitur jelek, penipuan atas nama debitur, atau bahkan jaminan tergadaikan. Hal ini diperlukan sekali, karena setiap permasalahan yang identik atau hampir sama akan mempunyai cara atau langkah yang kemungkinan commit to user dapat kita terapkan pada debitur lainnya. 86
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Klasifikasi permasalahan Setelah
tahap
identifikasi
selesai
maka
pengelompokan/klasifikasi bisa segera dilakukan, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan keputusan langkah berikutnya. Di cabang dan kantor pusat KSP Sarana Aneka Jasa yang telah melakukan kegiatan operasional diatas 5 tahun secara pasti telah menghadapi/dapat ditemui beberapa kasus pinjaman bermasalah seperti pada relasi KSP Sarana Aneka Jasa yang beberpa tahun lalu telah melakukan tindakan penipuan dan memanipulasi berkas dan data-data jaminan ataupun angsuran nasabah. Berdasarkan pengalaman inilah maka diharapkan KSP Sarana Aneka Jasa tidak mengalami kejadian serupa. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu: a. Jaminan hilang, digelapkan, atau digadaikan b. Jaminan sudah tidak memenuhi nilai pinjaman c. Ekonomi usaha bangkrut d. Masalah keluarga/keharmonisan e. Karakter debitur jelek
3. Penyusunan dan pengalihan strategi penyelamatan Rencana berikutnya setelah melakukan pengelompokan yaitu penggalian kreatifitas, apresiasi serta teknik penyelesaian. commit to user Secara umum setelah seorang debitur dikatakan wanprestasi/ 87
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
mangkir/ macet dan bermasalah maka diambil langkah penyelesaiannya. Ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan dan merupakan cara umum yang sering dipakai oleh koperasi yaitu: a. Penjadwalan kembali (resceduling) Yaitu perubahan pada proses angsuran terutama pada penjadwalan kembali pelunasan pinjaman atau pihak KSP Sarana Aneka Jasa memberi kelonggaran calon anggota dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Contoh dari prosedur atau aplikasinya yaitu sisa plafond pinjaman dan tunggakan jasa diglobal kemudian dibuatkan jadwal/ tenggang waktu angsuran setiap bulannya, untuk jangka waktu harus hasil kesepakatan antara debitur dengan analisis KSP, bisa juga besar angsurannya. Langkah ini dapat diambil jika debitur masih mempunyai itikat baik menyelesaikan pinjaman hanya secara finansial belum mampu, dan cara ini kurang sesuai untuk pinjaman macet akibat karakter dan masalah keluarga. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan penurunan tingkat imbalan jasa atau sistem angsuran dibebankan dulu pada angsuran pokok.
commit to user
88
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Persyaratan
(reconditioning)
&
Penataan
kembali
(restructuring) Yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syaratsyarat pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan syarat lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pinjaman dan konversi sebagian atau seluruh dari pinjaman menjadi equity perusahaan.
c. Reorganisasi
dan
rekapitulasi
(reorganisation
&
recapitalisation) Yaitu
perubahan
syarat-syarat
pinjaman
menyangkut penanaman dana, dan atau konversi seluruh dan tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman sebagai dari pinjaman menjadi penyertaan dalam perusahaan. Langkah-langkah ini hanya dapat diterapkan untuk debitur yang masih kooperatif artinya debitur masih ada itikat untuk menyelesaikan pinjamannya di KSP Sarana Aneka Jasa, dan atas permintaan debitur.
4. Pembinaan debitur Debitur akan memberikan berbagai macam respon baik positif maupun negatif, jika memberikan respon positif berarti commit to user
89
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
debitur dapat diberi penyelamatan kredit 3R (resceduling, reconditioning
&
restructuring,
dan
reorganisation&recapitalisation). Dari berbagai cara yang dilakukan jika nasabah masih kooperatif maka perlu sekali diberikan pembinaan-pembinaan ekstra sehingga debitur yang semula kurang disiplin akan tumbuh lagi rasa tanggung jawabnya. Seorang analis dan pinjaman support sangat diharapkan
dapat
melakukan
pembinaan
ini
dengan
pendekatan-pendekatan kekeluargaan dikarenakan analis lebih faham situasi dan kondisi debitur.
5. Peringatan penyegelan Surat peringatan diterbitkan jika debitur sudah benarbenar lalai atau mangkir dalam jangka waktu beberapa bulan setelah pinjaman dianggap macet. Disini diperlukan kerjasama analis, pinjaman support, dan kepala cabang untuk memberikan surat tegas kepada analis dan pinjaman support, serta administrasi untuk membuatkan berita acara peringatan penyegelan yang berisi tanggal, data jaminan, masa berlaku segel, status segel, dan tanda tangan debitur dengan kepala cabang.
commit to user
90
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Sila atau keputusan eksekusi jaminan Beberapa hari setelah diterbitkannya surat peringatan penyegelan sampai dengan jatuh tempo tanggal debitur tidak ada realisasi, maka jalan berikutnya yaitu penyelesaian melalui jalur hukum. Sebelum masuk tahap sita jaminan atau eksekusi, jalur hukum dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu : a) Cara pertama yaitu melalui jalur hukum. Cara ini dapat ditempuh melalui badan urusan piutang dan lelang negara (untuk BUMN milik pemerintah juga swasta), gugatan perdata melalui pengadilan negeri dan abitrase (perwasitan). Langkah-langkah ini mungkin dapat diambil jika pada awal pencairan telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antar debitur, KSP Sarana Aneka Jasa, dan pihak notaris. Kdua belah pihak telah sepakat dan dilegalkan oleh pihak notaris melalui Akte Pengakuan Hutang (APH), Akte Pengikatan Jaminan (Surat
Kuasa/Keterangan
Membekoperasian
Hak
Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Borgtocht, Cessie) serta Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT). Semua hal tersebut dapat dilakukan oleh biro hukum KKSP Sarana Aneka Jasa yang ditunjuk seperti Notaris dan PPAT.
commit to user
91
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b) Cara yang kedua yaitu melalui tiem atau juru sita KSP Sarana Aneka Jasa. dilakukan karena atas dasar KSP Sarana Aneka Jasa telah menuangkan dalam pasal 14 juga pasal tambahan surat perjanjian pinjaman yang menerangkan jika suatu saat tidak mampu menyelesaikan kewajiban akibat dari akte perjanjian ini (SKP) maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di negara Indonesia dan dipilih kantor pengadilan negeri di Klaten, Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa penyelesaian jaminan dalam sengketa dengan koperasi dapat melalui proses pengadilan. Pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka KSP Sarana Aneka Jasa dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan, dan apabila sudah ditetapkan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan
tetapi
debitur
tetap
tidak
melunasi
hutang/kewajibannya maka pelaksanaan keputusan pengadilan dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua PN yang
memeriksa
gugatannya
pada
tingkat
pertama.
Atas
permintaan ketua PN tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk berikutnya dilakukan proses lelang. Kemungkina prosedur tersebut memakan waktu lama disebabkan debitur dapat mengulur waktu dan melakukan upaya commit to user
92
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
banding dan kasasi. Dalam hal gugatan perdata KSP selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum koperasi yang ditunjuk dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan. Disamping proses gugatan perdata dan lelang negara, proses arbitrase dapat digunakan sebagai jalan penyelesaian yaitu debitur menunjuk arbiter, kreditur menunjuk arbiter. Lalu mereka menunjuk satu ketua sehingga dijadikan tim/wasit yang akan membantu menyelesaikan sengketa dengan jalan tertutup sehingga tidak diketahui umum, karena keputusannya cepat dan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang terkait. Syarat penting yang harus dipegang oleh seorang petugas juru sita KSP Sarana Aneka Jasa adalah dalam hal penyitaan calon anggota telah menerima surat peringatan baik 1 maupun 2, kemudian calon anggota telah rela atau secara sukarela menyerahkan jaminan tersebut, petugas harus membawa surat tugas resmi, kemudian ada berita acara serah terima barang jaminan dan persuasif.
7. Lelang jaminan Setelah aplikasi sita dan keputusan eksekusi jaminan disahkan pengadilan negeri yang ditunjuk dan telah dilakukan sita jaminan atau kekayaan maka proses lelang untuk beberapa waktu dapat dilakukan melalui lelang tertutup yaitu pihak koperasi atau melalui badan lelang yang ditunjuk. Lelang commit to user
93
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
eksekusi hak tanggungan yaitu lelang terhadap tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanahyang dibebani dengan hak tanggungan. Syarat-syarat lelang secara umum jika proses awal diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yaitu memenuhi surat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilampiri: i. Salinan/fotocopy surat keputusan penunjukan penjual ii. Salinan/fotocopy bukti kepemilikan/SHM iii. Syarat lelang dari penjual (jika ada) iv. Daftar barang yang akan dilelang v. Salinan/fotocopy surat perjanjian pinjaman (SKP) vi. Salinan/fotocopy sertifikat hak tanggungan (SKMHT) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) vii. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wan prestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan aaupun pernyataan dari Koperasi. viii.
Surat pernyataan dari koperasi yang akan bertanggung jawab jika terjadi gugatan.
ix. Surat keterangan tanah (SKT) dari kantor pertanahan. x. Bukti pengumuman lelang oleh penjual melalui surat kabar harian setempat. Untuk sementara proses lelang di KSP Sarana Aneka Jasa dilakukan pada debitur bermasalah cenderung melalui jalur penyelesaian secara kekeluargaan sehingga debitur memberi commit to user
94
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
kuasa jual kepada KSP/pihak yang ditunjuk. Serta jika jaminan berupa BPKB motor yang telah ditarik dalam tempo 10 hari sejak penarikan dapat dilakukan lelang tertutup atau melalui biro jual beli yang ditunjuk, jika sudah dilakukan lelang atau dijual
debitur
dibeeritahukan
hasilnya.
Tidak
menutup
kemungkinan proses penyelesaian secara kekeluargaan tetap dikedepankan sehingga pihak debitur dan kospin tidak terlalu terbebani besarnya biaya.
8. Penghitungan sisa hutang dan pembekuan tahap II Bila berbagai cara yang ditempuh telah mendapatkan hasil lelang maka langkah terakhir yaitu melunasi hutang dan tunggakan dengan hasil lelang. Namun bila hasil lelang belum cukup untuk menutupi hutang maka dibekukan tahap II.
9. Proses penghapusbukuan/write off Jalan terakhir yang ditempuh dari beberapa rangkaian penyelesaian pinjaman bermasalah setelah pembekuan tahap ke II
yaitu
penghapusbukuan,
sumber
utama
dana
penghapusbukuan yaitu dari penyisihan SHU atau disebut cadangan piutang. Namun untuk dimengerti bahwa jalan terakhir ini diusahakan untuk dhindari karena membutuhkan persyaratan yang amat sulit dan kompleks. Berikut ini adalah beberapa langkah dan syarat yang harus dipenuhi: commit to user
95
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
i.
Diharuskan melaporkan dan memaparkan hasil penanganan penagihannya secara rinci dan diperlukan waktu yang cukup lama. Juga diperlukan untuk membuat catatan setiap kunjungan ke calon anggota atau anggota.
ii. Prosentase total cadangan piutang ragu-ragu minimal sebesar jumlah total resiko pinjaman bermasalah pada penilaian kesehatan Koperasi (cadangan putang ragu-ragu yaitu besarnya cadangan pinjaman kurang lancar 50%, pinjaman diragukan 75%, dan pinjaman macet 100%) atau ditentukan oleh keputusan pengurus atas usulan manajer maupun general manajer. iii. Jika persyaratan utama telah dipenuhi dan dirasakan memang benar-benar sudah tidak dapat dipecahkan baru diajukan ke kepala cabang selanjutnya ke manajer untuk diteliti ulang. Kemudian manajer mengajukan ke pengurus untuk mendapatkan persetujuan penghapusbukuan, jika disetujui maka pihak KSP dapat menghapusbukukan.
d. Kasus Seorang nasabah bernama X mengajukan pinjaman pada KSP Sarana Aneka Jasa sebesar Rp 25.000.000,- dalam tempo 5 tahun dengan jaminan BPKB mobil. Pinjaman yang diajukan oleh X berguna untuk investasi pembelian mobil. KSP Sarana Aneka commit to user
96
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Jasa memberikan jasa sebesar 1,4% flat per bulan. X dapat mengangsur dengan lancar pinjaman yang dia terima dalam kurun waktu 1 tahun. Namun setelah itu X mengalami gangguan pada pekerjaanya dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada KSP Sarana Aneka Jasa. Setelah X gulung tikar, dia mengangsur pinjamannya kepada KSP Sarana Aneka Jasa 3 bulan sekali. Selama X belum bisa mengangsur, pihak KSP Sarana Aneka Jasa menghubungi X melalui telepon. KSP Sarana Aneka Jasa memberikan surat peringatan I setelah X terlambat mengangsur pinjamannya selama 12 bulan. Selama 7 hari surat peringatan I tidak ditanggapi oleh X. Selanjutnya, KSP Sarana Aneka Jasa mengirim surat peringatan II. Setelah itu 2 minggu kemudian pihak KSP Sarana Aneka Jasa datang ke rumah X. Pihak KSP Sarana Aneka Jasa mendatangi nasabah di rumahnya dengantujuan untuk
menyelesaikan permasalahan pinjaman.
Mereka berunding untuk mencari solusi atas ketidaksanggupan X membayar utang. KSP Sarana Aneka Jasa telah mengajukan untuk melakukan penyelamatan 3R namun X tidak dapat menyetujui rencana tersebut karena sudah tidak sanggup lagi membayar. Akhirnya atas kesepakatan bersama memutuskan bahwa jaminan utang (mobil) dijual kepada pihak KSP Sarana Aneka Jasa seharga Rp 38.000.000,- dan sebagian uangnya berguna untuk melunasi utang pada KSP Sarana Aneka Jasa. commit to user
97
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Evaluasi: Dalam kasus yang terdapat di KSP Sarana Aneka Jasa dapat dilihat bahwa tahap-tahap yang digunakan oleh KSP Sarana Aneka Jasa dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah tidak mengikuti prosedur sesuai SOM (Standar Operasional Manajemen). Tahap yang tidak ada yaitu pembinaan nasabah. Padahal pembinaan nasabah berfungsi sebagai pendekatan kepada debitur, hal ini dilakukan agar debitur tetap mau berusaha membayar hutangnya walaupun KSP Sarana Aneka Jasa sudah memberikan penyelamatan 3R.
commit to user
98
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penelitian Tugas Akhir dengan judul Standar Penanganan Pinjaman Bermasalah pada KSP Sarana Aneka Jasa maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pinjaman bermasalah
pada KSP Sarana Aneka Jasa terdapat 2 faktor yaitu: a. Faktor intern i.
SDM kurang profesional.
ii.
Teknologi yang digunakan kurang update.
iii.
Perencanaan kurang matang.
iv.
Manajemen kurang terorganisir dengan baik.
b. Faktor ekstern i.
Adanya itikad yang kurang baik dari nasabah.
ii.
Memburuknya kondisi bisnis debitur.
2. Faktor yang paling dominan menjadi penyebab pinjaman bermasalah
pada KSP Sarana Aneka Jasa adalah SDM KSP Sarana Aneka Jasa kurang profesional dan memburuknya kondisi bisnis debitur. commit to user
99
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Standar penanganan pinjaman bermasalah yang ada pada KSP Sarana
Aneka Jasa yaitu identifikasi permasalahan, klasifikasi permasalahan, penyusunan dan pengalihan strategi penyelamatan, pembinaan debitur, peringatan penyegelan, sila atau keputusan eksekusi jaminan, lelang jaminan, penghitungan sisa hutang dan pembekuan tahap II, dan yang terkhir yaitu proses penghapusbukuan/write off.
B. SARAN 1. Untuk menangani permasalahan pada faktor internal dan eksternal yang terdapat pada KSP Sarana Aneka Jasa yaitu: a. Faktor internal i.
Dilakukan pelatihan rutin bagi karyawan agar dapat meningkatkan kualitas SDM dan menjadikan kinerja koperasi menjadi lebih baik.
ii.
Bagian
IT
Pengembangan
mengikuti
perkembangan
teknologi, agar program komputerisasi yang ada pada KSP Sarana Aneka Jasa selalu update dan membuat nasabah nyaman. b. Faktor eksternal Dari pihak KSP Sarana Aneka Jasa melakukan pemantauan serta pembinaan kepada debitur agar usaha debitur dapat berjalan lancar dan tidak menghambat
pada
pembayaran
pinjaman
yang
berdampak buruk pula pada KSP Sarana Aneka Jasa. commit to user
100
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Pihak KSP Sarana Aneka Jasa lebih selektif dalam memilih karyawan, sehingga kinerja dalam KSP Sarana Aneka Jasa bisa lebih baik lagi terutama dalam penanganan pinjaman. Pembinaan dan pemantauan dilakukan scara berkala agar KSP Sarana Aneka Jasa dapat mengetahui tentang perkemangan usaha debitur.. 3. Bagi KSP Sarana Aneka Jasa seharusnya lebih memperketat lagi dalam pemberian kredit, ini mengantisipasi agar tidak terjadi pinjaman bermasalah. Tujuan secara umum adalah untuk mengurangi jumlah nasabah yang mengalami pinjaman bermasalah. 4. KSP
Sarana
Aneka
Jasa
sebaiknya
menyelesaikan
pinjaman
bermasalah dengan mengikuti semua tahap-tahap dalam SOM agar penyelesaian pinjaman bermasalah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
commit to user
101
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAMPIRAN
commit to user
102
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
103
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LAPORAN MAGANG KERJA MAHASISWA
Nama
: Dewi Tri Wahyuni
NIM
: F3608084
Instansi Magang Kerja
: Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa Kantor Cabang
Kartasura
Waktu Magang Kerja
: 01 Februari 2011- 01 Maret 2011
Dosen Pembimbing
: Johadi SE.
Tabel Harian Aktivitas Magang Kerja
No.
1
Hari/tanggal
Selasa 01 Februari 2011
:
Uraian Kegiatan
1.Breifing awal dari Kepala Kantor Cabang:
a. Pengenalan commit to user budya kerja KSP Sarana
104
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Aneka Jasa
-Posisi kerja dalam KSP
-Aturan yang berlaku di KSP
b. Perkenalan dengan karyawan
c. Bagian Kredit
d. Belajar sistem komputerisasi mengenai kredit
2
Rabu 02 Februari 2011
1.Bagian Tabungan
2.Belajar menjadi teller
3.Belajar mengenai komputerisasi mengenai Tabungan
3
Kamis 03 Februari 2011
LIBUR
4
Jumat 04 Februari 2011
1.Bagian Tabungan
commit to user
105
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2.Belajar menjadi teller
3.Belajar mengenai komputerisasi mengenai Tabungan
4.Input data nasabah penyetor tabungan
5
Sabtu 05 Februari 2011
LIBUR
6
Minggu 06 Februari 2011
LIBUR
7
Senin 07 Februari 2011
1.Belajar pada bagian kredit
2.Mempelajari sistem komputerisasi kredit
3.Input data penyetor kredit
4.Melakukan pembukuan Keuangan
8
Selasa 08 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
9
Rabu 09 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah) commit to user
106
perpustakaan.uns.ac.id
10
Kamis 10 Februari 2011
digilib.uns.ac.id
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
11
Jumat 11 Februari 2011
1.Survey lapangan
2.Melakukan evaluasi dengan Pemimpin
12
Sabtu 12 Februari 2011
LIBUR
13
Minggu 13 Februari 2011
LIBUR
14
Senin 14 Februari 2011
1.Survey lapangan
2.Konsultasi mengenai TA dengan Pemimpin
15
Selasa 15 Februari 2011
LIBUR
16
Rabu 16 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
17
Kamis 17 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
18
Jumat 18 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan commit to user
107
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tabungan ke rumah para nasabah)
19
Sabtu 19 Februari 2011
LIBUR
20
Minggu 20 Februari 2011
LIBUR
21
Senin 21 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
22
Selasa 22 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
23
Rabu 23 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
24
Kamis 24 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
25
Jumat 25 Februari 2011
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
26
Sabtu 26 Februari 2011
LIBUR
27
Minggu 27 Februari 2011
LIBUR commit to user
108
perpustakaan.uns.ac.id
28
Senin 28 Februari 2011
digilib.uns.ac.id
Survey lapangan (menarik setorankredit dan tabungan ke rumah para nasabah)
Surakarta, Juni 2011 Penyusun,
Dewi Tri Wahyuni NIM. F3608084 Mengetahui, Pembimbing Instansi
Dosen Pembimbing
Nur Wachid Supriyadi NIK. 12953004
Johasi, S.E NRP. 360700002
commit to user
109
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
110
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
111
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
112
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
113