1 Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Sekretariat Tim Nasion...
Sosialisasi dan Pelatihan Petugas Pendaftar Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI
Jepara, 17-19 Juli 2017
1
Sosialisasi MPM
Kulon Progo, 12 Juli 2017
2
PERMASALAHAN PENTARGETAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN DARI PEMERINTAH
Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)
Basis Data yang berbeda beda
3
Pengembangan Basis Data Terpadu Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error
Miskin
Tidak miskin
Menerima bantuan Tidak menerima bantuan
Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga Pre-List Rumah Tangga (Berdasarkan peta kemiskinan yang berasal dari data Sensus Penduduk 2010)
+
Data individual dari program lain
+
Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin
+
Penyisiran
Daftar awal Rumah Tangga Disurvei pada PPLS 2011
4
PEMBANGUNAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN Tahun 2011 Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011
Basis Data Terpadu
Tahun 2015 Pemutakhiran melalui Forum Konsultasi Publik dan Pendataan + 26 juta rumah tangga
Data Terpadu PPFM
5
Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Data 40% Kelompok Masyarakat dengan Status Sosial Ekonomi Terendah Exclusion Error
40% 35%
25%
Data Terpadu*
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
Penerima KPS/KKS/ KIP/Rastra
Jumlah Rumah Tangga (RT)
26.589.774 Jumlah Keluarga (KK)
28.488.031 Inclusion Error
10,86 %
8%
Garis Kemiskinan (Maret 2016)
Jumlah Anggota RuTa Program Keluarga Harapan (PKH)
96.705.167 Jiwa 6
Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima Bantuan?
Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima Bantuan
Lebih berhak menerima Bantuan karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.
7
7
Variabel Data Dalam Data Terpadu PPFM Demografi
Identitas RTS • • • • • • •
Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS
• • • • • • • •
Kepesertaan Program • • • • • • •
•
PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS
• •
Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahhiran
Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Usaha Mikro Kecil (UMK): pemilik usaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset.
• • •
•
• •
• •
Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Penggunaan alat/ cara KB
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Catatan: Warna merah adalah variabel baru 2015
•
•
•
Kesehatan
Perumahan
Ketenagakerjaan
• • •
Kepemilikan Aset
•
Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV
•
• • •
Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar untuk memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kamar tidur
Pendidikan • • • •
Partisipasi sekolah Status sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi
8
Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM Menteri Sosial telah membentuk Pokja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Keputusan Mensos Nomor 284/HUK/2016), dengan susunan sebagai berikut: 1. Pengarah: Menteri Sosial Republik Indonesia. 2. Penanggung Jawab: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. 2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. 3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik. 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 3. Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. 4. Tim Teknis: Gabungan Staff Menko PMK, Kemensos, TNP2K, Kemendagri, Bappenas dan BPS. 9
Penargetan Program Menggunakan Data Terpadu ✓ Pemanfaatan Data Terpadu telah menghasilkan tingkat akurasi penargetan program yang tinggi, namun masih terdapat exclusion error.
✓ Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu akan meningkatkan akurasi penargetan program dan mengurangi exclusion error.
83%
80.9%
85%
79.5%
62.4%
SUF cash transfer (Chile)
RPS conditional cash transfer (Nikaragua)
PRAF Cash transfer (Honduras)
Kartu Progresa BLSM Perlindungan cash transfer Sosial - KPS conditional cash and KPS (Indonesia) (Indonesia) transfer (Mexico)
Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014 10
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM
11
Amanah UU no 13/2011 Pasal 9 1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. 2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat. 4) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. 5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan. 12
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM
Aktif - Mandiri DATA TERPADU Program Penanganan Fakir Miskin (2015)
1. Pendaftaran 2. Identifikasi Awal 3. Verifikasi 4. Pemutakhiran Data
• Mengurangi exclusion error • Mengintegrasikan data pemda
DATA TERPADU TERMUTAKHIRKAN • Jumlah Rumah Tangga Bertambah • Peringkat Kesejahteraan Rumah Tangga Dimutakhirkan
13
Alur Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM 1 Pendaftaran
2
3
4
5
Identifikasi Awal
Verifikasi Rumah Tangga
Pemutakhiran Data Terpadu PPFM
Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program
DESA
•
•
Pendaftar mendatangi • Petugas Pendaftar (Aktif) atau Petugas Pendaftar mendatangi ruta yang • diduga miskin (Pasif) Pendaftar menunjukkan KTP dan/atau KK
Pencocokan Data Rumah Tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/validasi (prelist)
Pemerintah Daerah
• •
Menggunakan indikator PBDT 2015 Data elektronik hasil pendataan dikirimkan ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
• Pemeringkatan ulang rumah tangga lama dan baru • Menggunakan metode PMT
• •
Menggunakan basis Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L
Pokja Data Terpadu PPFM
*) Pedoman Umum Pelaksanaan MPM dapat di download di http://www.tnp2k.go.id/id/download/buku-panduan-pedoman-umum-mekanisme-pemutakhiran-mandiri-mpm/
14
Standarisasi Dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM
1
Tahap Pendaftaran: • Dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan. • Menggunakan dokumen kependudukan resmi (e-KTP dan Kartu Keluarga).
2
Tahap Identifikasi awal: • Menggunakan Data Terpadu PPFM sebagai data acuan. • Menggunakan algoritma pemadanan data yang robust dan konsisten.
3
Tahap Verifikasi Data Rumah Tangga:
• Menggunakan standar PBDT 2015. • Instrumen: Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu PPFM.
4
Pemeringkatan Data Rumah Tangga: • Menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT). 15
