SKRIPSI PEMIKIRAN POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

SKRIPSI PEMIKIRAN POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

FRANSISKA KURLINAWATI 050906012

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI Daftar Isi .................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 2. Perumusan masalah .......................................................................... 12 3. Tujuan Penelitian ............................................................................. 12 4. Manfaat Penelitian............................................................................ 12 5. Kerangka Teori ................................................................................ 13 5.1 Teori Tentang Negara ............................................................... 15 5.2 Demokrasi ................................................................................ 17 5.2.1 Pengertian Demokrasi ...................................................... 18 5.2.2 Sejarah Demokrasi ........................................................... 19 5.2.3 Karakteristik Demokrasi .................................................. 21 5.2.4 Elemen-Elemen Demokrasi .............................................. 24 5.2.5 Keunggulan Demokrasi .................................................... 26 5.3 Tata Kelola pemerintahan ......................................................... 27 5.3.1 Pengertian Tata Kelola Pemerintahan ............................... 28 5.3.2 Konsep Tata Kelola Pemerintahan ................................... 29 5.3.3 Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan ........................... 30 5.4 Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan................ 32 6. Metodologi Penelitian ...................................................................... 32 6.1 Jenis Penelitian ......................................................................... 33 6.2 Tehnik Pengumpulan Data ........................................................ 34 6.3 Tehnik Analisa Data ................................................................. 35 7. Sistematika Penulisan ....................................................................... 36

BAB II SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 1. Masa Kanak-Kanak .......................................................................... 37 2. Masa Pelajar ..................................................................................... 39 3. Masuk Akabri................................................................................... 40 4. Aktif Dalam Militer .......................................................................... 43 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

5. Masuk Dalam Kancah Politik ........................................................... 46 5.1 Dipercaya Oleh Abdurrahman Wahid ....................................... 47 5.2 Konflik Dengan Megawati ........................................................ 51 6. Membangun Partai dan Ideologi ....................................................... 55 7. Kemenangan Dalam Pilpres 2004 ..................................................... 59 8. Presiden Republik Indonesia ............................................................ 63

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA PEMIKIRAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1. Sekilas Tentang Demokrasi .............................................................. 69 2. Konsep Demokrasi Bagi Susilo Bambang Yudhoyono ..................... 71 2.1 Demokrasi Sebagai Sistem Ideal Bagi Indonesia .................... 72 2.2 Demokrasi Bukan Militer ....................................................... 74 2.3 Demokrasi Sebagai Dialog ..................................................... 75 2.4 Demokrasi Tidak Berdiri Sendiri ........................................... 78 2.5 Pemilihan Umum Sebagai Demokrasi .................................... 79 3. Sekilas Tentang Tata Kelola Pemerintahan ....................................... 81 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih ............................................. 84 4.2 Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Kelola ......................... 87 4.3 Tata Kelola Pemerintahan Sebagai Penyempurna ................... 89 5. Sekilas Tentang Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola .................... 90 6. Kaitan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Bagi SBY ............ 92

BAB IV KESIMPULAN ............................................................................. 95 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 98


BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Seorang pemimpin bangsa adalah seorang aktor negara. Pemimpin merupakan unsur penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Legitimasi pemimpin juga dianggap penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya pemimpin, ada sebuah sistem dalam pemerintahan yang dilakukan dan dijalankan melalui aturan dan nilai yang berlaku di dalamnya. Kajian mengenai pemimpin dan aktor negara mengaitkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang tokoh politik negara yang pemikiran dan juga peranannya sangat dibutuhkan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Karena tanpa pemimpin, negara akan lumpuh dan tidak dapat melakukan perubahan. Sosok Susilo Bambang Yudhoyono, adalah sebagai presiden Republik Indonesia yang menjadi pusat perhatian baik nasional maupun internasional. Susilo menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan aktor politik utama di negara Republik Indonesia saat ini. Figur Susilo Bambang Yudhoyono sendiri kian populer di mata berbagai lapisan masyarakat. Dari hasil sejumlah polling sebelum pemilu 2004, menunjukkan bahwa ia menjadi tokoh yang paling dipercaya sekaligus paling dijagokan pada pemilihan umum 2004. Figur flamboyan yang seolah mengakar kuat, oleh sejumlah kalangan disebut-sebut sebagai faktor yang cukup dominan dalam menentukan ketenaran Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo juga dikenal sebagai tokoh yang mampu membangun komunikasi dan “menyapa” masyarakat luas. Selain cukup cerdas, Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Susilo juga terbilang handal dalam melakukan pencitraan atas dirinya. Lantas lebih jauh sosok Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting menjelang masuknya dalam bursa calon presiden 2004 yang lalu. Catatan sebagai perwira TNI yang menorehkan segudang prestasi, bahkan sejak saat menjalani pendidikan militer menjadi satu dari sekian banyak ukuran masyarakat menilai sosoknya, kini telah menjadi presiden ke-6 Republik Indonesia. Dengan kemenangannya pada pemilihan umum presiden 2004 yang lalu, Susilo merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 1. Dengan keputusannya Nomor 98/SK/KPU/2004 tanggal 4 Oktober 2004, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan suara sebesar 69.266.350 suara pada putaran pertama. Dan pada putaran kedua memperoleh total 114.257.054 suara atau meraup suara sebanyak 60,62 %, jauh mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Susilo yang diusung oleh partai Demokrat sebagai partai baru sekaligus partai yang dibentuknya. Susilo bersama partai Demokrat berhasil menjadi pemimpin baru bangsa sekaligus mendapat tempat di hari rakyat Indonesia. Sebagai presiden yang baru memimpin di tengah kondisi bangsa Indonesia yang mengalami transformasi demokrasi

sekaligus

krisis

sosial dan politik.

Kepemimpinannya dimulai dengan adanya rekonstruksi Aceh pasca terjadinya bencana Tsunami pada 26 Desember 2004. Pada saat itu, dirinya dituntut untuk 1

Susilo Suharto, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periodeberlakunya UUD 1945, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Hal. 123


dapat menyelesaikan penanggulangan rekonstruksi Aceh ditengah konflik separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selanjutnya pemerintahannya dibangunkan kembali oleh upaya mencapai perjanjian perdamaian antara GAM dengan pemerintah. Melalui tangan mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan ditandatanganinya kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Desember 2005, setahun setelah bencana Tsunami. Setelah itu beberapa program pemerintahannya mulai dilaksanakan diantara menyangkut upaya pemberantasan korupsi dengan kembali hidupnya Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah selama ini hanya menjadi “macan ompong” selama orde baru. Pemberantasan korupsi yang dicanangkannya menjadi obat baru bagi rakyat Indonesia yang selama ini mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin bangsa. Kepemimpinannya sebagai kepala negara dan sekaligus kepala dan wakil presiden pada tahun 2004 yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono yang pemerintahan adalah prestasi baginya untuk mengubah negara Indonesia menuju keteraturan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Susilo berperan sebagai pemikir dan tokoh negara yang menjalani tugasnya sesuai dengan amanat rakyat berdasarkan UUD 1945. Pemimpin yang lebih dikenal dengan sebutan “SBY” ini dan berlatar belakang militer, mengawali karier politiknya setelah ia dipercaya oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben), selanjutnya ia diganti menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum


dan Keamanan (Menkopolhukam). Dan selanjutnya pada kepemimpinan Mantan presiden Megawati Soekarnoputri, ia tetap dipercaya sebagai Menkopolhukam. Setelah ia mengundurkan diri pada masa pemerintahan Megawati, ia kemudian disebut-sebut sebagai calon presiden Indonesia pada pemilu 2004. Dan hal tersebut menjadi kenyataan saat ini setelah beliau terpilih sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Sebagai presiden yang baru dan berlatar belakang militer, Susilo diprediksikan sebagai pemimpin yang kuat di tengah demokratisasi di era reformasi ini 2. Walaupun secara politik praktis, Susilo baru pertama kalinya menjabat sebagai presiden, namun banyak kalangan yang memprediksikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya adalah pemerintahan yang baru saja “bangun dari tidurnya” dan mulai beranjak untuk melakukan aktivitas yang penuh dengan masalah. Akan tetapi, banyak pula kalangan yang berkata bahwa Susilo dan pemerintahannya mampu untuk menghadapi masalah-masalah Indonesia ke depan dengan tegas dan berani mengambil resiko 3,walau terkadang sikapnya terhadap pengambilan keputusan cenderung bimbang sehingga sulit untuk menebak kepemimpinannya. Berangkat dari hal tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin bangsa Indonesia adalah sosok yang begitu penting dalam hal pemikirannya dalam kemajuan negara. Terlahir dari latar belakang pendidikan militer membuat figurnya dikenal sebagai sosok yang tegas, santun, berwibawa dan mampu menciptakan stabilitas negara. Sebagai presiden Republik Indonesia 2

Prof.Dr.Tjipta Lesmana, MA, Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal.334 3 D.Danny.H. Simanjuntak, Rival-Rival Politik SBY, Yogyakarta: NARASI, 2008, Hal. 12 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan visi dan misi untuk kemajuan bangsa yang tercermin dari pemikiran politiknya. Dari beberapa pemikirannya, salah satunya adalah tentang perubahan yang tercermin dari konsep demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (budaya unggul), seperti yang dinyatakan dalam salah satu isi pidatonya: “Sebuah bangsa demokrasi akan menjadi bangsa yang kuat apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya hubungan baik antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membantu mengatasi tantangan dan guncangan di masa depan dan melakukan transformasi bagi Indonesia. Demokrasi adalah budaya yang efektif bagi bangsa Indonesia dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyempurna dari demokratisasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kompeten. Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur-unsur penting untuk menciptakan sebuah perubahan bagi negara dan juga organisasi internasional sehingga dunia pun akan berubah menjadi lebih baik4”.

Susilo menunjukkan bahwa kedua unsur tersebut sangat mempengaruhi sebuah negara menjadi negara yang kuat dan akan menciptakan kondisi negara dan lingkungan internasional yang lebih baik. Beberapa pemikirannya antara lain menyebutkan bahwa perdamaian adalah hal yang dibutuhkan ketika banyak gejolak terjadi dalam era reformasi. Karena upaya tersebut menentukan bagi keamanan nasional, kesatuan nasiona maupun transisi demokrasi Indonesia. Menurutnya, apabila konflik tidak dapat diselesaikan, maka harus dikelola dan dikontrol. Karena akan tiba saatnya ketika kalkulus dan dinamikanya berubah, ada kemungkinan para pelaku konflik akan berganti dan harus dimanfaatkan setiap kondisi yang ada. Selain itu dalam upaya 4

Dr.Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia Unggul, Kumpulan Pemikiran Dan Tulisan Pilihan Oleh Presiden Republik Indonesia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu populer (Kelompok Gramedia), 2008, Hal.7-9


menyelesaikan sebuah konflik, diperlukan kemampuan untuk mengembangkan suatu proses penyelesaian konflik yang kreatif, dimana para pemimpin, mediator dan pihak – pihak yang bersengketa diminta mampu untuk berfikir di luar kotak dan tanpa lelah mencari solusi kreatif dari setiap permasahan yang rumit. Hal tersebut diwujudkan Susilo dalam upaya penyelesaian konflik antara pemerintah dan GAM dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian. Indonesia yang kala itu diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin dan GAM yang diwakili oleh Malik Mahmud, bertemu dan menyatakan sepakat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dianggap sebagai pemimpin bangsa yang berhasil membawa perubahan di bumi Aceh dan Indonesia. Menurutnya, kesepakatan perdamaian di Aceh juga merupakan kekuatan atau “win-win solution” yang berarti bahwa tindakan militer saja tidak akan mampu menghasilkan perdamaian jangka panjang. Jalan yang terbaik untuk menjamin tercapainya akhir konflik secara permanen adalah melalui kompromi politik dimana kedua belah pihak akan menjadi pemilik yang sama dari penyelesaian dan penerapan kompromi politik tersebut, dengan terutama sekali mempertahankan Aceh sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Pemikirannya tentang pentingnya penyelesaian sengketa/konflik untuk mencapai perdamaian pernah diutarakan dalam pidato di Bangkok, Thailand pada 15 Desember 2005: “…Karena itu, penyelesaian berbagai sengketa menjadi prioritas utama bagi semua pemerintahan dalam era reformasi. Upaya tersebut sangat menentukan bagi kemanan nasional, kesatuan nasional maupun transisi demokrasi Indonesia. Kami menyadari bahwa kami harus melakukan yang Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

terbaik untuk mengelola sengketa-sengketa ini dalam kerangka kerja yang demokratis 5” Penyelesaian sengketa harus terlebih dahulu dicari inti permasalahannya sebelum mendapatkan cara penyelesaiakan yang spesifik terhadap sengketa. Dan yang sama pentingnya adalah bahwa selalu lebih baik untuk mencagah daripada menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa di negara Indonesia sangat penting karena Indonesia bukan negara demokrasi multipartai, namun Indonesia adalah negara demokrasi multi-etnis dan multi-religius. Kemampuan bangsa untuk mengelola keanekaragaman tiu sangat penting untuk kelanjutan hidup sebagai sebuah bangsa. Peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia sangat penting menurut Susilo. Dalam pemikirannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menggalang persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Masyarakat sebagai unit terkecil negara adalah unsur terbesar dalam rangka pembangunan nasional dan selanjutnya menjadi elemen yang dapat menguasai lingkungan internasional. Pemikirannya tentang reformasi adalah dimana reformasi merupakan perubahan dan kesinambungan (change and continuity). Dan dalam menjalani reformasi, diperlukan upaya untuk mengawal dan menciptakan kondisi negara yang kondusif, seperti yang ia katakan dalam pidatonya di Jakarta pada 01 Juni 2006: “Padahal sesungguhnya reformasi itu sendiri memiliki banyak karakteristik berupa perubahan dan kesinambungan. Hal-hal yang masih baik, tepat dan relevan justru menjadi nilai, jati diri dan konsensus5

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Bangkok Thailand, 15 Desember 2005”


konsensus dasar harus terus kita lanjutkan. Sementara sesuatu yang tidak sesuai lagi, yang tidak tepat lagi di zamannya, mesti bersama-sama kita lakukan perubahan dan pembaruan” Tidak hanya seputar reformasi, pemikirannya akan keadilan dan kesejahteraan dituangkannya dalam pemikirannya sebagai berikut: “Demokrasi tidak akan hidup subur tanpa kesejahteraan dan keadilan sosial. Jangan kita mengabsolutkan dan mendewakan demokrasi karena demokrasi itu sendiri harus bergandengan, tidak boleh sendiri dan mesti hidup bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan keadilan sosial” Dari keseluruhan pemikirannya, jika diperhatikan secara cermat, Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengaitkan pemikirannya dengan demokrasi. Hal ini tidaklah mengherankan apabila ia disebut sebagai presiden dengan kepemimpinan yang demokratis. Hampir disetiap pemikirannya, baik melalui pidato, tulisan maupun wawancara, Susilo selalu tidak pernah lupa untuk mengaitkan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang baik untuk Indonesia. Proses reformasi selama kurun waktu 10 tahun, membuat ia yakin bahwa Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik dengan demokratisasi yang sedang berjalan. Dan yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah kombinasi yang sehat akan tata kelola pemerintahan yang benar, kebebasan, toleransi dan penerapan hukum 6. Dengan segala euforia tentang pemilu yang bebas dan berhasil dilaksanakan sebagai wujud demokrasi yang sesungguhnya, rakyat Indonesia dengan cepat belajar bahwa demokrasi itu tidaklah selalu menjadi obat bagi semua masalah

6

bangsa.

Demokrasi

itu

sendiri

tidak

menyelesaikan

masalah

Susilo Bambang Yudhoyono,” Pidato di New York, Amerika Serikat, 14 September 2005”


pemberontakan separatis, konflik suku, krisis keuangan, kemiskinan, keresahan sosial atau ancaman teroris. Hal yang kemudian segera menjadi jelas adalah bahwa demokrasi hanya dapat menyelesaikan permasalahan bangsa ini jika dilengkapi dengan tata kelola pemerintahan yang baik 7. Upaya pembangunan demokrasi merupakan usaha yang sistemik. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi agar sistem dapat tetap bekerja. Institusi-institusi demokrasi menjanjikan kepastian, produktivitas dan keberlangsungan. Dan dalam demokrasi yang sehat, tidak menjadi masalah jika para pemilih tidak mempercayai para pemimpin politik mereka, selama mereka menaruh kepercayaan pada integritas sistem, yang menjamin akuntabilitas pemilihan. Perkembangan demokrasi memerlukan perubahan pola dan kerangka berfikir bangsa. Keberhasilan dalam melaksanakan pemilihan umum menurut Susilo, adalah keberhasilan pemilihan yang bebas dan adil yang tidak serta merta menjamin bahwa seseorang menjadi demokrat sejati. Bahkan selama proses transisi demokrasi berlangsung, sikap politik yang kolot, anti demokrasi dan perilaku massa yang otoriter masih kerap terjadi selama beberapa saat. Demokrasi menurutnya memberkahi Indonesia dengan suatu kebiasaan berdialog dan berkonsultasi, maupun sistem kontrol dan perimbangan (check and balances) yang biasanya dapat membantu dalam mengelola berbagai sengketa. Demokrasi juga dapat membawa kepada sebuah kesadaran dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) yang pada gilirannya akan menjadi

7

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Loc.cit., Hal. 267


dorongan kuat bagi upaya-upaya untuk menyelesaian sengketa yang seringkali mempunyai dimensi HAM yang kental. Susilo selalu berbicara tentang keharusan bagi demokrasi untuk dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemerintahan yang bersih, kompeten dan responsif,

demokrasi

dapat

menyelesaikan

konflik

separatis,

mencapai

pertumbuhan ekonomi, memajukan penegakan keadilan, mendorong dinamika sosial dan meningkatkan keamanan umum. Susilo juga mengatakan bahwa pembicaraan mengenai perkembangan demokrasi pada hakikatnya adalah pembicaraan tentang

tata pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan

inilah yang membuat sebuah demokrasi menjadi berarti dan berfungsi 8. Hal yang khusus lain menurut pemikirannya adalah dimana alasan mengapa tata kelola pemerintahan menjadi sangat bermakna bagi sebuah demokrasi. Demokrasi bukan saja memunculkan aspek-aspek terbaik dalam masyarakat, tetapi juga menampilkan hal-hal terburuk yang ada dalam masyarakat, dan keduanya kerapkali hadir secara bersamaan. Susilo mengatakan dalam berbagai kesempatan, “..Perkembangan demokrasi hanya akan berhasil jika kita memfokuskan diri pada pembangunan sistem, yaitu tata kelola pemerintahan” 9. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak arti. Salah satunya adalah keunggulan daya saing, transparansi dan sikap anti-korupsi. Artinya bahwa pertanggung jawaban dan penegakan hukum antara profesionalitas dan 8 9

Ibid, Hal. 267-268 Dikutip pada majalah Eksekutif edisi Maret 2003, Hal. 14


produktivitas sangat dijunjung tinggi. Untuk itu, penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan saja. Begitu pentingnya dua aspek ini, yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia dengungkan, menjadi hal yang menarik dari sosok presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sepanjang kepemimpinannya sebagai presiden periode 2004-2009, sering sekali beliau mengatakan tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahannya. Oleh karena itu, hal ini penting pula untuk dipahami secara mendalam mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan menurut Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pemikirannya sebagai presiden adalah hal yang penting dalam mentranformasikan pemikirannya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tidak hanya itu, sosoknya yang menjadi populer sebagai presiden Republik Indonesia sangat menarik untuk disimak lebih jauh. Kemenangan telak dalam dua kali putaran pemilihan umum presiden serta mendapat legitimasi langsung dari rakyat menjadi tolak ukur untuk menuntut keberhasilan dirinya dalam membangun dan memajukan bangsa dan Negara Indonesia di masa depan menuju kearah yang lebih baik.


2. Perumusan Masalah Masalah yang diangkat sebagai isu pokok permasalahan cenderung berada dalam ruang lingkup yang luas. Dari latar belakang diatas, maka penulis membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana deskripsi tentang Susilo Bambang Yudhoyono? 2. Bagaimana pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan?

3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan tentang Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Untuk menganalisis pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

4. Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk memahami pemikiran politik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh negara. 2. Secara akademis, dapat menjadi referensi dan literatur bagi departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 3. Secara teoritis, dapat memberi kontribusi mengenai pemikiran tokoh politik demi kemajuan bangsa.


5. Kerangka Teori Pemikiran politik adalah satu pemikran tentang asal usul negara, struktur, dasar-dasar dan juga tujuan-tujuan mewujudkan negara itu. Pemikiran politik bersangkut paut dengan moral-moral fenomena kelakuan manusia di dalam suatu masyarakat. Banyak ahli fikir politik mangatakan bahwa pertalian yang abstrak antara seseorang dan individu dan negara haruslah terwujud. Pemikiran politik adalah rekaan orang-orang Yunani karena mereka memiliki tenaga penggerak yang mahir dalam usaha menerangkan apa yang mereka fikirkan 10. Banyak ahli politik mendefenisikan politik sebagai suatu ilmu dengan arti yang berbeda-beda. Namun pada intinya, politik adalah kekuasaan. Politik selalu diorientasikan pada tujuan pencapaian kekuasaan. Pada umumnya, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu 11. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuantujuan itu, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policy) yang menyangkut pengaturan (distribution) dan alokasi (allocation) dari sumbersumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan

itu,

baik untuk

membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses ini. Cara yang dipakai bersifat paksaan (coercion). Tanpa ada unsur 10

K. Ramanathan, Konsep Asas Politik, Malaysia: Wing Cheong Press,2000, hal 236 Prof.Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, Hal.8 11


paksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals)12. Perbedaan-perbedaan dalam defenisi yang sering dijumpai disebabkan karena setiap sarjana hanya melihat dari satu aspek atau unsur sari politik saja. Unsur itu diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Konsep-konsep pokok itu adalah: 1. Negara (state) 2. Kekuasaan (power) 3. Pengambilan Keputusan (decision making) 4. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) Politik sendiri didefenisikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai suatu seni. Yaitu seni perubahan, perkembangan dan transformasi. Menurut Susilo, ia tidak yakin politik adalah sebuah ilmu. Sebagai seorang praktisi, ia terkadang sulit menjelaskan ataupun meramalkan politik dengan tingkat kepastian yang sama seperti ilmu alam. Tetapi, politik adalah seni untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan berkembang serta dapat mentransformasikan nilai-nilai didalamnya ke tengah-tengah masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

12

Ibid, Hal.9


5.1 Teori Tentang Negara Pemikiran tentang negara terjadi pertama kali pada bangsa Yunani Kuno sekitar abad ke 5 sebelum masehi. Sejak perkembangan Ilmu Politik, negara adalah objek kajian penting. Namun memasuki akhir 1950-an sampai dengan 1970-an, konsep negara sempat hilang dimana konsep kelompok kepentingan, partai

politik,

perilaku

politik,

kepemimpinan,

analisis

kebijakan

dan

pembangunan politik lebih menarik perhatian para akademisi 13. Negara dilihat sebagai arena persaingan yang normatif. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik yang merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga menjadi alat drai masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia serta masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat 14. Negara juga memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu: 1. Wilayah 2. Warga negara/masyarakat 3. Pemerintah/penguasa 4. Pengakuan dari negara lain. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari masyarakat ke arah tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas negara adalah: 13

Ramlan Surbakti, Persfektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat, Jurnal Ilmu Politik. No. 14, 1993, Hal.3 14 Ibid, Hal.38 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial atau bertentangan satu sama lain supaya tidak terjadi antagonisme yang membahayakan. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongangolongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Roger F.Soltau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold J.Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu15. Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Bagi Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, pengertian tentang negara tidak pernah ia sebutkan secara spesifik. Namun dari beberapa pidato dan tulisannya, ia mengatakan bahwa dalam membangun negara diperlukan segenap komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan dialog dalam pembangunan konsensus.

15

Victor Situmorang, SH., Intisari Ilmu Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hal.21


Negara dibangun tetap bertumpu dan mengacu pada nilai, jati diri dan konsensus dasar kebangsaan. Negara dalam perkembangan reformasi sekarang ini adalah untuk mencapai kepentingan yang benar dengan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah untuk menciptakan iklim pemerintahan negara yang adil dan merata, namun tidak menggoyangkan sendi-sendi negara dan bangsa. Negara utamanya adalah mengawal dan menciptakan kondisi yang kondusif serta menegakkan konstitusi, Undang-Undang dan aturan yang berlaku dalam sebuah negara tersebut 16.

5.2 Demokrasi Demokrasi berasal dari kata “Demos” yang berarti rakyat, dan “Kratos” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat dalam suatu masyarakat.demokrasi jga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah.Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Dan corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat 17. Oleh karena itu, demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat 18.

16

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Jakarta, 01 Juni 2006” Gregorius Sahdan S.IP, jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004, Hal. 12 18 Zakaria Bangun, S.H.,M.H, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2008,Hal.2 17


5.2.1 Pengertian Demokrasi Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpinpemimpin politik yang bersaing meraih suara. Dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan “demokrasi” 19. Menurut Robert A.Dahl, demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi20. J.W.Garner,

demokrasi adalah

pemerintahan

yang

mirip

kepada

perwakilan dimana pegawai-pegawai serta agen-agen pemerintahan dipilih oleh pengundi secara langsung dan melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak pemilihnya. Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan (sovereignty) ada di tangan rakyat yang berhak untuk memerintah.

19 20

George Sorensen,Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003,Hal.14 Ibid.,Hal.18


5.2.2 Sejarah Demokrasi Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno, diciptakan suatu sistem dan gagasan mengenai kebebasan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara (city-state) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke 3 sebelum masehi) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dimuka dunia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad Pertengahan (600-1400). Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghaslkan suatu dokumen penting yaitu Magna Charta, dimana isi dokumen itu merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Dalam perkembangannya di Abad Pertengahan, muncul dua kejadian sebagai perubahan sosial dan kultural, yaitu zaman Abad Pencerahan


(Renaissance) yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran tentang negara dan hokum dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 21 dan Reformasi. Kedua masa itu mempersiapkan Eropa Barat untuk dalam masa tersebut menyelami masa Abad Pemikiran (Aufklarung) beserta Rasionalisme, suatu aliran pemikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (Ratio) semata. Kebebasan berfikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan demokrasi di bidang politik. Kemudian dalam perkembangannya, muncul monarki-monarki absolut dimana anggapan Raja adalah segalanya. Namun kecaman dan pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas teori rasionalistis (contract social), dimana dalam pemikirannya bahwa prinsip keadilan berlaku bagi semua waktu serta semua manusia baik dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggrakan dan menciptakan ketertiban suasana dimana rakyat dapat memiliki hak-hak alamnya (natural right) dengan aman. Dan rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin. Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi 22. Dan sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke 19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi di 21 22

Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007, Hal.132 Zakaria Bangun,S.H.,M.H, Loc.cit.,Hal. 3


tahap ini semata-mata bersifat politis dan medasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) dan hak-hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).

5.2.3 Karakteristik Demokrasi Gagasan tentang demokrasi yang sangat besar dan seringkali tidak tertembus dalam hal pengertian secara umum, memungkinkan untuk mengenali beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan sebuah asosiasi agar dapat memenuhi suatu persyaratan yaitu bahwa seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan kebijakan. Adapun kriteria secara umum mengenai demokrasi adalah sebagai berikut 23: 1. Partisipasi Efektif Yaitu dimana sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. 2. Persamaan Suara Ketika tiba akhirnya pembuatan keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.

23

Robert A. Dahl, Loc.cit., Hal. 52-53


3. Pemahaman yang Cerah Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 4. Pengawasan Agenda Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasi tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkan seperti itu. 5. Pencakupan Orang Dewasa Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjdi penduduk tetap seharusnya memiliki kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. Pemahaman tentang demokrasi dalam ilmu politik ada dua macam, yaitu demokrasi secara normatif dan demokrasi secara empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang hendak dilakukan oleh negara seperti ungkapannya “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Syarat suatu demokrasi normatif adalah memiliki karakteristik pokok sebagai berikut 24: 1. Adanya konstitusi yang membatasi kekuasaan dan mengontrol aktivitas pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ataupun kombinasi antara keduanya.

24

Zakaria Bangun.,S.H.,M.H,Loc.cit.,Hal. 10


2. Pemilihan untuk para pejabat publik yang dilakukan secara bebas. 3. Hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan. 4. Kebebasan berekspresi. 5. Kebebasan pers dan adanya akses untuk

sumber-sumber informasi

alternatif. 6. Kebebasan berasosiasi. 7. Adanya kesetaraan dalam hukum. 8. Warga negara yang terdidik dan mengetahui terinformasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Demokrasi secara empirik adalah demokrasi yang ditemukan atau dipraktikkan dalam kehidupan politik nyata. Dan adapun karakteristik demokrasi secara empirik, adalah sebagai berikut: 1. Pemilihan umum. 2. Terlaksananya prinsip check and balances. 3. Rotasi kekuasaan yang objektif dan terbuka. 4. Adanya partai politik yang demokratis. 5. Menikmati hak-hak dasar. 6. Persamaan di hadapan hukum. 7. Akuntabilitas pejabat 25.

25

Ibid.,Hal.11-14


5.2.4 Elemen-Elemen Demokrasi Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara adalah dengan memberi tolak ukur terhadap adanya elemen-elemen demokrasi di dalamnya. Walaupun, dalam setiap negara berbeda-beda dalam cara pandang maupun pengertiannya terhadap demokrasi. Namun secara umum, elemen-elemen demokrasi adalah: 1. Kompetisi Kompetisi menyengkut tersedianya hak-hak dan kebebasan terutama bagi anggota sistem politik. Meningkatnya kompetisi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh oposisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan 26. 2. Partisipasi Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Pada rezim demokratis, seluruh warga negara dewasa memperoleh hak dan kebebasannya secara penuh. Tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari pemilihan pemimpin dan kebijakan. Melalui pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.

26

Georg Sorensen, Loc.cit.,Hal.20


3. Kebebasan Politik dan Sipil Tingkat kebebasan politik dan sipil

diartikan sebagai kebebasan

berpendapat, kebebasan pers (media), kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi, cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik di suatu negara. Menurut

Robert.A.Dahl, kondisi yang diperlukan

agar pemerintahan

demokrasi berjalan stabil adalah: 1. Para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu “polisi dan militer” untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. 2. Adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis. 3. Potensi konflik dan pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi. 4. Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki (demokrasi politik). Dan untuk

mencapai demokrasi yang stabil dalam suatu negara,

diperlukan suatu pemerintahan yang kuat, ciri-cirinya adalah: 1. Memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korupsi. 2. Memiliki elit politik yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. 3. Memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan.


5.2.5 Keunggulan Demokrasi Robert A.Dahl mengemukakan

bahwa terdapat dua dimensi dasar

demokrasi yangsaling berkaitan, yaitu: 1. Tersedianya peluang persaingan bebas dan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik. 2. Terdapat jaminan bagi partisipasi politik seluruh warga negara. Oleh karena itu yang menjadi inti demokrasi adalah pemilihan yang bersifat umum, bebas dan setara. Atas dasar prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl, maka yang terjadi adalah keunggulan demokrasi, yaitu yang mendorong warga masyarakat untuk berinisiatif dan krestif untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan politik sesuai dengan hokum yang berlaku dalam negara tersebut. Robert A.Dahl mengemukakan, ada beberapa hal pokok yang menjadi keunggulan dari aspek demokrasi, antara lain: 1. Demokrasi membantu dalam mencegah timbulnya pemerintahan kaum autokrat yang kejam dan licik. 2. Demokrasi menjamin bagi warga negaranya sejumlah hak asasi yang tidak diberikan, dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis. 3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. 4. Demokrasi melindungi orang-orang yang berkaitan dengan kepentingan pokok mereka. Misalnya, kelangsungan hidup, cinta, tempat bernaung,


rasa hormat, pakaian, kebebasan memilih, memiliki keyakinan dan lainlain. 5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri yaitu, untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. 6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. 7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih daripada alternatif lain yang memungkinkan. 8. Hanya

pemerintahan

yang

demokratis

yang

dapat

membantu

perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. 9. Negara-negara demokrasi modern tidak berperang satu sama lain. 10. Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

5.3 Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance,

secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait

dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam


kehidupan sehari-hari 27. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

5.3.1 Pengertian Tata kelola Pemerintahan Menurut World Bank, Tata kelola pemerintahan

adalah suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah: 1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, securing of human rights, authonomy and devolution of power, dan juga assurance of civilian control. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung

sejauhmana

pemerintah

mempunyai

kompetensi

dan

sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. 27

Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, Good Governance(Kpemerintahan Yang Baik)Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Menurut UNDP, Tata kelola pemerintahan (good governance) adalah sebagai suatu latihan (exercises) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya 28.

5.3.2 Konsep Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah. Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi 29. Untuk itu, diperlukan tiga kaki yaitu: 1. Economic governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision

making

process)

yang

memfasilitasi

terhadap

equity

(kesetaraan), poverty (kesejahteraan) dan quality of life ( kualitas hidup). 2. Political governance, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan 3. Administrative governance, adalah sistem implementasi proses kebijakan. Dari segi pemerintah (government), tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu: 1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi. 28 29

Ibid.,Hal. 7 Ibid.,Hal. 4


2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan displin dan model administratif serta keterbukaan informasi. 3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. 4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi 30.

5.3.3 Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 2. Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. 3. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

30

Ibid, Hal. 9


4. Responsif,

yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani

setiap stakeholders. 5. Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. 7. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. 8. Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam tata kelola pemerintahan, domain state (negara) menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance., karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor swasta dan masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dlam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat dimulai dengan membangun landasan demokrastisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.


5.4 Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Transisi demokrasi yang sedang menjadi fase perkembangan sistem politik di Indonesia saat ini memberikan harapan perubahan sekaligus kekhawatiran. Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance),

berupa

peningkatan

akuntabilitas

pemerintahan,

partisipasi

masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efetivitas pelayanan dan pembangunan. Pemilihan langsung presiden merupakan aktualisasi sistem demokrasi yang partisipatif, dimana rakyat secara langsung memilih presidennya. Penciptaan

good

governance

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

akuntabilitas, responsivitas dan transparansi. Akuntabilitas sebagai perujudan tata pemerintahan yang baik dapat berbentuk akuntabilitas program, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum31.

6. Metodologi Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang digunakan dalam penelitian untuk memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode kualitatif 32. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek 31 32

Ibid, Hal. 23 Paham Ginting, Tehnik Penelitian Sosial,Medan: USU Press, 2005, Hal.4


penelitian seseorang, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 33. Dalam hal ini, metode kualitatif menggambarkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh negara dan pemikirannya tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian studi tokoh dengan metode kualitatif menelusuri pemikiran tokoh yag dalam hal ini adalah pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato-pidatonya, tulisan-tulisannya dan peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya karya tersebut dan pengaruh dari karya yang dihasilkan. Data kualitatif terdiri dari kutipan-kutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian, interaksi dan kegiatan. Dengan menggunakan jenis data kualitatif, memungkinkan peneliti mendekati komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri.

6.1 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi tokoh dengan menggunakan penelitian deskriptif. Pengkajian studi tokoh yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang pemikir keseluruhannya atau sebagiannya. Pengkajian meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang diperhatikan dan kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh, serta kontribusi bagi zamannya dan sesudahnya 34.

33

Hadawi Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, Hal. 63 34 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Jakarta dan Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006, Hal. 7 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Metode studi tokoh juga dapat dipergunakan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai konsep-konsep atau ide-ide. Dalam penelitian ini adalah melihat konsep dan ide pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono melalui pidato maupun tulisannya. Pengaruh tersebut tidak hanya dalam perkembangan teori, tetapi juga dalam praktek sehingga akan dapat dikatakan apakah pemikiran tokoh tersebut dikatakan ilmiah dan memenuhi kriteria ilmu pengetahuan. Dari pengaruh terhadap perkembangan pemikiran tersebut, akan terlihat kekuatan dari pemikiran tokoh tersebut.

6.2 Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data adalah suatu cara dimana data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrument pengumpulan data 35. Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumentasi dan studi pustaka (library research). Studi dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen dimana jika peristiwa yang dilaporkan kepada orang lain selanjutnya ditulis oleh orang ini. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi adalah contoh dokumen sekunder. 35

Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.32 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen-dokumen lain 36. Dan dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah isi pidato, tulisan dan wawancara beliau dari berbagai media cetak, yaitu majalah dan jurnal. Studi pustaka merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku,jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

6.3 Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah interpretasi. Interpretasi yang dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta (yaitu suatu perubahan atau kejadian), data (pemberian dalam wujud hal atau peristiwa yang disajikan atau dalam wujud sesuatu yang tercatat tentang hal, peristiwa atau kenyataan lain yang dapat dijadikan dasar keterangan selanjutnya), dan gejala (sesuatu yang nampak sebagai tanda adanya peristiwa atau kejadian).Dan dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pemikiran serta mengambil kesimpulan-kesimpulan dari fakta yang ada.

36

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, Hal. 70-71 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

7. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II

: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Bab ini berisi tentang Susilo Bambang Yudhoyono ditinjau dari aspek masa kanak-kanak, ideologi dan karier politiknya.

BAB III

: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA PEMIKIRAN

POLITIK

SUSILO

BAMBANG

YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Pendeskripsian pemikiran politik Susilo Bambang Yudhoyono mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan. BAB IV

: KESIMPULAN Berisi inti sari dan kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian.


BAB II SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

1. Masa Kanak-Kanak Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Desa Tremas , tepatnya 12 kilometer dari kota Pacitan, Jawa Timur pada saat seusai adzan dzuhur 9 September 1949. Susilo adalah anak tunggal dari pasangan bapak R. Soekotjo dan Ibu Siti Habibah. Namun walaupun sebagai anak tunggal, Susilo bukanlah sosok anak yang manja dan

berkecukupan. Ayahnya adalah seorang tentara yakni sebagai Komando

Rayon Militer (Danramil) yang bertugas di kota Pacitan dan sering berpindahpindah tempat tugas. Sehingga pada saat kelahirannya, Susilo tidak ditemani ayahnya karena harus bertugas 37. Oleh karena itu, Susilo tinggal bersama pamannya, Sasto Suyitno yang menjadi Lurah Desa Ploso, Pacitan. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya menjaga dan merawat Susilo. Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kanak-kanaknya dipanggil dengan sebutan “sus” oleh orang tuanya,adalah anak yang penuh dengan limpahan kasih sayang dari orang tuanya. Arti nama “Susilo Bambang Yudhoyono” sendiri diberikan oleh ayahnya yang bermakna “kesatria santun yang memenangi setiap peperangan”. Tidaklah mengherankan bahwa nama tersebut sangat berhubungan dengan profesi ayahnya sebagai pembantu letnan satu (peltu) dalam militer. Ayahnya mengharapkan Susilo dapat meneruskan bakat kemiliteran darinya.

37

www.seasite.niu.edu/indonesian/oenic/05oktober.htm/akses 23 Januari 2009


Seperti pembawaan anak tunggal pada umumnya, ia harus menjaga penampilannya agar tetap menarik. Dan tidak heran hal tersebut terbawa hingga ia dewasa. Menurut teman-temannya, Susilo tidak hanya anak yang terjaga penampilannya, namun tindak-tanduknya juga terjaga, sopan dan menunjukkan perhatian kepada orang lain. Susilo kecil pada masa kanak-kanaknya adalah seorang anak yang memiliki bakat di bidang seni. Ia dikenal sebagai penulis puisi, cerpen, pemain teater dan pemain Band. Susilo sangat senang mengikuti berbagai kegiatan kesenian seperti melukis, bermain peran dalam teater dan wayang orang. Beberapa karya puisi dan cerpennya sempat dikirimkan ke majalah anak-anak pada

masa itu, seperti Majalah Kuncung. Sedangkan aktivitas bermain band

masih dilakukannya hingga tingkat satu Akabri Darat sebagai seorang pemain bass dan gitar. Disamping kesenian, Susilo juga menyukai dunia olahraga seperti bola voli, travelling, jogging (jalan kaki), bersepeda dan berkendaraan. Olahraga lain yang sampai saat ini masih beliau lakukan adalah bela diri. Sebagai seorang anak yang mendapat perhatian lebih dari orang tuanya, Susilo merupakan anak yang suka membaca. Berbagai jenis buku semasa kecil hingga beranjak remaja merupakan makanan bagi hobinya. Bahkan ia sering diledek oleh teman-temannya

karena sampai remaja jarang memiliki teman

wanita, karena terlalu seringnya berkutat dengan buku setiap akhir pekan. Membaca buku adalah hobi yang sangat ia cintai hingga memasuki jenjang remaja dan kuliah. Baginya hobi membaca buku adalah hal yang tidak ternilai harganya dalam menimba ilmu pengetahuan di masa muda.


Semasa kecil, Susilo dikenal sebagai anak desa yang cerdas dan pintar bergaul. Kala itu, postur tubuhnya kurus tinggi dan berkulit kuning bersih. Ia tumbuh dan berkembang di bawah kuatnya pengaruh pendidikan orang tuanya. Sang ayah lebih menekankan kepada sifat pekerja keras dan disiplin, sedangkan ibunya lebih kepada iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa 38. Walaupun Susilo adalah anak yang menyukai kesenian dan olahraga ataupun buku, ternyata cita-citanya sangat berbeda dengan hobinya tersebut. Susilo kecil selalu bermimpi dan berita-cita ingin menjadi seorang prajurit seperti sang ayah. Dan cita-cita inilah yang menghantarkan Susilo untuk giat untuk belajar dalam pendidikannya.

2. Masa Pelajar Dalam menempuh pendidikannya, Susilo belajar di Sekolah Rakyat Gajahmada (sekarang SDN Baleharjo I) di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Disekolahnya, ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan berprestasi. Susilo lulus dari sekolah dasar pada tahun 1962, dengan berpredikat sebagai siswa yang memiliki nilai terbaik disekolahnya di masa itu. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Pacitan. Sekolah tersebut adalah SMP satu-satunya sekaligus merupakan sekolah favorit anak-anak di kota Pacitan. Di sekolah inilah Susilo muai menempah dirinya, tumbuh menjadi reaja yang lebih matang. Ia banyak belajarsoal budaya, sosial, olahraga, teater, melukis bahkan menulis artikel. Ia juga terlibat aktif di Pijar

38

D.Danny H.Simanjuntak, Loc.cit.,Hal.25


Sena-Kompi Peger Lor, dalam ranka mencari pelarian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) 39. Susilo

kemudian

melanjtkan

jenjang pendidikannya di Sekolah

Menengah Atas (SMA) Negeri 271 Pacitan. Semasa SMA, Susilo dikenal sangat menonjol dalam sejumlah bidang pelajaran, terutama matematika. Jika guru matematika mereka berhalangan mengajar, maka Susilo dipercaya untuk tampil di depan kelas sebagai “guru” matematika pengganti bagi teman-temannya. Saat menginjak sekolah menengah atas, ia membentuk klub bola voli bernama klub Rajawali bersama teman-temannya. Kegemarannya bermain bola voli terkadang membuat ia lupa akan masa remaja nya untuk bersenang-senang diluar. Di bangku SMA juga, Susilo mengasah kemampuannya dalam bidang musik. Kala itu, ia dikenal sebagai pemain gitar bass disekolahnya, kadangkadang Susilo juga bertindak sebagai vokalis khusus untuk lagu sedih dan sendu. Ia juga membentuk Band-nya dengan nama Band Gaya Taruna. Susilo terus mengasah segala kemampuannya termasuk mempersiapkan diri untuk meraih citacita menjadi seorang tentara sedari kecil 40.

3. Masuk Akabri dan Menjadi Tentara Setelah lulus SLTA pada tahun 1968, ia sangat tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di bidang militer seperti ayahnya. Namun, karena terlambat mendaftar masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Susilo sempat menjadi mahasiswa Tehnik Mesin Institut 10 November Surabaya 39 40

Ibid., Hal. 26 Diakses pada http://www.seasite.niu.edu/indonesian/oenic/05oktober.htm/ pada 23 Januari 2009


(ITS). Tetapi menjadi seorang mahasiswa tidak berlangsung lama karena Susilo lebih memilih masuk ke Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Malang, Jawa Timur. Di Malang, ia dapat lebih leluasa melanjutkan mimpinya sebagai seorang tentara untuk kembali mempersiapkan diri masuk Akabri. Tahun 1970, Susilo masuk dalam penerimaan Akabri di Magelang, Jawa Tengah setelah lulus dalam penerimaan akhir di Bandung. Baginya, dalam hidup ini tidak ada yang serba kebetulan. “Menjadi perwira TNI adalah disamping suatu kesyukuran, tetapi hakikatnya adalah pilihan dan sekaligus kehormatan”, seperti yang ditulisnya dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Akademi Militer Magelang berjudul “Kepada Almamater”. Setelah belajar di sekolah Akabri di Magelang. Di lembaga pendidikan kemiliteran ini, kepribadian dan intelektualitas Susilo Bambang Yudhoyono sangat menonjol. Itu ditandai dengan diraihnya berbagai penghargaan atas prestasinya seperti Bintang Kepribadian “Kartika Tanggon Kosala” (tahun 1970,1971 dan 1972), Bintang Intelek “Kartika Ati Tanggap” (tahun 1971-1972) dan Prestasi Tertinggi Gabungan Mental, Fisik dan Intelek “Tri Sakti Wiratama” tahun 1973. Dan akhirnya Susilo menamatkan pendidikan militernya dengan lulusan terbaik AKABRI DARAT pada tahun 1973 dan memperoleh penghargaan tertinggi Bintang Adhi Makayasa. Presiden Soeharto menyerahkan dan menyematkan langung lencana itu kepadanya. Selain meraih prestasi terbaik, ditahun keempat pendidikan militer inilah cintanya

bersemi

pada Kristiani

Herawati (Ani), putri Mayjen Sarwo Edhi Wibowo. Hal ini disebabkan jabatan


sebagai Komandan Divisi Korps Taruna membuatnya harus melapor pada Sarwo Edhi yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Akabri. Kisah cinta antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati berlanjut dan mendapat restu dari kedua pihak orang tuanya. Namun dalam perjalanannya, mereka tidak segera menikah. Hal ini disebabkan Susilo harus mengikuti pendidikan di pusat pendidikan militer Rangers School dan Airborne School

di Fort Benning,

Georgia Amerika Serikat. Sementara Ani harus

mengikuti ayahnya, Sarwo Edhi untuk tugas sebagai Duta Besar Indonesia di Korea Selatan. Susilo akhirnya menikah dengan Ani pada tanggal 30 Juli 1976. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhi Baskoro Yudhoyono 41. Secara terperinci, Susilo Bambang Yudhoyono menempuh pendidikan se bagai Berikut : 1. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1973. 2. American Language Course, Lackland Texas Amerika Serikat tahun 1976. 3. Airborne and Ranger Course, Fort Benning Amerika Serikat tahun 1976. 4. Infantery Officer Advanced Course, Fort Benning Amerika Serikat tahun 1982-1983. 5. Jungle Welfare School, Panama tahun 1983. 6. Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman tahun 1984. 7. Kursus Komando Batalyon tahun 1985. 8. Sekolah Komando Angkatan Darat tahun 1988-1989.

41

Ibid


9. Command and General Staff College, Fort Leavenwort Kansas Amerika Serikat. 10. Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri Amerika Serikat. 11. Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2004 42.

4. Aktif Dalam Militer Prestasi sebagai lulusan terbaik membuat Susilo memuluskan karirnya di bidang militer. Dan setelah meraih prestasi terbaiknya, Susilo meraih pangkat Jenderal TNI pada tahun 2000. sepanjang masa itu, ia mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan di luar negeri. Antara lain, Seskoad dimana pernah pula ia menjadi dosen serta Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam tugas militernya, ia menjadi komandan pasukan diantaranya, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad, kemudian menjadi Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kepala Staf Teritorial TNI. Selain di dalam negeri, ia juga bertugas pada misi-misi luar negeri. Seperti ketika menjadi Commander of United Nations Military Observers dan Komandan Kontingen Indonesia di Bosnia Herzegovina pada 1995-1996. Setelah mengabdi sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepanjang 27 tahun, ia mengalami percepatan masa pensiun maju 5 tahun ketika menjabat menteri di tahun 2000. Atas pengabdiannya di bidang militer, ia menerima 24 tanda 42

Diakses pada http://www.pemiluindonesia.com/profile/susilo-bambang-yudhoyono.html/pada 23 Januari 2009


kehormatan dan bintang jasa, diantaranya Satya Lencana PBB UNPKF, Bintang Dharma dan Bintang Maha Putra Adipurna. Atas jasa-jasanya yang melebihi panggilan tugas, beliau menerima bintang jasa tertinggi di Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna 43. Secara terperinci karir militer Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut : 1. Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1973 dengan predikat penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan juga mendapat predikat Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik dan intelektual. 2. Memulai karir militer di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad pada tahun 1974. 3. Belajar di Airborne School dan US Army Rangers, di Fort Benning Amerika Serikat dan mengikuti kursus di American Language Course di Texas. 4. Karir Militer berlanjut di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad pada tahun 1976. 5. Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad tahun 1977. 6. Paban Muda Sops SUAD tahun 1981-1982. 7. Belajar di Infantery Officer Advanced Course, di Fort Benning Amerika Serikat tahun 1982-1984. 8. Belajar di On The Job Training In 82-nd Airborne Division Amerika Serikat pada tahun 1983.

43

Diakses pada http://www.solusihukum.com/tokoh/tokoh10.php/pada 23 Januari 2009


9. Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984. 10. Kursus Komando Batalyon dan meniti karir di Komandan Sekolah Infanteri tahun 1983-1985. 11. Dan Yonif 744 Dam IX Udayana tahun 1986. 12. Paban Madyalat Sops Dam IX Udayana tahun 1988. 13. Belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan belajar di US Command and General Staff College periode 1988-1989. 14. Bekerja sebagai Dosen Soskoad Korspri Pangab tahun 1989-1993. 15. Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad tahun 1993-1994. 16. Asops Kodam Jaya tahun 1994-1995. 17. Danrem 072 Pamungkas Kodam IV Diponegoro tahun 1995. 18. Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di BosniaHerzegovina taun 1995-1996. 19. Kasdam jaya, Pangdam Sriwijaya dan Ketua Bakorstanasda tahun 1996. 20. Kepala Angkatan Bersenjata dan Staf Urusan Sosial dan Politik tahun 1997. 21. Letnan Jenderal dan Kassospol ABRI tahun 1998. 22. Jenderal TNI tahun 2000. Karir militernya terhenti sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI) dengan pangkat Jenderal. Dan ia kemudian pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri sekaligus menandai masuknya Susilo di kancah politik dan meninggalkan dunia militer yang selama


ini membesarkan namanya. Susilo menutup lembaran karir militernya dengan segudang prestasi dan sekaligus memulai kiprahnya di dunia pemerintahan.

5. Masuk Dalam Kancah Politik Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal dengan gaya bicara yang tenang, sistematis, penampilan yang rapi dan berwibawa serta kata-kata nya yang mencerminkan wawasan berfikirnya yang luas, adalah sosok yang posisinya patut diperhitungkan pada peta kepemimpinan nasional. Karir militer yang selama ini dijalani oleh Susilo terhenti dengan adanya tawaran untuk masuk dalam dunia politik dan pemerintahan. Para pengamat politik memberinya julukan “Jenderal yang Berfikir” karena sosoknya sebagai tentara militer sangat berwibawa, tenang, sistematis dan mencerminkan wawasan berfikir yang luas. Setelah masuk dalam dunia politik, Susilo menabat sebagai Menteri di pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dan seterusnya dalam era

kepemimpinan Megawati, Susilo tetap

dipercaya sebagai Menteri. Walaupun dalam perjalanannya, ia terpaksa mundur dari jabatan tersebut.


5.1 Dipercaya KH Abdurrahman Wahid Semua diawali ketika hasil Pemilu 1999 menetapkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 periode 1999-2004 44. Saat itu, nama dan figur Susilo praktis mulai muncul ke permukaan karena banyak yang merekomendasikan Susilo untuk terlibat dalam pemerintahan dengan kondisi sosial politik Indonesia saat itu pasca tergulingnya rezim orde baru. Kala itu, presiden Abdurrahman Wahid langsung melamar Susilo untuk ikut

bergabung ke dalam barisan Kabinet Pemerintahannya sebagai Menteri

Pertambangan dan Energi (Mentamben). Saat itu, Susilo tidak langsung mengamini tawaran Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, karena Susilo masih menyisakan cita-citanya untuk menjadi seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun berkat sejumlah pertimbangan penting, serta anjuran dari sang ayah, R. Soekotjo, Susilo pun akhirnya setuju untuk bergabung dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Pada waktu itu, Susilo masih aktif adalam menjalankan tugas militernya sebagai perwira tinggi berbintang tiga (Letnan Jenderal) di lingkungan TNI. Karenanya, demi menerima tawaran dari Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, Susilo terpaksa meminta pensiun dini yaitu 5 tahun lebih awal dari dinas militernya. Meski kala itu tidak memiliki keahlian serta pengetahuan di dalam bidang pertambangan, Susilo tetap berusaha memberikan kinerja ter baik. Di awal masa jabatannya sebagai Mentamben, Susilo melakukan berbagai upaya untuk

44

D.Danny.H. Simanjuntak,Ibid.,Hal.17


memberantas pengoplosan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Dalam perjalanannya, Susilo hanya sebentar saja menjabat sebagai Mentamben. Presiden Abdurrahman Wahid kemudian mempromosikan Susilo untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Menko Polsoskam), menggantikan Wiranto yang saat itu dinonaktifkan. Di lini baru ini, Susilo cenderung mulai belajar banyak dalam memahami konstelasi perpolitikan dalam negeri. Dan disadari atau tidak, di tahap ini juga Susilo mulai menimba segudang ilmu serta pengalaman dalam dunia politik 45. Diawal Susilo menjabat sebagai Menko Polsoskam, hubungan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid sedang berada pada titik terendah. Ketegangan tersebut berawal dari mencuatnya kasus Buloggate dan Bruneigate. Presiden Abdurrahman Wahid ditengarai ikut terlibat dalam usaha pencairan dana Bulog, serta dinilai tidak konsisten dalam memberikan keterangan mengenai bantuan Sultan Brunei. Akibatnya Presiden Abdurrahman Wahid dinilai tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada DPR maupun masyarakat, terkait masalah yang dihadapi 46. Atas persoalan tersebut, DPR melayangkan memorandum hingga dua kali berturut-turut

kepada

Presiden

Abdurrahman

Wahid,

yaitu

meminta

pertanggungjawaban presiden mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebelumnya, untuk mengakhiri ketegangan dengan DPR, Presiden Abdurrahman Wahid berencana 45 46

Ibid.,Hal.18 Ibid.,Hal.19


akan mengeluarkan Dekrit Presiden yang bermaksud membubarkan DPR dan kembali melakukan pemilihan umum. Disinilah masa-masa sulit bagi Susilo Bambang Yudhoyono, saat Presiden Abdurrahman Wahid harus terus berseteru dengan DPR. Kondisi politik tanah iar, terutama Jakarta, sangat tidak menentu. Istana dan Senayan menjadi dua titik yang salaing bertentangan saat itu. Susilo Bambang Yudhoyono se bagai Menko Polsoskam dituntut untuj mendinginkan suhu politik yang sedang memanas, ter masuk menemukan jalan tengah atas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pada 28 Mei 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden, yang berisikan perintah untuk mengambil tindakan serta langkah khusus demi menegakkan ketertiban, keamanan dan hukum dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan Maklumat Presiden itu ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah kalangan sempat mencurigai bahwa Susilo akan melakukan tindakan represif untuk memburu dan menyingkirkan lawan-lawan politik Presiden Abdurrahman Wahid. Publik juga mensinyalir kalau pemberian Maklumat Presiden tersebut sebagai usaha Presiden Abdurrahman Wahid dalam menyelamatkan posisinya se bagai Presiden. Posisi Presiden Abdurrahman Wahid rupanya tidak seperti yang diharapkannya. Meskipun sudah

mengeluarkan Maklumat Presiden, tetapi

perkembangan kondisi saat itu tetap kian menyulitkan Abdurrahman Wahid. Karena DPR akhirnya menggelar Sidang Pleno pada 30 Mei 2001, untuk mengevaluasi pelaksanaan Memorandum II yang dilayangkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Pada sidang tersebut, akhirnya diperoleh keputusan agar


Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Dan itu artinya, posisi Abdurrahman Wahid sudah diujung tanduk. Sebab kuat dugaan bahwa Abdurrahman Whid akan dilengserkan bila Sidang Istimewa MPR digelar. Merasa terdesak, Abdurrahman Wahid pun memunculkan sejumlah spekulasi atas kondisi yang belakangan terjadi. Disebut-sebut, Susilo Bambang Yudhoyono tidak berusaha mengamankan posisi Abdurrahman Wahid. Alhasil pada 1 Juni 2001, Abdurrahman Wahid meminta Susilo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polsoskam. Sebelumnya Abdurrahman Wahid sempat memberi tawaran kepada Susilo untuk memilih sebagai Menteri Perhubungan atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Namun oleh Susilo, tawaran tersebut ia tolak serta mengambil keputusan bulat untuk mengundurkan diri dari Kabinet. Tidak sampai dua bulan berselang setelah pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono, Abdurrahman Wahid lengser dari kursi kepresidenannya 47. Pada 23 Juli 2001, MPR memutuskan untuk

memberhentikan

Abdurrahman Wahid. Sesuai konstitusi yang berlaku, MPR

Presiden kemudian

mengangkat dan menetapkan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, dan menetapkan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

47

Ibid.,Hal.21


5.2 Konflik dengan Megawati Setelah dilantik sebagai Presiden, Megawati Soekarnoputri langsung menyusun sejumlah nama yang bakal menduduki posisi Menteri dalam Kabinet pemerintahannya. Nama

Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak luput dari

perhatian Presiden Megawati. Dan akhirnya hal itu terbukti saat Susilo mendapat kesempatan kembali untuk ikut terlibat dalam dunia politik dengan diangkat menjadi Menko Polkam oleh Presiden

Megawati Soekarnoputri. Kehadiran

Susilo dalam lingkungan Kabinet kerja Megawati disebut-sebut oleh sejumlah pihak sebagai strategi Presiden Megawati dalam membina hubungan baik antara Istana dengan markas TNI Cilangkap 48. Asumsi tersebut setidaknya dapat dibenarkan, karena selama Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Menko Polkam, hubungan antara Istana dan Cilangkap di era Presiden Megawati terbilang relatif baik. Artinya, hampir tidak pernah terjadi perbedaan yang sangat prinsipil antara Istana dan Cilangkap pada masa itu. Terutama dalam penentuan sejumlah kebijakan nasional, yang jelas berkaitan erat dengan masalah militer atau pertahanan negara. Lebih dari itu, kehadiran

Susilo

juga

dianggap

sebagai

“ikon”

penting,

yang

dapat

“mengukuhkan” dukungan penuh TNI terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam menangani masalah keamanan negara saat itu. Hampir tiga tahun, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi orang penting dalam Kabinet Gotong Royong Megawati. Seiring itu pula, Susilo memperoleh banyak pelajaran sekaligus pengalaman dalam dunia politik. Dan selama itu pula,

48

Ibid.,Hal.22


hubungan antara Susilo dan Presiden Megawati Soekarnoputri terjalin cukup baik hubungannya, baik dalam hubungan pribadi maupun institusionalnya. Namun disayangkan, ketika menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo dan Megawati mulai menghadapi konflik politik dan “perang psikis”. Rencana Susilo Bambang Yudhoyono menuju kursi RI-I kala itu, dikabarkan sebagai pemicu utamanya. Secara politis Megawati menilai bahwa, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pembantu presiden, jelas bersikap kurang “etis” terhadap dirinya. Karena, Susilo tidak pernah membicarakan tentang niatnya

itu

kepada

Presiden

Megawati

Soekarnoputri,

tetapi

justru

menyampaikannya ke sejumlah media. Konflik dingin antara Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono bermula pada akhir tahun 2003 dan memasuki awal tahun 2004, tepatnya pada Januari hingga Februari 2004. Saat itu, Susilo mulai tidak dipanggil dalam berbagai rapat atau proses pengambilan keputusan serta kebijakan di bidang politik dan keamanan dalam negeri. Sementara itu, pemerintahan Megawati tengah sibuk mempersiapkan agenda pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun

pemilihan

agenda krusial dan

legislatif. Karena agenda itu dianggap sebagai

baru pertama kali dilaksanakan sepanjang sejarah

terbentuknya negara ini, maka pemerintah perlu bekerja keras dalam mempersiap kan segala sesuatunya 49. Presiden Megawati saat itu berkoordinasi dengan sejumlah lini seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri

49

Ibid.,Hal.29


Kehakiman dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung serta Kepala badan Intelijen Negara. Ironisnya, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) justru tidak dilibatkan. Padahal, jelas-jelas seluruh lini kabinet yang diseutkan tersebut masih berada dalam wilayah koordinasi Menko Polkam. Dan yang paling penting saat itu Menko Polkam telah ditunjuk sebagai koordinator pengamanan pemilihan umum. Tidak hanya hal itu, Susilo juga tidak diikutsertakan dalam kunjungan beberapa pejabat pusat ke daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang kala itu hangat dengan kasus separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Padahal sudah jelas bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Militer Pusat. Saat Susilo sedang melakukan kunjungan kerja ke China, Presiden Megawati Soekarnoputri justru menggelar rapat di lingkungan kementrian politik dan keamanan (Polkam). Pertemuan yang digelar pada 25 Februari 2004 diadakan untuk membahas persiapan pemilihan umum di sejumlah daerah. Tanpa sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono, melalui rapat tersebut, Presiden Megawati menginstruksikan sejumlah pejabat di jajaran polkam untuk berkeliling ke sejumlah daerah guna memantau kematangan persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Polri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar serta Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Hendro Priyono. Pada saat itu, Susilo


kelihatan lebih banyak menahan diri. Ia cenderung

lebih memilih diam,

ketimbang harus membuat suasana perselisihan menjadi semakin keruh. Dalam situasi tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi isa menjalankan tugasnya sebagai Menko Polkam secara utuh dan efektif, maka timbul inisiatif untuk membangun komunikasi langsung dengan Presiden Megawati Soekarnoputri50. Pada 9 Maret 2004, Susilo mengirimkan surat kepada Presiden Megawati yang isinya ingin menanyakan sekaligus meminta kejelasan mengenai posisinya sebagai Menko Polkam. Melalui surat itu pula, Susilo berharap dapat bertemu langsung dengan Megawati, guna membahas sejumlah permasalahan serta konflik yang berkembang. Namun, Presiden Megawati justru tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban atas surat Susilo tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Kondisi tetap tidak jelas sementara kinerja dan pola koordinasi di tingkat Kabinet kian tidak menentu serta menimbulkan

ketegangan terutama di

lingkungan menteri-menteri polkam. Sejumlah opini yang berkembang saat itu menyebutkan, Susilo Bambang Yudhoyono kian terdesak untuk segera mengambil sikap. Karena sepertinya kondisi saat itu, jelas tidak memungkinkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk tetap bekerja sebagai Menko Polkam. Dalam situasi yang demikian, melalui sejumlah pertimbangan, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari barisan Kabinet Gotong Royong. Pada 11 Maret 2004, Susilo mengirimkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Megawati. Dan dihari yang sama,

50

Ibid.,Hal. 32


Susilo Bambang Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers di kantor Menko Polkam sehubungan untuk memberikan penjelasan serta klarifikasi tentang keputusan pengundurkan diri tersebut. Setelah mengundurkan diri dari Kabinet Megawati, Susilo mulai menyusun strategi politik bersama Partai Demokrat. Sejumlah pendekatan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang dianggap besar, mulai gencar digalang Susilo Bambang Yudhoyono 51. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa, Susilo bakal “bermain” tanpa beban di pemilihan umum 2004. Bagaimana tidak, hingga ia meninggalkan jabatan sebagai Menko Polkam di Kabinet Megawati, hampir tidak ada catatan “miring” yang disisakan olehnya selama mengemban tugas. Bahkan banyak pihak yang mengatakan bahwa pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah strategi untuk memenangkan hati rakyat menjelang pemilu 2004.

Karena Susilo sendiri telah mengumumkan akan

mencalonkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia 2004 mendatang sekaligus memberikan sinyal bahwa Susilo Bambang Yudhoyono siap untuk kembali bertarung di arena politik selanjutnya.

6. Membangun Partai dan Ideologi Dari perolehan suara dalam pemilihan calon wakil presiden dan hasil polling publik dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001, menyebutkan nama Susilo Bambang Yudhoyono memiliki popularitas tersendiri.

51

Ibid.,Hal.33


Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya Vence Rumangkang yang kala itu adalah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi presiden. Dan agar cita-cita itu terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan oleh Susilo dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang sendiri. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Susilo sendiri di Apartemen Hilton. Rapat tersebut diadakan untuk membentuk tim pelaksana. Pada tanggal 19 Agustus 2001, Susilo memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian Partai Demokrat. Selanjutnya, pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rmangkang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah Partai Politik 52. Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang-Undang Kepartaian, dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya, namun pada prakteknya diperoleh sebanyak 99 orang sebagai pendiri partai Demokrat. Filosofi angka 99 diartikan sebagai sambungan makna tanggal dan bulan kelahiran sang penggagas, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir pada tanggal 9 bulan 9. 52

Diakses pada http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task= view&id=6&Itemid=12/pada 23 Januari 2009 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Dan pada tanggal 9 September 2001, dihadapan Notaris Aswendi Kamuli SH, Partai Demokrat didaftarkan sebagai bukti pendirian Partai. Kepengurusan Partai Demokrat pun disusun dan disepakati bahwa kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam. Sedangkan Calon Sekretaris jenderal adalah dari luar pulau Jawa dan beragama Kristen. Ketua Umum terpilih adalah Prof. Dr. Subur Budhisantoso dan Sekretaris Jenderal adalah Prof. Dr. Irsan Tandjung serta Bendahara Umum adalah Vence Rumangkang. Partai Demokrat selanjutnya didaftarkan di Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 10 September 2001 sekaligus menandai awal kiprah “kendaraan politik” Susilo Bambang Yudhoyono ini berkembang dan menyusun kinerja untuk memenangkan Susilo dalam bursa Calon Presiden pada pemilu 2004 53. Partai Demokrat sendiri berpijak pada ideologi demokrasi, dimana kedaulatan adalah memang ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan dalam suatu pemerintahan secara demokratis. Partai Demokrat menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya kesejahteraan saja yang menjadi tujuan pencapaian ideologi Partai, keanekaragaman budaya, agama, suku maupun etnis adalah hal yang paling dijunjung tinggi pula didalamnya. Sebagai seorang tentara, Susilo bangga dengan apa yang telah diajarkan oleh militer dalam banyak aspek, yaitu tugas, kehormatan dan negara. Militer merupakan sebuah pendidikan yang ingin ia bagikan pengalamannya kepada

53

Ibid


orang lain. Memiliki latar belakang militer justru dapat membantu, bukan menghambat pembangunan bangsa. Berdasarkan pengalaman sebagai menteri dalam pemerintahan Indonesia, beberapa tugas para pemimpin militer adalah mengantisipasi dan membuat perhitungan yang matang atas situasi yang ada. Memilih tindakan terbaik yang paling memungkinkan dan mengambil keputusan, mengarahkan, mengawasi serta mempertimbangkan resiko yang telah diperhitungkan dan memimpin orang-orang mencapai misi yang mereka berikan. Dimana semua tugas ersebut menurutnya, sesuai dan dapat diterapkan dalam memimpin dan mengatur organisasi non-militer bahkan sebuah bangsa sekali pun. Oleh karena itu, Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merupakan tokoh politik yang memiliki ideologi Demokrat sejati, ia membuktikan dirinya bahwa Partai yang diusungnya adalah Partai yang mengakui dan menjunjung tinggi nilainilai Demokrasi berdasarkan pancasila. Selain seorang Demokrat sejati, ia tidak pernah terlepas dari ideologi militernya pula sebagai seorang Jenderal. Oleh karena itu, sebagai seorang Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang Jenderal yang berfikir dalam gaya militernya. Menurutnya, mencoba menjalankan sebuah pemerintahan yang kompleks seperti Indonesia, dibutuhkan berbagai penyesuaian politik, yaitu sebuah kepemimpinan yang mampu menghadirkan keseimbangan dan kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan moderat. Pendidikan militer yang diperolehnya menurutnya telah mengajarkan pengendalian diri dan kehati-hatian.


Susilo berterima kasih atas latar belakang militer itu, memberi idealisme baginya. Kemiskinan dan penderitaan merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, seperti yang ia alami semasa kecil, dimana ia dibesar kan berdasarkan pengharapan. Dan militer dengan prinsip-prinsip komando serta misi pelayanan

jasanya merupakan salah satu pendorong utama idealisme Susilo

Bamba ng Yudhoyono. Demi memuluskan langkahnya, Susilo bersama Partai Demokrat terus menggalang kekuatan politik, seiring itu juga popularitas dirinya di mata masyarakat kian melambung tinggi. Sampai-sampai melampaui kepopuleran Partai Demokrat itu sendiri. Kepopuleran Susilo inilah yang justru mendongkrak nama besar Partai Demokrat, sehingga menjadi salah satu Partai yang cukup disegani dan diperhitungkan kala itu. Selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan sejumlah kampanye Partai Demokrat. Kampanye yang dilangsungkan adalah dalam rangka menggalang kekuatan untuk menghadapi kompetisi politik di Pemilihan Umum Legislatif pada 5 April 2004. Peran dan kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kampanye tersebut, diharapkan dapat memberi pengaruh besar terhadap jumlah perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu Legislatif 2004.

7. Kemenangan Dalam Pilpres 2004 Usaha Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokrat, tampaknya memang berbuah manis. Pada pemilu Legislatif 2004 yang diikuti 24 Partai Politik, Partai Demokrat memperoleh 8.455.225 suara atau 7,45%, sekaligus


mendapatkan 57 kursi di DPR-RI. Menurut sejumlah kalangan, perolehan jumlah suara tersebut termasuk prestasi gemilang untuk ukuran Partai yang relatif muda. Apalagi terjun pada pemilu Legislatif 2004 merupakan pengalaman pertama kali bagi Partai Demokrat. Berdasarkan urutan hasil perolehan suara, Partai Demokrat menempati posisi kelima dari lima besar Partai pemenang pemilu 2004, yaitu: 1. Partai Golkar dengan 24.480.7 57 suara (21,58%) mendapat 128 kursi. 2. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dengan 21.026.629 suara (18,53%) mendapat 109 kursi. 3. Partai Kebangkitan Bangsa dengan 11.989.564 suara (10,57%) mendapat 52 kursi. 4. Partai Persatuan Pembangunan dengan 9.248.764 suara (8,15%) mendapat 58 kursi. 5. Partai Demokrat dengan 8.455.225 suara (7,45%) mendapatkan 57 kursi. Sementara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang diselenggarakan pada 5 juli 2004. berdasarkan sejumlah ketentuan, akhirnya hanya ada lima pasangan calon yang diusung oleh sejumlah partai yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dianggap layak dan memnuhi syarat untuk mencalonkan pasangan kandidatnya. Mereka adalah: 1. H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai

Golkar).


2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P). 3. Prof.Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono YudoHusodo (dicalonkan oleh PAN) 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI) 5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc (dicalonkan oleh PPP). Persaingan menuju kursi kepresidenan cukup ketat, aroma kompetisi untuk menggaet sebanyak-banyaknya hati rakyat sangat jelas terlihat pada pemilhan presiden dan wakil presiden secara langsung putaran pertama. Peta politik yang tadinya sudah mulai terbentuk pada pemilu legislatif, drastis berubah. Pasangan calon yang tadinya diprediksikan bakal meraup suara terbanyak, justru di luar dugaan.

Hasil perolehan jumlah suara pada pemilu putaran pertama,

menunjukkan tidak ada pasangan calon yang berhasil meraup suara lebih dari 50 %. Menurut aturan yang berlaku, harus dilakukan pemilu putaran kedua. Hal ini terlihat pada perolehan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama, berikut ini: •

H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin meraih 26.286.788 suara (22,15%).

•

Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi meraih 31.569.104 suara (26,61%).


•

Prof.Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono YudoHusodo meraih 17.392.931 suara (14,66%).

•

H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla meraih 39.838.184 suara (33,57%).

•

Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc meraih 3.569.861 suara (3,01%). Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

putaran kedua harus dilaksanakan. Dua pasangan calon yang maju berikutnya adalah pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad hasyim Muzadi dan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla. Pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua digelar pada 20 September 2004. Jauh-jauh hari, kedua pasangan calon yang bakal bertarung mulai menyusun sejumlah strategi jitu untu memenangkan pertarungan politik ini. Apalagi kedua pasangan calon adalah orang yang pernah berseteru yaitu Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Maka, aroma persaingan menuju puncak kursi presiden pun berlanjut dan semakin panas. Dan setelah melalui proses penghitungan suara, akhirnya diperoleh hasil yang akan menetukan arah tujuan bangsa Indonesia sekaligus menjadi kelangsungan estafet kepemimpinan di Indonesia. Pasangan calon H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 62.266.350 atau sebanyak 60,62%, dibandingkan dengan pasangan calon Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad hasyim Muzadi yang

harus puas dengan


44.990.704 suara atau sebanyak 39, 38%. Dengan perolehan tersebut, Susilo mendapatkan kemenangan yang gemilang untuk menjadi penguasa Indonesia dengan beralih kembali kedunia politik menjadi seorang Presiden, setelah sempat mengundurkan diri dari dunia politik dan pemerintahan.

8. Presiden Republik Indonesia Setelah kemenangan gemilang dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2004, kini Susilo Bambang Yudhoyono tengah berada di puncak kekuasaan. Ia menjadi orang nomor satu di negeri ini, melalui usaha dan perjuangan politik yang terbilang cukup panjang serta berliku di tahun 2004 silam. Dan setelah mengucapkan janji dan sumpah Presiden dan Wakil Presiden bersama Yusuf Kalla dalam pelantikannya, Susilo resmi menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia dan dituntut untuk melakukan perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kepresidenan Republik Indonesia merupakan kantor politik tertinggi di kepulauan Indonesia. Jabatan sebagai presiden juga mengemban tanggung jawab yang sangat besar yang akan mengarahkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan dihadapkan dengan situasi tersebut, janji-janji kampanye yang didengungkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla dituntut untuk terealisasi. Janji-janji kampanye itu, antara lain: 

Memperkuat demokrasi dan penegakan hukum.



Memajukan kemakmuran.



Mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.




Menjaga keamanan.



Memberantas korupsi.



Menyelesaikan konflik.



Mengangkat Indonesia di dunia internasional. Dimulai dengan 100 hari pemerintahannya, Susilo menerapkan langkah-

langkah taktis pergerakan dalam bidang politik dan ekonomi. Setelah membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, Susilo bersama para Menteri-menterinya acapkali melakukan rapat Kabinet guna membahas masalah-masalah urgent dan pokok yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat itu diantaranya adalah upaya untuk menurunkan bahan pokok dan BBM akibat laju inflasi. Selain itu, Susilo kembali menggerakkan badan-badan pemerintah untuk aktif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Salah satunya adalah kembali aktifnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dibuktikan mulai diusutnya berbagai kasus-kasus korupsi yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam prakteknya, banyak para pejabat negeri yang mulai mendapat sorotan dari media untuk diadili karena tersangkut kasus korupsi. Banyak pula kalangan yang mengacungkan jempol pada kinerja Susilo Bambang Yudhoyono dari kebijakan pemberantasan korupsi ini.

Namun banyak

juga yang

menyayangkan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga menyulitkan rakyat. Namun keamanan dan ketertiban tercipta tatkala bencana Tsunami yang merugikan warga Aceh pada 24 Desember 2004, yaitu ketika upaya perdamaian menjadi solusi

bagi gerakan separatisme di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka


(GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut disambut meriah oleh warga Aceh pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang telah lama mengharapkan upaya perdamaian dan ketentraman di bumu serambi mekah. Banyak kalangan pula menganggap hal itu adalah hal yang menunjukkan prestasi bangsa Indonesia di tengah kondisi krisis ekonomi yang dialami saat itu. Perang melawan terorisme sebagai bukti menjaga kemanan dan stabilitas negara ditunjukkan dalam upaya pencarian kelompok-kelompok teroris. Salah satunya ketika pemerintah berhasil menangkap tempat persembunyian Dr. Azhari, salah satu gembong teroris yang telah melakukan berbagai pemboman di Indonesia. Masalah Papua yang terbilang rumit, namun tetap

masih dapat

diselesaikan. Seperti di Aceh. Masalah Papua memerlukan dialog dalam upaya membangun kepercayaan dan mendapat solusi. Untuk itu, dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pemberian Otonomi Khusus (otsus) bagi masyarakat Papua. Peningkatan upaya pembangunan terfokus pada pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, keamanan dan infrastruktur. Tahun 2005 menurut Susilo adalah tahun yang paling sulit dalam pemerintahannya. Bencana alam di berbagai pulai seperti Jawa dan Sulawesi adalah hal yang perlu untuk segera ditangani oleh pemerintah. Meningkatnya harga minyak dunia hingga diatas 120 USD per barrel membuat pemerintah membuat kebijakan yang kontroversial dengan memotong subsidi minyak dan berarti kenaikan harga bahan bakar minyak dan pastinya harga bahan makanan ikut merangkak naik. Namun, peletakan suatu jaringan pengaman sosial dilakukan untuk

melindungi

kaum miskin dari dampak resesi ekonomi ini. Bantuan


Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program sosial masyarakat yang dilakukan terhadap 15 juta penduduk Indonesia setiap bulan dalam jang ka waktu tertentu. Dan ia juga mengakui bahwa pemotongan subsidi minyak dan penyesuaian harga minyak dengan harga internasional bukanlah kebijakan energi yang populer sepanjang jabatannya sebagai presiden. Dan banyak kalangan juga menyesalkan keputusan Susilo ini dan bertanya-tanya, mengapa sampai ia melupakan janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat. Namun, bagi Susilo kondisi krisis sekalipun harus dihadapi dengan tenang, terencana dan memasti kan bahwa rencana itu dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Dalam krisis, yang penting adalah mencari ide-ide baru dan selalu melakukan improvisasi serta menggunakan dan memperkuat sistem untuk menangani krisis. Menurut Susilo, “kita adalah pemegang kendali berbagai krisis” 54. Keinginan Susilo Bambang Yudhoyono bagi Indonesia adalah ingin Indonesia dipandang sebagai suatu negara yang terbuka, demokratis, toleran, modern dan damai. Indonesia baginya, dengan segala cobaan dan deritanya selama kurun waktu 10 tahun terakhir adalah negara yang memiliki kisah transformasi terbesar di dunia. Karena selama pemerintahannya, Susilo melihat Indonesia adalah bangsa yang tengah bergerak maju dan ia percaya bahwa sesuatu yang mustahil dapat diubah menjadi sesuatu yang mungkin 55.

54 55

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.,Loc.cit.,Hal. 331 Ibid.,Hal. 332


BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA PEMIKIRAN POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan menurut Susilo adalah dua hal yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam sebuah negara. Tentunya demokrasi merupakan model pemerintahan serta sistem yang baik bagi sebuah negara, terutama bagi Indonesia. Sementara itu, tata kelola pemerintahan memiliki peran sebagai penyempurna bagi adanya demokrasi yang baik tersebut. Tata kelola pemerintahan dapat memberi solusi bagi masalah dalam setiap negara agar sebuah negara menjadi kuat dan maju. Tidak hanya negara, dunia pun akan berubah apabila negara mengaitkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah bangsa. Hal ini menjadi menarik dan memunculkan suatu pertanyaan sebegitu pentingkah demokrasi dan tata kelola pemerintahan harus diwujudkan dan bahkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Bagi Susilo sendiri, pemikiran tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak lepas dari berbagai ungkapannya dalam berbagai pidato, petikan wawancara dengan nasional maupun internasional, sampai dengan tulisan-tulisannya dalam memperkuat kerangka pemikiran politiknya. Dalam berbagai pidatonya tersebut, dapat dikatakan bahwa Susilo sering sekali mengemukakan tentang demokrasi, tata kelola pemerintahan, resolusi konflik, terorisme dan budaya unggul.


Dalam perhitungannya, demokrasi menempati urutan teratas menjadi pemikiran yang sering diungkapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 219 kata yang sering ia ucapkan atau persentase sebesar 60,33 %, disusul oleh pernyataan tentang tata kelola pemerintahan menempati urutan kedua dengan 49 kata atau persentase 13,50 %, selanjutnya mengenai resolusi konflik dengan 40 kata atau sebesar 11,02 %, terorisme dengan 35 kata atau sebesar 9,64 % dan budaya unggul dengan 20 kata atau sebesar 5,51 %. Untuk melihat pentingnya demokrasi dan tata kelola pemerintahan bagi pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono, dapat terlihat dari tabel III.1 berikut ini: Grafik III.1 Persentase “Ungkapan” Pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Pidato-Pidatonya

Ta ta

Ke l

De m ok ol a ra Pe si m er in ta Re ha so n lu si Ko nf lik Te ro ris Bu m e da ya Un gg ul

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Sumber: Pidato-Pidato Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005-2007


Dari grafik diatas, terlihat sangat

penting diketahui pemikiran Susilo

Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui banyaknya ungkapan kata melalui pidatonya sejak 2005-200756. Dan berikut ini analisis terhadap pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

1. Sekilas Tentang Demokrasi Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat. Dalam suatu masyarakat.demokrasi juga dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah. Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat itu sendiri. Dan corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Demokrasi adalah satu sistem politik yang memberi peluang kepada rakyat jelata membuat keputusan-keputusan secara umum dan menekankan responsifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis sebagai sifat dasar demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi, tidak ada persamaan dalam hal praktek demokrasi dengan negara lain. Hal tersebut karena tidak ada standar dan ukuran sejauhmana demokrasi itu berlangsung dan dapat dikatakan demokrasi. Demokrasi hanya memiliki persamaan melalui nilai-nilai demokrasi dan

elemen-elemen

didalamnya.

Elemen-elemen

demokrasi

menyangkut

kompetisi, partisipasi dan kebebasan. Namun pada praktek politiknya, sistem ini berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya di seluruh dunia. Tetapi 56

Diakss padawww.segnet.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=687&itemd26


pada prinsipnya, demokrasi sangat menjunjung tinggi persamaan, partisipasi bernegara dan kebebasan sipil dan politik. Dalam transisi demokrasi, ada sebuah kondisi dimana terjadi suatu proses transformasi dan perubahan pada satu rezim politik, terutama dari rezim nondemokrasi menuju rezim yang demokrasi 57. Transisi demokrasi menyangkut proses pembentukan, penyusunan, pengkonsolidasian dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Untuk menopang terjadinya proses transisi demokrasi, diperlukan penataan kembali hubungan antara negara dan masyarakat merupakan faktor penting bagi kemajuan demokrasi. Karena sesuai dengan akar namanya, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi. Karena melalui pemilu, masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan moral wakilwakilnya di lembaga legislatif dan pemerintah. Masyarakat diberi ruang untuk memberikan suara dan pendapatnya untuk memilih wakil di legislatif. Dengan begitu pula, masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan politik

negaranya. Pemilihan umum juga dimaksudkan untuk

membangun kepercayaan baru masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Pembangunan

kembali

kepercayaan

masyarakat

ini

penting,

mengingat

masyarakat adalah konstituen dan pemilik kedaulatan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akibat kegagalan pembangunan dan pemerintahan

57

Zakaria Bangun, S.H.,M.H, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2008, Hal. 94


oleh partai ataupun aktor politik pemenang pemilu selama kurun waktu lima tahun, harus dibangun kembali melalui pemilu 58. Demokrasi yang kuat dalam sebuah negara umunya ditunjang dengan kondisi negara yang stabil. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah yang tidak menggunakan kekerasan atau paksaan melalui “militer dan polisi” untuk dapat meredakan ketidakstabilan kondisi sosial politik maupun ekonomi di suatu negara. Ada kecenderungan untuk dibuat suatu dialog maupun kesepakatan masingmasing pihak dalam mengatasi persoalan yang muncul. Demokrasi memberikan cara dan jalan keluar melalui dialog dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Konsep Demokrasi Menurut Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai presiden Republik Indonesia saat ini, pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh bangsa adalah sebuah pelepas dahaga untuk meraih kepenatan hidup. Dalam berbagai kesempatan, Susilo selalu mengatakan demokrasi sebagai isi setiap pemikirannya. Baik di dalam pidato-pidatonya, wawancara, surat kabar maupun media massa, ia tidak pernah “absen” untuk membicarakan demokrasi. Pemikiran tentang demokrasi adalah pemikiran tentang bagaimana ia menilai demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia saat ini dan bagaimana melangkah dengan adanya demokrasi. Dan setiap pemikirannya tentang demokrasi sangat penting dalam melihat bangsa Indonesia hari ini dan masa depan.

58

Ibid.,Hal. 99


2.1 Demokrasi Sebagai Sistem Ideal Bagi Indonesia Menurut Susilo, Indonesia yang sangat pluralistik (beraneka ragam) dan sarat dengan akar konflik karena kemajemukan tersebut, baik konflik ideologi, konflik politik dan konflik sosial, harus memilih sebuah sistem pemerintahan, yaitu demokrasi 59. Demokrasi adalah sistem yang paling cocok dan ideal bagi bangsa Indonesia karena menghargai dan menghormati persamaan dan perbedaan yang ada. Bagi Susilo sendiri, demokrasi yang berdasarkan pancasila sangat tepat bagi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila memiliki pengamalan bagi demokrasi yang baik. Oleh karena itu, menurutnya, mempraktekkan demokrasi liberal akan bertentangan dengan kondisi riil bangsa Indonesia saat ini, bahkan untuk puluhan tahun mendatang. Demokrasi liberal sangat tidak sepenuhnya mendukung kondisi masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan sistem otoritarian yang membungkam kebebasan, hak azasi manusia dan demokrasi itu sendiri, sangat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan hanya akan menyimpan ledakan-ledakan baru dikemudian hari. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara demokrasi liberal dan otoritarian. Dalam artian, demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan sipil dan politik masyarakat sekaligus menjamin sebuah kondisi stabil bagi bangsa melalui aturan dan nilai yang ada. Dan oleh sebab itu, demokrasi adalah hal yang paling tepat bagi bangsa dan negara Indonesia yang diaplikasikan dengan nilai-nilai pancasila. Untuk itu dalam prakteknya, demokrasi dijalankan dan dibangun sebagai sebuah sistem dan model

59

Dikutip pada Majalah Eksekutif Edisi Maret 2003, Hal. 17


demokrasi dimana di satu sisi, hak azasi manusia dan masyarakat sipil harus dikembangkan. Dan di sisi lainnya, stabilitas, keamanan dan tertib sosial juga harus dipertahankan. Hal tersebutlah yang harus dibangun dan dikembangkan di Indonesia. Suatu sistem demokratis tidak akan bertahan lama jika tidak dapat memenuhi janji-janji pembangunan, yang berarti tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Pada gilirannya, pembangunan juga tidak mungkin dilakukan dalam situasi konflik bersenjata. Demi kelangsungan hidup manusia jangka panjang, perdamaian, kebutuhan mendasar dan sebuah sistem kebebasan yang memungkinkan tumbuhnya potensi manusiawi perorangan harus mampu diciptakan dan ditumbuh-kembangkan. Selain itu, menurut Susilo, agar demokrasi berjalan, yang dibutuhkan adalah kombinasi yang sehat akan kebebasan, toleransi dan penerapan hukum. Demokrasi merupakan pengalaman nasional yang harus dibangun atas dasar pengalaman sejarah dan kondisi budaya negara itu sendiri. Jika tidak, maka akan terjadi ketidakcocokan yang sangat besar di antara model demokrasi dan dasar politik dimana demokrasi itu diterapkan 60. Oleh karena itu, penting sekali bagi negara-negara demokrasi, khususnya negara yang baru berdemokrasi untuk untuk mengambil pengalaman dan mencerna pelajaran serta membuat kesimpulan sendiri tentang cara yang sesungguhnya mereka inginkan dalam membangun sistem demokrasi.

60

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Amerika Serikat 12 September 2005”


Agar demokrasi berhasil, rakyat harus disiapkan dengan menerima prinsipprinsip dan peraturan demokrasi serta berbagai konsekuensinya. Rakyat harus dapat memahami cakupan arti demokrasi. Dengan kata lain, rakyat bersedia menghormati perbedaan pendapat, menghargai keberagaman,

melindungi

berbagai hak, menghormati penegakan hukum dan berkembang dalam kompetisi pemilihan. Semua hal tersebut adalah yang menjadi elemen budaya politik demokrasi menurut Susilo Bambang Yudhoyono.

2.2 Demokrasi Bukan Militer Pelajaran pertama yang dapat dipetik dalam demokrasi adalah bahwa demokrasi

bukan dilakukan dengan cara-cara kekerasan maupun militer.

Demokrasi dan proses perdamaian adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat “di bom” agar bersedia berunding dengan tulus 61. Walaupun berlatar belakang militer, baginya demokrasi tidak memenjarakan keberanian rakyat, dan seharusnya memupuk keberanian tersebut agar tidak takut terhadap konflik. Karena konflik dapat diatasi dengan cara-cara yang lebih efektif melalui dialog kebangsaan. Hal itu dibuktikannya

melalui perdamaian di bumi Aceh. Bagi

Susilo, sangat penting penghapusan militer dari panggung politik dan menjadikan mereka tentara-tentara profesional sebagai pelindung demokrasi dan reformasi. Parlemen yang multi partai saat ini adalah parlemen yang bebas dari pengaruh pemerintah. Tidak ada lagi tahanan politik dalam demokrasi. Karena semua itu memasung hak-hak warga negara di negara demokrasi. Dan itu sangat

61

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Finlandia, 12 September 2006”


bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan hak asasi manusia. Penghapusan berbagai peraturan yang opresif dan menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas nasional adalah tanggung jawab demokrasi saat ini. Menurutnya, penerapan kebebasan berpendapat maupun kebebasan pers (media) sebagai bagian dari masyarakat madani yang hidup dan independen. Kunci yang membantu membuka konflik adalah perubahan paradigma yang dumulai dari gagasan bahwa sebuah solusi militer semata tidaklah mungkin dapat menghasilkan perdamaian abadi. Sebagai seorang Jenderal yang bertahuntahun menjalani kehidupan militer, Susilo yakin bahwa solusi militer tidak akan pernah berhasil, karena hanya akan memberikan hasil win-lose jangka pendek, yang tidak mungkin akan mengakhiri konflik. Yang diperlukan kini adalah sebuah win-win yang didasari oleh kompromi politis dan fleksibelitas untuk menghentikan konflik secara permanen. Sebuah solusi win-win lebih sulit dicapai karena membutuhkan kerendahan hati, toleransi,

kesabaran, kepercayaan dan

persahabatan. Namun solusi win-win akan secara efektif meng hentikan siklus buruk konflik secara proporsional seperti yang diperoleh bangsa Indonesia dalam perdamaian Aceh.

2.3 Demokrasi Sebagai Dialog Susilo Bambang Yudhoyono juga berbicara bahwa sebuah demokrasi memberkahi Indonesia dengan sikap untuk terbiasa berdialog dan berkonsultasi. Dengan dialog dan konsultasi serta dibarengi dengan sistem kontrol dan


perimbangan (check and balances) akan dapat membantu menyelesaikan konflik maupun sengketa. Dialog adalah satu-satunya cara umat manusia untuk dapat berhenti memisah-misahkan maupun membeda-bedakan dirinya satu sama lain 62. Dialog pula yang merupakan satu-satunya cara kita dapat melihat satu sama lain sedemikian dekatnya untuk mengenal sifat kemanusiaan yang kita miliki bersama sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Sehingga dialog membangun sebuah keyakinan bahwa manusia adalah sama dihadapan apapun didunia. Baik dihadapan Tuhan, hukum dan manusia lainnya. Dalam suatu kesempatan pidatonya, Susilo mengatakan: “Negara ini adalah negara kita sendiri. Kita semualah yang mengontruksikan masa depan kita bersama-sama, dengan dialog dan pembangunan konsensus”. Indonesia menurutnya, saat ini adalah sebuah bangsa yang mendekatkan diri ke dunia dan

berintrospeksi secara mendalam untuk tujuan-tujuan yang

paling konstruktif. Indonesia adalah sebuah bangsa yang baru mengenal arti demokrasi, yaitu dialog menuju situasi menang bagi semua pihak, berdasarkan rasa saling menghormati dan sebagai afirmasi rasa kemanusiaan kita. Demokrasi mengharuskan membangn dialog dan konsensus bersama untuk semua. Konsensus bersama tetap dijiwai oleh semangat dan kesepakatan seperti para pendiri Republik Indonesia dalam mendirikan negara Indonesia di masa lalu. Dan hal tersebut harus diaplikasikan pula di masa sekarang dan yang akan datang. Karena dialog memang menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan tujuan bersama atas nama rakyat.

62

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Bali 02 September2006”


Dialog dan rekonsiliasi membuka jalan bagi efektivitas perdamaian dan menyelesaikan konflik. Membangun dialog antar umat beragama dan antar kepercayaan, dimaksudkan untuk mendorong para pemuka agama dan kaum terpelajar untuk mengambil posisi terdepan dalam mendorong perdamaian dan keadilan menuju demokratisasi. Dihadapan keanekaragaman yang begitu besar, hari-hari masyarakat dituntut untuk lebih mampu mendorong proses dialog yang komprehensif dan berkelanjutan antar peradapan, antar kebudayaan, antar semua cara hidup dan tradisi. Proses dialog dan perubahan menuju demokratisasi akan menjadi lebih berarti jika disertai partisipasi aktif dari media. Dengan media massa, dapat sangat mempengaruhi ke cepatan dialog antar peradapan. Jika, ketika media dari budaya yang berbeda berkumpul bersama untuk belajar satu sama lain, bukan hanya media yang diuntungkan dari kesepahaman yang besar itu, namun juga mengun tungkan masyarakat luas. Media dapat membantu memperkokoh perdamaian. Konflik cenderung menyebar dan memburuk hingga bahkan dapat meledak menjadi kekerasan, di dalam atmosfer terjadinya bentrokan persepsi. Dalam masa ketegangan sangat penting untuk memperkecil kesenjangan persepsi, menghindari kesalah pahaman dan melangsungkan komunikasi melalui arus informasi yang akurat. Keberhasilan akan dicapai jika

mengunakan kombinasi antara tekad

politik, kesabaran, itikad baik, kompromi dan upaya penanganan keluhan dengan semangat rekonsiliasi dan dialog menuju kerjasama dalam demokratisasi.


Dialog sebagai demokrasi diartikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya merebut kembali kondisi stabilitas negara yang tidak boleh tercerai berai hanya karena tidak mencapai kesepakatan. Dialog dimaksudkan untuk mencari tujuan bersama yang harus diraih demi keutuhan bangsa dan menyelamatkan rakyat. Untuk itu, diperlukan seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk melihat masalah secara proporsional dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Namun dengan dialog yang efektif, akan dapat dipetik solusi dari segala permasalahan bangsa.

2.4 Demokrasi Tidak Berdiri Sendiri Bagi Susilo, demokrasi tidak akan hidup subur tanpa adanya kesejahteraan dan keadilan sosial 63. Demokrasi saja juga tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Demokrasi walaupun sebagai sistem pemerintahan yang ideal bagi bangsa Indonesia saat ini, tidak menjamin dapat secara otomatis menyelesaikan permasalahan kesatuan nasional, korupsi, terorisme, hak asasi manusia, konflik etnis, tantangan separatisme maupun krisis ekonomi. Untuk itu, demokrasi memerlukan reformasi dan tata kelola pemerintahan. Dari keterkaitan antara berbagai unsur tersebur, dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak boleh berjalan dan “berdiri sendiri”, karena demokrasi harus bergandengan dengan unsur-unsur lain untuk memecahkan masalah bangsa dan negara. Demokrasi harus hidup bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan

63

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Jakarta, 01 Juni 2006”


rakyat dan peningkatan keadilan sosial. Sebagai contoh, di desa-desa, kecamatan, kabupaten dan secara nasional, dalam pikiran pemimpin daerah tersebut menyatukan demokrasi yang semakin mekar adalah ditopang oleh hadirnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik. Menurutnya, yang juga perlu untuk digarisbawahi adalah keharusan bagi suatu demokrasi untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dan konflik internal. Hal ini terutama tepat sekali bagi Indonesia sebagai suatu negara yang multi-etnis dan multi-religius yang sedang mengalami transisi demokrasi secara cepat dan demokratis 64. Karena itulah demokrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada unsur lain yang berjalan bersama. Keharusan tersebut menurut Susilo karena demokrasi sendiri tidak selamanya memberi pengaruh baik bagi bangsa,

namun ju ga

kadang-kadang memberi efek buruk apabila tidak dilakukan dengan prinsip-rinsip dan nilai berdasarkan demokrasi itu sendiri, sehingga perlu adanya unsur lain agar demokrasi dapat berjalan.

2.5 Pemilihan Umum Sebagai Demokrasi “Kehidupan demokrasi yang baik sebenarnya bisa dimulai dengan pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, baik di tingkat desa, daerah dan bahkan pemilihan umum tingkat nasional. Hal tersebut akan tercipta asalkan semua dijalankan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil”65. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi. Masyarakat diberi ruang untuk memberikan suara dan pendapatnya untuk memilih 64 65

Susilo Bambang Yudhoyono,”Pidato di Bangkok,Thailand 15 Desember 2005” Jurnal Berita Dari Cikeas, Inform Kepedulian Sosial, Edisi April-Juni 2007, Hal.28


wakil di legislatif. Dengan begitu pula, masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan politik negaranya. Pemilihan umum juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan baru masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Pembangunan kembali kepercayaan masyarakat ini penting, mengingat masyarakat adalah konstituen dan pemilik kedaulatan. Menurut Susilo, dalam demokrasi yang sehat, tidak masalah bila para pemilih tidak mempercayai para pemimpin politik mereka, sejauh mereka tetap mempercayai integritas sistem yang memastikan pertanggungjawaban pemilihan tersebut 66. Bahkan dengan pemilihan umum yang berhasil, demokrasi yang semakin dewasa dan proses transformasi yang terus berlangsung, kita masih kekurangan dinamisme nasional yang mendorong negara lain mencapai kejayaan mereka yang sesungguhnya 67. Upaya pembangunan demokrasi merupakan usaha yang sistemik. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi agar sistem dapat tetap bekerja. Institusi-institusi demokrasi menjanjikan kepastian, produktivitas dan keberlangsungan. Dan dalam demokrasi yang sehat, tidak menjadi masalah jika para pemilih tidak mempercayai para pemimpin politik mereka, selama mereka menaruh kepercayaan pada integritas sistem, yang menjamin akuntabilitas pemilihan. Perkembangan demokrasi memerlukan perubahan pola dan kerangka berfikir bangsa. Keberhasilan dalam melaksanakan pemilihan umum menurut 66 67

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Saint Louis, Kansas AS,12 September 2005” Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Jakarta 30 November 2005”


Susilo, adalah keberhasilan pemilihan yang bebas dan adil yang tidak serta merta menjamin bahwa seseorang menjadi demokrat sejati. Bahkan selama proses transisi demokrasi berlangsung, sikap politik yang kolot, anti demokrasi dan perilaku massa yang otoriter masih kerap terjadi selama beberapa saat. Bagi Susilo, Indonesia kini telah menjadi

negara demokrasi ketiga

terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Susilo percaya tidak ada kata mundur dari demokrasi. Indonesia telah melaksanakan 2 kali pemilihan umum yang bebas dan adil yaitu pada tahun 1999 dan 2004. Pemilihan umum tersebut dianggap pemilihan umum paling rumit di dunia. Dengan partisipasi lebih dari 90 % pemilih, diartikan sebagai pemilihan umum yang

menyaingi persentase

pemilih Amerika Serikat saat itu.

3. Sekilas Tentang Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance,

secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait

dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu syarat agar tata pemerintahan berjalan baik adalah dengan upaya penciptaan aparat yang akuntabel sehingga system pelayanan public tidak terjangkit oleh

penyakit-penyakit birokrasi seperti

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, penyakit KKN itu sendiri tidak bisa sembarang diberantas hanya dengan menetapkan perundangan yang mengandung ancaman sanksi hukum kepada pelaku KKN. Yang lebih penting


adalah komitmen dan tanggung jawab dari semua aparat dan pegawai pemerintah maupun masyarakat untuk menghindari kecenderungan kearah tersebut akan terjadi 68. Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut: 

Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.



Aturan Hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.



Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.



Responsif,

yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani

setiap stakeholders. 

Consensus Orientation, yaitu tata kelola pemerintahan menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.



Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

68

Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, Hal. 102-103 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009



Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.



Strategic Vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai persfektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, Susilo Bambang

Yudhoyono adalah sosok tokoh negara yang dikenal aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil. Ia pernah menjabat sebagai Co. Chairman of the Governing Board of the Partnership For the Governance Reform, yaitu suatu upaya bersama Indonesia dan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan tata pemerintahan di Indonesia. Ia juga adalah Ketua Dewan Pembina di Brighten Institute, sebuah Lembaga Kajian tentang teori dan praktik kebijakan pembangunan nasional 69. Untuk itu, sangat penting pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono tentang tata kelola pemerintahan yang selama ini ia geluti di dalamnya. Dan selama itu pula, Susilo akan mengaplikasikan konsep tata kelola pemerintahan ke dalam pengelolaan negara.

Tata kelola pemerintahan mengandung arti pengelolaan

negara secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa pemikiran Susilo tentang good governance yang sering ia sebut dengan tata kelola pemerintahan.

69

Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Loc.cit.,Hal.334


4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Tata kelola pemerintahan adalah satu aspek yang juga sering Susilo katakan dalam setiap pidato maupun tulisan-tulisannya. Baginya tata kelola pemerintahan yang juga disebut dengan good governance adalah

merupakan

suatu pemerintahan yang bersih dan kompeten 70. Pengertian pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan hukum dan aturan, karena mengedepankan transparansi atau sikap keterbukaan bagi semua orang agar dapat menilai baik buruknya suatu pemerintahan. Pemerintahan yang kompeten adalah pemerintahan yang memiliki daya saing yang unggul sebagai sebuah negara yang mampu bekerja secara maksimal, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki banyak arti. Bagi Susilo Bambang Yudhoyono, tata kelola pemerintahan bersumber dari hal-hal sebagai berikut: 1. Keunggulan daya saing Yaitu suatu budaya unggul yang ditandai dengan persaingan secara adil, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, didorong oleh kesetaraan dan dirangsang oleh peluang. Budaya

unggul adalah suatu sikap yang

menghargai potensi diri bukan dengan kolusi, namun melalui nilai lebih, etos kerja dan kompetisi yang adil. Memiliki daya saing yang semakin tinggi, dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan

70

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Jakarta, 30 November 2005”


adalah merupakan bentuk bangsa yang menang dan unggul karena membuka peluang dan kerjasama 71. 2. Transparansi Adalah sikap keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang terbuka dan memiliki penjelasan yang cukup. Informasi harus dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan, harus dapat dipahami dan juga dipantau. Dan dengan transparansi, akan tercipta suatu kepercayaan timbal balik (feed back) antara pemerintah dengan masyarakat 72. 3. Anti-korupsi Yaitu sikap perang melawan korupsi yang merupakan tanggung jawab melalui pembentukan kerangka kerja dan pola berfikir bahwa korupsi adalah musuh rakyat karena memangkas hak-hak rakyat. Mencegah korupsi melalui langkah preventif harus diletakkan dalam satu keutuhan dalam sasaran prioritas. 4. Pertanggungjawaban dan penegakan hukum Adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk secara periodik mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian

tujuan

yang

ditetapkan

melalui

media

pertanggungjawaban. Penegakan hukum berarti membangun sistem dan

71

Jurnal Segneg RI NEGARAWAN,100 Tahun Kebangkitan Nasional, No.8 Edisi Mei 2008, Hal.5s 72 Jurnal Warta Pengawasan, Membangun Good Governance Menuju Clean Goverment,No.1 Edisi Triwulan Vol.14, Januari 2007, Hal.4 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

aturan yang bersih dan dapat dipatuhi oleh rakyat sebagai bentuk keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan negara. 5. Profesionalitas dan efisiensi Yaitu berarti suatu sikap yang mementingkan kinerja aktif secara efisien demi kepentingan bersama. 6. Produktivitas Adalah sikap menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi dan secara cerdas

mengambil

peluang

serta

berani

menghadapi

perubahan.

Produktivitas ditandai dengan sikap inovatif dalam menemukan hal-hal baru berdasarkan keunggulan sikap bangsa. Prioritas tata kelola pemerintahan harus dijalankan dengan dua hal, yaitu: 1. Meyakini bahwa tata kelola pemerintahan dilakukan dengan benar dan bersih. Harus adanya konsistensi untuk melewati hambatan dalam tata kelola pemerintahan 2. Pengelolaan pemerintahan harus dilakukan dengan baik dan secara bersama-sama 73. Menurut Susilo, mengelola sebuah negara harus bertumpu pada sistem, manajemen dan kepemimpinan yang efektif. Reformasi juga harus memiliki kerangka atau framework yang jelas. Amat tidak mungkin negara sebesar Indonesia, yang penduduknya lebih dari 250 juta jiwa dengan masalah yang begitu kompleks, lantas kita melakukan perubahan tidak bertumpu pada satu

73

Jurnal Warta Pengawasan, Loc.cit.,Hal.10s


grand strategy atau kebijakan makro yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Konsensus nasional melalui mekanisme konstitusional diperlukan didalamnya. MPR dan DPR sebagai lembaga legislatif harus berperan dengan baik. Dan masyarakat sipil juga harus diajak serta dalam menyusun konsensus tersebut. Sehingga ada sebuah komunikasi yang efektif dalam pengelolaan negara. Perubahan harus berangkat dari suatu konsep, strategi dan kebijakan yang jelas. Hal tersebut yang paling utama yang ditata oleh pemimpin yang mempunyai visi, yang bisa menunjukkan arah dan kemudian dijalankan oleh semua pihak dengan kerja keras, kehendak yang kuat (strong will) dari bangsa Indonesia sehingga semua itu dapat dijalankan.

4.1 Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Tata Kelola Pemerintahan Negara harus mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberantas korupsi dan menggunakan sumber-sumber daya

mereka yang

terbatas tersebut secara efisien dan merencanakan serta menerapkan strategistrategi pembangunan yang tepat 74. Susilo mengatakan bahwa korupsi merupakan ancaman terbesar

bagi

demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pemberantasan korupsi memakan waktu 10-15 tahun dan harus dilakukan pembersihan secara efektif. Langkah preventif adalah langkah yang terpenting. Untuk itu dalam program pemberantasan korupsi yang ia canangkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menampakkan hasilnya sedikit demi sedikit. Yaitu bahwa para pegawai negeri

74

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di New York, AS 16 September 2005”


sipil (PNS), gubernur, walikota dan anggota parlemen kini sedang diperiksa terkait tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Perang melawan korupsi adalah pergulatan yang luar biasa. Kita tidak menyalahkan ini salah siapa atau karena siapa. Namun yang terpenting adalah kita harus melakukan reformasi strukturtal dan kultural. Kalau hanya struktural saja yang kita ubah, tetapi kulturnya tidak kita betuk, maka tidak mungkin akan tercipta suatu perubahan. Dan yang perlu diingat adalah mengubah sebuah kultur perlu kurun waktu dan perlu gerakan nasional karena didalamnya terkait nilai, watak dan perilaku. Korupsi sebagaimana penyakit masyarakat lainnya, akan melekat sepanjang kehidupan masyarakat itu ada. Karenanya korupsi tidak akan bisa dipangkas secara tuntas, karena budaya dan sejarah bangsa mengakar kuat didalamnya. Korupsi tidak bisa hilang sama sekali. Pemberantasan korupsi adalah unfinishied agenda atau agenda yang tidak perbah selesai. Dan yang bisa dilakukan adalah mereduksi atau mengurangi semaksimal mungkin dampak dari korupsi. Jika yang memberi peluang terjadinya penyimpangan itu perangkat undang-undangnya, terus menerus harus kita perbaiki undang-undang tersebut. Dan jika manusianya meskipun sudah dihukum kemudian berbuat lagi, jangan pernah ada kata “jera” untuk mereka yang terbukti melakukan penyimpangan dan korupsi. Dan disini lah peran kepemimpinan menjadi sangat penting.


4.2 Tata Kelola Pemerintahan Sebagai Penyempurna Untuk

menangani

permasalahan

masyarakat

dan

bangsa,

harus

ditingkatkan kualitas pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memerangi korupsi, memiliki perencanaan yang lebih baik dan unggul serta menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Dan dalam perjuangan untuk pembangunan dan kesejahteraan diperlukan perbaikan kelembagaan secara terus menerus dan pembangunan manusia dalam lingkungan yang demokratis 75. Dalam membangun dan memperkuat lembaga-lembaga pembangunan melalui tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, mendorong pertumbuhan sektor swasta adalah hal-hal yang tidak boleh dijadikan kondisionalitas. Kemitraan

harus

menjadi suatu hubungan yang murni dan saling menguntungkan. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan administrasi yang responsif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan karena menanamkan nilai keterbukaan. Setiap pemerintahan harus dapat memastikan berlakunya kebijakan yang responsif terhadap kepentingan rakyatnya. Setiap pemerintahan juga diharuskan untuk merancang strategi pembangunan guna meraih tujuan dan target serta citacita bersama, mampu memerangi korupsi dan dapat mengembangkan iklim investasi yang kondusif. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci sukses bagi kemajuan bangsa, terlepas dari apapun ideologi, sistem politik maupun latar belakang sejarah suatu negara. Dengan tata kelola

75

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di New York, AS 12 September 2005”


pemerintahan yang baik, sebuah negara dapat menyelesaikan masalah, membuka potensi (budaya unggul), menyambut kemajuan, menyelesaikan konflik dan memperkuat kerjasama.

5. Sekilas Tentang Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pemilihan umum langsung di Indonesia memiliki makna penting dalam pencitraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Karena pemilihan presiden langsung merupakan media sekaligus instrumen penciptaan kontrak sosial baru antara pemerintah dan masyarakat. Rakyat secara langsung memilih kepala pemerintahan yang akan merumuskan dan menjalankan roda pemerintahan. Dengan mandat yang dimilikinya, presiden hasil pemilihan umum langsung, memiliki daya tawar politik yang lebih kuat daripada parlemen. Pada prinsipnya, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, karena keduanya memiliki legitimasi yang berakar dari rakyat 76. Upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik tidak pula semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan legitimasi presiden. Faktor penting keberhasilan tata pemerintahan yang baik adalah komitmen dan national leadership. Dan ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership adalah: 1. Komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi 2. Komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis mulai dari mal-administrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 77.

76

Eko Prasojo, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance, Jakarta: Fisip Iniversitas Indonesia, 2005, Hal. 101 77 Ibid., Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Penciptaan

good

governance

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

akuntabilitas, responsivitas dan transparansi. Akuntabilitas sebagai perujudan tata pemerintahan yang baik dapat berbentuk akuntabilitas program, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya untuk memperbanyak

akses

informasi

kepada

masyarakat

dalam

mengontrol

pelaksanaan tugas pemerintah (transparency and participation). Dengan demikian, pemilihan presiden secara langsung, memiliki hubungan material dengan good governance atau tata pemerintahan yang baik, sebagai media untuk memilih calon presiden yang memiliki visi pemerintahan yang akuntabel, reponsif dan partisipatif. Transisi demokrasi yang sedang menjadi fase perkembangan sistem politik di Indonesia saat ini memberikan harapan perubahan sekaligus kekhawatiran. Demokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance),

berupa

peningkatan

akuntabilitas

pemerintahan,

partisipasi

masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efetivitas pelayanan dan pembangunan. Pemilihan langsung presiden merupakan aktualisasi sistem demokrasi yang partisipatif, dimana rakyat secara langsung memilih presidennya. Oleh karena itu penilaian kinerja seorang presiden secara langsung akan dilakukan oleh rakyatnya 78.

78

Ibid., Hal. 103-104


6. Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Menurut Susilo Bambang Yudhoyono

Antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan menurut Susilo adalah dua hal yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam sebuah negara. Tentunya demokrasi merupakan model pemerintahan serta sistem yang baik bagi sebuah negara, terutama bagi Indonesia. Sementara itu, tata kelola pemerintahan memiliki peran sebagai penyempurna bagi adanya demokrasi yang baik tersebut. Tata kelola pemerintahan dapat memberi solusi bagi masalah dalam setiap negara agar sebuah negara menjadi kuat dan maju. Tidak hanya negara, dunia pun akan berubah apabila negara mengaitkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam berbagai upaya penyelesaian masalah-masalah bangsa. Sebuah bangsa demokrasi akan menjadi bangsa yang kuat apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya hubungan baik antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membantu mengatasi tantangan dan guncangan di masa depan dan melakukan transformasi bagi Indonesia. Demokrasi adalah budaya yang efektif bagi bangsa Indonesia dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyempurna dari demokratisasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kompeten. Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur-unsur penting untuk menciptakan sebuah perubahan bagi negara dan juga organisasi internasional sehingga dunia pun akan berubah menjadi lebih baik 79.

79

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Jakarta, 23 Oktober 2005”


Susilo selalu berbicara tentang keharusan bagi demokrasi untuk dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pemerintahan yang bersih, kompeten dan responsif,

demokrasi

dapat

menyelesaikan

konflik

separatis,

mencapai

pertumbuhan ekonomi, memajukan penegakan keadilan, mendorong dinamika sosial dan meningkatkan keamanan umum. Susilo juga mengatakan bahwa pembicaraan mengenai perkembangan demokrasi pada hakikatnya adalah pembicaraan tentang

tata pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan

inilah yang membuat sebuah demokrasi menjadi berarti dan berfungsi. Demokrasi memaksa

bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki tata

kelola pemerintahan. Dan artinya, menjadi pemerintahan yang lebih responsif, lebih

dapat

dipertanggungjawabkan

dan

lebih

transparan.

Tata

kelola

pemerintahan membuat sebuah demokrasi menjadi berarti dan berfungsi. Ada satu hal khusus yang menjadi alasan mengapa tata kelola pemerintahan menjadi sangat bermakna bagi sebuah demokrasi. Demokrasi bukan saja

memunculkan aspek-aspek

terbaik

dalam masyarakat, tetapi juga

menampilkan hal-hal terburuk yang ada dalam masyarakat. Dan keduanya kerapkali hadir secara bersamaan. Iklim baru kebebasan mendorong lahirnya kekuatan-kekuatan demokratis dalam berbagai corak dan warnyanya, serta memperluas kesempatan bagi lahirnya sosok-sosok fanatik, radikal, oportunis dan juga mereka yang senantiasa memprovokasi rasa kebencian 80.

80

Susilo Bambang Yudhoyono, “Pidato di Amerika Serikat, 12 September 2005”


Setiap kumpulan masyarakat pasti akan memiliki energi positif maupun energi negatif. Kedua energi ini cenderung bersamaan dan sering bertentangan satu sama lain. Stabilitas yang demokratis akan terjamin bila energi positif mengungguli energi negatif. Dan negara yang memberlakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih baik guna memastikan hal itu terjadi. Perlunya sebuah “dekonstruksi kreatif” dalam mengelola negara dan transisi demokrasi. Dekonstruksi kreatif mengandung pengertian bahwa tindakan yang secara selektif memilih praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di masa lalu serta membasmi praktik-praktik buruk yang menyebabkan

kehancuran

sebuah negara. Karena bagi negara demokrasi baru, ada kecenderungan alami untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu, khususnya apabila institusi politik telah mengalami proses yang pedih atau bahkan menyakitkan selam proses transisi demokrasi. Namun, godaan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengubah dan menghancurkan segalanya tidak selamanya merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi bangsa. Transisi demokrasi tidak serta merta berarti bahwa semua harus dimulai dari titik nol lagi. Kemampuan sebuah negara dalam mengelola langkah “dekonstruksi kreatif” inilah yang akan menentukan stabil tidaknya sebuah proses transisi demokrasi.


BAB IV KESIMPULAN Mengamati kiprah dan menelusuri pemikiran-pemikiran Susilo Bambang Yudhoyono bisa ditarik kesimpulan bahwa jabatan baginya bukanlah segalanya. Jabatan bagi pria yang dijuluki dengan sebutan “thinking general” itu adalah amanah yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab tanpa harus menanggalkan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konsep demokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dua hal yang paling sering ia bicarakan dalam berbagai kesempatan. Inti dari pemikiran politik Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah: 1. Demokrasi menurutnya adalah sebuah sistem dan model pemerintahan yang paling ideal dan cocok dengan bangsa Indonesia. Sebuah demokrasi yang mendapat tempat bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persamaan di segala bidang kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dan prinsip-prinsip demokrasi

tersebut itulah yang cocok dengan keanekaragaman bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi juga melegalkan perdamaian yang abadi dalam setiap penyelesaian konflik yang terjadi dalam suatu bangsa. Namun, dalam penyelesaian tersebut tidak dibenarkan untuk meraih perdamaian dengan cara-cara kekerasan atau militer. Waaupun negara memiliki legitimasi, namun jangan pernah melupakan bahwa rakyat adalah dibalik kekuasaan yang legitimasi dalam negara demokrasi. Untuk itulah pentingnya dialog dalam konsensus nasional negara demokrasi. Dialog diperlukan sebagai Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

jembatan perdamaian untuk meraih kesepakatan bersama. Sehingga cara militer dan penggunaan coercive power tidak berarti apa-apa

bagi

demokrasi yang sehat. Demokrasi juga diwujudkan melalui pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana memilih wakil-wakil rakyat sekaligus pemimpin negara. Namun yang dilakukan adalah pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil serta rahasia. Keberhasilan pelaksanaan pemilu dalam dua kali sepanjang era reformasi membuktikan bahwa pemilihan umum memang adalah bukti demokrasi ada dan berjalan di Indonesia. Namun, diperlukan suatu kerangka berfikir yang luas dalam mengembangkan demokrasi. Tidak seharusnya demokrasi dibuat secara berlebihan dengan mendewakan kebebasan, sehingga membuat munculnya kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, demokrasi di Indonesia dipandang sebagai sistem yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. 2. Tata kelola pemerintahan dianggap sebagai suatu pemerintahan yang bersih dan kompeten. Tata kelola pemerintahan adalah solusi bagi segala bentuk permasalahan bangsa dan negara di seluruh dunia, apapun ideologi maupun sistem pemerintahan yang dianutnya. Tata kelola pemerintahan memberlakukan pemerintahan yang menciptakan daya saing melalui budaya unggul, transparansi atau keterbukaan, memberantas korupsi secara berkelanjutan, pertanggung jawaban dan penegakan hukum yang efektif, profesionalitas dan efisiensi serta produktivitas yang tercipta melalui kerangka berfikir dan wawasan yang luas. Tata kelola pemerintahan yang saat ini penting untuk lebih diaplikasikan adalah upaya


pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Upaya ini akan menumbuhkan sikap jera dan peduli dengan sesama karena tidak memasung hak-hak rakyat. Hal ini harus pula diberlakukan dengan konsistensi yang tinggi. Walaupun pemberantasan korupsi memakan waktu yang lama, diperlukan upaya yang berkesinambungan (continuity) untuk mencapai perubahan (change) yang lebih baik dalam sebuah pemerintahan. 3. Demokrasi dan tata kelola pemerintahan juga memiliki hubungan sebagai unsur-unsur pembentuk negara yang kuat. Adanya hubungan baik antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik akan membantu mengatasi tantangan dan guncangan di masa depan dan melakukan transformasi bagi Indonesia.Demokrasi memaksa bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dan artinya, menjadi pemerintahan yang lebih responsif, lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparan. Tata kelola pemerintahan membuat sebuah demokrasi menjadi berarti dan berfungsi.Demokrasi adalah budaya yang efektif bagi bangsa Indonesia dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyempurna dari demokratisasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kompeten. Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur-unsur penting untuk menciptakan sebuah perubahan bagi negara dan juga organisasi internasional sehingga dunia pun akan berubah menjadi lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA Buku Agustino,Leo, Perihal Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 Bangun, S.H.,M.H, Zakaria, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis, 2008 Budiardjo, Mirriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,1992 Dahl, Robert A., Perihal Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001 Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005 Faisal, Sanafiah,Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007 Ginting, Paham, Tehnik Penelitian Sosial, Medan: USU Press, 2005 Harahap, Syahrin, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Jakarta dan Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006 Lesmana, Prof.Dr.Tjipta, MA, Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Nawawi, Hadawi, Metodologi Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004 Prasojo, Eko, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance, Jakarta: Fisip Universitas Indonesia, 2005 Ramanathan,K., Konsep Asas Politik, Penang-Malaysia: Wing Cheong Press, 2000 Sabon, Max Boli SH dkk, Ilmu Negara, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992 Sahdan, S.IP, Gregorius, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004 Sedarmayanti,Dr.Dra.,M.Pd, Good Governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah, Bandung: Mandar Maju, 2003


Simanjuntak, D.Danny.H, “Rival-Rival Politik SBY”, Yogyakarta: NARASI, 2008 Situmorang, S.H, Victor, Intisari Ilmu Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1987 Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004 Suharto, Susilo, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 Yudhoyono, Dr. Susilo Bambang, Indonesia Unggul, Kumpulan Pemikiran dan Tulisan Pilihan Oleh Presiden republik Indonesia, Jakarta: PT. Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), 2008 Pidato Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 12 September 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 14 September 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 16 September 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 23 Oktober 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 30 November 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 15 Desember 2005 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 01 Juni 2006 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 02 September 2006 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 04 September 2006 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 12 September 2006 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 13 September 2006 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 03 Mei 2007 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 29 Juni 2007 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus 2007 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 23 Agustus 2007 Fransiska Kurlinawati : Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan, 2009. USU Repository © 2009

Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 30 Agustus 2007 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 04 September 2007 Pidato Susilo Bambang Yudhoyono, 05 Oktober 2007 Surat Kabar Majalah Eksekutif edisi Maret 2003

Jurnal Jurnal Berita Dari Cikeas, Inform Kepedulian Sosial, Edisi April-Juni 2007 Jurnal Sekretariat Negara Republik Indonesia, 100 Tahun Kebangkitan Nasional, No.8, Edisi Mei 2008 Jurnal Warta Pengawasan-artikel dan riset, Membangun good governance menuju clean government, Edisi Triwulan Vol.14 No.1, Januari 2007

Ramlan, Surbakti, Persfektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat, Jurnal Ilmu Politik. No. 14, 1993

Internet www.segnet.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=687&itemd26 /Diakses pada 20 Desember 2008dan ditulis pada 23 Desember 2008 www.seasite.niu.edu/indonesian/oenic/05oktober/htm/Diakses pada 20 Januari 2009dan ditulis pada 23 januari 2009 www.solusihukum.com/tokoh/tokoh10.php/Diakses pada 20 Januari 2009 dan ditulis pada 23 Januari 2009 www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task= view&id=6&Itemid=12/Diakses pada 20 Januari 2009 dan ditulis pada 23 Januari 2009



SKRIPSI PEMIKIRAN POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TENTANG DEMOKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Recommend Documents