SKRIPSI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DITINJAU DARI SUDUT PERLINDUNGAN KONSUMEN
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh: WAWAN KARNAWAN C 100 040 183
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008
i
BAB I PENDAHULAN A. Latar Belakang Masalah Dinamika sosial masyarakat di dunia saat ini telah mengalami perubahan pesat. Hal ini ditandai oleh perkembangan yang spektakuler di bidang teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Hal yang paling menonjol dalam perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah hadirnya suatu teknologi baru berupa jaringan komputer yang terhubung ke seluruh dunia, yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terhubung ke seluruh dunia. Pada awalnya, yaitu tahun 1969, internet hanyalah sebuah jaringan yang menghubungkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan empat komputer di UCLA, Stanford di Santa Barbara. Jaringan ini digunakan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai proyek-proyek pemerintah 1
. Namun, seiring dengan waktu, jaringan inipun bertambah luas dan
infrastrukturnya pun terus berkembang. Di Indonesia sendiri, internet mulai dikenal ketika teknologi internet amatir radio sederhana berbasis Orari melakukan debut internet Indonesia, melibatkan BPPT, UI, Lapan, Pusdata Depperindag dan
1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet. minggu 2 maret 2008
1
2
ITB di tahun 1992.2 Saat ini, internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari seperti membaca koran, majalah, berbelanja dan lain-lain. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti hiburan, olah raga, politik dan juga bisnis. Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, baik yang dilakukan secara online. Kemampuan komputer-komputer tersebut untuk saling terkoneksi antar satu dengan lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produk-produk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa. Metode pemasaran atau jual beli melalui internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce). Saat ini memang belum ada definisi pasti e-commerce yang sudah distandarkan dan disepakati bersama, namun dalam pengertian umum yang diterima masyarakat, e-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui internet. Menurut Bryan A. Garner menyatakan bahwa E-Commerce the practice of buying and selling goods and services trough online consumer services on the
2
http://www.beritaiptek.com/messages/artikel/749222004em.shtml minggu 2 maret 2008
3
internt. The e, ashortened from elektronic, has become a papuler prefix for other terms associated with electronic transaction. Dapat dikatakan bahwa pengertian e-commerce yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa komputer online di internet.3 Peluang bisnis di e-commerce sangatlah besar. Hal tersebut dapat dilihat dengan makin banyaknya masyarakat yang online atau tersambung di internet. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat bahwa pada akhir tahun 2005 pengguna internet Indonesia mencapai 1,6 juta pelanggan. Sedangkan IDC (International Data Corporation) menyebutkan bahwa tahun 2004, Nilai transaksi e-commerce setiap tahun terus meningkat, terutama B-to-B (business to business). Gartner Group, sebuah perusahaan riset pasar, memperkirakan, transaksi e-commerce B-to-B akan meningkat mencapai 7,29 triliun dollar AS pada tahun 2004, lima puluh kali lebih besar dibandingkan nilai transaksi tahun 1999 (145 miliar dollar AS). Gartner memperkirakan nilai transaksi B-to-B tahun 2001 akan mencapai 953 miliar dollar AS, tahun 2002 sebesar 2,18 triliun dollar AS dan tahun 2003 menjadi 3,95 triliun dollar AS.4 Meskipun demikian dalam pelaksanaannya, e-commerce inipun menemui beberapa hambatan. Salah satunya adalah di bidang hukum dimana belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai e-commerce ini. Sejauh
3
. Bryan A. Garner dikutip dalam Abdul Halim Barakatullah dan Teguh prasetiyo. 2005. Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 12 4 http://www.goechi.com/newsletter.html minggu 2 maret 2008
4
ini transaksi e-commerce ini dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata. Selain dalam KUHPerdata, perangkat hukum yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) yang mulai berlaku atau disahkan oleh DPR, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 lalu. Seperti
umumnya
yang
dapat
ditemui
dalam
transaksi
secara
konvensional, e-commercepun mengenal penggunaan suatu klausula baku (standard contract). Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian klausula baku (perjanjian baku) adalah: Perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.5 Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masingmasing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
5
Abdulkadir Muhammad. 1992, Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: PT Citra Aditya bakti, hal. 6
5
sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah. Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula
baku
seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.6 Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam praktek kehidupan sehari-hari (terutama pada aktivitas e-commerce sebagai suatu langkah antisipasi), banyak konsumen terlibat dalam klausula baku tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya mengatasi hambatanhambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditangguhkan. Penelitian sejauh ini mengungkapkan bahwa kedudukan pelaku usaha dalam klausula baku lebih kuat dari konsumen, konsumen tidak berperan 6
Ibid. hal. 2
6
menetapkan isi klausula baku. Padahal, disisi lain, peran konsumen dalam pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi hakhaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya.7 Memang, hak-hak konsumen untuk tercapainya perlindungan konsumen sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya dengan aktivitas e-commerce sekarang sudah dibuat peraturan hukum
7
Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hal. 29
7
baru yaitu UUITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam mengenai posisi konsumen dalam klausula baku perjanjian e-commerce, khususnya ditinjau dari sudut perlindungan konsumen
dengan
mengambil
judul:
“KLAUSULA
BAKU
DALAM
PERJANJIAN E-COMMERCE DITINJAU DARI SUDUT PERLINDUNGAN KONSUMEN”.
B. Pembatasan Masalah Agar dalam melaksanakan penelitian lebih mendalam dan permasalahan yang diteliti ruang lingkup penelitian hanya pada permasalahan mengenai klausula baku dalam perjanjian e-commerce ditinjau dari sudut perlindungan konsumen.
C. Perumusan Masalah Setiap permasalahan memerlukan pemecahan secara tuntas. Supaya masalah-masalah yang timbul dapat cepat terselesaikan, terlebih dahulu masalah tersebut harus dirumuskan secara jelas. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
8
1. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian dengan klausula baku khususnya yang diterapkan dalam aktivitas e-commerce? 2. Bagaimanakah aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian dengan klausula baku yang digunakan dalam aktivitas e-commerce?
D. Tujuan Penelitian Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui kekuatan mengikat dari perjanjian dengan klausula baku khususnya yang diterapkan dalam aktivitas e-commerce.
2.
Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian dengan klausula baku yang digunakan dalam aktivitas ecommerce.
E. Manfaat Penelitian Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis
9
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang klausula baku dalam perjanjian e-commerce. b. Memberikan gambaran dasar mengenai klausula baku dalam perjanjian ecommerce pada umumnya, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. c. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.
F. Metode Penelitian Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang
10
ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsipprinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.8 Pada pernyataan di atas diberikan, gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu9 : a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal. d. Penelitian terhadap perbandingan hukum. e. Penelitian terhadap sejarah hukum. Berdasarkan penggolongan tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai penelitian normatif terhadap asas-asas hukum. 8 9
Mardalis. 1989. Metode Penelitian Suatu Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 24 Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI. hal. 15
11
2. Jenis Data Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau primary data dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau secondary data.10 Berdasarkan hal tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 3. Sumber Data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1) Bahan Hukum Perimer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
10
Ibid. hal. 11
12
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa bukubuku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3) Bahan Hukum Tersier Adapun data tersier beguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah-majalah.11 11
Mohammad Nasir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 211
13
5. Teknik Analisis Data Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan melakukan analisis data12. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.
G. Sistematika Penulisan Hukum Sesuai dengan aturan baku dalam penulisan karya ilmiah dan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum adalah: BAB I : PENDAHULUAN 12
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV Rajawali. hal. 250
14
A. Latar Belakang Masalah. B. Pembatasan Masalah. C. Perumusan Masalah. D. Tujuan Penelitian. E. Manfaat Penelitian. F. Metode Penelitian. G. Sistematika Penulisan Hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA A.
Tinjauan Umum tentang Perjanjian. a. Pengertian Perjanjian. b. Asas-asas Perjanjian. c. Syarat Sahnya Perjanjian. d. Macam-macam Perjanjian.
B.
Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli. a. Pengertian Perjanjian Jual Beli. b. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli. c. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli. d. Subyek Dan Obyek Dalam Perjanjian Jual Beli. e. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
C.
Tinjauan Umum tentang E-Commerce. a. Pengertian E-Commerce.
15
b. Komponen-komponen Dalam Teransaksi E-Commerce. c. Ruang Lingkup E-Commerce. d. Metode Pengamanan E-Commerce. D.
Tinjauan Umum tentang Klausula Baku. a. Pengertian Klausula Baku. b. Macam-macam Bentuk Klausula Baku. c. Syarat-syarat yang Dibakukan.
E.
Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen. a. Pengertian Perlindungan Konsumen. b. Pengertian Konsumen. c. Pengertian Pelaku Usaha. d. Hak dan Kewajiban Konsumen. e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Dengan Klausula Baku Yang Diterapkan Pada Aktivitas E-Commerce.
B.
Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Dengan Klausula Baku Yang Digunakan Dalam Aktivitas ECommerce.
BAB IV : PENUTUP A.
Kesimpulan.
16
B.
Saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
