IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NO 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3) PADA PASAL 29 DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh Lilla Mujiani 6661110752
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, 2016
“It Always Seems IMPOSSIBLE, Until It’s DONE” (Nelson Mandela)
“Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku (H. Marsudji & Agusni) dan Adikku (Kurnianty Deci M.S), serta teman-teman seperjuangan yang tidak henti memberikan doa dan dukungannya”
ABSTRAK Lilla Mujiani. NIM. 6661110752. Skripsi. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 29 di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Anis Fuad, M.Si; Dosen Pembimbing II, Kandung Sapto Nugroho, M.Si.
Latar belakang dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tentang K3 (Ketrtiban, Kebersihan dan Keindahan). Kebersihan dan keindahan suatu kota dapat dilihat dari ruang publik atau alun-alun. Hal tersebut melambangkan sebuah kekuasaan. Ikon dari kota tersebut harus memiliki nilai estetika keindahan dan juga kebersihan. Untuk mewujudkan gambaran kebersihan dan keindahan di alun-alun Timur Kota Serang. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan peraturan daerah ini dengan lokus penelitian di Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dekskriptif. Instrumen dari penelitian ini ialah peneliti sendiri dengan membuat pedoman wawancara yang didasarkan atas indikatordari teori Van Matter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara, obesevasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis dari Miles dan Huberman. Dalam menguji validasi data peneliti menggunakan metode Triangulasi. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa Peaturan Daerah ini belum dilakukan dengan maksimal, karena kurangnya sumber daya, koordiasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang peduli lingkungan. Tugas pokok dari masing-masing pelaksana yang belum jelas, kurangnya sosialisasi dan tingkat kepatuhan yang rendah dari masyarakat menjadi faktor penghambat optimalnya Peraturan Daerah ini. Peneliti menyarankan agar para agen pelaksana dapat membenahi koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal serta memperjelas tugas pokok dari masing-masing pelaksana. Selain itu para pelaksana harus lebih mensosialisasi Peraturan Daerah ini dengan jelas dan menegakan sanksi dengan tegas bagi pelanggar peraturan.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, alun-alun, K3.
ABSTRACT
Lilla Mujiani. NIM 6661110752. Thesis. 2016. An Analysis of Implementation of Local Regulation of Serang Distrisct Number 10 Year 2010 about Orderliness, Cleanliness and Beauty (K3) in Article 29 in The Area Main Square East Serang Distrisct. Major of Public Administration Science. The Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Anis Fuad, M.Si; 2nd Advisor, Kandung Sapto Nugroho, M.Si. . The background of the research was the implementation of local regulation about K3 (Orderliness, Cleanliness and Beauty). Cleanliness and beauty of a city can be seen from the public sphare. That is a symbolizes power of city. The icon of the city that has the aesthetic value of beauty and also clean. To realizing the cleanliness and beauty of the main square East in the Serang Distrisct. The purpose of the research was to analyze the implementation of the local regulations. The research used deskriptif of qualitative methods. The instruments of the research was the researcher’s herself based on the theory of policy indicators Van Mater & Van Horn. In collecting the data, the research applied interview, observation and documentation tchniques. The data analysis technique used is analytical technique of Miles and Huberman. In validating the data, the researcher used Triangulasi method. The finding of the research has shown this regulation has not been done to the maximum, because of lack of resource, coordination and level of consciousness society who less concerned about the environment. The main tasks of each implementor is not clear, lack of socialization and low obedience levels of society is a resistor in optimal this regulation. Researcher suggest that the implementor can fix the coordination and cominications sub-optimal and clarified the main tasks of each implementor. Besides the implementor must socialize this local regulation with intensive and enforce sanction strictly for offenders.
Keywords: Implementation, Local Regulation, public sphare, K3.
KATA PENGANTAR Alhamdulillahi rabbil’aalamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 29 di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa sejak awal selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. Ir. Soleh Hidayat, M.Sc sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3. Rahmawati, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4. Iman Mukhroman, M.Ikom sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si sebagai Wakil Dekan III dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi II saya yang dengan baik dan bijak
ii
dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 6. Listyaningsih, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada saya dengan teliti. 7. Bapak Anis Fuad, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan baik hati dan sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 8. Para dosen dan juga staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 9. Orangtua dan keluargaku yang tidak henti-hentinya berdoa, mendoakan kesehatan dan kelancaranku, mensupport dan membantuku dalam menyelsaikan skripsi ini. 10. Sahabat-sahabatku tersayang yang sering direpotkan namun tetap mensupport dan memberikan masukan. Getza Permana Putra, Nur Fitriani, Bagus Firmansyah, Yunita, Diana Pusvita, Yuda Wiranata, Viona Kurnia Mukti dan Wida Maslihatin Amanah. 11. Kepada Squad VII Fauziah Nur Utami, Risda Sinaga, Hegar Ladzuard, Erika Aulia, Lega Afriza, Jaka Awaloedin Hakim, Fachrian DJ, Tb.Faisal Sandjadirja, Zahra Khaliza, Rafiudin Abroh, Nita Retna, Ninta Tarigan, Toni Arizona, Resti Kurniawan, Fajriah Agista, izzatunihlah dan Seluruh Keluarga Besar UKM Jurnalistik Untirta yang selalu menghibur disaat lelah dan penat.
iii
12. Kepada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (ANE) Kelas C Angkatan 2011 yang pantang menyerah dan heboh, seluruh (ANE) Angkatan 2011, Anggota KKM Kelompok 59 Tahun 2014, dan Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 13. Kepada Dinas Terkait DTK-Kota Serang, DKPP Kota Serang, Dispora Kota Serang, Dinas Kebersihan Kota Serang, dan Satpol-PP Kota Serang yang sudah membantu memberikan data dan juga informasi kepada peneliti. 14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Serang, Februari 2016 Penulis
Lilla Mujiani
iv
DAFTAR ISI Halaman LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ………………………………….. i LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRAC KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... v DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 1.2 Identifikasi Masalah ...................................................................................... 14 1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 15 1.4 Rumusan Masalah ......................................................................................... 15 1.5 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 15 1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Praktis ....................................................................................... 16 1.6.2 Manfaat Teoritis ...................................................................................... 16 BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori .............................................................................................. 17 2.1.1 Kebijakan Publik ..................................................................................... 18 2.1.1.1 Pengertian Kebijakan ........................................................................ 18 2.1.1.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik .......................................................... 23 2.1.1.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik ................................................................. 26 2.1.2 Peraturan Daerah ..................................................................................... 27 2.1.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah .......................................................... 27 2.1.2.2 Kewenang Pemerintah Daerah ........................................................... 28 2.1.2.3 Asas-asas Pelaksanaan Pemerintah Daerah ...................................... 29 2.1.3 Teori Iplementasi ...................................................................................... 33 2.1.3.1 Model Merille S. Grindle ................................................................... 33 v
2.1.3.2 Model Donald Van Meter & Van Horn ............................................. 2.1.3.3 Mazmanian dan Sabatier .................................................................... 2.1.3.4 Model Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn ................................... 2.1.3.5 George Charles Edward III ................................................................ 2.2 Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ..................................................................... 2.4 Asumsi Dasar ................................................................................................
33 42 43 46 47 50 53
BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................................... 54 3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .................................................................. 55 3.3 Lokasi Penelitian ........................................................................................... 55 3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................................ 56 3.4.1 Sumber Data Primer ................................................................................ 56 3.4.2 Sumber Data Sekunder ............................................................................ 60 3.5 Instrumen Penelitian ...................................................................................... 61 3.6 Informan Penelitian ....................................................................................... 67 3.7 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .................................................. 70 3.7.1 Teknik Pengolahan Data .......................................................................... 70 3.7.2 Uji Keabsahan Data ................................................................................. 73 3.8 Jadwal Penelitian ........................................................................................... 75 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian ........................................................................... 77 4.1.1 Gambara Umum Kota Serang .................................................................. 77 4.1.2 Gambaran Umum DTK – Kota Serang .................................................... 80 4.1.2.1 Struktur Organisasi ............................................................................ 82 4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok DTK Kota Serang ...................................... 84 4.1.2.3 Sumber Daya DTK Kota Serang ........................................................ 85 4.1.2.4 Visi dan Misi DTK Kota Serang ........................................................ 87 4.1.2.5 Tujuan DTK Kota Serang .................................................................. 88 4.1.2.6 Sasaran DTK Kota Serang ................................................................. 88 4.1.2.7 Strategi DTK Kota Serang ................................................................. 90 4.2 Deskripsi Data ............................................................................................... 92 4.2.1 Data Informan Peneliti ............................................................................. 95 4.2.2 Analisis Data Penelitian ........................................................................... 96 4.2.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan .......................................................... 97 4.2.2.2 Sumber Daya .................................................................................... 106
vi
4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana .................................................. 114 4.2.2.4 Komunikasi ...................................................................................... 122 4.2.2.5 Sikap Para Pelaksana ....................................................................... 131 4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik ........................................ 144 4.3 Pembahasan ................................................................................................. 148 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 157 5.2 Saran ............................................................................................................ 158 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... xi LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 TPS Alun-alun Kota Serang ................................................................. 10 Tabel 1.2 Data PKL Kota Serang ......................................................................... 13 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .............................................................................48 Tabel 3.1 Pedoman Wawancara ........................................................................... 59 Tabel 3.2 Deskripsi Informan Penelitian ............................................................. 69 Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .................................................................................. 76 Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang ........................................... 81 Tabel 4.2 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2014 .......................................................................... 86 Tabel 4.3 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Jenjang Kepentingan Tahun 2014 ........................................................................................ 86 Tabel 4.4 Tabel Informan ..................................................................................... 95 Tabel 4.5 Ketentuan Pidana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 ................. 105 Tabel 4.6 Armada Dinas Kebersihan Kota Serang ............................................ 113 Tabel 4.7 Jumlah Sampah yang di Angkut ........................................................ 113 Tabel 4.8 Rencana Tata Ruang Kota Serang Tahun 2010-2030 ........................ 120
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Implementasi Kebijakan Publik ....................................................... 42 Gambar 2.2 Kerangka Berfikir ............................................................................ 52 Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman ................................................... 71 Gambar 4.1 Peta Kota Serang ............................................................................. 78 Gambar 4.2 Tugu Pahlawan di Alun-alun Kota Serang .................................... 101 Gambar 4.3 Kondisi di Alun-alun Timur Kota Serang ..................................... 107 Gambar 4.4 Fasilitas Alat Bermain di Alun-alun Timur Kota Serang .............. 117 Gambar 4.5 Kolam Alun-alun Timur Kota Serang ............................................ 129 Gambar 4.6 Gardu Alun-alun Timur Kota Serang ............................................ 139 Gambar 4.7 Tempat Duduk Taman Alun-alun Timur Kota Serang .................. 141 Gambar 4.8 Fasilitas Olahraga dari BPJS Serang .............................................. 143 Gambar 4.9 Pola Permasalahan .......................................................................... 154
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Ijin Penelitian Lampiran II Pedoman Wawancara Lampiran III Catatan Lapangan dan Membercheck Lampiran IV Kategorisasi Data Penelitian Lampiran V Matriks Hasil Penelitian Lampiran VI Dokumentasi Lampiran VII Data Pendukung Penelitian
x
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Otonomi daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih dalam pembaharuan. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih aplikatif sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Pengertian otonomi daerah tersebut bisa saja mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia. Poin yang dapat di ambil dari pengertian otonomi daerah yaitu pertama; adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya. Kedua, kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional. Ketiga, kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
1
2
Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan bermuara pada citacita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mengenai ketertiban, kebersihan dan juga keindahan (K-3). Ketertiban yang dimaksud adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku
guna
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin. Kebersihan yang dimaksud meliputi rumah atau bangunan masingmasing, serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas social, kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan angkutan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetika dan proporsional meliputi: Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang, dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di tengah perkembangan pertumbuhan urbanisasi yang cepat, tantangan terhadap manajemen perkotaan pun semakin besar, ketersediaan ruang terbuka hijau yang cukup juga merupakan salah satu usaha untuk
3
mempertahankan kualitas dan fungsi lingkungan secara optimal. Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama kaitannya dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan social, serta ruang-ruang terbuka public di perkotaan. Permasalahan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kota ini cenderung lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan desa. Perkembangan kota yang begitu pesat tidak sesuai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga sebagai penyebab melonjaknya urbanisasi yang menyebabkan ketidak seimbangan antara penduduk angkatan kerja dan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan diperkotaan biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan bekal pendidikan yang tinggi, yaitu di bidang sektor formal non agraris. Namun pada kenyataannya penduduk angkatan kerja di Indonesia banyak yang tidak mempunyai bekal pendidikan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak masuk dalam kriteria pekerjaan yang telah tersedia diperkotaan. Menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran di perkotaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan segala kekurangan dan juga kemampuan yang ada, mereka mencari kesempatan agar dapat tetap bertahan hidup dan juga memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan kemampuan dan lapangan pekerjaan inilah yang akhirnya membuat para masyarakat tersebut mulai mencari celah untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan ruang publik yang biasanya menjadi tempat-tempat strategis. Banyaknya
4
masyarakat yang menggunakan dan memanfaakan ruang publik menjadi tidak lagi tertampungnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di ruang perkotaan yang membuat tata ruang terlihat menjadi semeraut. Belum lagi keadaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan kemampuan yang seadanya membuat para Pegadagang Kaki Lima (PKL) ini semakin menjamur. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sering sekali mendapatkan masalah karena keberadaan mereka yang sering menggunakan ruang publik dan membuat kemacetan, sehingga pemandangan seperti penumpukan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, dan bau tidak sedap yang ditimbulkan akibat penumpukan sampah yang menggunung karena kegiatan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) ini yang banyak mengganggu pemandangan dan keindahan suatu tempat. Banten adalah sebuah provinsi di pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan undang-undang nomor 23 tahun 2000 dan pusat pemeritahannya berada di Kota Serang. Di Kota Serang ini terdapat dua alun-alun yaitu alun-alun Barat dan alun-alun Timur. Alun-alun Timur yang mempunyai gelanggang olahraga sedangkan alun-alun Barat hanya memiliki tribune dan biasanya di gunakan untuk kegiatan atau acara-acara formal pemerintahan atau kenegeraan. Menurut Thomas Nix (1949:105-114) menjelaskan bahwa alun-alun merupakan lahan terbuka dan terbentuk dengan membuat jarak antara bangunan-bangunan gedung. Jadi dalam hal ini, bangunan gedung merupakan
5
titik awal dan merupakan hal yang utama bagi terbentuknya alun-alun. Tetapi kalau adanya lahan terbuka yang dibiarkan tersisa dan berupa alun-alun, hal demikian bukan merupakan alun-alun yang sebenarnya. Jadi alun-alun bisa di desa, kecamatan, kota maupun pusat kabupaten. Fungsi alun-alun itu sendiri menurut Jo Santoso dalam Arsitektur Kota Jawa: Kosmos, Kultur & Kuasa (2008), menjelaskan betapa pentingnya alunalun karena menyangkut beberapa aspek. Pertama, alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, sekaligus menggambarkan tujuan dari harmonisasi antara dunia nyata (mikrokosmos) dan universum (makrokosmos). Kedua, berfungsi sebagai tempat perayaan ritual atau keagamaan. Ketiga, tempat mempertunjukkan kekuasaan militer yang
bersifat
profan
dan
merupakan
instrumen
kekuasaan
dalam
mempraktekkan kekuasaan sakral dari sang penguasa. Dan keberadaan alunalun berfungsi pula sebagai ruang publik terbuka dimana rakyat saling bertemu dan fungsi pengaduan rakyat pada raja/pemerintah. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan perlunya rencana penyediaan ruang terbuka hijau dan non hijau, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sector informal, dan ruang evakuasi bencana yang di butuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan social ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Secara rinci dipertegas bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah
6
kota. Dalam hal ini pentingnya kawasan alun-alun yang difungsikan sebagai ruang public dalam wilayah kota adalah sebagai tempat interaksi dan komunikasi masyarakat, dimana masyarakat akan banyak hadir disini sehinggan tempat ini juga baik bagi pemerintah untuk mensosialisasikan program-program ataupun pengumuman-pengumuman dari pemerintah. Alun-alun tidak hanya dimiliki oleh Kota Serang saja namun juga dimiliki oleh kota-kota lainnya sebagai lambang suatu pemerintahan. Dan sebagai ibu kota dari Provinsi Banten sudah seharusnya alun-alun Kota Serang ini menjadi salah satu dari icon Provinsi Banten. Kurangnya kesadaran dari warga masyarakat dan dinas terkait untuk merawat dan menjaga fasilitas public yang ada, membuat nilai keindahan dan estetika dari alun-alun Kota Serang yang menjadi salah satu ikon Provinsi Banten berkurang. Serang memiliki dua alun–alun yaitu alun-alun Barat dan juga alun-alun Timur. Kota Serang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang pada tanggal 2 November 2007. Alun-alun Barat seharusnya sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Serang setelah pemekaran, namun nyatanya hingga saat ini secara De Facto masih dipegang oleh pemerintah Kabupaten Serang. Karena secara De Jure alun-alun Barat berada di wilayah Kota Serang namun sampai saat ini pun kasus kepemilikan alun-alun Barat tersebut tidak menemui titik terang, peneliti sudah mencari mengenai permasalahan tersebut namun hasilnya nihil dan tidak jelas. Oleh karena itu peneliti hanya bisa meneliti alun-alun Timur Kota Serang saja dikarenakan Peraturan Daerah
7
Kota Serang yang akan dibahas oleh peneliti tidak sesuai dengan alun-alun Barat yang masih dimiliki dan mempunyai kebijakan dari pemerintah Kabupaten Serang. Berdasarkan observasi awal, di tengah pemandangan alun-alun yang tampak ramai dengan kios-kios para pedagang ada sesuatu yang menarik, tepat di tengah antara alun-alun Barat dan alun-alun Timur Kota Serang yaitu sebuah bangunan monumen yang dikelilingi oleh para pedagang. Bangunan monumen ini ialah monumen yang terdiri dari empat patung manusia dengan berbagai karakter tokoh perjuangan bangsa dan sebuah tugu putih dengan Garuda yang bertengger di atasnya. Empat patung dan sebuah tugu Garuda itu berada di atas sebuah bangunan berbentuk segi empat yang tiap sisinya terdapat relief yang menggambarkan wajah-wajah para pejuang bangsa seperti, pada sisi sebelah kanan monumen terdapat relief tokoh Bung Karno yang tampak sedang membacakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian di bawah keempat patung dan tugu Garuda terdapat ruangan yang agak menjorok ke dalam yang dulu berfungsi sebagai museum. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui monumen ini, dan sangat disayangkan
bangunan
monumen
yang
melambangkan
perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia itu kini kondisinya sangat memperihatinkan dan tidak terawat. Sebagian tubuh patung ada yang retak-retak seperti patung tokoh yang berada diposisi paling depan kondisi punggungnya retak dan bolong, tampak pula coretan-coretan tinta emas dan juga pilox di tubuh keempat patung tersebut dan hal yang tidak kalah tragisnya lagi ialah
8
monumen tersebut dijadikan tempat bermain oleh para anak muda seperti skateboard dan sepeda. Tembok-tembok pun berlumut dan terlihat usang. Ruangan bawah monumen pun menjadi tempat peralatan kebersihan seperti sapu para pembersih alun-alun dan di sekitar bangunan monumen tercium berbau tidak sedap akibat ulah manusia. Sungguh sangat disayangkan monumen yang dapat mengingatkan kita akan keberanian para pejuang bangsa seolah hanya menjadi patung-patung yang tidak bermakna. Padahal selain untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan, monumen ini juga mengingatkan kita pada sejarah awal mula Banten yang dulunya berada di naungan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat pada batu peresmian yang terletak di sisi kiri monumen yang diresmikan pada tanggal 24 November 1980 oleh Gubernur KDH.Tk.1 Jawa Barat, H.A Kunaefi. Kedua, fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang, seperti; gapura, sarana olahraga, gedung PKL, tribune, gajebo, kolam ikan, rumah burung, air mancur, fasilitas permainan, lapangan tenis outdoor, WC umum, sumur resapan, saluran induk dalam, tanaman, lampu tembak hingga pos polisi. Membuat alun-alun Timur Kota Serang yang tadinya di peruntukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipadukan dengan ruang public dan juga sarana olahraga. Namun setelah tiga tahun pembangunan ruang public tersebut beberapa fasilitas tampak memprihatinkan kondisinya. Perhatian terhadap fasilitas yang kurang ini sangat memprihatinkan, salah satu contohnya yaitu air kolam di alun-alun Timur Kota Serang yang terlihat
9
sangat kotor dan menjadi sarang nyamuk. Warna air yang menjadi kehijauhijauan akibat terlalu lama mengendap. Fungsi dari kolam itu sendiri ialah untuk menambah keindahan alun-alun, namun air mancur mati dan sudah lama tidak lagi diperbaiki. Jika terus dibiarkan keberadaan kolam tersebut akan sia-sia. Sangat disayangkan kolam tersebut hanya menjadi hiasan dan air yang tidak mengalir maka akan menjadi sarang nyamuk, dan menjadi sarang penyakit di tengah kota. Lahan kolam tersebut dapat dibuat untuk fasilitas umum lainnya. “Kolam air tersebut sudah sempat dibongkar dan diperbaiki karena bocor, dan juga sering di bersihkan namun selalu kotor lagi dan kotor lagi karena banyak masyarakat yang buang sampah ke dalam kolam”. (Menurut Bpk. Fajri selaku sarana dan prasarana Dinas Tata Kota – Kota Serang bagian pertamanan, pada tanggal 20 November 2015, 10:15 WIB betempat di kantor Bidang Pertamanan Tata Kota – Kota Serang) Beberapa tanaman-tanaman hias yang di tanam juga kondisinya sangat memperihatinkan seperti tanaman pakis, cemara udang, cemara lilin kayu serut, pucuk merah, glodogan dan lidah buaya. Fasilitas bermain seperti ayunan juga kini sudah tidak layak lagi untuk digunakan, jika tetap digunakan dapat mengancam keselamatan warga. Ketiga, kurangnya kenyamanan para pejalan kaki karena sepanjang jalan dan terotoar alun-alun Kota Serang masih banyak ditemukan beberapa pedagang
yang
masih
saja
berjualan
walaupun
sudah
ditertibkan
keberadaannya oleh Satpol-PP Kota Serang. Hal ini menjadi salah satu berkurangnya nilai estetika untuk keindahan alun-alun Timur Kota Serang. Dengan luas alun-alun Timur Kota Serang kurang lebih dua hektar ini hanya tersedia 25 tempat pembuangan sampah, diantaranya yaitu, empat tempat pembungan sampah yang non organic dan organik, kemudian empat
10
tempat pembuangan sampah lainnya terbuat dari drum bekas. Dalam mewujudkan kebersihan Kota Serang, Pemerintah Kota Serang telah membuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban, Kebrsihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 20(1) yaitu; “Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi; (c) Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas dan TPSA”. Keberadaan tempat pembuangan sampah yang ada di alun-alun Timur Kota Serang sangatlah kurang, tempat pembuangan sampah yang tersedia hanya ada didalam area alun-alun Timur saja, sedangkan diluar sekeliling alun-alun Timur sama sekali tidak tersedia tempat pebuangan sampah. Seharusnya sesuai dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlaku setiap jarak 50-100 meter sarana maupun bangunan public terdapat tempat sampah. Dengan demikian para pejalan kaki maupun pengunjung yang melewati atau memasuki alun-alun dapat dengan mudah menemukan tempat sampah. Kurangnya penyediaan tempat sampah ini membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk membuang sampah yang pada akhirnya di buang sembarangan atau diselipkan ke tempat-tepat yang tidak seharusnya. Tabel 1.1 Tempat Pembuangan Sampah Alun-alun Kota Serang No 1 2 3
Jenis Tempat Sampah Organik & Nonorganik Organik, Plastik dan Nonorganik Drum Tempat Sampah Jumlah
(Sumber: DKPP Kota Serang 2015)
Jumlah 3 2 20 25
11
Keempat, sebagai ruang publik yang diperuntukan untuk kegiatan olahraga, dan sebagai RTH seharusnya alun-alun Timur Kota Serang ini lebih diperhatikan dari segi kenyamanan, penataan dan estetika keindahannya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga ataupun masyarakat yang berkunjung ke alun-alun Timur Kota Serang masih minim kepedulian untuk menjaga lingkungan dan kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas milik bersama. Masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan yang berkaitan dengan masalah tersebut ditegakan dalam peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 29c dan 29e
yang berbunyi: “Dalam rangka mewujudkan
ketertiban di Ruang Milik Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasillitas social, setiap orang, badan hukum, dan perkumpulan, dilarang: (c) mengotori permukaan jalan, drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya, dan (e) mempergunakan fasilitas social yang bukan peruntukannya”. Namun pada kenyataannya banyak warga yang mencorat coret tembok tribune alun-alun, membuang sampah tidak pada tempatnya, memakai atau berkumpul di area yang seharusnya tidak boleh dimasuki, seperti naik ke atas tugu monumen. Akibatnya beberapa fasilitas yang ada di sekitar alun-alun Timur Kota Serang banyak yang rusak dan tampak kumuh. Kelima, sering menjadi tempat berkumpul yang bukan untuk peruntukannya pada saat malam hari. Kegiatan ini dikhawatirkan dapat menjadi kegiatan yang negatif. Karena selama ini sering menjadi tempat perkumpulan para remaja mulai dari tengah malam hingga dini hari. Kegiatan
12
yang dilakukan cukup meresahkan seperti meminum-minuman beralkohol, menjadi tempat berpacaran dan menyetel musik dengan speker bervolume cukup besar. Hal tersebut dapat meresehkan warga setempat. Karena alun-alun Timur Kota Serang ini seharusnya 70 hingga 80% di fungsikan sebagai sarana olahraga, namun karena kebutuhan dan keinginan masyarakat menuntut pemerintah Kota Serang untuk menyediakan ruang public maka pemerinta Kota Serang mengkolaborasikan ruang public, sarana olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau di alun-alun Timur Kota Serang. Karna begitu banyak fungsi dari alun-alun Timur Kota Serang ini, membuat kurangnya perhatian pelaksana terhadap setiap detail fasilitasnya, sehingga beberapa fasilitas yang rusak dibiarkan begitu saja. Hal ini membuat kenyamanan dan daya tarik keindahan alun-alun Timur Kota Serang menurun. Pemerintah Kota Serang telah melakukan berbagai upaya terkit dengan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yaitu dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada 21 Oktober 2010. Adapun masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di tegakan dalam peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 29d yang berbunyi: “Dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Milik Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasillitas social, setiap orang, badan hukum, dan perkumpulan, dilarang: (d) Berusaha atau berdagang di terotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya”. Akan
13
tetapi, belum ada upaya penataan dan perawatan fasilitas yang signifikan di kawasan Kota Serang untuk masalah PKL dan sampah. Hal ini menimbulkan kesemerautan yang tampak di Kota Serang. Berikut adalah data jumlah PKL yang ada di Kota Serang; Tabel 1.2 Data PKL Kota Serang No
Lokasi Pedagang Kaki Lima
Jumlah
(PKL)
PKL
1
Kaloran
71
2
Pasar Rau
284
3
Kepandean
71
4
Serang Plaza
87
5
PKL Banten
194
6
Karangantu
65
7
Taman Sari
66
8
Alun-alun
210
(Sumber: UPT Kota Serang 2015)
Beberapa fasilitas yang kurang terawat dan tidak berfungsi membuat keindahan Kota Serang berkurang, termasuk alun-alun Timur Kota Serang. Karena jika lebih diperhatikan lagi alun-alun Timur ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu kunjungan wisata, serta banyaknya acara maupun kegiatan yang sering diadakan mulai dari acara kedaerahan hingga acara setingkat Provinsi yang juga sering diadakan di alun-alun Barat pun dapat menjadi kebanggan tersendiri bagi Kota Serang. Karena letak alun-alun yang juga strategis berada di pusat kota dan juga dekat dengan pemerintahan, hal
14
ini dapat menarik minat masyarakat dari kota lainnya. Dengan lebih memperhatikan segi ketertiban, kebersihan maupun keindahan alun-alun Timur ini dapat meningkatkan daya Tarik Kota Serang. Karena latar belakang permasalahan di atas tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 (Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Alunalun Timur Kota Serang)”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan oleh peneliti, peneliti dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yaitu : 1. Perhatian pemerintah yang masih kurang terhadap monument yang berada di alun-alun Kota Serang. 2. Beberapa fasilitas yang tidak terawat di alun-alun Kota Serang. 3. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah TPS yang tidak sesuai di alun-alun Kota Serang. 4. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang kurang peduli terhadap lingkungan. 5. Menjadi tempat perkumpulan yang kurang baik pada saat malam hari
15
1.3 Batasan Masalah Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang ada di alun-alun Kota Serang sangatlah komplek. Mulai dari keindahan hingga kebersihan juga perawatan fasillitas yang kurang mendapat perhatian. Namun dalam hal ini peneliti tidak dapat membahas semua masalah yang ada di alun-alun Kota Serang. Dalam penelitian ini peneliti membuat batasan masalah penelitiannya hanya pada analisis implementasi kebijakan terhadap peraturan yang terkait yaitu pada Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 di Alun-alun Timur Kota Serang ?
1.5 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang.
16
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian yang berjudul Analisis Implemetasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) dengan studi kasus di alun-alun Timur Kota Serang adalah : 1.6.1 Secara Teoritis Secara teoritis peneitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah informasi juga ragam pengetahuan dalam dunia akademisis Ilmu Administrasi Negara, bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). 1.6.2 Secara Praktisi Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga pemerintah daerah setempat tentang bagaimana cara mengatasi masalah Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan alun-alun Kota Serang agar dapat di nikmati dengan layak sebagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemeritah daerah kota Serang.
17
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERFIKIR/ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Deskripsi Teori Deskripsi teori yakni menjabarkan penggunaan berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian, yang kemudian disusun dengan teratur dan rapi untuk dapat membuat suatu asumsi dasar dalam penelitian. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti memiliki konsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan, serta dapat menemukan hasil penelitian yang tepat dan akurat. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas deskripsi teori, pembahasannya perlu dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, maka memungkinkan hasil penelitian tentang “Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang” menjadi lebih optimal dan akurat. Penelitian mengenai “Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang” sangat erat hubungannya dengan teori-teori yang digunakan para ahli ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam hal ini terutama dilihat dalam ilmu administrasi negara yang mana berkaitan dengan sejauh mana para pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota – Kota Serang yang telah menjalankan fungsi dan tugasnya untuk dapat menciptakan suatu tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktek-praktek
17
18
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya pemaparan teoriteori, maka memungkinkan hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk itu dalam deskripsi teori ini, peneliti akan menuliskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
2.1.1
Kebijakan Publik 1. Pengertian Kebijakan Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis
besar
pekerjaan,
dan
dasar
rencana
kepemimpinan,
dan
dalam pelaksanaan suatu cara
bertindak
(tentang
pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip
dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7)
mendefinisikan
kebijakan
sebagai
serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan)
dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut
19
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena
bagaimanapun
kebijakan
harus
menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.
Maka
untuk
memahami
istilah
kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
20
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski
tidak ekslusif menyangkut
peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus,
seperti
misalnya
jika
kita mengatakan
kebijakan
pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-
tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan
atau
tidak
dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan
21
diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari
hirarkirnya
regional
maupun
kebijakan publik lokal
seperti
dapat
bersifat
nasional,
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah
daerah/provinsi,
keputusan
gubernur,
peraturan
daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit
pemerintah
dengan
lingkungannya”.
Banyak
pihak
beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas
yakni sejauh mana kemajuan
22
pencapaian
cita-cita
sudah
ditempuh.
Menurut
woll
sebagaimana dikutip tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan
bahwa
kebijakan publik
perwujudan
“tindakan”
dan
bukan
adalah
mengenai
merupakan pernyataan
keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan
pemerintah
untuk
merupakan kebijakan
publik
tidak
melakukan
karena
sesuatu
mempunyai
juga
pengaruh
(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan
pendapat
berbagai
ahli
tersebut
dapat
disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
yang
berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalahmasalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan
23
atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks
karena
melibatkan
banyak
proses
maupun
variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut : a) Tahap penyusunan agenda Para pejabat
yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada
agenda
publik. Sebelumnya
masalah ini
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa
masalah
masuk
ke
agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin
suatu masalah
tidak disentuh
sementara
masalah
lain
yang
sama
sekali,
ditetapkan menjadi fokus
24
pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. b) Tahap formulasi kebijakan Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masingmasing
alternatif
bersaing
untuk dapat dipilih sebagai
kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. c) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. d) Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-
25
agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya
finansial dan manusia. Pada
tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.
Beberapa implementasi
kebijakan
mendapat
dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain munkin akan ditentang oleh para pelaksana. e) Tahap evaluasi kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat
untuk
meraih
dampak
yang
diinginkan,
yaitu
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria
yamh
menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti dibawah ini; Tahap-Tahap Kebijakan: 1) Penyusunan kebijakan 2) Formulasi kebijakan 3) Adopsi kebijakan 4) Implemantasi kebijakan 5) Evaluasi kebijakan
26
Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) 3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada
kebijakan publik bersumber
pada kenyataan
bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. system
Kebijakan-kebijakan
publik
dalam
politik modern merupakan suatu tindakan yang
direncanakan. b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undangundang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan
yang
bersangkut
paut
dengan
implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
27
d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah
dimana
justru
campur tangan pemerintah diperlukan. 2.1.2 Peraturan Daerah 1. Pengertian Pemerintah Daerah Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah
disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota
mempunyai
dan
perangkat
kewenangan
yang
daerah. besar
Pemerintah
daerah
untuk merencanakan,
merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan
28
program
pembangunan
yang
sesuai
dengan
kebutuhan
masyarakat setempat (Agustino, Leo 2008: 1). Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal. 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c.
Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan pendidikan g. Penanggulangan masalah social h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan i.
Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
j. Pengendalian lingkungan hidup k.
Pelayanan pertahanan
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan n.
Pelayanan administrasi penanaman modal
29
o.
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36), melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu
perkembangan
suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu
meningkatkan potensi daerah yang
dikelolanya. 3. Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Penyelenggaran pemerintah di Indonesia di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat di lepaskan dari penggunaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Uraian pengertiannya sebagai berikut;
30
a. Asas Desentralisasi Di dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat
7
memberikan
pengertian
desentralisasi
sebagai
penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia, maka daerah
otonom
berwenang
mengatur
dan
mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut perakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan sistem tata pemerintahan yang ada, yaitu menurut UUD 1945 pada dasarnya asas desentralisasi adalah pemberian kebebasan untuk mengakibatkan keaktifan daerah dengan mengikutsertakan rakyatnya dalam mengurus dan memajukan daerahnya. Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya
pemerintah
daerah
yang mengetahuinya
lebih
mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat. b. Asas Dekonsentrasi Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian dekonsentrasi sebagai berikut: “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
31
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, perwujudan dari asas ini adalah terbentuknya daerah-daerah pemerintah atau daerah-daerah jabatan yang disebut
dengan
daerah
administrasi.
Sistem
ini
tidak
memerlukan adanya badan-badan perwakilan rakyat daerah, sebab segala kebutuhannya telah diurus oleh pemerintah pusat atau atasannya”. Jadi, dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan), sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada Pemerintah Pusat. c. Asas Tugas Pembantuan Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 9 memberikan definisi tugas pembantuan adalah sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang sertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia denagn kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Agar jalur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, maka perlu adanya kesatuan asas dan
memiliki
kesatuan
pemeintah di daerah yaitu:
prinsip
dalam
penyelenggaraan
32
1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat di laksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan 3. Asas tugas pembatuan dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Melihat ketiga prinsip di atas terlihat bahwa khusus untuk darah kabupaten dan daerah kota, prinsip yang selama ini dijalankan adalah melaksanakan asas desentralisasi yang didampingi dengan pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak berlaku lagi, karena penyelenggaraan asas desentralisasi didaerah kabupaten dan kota secara bulat dan utuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara instansi vertical dengan dinas-dinas daerah yang akibatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menjadi tidak efisien selain itu akan terjadi pemborosan.
33
2.1.3 Teori Implementasi 2.1.3.1 Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006:134) dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan (content of policy) mencakup: a) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan b) Jenis manfaat yang di hasilkan c) Derajat perubahan yang diinginkan d) Kedudukan pembuat kebijakan e) Siapa pelaksana program f) Sumber daya yang di kerahkan Sedangkan
lingkup
kebijakan
(content
of
implementator) mencakup: a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat b) Karakteristik lembaga dan penguasa c) Kepatuhan dan daya tanggap 2.1.3.2 Donald Van Meter & Carl Van Horn Model pendekatan implementasi
kebijakan
yang
dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini
34
merupakan
sebuah
abstraksi
atau
performansi
suatu
pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: 1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Sikap para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut: 1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan Kinerja
implementasi
kebijakan
dapat
diukur
tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran
35
kebijakan
terlalu
ideal
(utopis),
maka
akan
sulit
direalisasikan (Agustino, 2006:139). Van Meter dan Van Horn
mengemukakan
untuk
mengukur
kinerja
implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).
Arah
pelaksana (implementors) terhadap
disposisi standar
dan
para tujuan
kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
36
2. Sumber daya Keberhasilan
implementasi
kebijakan
sangat
tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting implementasi
dalam
menentukan
kebijakan.
Setiap
keberhasilan tahap
suatu
implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Van Mater dan Van Horn (Widodo 1974) dalam Nuugroho (2003:51) menegaskan bahwa: ”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”
37
3. Karakteristik organisasi pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan
keberhasilan
implementasi.
Edward
menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi
38
dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980). 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi
standar
tujuan
harus
individu (implementors).Yang
dipahami
bertanggung
oleh
para
jawab
atas
pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi
dalam
kerangka
penyampaian
informasi
kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar
dan
(consistency
tujuan and
harus
konsisten
uniformity) dari
dan
seragam
berbagai
sumber
informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke
39
organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan,
atau
sumber
informasi
sama
memberikan
interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para
pelaksana
konsisten (accuracy
kebijakan and
secara
akurat
consistency) (Widodo
dan dalam
Nugroho 2003:51). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang
terlibat
dalam
implementasi
kebijakan,
maka
kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 5. Disposisi atau sikap para pelaksana Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:140): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka
40
rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan
itu
terhadap
kepentingan-kepentingan
organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi
kebijakan
diawali
penyaringan
(befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam
batas
mana
kebijakan
itu
dilaksanakan Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi
kemampuan
dan
kemauannya
untuk
melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama,
pengetahuan (cognition),
pemahaman
dan
pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil,
41
bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.
Arah
disposisi
para
pelaksana
(implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Widodo 1974, dalam Nugroho 2003: 55). Sebaliknya,
penerimaan
yang
menyebar
dan
mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat
mempengaruhi
pelaksana
(performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana
42
lingkungan
eksternal
turut
mendorong
keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya
implementasi
kebijakan
mensyaratkan
kondisi
lingkungan eksternal yang kondusif. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini: Gambar 2.1 MODEL A POLICY IMPLEMENTATION PROCESS
Sumber: (Agostino, 2006) 2.1.3.3 Mazmanian dan Sabatier Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier ini yang mengemukakan bahwa implementasi
adalah
upaya
melaksanakan
keputusan
kebijakan. Selanjutnya model ini dalam Subarsono (2005:94)
43
menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni; 1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problem), indikatornya: a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersngkutan b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi d. Cakupan perubahan prilaku yang di harapkan 2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue to structure implementation), indikatornya: a. Kejelasan isi kebijakan b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis c. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana f. Tingkat komiten aparat terhadap tujuan kebijakan g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan 3. Variable lingkungan (non statutory variables affecting implementation), indikatornya; a. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups) d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor 2.1.3.4 Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn : Implementasi yang Sempurna (1978) Hogwood dan Gunn adalah penulis dari Inggris yang sangat kuat mempertahankan pendapatnya tentang pentingya pendekatan Top-down dalam proses implementasi, meski banyak kritik
atas pendekatan tersebut.
Bagi
mereka
44
pendekatan
bottom-up
yang
cenderung
mendekati
permasalahan implementasi kasus per kasus dianggap tidak menarik apalagi mengingat para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis, sehingga sudut pandang mereka tentang implementasi bukanlah suatu hal yang mencederai demokrasi. Ide dasar mereka bermuasal dari publikasi Gunn pada tahun 1978 yang mengkaji tentang penyebab implementasi seringkali mengalami kegagalan, dan kemudian dikembangkan dalam tulisan yang berjudul Policy Analysis for The Real World (1984). Dalam buku tersebut mereka memberikan proposisiproposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan, sebagai berikut : 1. Situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendala-kendala besar bagi proses implementasi (that circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints) 2. Tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program (that adequate time and sufficient resources are made available to the programme) 3. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi. (that not only are there no constraints in terms of overall resources but also that, each stages in the implementation process, the required combination of resources is actually available). 4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.(That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause anda effect) 5. Hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara
45
6.
7.
8.
9.
(intervening variable) (the relationship between cause and effect is direct and that there ara a few, if any, intervening links). Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnya, hendaknya hubungan kebergantungan antar lembaga tersebut sangat minim (that there is a single implementing agency that need not depend upon other agencies for success, or if other agencies must be involved, that the dependency relationships are minimal in number and importance). Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi (that there is complete understanding of, and agreement upon, the objectives to be achieved, and that these conditions persists throughout the implementation process). Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat, dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna (in the moving toward agreed objectives it is possible to specify, in complete detail and perfect sequence, the tasks to be performed by each participant . Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program (that there is perfect communication among, and co-ordination of, the various elements involved in the programme),
10. Bahwa yang berwenang dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna (That those in authority can demand and obtain perfect obedience). Menurut
Hogwood
&
Gunn
untuk
mencapai
implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh system administrasi sehingga kondisikondisi sebagaimana yang mereka sebutkan di atas dapat terpenuhi, meski juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata.
46
2.1.3.5 George Charles Edwards III Selanjutnya George C. Edwards III (dalam Subarsono 2005:90) mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. 1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mansyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan. Apa yang
menjadi
tujuan
dan
sasaran
kebijakan
harus
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 2. Sumberdaya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa
47
sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan jug menjadi tidak efktif. 4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implemtor dalam bertindak. Struktur organisasi yang
terlalu
panjang
akan
cenderung
melemahkan
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
2.2 Penelitian Terdahulu Kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:
48
Tabel : 2.1 Penelitian Terdahulu No
ITEM
Peneitian 1
Penelitian 2
Nama
Refi Silviana Dewi
Desta Amana Shalikhah
1.
Judul
Rencana Strategi DinasTata Ruang Kota Dalam Merevitalisasi Alun-alun Utara Surakarta
2.
Tahun
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 d. (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang)
2012
2011
3.
Tujuan Penelitian
Mengetahui strategi yang paling tepat untuk digunakan Dinas Tata Ruang Kota dalam merevitalisasi alun-alun Utara Surakarta
4.
Teori
Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 29d (Studi kasus mengenai pedagang kaki lima di kawasan pasar royal kota Serang) Merilee S. Grindle
5.
Metode Penelitiam Hipotesis (Kuantitatif) Hasil1. 7 Peneltian / kesimpulan
Metode penelitian Kualitatif Deskriptif
Metode penelitian Kualitatif Deskriptif
Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik merupakan keputusan politik yang di kembangkan oleh badanbadan pejabat pemerintah. Letak pengambilan keputusan mengenai sanksi hukuman yang melakukan pelanggaran
Pembentukan tim teknis dalam mewujudkan kerja sama yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota dengan berbagai dinas lain seperti dinas Pekerjaan Umum, Bapedda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan dan dinas
6.
Analisis SWOT
49
perda K3 pada Pasal 29d hanya dilakukan oleh Satpol pp kota Serang. Sumber daya, sarana dan prasarana yang dignakan juga masih minim. Persamaan
Perbedaan
Kritik
Sumber
lain menjadi salah satu program dan juga kegiatan yang diaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan revitalisasi alun-alun Utara. Peneliti terdahulu dan Peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukann oleh peneliti sekarang oleh peneliti sekarang sama-sama menganalisis sama-sama menganalisis mengenai peraturan daerah mengenai alun-alun serta kota Serang No.10 Tahun keindahan dan kebersihan 2010 yang termasuk di dalam renstra Dinas Tata Ruang Kota Penelitian terdahulu Peneliti terdahulu memfokuskan penelitian di memfokuskan penelitian kawasan pasar royal mengenai revitalisasi alunmengenai Pedagang Kaki alun sedangkan penelitian Lima (PKL) sedangkan peneliti saat ini penelitian peneliti saat ini memfokuskan penelitian memfokuskan penelitian di kepada kebersihan dan kawasan alun-alun kota keindahan alun-alun kota Serang mengenai fasilitas Serang ruang publik yang ada disana. Pemerintah belum mampu Program-program yang menyediakan ruang atau belum dijalankan maupun tempat yang tepat bagi yang masih dalam proses para Pedagang Kaki Lima di Dinas Tata Ruang Kota (PKL) lemahnya Surakarta diharapkan akan pengawasan terhadap mampu mengubah iklim pelaksanaan perda tersebut penataan alun-alun Utara membuat para pedagang yang lebih inovatif dan tidak patuh modern Universitas Sultan Ageng Universitas Sebelas Maret Tirtayasa (Untirta) (UNS)
50
2.3 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam peneitian untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut: Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang). Terdapat adanya ketidak sesuaian dengan isi perda tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam kebersihan dan keindahan di alun-alun Timur kota Serang. Suria Sumantri, 1986 dalam (Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep atau model penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidak mampuan pemerintah dalam memfasilitasi sarana ruang public dan masyarakat yang kurang menjaga fasilitas yang sudah ada. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: (1) kurang perhatiannya pemerintah terhadap benda-benda bersejarah disekitar alun-alun kota Serang, (2) tidak terawatnya beberapa fasilitas yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sarang penyakit di tengah kota, (3) kurang tersedianya tempat sampah di sekitar alun-alun kota Serang membuat keidaknyamanan masyarakat, (4)
51
kurangnya sosialisasi maupun ajakan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebersihan dan keindahan. Keempat permasalahan tersebut dievalusi dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 29, kemudian implementasi yang sudah terlaksana dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan public.
Beberapa
variable
yang
dimasukan
sebagai
variable
yang
mempengaruhi kebijkan public yaitu Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan social, ekonomi dan politik. Agar tercapainya penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang memadai dan layak bagi alunalun Kota Serang sebagai sarana ruang publik bagi masyarakat. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konsep atau model penelitian mengenai Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban. Kebersihan dan Keindahan (K-3) di kawasan alun-alun Timur Kota Serang, seperti pada gambar 2.2 berikut :
52
Masalah : 1. Kurang perhatiannya pemerintah kepada bangunan monument di sekitar alun-alun Timur Kota Serang 2. Beberapa fasilitas yang kurang terawat di area alun-alun Timur Kota Serang 3. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah yg tidak sesuai di alun-alun Timur Kota Serang 4. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar 5. Menjadi tempat perkumpulan yang kurang baik pada saat malam hari
Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 29 (Studi Kasus Mengenai Keindahan dan Kebersihan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang)
Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn Variabel Kebijakan :
1. Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan 2.
Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Sikap para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 6. Lingkungan social, ekonomi dan politik.
Gambaran Keindahan dan juga Kebersihan di alun-alun Timur Kota Serang
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
53
2.4 Asumsi Dasar Berdasarakan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek peneitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian mengenai Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 29 (Mengenai Keindahan dan Kebersihan di Alun-alun Timur Kota Serang) adalah dalam implementasinya ternyata dapat di katakan masih belum berhasil menciptakan keindahan dan juga kenyamanan dalam menciptakan Alun-alun Kota Serang sebagai ruang pubik.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1
Pendekatan dan Metode Penelitian Penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif-kualitatif
yaitu
penelitian tentang data yang ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk katakata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat wawancara antara peneliti dan informan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau natural setting, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data karena penelitilah yang langsung terjun kelapangan mencari data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Implementasi Peraturan DaerahKota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Kota Serang. Informasi yang didapat melalui wawancara mendalam terhadap informan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP Kota Serang, Dinas Tata Kota Kota Serang, Bappeda Kota Serang). Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, 54
55
karena teknik ini untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Kota Serang. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari observasi diharapkan mampu menggali permasalahan yang ada pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertibah, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Kota Serang, guna menganalisis kerja stacholder yang terkait dalam implentasi tersebut. 3.2
Ruang Lingkup/Fokus Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di Alun-alun
Kota Serang. Fokus
penelitian di tekankan kepada Kebersihan dan Keindahan di alun-alun kota Serang. 3.3
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di kawasan alun-alun Kota Serang yaitu alunalun Barat dan juga alun-alun Timur Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena kawasan alun-alun Kota Serang tersebut merupakan ruang public yang banyak di datangi oleh masyarakat baik dari kota Serang maupun luar Kota Serang sebagai salah satu icon dan sarana kegiatan public yang ada di Kota Serang.
56
3.4
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:63). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut; 3.4.1
Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui: 1. Observasi Sedangkan observasi menurut Moleng (2007) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasan dan sebagainya. Menurutnya, observasi diklasifikasikan menjadi dua cara yaitu cara berperan serta dan cara yang tidak berperan serta.Observasi berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Namun observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan.
57
Dalam penelitian ini, teknik observasi yang dipakai ialah observasi tanpa berperan serta. Peneliti hanya sebagai pengamat saja tanpa menjadi anggota resmi organisasi yang diteliti. 2.
Wawancara Wawancara Merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewancara dan informan. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam
penelitian
ini
wawancara
dipergunakan
untuk
mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait penelitian, dalam rangka memperoleh informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan memberi informasi mengenai Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Studi
58
Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun
Kota
Serang. Sebagaimana yang disarankan oleh (Esterberg: 2002) dalam Sugiyono (2008:73) peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan (Esterberg: 2002) dalam Sugiyono (2008:73) Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan kriteria informan dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
b.
Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
c.
Menentukan strategi dan taktik berwawancara.
d.
Mempersiapkan pencatat data wawancara. Peneliti menyusun pedoman wawancara mengenai hal-hal yang
nantinya menjadi acuan dalam wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Secara garis besar pedoman wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu sebagai berikut:
59
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara No 1
Tahap
Indikator
Standard dan sasaran a. Standar kebijakan
atau
tingkat
Informan
tolak
ukur
keberhasilan
kebijakan (K-3) b. Para
agen
pelaksana I1, I2, I3, I4, I5
mengetahui tujuan kebijakan yang dilaksanakan c. Isis kebijakan dipahami oleh para agen pelaksana (K-3) 2
Sumber daya
a. Dana yang memadai b. Tersedianya perallatan dan perlengkapan
dalam I1, I2, I3, I4, I5
menjalankan kebjakan (K-3) c. Sumber daya manusia yang memadai 3
Karakteristik
a. Prilaku aparatur
organisasi pelaksana
b. Struktur
organisasi
yang I1, I2, I3, I4, I5
sederhana 4
Sikap para pelaksana
a. Kemampuan pegawai b. Pemahaman
pelaksana
kebijakan
I1, I2, I3, I4, I5
c. Harapan yang dimiliki agen pelaksana 5
Komunikasi organisasi
antar a. Terjalinnya
komunikasi
internal b. Terjalinnya eksternal
komunikasi I1, I2, I3, I4, I5
60
6
Lingkungan
Sosial, a. Keadaan ekonomi
ekonomi, dan politik
b. Keadaan social
I1, I2, I3, I4, I5
c. Keadaan politik (Sumber: Peneliti, 2015)
3.4.2
Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti. 1. Studi Kepustakaan Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books maupun jurnal ilmiah. 2. Dokumentasi Menurut Guba dan Lincolin (1981) dalam Moleong (2007:161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari
record
yang tidak
dipersiapkan
karena
adanya
permintaan dari seorang penyelidik. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Dokumen merupakan cataatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang. Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan,
laporan-laporan.
Dokumen
yang
berbentuk
gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
61
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:82). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari informan penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari informan yaitu melalui data-data dan dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti.
3.5 Instrumen Penelitian Irawan
(2006:15)
menjelaskan
bahwa
satu-satunya
instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data, seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi alat-alat ini benar-benar tergantung pada peneliti untuk menggunakannya. Selain itu, konsep human instrument atau manusia sebagai instrumen sendiri menurut Satori & Komariah (2010:61), dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai key instrumentjuga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun ke
62
lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010: 22). Penelitian mengenai “Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri sebagai observer. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Peneliti sebagai key instrument dalam penelitian karena peneliti dapat merasakan langsung, mengalami, melihat sendiri obyek atau subyek yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan kapan penelitian dapat dihentikan. Peneliti juga dapat langsung melakukan
63
pengumpulan data, melakukan refleksi secara terus-menerus dan secara gradual membangun pemahaman yang tuntas mengenai sesuatu, dalam hal ini Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu datadata yang didapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan datadata sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis berupa catatan atau dokumentasi tentang Dinas Tata Kota – Kota Serang, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, alat perekam, buku catatan dan kamera. Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan memengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Banyak masalah yang telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena teknik untuk memperoleh data yang diperlukan tidak dapat menghasilkan data yang diinginkan (Satori & Komariah, 2010:103). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
64
mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian mengenai “Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, dengan menggunakan beberapa macam teknik, diantaranya: 1. Observasi Observasi menurut Semiawan (2010:112) adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, tetangga, organisasi, dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian mengenai “Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, yaitu menggunakan metode observasi non-participant. Dalam hal ini peneliti datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan dari subyek penelitian. Artinya peneliti hanya melakukan pengamatan terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai
65
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang”, Tujuan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini yakni peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, mendokumentasikan, dan merefleksikannya secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi dari subyek penelitian. Dengan demikian, maka data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil teknik pengumpulan data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan menggunakan metode ini. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas data sangat diperlukan dalam penelitian ini karena keabsahan data yang didapat apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak. 2.
Wawancara Wawancara menurut Moleong (2010:186) adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukam pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln & Guba (dalam Moleong 2010:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatankebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan
66
manusia (triangulasi); dan memverfikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alunalun Timur Kota Serang”, yaitu wawancara mendalam yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa tidak terlibat intensif dalam kehidupan sosial informan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Peneliti bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data secara jelas, konkret, dan lebih mendalam. Pada prinsipnya metode ini merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang” 3. Studi Dokumentasi Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
67
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, seperti profil instansi, kepegawaian, struktur organisasi, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang””, digunakan sebagai data pendukung terkait masalah penelitian. Dengan adanya data pendukung tersebut ditujukan sebagai penguat argumentasi dari data-data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.
3.6 Informan Penelitian Menurut Denzin & Lincoln (dalam Fuad & Nugroho 2014: 57-58), seorang peneliti harus bisa menemukan “orang dalam” (an insider), salah satu anggota partisipan yang ingin menjadi informan dan berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya, dan pada saat yang lain,
68
jargon dan bahasa kelompok setempat. Meskipun wawancara dapat dilakukan tanpa bantuan seorang informan, namun sebaiknya tetap menggunakan informan yang baik, sebab dengan begitu maka peneliti dapat menghemat waktu lebih banyak dan dapat menghindarkan kesalahankesalahan selama proses berlangsung. Penelitian mengenai “Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”dalam pemilihan informannya menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan) dan Snowball Sampling (sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar). Menurut Bungin (2011:107), purposive sampling adalah strategi menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Key informant digunakan sebagai informan didasarkan pada penguasaan informasi dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. Sedangkan snowball sampling digunakan untuk mencari dan merekrut “informan tersembunyi”, yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya yang memungkinkan peneliti menemukan informan baru, dari satu informan ke informan lainnya, dan membentuk seperti bola salju yang semakin membesar. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu peneliti memilih Dinas Tata Kota –Kota Serang pada bagian
69
pemanfaatan ruang serta Sub Bagian Kebersihan dan juga Pertamanan, yang mana informan tersebut dipilih karena sangat relevan terkait masalah penelitian. Selanjutnya, teknik Snowball Sampling dilakukan menentukan secara garis besar kategori informan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti mencari informan baru, dari satu informan ke informan selanjutnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri dan akan berhenti mencari informan apabila data yang didapat sudah mencapai titik jenuh, artinya data berdasarkan hasil jawaban informan sudah tidak bervariasi lagi atau cenderung sama. Berikut adalah deskripsi informan dalam penelitian “Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, yang diantaranya: Tabel 3.2 Deskripsi Informan Penelitian No 1
Informan DINAS TERKAIT
Dinas
Pertamanan
dan
Kode Informan (I) I1
2 Orang
I2
2 Orang
Jumlah
Pemakaman Kota Serang (DKPP) Kota Serang Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Serang (DISPORA) Kota Serang
70
Dinas Tata Kota (DTK) Kota
I3
1 Orang
Dinas Kebersihan Kota Serang
I4
1 Orang
Satuan Polisi Pamomg (Satpol-PP) Kota Serang
I5
1 Orang
I7
1 Orang
I6
6 Orang
Serang
Praja
Tim Pembersih DTK Kota Serang 2
MASYARAKAT Pengunjung/Masyarakat (Olahraga) (Sumber: Peneliti, 2015)
3.7
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik Pengolahan Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang
dapat
dikelola,
mensintesiskannya,
mencari
dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman. Model interaktif Miles & Huberman dapat dipahami dengan gambar dibawah ini:
71
Data
Data
Collection
Display
Data Reduction
Conclusion: Drawing/ Verifying
Gambar 3.1 Analisis Data Miles & Huberman Berikut adalah penjelasan mengenai gambar analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Fuad & Nugroho 2014:16-18), yang diantaranya: a.
Reduksi Data (Data Reduction), dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari catatan lapangan. Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama di kancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan yang peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, member kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.
72
b.
Penyajian Data (Data Display) berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal dengan kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya.
c.
Menarik kesimpulan/ verifikasi (Conclusion: Drawing/ Verifying), merupakan langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan gambaran utuh tentang fenomena yang diteliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru. Berdasarkan
penjelasan
di
atas,
penelitian
mengenai
“Implementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang”, menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan
73
mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan peneliti.
3.7.2 Uji Keabsahan Data Uji
keabsahan
data
dapat
dilakukan dengan triangulasi
pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti seperti yang dikatakan Denzin dengan “Triangulasi”. Istilah penggabungan metode ini dikenal lebih akrab di kalangan pemula dengan istilah „meta-metode‟ atau „mix-method‟, yaitu metode campuran, dimana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama dalam sebuah penelitian (dalam Bungin 2010:257). Metode ini digunakan sebagai alat untuk menguji apakah data hasil penelitian yang telah dikumpulkan terdapat perbedaan atau tidak, sehingga dapat diketahui data tersebut dianggap absah atau tidak.Penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Kendahan (K3) pada Pasal 29 di Alun-alun Timur Kota Serang”, menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yang di antaranya: a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang
74
berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik. b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekkan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad & Nugroho, 2014:19-20). Berdasarkan pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti memperoleh dari sudut pandang pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan, teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak. Dan jika terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti dapat melakukan pengecekkan ulang di lapangan, mengapa data yang diterima berbeda, dan digunakan sebagai catatan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan member check dalam menguji keabsahan data. Member check dilakukan dengan melakukan pengecekkan data yang diperoleh kepada informan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan penelitian, sehingga data yang didapat merupakan data yang valid dan kredibel (dapat dipercaya) sesuai dengan yang telah disesuaikan dan
75
disepakati oleh informan penelitian yang kemudian ditandatangani sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah melakukan member check.
3.8 Jadwal Penelitian Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisisImplementasi Perda kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Tentang Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober 2014 hingga Februari 2016.
76
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian Waktu Pelaksanaan No Kegiatan 1
Pengumuman Judul
2
Observasi Awal
3
Bab I Pendahuluan
4
Bab II Deskripsi Teori
5
Bab III Metode Penelitian
5
Seminar Proposal
6
Revisi Bab I-III
7
Pengumpulan Data
8
Bab IV Pembahasan
9
Revisi Bab IV
10
Bab V Penutup
11
Revisi Bab V
12
Sidang Hasil
2014
2015
2016
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Fe Jan Feb
(Sumber, Peneliti 2015)
77
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Deskripsi penelitian menggambarkan mengenai objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pada lokasi penelitian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 4.1.1
Gambaran Umum Kota Serang Kota Serang yang berdiri pada tahun 2007 berdasarkan UndangUndang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 2 November 2007. Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah
Kabupaten
Serang
dan
menjadi
salah
satu
daerah
kabupaten/kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kota Serang adalah salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten dengan jarak ±70 Km ke Kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia.
78
Gambar 4.1 Peta Kota Serang Luas wilayah Kota Serang ± 266,74 Km², secara administrative terdiri dari 6 Kecamatan (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Keacamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Walantaka), serta 20 Kelurahan dan 46 Desa. Batas administrasi Kota Serang Sebelah Utatra dibatasi dengan Laut Jawa (Teluk Banten), sebelah Timur dibatasi Kabupaten Serang (Kecamatan Ciruas). Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Serang (Kecamatan Kramatwatu), dan Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten (Kecamatan Baros). Slogan Kota Serang Madani yiatu “Masyarakat Madani adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati dan melindungi hakhak dasar manusia (human rights) warganya, ini yang kemudian dikenal dengan hak-hak sipil (civil rights). Ada dua ciri society. Pertama, merupakan suatu bentuk dari societal self organization yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan aspirasi politiknya tanpa intervensi dari luar. Kedua, bebas dari control berlebihan
79
terhadap individu dan pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi dari keswakarsaan individu, keanggotaan seseorang dalam kelompokkelompok social menjadi sukarela” (Rumadi dalam bukunya, “Paradigma Masyarakat Madani Versus Civi Siciety). Slogan kota serang madani menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai berikut: 1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah dalam undang-undang) 2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama 3) Menjaga perdamaian dan kedamaian 4) Menjaga persatuan 5) Etika politik yang bebas dan bertanggung jawab 6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara (masyarakat) 7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan 8) Terciptanya masyarakat yang demokratis 9) Menghormati hak-hak azasi individu 10) Selalu ada dalam koridor agama
80
Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang bersih, adil, bertanggung jawab, agung dan berwibawa. Sehingga bisa menciptakan masyarakat Kota Serang sejahtera di semua bidang (social, politik, budaya dan pendidikan). Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten memiliki potensi daerah yang sangat besar. Dilihat dari aspek suber daya alam dan kewilayahannya. Kota Serang memiliki potensi pada bidang jasa perdagangan, wisata dan pendidikan. Tahun 2014 jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 631.101 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar 4.1.2
Gambaran Umum Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang 1. ALAMAT DINAS TATA KOTA KOTA SERANG Jalan Jenderal Sudirman Kawasan Serang Baru (KSB) Kota Serang Provinsi Banten 2. DASAR HUKUM Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan terakhir sudah diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.
81
3. LUAS WILAYAH KOTA SERANG Luas wilayah Kota Serang seluas 266,74 km2, dibagi kedalam 6 (enam) kecamatan dan 66 (enam puluh enam ) kelurahan . Adapun luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Serang NO
KECAMATAN
LUAS WIAYAH Km
%
1.
KEC. SERANG
2.588
9,70
2.
KEC. CIPOCOK JAYA
3.154
11,82
3.
KEC. TAKTAKAN
4.788
17,95
4.
KEC. KASEMEN
6.336
23,75
5.
KEC. CURUG
4.960
18,59
6.
KEC. WALANTAKA
4.848
18,18
266,74
100,00
TOTAL (Sumber : Bappeda Kota Serang)
Secara administratif Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa (Teluk Banten) di Wilayah Utara, Kec. Baros Kab. Serang di Wilayah Selatan, Kec. Ciruas Kab. Serang di Wilayah Timur dan Kec. Kramatwatu Kab. Serang di Wilayah Barat. Selain itu juga posisi Kota Serang sangat Strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa Sumatra di lintasi Jalan Negara dan Tol Jakarta – Merak serta ada pada jalur lintas kereta api Jakarta – Merak.
82
4. GAMBARAN UMUM DINAS TATA KOTA KOTA SERANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang Dinas Tata Kota – Kota Serang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Tata Ruang, Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman, Kepala Bidang Kebersihan dan Kepala UPT Pemadam Kebakaran. Dinas Tata Kota merupakan unsure pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4.1.2.1 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Kota Serang terdiri dari: 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas. 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Sekertaris membawahi 3 (tiga) unit organisasi, yaitu : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari: a) Bidang Perumahan dan Pemukiman
83
Bidang Perumahan dan Pemukiman membawahi : a. Seksi Perencanaan perumahan dan permukiman; b. Seksi Pembangunan dan pengendalian perumahan & permukiman; c. Seksi Energi dan PJU b) Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang membawahi : a. Seksi Perencanaan tata ruang; b. Seksi.Pemanfaatan Tata Ruang; c. Seksi Pengendalian Pemnafaatan Tata Ruang. c) Bidang Kebersihan Bidang Kebersihan membawahi : a.
Seksi Operasional dan Angkutan;
b. Seksi Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat; c. Seksi Peralatan dan Perbengkelan d) Bidang Pertamanan dan Pemakaman a. Seksi Taman dan RTH b. Seksi Registrasi dan Pemeliharaan Pemakaman c. Seksi Penataan dan Pengendalian Pemakaman 4. Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tata Kota unit Pelaksanaan Teknis yang ada hanya Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan UPT. TPAS Cilowong dengan susunan struktur sebagai berikut :
84
I. Kepala UPTD II. Kepala Subag Tata Usaha Selanjutnya struktur organisasi Dinas Tata Kota Kota Serang diilustrasikan dalam bagan (terlampir).
4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Pokok Tata Kota Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Serang yaitu: 1. Tugas Pokok Dinas
Tata
Kota
-
Kota
Serang
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan Ruang,
Perumahan
dan
Permukiman
dan
Kebersihan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan perencanaan di bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kebersihan serta Pertamanan dan Pemakaman
85
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang, Perumahan
dan
Permukiman,
Kebersihan
serta
Pertamanan dan Pemakaman 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Tata
Ruang,
Permukiman,Kebersihan
serta
Perumahan
dan
Pertamanan
dan
Pemakaman; 4) Pembinaan,
koordinasi,
pengendalian
dan
fasilitasi
pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kebersihan serta Pertamanan dan Pemakaman; 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.3 Sumber Daya Dinas Tata Kota Kota Serang SDM yang merupakan Personalia di Dinas Tata Kota Kota Serang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) dengan jumlah personil yang ada di Dinas Tata Kota sebanyak 81 orang.Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Tata Kota - Kota Serang, apabila dilihat
86
berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.2 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2014 Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Diploma III Diploma IV Sarjana Strata -1 Sarjana Strata -2 TOTAL
Jumlah (Org) 2 10 29 3 1 26 11 82
Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.3 Data Pegawai DTK Kota Serang Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2014 Pangkat/ Golongan
Jumlah (Org)
Pembina / Golongan. IV
3
Penata / Golongan. III
33
Pengatur/ Golongan. II Juru / Golongan. I TOTAL
34 12 82
87
4.1.2.4 VISI DAN MISI DINAS TATA KOTA KOTA SERANG VISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana
wujud
daerah/organisasi
akhir pada
yang
akhir
diinginkan
periode
oleh
suatu
perencanaan,
Visi
memegang peranan penting dalam menentukan tujuan SKPD dimasa yang akan datang. Maka berdasarkan visi PemerintahaN Kota Serang 2014-2018, yang mempunyai keterkaitan terhadap Visi Dinas Tata Kota – Kota Serang untuk tahun 2014-2018, yakni : ”Terwujudnya Tata Kota yang Berkualitas MenujU Kota Serang Madani “. MISI Misi Dinas Tata Kota Kota Serang Tahun 2014-2018 meliputi: 1) Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang professional 2) Misi 2 : Meningkatkan pendayagunaan penataan ruang. 3) Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman, penerangan jalan umum dan pengelolaan energi lainnya
88
4) Misi 4 : Meningkatkan kualitas pengelolaan pertamanan dan pemakaman 5) Misi 5 :
Meningkatkan
pelayanan
kebersihan
dalam
mendukung keindahan dan kenyamanan kota 6) Misi 6 : Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran
4.1.2.5 Tujuan Dinas Tata Kota Kota Serang 1) Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional; 2) Meningkatkan Pendayagunaan Penataan Ruang 3) Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan,permukiman, penerangan jalan umum dan pengelolaan energi lainya 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pertamanan dan pemakaman 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan 6) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4.1.2.6 Sasaran Dinas Tata Kota Kota Serang 1) Meningkatnya
ketersediaan
administrasi perkantoran
dan
kualitas
pelayanan
89
2) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kerja 3) Meningkatnya kualitas disiplin Sumber Daya Aparatur 4) Meningkatnya kualitas kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5) Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan tata ruang 6) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang 7) Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang 8) Meningkatnya pengelolaan air minum dan air limbah 9) Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan 10) Meningkatnya rumah layak huni 11) Menurunnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 12) Meingkatnya kawasan perumahan sehat 13) Pengendalian bencana banjir 14) Peningkatan jaringan listrik perdesaan 15) Meningkatnya kualitas pelayanan pemakaman umum
90
16) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 17) Meningkatnya pelayanan persampahan 18) Menurunnya tingkat kejadian kebakaran.
4.1.2.7 Strategi Dinas Tata Kota Kota Serang 1) Peningkatan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas dan sarana prasarana kerja 3) Peningkatan kualitas disiplin aparatur 4) Peningkatan kualitas kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) 5) Peningkatan kualitas pelaporan capaian kerja dan keuangan 6) Peningkatan kelembagaan perangkat daerah 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi SKPD 8) Peningkatan Sistem Informasi dan database intrastruktur kota untuk perencanaan dan pengendalian tata ruang 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penataan ruang
91
10) Peningkatan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang 11) Peningkatan kualitas dan ketersedian dokumen pemanfaatan tata ruang 12) Peningkatan kualitas dan ketersediaan pemanfaatan tata ruang 13) Pembangunan dan pemeliharaan kualitas jembatan dan jalan lingkungan 14) Peningkatan Pengendalian bencana banjir di perumahan dan permukiman 15) Pengelolaan pembangunan perumahan akibat bencana 16) Peningkatan pengelolaan air bersih dan air limbah 17) Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan 18) Peningkatan pembangunan rumah layak huni 19) Revitalisasi kawasan lingkungan permukiman kumuh 20) Peningkatan kawasan perumahan yang sehat 21) Peningkatan jaringan listrik perdesaan dan jaringan energy 22) Peningkatan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 23) Peningkatan penataan dan pemeliharaan pertamanan
92
24) Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 25) Peningkatan
pelayanan
persampahan
pada
komunitas
perumahan permukiman dan non perumahan permukiman 26) Peningkatan pengembangan kinerja dan sarana prasarana pengelolaan persampahan 27) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan lingkungan 28) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana serta SDM pemadam kebakaran 4.2 Deskripsi Data Data yang disajikan dibawah ini merupakan data yang sudah di reduksi. Deskripsi data menjelaskan hasil penelitian yang telah di olah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meters dan Van Horn. Dalam teori ini menjelaskan suatu implementasi kebijakan itu sendiri. Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Berdasarkan teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman, data-data tersebut dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui: wawancara, dokumentasi, maupun observasi dilakukan
93
reduksi untuk mencari tema dan polanya dan diberikan kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam penyusunan jawaban penelitian, peneliti memeberikan kode pada beberapa aspek yaitu; 1. Kode Q1, Q2, Q3 … menandakan daftar pertanyaan 2. Kode I1-1, I1-2, I2-1, I2-2, I3 … menandakan daftar urutan informan Setelah meberikan kode-kode pada aspek pertama yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dan mencari data-data penunjang yang meperkuat hasil penemuan lapangan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian, maka semua jawaban-jawaban yang dikeukakan oleh informan dipaparkan dalam pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori penelitian. Berdasarkan ketegori-kategori tersebut, berikut ini adalah kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu: 1. Standard dan sasaran kebijakan a) Standar atau tolak ukur tingkat keberhasilan kebijakan (K-3) b) Para agen pelaksana mengetahui tujuan kebijakan yang dilaksanakan c) Isis kebijakan dipahami oleh para agen pelaksana (K-3) 2. Sumber daya a) Dana yang memadai
94
b) Tersedianya perallatan dan perlengkapan dalam menjalankan kebjakan (K-3) c) Sumber daya manusia yang memadai 3. Karakteristik organisasi pelaksana a) Prilaku aparatur b) Struktur organisasi yang sederhana 4. Sikap para agen pelaksana a) Kemampuan pegawai b) Pemahaman pelaksana kebijakan c) Harapan yang dimiliki agen pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi a) Terjalinnya komunikasi internal b) Terjalinnya komunikasi eksternal 6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik a) Keadaan ekonomi b) Keadaan social c) Keadaan politik Berdasarkan kategori di atas, maka peneliti mambuat matrik agar datadata yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Kemudian dilakukan analisis kembali untuk mencari kesimpulan yang signifikaan selama sisa waktu penelitian dengan mencari kembali data dan informasi yang didapatkan bersifat jenuh, artinya telah
95
ada pengulangan informasi maka kesimpulan tersebut dapat di ambil untuk dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian.
4.2.1 Data Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini adalah stakeholder (semua pihak) yang terkait dengan Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan pada Pasal 29d (Studi Kasus di Alun-alun Kota Serang). Berikut ini daftar informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu : Tabel 4.4 Tabel Informan No 1
Kode
Nama Informan
Informan I1-1
Abdul Kodir, S.H, M.Si
Kasi Pertamanan Dinas Tata Kota – Kota Serang
M. Fajri, S.E 2
Pekerjaan/Jabatan Informan
I1-2
Prasarana
Bidang
Pertamanan Dinas Tata Kota – Kota Serang Amirul Mukminin, S.Sos, Pelaksana
3
I2-1
M.Si
Bidang
Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4
I2-2
Sumardi, S.E
Kelembagaan
dan
Sarana Prasarana Olahraga Sigit Julian
5
Seksi
I3
Kasi
Pemanfaatan
Ruang
Dinas Tata Kota – Kota Serang
6
I4
Wasid, S.Pd, MM
Kasi
Operasional
dan
96
Angkutan
Bidang
Kebersihan Dinas Tata Kota – Kota Serang Bambang Gartika Thoyib 7
I5
Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan SatpolPP Kota Serang
8
I6-1
9
I6-2
10
I6-3
11
I6-4
12
I6-5
13
I6-6
Azzam M.D
TPA
(Pengunjung Alun-alun) Ayatullah Humaini
Wiraswasta
(Pengunjung
Alun-alun) Jaka Putra
Mahasiswa
(Pengunjung
Alun-alun) Bulzam Firdad
Helper
Safety/Karyawan
(Pengujung Alun-alun) Gilang Senja K
Karyawan
(Pengunjung
Alun-alun) Akhmad Atqo
Karyawan
(Pengunjung
Alun-alun) Hasan
14
Mahasiswa/Guru
I7
Tim
Penyapu/Pembersih
Bidang
Kebersihan
Kota
Serang
4.2.2 Analisis DataPenelitian Setelah melakukan penelitian ke lokasi penelitian baik melalui wawancara maupun observasi lapangan, peneliti mendapatkan data-data yang kompleks. Namun setelah melakukan proses reduksi data maka
97
didapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut akan dipaparkan yang terdiri dari :
4.2.2.1 Standar dan sasaran kebijakan Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara penelti dapat diketahui bahwa pada dasarrnya Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Serang adalah untuk mewujudkan visi Kota Serang dan Dinas Tata Kota – Kota Serang sebagai salah satu dari pelaksana Perda tersebut. Untuk menjadikan Kota Serang menjadi Kota Madani dan menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan dan keindahan. Maka dilakukan pengaturan dan penataan wilayah Kota Serang. Meski belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat namun pemerintah telah berusaha untuk menciptakan ruang public yang nyaman dan aman untuk masyarakat Kota Serang. Hal ini diungkapkan oleh I3:
“Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan ruang public untuk masyarakat Serang, walaupun belum cukup untuk menampung dan meenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat yang nyaman untuk berkumpul namun pemerintah tetap terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan bersama seperti Visi Kota Serang bersama Bapak Walikota” (Wawancara oleh Bpk.Sigit
98
Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui standar dan sasaran dari suatu kebijakan harus dipahami oleh seluruh pelaksana yang terlibat dalam kebijakan Perda tersebut. Dalam hal ini standar dan sasaran dari Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) sudah cukup dipahami dan dimengerti oleh para implementor. Seperti yang diungkapkan oleh I1-1 : “Kalau menurut saya yang namanya Undang-Undang, kebijakan atau peraturan lainnya yang sudah sah, bagaimanapun juga harus mengetahui apa saja isi dan tujuan dari Perda tersebut. Walaupun pelaksana belum pernah membaca dari kebijakan tersebut. Tetapi mereka dituntut untuk mengetahui dan mencari tahu serta memahami isi serta tujuan dari kebijakan yang sudah dibuat” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa undang-undang atau kebijakan yang sudah dibuat para implementor harus mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan tersebut dengan mencari tahu dan juga memehami isi dan juga sasaran dari peraturan yang sudah sah. Hal yang sama juga diungkapkan I2-1 dan I2-2: “Kalau untuk pemhaman kita hanya mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan saja, untuk pemehaman lebihnya ada di Dinas Tata Kota – Kota Serang. Sedangkan Dispora sendiri hanya pngelolaan
99
fasilitasnya saja. Tapi sejauh ini kami sudah memahami”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi pada tanggal 23 November 2015, jam 14:43 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman isi dari kebijakan Perda K-3 telah dipahami dan dijalankan
oleh
Dispora,
namun
untuk
pemahaman
lebih
mendalamnya dipahami di Dinas Tata Kota –Kota Serang. Hal tersebut juga disampaikan oleh I5: “Untuk pemehaman K-3 itu sendiri sudah cukup paham, mengingat perda ini sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Dan kami juga termasuk salah satu penegak dari kebijakan tersebut”. (Wawancara oleh Bpk. Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Satpol-PP sebagai penegak kebijakan sudah cukup paham mengenai K-3. Karena sudah berjalan cukup lama yaitu mulai dari tahun 2011. Standar dan tujuan kebijakan juga dapat dilihat dari kinerja para pelaksana implementasi yaitu penilalian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tujuan tersebut dan sudah sejauh mana tindakan para pelaksana terkait dalam mencapai tujuan dari Peraturan tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh I2.1 : “Secara teknis untuk Dispora sendiri sudah melakukan yang terbaik, secara pengelolaannya, kita berangkat dari landasan hukum tentang status penggunaan barang milik daerah Kota Serang, pada Surat Keputusan Walikota No.031/Kep.45-Hub/2009 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah Kota Serang pada Dispora Kota Serang. Tetapi dalam kasus alun-alun
100
Timur ini ada juga spot-spot yang menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota. Secara De Jure pengelolaan fasilitas tersebut menjadi kewenangan kami, kami sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu secara rutin dan berkala kami melakukan monitoring. Fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang dibuat untuk digunakan bersama sebagai fasilitas public”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang. Fasilitas
tersebut
dibuat
untuk
kepentingan
bersama
dan
pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Hal yang sama juga ditanggapi oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pelaku pelaksana dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-lun Timur Kota Serang I1-1: “ Sejauh ini kami sudah melakukan yang terbaik karena DKP hanya mengurusi pemeliharaan tamannya saja, namun untuk sarana prasarana yang ada di alun-alun Timur Kota Serang merupakan kepunyaan Dispora, bahkan untuk alat permainan yang ada disana secara fisik fasilitas yang ada disana sebagian besar dimiliki oleh Dispora, kita hanya merawat tanaman sekitarnya saja, adapun kekurangan mengenai perawatan fasilitas kita tidak bisa ikut campur karena tidak mempunyai hak dan dananya. Seperti tugu pahlawan yang berada di tengah alun-alun Barat dan alun-alun Timur yang sudah tidak sehat lagi fisiknya, namun kami tidak bisa mengecatnya walaupun bisa, karena tugu tersebut kepunyaan TNI jadi
101
kita hanya bisa merapikan taman dan tanaman di sekitar tugu saja agar tidak terlihat kumuh dan berbau tidak sedap. Termasuk juga kolam yang ada di alun-alun Timur Kota Serang merupakan kepunyaan Dispora namun mau tidak mau kita juga yang merawatnya karena kondisi fisiknya yang mencemaskan. Jadi kamilah yang merawatnya dari Dinas Pertamanan Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Abdul Kodir pada tanggal 8 Oktober 2015 jam 11:35 WIB di Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Pertamanan Kota Serang bertanggung jawab atas perawatan pertamanan dan tanaman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang. Untuk perawatan fasilitas Dinas Pertamanan Kota Serang tidak bisa ikut campur dalam menanganinya karena diluar tanggung jawab mereka. Seperti tugu pahlawan yang fisiknya sudah tidak sehat lagi dan juga kolam-kolam yang ada di alun-alun Timur Kota Serang. Bisa diperbaiki namun tidak memiliki kuasa dan dana untuk membenahi dan memperbaikinya. Berikut adalah gambaran kondisi tugu yang ada di alun-alun Kota Serang.
Gambar 4.2 Tugu Pahlawan di Alun-alun Kota Serang
102
Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Kota Serang, seperti inilah kondisi tugu yang ada. Berlumut dan banyak coretan di setiap sisinya. Dan jika lebih didekati lagi akan tercium aroma yang tidak sedap akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dari wawancara kedua Pelaksana Perda (K-3) tersebut diatas dapat kita temukan perbedaan pendapat ditiap badan pelaksana, yang sama-sama mengatakan bahwa sudah melakukan yang terbaik. Namun pada kenyataannya ada saja pelaksana yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan ada juga yang tidak. Sedangkan kekurangan dari pelaksana lain tertutupi oleh pelaksana lainnya, yang seharusnya bukan bagian dari tanggung jawabnya secara financial maupun pelaksanaannya. Hal ini juga di temukan di agen pelaksana lainnya, yang diterangkan oleh I4 : “Sejauh ini Dinas Kebersihan Kota Serang sudah melakukan pencapaian sebaik mungkin, karena kita hanya bertanggung jawab atas kebersihannya saja. Setiap hari kami melakukan penyapuan jalan juga termasuk alun-alun Kota Serang. Kemudian di kumpulkan di TPSA. Untuk alun-alun sendiri terbagi menjadi 2 SKPD, alun-alun Barat dari kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang, dan alun-alun Timur dari kebersihan Pemerintah Kota Serang. Walaupun berbeda nemun pembuangan tetap ke kontainer yang dimiliki Pemerintah Kota Serang. Karena setiap Sabtu dan Minggu dari pihak kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang libur namun dari kebersihan Pemerintah Kota Serang tidak ada hari libur, sehinga untuk hari libur dari Kebersihan Pemerintah Kota Serang juga ikut membersihkan alunalun Barat yang setiap weekend selalu ada acara dan
103
pasar malam. Untuk alun-alun Timur Kota Serang kami memiliki tim khusus. Sedangkan untuk sanksi membuang sampah sembarangan dikenakan denda sebesar Rp 50.000-, namun tidak ada ketegasan. Untuk penindakan sanksi tersebut oleh Satpol-PP, namun hingga saat ini tidak ada ketegasan dan sanksi yang tegas dari Satpol-pp. Masyarakat umumnya membuang sampah sembarangan saat subuh sedangkan Satpol-PP datangnya dan mulai beroperasi saat pagi menjelang siang. Jelas saja pelanggar tersebut tidak terkena sanksi dan terus melakukannya berulang-ulang kali”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Kebersihan Kota Serang sudah berupaya penuh untuk melaksanakan tugasnya. Mereka juga memiliki tim khusus untuk membersihkan alun-alun Timur Kota Serang. Karena terdapat 2 (Surat Keputusan Pemerintah Daerah) SKPD di wilayah yang sama namun Dinas Kebersihan Kota Serang tetap ikut menjaga dalam hal kebersihan yang ada di Kota Serang. Dari wawancara tersebut juga kita temukan bahwa terdapat denda sebesar Rp 50.000 -, untuk pelanggar sanksi kebersihan seperti buang sampah sembarangan yang dilaksanakan oleh Satpol-PP Kota Serang. Dalam hal penegakan sanksi dikatakan Oleh I5 : “Sejauh ini kami dari Satpol-PP Kota Serang sudah berusaha yang terbaik, mulai dari penataan para PKL yang ada disekitar alun-alun Kota Serang hingga merapikan bangunan-bangunan tak layak ataupun tak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Namun untuk penegakan pelanggaran atau sanksi bagi para masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan mengenakan denda sebesar Rp 50.000-, belum
104
bisa kami laksanakan. Sejauh ini kami hanya akan memberikan sanksi berupa teguran saja, dikarenakan sanksi tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat yang akhirnya akan melawan petugas. Sedangkan untuk menjaga para PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang mereka memperainkan para petugas kami. Kita jaga di bagian Barat mereka datang dari bagian Selatan. Kita juga tidak bisa menjaga 24 jam nonstop disetiap bagian alun-alun karena masih ada wilayah yang harus kami jaga dan bereskan, sehingga kami tidak bisa maksimal mengawasi PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa Satpol-PP Kota Serang sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3)
yang mempunyai
wewenang untuk
memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan seperti buang sampah sembarangan belum mampu memberikan denda Rp 50.000-, untuk para pelanggar, selama ini sanksi yang digunakan hanya sebatas sanksi ringan seperti teguran. Para PKL yang ditertibkan pun tetap saja membandel dan selalu memiliki cara untuk kembali. Berikut adalah tabel sanksi/denda dari pelanggaran Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan:
105
Tabel 4.5 Ketentuan Pidana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan NO URUT
PELANGGARAN TERHADAP SANKSI/DENDA KEWAJIBAN, KEHARUSAN DAN LARANGAN 1. Kewajiban memelihara bangunan Rp 50.000-, (Lima dan perkarangan dengan cara Puluh Ribu Rupiah) mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan. 2. Membuang benda yang berbau Rp 50.000-, (Lima busuk yang dapat mengganggu Puluh Ribu Rupiah) sekitar 3. Mengotori permukaan jalan, Rp 100.000-, drainase, jalur hijau dan fasilitas (Seratus Ribu umum lainnya Rupiah) 4. Berusaha atau berdagang ditrotoar, Rp 100.000-, jalan atau badan jalan, taman jalur (Seratus Ribu hijau dan tempat-tempat lain yang Rupiah) bukan peruntukannya 5. Mendirirkan kios dan berjualan di Rp 2.000.000 -, trotoar, taman dan jalur hijau (Dua Juta Rupiah) (Sumber : Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap pelanggaran terhadap Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang K-3 pada Pasal 29 mempunyai sanksi/denda dari masing-masing pelanggran yang sudah ditetapkan. Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa tiap pelaksana sudah memaksialkan pelaksanaan Perda dengan caranya masing-masing. Karena banyaknya para implemetor yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan ini maka diperlukannya kesamaan pendapat dalam pelaksanaan dalam Peraturan mengenai (K-3) ini
106
untuk mewujudkan dan juga mensukseskan tujuan dari kebijakan yang dimaksud. Untuk melakukan pengawasan dan perbaikan di alun-alun Timur Kota Serang dibutuhkan 5 petugas dari tim pembersih Dinas Kebersihan Kota Serang, yang dimana 2 petugas untuk menyapu bagian dalam alun-alun. Dan 3 petugas lainnya menyapu bagian luar dari alun-alun. Di butuhkan 3-5 petugas dan 1 armada siram dari dinas Kebersihan Pertamanan Kota Serang untuk merawat dan menyiram tanaman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang. Kemudian 1 petugas kontroling untuk fasilitas yang ada di Alunalun Timur dari Dispora Kota Serang. Dan 2-3 petugas dari SatpolPP Kota Serang untuk mengawasi kawasan alun-alun Timur di Kota Serang.
4.2.2.2 Sumber Daya Sumber daya adalah hal yang penting. Sumber daya yang digunakan untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tegantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang di katakan oleh I1-1 : “Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan yang tidak maksimal selama 24 jam, kurangnya sumber daya ini membuat banyak tamantaman dan tanaman yang rusak dan mati. Dan tingkat kesadaran manusia yang rendah juga membuat masalah ini menjadi semakin serius…” (Wawancara oleh Bpk.
107
Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya sumber daya dan pengawasan yang tidak maksimal di alun-alun Timur Kota Serang membuat beberapa tanaman dan sebagian taman yang rusak dan mati karena terinjak-injak. Berikut adaah gambaran kondisi tanaman di alun-alun Timur Kota Serang :
Gambar 4.3 Kondisi di Alun-alun Timur Kota Serang Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Kota Serang, kondisinya seperti yang terlihat di gambar beberapa tanaman rusak dan layu, pipa saluran air yang pecah dan coretan di beberapa bangku taman akibat terinjak-injak dan ulah pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga di sampaikan oleh I4 dan I5: “Sumber daya sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan kita di lapangan, kali ini sumber daya yang kami miliki belum cukup banyak masih banyak kekurangan jadi hasilnya kurang masksimal”
108
(Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya sangatlah penting dalam menunjang pelaksaan di lapangan. Dan sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Kebersihan Kota Serang belum cukup serta masih banyak kekurangan sehingga hasilnya belum cukup maksimal. Hal yang sama juga disampaikan oleh I5: “Kurangnya sumber daya di Satpol-PP ini bukan berarti alasan kami berkinerja buruk, kita sudah punya targettarget yang ingin dicapai dan bagamana caranya, kurangnya sumber daya ini tidak menghambat pekerjaan kami” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sumber daya
tidak
menjadi
penghambat
untuk
Satpol-PP
dalam
menjalankan tugasnya, karena mereka telah memiliki target-target yang harus dicapai serta tidak sesuainya sumber daya tidak menghambat pekerjaan mereka. Hal ini diperkuat oleh I1-2 : “ Armada yang kita punya cukup terbatatas, terutama untuk armada siram. Armada siram untuk menyiram tanaman, tidak hanya alun-alun saja tapi juga tanaman yang ada di pinggir jalan Kota Serang. Tidak hanya faktor sarana prasarana saja namun juga cuaca dan juga lingkungan sekitar…” (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang)
109
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak hanya sumber daya manusia saja namun juga finansial dan juga waktu ikut serta dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Faktor cuaca dan juga lingkungan tempat kebijakan dan sasaran berada pun tidak luput dari perhatian agar dapat mensukseskan implementor dalam menjalankan tugasnya. jalan Kota Serang. Hal ini juga diungkapkan oleh I3 : “…. sumber daya sangat penting untuk menunjang pelaksanaan, namun karena anggaran yang terbatas dan harus dibagi-bagi untuk beberapa tempat sehingga ada beberapa tempat yang belum maksimal, karena kebutuhannya juga berbeda-beda di setiap tempat”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa sumber daya sangatlah penting, terbatasnya anggaran dan jumlah perawatan tempat yang bertambah sesuai dengan kebutuhn masyarakat membuat pemeliharaan menjadi tidak maksimal sehingga banyak tempat yang masih terlihat kumuh dan tidak terawat. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I2-2 : “Sumber daya secara teknis khususnya untuk sumber daya manusia kami sudah mempunyai tim untuk mengontrol, sehingga jika ada kerusakan kami bisa mengetahuinya..” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
110
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari segi SDM Dispora sudah menyiapkan tim kontroling untuk memeriksa fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang, sehingga jika terjadi kerusakan maka akan segera diketahui oleh Dispora. Sedangkan dalam sumber dana Kasi Bidang Keberihan Kota Serang menjelaskan I4 : “Untuk sumber dana kami semua berasal dari PAD Kota Serang, tidak ada tambahan atau pemasukan lain, hal ini juga termasuk salah satu kesulitan kami” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari wawancara peneliti dapat diketahui bahwa sumber daya finansil dalam hal ini adalah anggaran, di peroleh dari (Pendapatan Anggaran Daerah) PAD Kota Serang. Hal yang sama juga disampaikan oleh I2-2: “Dana kita dari PAD Kota Serang saja tidak ada tambahan atau pemasukan lainnya, namun beberapa bulan yang lalu ada penambahan fasilitas olahraga baru yang ada di alun-alun, itu merupakan hibahan dari BPJS Serang”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa dana fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang berasal dari PAD Kota Serang tidak ada pemasukan tambahan lainnya. Dan fasilitas olahraga baru yang saat ini berada di alun-alun Timur Kota Serang berasal dari BPJS Serang.
111
Hal tersebut juga disampaikan oleh I4: “Anggaran yang selama ini kita terima berasal dari PAD Kota Serang, walaupun jumlahnya tetap dan tidak bertambah namun hal ini kami usahakan agar tidak menghambat pelaksanaan dan kewajiban kita…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber dana yang diterima oleh Bidang Kebersihan Kota Serang berasal dari PAD Kota Serang, walaupun tidak ada penambahan dana namun hal tersebut tidak menjadi penghambat pelaksanaan dan kewajiban Bidang Kebersihan Kota Serang. Selama ini tiap pelaksana sudah sering mengajukan permohonan mengenai penambahan baik itu armada maupun sarana lainnya. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan hal ini diungkapkan oleh I4 : “… Kami sudah pernah mengajukan permohonan untuk penambahan armada, karena truk yang ada saat ini tidak cukup untuk mengangkut semua sampah yang ada di Kota Serang termasuk sampah yang berasal dari alunalun. Namun hasilnya sulit dipercaya, kami mengajukan 10 unit namun ditolak dan hanya 3 unit saja yg di acc dengan alasan dinas kami belum layak. Saya pribadi bingung dari mana nilai ketidak layakan itu, sedangkan permintaan pengangkutan sampah meningkat dari mulai perumahan, sekolah, gedung perkantoran dan juga pertokoan. Permintaan tidak sebanding dengan armada kita saat ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah keputusan dari atas…”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November
112
2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Hal yang sama juga diungkapkan oleh I5 : “…. dengan tugas kami dalam menindak pelanggar kebijakan namun disisi lain kami kekurangan armada , selain armada kami juga kekurangan anggota tim untuk berjaga dan menindak. Selama ini kami hanya memiliki 3 unit untuk berpatroli. Jumlah armada yang ada tidak cukup untuk kita melakukan operasi. Kita juga sudah mengajukan sejumlah 5 unit tambahan namun ditolak dan hanya 1 unit kendaran yang disetujui. Sejujurnya kami juga agak kesulitan dengan minimnya sarana, tapi saya tidak mau alasan tersebut menjadi penghambat tugas dan kewajiban kami yang sudah ada”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut peleliti dapat menganalisis bahwa selama ini baik Dinas Kebersihan dan juga Satpol- PP Kota Serang sudah mengajukan penambahan armada dan juga sarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Namun ditolak dan hanya sebagain kecil saja yang disetujui, dan jumlah yang disetujui masih sangat jauh dari cukup mengingat banyaknya permintaan dan pengawasan yang harus dilakukan tempat yang berbeda dan jumlahnya terus bertambah. Berikut adalah tabel jumlah armada dan jumlah sampah yang diangkut :
113
Tabel 4.6 Armada Dinas Kebersihan Kota Serang No Armada Jumlah Unit 1 Dump Truck 18 Unit 2 Arm Roll 8 Unit 3 Kontainer 16 Unit 4 Cator 18 Unit 5 Gerobak Sampah 40 Unit 6 Kereta Dorong 30 Unit 7 Sepeda Motor 9 Unit 8 Tong Sampah Bulat 302 Unit 9 Tong Sampah Roda 100 Unit 10 TPSS 26 Unit 11 TPST 8 Unit Jumlah 575 Unit (Sumber : DTK – Kota Serang) Tabel 4.7 Jumlah Sampah yang Di Angkut Perkiraan Timbunan Sampah Jumlah penduduk 600.000 jiwa x 0,002 M3 Sampah
dalam
kota
(Kec.Serang
1.200.000 M3 dan 624 M3/hari
Kec.Cipondoh) 60% x 976,91 M3 Jumlah Sampah Terangkut Dump Truck, 18 Unit x 8 M3 x 2 Rit
288 M3/hari
Amroll Truck, 18 Unit x 6 M3 x 4 Rit
144 M3/hari
Cator (Beca Motor) 17 Unit Sampah Pasar Rau (diangkut sendiri)
56 M3/hari
Sampah dari Kab.Serang (15 Truk x 8 M3 x 2)
240 M3/hari
Jumlah
512 M3/hari
Jumlah Sampah Tidak Terangkat Timbunan Sampah
624 M3/hari
Jumlah Sampah Terangkut
512 M3/hari
Jumlah (* : Tercecer di TPSS Liar) (Sumber : DTK – Kota Serang)
112 M3/hari*
114
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih ada 112 M3 sampah yang belum bisa terangkut setiap harinya karena kurangnya armada Dinas Kebersihan Kota Serang.
4.2.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan saling berkaitan keputusankeputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin juga diperlukannya pelaksana yang demokratis dan persuasive. Hal ini diungkapkan oleh I3 dan I1-2: “Hambatan yang ditemukan sepertinya kurang sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan lapangan, selain itu juga faktor cuaca dan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hambatan yang ditemukan selama ini mulai dari sarana dan prasarana sebagai penunjang kebuuhan lapangan, dan juga faktor cuaca serta kesadaran masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan sekitar. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I1-2: “Hambatan yang sering kami temukan di lapangan pertama kurangnya armada siram, kedua kurangnya SDM untuk orang-orang lapangan, dan yang ketiga kurang dana karena sarana dan prasarana kami belum
115
cukup dan masih kurang”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa hambatan yang sering ditemukan Bidang Pertamanan Kota Serang di lapangan seperti kurangnya armada siram, kurangnya SDM untuk orang-orang lapangan dan dana dalam emenuhi semua sarana dan prasarana penunjang. Hambatan yang ada tidak hanya dari Sumber daya maupun sumber dana hal ini diungkapkan oleh I2-1 : “….. sejauh ini yang kita tahu kebijakan yang sedah dikeluarkan dan juga disahkan, kami usahakan semaksimal mungkin untuk menjalankannya, akan tetapi balik lagi kepada si pengguna dalam kasus ini penguna fasilitas adalah masyarakat. Apakah mereka selama ini ikut terus serta menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah? sebelumnya di alunalun Timur ada beberapa permainan tradisional seperti bakiak dan juga enggrang namun sekarang rusak dan hilang entah kemana”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat juga permainan tradisional yang disediakan pemerintah untuk alun-alun Timur Kota Serang untuk sarana permainan namun keberadaan permainan tersebut tidak jelas, sebagian rusak dan hilang. Menurut informan I2-1 masyarakat belum bisa ikut serta dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana umum. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I1-1:
116
“Respon untuk kebijakan ini bagus, dari pihak kami sendiri pun kebijakan yang dibuat sejalan dengan tugas kami. Jadi tugas kami sesuai dengan tujuan Perda” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa respon dari Perda K-3 ini sudah cukup bagus, dan kebijakan Perda K-3 sesuai dengan tugas dari Bidang Pertamanan. Hal ini juga disampaikan oleh I2-2: “Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan, sudah kami laksanakan dengan sebaik mungkin, Perda K-3 ini juga suda ditetapkan mulai dari tahun 2011. Kami juga sudah berusaha untuk melakukannya dengan sebaik mungkin”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan diaksanakan dengan sebaik mungkin oleh Dispora, karena Perda K-3 ini sudah ditetapkan dari tahun 2011 dan Disopra sudah berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Hal ini juga di tanggapi oleh I3: “Isi perda harus dipahami agar para pelaksana mangetahui tugas dari masing-masing pihak, supaya tidak ada ketimpangan tupoksi dan tanggung jawab” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa isi Perda harus dipahami agak pelakasana mengetahui tugas dari
117
masing-masing pihak, supaya tidak terjadi ketimpangan tupoksi dan tanggung jawab. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengunjung alun-alun Timur Kota Serang I6-3 : “Saya datang ke alun-alun untuk rekreasi, menurut saya alun-alun ini kurang pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam-kolam ini saja sayang sekali tidak terawat dan menjadi tempat sarang nyamuk seperti ini, sehingga tidak enak dilihat saat siang hari. Barusan saja saya melihat anak kecil yang jatuh karena ayunan tibatiba miring, sangat berbahaya sekali jika dibiarkan terus seperti itu” (Wawancara oleh Jaka Putra tanggal 11 November 2015, jam 18.00 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara pengunjung alun-alun oleh Jaka Putra mengatakan bahwa alun-alun Timur Kota Serang kurang pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam yang kotor dan menjadi sarang nyamuk yang tidak pernah dibersihkan dan juga ayunan yang sudah tidak layak pakai dan sangat berbahaya. Berikut adalah gambaran salah satu fasilitas alat bermain di alun-alun Timur Kota Serang yang kondisinya tidak lagi layak di gunakan.
Gambar 4.4 Fasilitas Alat Bermain di Alun-alun Timur Kota Serang
118
Gambar diatas diambil oleh peneliti pada saat berada di Alun-alun Timur Kota Serang. Salah satu fasilitas alat bermain ayunan anak-anak ini kondisinya sangat memperihatinkan dan tidak layak lagi digunakan, karena anak-anak kecil yang bermain dengan permainan tersebut sering terjatuh akibat ayunan yang miring dan katrol ayunan yang sudah berkarat. Hal ini juga diungkapkan oleh pengunjung lainnya I6-1 : “Saya datang kesini untuk rekreasi, sebenarnya alun-alun ini sudah cukup komplit ada trek jogging, fasilitas olahraga, rekreasi dan taman bermain. Disini masyarakat tertarik untuk datang pada pagi hari, sore dan malam, tapi penerangannya sangat kurang. Didekat kolam sama sekali tidak ada pencahayaan jika malam hari sehingga digunakan untuk tempat pacaran, sedangkan banyak anak-anak kecil juga datang kesini sehingga menjadi contoh yang tidak baik.” (Wawancara oleh Azzam M.D tanggal 11 November 2015 jam 18.38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara pengunjung oleh Azzam M.D mengatakan bahwa Alun-alun Tiur Kota Serang ini sudah lengkap ada track jogging, fasilitas olahraga dan juga rekreasi taman bermain. Masyarakat banyak berkunjung ke alun-alun pada saat pagi, sore dan juga malam hari. Namun pada saat malam hari pencahayaan disekitar kolam sangatlah kurang, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh anak-anak muda dengan kegiatan negative seperti pacaran. Hal ini menjadi contoh yang sangat buruk jika dilihat oleh anak-anak kecil yang dating kesana.
119
Pembuatan alun-alun Timur Kota Serang melibatkan beberapa dinas. Awalnya alun-alun ini dibuat untuk memenuhi sarana public saja sebagai taman rekreasi, namun Walikota Kota Serang mengusulkan untuk menambahkan beberapa sarana dan prasarana juga RTH didalamnya. Hal ini di ungkapkan oleh I3 : “Karena fungsi alun-alun Timur KotaSerang seagai RTH dan Olahraga, untuk RTH sendiri tentu belum cukup di Kota Serang keberadaannya hanya di beberapa tempat seperti Ciceri dan alun-alun Timur saja. Pemerintah harus menyediakan hutan kota. Dan untuk sarana olahraga seharusnya setiap kecamatan mempunyi sarana dan prasarana olahraga umum untuk masyarakatnya karena perasarana olahraga yang ada di alun-alun juga terbatas”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisi bahwa para pelaksana mempunyai harapan yang sama dalam menanggapi dan meyelesaikan masalah K-3 yang ada, baik di Kota Serang mupun alun-alun Timur Kota Serang ini. Dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan oleh para pelaksana dan juga keterlibatan mereka dalam mengawasi dan mengontrol fsilitas yang tersedia. Berikut adalah ketentuan (Ruang Terbuka Hijau) RTH Kota Serang, yang ada dalam Perda No.6 Tahun 2011 Tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 Bagian Kedua Mengenai Kebijakan pada poin o yang menyebutkan bahwa :
120
Tabel 4.8 Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 m.
pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal; n. penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana; penyediaan pedestrian di pusat kota; o. penetapan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Serang;dan p. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Sumber : Perda Kota Serang No.6 Tahun 2011 Dari gambaran RTH Kota Serang dapat diketahui bahwa 30% dari wilayah kota Serang merupakan penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini juga diungkapkan oleh I1-2 : “Menurut saya dinas yang terkait dalam kebijakan ini sudah tepat, semua dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan karakter dan kemampuannya masingmasing dibidangnya. Tinggal bagaimana disesuaikan saja kerjasama yang dapat memajukan kebijakan ini…”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa karakter dan ciri dari para agen pelaksana yang terilbat sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Semua agen pelaksana mempunyai tanggung jawab dan keahlian dibidangnya masing-masing dalam menangani dan melaksanakan perda K-3 ini. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I4 :
121
“ Saya rasa semuanya juga bersikap yang sama dalam menanggapi kebijakan ini, saya rasa tidak etis untuk menilai apakah karakter mereka sudah tepat dalam keterlibatan perda K-3 ini. Namun sejauh yang saya ketahui dan sudah hampir lima tahun Perda ini berjalan pelaksana yang terlibat sudah cukup sesuai dengan Perda K-3 terlebih lagi yang brada di alun-alun Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan K-3 ini agen pelaksana yang terlibat sudah sesuai dengan pencapaian Perda. Dimulai dari pembuatan perda K-3 sudah lima tahun berjalan dan para agen pelaksana yang terlibat memenuhi kriteria untuk ikut mensukseskan dan menjadi bagian dari pelaksana Perda ini. Hal yang sama juga dikatakan oleh I3: “Menurut saya pelaksana kebijakan yang terlibat sudah cukup sesuai dengan apa yang igin dicapai dari perda ini. hanya saja masih kurang dalam pemisahan tupoksinya antara agen pelaksana”. (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksana yang terlibat sudah cukup sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai dari perda K-3 ini. Hanya saja kejelasan tupoksi dari masing-masing pelaksana masih kurang tegas. Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat diketahui bahwa para agen pelaksana yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban,
122
Kebersihan dan Kindahan (K-3) ini sudah cukup tepat dan sesuai dengan karakter serta tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan juga Keindahan (K-3).
4.2.2.4 Komunikasi Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dengan kejelasan seperti itu, para pelaksana kebijakan dapat ngetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang dilakukan. Hal tersebut juga di sampaikan oleh I2-1 : “Komunikasi antar pelaksana sejah ini lanncar saja, kami mempunyai rapat lintas sektoral dalam pengelolaan karena sudah jelas, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Selama ini tidak ada masalah…”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara ini dapat kita ketahui bahwa komunikasi antar agen pelaksana dalam pelaksanaan K-3 ini tidak ada masalah dan lancar. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I3 : “Untuk komunikasi antar pelaksana kita tidak ada masalah, namun kalau kooordinasi rutin sejauh ini belum, kami hanya rapat koordinasi jika ada masalah. Dan tiap tahun kita memang selalu ada rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Walikota..” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.)
123
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa komunikasi antara agen pelaksana sejauh ini lancar dan dengan kordinasi yang baik. Namun untuk rapat rutin koordinasi bersama pelaksana untuk Perda K-3 belum ada. Hanya ada rapat koordinasi dengan Bapak Walikota Kota Serang saja. Dalam analisis implementasi Perda No 10 tahun 2010 Tentang (K-3) ini komunikasi terbagi menjadi dua yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi internal : 1) Komunikasi Internal Komuniaksi Internal merupakan komunikasi yang terjalin
dalam
lingkungan
kantor
atau
organisasi.
Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan dan atasan dengan atasan. Komunikasi yang terjalin oleh para pelakasana implementasi perda K-3 ini di ungkapkan oleh I4 : “Untuk komunikasi antar karyawan lancar karena selama ini tugas yang diberikan dapat di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sedangkan untuk komunikasi antar bawahan dan juga atasan ada sedikit masalah pengertian, karena kebanyakan pekerja kita dsini adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang pendidikannya minim sehingga sedikit susah untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang formal, untuk komunikasi antara atasannya juga sudah cukup baik karena sama-sama saling mengetahui, kendalanya komunikasi kami dengan diatas kami yang sedikit susah”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor
124
Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa komunikasi internal dari Dinas Kebersihan sudah cukup baik dan terkordinasi dengan baik. Hambatan yang ditemui karena sebagian pekerja dari Dinas Kebersihan adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang berpendidikan minim sehingga penyampaian secara formal sulit untuk diterima oleh para PHL tersebut. Kemudian komunikasi antar atasan dengan atasan juga sudah cukup baik, kendala yang ditemukan yaitu komunikasi antara atasan dengan atasannya yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Hal ini juga di tanggapi oleh I7: “Untuk tim pembersih di alun-alun ini di bagi jadi dua, yang untuk di dalam alun-alun Timur ini ada 3 orang. Sisanya di luar alun-alun sekitaran pinggir jalan alun-alun hingga alun-alun Barat ada 5 orang”.(Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Tim Pebersih/Tim Sapu Bidang Kebersihan Kota Serang membagi anggotanya menjadi tim pembersih untuk didalam alun-alun dan ada tim pembersih untuk sekitaran jalan alunalun Timur hingga alun-alun Barat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I5 :
125
“Komunikasi kami selama ini baik-baik saja karena sudah saling mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing baik itu bawahan dan juga atasan. Kami berkomunikasi dengan baik dan juga lancar tidak terlalu bersekat antara bawahan dan juga atasan…” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik diantara atasan juga bawahan dari segi komunikasi internal. 2) Komunikasi Eksternal Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat atau public yang diluar organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah komunikasi antara
agen
pelaksana
dengan
masyarakat
dengan
sosialisasi. Hal ini di ungkapkan oleh I5 : “Sebenarnya tidak hanya tidakan saja namun juga sosilaisasi juga sangat penting untuk diberikan sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Walaupun para dinas sudah melakukakan yang terbaik dalam pelaksanaan dan juga tindakannya, namun jika sebelumnya tidak disosialisasikan terlebih dahulu hasilnya akan nihil. Tidak ada bantuan dari masyarakat sehingga hal ini menjadi pekerjaan sepihak saja, sedangkan ini untuk kepentingan bersama. Sejauh ini saya kurang dan belum mengetahui kalau ada salah satu pelaksana yang sudah mensosialisakian perda mengenai K-3 ini ke masyarkat bahkan dari pihak kami sendiri mengingat kami hanya sebagai penindak saja dan biasanya sejenis baliho atau
126
papan pengumuman sudah disediakan dari pihak lain”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa para agen pelaksana yang terlibat sejauh ini belum ada yang mengeluarkan mengenai
K-3
himbauan untuk
atau
pemberitahuan
masyarakat.
Tanpa
umum
sosialisasi
pelaksanaan kebijakan apapun tidak akan berhasil karena ada pihak yang tidak tahu mengenai kebijakan tesebut. Melihat kebijakan atau peraturan daerah ini dikeluarkan untuk tujuan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I4 : “Untuk sosilisasi secara umum sepertinya sudah, sedangkan sepengetahuan kami sudah mensosiliasasikan perda K-3 ini ke tiap-tiap kelurahan, karena Kota Serang ini memiliki 66 Kelurahan di 6 Kecamatan maka penyuluhan atau sosialisasi mengenai K-3 ini dilakuakan di 10 Kecamatan seetiap tahunnya secara berkala hingga merata…”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Hal yang sama juga di ungkapkan oleh I2-2: “Sosialisasi selama ini kita sudah lakukan di tiaptiap Kecamatan yang ada di Kota Serang. Kita lakukan secara berkala dan merata. Kalau untuk sosialisasi secara umum ditempat umum sepertinya belum ada, tetapi mungkin ada yang
127
sudah memasang balihonya di tempat-tempat strategis. Kalau sosialisasi media kita focus terhadap fasilitas yang ada di alun-alun. Karena sosialisasi melalui kecamatan sudah cukup untuk memeberitahukannya kepada masyarakat karena pendekatannya lebih aktif …” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa sejauh ini sosialisasi mengenai perda K-3 sudah dilakukan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Serang. Dengan 66 Kelurahan di 6 Kecamatan sosialisasi dilakukan dengan 10 kelurahan terlebih dahulu secara berkala dan merata hingga selesai. Namun untuk sosliasasi media seperti baliho, papan pengumuman atau selembaran belum ada agen pelaksana yang melakukannya. Hal ini juga diungkapkan oleh I1-2: “Sosialisasi secara media sepertinya belum, tidak ada papan petunjuk atau larangan yang ada di alun-alun Timur Kota Serang, balik lagi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keberrsihan dan ikut merawat fasilitas yang tersedia. Tanpa himbauan pun saya rasa masyarakat juga sudah mengetahuinya” (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi secara media seperti papan petunjuk atau papan larangan belum dilakukan oleh para pelaksana. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan ketika kekurangan dalam
128
implementasi kebijakan terjadi, untuk ikut menjaga dan juga merawat fasilitas yang tersedia tanpa adanya himbauan. Hal yang sama diungkapkan oleh I6-2 : “Saya datang kesini untuk jogging, alun-alun ini sebenarnya sudah cukup bagus akan tetapi kurang papan-papan petunjuk dan larangan saja, sedangkan untuk fasilitas yang sudah bertahuntahun dibiarkan begitu saja yaitu kolam ini, yang penuh dengan lumut dan juga sampah. Dan saya baru mengetahui tentang K-3 ini setelah di jelaskan oleh anda…” (wawancara oleh Ayatullah Humaini tanggal 11 November 2015 jam 18.38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara pengunjung alun-alun Timur Kota Serang yang bernama Ayatullah Humaini yang datang dengan tujuan untuk olahraga di alun-alun Timur Kota Serang, menurutnya fasilitas yang ada tidak terawat salah satunya yaitu kolam yang ada di tengah alun-alun Timur Kota Serang yang penuh dengan sampah dan berlumut. Dan baru mengetahui tentang Perda K-3 setelah dijelaskan oleh peneliti. Berikut adalah gambaran keadaan kolam yang ada di alun-alun Timur Kota Serang.
129
Gambar 4.5 Keadaan Kolam yang ada di Alun-alun Timur Kota Serang Gambar diatas diambil oleh peneliti pada saat siang hari di alun-alun Timur Kota Serang. Karena pada saat malam hari sangat minim pencahayaan sehingga air dalam kolam tersebut jarang terlihat. Kondisi dari kolam ini sudah berlangsung kurang lebih selama dua tahun. Dengan kondisi air mancur yang sudah tidak berfungsi lagi dan air yang berubah warna menjadi warna hijau kekuning-kuningan karena lumut dan sampah yang ada disana. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I6-4 : “Saya datang kesini untuk rekreasi menemani saudara, fasilitas disini sudah cukup banyak namun kurang perawatannya saja dan kurang lebar. Saya pernah dengar soal K-3 tetapi bukan mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan melainkan soal keselamatan. Saya baru mengetahui jika ada perda seperti itu, tidak ada sosialisasinya sama sekali. Papan pemberiahuan ataupun balihonya saya tidak pernah lihat…” (Wawancara oleh Bulzam Firdad pada tanggal 30 November 2015 jam 17.15 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang)
130
Dari hasil wawancara oleh Bulzam Firdad yang datang ke alun-alun untuk rekreasi mengatakan bahwa fasilitas yang ada di alun-alun sudah cukup baik namun kurang perawatan dan juga alun-alun yang kurang luas. Ia mengatakan bahwa belum pernah mendengar mengenai K-3 Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang ia tahu K-3 mengenai keselamatan saja karena berprofesi sebagai helper safety, dan belum pernah melihat sosialisasi media mengenai Perda Kota Serang mengenai K-3 Lingkungan. Dari wawancara peneliti tersbut diketahui bahwa komunikasi internal para agen pelaksana sudah cukup baik mulai dari karyawan dengan karyawan, atasan dengan bawahan, maupun atasan dengan atasan. Kendalanya yang ditemukan yaitu komunikasi antar atasan yaitu pemimpin organisasi atau pelaksana dengan pemerintah daerah. Sedangkan untuk komunikasi eksternal dalam hal ini adalah sosialisasi media dari banyaknya agen pelaksana yang terlibat belum ada satupun pelaksana yang mengeluarkan atau membuat sosialisasi melaui media. Sejauh ini sosilisasi yang dilakukan dengan cara penyuluhan
ditiap-tiap
Kelurahan yang ada di Kota Serang secara berkala. Namun nyatanya sosialisasi tersebut masih sangat minim diketahui oleh masyarakat hingga saat ini. Tidak
131
adanya sosialisasi melalui media membuat masyarakat awam tidak tahu mengenai Perda dan K-3 itu sendiri. Sosialisasi
media
juga
sangat
penting
mengingat
masyarakat yang datang ke Kota Serang dan juga alun-alun Timur Kota Serang tidak hanya dari penduduk lokal saja namun juga pengunjung dan pendatang dari luar Kota Serang. Dalam hal ini setiap kebijakan harus bisa diberitahukan
dan
dipahami
oleh
seluruh
lapisan
masyarakat tidak hanya masyarakat lokal saja namun juga pendatang dari daerah lain sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dalam mensukseskan perda di wilayah tersebut.
4.2.2.5 Sikap Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap kebehasilan implementasi kebijakan. Hal ini seperi yang diungkapkan oleh I1-1:
132
“Untuk Perda Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 ini saya rasa semua pihak setuju dengan kebijakan tersebut, kerena manfaatnya juga dapat kita rasakan bersama…” (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para agen pelaksana yang terlibat dalam perda K-3 ini setuju dengan kebijakan tersebut, karena manfaatnya dapat dirasakan bersama. Dalam hal ini tidak hanya sikap menerima dan menolak dari para agen pelaksana saja. Namun juga dilihat dari kemampuan pegawai
dalam
menjalankan
tugas,
pemahaman
pelaksana
kebijakan dan juga mengetahui harapan yang ingin dicapai bersama. 1) Kemampuan Pegawai Dalam hal ini kemampuan pegawai sangatlah penting untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh I6-1 : “Kami menempatkan orang-orang yang cukup kompeten untuk masalah kebersihan, jadi tiap tim pembersih ini mempunyai mentor yang bertanggung jawab langsung atas anak buahnya di lapangan termasuk juga di alun-alun Timur Kota Serang ada tim pembersih kami disana…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang)
133
Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Kebersihan memliliki tim pembersih dan untuk setiap timnya mempunyai mentor yang bertanggung jawab langsung kepada anak buahnya termasuk juga tim pembersih yang ada di alun-alun Timur Kota Serang. Hal ini juga ditanggapi oleh I7: “Kami bekerja setiap hari, mulai dari jam 14:00 WIB hingga sore sekitar jam 16:00 WIB. Walaupun cuaca hujan kami tetap kerja. Untuk upah, kami dibayar sebesar Rp 1juta per bulannya, karena kita PHL jadi jika tidak bekerja, tidak akan bisa mendapatkan gaji”. (Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Tim Pembersih dari Bagian Kebersihan Kota Serang bekerja setiap harinya untuk membersihkan dan menyapu dalam alun-alun Timur mulai dari 14:00 WIB hingga 16:00 WIB, walapun cuaca turun hujan mereka tatap bekerja. Upah yang diterima oleh PHL setiap bulannya adalah sebesar Rp 1 juta rupiah, karena tim pembersih adalah PHL jika mereka tidak bekerja maka tidak akan mendapatkan upah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 dan I1-2 : “Kami memiliki tim kontroling atau monitoring untuk mengecek fasilitas yang menjadi tanggung jawab kai di alun-alun Timur Kota Serang, jadi
134
tim monitoring kami ini akan melaporkan keadaan yang ada disana dan melaporkannya…” (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Sedangkan menurut I1-2 : “Tim perawatan dari kami biasanya akan melaporkan kondisi yang ada disana apa saja yang rusak, yang perlu diganti dan dibersihkan. Untuk fasilitas yang rusak tim kami juga akan melaporkannya pada yang bertanggunng jaawab dalam pengelolaannya yaitu Dispora…”. (Wawancara oleh Bpk. M. Fajri selaku Prasarana Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 17 November 2015, jam 12:50 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan pegawai yang dimiliki oleh para agen pelaksana sudah cukup baik. Masing-masing pelaksana juga
memiliki
tim
dan
kelompok
khusus
untuk
membersihkan, merawat dan memonitoring keadan yang ada di alun-alun Timur Kota Serang 2) Pemahaman Pelaksana kebijakan Pemahaman pelaksana kebijakan penting dimiliki oleh tiap agen pelaksana dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya. Hal yang sana juga diungkapkan oleh I4 : “Memahami perda yang telah dibuat akan membantu pelaksanaan implementasi perda, dalam kondisi ini semua lapisan terutama para
135
agen pelaksna perda ini harus mengerti…” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat kita diketahui bahwa pemahaman sangatlah penting untuk membantu pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I5 : “Setiap peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat kami pasti selalu dapat mengetahui apa saja isi dari kebijakan tersebut dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak hanya kami saja namun kami juga memberikan informasi tersebut kepada bawahan kami yang berada di lapangan agar dapat mengkondisikan situasi khususnya di alunalun, karena biasanya ada saja PKL yang membandel dari relokasi sebelumnya… “ (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari hasil wawancara di tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah akan diinformasikan dan diberitahukan kepada anggota lapangan agar dapat mengkondisikan sesuai dengan perda yang berlaku terutama di kawasan alun-alun yang sering menjadi lahan PKL yang membandel.
136
3) Harapan yang dimiliki agen pelaksana Harapan-harapan yang dimiliki oleh para agen pelaksana untuk mensukseskan perda sangatlah penting. Karena untuk tujuan yang sama diperlukan harapan dan usaha yang sesuai dan sejalan. Seperti yang di ungkapkan oleh I1-1 : “Harapan kami semoga tahun depan kami dapat merealisasikan pos jaga pertamanan untuk mengawasi taman yang ada di alun-alun Timur Kota Serang agar keindahan alun-alun tetap terjaga dan juga penambahan trotoar untuk sekitar tugu dan alun-alun Barat agar lebih rapih”. (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebt dapat kita lihat bahwa harapan dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang. Untuk menambahkan pos jaga dan juga trotoar untuk mengawasi dan menjaga keindahan yang ada di alunalun Timur Kota Serang. Hal yang sama diungkapkan oleh I5: “Semoga tidak hanya pelaksana saja yang ikut menjaga dan mensukseskan kebijakan ini, namun juga dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol lingkungan agar tidak
137
bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena control masyarakat sangatlah berperan untuk menekan para pelanggar peraturan” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa harapan dari penegak kebijakan yaitu tidak hanya pelaksana kebijakan saja yang menjaga dan mensukseskan kebijakan. Namun juga dukungan dari masyarakat dalam mengontrol lingkungan agar tidak melakukan pelanggaran. Karena control masyarakat sangat berperan untuk menekan para pelanggar peraturan. Hal ini juga diungkapkan oleh I3: “Harapan untuk kebijakan ini agar semua para pelaksana dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang. karena alun-alun ini juga termasuk salah satu icon Kota Serang jadi kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin, sebagai salah satu tujuan untuk mensukseskan Perda K-3” (Wawancara oleh Bpk Sigit Julian selaku Kasi DTK Kota Serang pada tanggal 25 November 2015, jam 11:17 WIB di Dinas Tata Kota – Kota Serang.) Dari hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa harapan DTK untuk kebijakan ini agar semua agen pelaksana dapat saling berkoordinasi dengan lebih baik lagi dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang. Semua pihak ikut merawat dan juga menjaga fasilitas yang sudah
138
tersedia untuk mensukseskan tujuan dari Perda K-3. Hal ini juga di tanggapi oleh I4: “Semoga pemerintah juga dapat membantu kami dalam mensukseskan perda ini, dengan melihat kendala-kendala dan segala kekuranganya. Karena bagaimanapun kami juga ingin mensukseskan peraturan ini dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih seperti slogan dari Kota Serang” (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah juga harus ikut serta dalam membantu pelaksanaan dan mensukseskan Perda yang sudah dibuat dengan melihat kendala dan kekurangan para pelaksana. Karna para agen pelaksana juga ingin mensukseskan dan mewujudkan Perda tersebut untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih seperti slogan Kota Serang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-2 : “Kami berharap masyarat mau ikut bekerja sama dalam menjaga kebesihan dan mensukseskan tujuan perda K-3 ini, karena di alun-alun Timur banyak masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari Kota Serang saja namun juga dari kota lain, mengingat alun-alun manjadi icon Kota Serang dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan perda ini seperti visi dari Bapak Walikota Kota Serang”. (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang)
139
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa harapan yang sama untuk mencapai tujuan perda K-3 sebagai salah satu perwujudan dari visi Kota Serang. Diperlukan kerjasama dengan masyarakat agar dapat mensukseskan tujuan bersama. Berikut gambaran alun-alun Timur Kota Serang sebagai icon Kota Serang :
Gambar 4.6 Gardu Alun-alun Timur Kota Serang Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Timur Kota Serang. Gambar tersebut merupakan gardu alun-alun Timur Kota Serang dan sebagai salah satu icon Kota Serang yang dikenal oleh pengunjung dari luar Kota Serang. Hal ini juga diungkapkan oleh I7: “Harapan saya untuk kedepannya semoga masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, ikut menjaga kebersihan dan juga keindahan alun-alun. dan prasarana kebersihannya juga ditambah agar kami bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat” (Wawancara oleh Hasan (Tim Penyapu/Pembersih Bidang Kebersihan Kota
140
Serang), pada tanggal 02 Februari 2016, jam 13:38 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa harapan tim pebersih yang ada di alun-alun tidak jauh berbeda dengan pelaksana lainnya. Agar masyarakat ikut turut serta menjaga kebersihan alun-alun dan juga penambahan sarana untuk mengefisienkan waktu. Hal ini juga diungkapkan oleh I6-6 : “Saya datang kesini untuk berolahraga, saya sering kesini saat malam hari bersama-sama teman saya untuk bermain basket. Harapan saya untuk alun-alun kedepannya semoga lebih diperhatikan lagi fasilitasnya, diperluas lagi lahannya karena saat malam Minggu lebih banyak lagi masyarakat yang datang dan penambahan pencahayaan di lapangan dan juga di area kolam yang saat ini kondisinya semakin memprihatinkan karena beberapa ubinnya retakretak”. (Wawancara oleh Gilang Senja Tanggal 30 November 2015, Jam 18.45 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari hasil wawancara dengan pengunjung alun-alun Timur Kota Serang mengatakan bahwa harapannya untuk alun-alun Timur Kota Serang kedepannya dapat lebih memperhatikan lagi fasilitas-fasilitas yang teah disediakan, memperluas lahan alun-alun karena pada saat hari libur akan lebih banyak lagi masyrakat dan pengunjung yang akan datang, dan juga penambahan pencahayaan untuk lapangan dan juga sekitar kolam karena sangat gelap saat malam hari, dan pembenahan keramik-keramik yang sudah
141
mulai retak-retak karena dapat membahayakan pengunjung. Berikut adalah gambaran tempat duduk taman yang tersedia di alun-alun Timur Kota Serang.
Gambar 4.7 Gambaran Tempat Duduk Taman yang ada di Alunalun Timur Kota Serang Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Tiur Kota Serang. Dari gambar ini terlihat jelas bagaimana kondisi dari tempat duduk taman yang mulai retak bahkan beberapa ubin disana sudah tidak berada di tempatnya. Kondisi
ini
juga
semakin
memprihatinkan
karena
kurangnya pencahayaan saat malam hari. Harapan yang sama juga diungkapkan oleh I6-5 : “Saya datang kesini untuk rekreasi, harapan saya kedepan untuk alun-alun Timur Kota Serang ini semoga dapat menyediakan tempat sampah diluar alun-alun karena saya sempat kebingungan membuang tempat es dan puntung rokok saat diluar, dan penempatan fasilitasnya semoga lebih terkoordinir lagi karena sepertinya kurang tepat jika alat olahraga ini ada diatas tribun berkeramik” (Wawancara oleh Akhmad Atqo
142
tanggal 30 November 2015, jam 19.10 WIB di Alun-alun Timur Kota Serang) Dari
hasil
wawancara
oleh
Akhmad
Atqo
mengatakan bahwa harapannya untuk alun-alun kedepan yaitu dapat membuat tempat sampah diluar alun-alun, karena sebagian masyrakat maupun pengunjung lainnya mengalami kesulitan menemukan tempat sampah dan membuang sampah milik mereka yang akhirnnya dibuang sembarangan. Dan fasilitas olahraga yang baru saja diberikan penempatannya kurang tepat karena berada di tribun yang berkeramik, yang biasanya disana banyak digunakan pengunjung yang bemain laptop dan internetan. Alat tersebut dapat membuat keramik-keramik menjadi tidak kuat penopang dan retak. Hal ini ditanggapi oleh I2-2: “Untuk alat olahraga yang baru, alat olahraga yang ada di tribune itu adalah hibahan dari BPJS Serang. Kami kira mereka ingin memberikan alatalat outdoor. Namun ternyata alat-alat indoor, yang kemudian kami letakkan disana untuk menjaganya agar tetap terawat dan tidak cepat rusak terkena hujan dan panas matahari” (Wawancara oleh Bpk Sumardi selaku Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora Kota Serang pada tanggal 11 Desember 2015 jam 11:49 WIB di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa alat olahraga baru yang diberada di tribune alun-alun Timur
143
Kota Serang merupakan hibahan dari BPJS Serang, untuk menjaga alat-alat olahraga indoor tersebut agar tidak cepat rusak karena hujan dan panas matahari oleh karena itu ditempatkan di tribune. Berikut gambaran fasilitas olahraga yang ada di tribune alun-alun Timur Kota Serang:
Gambar 4.8 Fasilitas Olahraga dari BPJS Serang Gambar diatas diambil oleh peneliti di alun-alun Timur Kota Serang. Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa fasilitas alat olahraga dari BPJS diletakkan diatas tribune alun-alun Timur Kota Serang yang sering digunakan pengunjung untuk bermain laptop. Dapat dilihat dari analisis wawancara peneliti bahwa kemampuan
pegawai
sudah
sangat
cukup
untuk
melaksanakan Perda K-3 ini, pemahaman pelaksana kebijakan oleh para agen pelaksana juga sudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pegawai dan juga pelaksana
144
lainnya. Harapan para agen pelaksana juga sudah sesuai dengan visi Kota Serang dan juga tujuan dari Perda K-3. Dalam hal ini sikap para pelaksana merespon dengan baik Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang. Namun ada beberapa aspek yang mungkin masih luput dari perhatian para pelaksana yang juga dampaknya dirasakan oleh beberapa masyarakat dan pengunjung karena mereka
yang
secara
langsung
merasakan.
Harapan
masyarakat juga sejalan dengan harapan para pelaksana untuk mewujudkan keindahan dan juga kenyamanan ruang public dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di Alun-alun Timur Kota Serang.
4.2.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Hal ini diungkapkan juga oleh I4 :
145
“Kendala dari lingkungan ekternal lebih banyak ke masyarakatnya. Kebanyakan yang kurang dan tidak ingin bekerjasama dalam penertiban dan juga kurang peka terhadap lingkungan”. (Wawancara oleh Bpk Wasid selaku Kasi Operasional dan Angkutan Kebersihan Kota Serang pada tanggal 26 November 2015 jam 10:45 WIB di Kantor Bidang Kebersihan Kota Serang – DTK Kota Serang) Dari wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa kendala ekternal lebih banyak kepada masyarakat yang tidak mau dan kurang berkerjasama dalam penertiban dan juga menjaga keindahan. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 dalam larangannya pada pasal 29. Banyak masyarakat yang melakukan larangan dari perda tersebut. Hal ini di tanggapi oleh I1-1: “Pengaruh dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun Timur Kota Serang, kalau untuk dukungan dari lingkungan sosial sendiri lebih banyak bagaimana cara masyarakat ikut bekerjasama untuk mensukseskan kebijakan ini, karena kebijakan ini di buat juga untuk kemajuan masyarakat”. (Wawancara oleh Bpk. Abdul Khodir selaku Kasi Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang, Pada tanggal 8 Oktober 2015, jam 11:35 WIB di Kantor Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Serang) Dari hasil wawancara peneliti diketahui bahwa pengaruh dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun Timur Kota Serang ini mengingat alun-alun Timur digunakan untuk ruang terbuka public, sedangkan untuk dukungan sosial lebih banyak tertuju pada para pengunjung alun-alun untuk ikut bekerjasama mensukseskan kebijakan tersebut. Karena perda tersebut di buat
146
untuk kemajuan masyarakat. Hal yang sama juga ditanggapi oleh I2-1: “Dukungan dan juga tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan dalam hal ini,suatu kebijakan tidak akan sempurna jika masyarakatnya tidak ikut berkerjasama. Dalam hal ini masyrakat masih kurang bekerjasama. Sedangkan untuk lingkungan ekonomi dan politik bisa dilihat sendiri dalam ruang lingkup kebijakan dari perda tersebut” (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara diketahui bahwa dukungan dan juga tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan, suatu kebijakan tidak akan bisa sempurna jika masyarakatnya tidak ikut bekerjasama. Namun dalam hal ini masyarakat masih kurang bekerjasama, sedangkan untuk lingkungan politik dan juga ekonomi bisa dilihat dalam ruang lingkup kebijakan tersebut. Hal yang sama juga dikatakana oleh I5 : “Untuk dukungan dari lingkungan sudah cukup baik, walaupun masih saja banyak masyarakat yang egois dan tidak peduli. Di alun-alun ini ada banyak sekali masyarakat yang datang, dimana ada orang berkumpul disana pasti ada PKL, dan PKL-PKL ini jika dibiarkan akan terus menjamur keberadaannya, mau ditertibkan seperti apapun jika masih ada yang membeli dan ada konsumen yang mendatangkan untung PKL ini tidak akan jera akibatnya datang lagi terus seperti itu walaupun sudah ditertibkan. Masyarakat juga seharusnya dalam hal ini bisa ikut bekerjasama untuk mengatasi hal tersebut..”. (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang)
147
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dukungan lingkungan sosial dari masyarakat masih kurang. Dalam hal ini permasalah yang terjadi akibat kurangnya kerjasama masyarakat dengan para pelaksana menyebabkan kesemerautan PKL-PKL yang datang untuk berjualan di alun-alun Kota Serang hal ini menyebabkan berkurangnya estetika keindahan pada alunalun Timur Kota Serang. Dan juga banyaknya timbunan sampah akibat transaksi jual beli oleh para pembeli dan pedagang PKL membuat alun-alun Timur menjadi kotor. Hal yang sama diungkapkan oleh I2-1: “Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya rasa saat ini sudah cukup, sering kita melakukan control atau cek alat-alat yang ada disana. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya saja”. (Wawancara oleh Bpk Amirul Mukminin pada tanggal 19 November 2015, jam 13:49 WIB di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Serang) Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk saat ini kebutuhan masyarakat atas ruang public sudah cukup terpenuhi. Dari pihak Dispora sering melakukan kontrol atau cek alat-alat yang ada di alun-alun, selebihnya bagaimana masyarakat menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Hal ini juga diungkapkan oleh I5 : “Perda K-3 ini sangat banyak manfaatnya tidak hanya bagi kami saja namun juga bagi masyarakat, kami menyediakan sarana umum dan juga fasilitas public untuk memenuhi kebutuhan mereka, seharusnya mereka juga ikut bekerjasama dengan merawat dan menjaga fasilitas yang ada. Karena mereka butuh maka kami
148
sediakan” (Wawancara oleh Bpk Bambang Gartika Toyib selaku Kabid Penegakan Satpol-PP Kota Serang pada tanggal 27 November 2015 jam 10:53 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang) Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari Perda K3 ini sangatlah banyak manfaatnya tidak hanya untuk para pelaksana kebijakan saja namun juga bagi masyarakat dan Kota Serang. Dapat dilihat dari wawancara peneliti bahwa kurangnya lingkungan sosial yang mendukung membuat perda ini sulit dilaksanakan.
Kurang
kesadaran
masyarakat
untuk
peduli
lingkungan dan minimnya rasa kepimilikan akan penggunaan fasilitas public ini membuat K-3 di alun-alun Timur Kota Serang menjadi sulit terlaksana. Pemerintah telah menyediakan fasilitas secara geratis dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya RTH, ruang public, dan juga rekreasi. Sudah suatu keharusan bagi masyarakat agar ikut turut serta bekerjasama dan saling menjaga unutk mewujudkan visi Kota Serang yang indah dan bersih.
4.3 Pembahasan Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang di dapatkan peneliti di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29d,
149
di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang belum maksimal, setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat dari : 1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian suatu kebijakan. Implementasi suatu kebijakan bisa menjadi gagal ketika para pelaksana tidak menyadari dan memahami standar dan tujuan kebijakan. Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sejauh ini para agen pelaksana kebijakan telah memahami isi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut. Semua pelaksana terkait telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan yang dapat memberikan manfaat dan kenyamanan untuk masyrakat. Namun karena terbenturnya wilayah wewenang seperti alun-alun Barat yang masih dipegang oleh Kabupaten Serang dan alun-alun Timur Kota Serang yang berdampingan membuat para pelaksana kebijakan menemukan kesulitan dalam upaya tindakannya. ketidak sinambungan antar pelaksana dalam pencapaian tujuan bersama juga menjadi habatan dalam mensukseskan Perda tersebut. 2. Sumber daya yang digunakan. Suber daya tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia saja namun juga sumber daya financial dan waktu. Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya terebut agar tidak menghambat pelaksanaan perda. Untuk mendukung pelaksanaan
150
kebersihan Dinas Tata Kota – Kota Serang Bidang Kebersihan masih sangat minim sarana dan prasarana yang hanya mempunyai 8 Arm Roll untuk mengangkut sampah dari seluruh Kota Serang termasuk Alun-Alun Barat dan alun-alun Timur Kota serang. Jumlah ini sangat sedikit mengingat pertumbuhan penduduk Kota Serang yang semakin bertambah. Sedangkan untuk berpatroli penindakan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 pada pasal 29 Satpol-PP Kota Serang hanya mempunyai
3 unit mobil patroli, dan 1 unit
Dalmas Saja. Selain prasarana yang minim Satpol-PP Kota Serang juga kekurangan SDM untuk membagi timnya dalam berpatroli dibeberapa titik termasuk alun-alun Timur kota Serang. 3. Karakteristik organisasi pelaksana. Implementasi kebijakan akan sangat di pengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karena beberapa kebijakan menuntut pelaksana yang ketat dan disiplin untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut. Sejauh ini para agen pelaksana yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada pasal 29 sudah cukup tepat. Dengan struktur organisasi yang sederhana dapat menyentuh ke sasaran kebijakan tersebut. Namun tanggung jawab para pelaksana dalam porsi masing-masing tindakan belum cukup maksimal. Karena banyak melibatkan beberapa para agen pelaksana untuk Perda (K-3) di kawasan alun-alun ini sehingga beberapa pelaksana yang tidak
151
melakukan tanggung jawabnya dengan baik akan sedikit banyak tertutupi dengan pelaksana lainnya yang melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal. Selain itu pelaksana penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah Kota Serang masih lemah, Satpol-PP Kota Serang masih belum berani menindak secara langsung sesuai sanksi yang berlaku terhadap masyrakat yang melanggar aturan. 4. Sikap Para Pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana
sangat
mempengaruhi
keberhasilan
atau
kegagalan
implementasi kebijakan public. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Kemampuan para pegawai pelaksana yang cukup bagus dalam pemahaman kebijakan Perda (K-3) membuat implementasi dapat dijalankan dengan tepat. Namun beberapa pelaksana banyak yang melakukan dengan caranya sendiri yang kurang sistematis. Seperti penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tidak sesuai dengan wilayah alun-alun Timur Kota Serang. Dapat dilihat keberadaan TPS hanya berada di dalam alun-alun saja namun disepanjang jalan protokolnya tidak ada TPS, dari Dinas Kebersihan sendiri kekurangan penyediaan TPS dan untuk penempatan TPS itu ditempatkan dari segi estetika saja secara logika dimana penempatan TPS yang cocok. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan
152
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlaku setiap jarak 50 - 100 meter sarana maupun bangunan terdapat tempat sampah. 5. Komunikasi antar organisasi. Koordinasi dan komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-piak yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil begitu juga sebaliknya. Komunikasi dalam pelaksanaan Perda (K-3) ini belum cukup untuk mencapai target dari tujuan kebijakan. Setiap tahun para agen pelaksana melakukan rapat koordinasi maupun rapat lintas sektoral yang di pimpin oleh Walikota Kota Serang selama ini komunikasi yang terjalin rutin hanya kumunikasi internal saja, komunikasi ini belum cukup baik dalam merealisasikan tujuan perda dan mensosialisakan pelaksanaannya. Minimnya papan tanda maupun larangan dan bahkan perda itu sendiri membuat masyarkat menjadi tidak peka terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang dilakukan. Sosialisasi yang mereka lakukan selama ini hanya pada tingkat kelurahan saja, namun untuk sosialisasi di tempat umum seperti baliho atau papan tanda lainnya mengenai Perda (K-3) para pelaksana saling melemparkan pendapat dan tanggung jawab kepada pelaksana lainnya. 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implemntasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal
153
yang kondusif. Sejauh ini lingkungan eksternal belum cukup kondusif. Dilihat dari keberadaan alun-alun Barat dan alun-alun Timur yang bersebelahan namun memiliki hak kewenangan yang berbeda. Walaupun Pemkab Serang telah mendirikan papan himbauan namun tetap saja alun-alun Barat Kabupaten Serang tampak berbeda dengan alun-alun Timur Kota Serang, indikasi adanya aparat yang mengambil keuntungan atau Pungli dari para pelanggar himbauan ini menjadi hambatan para pelaksan Perda Kota Serang Mengenai (K-3) di kawasan alun-alun Timur Kota Serang mengalami kesulitan. Ditambah dengan kondisi beberapa masyarakat yang kurang peduli lingkungan membuat faktor lingkungan ekternal ini menjadi salah satu penghambat yang cukup besar dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter & Van Horn karena masalah yang ada dapat disingkronkan dengan 6 variabel yang ada di dalam teori tersebut. Mulai dari sasaran dan standar dari kebijakan yang belum jelas, sumber daya yang tidak memadai, sikap para pelaksana yang memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk keberhasilan Perda, komunikasi anatar organisasi yang kurang koordinasi, karakteristik agen pelaksana yang berbedabeda karena implementor yang terlibat dalam Perda ini cukup banyak, dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung dalam keberhasilan Perda.
154
Permasalahan
yang
terjadi
mengenai
Analisis
Iplementasi
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 (Studi Kasus Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang) dari hasil penelitian dan analisis data peneliti yang akan di paparkan dalam gambar 4.9 sebagai berikut: Kurangnya sarana penunjang
Lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaksanaan Perda
Kurangnya sosialisasi Perda
Rendahnya tingkat kepedulian Masyarakat
Gambaran Kebesihan dan Keindahan Alunalun Timur Kota Serang Gambar 4.9 Pola Permasalahan yang Ditemukan Dari Hasil Penelitian Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa permasalahan dari Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
155
Tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29d (Studi Kasus Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang) adalah kurangnya sarana penunjang yang menjadi salah satu alasan yang membuat instansi terkait sulit mengoptimalkan kinerja mereka dan lemahnya sosialisasi juga pengawasan terhadap pelasanaan perda. Para instansi sudah berusaha menambahkan armada juga prasarana yang telah diajukan ke pemerintah daerah setempat namun cenderung ditolak dengan alasan instansi tersebut kurang memadai. Karena hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang kurang nyaman dan rendahnya kepedulian untuk ikut menjaga dan mensukseskan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga berpengaruh terhadap kondisi kebersihan dan keindahan alun-alun Timur Kota Serang sebagai ruang public. Menurut Presman dan Wildavsky (2006), implementasi sebuah kebijakan diperlukan konrol urutan tahap dalam sebuah sistem, yang tujuannya untuk meminimalkan pelanggaran dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa, mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum, megotori permukaan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya, berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya, mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan tman, bunga, atau taan lainnya, berdiri, duduk menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur
156
hijau dan pagar taman dilarang tanpa mendapat izin dari walikota dan atau pemerintah setempat. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, kebersihan dan Keindahan pada Pasal 29 ini belum terlaksana secara maksimal, kurangnya sumber daya, lingkungan ekternal dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tersebut menghambat sasaran dan tujuan yang diinginkan.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan temuan lapangan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 Studi Kasus Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Kawasan Alun-alun Timur Kota Serang belum dilaksanakan dengan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya hal-hal yang belum sesuai. Mulai dari pembagian tupoksi dari tiap-tiap agen pelaksana yang terlibat hingga pengimplementasian perda tersebut di kawasan alun-alun Timur Kota Serang belum bisa memenuhi penilaian yang baik karena dari hasil pebahasan peneliti ditemukan beberapa kendala dan usaha yang dilakukan belum mampu untuk memenuhi enam indikator teori implementasi kebijakan publik. Mulai dari tahapan dan standar yang belum jelas, kemudian sumber daya yang kurang untuk mendukung pelaksanaan implementasi, karakteristik organisasi pelaksana yang beranega ragam, sikap para pelaksana yang mempunyai pandangan berbeda-beda untuk mencapai tujuan, kurangnya komunikasi dan juga koordinasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung dalam mensukseskan kebijakan.
157
158
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah di dapatkan mengenai pelaksanaan Implemntai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29d (Studi Kasus Mengenai Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang), maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai masukan untuk pelaksanaan kebijakan selanjutnya, yaitu : 1. Perlu adanya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah melalui media publikasi seperti; selembaran baliho, spanduk, ataupun poster yang di tempatkan di pinggir jalan ataupun tempat strategis yang banyak dikunjungi dan dilihat oleh warga masyarakat. 2. Perlunya keberanian dan ketegasan dalam memberikan sanksi hukuman untuk para pelanggar peraturan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) 3. Dukungan yang besar dari pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana. Mengingat Kota Serang yang cukup luas dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di perlukannya peremajaan personil dan juga sarana penunjang lainnya. 4. Diperlukannya sikap persuasisif, disiplin dan demokratis setiap agen pelaksana untuk melakasanakan implementasi kebijakan sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi yang dimliki masing-masing pelaksana.
159
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi sesama pelaksana kebijakan dalam menangani perawatan dan peremajaan fasilitas yang ada sehingga kekurangan dapat diatasi dengan tepat dan sesuai.
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijikan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Fuad, Anis & Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys Yogyakarta: Gava Media. Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi”. Jakarta:PT Elex Media Komputindo. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _________ 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Wahab, Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Impkementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Widodo. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Bayu media. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Edisi Revisi. Jakarta: PT.Buku Kita. ____________ 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta: PT. Buku Seru.
Web : ppid.serangkota.go.id www.serangkota.go.id www.dprd-bantenprov.go.id www.humasprotokol.bantenprov.go.id
Sumber Lain : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daera Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030
Skripsi : Dewi, Silviana R.2012. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29d (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang), Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Shalikhah, D Amana. 2011. Rencana Strategi Dinas Tata Ruang Kota Dalam Merevitalisasi Alun-alun Utara Surakarta. Universitas Sevelas Maret (UNS).
PEDOMAN WAWANCARA
Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 tahun 2010, Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 (Studi Kasus Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang)
Penelitian ini dilakukan dalam rangkka penyususnan SKRIPSI sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S-1), pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang – Banten.
Identitas Informan Nama
:
NIP
:
Pekerjaan/Jabatan
:
Pertanyaan (Para Pelaksana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3))
A. Standar dan Sasaran Kebijakan 1. Bagaimana pemahaman pelaksana kebijakan mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29? 2. Sudah sejauh mana tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29? B. Sumber Daya 1. Dari mana sumber dana dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) ini ? 2. Apakah sumber daya baik dana, financial maupun waktu dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29d di alun-alun Timur Kota Serang sudah sesuai ? C. Karakteristik Organisasi Pelaksana 1. Apakah kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alunalun Timur Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ? 2. Apakah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) sudah tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat?
D. Komunikasi 1. Bagaimana komunikasi dan kerjasama para pelaksana kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang ? 2. Apa saja hambatan yang sering di alami dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang? E. Sikap Para Pelaksana 1. Bagaimana respon
para pelaksana kebijakan dalam menerima dan
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) ? 2. Apakah para pelaksana kebijakan yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang? F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 1. Bagaimana dukungan dan tanggapan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alunalun Timur Kota Serang ? 2. Apa harapan yang ingin di capai oleh para pelaksana dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang ?
PEDOMAN WAWANCARA
Analisis Implementasi Peraturan Kota Serang Nomor 10 tahun 2010, Mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 (Studi Kasus Kebersihan dan Keindahan di Alun-alun Timur Kota Serang)
Penelitian ini dilakukan dalam rangkka penyususnan SKRIPSI sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S-1), pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang – Banten.
Identitas Informan Nama
:
Pekerjaan/Jabatan
:
Usia/Umur
:
No Tlp/Hp
:
Pertanyaan
(Masyarakat Pengunjung Alun-alun Timur Kota Serang) 1. Bagaimana sosialisasi mengenai Perda Kota Serang tentang Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang? 2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Perda Kota Serang tentang
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang? 3. Bagaimana
harapan masyarakat dalam Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K-3) untuk alun-alun Timur Kota Serang?
MATRIKS HASIL WAWANCARA (Pelaksana Perda Kota Serang No.10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) )
A. Standar dan Sasaran Kebijakan Bagaimana pemahaman
I
pelaksana kebijakan
mengenai Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Q1
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
I1
“Kalau menurut saya yang namanya Undang-Undang, kebijakan atau peraturan lainnya yang sudah sah, mau tidak mau dan harus mengetahui apa saja isi dan tujuan dari Perda tersebut. Walaupun pelaksana belum pernah membaca dari kebijakan tersebut. Tetapi mereka di tuntut untuk tau dan mencari tau serta memahami isi serta tujuan dari kebijakan yang sudah di buat”
I4
“Kalau untuk pemhaman kita hanya mengetahui mengenai apa yang harus di lakukan saja, untuk pemehaman lebihnya itu ada di Dinas Tata Kota – Kota Serang. Kalau Dispora sendiri cuma pngelolaan fasilitasnya saja. Tapi sejauh ini kita memahami kok…”
I5
“Pemerintah sudah berusaha untuk menyediakan ruang public untuk masyarakat Serang, walaupun belum cukup untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakan akan tempat yang nyaman untuk berkumpul namun pemerintah tetap terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tujuan bersama seperti Visi Kota Serang bersama bapak walikota”
I7
“Untuk pemehaman K-3 itu sendiri sudah cukup paham saya rasa, mengingat perda ini juga sudah berjalan dari tahun 2011 kalau tidak salah. Dan kami juga termasuk salah satu penegak dari kebijakan tersebut”.
Sudah sejauh mana tindakan dari pelaksana kebijakan dalam mencapai
I
tujuan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29?
Q2 I1
“ Sejauh ini kami sudah melakukan yang terbaik karena DKP hanya mengurusi pemeliharaan tamannya, namun untuk sarana prasarana yang ada di alun-alun Timur Kota Serang kepunyaan Dispora, bahkan untuk alat permainan yang ada disana juga secara fisik fasilitas yang ada disana sebagian besar dimiliki oleh Dispora kita hanya merawatnya saja, adapun kekurangan mengenai perawatan fasilitas kita tidak bisa ikut campur karena tidak ada dananya. Seperti tugu pahlawan yang ada di tengah alun-alun Barat dan alun-alun Timur yang sudah tidak sehat lagi fisiknya, kami tidak bisa mengecatnya walaupun bisa, karena tugu tersebut kepunyaan TNI jadi kita hanya bisa merapikan taman dan tanaman di sekitar tugu saja agar tidak terlihat kumuh dan berbau pesing. Termasuk juga kolam yang ada di alunalun Timur Kota Serang itu kepunyaan Dispora namun mau tidak mau kita juga yang merawatnya karena kondisi fisiknya yang mencemaskan. Jadi lagilagi kami yang merawatnya dari Dinas Pertamanan Kota Serang”.
I3
“Secara teknis untuk Dispora sendiri sudah melakukan yang tebaik mungkin secara pengelolaannya, kita berangkat dari landasan hukum tentang status penggunaan barang milik daerah Kota Serang, pada Surat Keputusan Walikota No.031/Kep.45-Hub/2009 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah Kota Serang Pada Dispora Kota Serang. Tetapi dalam kasus alun-alun Timur ini ada juga spot-spot yang menjadi tanggung jawab Dinas Tata Kota. Secara De Jure pengelolaan fasilitas tersebut menjadi kewenangan kami, kami sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu secara rutin dan berkala kami melakukan monitoring. Fasilitas yang berada di alun-alun Timur Kota Serang dibuat dengan cumacuma untuk di gunakan bersama sebagai fasilitas public”.
I5
“Dari Dinas Tata Kota sendiri untuk tindakan mengenai alun-alun Timur
Kota Serang sudah di serahkan kepada Dinas Pertamanan, kebersihan, Dipora dan juga Satpol-P. Memang dulunya untuk pengawasan alun-alun DTK yang memegang dari pembuatan namun tahun ini sudah di serahkan kepada penanggung jawab masing-masing dalam bidangnya termasuk K-3 yang ada di alun-alun Timur Kota Serang”.
I6
“Sejauh ini Dinas Kebersihan Kota Serang sudah melakukan pencapaian sebaik mungkin, karena kita hanya bertanggung jawab atas kebersihannya saja. Setiap hari kami melakukan penyapuan jalan juga termasuk alun-alun Kota Serang. Kemudian di kumpulkan di TPSA. Untuk alun-alun sendiri terbagi menjadi 2 SKPD, alun-alun Barat dari kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang, dan alun-alun Timur dari kebersihan Pemerintah Kota Serang. Walaupun berbeda nemun pembuangan tetap ke kontainer yang dimiliki Pemerintah Kota Serang. Karena setiap Sabtu dan Minggu dari kebersihan Pemerintah Kabupaten Serang libur namun dari kebersihan Pemerintah Kota Serang tidak, sehinga untuk hari libur tersebut dari Kebersihan Pemerintah Kota Serang juga ikut membersihkan alun-alun Barat yang setiap weekend selaku ada acara dan pasar malam. Untuk alun-alun Timur Kota Serang kami memiliki tim khusus.Untuk sanksi membuang sampah sembarangan itu dikenakan denda sebesar Rp 50.000-, namun tidak ada ketegasan. Untuk penindakan sanksi tersebut oleh Satpol-PP namun hingga saat ini tidak ada ketegasan dan sanksi yang tegas dari Satpol-pp. Masyarakat umumnya membuang sampah sembarangan saat subuh sedangkan Satpol-PP datangnya dan mulai beroperasi saat pagi menjelang siang. Jelas saja pelanggar Perda tersebut tidak terkena sanksi dan melakukannya berulang-ulang kali”.
I7
“Sejauh ini kami dari Satpol-PP Kota Serang sudah berusaha yang terbaik, mulai dari penataan para PKl yang ada disekitar alun-alun Kota Serang hingga merapikan bangunan-bangunan tak layak ataupun tak memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun untuk penegakan pelanggaran atau sanksi bagi para masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan mengenakan denda sebesar Rp 50.000-, belum bisa kami laksanakan. Sejauh
ini kami hanya akan memberikan sanksi berupa teguran saja, di karenakan sanksi tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat yang akhirnya akan melawan petugas penegakan Perda itu sendiri. Sedangkan untuk menjaga para PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang mereka selalu bermain kucing-kucingan dengan para petugas kami. Kita jaga di bagian Barat mereka datang dari bagian Selatan. Kita juga tidak bisa menjaga 24 jam nonstop di setiap bagian alun-alun karena masih ada wilayah yang harus kami jaga dan bereskan sehingga kami tidak bisa maksimal mengawasi PKL yang membandel di sekitar alun-alun Timur Kota Serang”
B. Sumber Daya Dari mana sumber dana dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
I
Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan
Q3
Keindahan (K-3) ini ?
I2
“Dana kita berasal dari PAD Kota Serang, sedangkan armada yang kita punya cukup terbatas, terutama untuk armada siram. Armada siram untuk menyiram tanaman, tidak hanya alun-alun saja tapi juga tanaman yang ada di pinggir jalan Kota Serang. Tidak hanya faktor sarana prasarana saja namun juga cuaca dan juga lingkungan sekitar…”
I4
“Dana kita dari PAD Kota Seranghanya itu saja tidak ada tambahan atau pemasukan lainnya, namun kemarin fasilitas olahraga baru yang ada di alunalun itu, itu merupakan hibahan dari BPJS Serang”.
I6
“Anggaran yang selama ini kita terima berasal dari PAD Kota Serang, walaupun hanya segitu-gitu saja namun hal ini kami usahakan agar tidak menghambat pelaksanaan dan kewajiban kita…”
I7
“Untuk sumber dana kami semua berasal dari PAD Kota Serang, tidak ada tambahan atau pemasukan lain, ini juga termasuk salah satu kesulitan kami sebenarnya”
Apakah sumber daya baik dana, financial maupun waktu dalam
I
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Q4
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di
I1
“Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pengawasan yang
alun-alun Timur Kota Serang sudah sesuai ?
tidak bisa maksimal selama 24 jam, juga kurangnya sumber daya ini membuat banyak taman-taman dan tanaman yang rusak dan mati. Dan tingkat kesadaran manusia yang rendah juga membuat masalah ini menjadi semakin serius…”
I4
“Sumber daya secara teknis khususnya untuk sumber daya manusianya kami sudah mempunyai tim untuk mengontrol, jadi jika ada kerusakan kami bisa mengetahuinya..”
I5
“…. sumber daya sangat penting untuk menunjang pelaksanaan, tapi karena anggaran juga terbatas dan mesti dibagi-bagi untuk beberapa tempat jadi ada beberapa tempat yang belum maksimal, karena kebutuhannya juga berbeda-beda di tiap tempat”.
I6
“Sumber daya sangat penting sebagai penunjang pelaksanaan kita di lapangan, kali ini sumber daya yang kami miliki belum cukup banyak masih banyak kekurangan jadi hasinya juga kurang masksimal”
I7
“Kurangnya sumber daya di Satpol-PP ini bukan berarti alasan kami berkinerja buruk, kita sudah punya target-target yang ingin di capai dan bagamana caranya kurangnya sumber daya ini tidak menghambat pekerjaan kami”
C. Karakteristik Organisasi Pelaksana
I
Apakah kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010
Q5
Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ?
I1
“Untuk Perda Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai K-3 ini saya rasa semua pihak setuju dengan kebijakan tersebut, kerena manfaatnya juga dapat kita rasakan bersama…”
I3
“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya rasa saat ini sudah cukup ya, sering kita melakukan control atau cek alat-alat yang ada disana. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya saja”.
I5
“Karena fungsi alun-alun Timur Kota Serang sebagai RTH dan Olahraga, untuk RTH sendiri tentu belum cukup di Kota Serang keberadaannya hanya di beberapa tempat seperti Ciceri dan alun-alun Timur saja. Pemerintah harus menyediakan hutan kota. Dan untuk sarana olahraga seharusnya setiap kecamatan mempunyi sarana dan prasarana olahraga umum untuk masyarakatnya karena perasarana olahraga yang ada di alun-alun juga terbatas”.
Apakah
I
Mengenai
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Ketertiban,
Kebersihan
dan
Keindahan
(K-3)
sudah
tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat?
Q6 I2
“Sosialisasi secara media sepertinya belum, tidak ada papan petunjuk atau larangan yang ada di alun-alun Timur Kota Serang, balik lagi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keberrsihan dan ikut merawat fasilitas yang tersedia. Tanpa himbauan pun saya rasa masyarakat juga sudah tahu”
I4
“Sosialisasi selama ini kita sudah lakukan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Serang. Kita lakukan secara berkala dan merata. Kalau untuk sosialisasi secara umum di tempat umum sepertinya belum ada, tetapi mungkin ada yang sudah memasang balihonya di tempat-tempat strategis. Kalau sosialisasi media kita focus terhadap fasilitas yang ada saja dulu yang ada di alun-alun. Karena sosialisasi melalui kecamatan sudah cukup untuk memeberitahukannya kepada masyarakat karena pendekatannya lebih aktif …”
I6
“Untuk sosilisasi secara umum sepertinya sudah, tapi kita sudah mensosiliasasikan perda K-3 ini ke tiap-tiap kelurahan, karena Kota Serang ini memiliki 66 Kelurahan di 6 Kecamatan maka penyuluhan atau sosialisasi mengenai K-3 ini di lakuakan di 10 Kecamatan seetiap tahunnya secara berkala hingga merata…”.
I7
“Sebenarnya tidak hanya tidakan saja namun juga sosilaisasi juga sangat penting untuk di berikan sebagai informasi dan pengetahuan juga bagi para masyarakat. Walaupun para dinas msudah melakukakan yang terbaik dalam pelaksanaan dan juga tindakannya namun jika sebelumnya tidak di sosialisasikan terlebih dahulu hasilnya akan nihil. Tidak ada bantuan dari masyarakat sehingga ini akan menjdi pekerjaan sepihak saja, sedangkan ini untuk kepentingan bersama. Sejauh ini saya kurang tau dan belum tau kalau ada salah satu pelaksana yang sudah mensosialisakian perda mengenai K-3 ini ke masyarkat bahkan dari kami sendiri mengingat kami hanya untuk sebagai penindak saja dan biasanya sejenis baliho atau papan penguman sudah di sediakan dari pihak lain”.
D. Komunikasi Bagaimana komunikasi dan kerjasama para pelaksana kebijakan dalam
I
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun
Q7 I3
Timur Kota Serang ? “Komunikasi antar pelaksana sejah ini lanncar saja, kami mempunyai rapat lintas sektoral dalam pengelolaan karena sudah jelas masing-masing dengan tanggung jawabnya. Selama ini tidak ada masalah…”.
I5
“Untuk komunikasi antar pelaksana kita tidak ada masalah, namun kalau kooordinasi rutin sejauh ini belum, kami cuma rapat koordinasi jika ada masalah. Dan tiap tahun kita memang selalu ada rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Walikota..”
I6
“Untuk komunikasi antar karyawan lancar karena selama ini tugas yang diberikan dapat di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sedangkan untuk komunikasi antar bawahan dan juga atasan ada sedikit masalah pengertian, karena kebanyakan pekerja kita dsini adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) yang pendidikannya minim jadi agak susah untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang formal, untuk komunikasi antara atasannya juga sudah cukup baik karena sama-sama tau, kendalanya komunikasi kami dengan di atas kami itu yang agak susah”.
I7
“Komunikasi kami selama ini baik-baik saja karena sudah pada tau dan mengerti tugasnya masing-masing baik itu bawahan dan juga atasan. Kami berkomunikasi dengan baik dan juga lancar tidak terlalu bersekat antara bawahan dan juga atasan…”
I14
“Untuk tim pembersih di alun-alun ini di bagi jadi dua, yang untuk di dalam alun-alun Timur ini ada 3 orang. Sisanya di luar alun-alun sekitaran pinggir jalan alun-alun sampe alun-alun Barat juga ada 5 orang”.
Apa saja hambatan yang sering di alami dalam melaksanakan Peraturan
I
Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota
Q8
Serang?
I2
“Hambatan yang sering kami temukan di lapangan pertama kurangnya armada siram, kedua kurangnya SDM untuk orang-orang lapangan kita, dan yang ketiga kurang dana karena sarana dan prasarana kita belum cukup dan masih kurang”
I3
“….. sejauh ini yang kita tahu kebijakan yang sedah dikeluarkan dan juga disahkan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya, akan tetapi balik lagi kepada si pngguna dalam kasus ini penguna fasilitas ialah masyarakat. Apakah mereka selama ini ikut terus serta menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah? Tadinya di alun-alun Timur itu ada beberapa permainan tradisional seperti bakiak dan juga enggrang namun sekarang rusak dan hilang entah kemana”.
I5
“Hambatan yang ditemukan selama sepertinya kurang sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan lapangan, selain itu juga faktor cuaca dan kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar”
I6
“… Kita sudah pernah mengajukan permohonan untuk penambahan armada, karena truk yang ada saat ini tidak cukup untuk mengangkut semua sampah yang ada di Kota Serang termasuk sampah yang berasal dari alun-alun. Namun hasilnya sulit dipercaya, kami mengajukan 10 unit namun ditolak dan hanya di acc 3 unit saja dengan alasan dinas kami belum layak. Saya pribadi bingung dari mana nilai ketidak layakan itu, sedangkan permintaan pengangkutan sampah meningkat dari mulai perumahan, sekolah, gedung perkantoran dan juga pertokoan. Permintaan tidak sebanding dengan armada kita saat ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah keputusan dari atas…”
I7
“…. dengan tugas kami dalam menindak pelanggar kebijakan namun disini kami kekurangan armada selain armada kami juga kekurangan anggota tim
untuk berjaga dan menindak. Selama ini kami hanya memiliki 3 unit untuk berpatroli. Jumlah armada yang ada tidak cukup untuk kita melakukan operasi. Kita juga sudah mengajukan sejumlah 5 unit tambahan namun sepertinya di tolak dan hanya di acc 1 unit kendaran. Sejujurnya kami juga agak kesulitan dengan minimnya sarana, tapi saya tidak mau alasan tersebut menjadi penghambat tugas dan kewajiban kami yang sudah ada”.
I14
“Hambatan kami dalam melaksanakan tugas ini pertama karena faktor cuaca,dan karena sering hujan jadi hampir setiap hari kami bekerja diguyur hujan, kemudian daun-daun kering dari pohon-pohon tinggi yang sering jatuh ke tanah dan juga sampah-sampah seperti botol-botol bekas minuman dan rokok dari pengunjung yang datang”
E. Sikap Para Pelaksana
I
Bagaimana respon
Q9 I1
para pelaksana kebijakan dalam menerima dan
melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) ? “Respon untuk kebijakan ini bagus, dari pihak kami sendiri pun kebijakan yang dibuat sejalan dengan tugas kami. Jadi tugas kamis sesuai dengan tujuan perda”
I3
“Perda K-3 ini sangat banyak manfaatnya tidak hanya bagi kami saja namun juga bagi masyarakat, kami menyediakan sarana umum dan juga fasilitas public untuk memenuhi kebutuhan mereka, seharusnya mereka juga ikut bekerjasama dengan merawat dan menjaga fasilitas yang ada. Karena mereka butuh maka kami sediakan”
I4
“Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan kami melaksanakan dengan sebaik mungkin, Perda K-3 ini juga sudah telah di tetapkan mulai dari tahun 2011. Kami juga sudah berusaha untuk melakukannya dengan sebaik
mungkin”.
I5
“Isi perda harus dipahami agar para pelaksana mangetahui tugas dari masing-masing pihak, supaya tidak ada ketimpangan tupoksi dan tanggung jawab”
I6
“Memahami perda yang telah dibuat akan membantu pelaksanaan implementasi perda, dalam kondisi ini semua lapisan terutama para agen pelaksna perda ini harus mengerti…”
I7
“Setiap peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat kami pasti selalu dapat apa saja isi dari kebijakan tersebut dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak hanya kami saja namun kami juga memberikan informasi tersebut kepada bawahan kami yang berada di lapangan agar dapat mengkondisikan situasi khususnya di alun-alun itu biasanya ada saja PKL yang bandel dari relokasi sebelumnya… “
Apakah para pelaksana kebijakan yang terlibat sudah sesuai dengan
I
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai
Q10
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun
I2
“Tim perawatan dari kami biasanya akan melaporkan kondisi yang ada
Timur Kota Serang? disana apa saja yang rusak, yang perlu di ganti dan dibersihkan. Untuk fasilitas yang rusak tim kami juga akan melaporkannya pada yang bertanggunng jaawab dalam pengelolaannya yaitu Dispora…”.
I3
“Kami memiliki tim kontroling atau monitoring untuk mengecek fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami di alun-alun Timur Kota Serang, jadi tim monitoring kami ini akan melaporkan keadaan yang ada disana dan melaporkannya…”
I5
“Menurut saya pelaksana kebijakan yang terlibat sudah cukup sesuai dengan apa yang igin dicpai dari perda ini. hanya saja masih agak sedikit kurang
dalam pemisahan tupoksi antar agen pelaksana ini”
I6
“Kami menempatkan orang-orang yang cukup kompeten untuk masalah kebersihan, jadi tiap tim pembersih ini mempunyai mentor yang bertanggung jawab langsung atas anak buahnya di lapangan termasuk juga di alun-alun Timur Kota Serang ada tim pembersih kami disana…” “ Saya rasa semuanya juga bersikap yang sama dalam menanggapi kebijakan ini, saya rasa tidak etis untuk menilai apakah karakter mereka sudah tepat dalam keterlibatan perda K-3 ini. Namun sejauh yang saya tau dan sudah hampir lima tahun perda ini berjalan pelaksana yang terlibat sudah cukup sesuai dengan perda K-3 apa lagi fokusnya di alun-alun Kota Serang”.
I14
“Kami bekerja setiap hari, mulai dari jam 2pm hingga sore sekitar jam 4pm. Walaupun cuaca hujan juga tetap kerja. Untuk upah kami sebesar 1juta per bulannya, karena kita PHL jadi kalau tidak kerja tidak bisa dapat gaji”.
F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik Bagaimana dukungan dan tanggapan dari lingkungan sosial, ekonomi
I
dan politik terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun
Q11 I1
2010 Mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang ? “Pengaruh dari lingkungan politik sepertinya tidak ada untuk alun-alun Timur Kota Serang, kalau untuk dukungan dari lingkungan sosial sendiri itu lebih banyak bagaimana cara masyarakat ikut bekerja sama untuk mensukseskan kebijakan ini, karena kebijakan ini di buat juga untuk kemajuan masyarakat”
I3
“Dukungan dan juga tanggapan dari lingkungan sosial sangatlah berperan dalam hal ini, suatu kebijakan tidak akan sempurna jika masyarakatnya tidak ikut berkerjasama. Dalam hal ini masyrakat masih kurang bekerjasama.untuk lingkungan ekonomi dan politik bisa dilihat sendiri dalam ruang lingkup
keijakan dari perda tersebut”
I6
“Kendala dari lingkungan ekternal lebih banyak ke masyarakatnya. Kebanyakan yang kurang dan tidak mau kerjasama dalam penertiban juga kurang peka terhadap lingkungan”.
I7
“Untuk dukungan dari lingkungan sudah cukup baik, walaupun masih saja banyak masyarakat yang egois dan tidak peduli. Di alun-alun ini ada banyak sekali masyarakat yang datang, dimana ada orang berkumpul disana pasti ada PKL, dan PKL-PKL ini jika dibiarkan akan terus menjamur keberadaannya, mau ditertibkan seperti apapun dimana masih ada yang membeli dan masih ada konsumen yang mendatangkan untung PKL ini tidak akan jera akibatnya datang lagi terus seperti itu walaupun sudah di tertibkan. Masyarakat juga seharusnya dalam hal ini bissa ikut bekerjasama untuk mengatasi masalah ini..”.
I
Apa harapan yang ingin di capai oleh para pelaksana dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Mengenai Ketertiban,
Q12 I1
Kebersihan dan Keindahan (K-3) pada Pasal 29 di alun-alun Timur Kota Serang ? “Harapan kami semoga tahun depan kami dapat merealisasikan pos jaga pertamanan untuk mengawasi dan mengontrol tanaman yang ada di alunalun Timur Kota Serang agar keindahan alun-alun tetap terjaga dan juga penambahan trotoar untuk sekitar tugu dan alun-alun Barat supaya lebih rapih”.
I4
“Kami berharap masyarat mau ikut bekerja sama dalam menjaga kebesihan dan mensukseskan tujuan perda K-3 ini, karena di alun-alun Timur banyak masyarakat yang datang tidak hanya berasal dari Kota Serang saja namun juga dari kota lain, mengingat alun-alun manjadi icon Kota Serang dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan perda ini seperti visi dari Bapak Walikota Kota Serang”.
I5
“Harapan untuk kebijakan ini agar semua para pelaksana dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani alun-alun Timur Kota Serang ini. karena alun-alun ini juga termasuk salah satu icon Kota Serang jadi kita harus menjaga dan merawatnya sebaik mungkin untuk mensukseskan Perda K-3’
I6
“Semoga pemerintah juga dapat membantu kami dalam mensukseskan perda ini, dengan melihat kendala-kendala dan segala kekuranganya. Karena bagaimanapun kami juga ingin mensukseskan peraturan ini dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih seperti slogan dari Kota Serang”
I7
“Semoga tidak hanya pelaksana saja yang ikut menjaga dan mensukseskan kebijakan ini, namnun juga dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam mengontrol llingkungan agar tidak bertindak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena control masyarakat sangatlah berperan untuk menekan para pelanggar peraturan”
MATRIKS HASIL WAWANCARA (Masyarakat Pengunjung Alun-alun Timur Kota Serang)
I
Bagaimana sosialisasi mengenai Perda Kota Serang tentang Q1
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang?
I8
“Saya pernah mendengar mengenai K-3 tapi saya belum pernah lihat
I9
“Saya datang kesini untuk jogging sebenarnya alun-alun ini sudah cukup
sosialisasi via media di jalan-jaan protocol atau di alun-alunnya” bagus akan tetapi kurang papan-papan petunjuk dan larangan saja, sedangkan untuk fasilitas yang sudah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja yaitu kolam ini, yang penuh lumut dan juga sampah. Dan saya baru tau mengenai K-3 ini setelah di jelaskan oleh anda…”
I10
“Saya belum pernah mendengar mengenai Perda K-3 ini dan sepertinya
I11
“ Saya pernah dengar soal K-3 tapi bukan soal Ketertiban, Kebersihan dan
belum pernah saya temukan pamphlet atau balihonya” Keindahan melainkan soal keselamatan. Saya baru tau kalau ada perda seperti itu, tidak ada sosialisasinya sama sekali. Papan pemberiahuan ataupun balihonya saya tidak pernah lihat…”
I12
“Saya pernah mendengar soal K-3 tapi hanya sebatas tau saja apa itu K-3,
I13
Saya belum pernah mendengar soal K-3, belum pernah liat spanduk atau
tapi saya tidaj tahu k-3 itu apa dan perda yg anda sebutkan barusan…” iklan balihonya di jalan. Cuma denger dari orang-orang saja itupun hanya menyebutkan K-3 saja. Tapi saya tidak pernah tahu…”
I
Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai Perda Kota Q2
Serang tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) di alun-alun Timur Kota Serang?
I8
“Saya datang kesini untuk rekreasi, sebenarnya alun-alun ini sudah cukup komplit ada trek jogging, fasilitas olahraga, rekreasi juga buat taman bermain. Disini masyarakat tertarik untuk datang pada pagi hari, sore dan malam, tapi sayang sekali penerangannya sangat kurang. Di dekat kolam sama sekali tidak ada pencahayaan jika malam hari jadinya digunakan untuk tempat pacaran banyak anak-anak kecil juga datang kesini jadi contoh yang tidak baik.”
I9
“Saya datang kesini untuk jogging tadi sore sekalian rekreasi, menurut saya semunya sudah cukup kumpul disini. Hanya satu yang belum ada yaitu papan petunjuk atau papan laraangan di alun-alun ini. Sedangkan fasilitas alunalun seperti kola mini sudah dibiarkan bertahun-tahun seperti ini sampai berlumut dan juga penuh sampah”
I10
“Saya datang ke alun-alun untuk rekreasi, menurut saya alun-alun ini kurang pemeliharaan dan perawatan. Dilihat dari kolam-kolam ini saja sayang sekali tidak terawat dan jadi tempat sarang nyamuk seperti ini jadi tidak enak dilihat kalau ada matahari. Barusan saja saya lihat anak kecil jatuh karena ayunannya tiba-tiba miring sangat berbahaya sekali jika dibiarkan terus seperti itu”
I11
“Saya datang kesini untuk rekreasi menemani saudara saya yang datang dari Bandung, menurut saya fasilitas yang ada disini sudah cukup banyak tapi kurang tearawat saja dan kurang lebar”
I12
“Saya datang kesini untuk berolahraga, saya sering kesini saat malam hari bersama-sama teman saya untuk bermain basket. Menurut saya alun-alun itu sudah cukup baiklah hanya ada beberapa saja yang masih kurang dan perlu ditambahkan lagi”
I13
“Saya datang kesini untuk rekreasi. Alun-alun ini sudah cukup bagus, juga
lengkap tapi masih ada yang kurang, kurang tempat sampahnya. Kalau di dalam ada tempat sampahnya tapi di luar tidak ada sama sekali. Kalau kita mau buang sampah harus ke dalam alun-alun dulu kan tidak mungkin. Akhirnya sampahnya dibuang sembarangan atau diselipkan di pager”
I
Bagaimana Q3
harapan
masyarakat
dalam
Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K-3) untuk alun-alun Timur Kota Serang?
I8 I9
“Semoga alun-alun bisa lebih rapih lagi” “Semoga pemerintah lebih teliti lagi untuk merawat alun-alun, sayang sekali fasilitas alat-alatnya sudah cukup banyak, tp banyak yg rusak dan tidak terawatt”
I10
“Semoga pemerintah daerah seemat dapat lebih memperhatikan keadaan alun-alun ini, karena alun-alun ini juga salah satu dari asset daerah Kota Serang. Jadi sudah selayaknya dapat perhatian lebih, apa lagi alun-alun ini digunakan oleh banyak masyarakat”
I11
“Semoga alun-alun ini bisalenih di perluas lagi, sepertinya sudah tidak bisa menampung orang-orang Serang yang datang kesini. Terlalu kecil dan terbatas tempatnya tapi yang datang banyak”
I12
“ Harapan saya untuk alun-alun kedepannya semoga lebih diperhatikan lagi fasilitasnya, diperluas lagi lahannya karena saat malam Minggu lebih banyak lagi masyarakat yang datang dan juga untuk penambahan pencahayaan di lapangan dan juga di daerah kolam yang saat ini kondisinya seamakin memprihatinkan karena beberapa ubinnya retak-retak”.
I13
“saya datang kesini untuk rekreasi, harapan saya kedepan untuk alun-alun Timur Kota Serang ini semoga dapat menyediakan tempat sampah di luar alun-alun karena saya sempat kebingungan membuang tempat es dan puntung rokok saat diluar, dan penempatan fasilitasnya semoga lebih terkoordinir lagi karena sepertinya kurang tepat kalau alat olahraga ini ada
di atas tribun berkeramik”
KATEGORISASI DATA No 1
Kategori Standar atau tolak ukur tingkat
Rincian Isi kategori a. Standar atau tolak ukur tingkat keberhasilan
keberhasilan kebijakan (K-3)
K-3 beberapa tahun ini sudah sangat baik b.
Tingkat keberhasilan K-3 sejauh ini baik dan memiliki kemajuan dari segi fasilitas yang ada di alun-alun Timur Kota Serang
2
Pengetahuan tujuan kebijakan
a. Tujuan
yang dilaksanakan
kebijakan
diketahui
oleh
para
pelaksana dalam menjalankan kebijakan K-3 b. Tujuan kebijakan sejalan dengan slogan dari Kota Serang yang Madani
3
Pemahaman isi kebijakan yang di
a. Isi dari kebijakan di pahami oleh para
pahami pelaksana (K-3)
implementor yang berkaitan dengan K-3 b. Isi kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh para pegawai implementor c. Isi
kebijakan
dipahami
oleh
seluruh
pelaksana K-3 4
Dana yang memadai
a. Dana berasal dari APBD Kota Serang b.
Dana yang diterima kurang lebih 180-200 juta per tahun
c. Anggaran yang diterima berbeda ditiap-tiap agen pelaksana dalam menjalankan tugas dan pelaksanaannya d.
Anggaran harus bisa menutupi pengeluaran pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya
5
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan dalam menjalankan kebijakan
a. Ketersediaan sarana dan prasarana tidak memadai b. Keterbatsan
prasarana
menghambat
pelaksanaan kebijakan c. Perawatan sarana dan prasaran yang kurang
baik karena minimnya anggaran d.
Ketersediaan peralatan dan perlengkapan masih belum cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan
6
Sumber Daya Manusia
a. Sumber Daya Manusia cukup memadai dalam melaksanakan implementasi, para agen sudah sesuai dalam menjalankan pelaksanaan K-3. b. Sumber Daya Manusia/pegawai di tiap-tiap agen pelaksana sudah cukup memadai mulai dari PNS maupun honorer. c. Sumber Daya Manusia/PHL belum cukup untuk menjalankan tugas, para pelaksana masih membutuhkan orang-orang lapangan lebih banyak untuk monitoring maupun kontroling untuk mencakup titik-titik yang belum tercapai.
7
Prilaku aparatur pelaksana
a. Beberapa
agen
pelaksana
sudah
cukup
bertanggung jawab dalam tugasnya untuk mewujudkan K-3 b. Beberapa
agen
pelaksana
yang
kurang
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya tertutupi oleh kinerja para agen pelaksana yang bertanggung jawab c. Hasil
monitoring
dan
kontroling
dari
lapangan langsung dilaporkan kepada atasan 8
Struktur Organisasi yang sederhana
a. Struktur organisasi yang sederhana di tiap agen pelaksana memudahkah koordinasi dan komunikasi b. Struktur organisasi sederhana di tiap bidang memudahkan pelaksana dalam bertindak
9
Kemampuan pegawai
a. Kemampuan pegawai dalam memahami dan pengetahuan mengenai isi kebijakan belum cukup baik b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dilapanngan sudah cukup baik c. Kamampuan
pegawai
dalam
memahami
keinginan dari tujuan kebijakan sudah cukup baik 10
Pemahaman Pelaksana Kebijakan
a. Pemahaman
para
agen
mengenai
isi
kebijakan b. Pemahaman para pegawai dan pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan 11
Harapan Pelaksana Kebijakan
a. Dapat mensukseskan kebijakan pemerintah dalam K-3 b. Dapat mewujudkan slogan Kota Serang yang Madani c. Dapat meciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan indah untuk Kota Serang d. Dapat mewujudkan masyarakat Kota Serang yang aman dan sejahtera e. Para Agen pelaksana dan masyarakat dapat ikut serta berperan mensukseskan kebijakan pemerintah
12
Komunikasi Internal
a. Komunikasi
antar para agen
pelaksana
melalui rapat lintas sektoral b. Komunikasi antar karyawan lancar karena tanggung
jawab
yang
diberikan
dapat
dilaksanakan dengan baik c. Komunikasi berjalan dengan baik antara bawahan dan atasan d. Komunikasi dengan PHL sedikit terhambat
karena cara komunikasi atau penyampaian yang
berbeda
dengan
karyawan
lain
dikarenakan perbedaan tingkat pengetahuan dan pendidikan 13
Komunikasi Eksternal
a. Komunikasi
eksternal
dalam
hal
ini
sosialisasi kebijakan kepada masyrakat b. Belum adanya komunikasi melalui media sosial seperti baliho, poster, ataupun spanduk c. Sosialiasasi
hanya
dilakukan
ditingkat
Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang saja 14
Keadaan Ekonomi
a. Perda K-3 tidak banyak menyentuh keadaan ekonomi Kota Serang, akan tetapi beberapa PKL masih sering terlihat bertransaksi di sekitar
alun-alun
Timur
Kota
Serang
walaupun sudah ditertibkan oleh petugas Satpol-PP Kota Serang 15
Keadaan Sosial
a. Keberadaan alun-alun Timur Kota Serang sebagai
ruang public
dalam memenuhi
keinginan masyarakat untuk hiburan dan rekreasi b. Masyarakat yang kurang berkerja sama dalam mensukseskan
kebijakan
pemerintah
menghambat kesuksesan K-3 c. Lemahnya pengawasan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi membuat PKL dan masyarakat tidak jera dalam melanggar peraturan 16
Keadaan Politik
a. Perda K-3 di alun-alun Timur Kota Serang ini tidak menyentuh keadaan politik Kota Serang
WAWANCARA DENGAN KASI OPERASIONAL DAN ANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN DINAS TATA KOTA KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN KASI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DINAS TATA KOTA – KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN PELAKSANA BIDANG OLAHRAGA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG
WAWANCARA DENGAN KABID PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN SATPOL-PP KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG OLAHRAGA DI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN MASYRAKAT/PENGUNJUNG ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
WAWANCARAA DENGAN MASYRAKAT/PENGUNJUNG ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
FASILITAS ALAT OLAHRAGA BARU DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
TIM PEMBERSIH / TIM SAPU DI ALUN-ALUN TIMUR KOTA SERANG
Daftar Riwayat Hidup
DATA DIRI Nama
: Lilla Mujiani
Tempat dan Tanggal Lahir
: Tangerang, 11 Oktober 1993
Alamat
: Jl. Jati II Blok EI/No.26, RT.07/RW.06, Pondok.Rejeki, Kel.Kutabaru, Kec.Pasar Kemis Tangerang-Banten
Jenis Kelamin
: Perempuan
Status
: Belum Menikah
Agama
: Islam
Moto Hidup
: “It Always Seems Impossible Until It’s DONE”
Hobby
: Listening Music, Reading, Browsing, and Photography
KONTAK No. Kontak/HP
: 083871991715
E-mail
:
[email protected]
Perguruan Tinggi
: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas
: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan
: Ilmu Administrasi Negara
NIM
: 6661110752
Riwayat Pendidikan Tahun
Jenjang Pendidikan
Nama Institusi Pendidikan
2011 - 2016
Strata 1 (S1)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2008 – 2011
Sekolah Menengah Atas
SMA YUPPENTEK 1 Tangerang
2005 – 2008
Sekolah Menengah Pertama
SMP AL-IJTIHAD 2 Kutabaru
1999 – 2005
Sekolah Dasar
SD AL-IJTIHAD 2 Kutabaru
1998 – 1999
Taman Kanak-Kanak
TK Dian Islami
Organisasi Tahun
Jenis / Nama Organisasi
2014
KeMangteer Serang
2013
BEM KBM UNTIRTA
2011-2015
UKM Jurnalistik Untirta
