SISTEM WAKAF DI NEGARA LEBANON: Undang-undang Perwakafan dalam Heterogenitas Agama

SISTEM WAKAF DI NEGARA LEBANON: Undang-undang Perwakafan dalam Heterogenitas Agama Oleh : Vita Fitria MKU Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] Abstrak Persoalan wakaf dalam Islam semakin mempunyai wilayah yang lebih kompleks baik dalam penerapan, persyaratan maupun pengelolaan. Beberapa negara Muslim mulai membentuk satu Undang-undang atau lembaga tersendiri yang khusus mengatur masalah perwakafan. Lembaga ini berfungsi untuk mengoptimalkan operasionalisasi perwakafan berikut administrasinya, agar terhindar dari penyimpangan dan kesimpangsiuran terutama dengan pihak ahli waris atau keturunan dari si pemberi wakaf . Lebanon merupakan salah satu negara Muslim yang mempunyai heterogenitas keagamaan. Meskipun Islam sebagai agama mayoritas, ada agama-agama lain yang mempunyai otoritas hukum yang sama. Dalam menyelesaikan masalah wakaf, masyarakat Muslim Lebanon sudah mempunyai Undang-undang sendiri yaitu Undang-undang Wakaf Keluarga tahun 1947 yang diadopsi dari Undang-undang Wakaf Mesir tahun 1946. Tulisan ini akan memaparkan tentang sistematika hukum perwakafan bagi masyarakat Muslim di Lebanon, berikut catatan dinamika penerapannya sistem wakaf bagi komunitas Druze ( sekte keagamaan yang berkembang di Lebanon) sebagai pembanding. Kata Kunci : Sistem Perwakafan, Lebanon, Undang- Undang Wakaf.

ada pada jaman nabi antara lain berupa,

Pendahuluan Wakaf dalam bahasa Arab berasal

masjid yang tanah maupun bangunannya

dari kata kerja waqafa-yaqifu-waqfan,

secara

yang berarti berhenti atau berdiri (Ash-

penghasilan untuk pemeliharaan dan

Shan'aniy, t.t: 114). Secara harfiah

pendanaannya. Masjid tersebut adalah

bermakna

atau

masjid Quba dan masjid Nabawi di

“larangan”,dengan maksud, pemilikan

Madinah. Ada juga dalam bentuk derma

atau pemeliharaan harta benda tertentu

(filantropis)

untuk kemanfaatan sosial tertentu yang

menyantuni kaum fakir miskin atau

ditetapkan dengan maksud mencegah

kepentingan umum secara luas, misalnya

penggunaan harta tersebut di luar tujuan

dalam bentuk pendidikan, perpustakaan/

khusus yang telah ditetapkan (Esposito,

buku-buku, pelayanan kesehatan, atau

2001: 145).

dalam bidang pembangunan misalnya

“pembatasan”

Bentuk-bentuk wakaf yang pernah

eksklusif

pemeliharaan 114

yang

menyediakan

ditujukan

taman,

jalan

untuk

raya,

Humanika, Vol. 16, Nomor 1, September 2016

jembatan, bendungan dan sebagainya. Ada juga yang berupa wakaf keluarga, seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab.

arti,

Sejalan zaman, dalam

Wakaf mempunyai sifat dalam

pengawasan wakaf (Esposito, 2001: 148).

begitu

sebuah

dengan

persoalan Islam

perkembangan wakaf

semakin

terutama

mempunyai

kekal,

wilayah yang lebih kompleks baik

harta

dalam penerapan, persyaratan maupun

diwakafkan, selamanya barang tersebut

pengelolaan. Pada akhirnya tidak bisa

menjadi harta wakaf yang tidak bisa

diabaikan begitu saja, beberapa negara

diperjualbelikan. Dalam konteks ini,

Muslim

wakaf berbeda dengan yayasan sebab

Undang-undang atau lembaga tersendiri

managemen yayasan lazimnya dapat

yang

mulai

khusus

membentuk

mengatur

satu

masalah

menjual hartanya (Esposito, 2001: 146).

perwakafan. Lembaga ini berfungsi

Pada

untuk mengoptimalkan operasionalisasi

prinsipnya

menentukan

pembuat

bentuk

wakaf

pengelolaan

wakafnya sendiri. Pengelola tersebut

perwakafan berikut

administrasinya,

agar terhindar dari penyimpangan dan

(yang biasa disebut mutawalli atau

kesimpangsiuran

nadzir)

dan

pihak ahli waris atau keturunan dari si

mengatur harta wakaf sebaik-baiknya

pemberi wakaf (Anderson, 1976: 162).

bertugas

mengelola

untuk kepentingan penerima wakaf. Bila terjadi

sengketa,

memiliki

maka

pengadilan

wewenang

untuk

menyelesaikan.

terutama

dengan

Wakaf sendiri bisa dikatakan terbagi dalam dua katagori, yakni wakaf khairi (wakaf

komunal), yang tujuannya

adalah untuk kepentingan umum, dan

Mundurnya peradaban dunia Islam,

wakaf ahli (wakaf keluarga) yang

turut mempengaruhi kemerosotan moral

ditujukan

kaum muslim. Adanya korupsi sampai

tertentu atau ahli warisnya.

tingkat wakaf, mengundang pemerintah untuk turut mencampuri perselisihan

untuk

keluarga-keluarga

Dalam lembaga Peradilan Islam, yang mempunyai wewenang menangani

problem perwakafan. Sebagai contoh

dan mengelola masalah perwakafan

pada awal abad 19, pemerintah Turki

adalah mutawalli atau nadzir. Namun

Utsmani membentuk kabinet khusus

ada beberapa Negara Muslim yang

yang menangani soal wakaf. Yaitu

mempunyai kementrian atau lembaga

Undang-undang yang dikeluarkan pada

khusus yang menangani masalah wakaf

tanggal 29 November 1863

dan mempunyai wewenang secara legal.

yang

berfungsi mengatur pengelolaan dan 115


Salah satunya di Negara Lebanon.

bahasa Arab disebut Lubnan, disamping

Dengan

merupakan

diundangkannya

Undang-

komunitas

Islam

dalam

undang Wakaf Keluarga tahun 1947

wilayah Arab yang berperadaban Islam,

yang

Undang-undang

juga termasuk satu komunitas dunia

Wakaf Mesir tahun 1946, maka masalah

Kristen yang berbahasa Perancis (Lewis,

perwakafan di Lebanon , terutama wakaf

Pellat, Schacht, 1986: 787). Berdasarkan

keluarga,

data

diadopsi

dari

mulai

terorganisir

sesuai

hukum

yang

ketentuan-ketentuan berlaku.

sampai

Lebanon

tahun

mempunyai

2014,

Negara

luas

wilayah

sekitar 4.035 square miles (atau sekitar

Selanjutnya,

meski

dengan

10.452 km2) dengan jumlah penduduk

keterbatasan data, makalah ini mencoba

sekitar

untuk mengulas sistem wakaf di negara

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon#).

tersebut. Karena masing-masing sekte

Beirut merupakan Ibukota Negara. Pada

keagamaan mempunyai sistem hukum

awalnya Lebanon menjadi satu dengan

sendiri dan diakui oleh negara, maka

Syiria yang menjadi bagian dari Dinasti

sebagai perbandingan, penulis juga akan

Ottoman Turki pada tahun 1516. Sampai

sedikit mengulas sistem wakaf yang

selama

terjadi di kalangan komunitas Druze di

Ottoman Turki masih terus di bawah

Lebanon.

kekuasaan Islam. Sesudah Perang Dunia

Sebelumnya,

4,46

juta

hampir

Dinasti

penulis

I,

perihal

negara

Perancis. Pada tahun 1920, Liga Bangsa

Lebanon, baik secara politik, komunitas

- Bangsa memberikan mandat kepada

penduduknya,

Perancis

dahulu

perkembangan

agama,

diduduki

tahun

saja.

akan

diskripsikan

Lebanon

400

jiwa

untuk

Inggris

dan

memerintah seluruh

maupun perkembangan sistem hukum

Syiria, termasuk didalamnya Lebanon.

keluarga yang berlaku.

(Harun,

Gambaran Umum Negara Lebanon

Lebanon

a. Gambaran Umum Lebanon adalah negara kecil yang terletak di tepi Laut Tengah di Asia Barat Daya. Sebelah timur berbatasan dengan Syiria, Selatan dengan Israel dan sebelah Barat dengan Laut Mediterania (Lexicon, tt). Lebanon, atau dalam

1985:

381).

berhasil

Tahun

1941,

memproklamirkan

kemerdekaannya dan menjadi suatu negara yang berbentuk Republik. Akan tetapi Perancis baru mengakuinya pada tanggal 27 Desember 1943. Pada bulan Desember 1945 pasukan Perancis baru ditarik dari Lebanon. (Harun, 1985: 381). Identitas

politik

individu

di 116


Lebanon banyak ditentukan berdasarkan

Ismailiyah.

garis sekte. Bahkan, kesepakatan Thaif

(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/1

1989, yang menyusun kerangka acuan

4006.htm).

untuk mengakhiri Perang Saudara yang

Sedangkan

agama

dipegang

Kristen,

meletus sejak 1975, mempertahankan

mayoritas

distribusi jabatan politik utama bagi

Maronit.

Selebihnya adalah Ortodoks

kelompok-kelompok agama besar saja.

Yunani,

Kristen

Oleh karena itu, jabatan Presiden masih

Katholik

tetap di tangan Kristen Maronit, Perdana

Ortodoks

Menteri oleh Muslim Sunni, dan Juru

(Ensiklopedi Indonesia: 1990: 158).

Bicara Parlemen oleh Muslim Syi’i.

Pada

(Esposito, 2001: 15)

memegang

Suriah,

oleh

Armenia,

Melkit,

Katholik

Roma,

Suriah

umumnya

Kristen

dan

Protestan

orang

posisi

Kristen

penting

dalam

pemerintahan, termasuk di kalangan b. Heterogenitas Agama Lebanon

militer. Golongan Maronit tidak jarang

merupakan

satu

mempunyai

kecenderungan ke

arah

pemerintahan yang unik karena memiliki

fasisme dan tidak terlalu memusuhi

banyak

Israel.

agama

yang

masing-masing

Sementara

kelompok

Islam

mempunyai Sistem Peradilan sendiri dan

sebagai mayoritas sering merasa bahwa

diakui oleh

hak-hak

negara. Tidak ada agama

mereka

diabaikan

hingga

negara. Ada 18 agama atau sekte yang

mereka menginginkan suatu perombakan

diakui, dua terbesar di antaranya adalah

politik. Dari segi agama dan budaya,

Islam dan Kristen. Penduduk yang

mereka merasa lebih dekat dengan

beragama Islam mencapai sekitar 59%,

bangsa-bangsa Arab dan mengambil

sedangkan Kristen mencapai 40%, yang

sikap bermusuhan dengan Israel (Harun,

masing-masing terdiri dari bermacam-

1985: 382).

macam

aliran

ataupun

sekte

(https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon). Islam mayoritas adalah Sunni dan

c. Perang Saudara Sebagai

sebuah

negara

yang

Syi’i (Syi’ah Dua Belas). Pada abad ke-

memiliki penduduk sangat majemuk,

11, muncul sebuah agama/aliran baru

tidak heran jika sering

yaitu komunitas Druze, yang tinggal di

dalam negeri serta pertikaian antar etnis,

wilayah pegunungan bagian Timur dan

baik dalam kepentingan politik maupun

Selatan Beirut. Minoritas muslim yang

agama. Selama dibawah kekuasaan Islam,

lain adalah Syi’ah Alawiyah dan Syi’ah

orang-orang Kristen diperlakukan dan di

terjadi konflik

117


beri hak yang sama sebagaimana Muslim.

tahun 1982 Israel melakukan invasi

Namun

bawah

militer ke Lebanon secara besar-besaran,

kekuasaan Perancis, golongan Islam

baik lewat darat, laut maupun udara.

sangat dianaktirikan. Oleh karena itu,

Kondisi inilah yang

ketika Lebanon menjadi sebuah negara

merobek-robek negara Lebanon menjadi

yang

puing-puing berserakan hingga tahun

ketika

Lebanon

merdeka,

mendominasi

di

golongan segala

Kristen

bidang

baik

bertahun-tahun

1990.

pemerintahan maupun militer (Harun, 1985: 382). Salah satu pemicu terjadinya

Perkembangan

Perang Saudara yang meletus tahun

Keluarga

Sistem

Hukum

1975 adalah ketidaksukaan orang-orang

Semenjak tahun 1516 sampai 3-4

Kristen atas pengungsi Palestina yang

abad ke depan, Lebanon berada dibawah

jumlahnya

perundang-undangan

semakin

bertambah.

Ottoman

Turki

Semenjak Israel menduduki Palestina

Usmani. Undang-undang Sipil Perancis

1948, pengungsi dari Palestina terus

juga

berdatangan ke Lebanon, mengakibatkan

terhadap perkembangan hukum Lebanon,

jumlah

golongan

membawa

banyak

pengaruh

Islam

semakin

mengingat Lebanon di bawah jajahan

kualitas

maupun

Perancis semenjak tahun 1918 sampai

kuantitas. Tentu saja golongan Islam

1943. Namun pengaruh tersebut tidak

menerimanya

rasa

membawa perubahan substantif pada

persaudaraan, karena pada dasarnya,

Ottoman Law of Family Rights 1917.

golongan Islam Lebanon merasa bahwa

(http://www.law.emory.edu/IFL/legal/leb

dirinya adalah bagian dari masyarakat

anon.htm ). Karena mempunyai populasi

Arab yang wajib membela perjuangan

yang sangat heterogen, maka masing-

Arab termasuk pembebasan Palestina

masing agama mayoritas mempunyai

(Harun, 1985: 382).

sistem hukum sendiri dan diakui oleh

bertambah

baik

dengan

penuh

Pertikaian terus berlanjut hingga

Negara. Hal-hal yang mengatur tentang

meletus perang saudara antara Islam dan

pengorganisasian sistem hukum tersebut

Kristen

diatur

keterlibatan

tahun Syiria

1975, dipihak

termasuk

dalam

Shari’a

Courts

Kristen,

Reorganization Law 1942. Berdasarkan

semakin membawa banyak korban dan

peraturan tersebut, dijelaskan bahwa

kerugian di kalangan Islam terutama

mayoritas

muslim Palestina. Seperti melengkapi

Hanafi, dan peraturan yang dipakai

penderitaan umat Islam Lebanon, pada

adalah Law of Family Rights 1917,

muslim Sunni bermazhab

118


namun apabila ada hal-hal yang tidak

Lebanon

terdapat dalam undang-undang tersebut,

keagamaan minoritas, memiliki posisi

dikembalikan kepada pendapat-pendapat

yang penting. Karena pada kenyatannya,

dari mazhab Hanafi (Tahir Mahmood,

sepanjang lima belas tahun perang

1972:

1962,

saudara yang mengguncang Lebanon,

dibentuklah suatu undang-undang yaitu

Druze berhasil menjalin solidaritas yang

The Law of the Rights of the Family

kuat.

35.).

Pada

tahun

yang

merupakan

sekte

1962, yang diterapkan oleh kalangan Sunni

Hanafian

untuk

kasus-kasus

Peraturan Tentang Sistem Wakaf di

personal yang tidak tercantum dalam

Lebanon

Law

a. Kodifikasi Peraturan Wakaf

of

Family

Rights

1917

( http://www.law.emory.edu/IFL/legal/le banon.htm). Ashariyah bermazhab Ja’fari, mereka akan merujuk pada Law of 1917

hanya

apabila

Family tidak

bertentangan dengan peraturan yang digunakannya yaitu Decree Law No. 3503 1926 (Tahir Mahmood, 1972: 35). Namun apabila ada hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka dikembalikan kepada pendapat dari mazhab Ja’fari.

mempunyai peraturan tersendiri yang sudah diundangkan, yaitu The Duruz Family Law 1948 , sedang Ottoman Law of Family Rights hanya akan digunakan ada

ada

meliputi seputar

permasalahan-permasalahan pernikahan,

perceraian serta

persoalan-persoalan

lain

yang

berhubungan dengan kedua hal tersebut. Tentang wasiat, hibah maupun wakaf tidak

diatur

tersebut.

dalam

Undang-undang

Dalam hal ini jika ada

permasalahan

seputar

hibah,

wasiat

maupun perwakafan, maka persoalan dikembalikan

kepada

masing-masing

mazhab yang dianutnya.

Kalangan minoritas Druze justru

bila

yang

dalam Ottoman Family Law hanya

Sementara kalangan Syi’ah Isna

Rights

Peraturan-peraturan

permasalahan

yang

penyelesaiannya tidak tercantum dalam Undang-undang mereka (Dawoud El Alami, Doreen Hinchcliffe, 1996: 171-

Dalam

perkembangannya,

per-

soalan wakaf semakin komplek dan dirasa perlu untuk membentuk suatu lembaga tersendiri untuk menanganinya. Maka pada tahun 1947, diundangkan The Law of Family Waqf 1947.

Materi

undang-undang ini banyak mempunyai kemiripan

dengan

Wakaf Mesir

1946.

Undang-undang Undang-undang

180). Keberadaan komunitas Druze di 119


Wakaf

Mesir

1946

sudah

seorang pengawas dari negara, untuk

diamandemen 2 kali, pertama, tahun

mengamati perkembangan harta wakaf

1952,

dalam wakaf ahli.

yang

ini

isinya

menghapus

keseluruhan tentang peraturan wakaf ahli,

Dalam pasal 8-10 UU Wakaf

yang selama bertahun-tahun sebelumnya

Lebanon disebutkan bahwa wakaf yang

diperdebatkan. Jadi UU Wakaf 1946

berupa masjid sifatnya kekal atau untuk

hanya berlaku untuk ketentuan wakaf

selamanya,

publik saja. (Norman Anderson, 1976:

bentuk benda yang lain, bisa bersifat

168). Pasal-pasal dalam undang-undang

kekal, bisa bersifat temporer. Dalam hal

banyak mengatur tentang administrasi

wakaf keluarga, si penerima atau ahli

wakaf, yang antara lain berisi seputar

waris yang menerimanya tidak boleh

prosedur pembuatan wakaf, pencabutan

lebih dari 2 orang tanpa batasan umur.

harta

wakif

Apabila perwakafan ditujukan untuk

merubah

maksud-maksud tertentu, di beri batasan

persyaratan-persyaratannya, (Pasal 7 UU

waktu yang lamanya tidak boleh lebih

Family Wakaf Lebanon 1947), adanya

dari 60 tahun setelah kematian si wakif.

pertukaran yang dilakukan oleh wakif

Wakif mempunyai hak penuh untuk

terhadap harta yang diwakafkannya,

menentukan batas waktu berlakunya,

yang kesemuanya itu dianggap sah bila

atau

sudah didaftarkan pada lembaga yang

persyaratannya, bahkan untuk mencabut

menanganinya. Hal itu diperuntukkan

kembali harta wakafnya. Apabila si

adanya ketegasan secara hukum dalam

wakif ini tidak menggunakan haknya,

administrasi perwakafan ( Pasal 7 UU

dan kemudian terjadi penyalahgunaan

Famili Lebanon 1947).

atau

wakaf

mempunyai

oleh hak

wakif, untuk

sedangkan wakaf dalam

merubah

penyimpangan

persyaratan-

dalam

Dalam kaitannya dengan wakaf

pengelolaannya, maka Undang-undang

ahli (wakaf keluarga), peraturan Lebanon

berhak menyelesaikan sesuai ketentuan-

menyatakan bahwa perwakafan harus

ketentuan yang telah diterapkan dalam

diakhiri apabila mereka tidak mampu

pasal-pasalnya.

secara

ekonomi,

atau

tidak

dapat

Adapun jumlah harta yang boleh

memperbaiki kerusakan-kerusakan yang

diwakafkan adalah maksimal sepertiga

terjadi pada harta wakaf, dan apabila ada

dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki,

perluasan atau pertambahan ahli waris

dan bisa dilakukan untuk siapa saja

(Tahir Mahmood, 1987: 305). Umumnya

(keturunan, pasangan, orang tua) dan

beberapa negara Muslim menempatkan

bisa mulai dioperasionalkan baik pada 120


saat wakif masih hidup maupun sudah

dengan negara-negara Muslim lain yang

mati (Pasal 36-39 UU Wakaf Keluarga

mulai

Lebanon 1947). Pasal pasal tersebut

keluarga

berisi tentang pemberian wakaf kepada

memberlakukan wakaf publik (khairi).

menghapus

ketentuan

wakaf

dan

hanya

(ahli)

siapa saja baik keturunan, pasangan, orang tua yang sifatnya tidak mengikat.

b. Administrasi Wakaf Komunitas Druze

Dalam pasal 10 disebutkan bahwa jika

Melacak asal usul mereka pada

tenggang waktu yang diberikan telah

masa sekte Fathimiah di Mesir, Druze

berakhir,

merupakan

maka

harta

wakaf

harus

keturunan

dari

Syiah

dikembalikan kepada si wakif. Pasal 13

Ismailiyyah.

juga menyebutkan bahwa seorang isteri

Hakim

bisa mencabut hak wakaf suami bila dia

diyakini oleh Druze mempunyai sifat

menceraikannya atau dia menikah lagi

Illahiyah- pada abad ke-11, mereka

dengan wanita lain (Anderson,

menemukan tempat pengungsian yang

1976:

164).

Setelah lenyapnya Al-

–penguasa

Fathimiyah

yang

aman di daerah yang kini merupakan Dengan diundangkannya The Law

wilayah

Lebanon,Israel

dan

Suriah.

of Family Waqf tersebut, setidaknya ada

Kosentrasi terbesar ada di Lebanon,

perkembangan di bidang pengelolaan

mereka

wakaf

dalam

450.000 jiwa dari keseluruhan penduduk

beberapa kasus wakaf, komunitas non

Lebanon yang berjumlah sekitar 4 juta

Sunni masih menggunakan pendapat

jiwa (Esposito, 2001: 273 dan 379).

mazhab atau hukum adat yang dianutnya.

Meskipun Druze berasal dari Syiah

Druze misalnya, mereka mempunyai

Ismailiyyah,

sistem perwakafan tersendiri yang dalam

melepaskan diri dari Islam. Secara

beberapa

teoritis,

di

Lebanon.

hal

berbeda

Meski

penerapannya

berjumlah

sekitar

namun

Druze

mereka

dapat

Syari’ah

350.000-

telah

diterima

dengan wakaf Muslim. Namun adanya

Pengadilan

konsolidasi yang tinggi di antara mereka,

perseorangan dan waris, bukan sebagai

dengan kuantitas yang sangat kecil justru

Muslim, melainkan sebagai orang yang

menempatkan mereka pada kesatuan

tidak termasuk dalam agama yang diakui

tersendiri yang patut diperhitungkan

(Aharon Layish, 1982: 3). Namun pada

secara undang-undang.

saat yang sama, mereka menikmati

Ketentuan tentang wakaf keluarga ini

otonomi

masih secara ketat mewarnai sistem

berdasarkan hukum adat dan hukum

perwakafan di Lebanon. Hal ini berbeda

agama mereka, setelah diundangkannya

dalam

dalam

di

perkara

perkara

tersebut

121


The Druze Family Law 1948. Druze

setelah

kematiannya,

dan

jika

tidak pernah mengajak orang lain untuk

pembayaran tertunda, maka hartanya

memeluk ajarannya, dan keanggotaan

akan diberikan untuk wakaf.

mereka dibatasi pada mereka yang lahir

e. Wakaf kalangan Druze dilakukan

dari sekte ini. Oleh karena itu,bahkan

dengan jalan wasiat. Para Qadli Druze

dalam satu wilayah yang melakukan

menegaskan bahwa wasiat merupakan

endogami (perkawinan satu suku), Druze

satu-satunya

justru berhasil dalam mempertahankan

wakaf.

identitas komunalnya( Esposito, 2001:

wasiat seperti waqfiyya (

273).

wasiyya

Perwakafan

pada

bagi

Mereka

pembuatan

memperlakukan

makhrajul

kharajul waqfiyya).

Druze

Meskipun sifat harta wakaf ini tidak

mempunyai karateristik sebagai berikut

ditentukan, namun yang sering terjadi

(Aharon Layish, 1990 :129-138).

adalah berupa uang untuk diwakafkan

a. Pewarisan

komunitas

arti

dalam

Druze

bukan

atau diwasiatkan. Jarang terjadi harta

kewajiban

wakaf berupa barang tak bergerak.

bersifat

Kadang-kadang harta wakaf tidak

anjuran yang disesuaikan dengan

dipisahkan dengan harta pribadi. Hal

tingkat kemampuan secara ekonomi.

ini terjadi karena seseorang tidak

merupakan agama,melainkan

hanya

b. Sebagian besar harta wakaf dikelola

menyerahkan seluruh hartanya, tetapi

oleh pengelola tersendiri. Pengelola

membaginya dengan para ahli waris

ini bisa dari keluarga tertentu secara

keluarganya. Pengelola wakaf Druze

turun temurun, atau sesuai dengan

dikenal dengan berbagai nama seperti

perjanjian dalam surat wasiat, atau

wali,

diangkat

mustasallim

oleh

para

keagamaan

fungsionaris

atau

warga

perkampungan setempat. c. Dalam pewarisan ibadah

qayyim,dan

al-waqf.

Fungsi

pengelola ini pada dasarnya tidak berbeda dengan mutawalli

dalam diberi

sebagian

besar

kasus,

wakaf

dibuat

untuk

tempat

kekuasaan penuh untuk melakukan

suci

tindakan apapun dalam hal wakaf,

dan

tempat-tempat

lainnya. d. Pembuat

mutawalli,

Islam.

termasuk wasiat

Pengelola

pembelian,

penjualan,

dapat menunjuk

peminjaman keluar, penggantian harta

yang menerima wasiat atau anak

wakaf, perbaikan dan pembangunan

cucunya untuk membayar jumlah

konstruksi

yang diwasiatkannya untuk wakaf

ketentuan bahwa semua tindakan itu

di

atasnya

dengan

122


untuk kepentingan maslahah wakaf serta

disetujui

oleh

(Aharon Layish, 1990 :147).

pengadilan.

Perwakafan Druze merupakan proto

Komunitas Druze membedakan antara

wakaf yang berakar pada adat dan

pengelola wakaf pribadi (khususi) dan

hukum keagamaan. Harta wakaf Druze

wakaf

Wakaf

sangat sederhana baik dari segi kuantitas

Pribadi berhubungan dengan individu

maupun kuantitas jika dibanding wakaf

individu, keluarga dan lingkungan

Muslim.

tempat tinggal. Wakaf semacam ini

memberikan sumbangan secara ekonomi

biasanya

terhadap

komunal

(umumi)

diberikan untuk

khalwa

Wakaf

Druze,

sistem

dalam

masyarakat

(semacam tempat suci atau tempat

seperti

ibadah

oleh

kesejahteraan. Hal ini disebabkan wakaf

Sedang

Druze tidak dikelola oleh lemabaga

yang

kalangan

diagungkan Druze).

pendidikan,

kurang

sentral

tunggal. Wakaf komunal berkaitan

pendapatan dan hasil penjualan harta

dengan

kepentingan

wakaf ke dalam saluran-saluran yang

negara. Wakaf ini dikelola langsung

diinginkan. Namun dia sisi lain sebagai

oleh pimpinan komunitas Druze dan

kelebihannya, bahwa putusan wakaf

fungsinya turun temurun (Aharon

yang dibuat oleh qadli Druze maupun

Layish, 1990 :133).

peraturan-peraturan yang berkembang

untuk

Dengan ketentuan dalam wasiat,

akan

menjadi

dapat

dan

pengelolaannnya dibawah pengelola

harta

yang

kesehatan

mengarahkan

terumuskan.

Untuk

referensi

yang

pembuat wakaf dapat memberikan

melakukannya,

hak untuk menjual harta yang telah ia

terinspirasi oleh hukum agama, adat

wariskan apabila ternyata kondisi

lokal, syari’at Muslim,

ekonomi menjadi sulit. Penjualan

undang sekuler dibuat menjadi norma-

kadang dilakukan oleh wakil dibawah

norma jurisdiksi religius yang akan

kuasa pengacara yang tidak dapat

memberikan

dibatalkan di luar kantor pendaftaran.

meyakinkan untuk pelestarian status quo

Penggantian satu harta wakaf dengan

dalam

yang lain, juga terjadi di kalangan

Druze di Lebanon.

dan undang-

sumbangan

pelestarian

wakaf

yang

komunitas

Druze. Terdapat beberapa kejadian dimana harta wakaf dijual untuk membiayai akuisisi properti, yang

SIMPULAN Latar belakang sekte dan agama

dan untuk

yang beragam, memungkinkan terjadinya

komunitas Druze pada umumnya.

konflik termasuk konflik perwakafan.

berguna bagi khalwa

123


Kondisi ini tentu tidak dapat dihindari

langkah Pemerintah untuk “memayungi”

mengingat

yang

berbagai konsep hukum yang berlaku

keadilan

pada tiap agama, adalah yang paling

aspek

masing-masing individu

sosiologis

menuntut

dan

kepastian

hukum.

Diterapkannya Undang-undang Wakaf Keluarga

1947

di

Lebanon,

tepat

untuk

diterapkan,

setidaknya

sampai saat ini.

lebih

mencerminkan bahwa Lebanon sebagai

DAFTAR PUSTAKA

negara kecil yang sangat heterogen dan

Anderson, Norman . 1976. Law Reform in The Muslim World, . London: The Athlone Press.

bisa dikatakan tidak stabil secara politik, mampu mewujudkan langkah positif untuk mengatasi problema perwakafan. Meskipun demikian, negara memberi wewenang penuh bagi sekte/agama lain yang

mempunyai

peraturan

sendiri

tentang perwakafan. Sebagai contoh Druze, yang meskipun tidak

terkodifikasi,

peraturannya tetapi

punya

kekuatan yang mengikat di dalam komunitasnya. Kemungkinan dalam hal ini kelompok Syi’ah, penyelesaian

masalah

diselesaikan menurut

yang dalam perwakafan mazhab yang

dianutnya, atau jika tidak ada ketentuan yang mengatur bisa merujuk pada UU Wakaf 1947. Demikian juga untuk sekte-sekte (Islam) kecil yang lain. Toleransi

keberagamaan

yang

begitu tinggi diberlakukan secara resmi oleh negara, kadang membawa ke arah ketidakpastian hukum. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena universalitas hukum (termasuk masalah perwakafan), tidak akan bisa mengakomodasi keberagaman masalah secara konkrit. Pada akhirnya,

Esposito, John L. 2001. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, jilid 3, terj. Eva YN dkk, Bandung: Mizan. Ensiklopedi Indonesia seri Geografi. 1990. Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve. El Alami, Dawoud dan Hinchcliffe, Doreen. 1996. Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, London: Cimel and Kluwer Law International. Harun, Lukman. 1985. Potret Dunia Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas. Layish, Aharon. 1982. Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family, Leiden: E.J.Brill. Lexicon Universal Encyclopedia. tt. New York : Lexicon Publications, Inc. Lewis, B., Pellat, CH., Schacht, J., (ed). 1986. The Encyclopedia of Islam, Vol. V. Leiden: E.J. Brill. Mahmood, Tahir. 1972. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay: N.M.Tripathi PVT.Ltd. ---------------. 1987. Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis), New Delhi: Academi of Law and Religion. Ash-Shan’aniy, Muhammad Ibn Ismail. 124


t.t. Subulus Salam, juz 3, Mesir: Muhammad Ali Shabih. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14 006.htm http://www.law.emory.edu/IFL/legal/leba non.htm https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon.

125


126

SISTEM WAKAF DI NEGARA LEBANON: Undang-undang Perwakafan dalam Heterogenitas Agama

Recommend Documents