SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR BANGKALAN

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2013)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR BANGKALAN Nur Fadilah [email protected]

Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to evaluate the internal control system on the revenue of the market retribution at the office of market management in Bangkalan in order to improve the effectiveness and efficiency on the revenue of the market retribution. This research is using positifistic paradigm with the qualitative approach. Based on the result of this research shows that the office market management in Bangkalan has been implemented the internal control well, it can be showed from a good organizational structure. The lack of the appropriate market facility and socialization of the market retribution collection to the tenant is still the unsolved problem. This problem is expected to be corrected with the support of a good internal control system. Keywords: the internal control system, market retribution, and the revenue of the market retribution. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern atas penerimaan retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini menggunakan paradigma positifistik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan menerapkan pengendalian intern yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang baik. Kurangnya fasilitas pasar yang memadai dan sosialisasi pemungutan retribusi pasar ke pedagang menjadi hambatan yang belum diperbaiki. Kekurangan ini diharapkan dapat diperbaiki dengan didukung sistem pengendalian intern yang baik. Kata kunci: sistem pengendalian intern, retribusi pasar, dan penerimaan retribusi pasar.

PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah Bangkalan menunjuk Dinas Pendapatan dengan memberikan kewenangan pada Kantor Pengelolaan Pasar untuk mengelola pasar, dengan melakukan pemungutan retribusi pasar kepada setiap pedagang yang berjualan sesuai tarif yang telah ditentukan. Upaya sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pasar, maka diperlukan suatu penerapan sistem akuntansi dan prosedur penerimaan retribusi yang dapat memberikan informasi atas penerimaan retribusi pasar. Akibat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang kurang memadai dapat mendorong suatu kondisi pada pegawai untuk melakukan kecurangan dan penyelewengan. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan suatu upaya yang intensif agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang


2

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini diselenggarakan secara menyeluruh oleh lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk melindungi harta kekayaan dan mengamankan semua aktiva yang dimiliki pemerintah daerah. Agar tidak merugikan negara atau daerah dengan melakukan kecurangan atau penyalahgunaan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Sistem akuntansi pemungutan retribusi pasar merupakan sistem yang harus dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien. Agar informasi yang disajikan akurat dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan dari hasil pemungutan retribusi pasar. Terdapat hubungan antara sistem akuntasi dan administratif dengan sistem pengendalian intern, karena ketiganya saling berkaitan. Untuk mencapai keandalan informasi laporan keuangan daerah dan bentuk penyalahgunaan wewenang atau kecurangan dalam informasi yang disajikan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi sistem pengendalian intern atas penerimaan retribusi pasar khususnya pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. Dengan mengevaluasi dari pencatatan awal pemungutan sampai diterima oleh bendaharawan Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. Dengan tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian intern atas penerimaan retribusi pasar Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan.

TINJAUAN TEORETIS Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Sistem Pengendalian Intern adalah sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keakuratan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan (Bastian, 2007: 450). Sistem Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Winarno, 2006: 11.4). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (UU No 60 Tahun 2008). Menurut Mulyadi (2008: 163) Tujuan dari sistem pengendalian internal dapat dilihat dalam gambar berikut ini:


3

Menjaga kekayaan Organisasi Mengecek ketelitian data keandalan data akuntansi

Tujuan Pengendalian Intern Akuntansi

Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Intern Mendorong efisiensi

Tujuan Pengendalian Inten Akuntansi

Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Gambar 1 Tujuan Pokok Sistem Pengendalian Intern

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Menurut Bastian (2007:450) Ada empat unsur pokok pengendalian internal yaitu : Struktur Organisasi Sistem Wewenang dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern

Praktik yang Sehat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai yang Kompetensinya Setara dengan Tanggung Jawab

Gambar 2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Struktur Organisasi Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu transaksi, pengendalian internal dilakukan oleh unit organisasi pelaksana. Dengan pemisahan fungsi akuntansi antara fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan.


4

Sistem Wewenang dan Prosedur Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi berdasarkan otorisasi dari penjabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi, sistem yang mengatur pembagian wewenang harus dibuat sedemikian rupa sehingga ada otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Praktik yang Sehat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembagian tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Cara pertama adalah melalui penggunaan formulir dengan nomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi guna terlaksananya transaksi. Kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan mendadak (suprised audit). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Ketiga adalah setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Keempat adalah melakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya secara periodik. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, secara periodik pencocokan atau rekonsilasi harus diadakan antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Kelima adalah pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal atau staf pemeriksa internal. Pegawai yang Kompetensinya Setara dengan Tanggung Jawab Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, serta cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan organisasi tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Fungsi Pengendalian Intern Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi (Romney, 2006: 228) yaitu : 1. Pengendalian untuk mencegah (preventive control) Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah tersebut muncul. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemisahan tugas yang memadai, memperkerjakan dan menepatkan pekerja sesuai dengan keahliannya, secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi. 2. Pengendalian untuk memeriksa (detective control) Pengendalian ini dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah yang ada. Pengendalian ini misalnya, pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi dan neraca tiap bulan.


5

3. Pengendalian korektif (corrective control) Pengendalian ini berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan untuk suatu pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Struktur Pengendalian Intern Struktur pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur pengendalian intern COSO dikenal sebagai Kerangka Kerja Pengendalian Internal yang Terintegrasi (COSO - Internal Control – Integrated Framework) yang terdiri dari lima komponen sebagai berikut : 1. Lingkungan Pengendalian (Control Enviroment) 2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 5. Pemantauan (Monitoring) Selanjutnya penjelasan ini juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Pasal 3) yang disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern yang telah diterapkan di lingkungan pemerintah terdiri dari lima unsur yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. 2. Penilaian Risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi yang terdiri dari identifikasi dan analisis yang bertujuan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai realistis dan terikat waktu. 3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam serta waktu yang tepat dan secara efektif. 5. Pemantuan Pengendalian Intern Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pentingnya Pengendalian Intern Menurut Jusuf (2001:249) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor sebagai pendorong semakin luasnya pengakuan mengenai pentingnya pengendalian intern adalah : a. Lingkup dan besarnya perusahaan sudah menjadi sedemikian kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung.


6

Untuk mengatasi hal itu, manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisa agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif. b. Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan. c. Dilihat dari segi audit, struktur pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien akan sangat bermanfaat dalam membatasi lingkup audit. Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Sistem Akuntansi Hubungan pengendalian intern dengan sistem akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut: PENGENDALIAN INTERN

SISTEM AKUNTANSI

Gambar 3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Sistem Akuntansi

Berdasarkan gambar diatas maka terlihat hubungan yang saling menunjang antara pengendalian intern dengan sistem akuntansi. Keduanya harus berjalan bersama, tidak mungkin satu organisasi yang dapat melaksanakan sistem akuntansi yang baik tanpa memiliki pengendalian intern yang baik pula. Sistem akuntansi harus dapat mengamankan aktiva milik perusahaan. Tujuan penyusunan sistem akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas informasi, pengawasan akuntansi dan internal serta menurunkan biaya. Untuk mencapai pengendalian intern yang baik, maka pada saat penyusunan sistem harus ditekankan pada : 1. Pemisahan fungsi yang jelas. 2. Analisa terhadap peristiwa yang saling berhubungan. 3. Terdapat persamaan angka-angka walaupun dari sumber administrasi yang berbeda 4. Hasil pelaksanaan dari suatu bagian dapat dikontrol oleh bagian lain melalui berbagai laporan. Apabila dari keempat hal tersebut dilaksanakan maka pimpinan dapat melakukan fungsi pengendalian yang baik pula. Pengertian Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dibayar oleh orang ataupun badan yang telah menikmati jasa atau telah memperoleh izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.


7

Jenis-Jenis Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, maka retribusi daerah digolongkan menjadi tiga: 1. Retibusi Jasa Umum Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Retribusi Jasa Umum : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabunan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pelayanan Kendaraan Motor; h. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Pelayanan Pengujian Kapal Perikanan; dan k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Usaha adalah: a. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; b. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan; c. Retribusi Jasa Usaha Terminal; d. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Jasa Usaha Penginapan/Pesanggrahan/Villa; f. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Kapal; h. Retribusi Jasa Usaha Rekreasi dan Olahraga; i. Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan di atas air; j. Retribusi Jasa Usaha Pengelolahan Limbah Cair; dan k. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah 3. Retribusi Perizinan Tertentu Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,


8

prasarana dan sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi IzinTempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Hubungan Keuangan Daerah dengan Retribusi Daerah Hubungan antara keuangan daerah dan retribusi daerah juga tersirat dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, penjabat pegelola keuangan darah mempunyai tugas diantaranya melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan daerah yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah termasuk retribusi daerah. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, sedangkan pendapatan daerah bersumber dari retribusi daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Pengertian Retribusi Pasar Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los, dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki atau dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli (Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010). Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus yang disediakan untuk pedagang (Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010). Retribusi pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Subjek, Objek dan Dasar Pengenaan Retribusi Pasar. a. Subjek Retribusi Pasar Subjek retribusi pasar adalah orang atau pribadi yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. b. Objek Retribusi Pasar Objek Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.


9

Tarif Retribusi Daerah Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi daerah yang bersangkutan (Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010). Adapun prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah : 1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh perusahaan swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar. 3. Tarif retribusi perijinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Retribusi Tata cara pemungutan retribusi daerah diatur sebagai berikut : 1. Retribusi dipungut berdasarkan penetapan peraturan kepala daerah. 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan. Arti dipersamakan adalah dapat berupa karcis, kupon, dan kartu pelanggan. 3. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

METODE PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan paradigma positifistik dengan pendekatan kualitatif dengan mencoba menggambarkan beberapa fenomena yang ada dalam organisasi tentang obyek yang diteliti dan akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil perumusan masalah yang ada pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan (Moleong, 2005:6). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Observasi yang dilakukan yaitu mendatangi kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan (UPTD) serta Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan dan Kantor Pasar Arosbaya (UPT), (2) Wawancara dengan 5 (lima) informan, yaitu Andre, Bambang, Budi, Rahmat, dan Ridwan (nama disamarkan), (3) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mengutip, melihat, mencatat, serta memfotocopy dokumen atau arsip. Teknis analisis data yang digunakan yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Satuan Kajian 1. Sistem Pengendalian Intern Suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang terkait dalam memberikan keyakinan kepada pihak eksternal atas kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern ditinjau dari dua aspek yaitu :


10

a. Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Sistem akuntansi diperlukan agar pencatatan atas penerimaan retribusi pasar dapat akuntabilitas dan transparan dan dapat menjaga kekayaan pemerintah serta dengan mudah memeriksa keakuratan data akuntansi. b. Sistem Pengendalian Intern Administratif Sistem Pengendalian Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan dipatuhinya kebijakan dari manajemen atau pimpinan. 2. Penerimaan Retribusi Pasar Penerimaan retribusi pasar adalah penambahan kas atas pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh petugas. Pada setiap penerimaan retribusi tersebut harus dicatat agar lebih jelas dan transparan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Siklus Peredaran Benda Berharga (Karcis) Pemungutan retribusi pasar dapat dilaksanakan jika adanya benda berharga yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Bangkalan sesuai kebutuhan yang diminta oleh Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. Peredaran benda berharga dapat dilakukan jika telah melakukan permintaan persediaan benda berharga (karcis) ke Dinas Pendapatan Bangkalan. “… Alur karcis itu dapat beredar jika telah melakukan anfra ke Dinas Pendapatan Bangkalan selaku pencetak benda berharga (karcis). Kemudian diterima oleh kantor pengelolaan pasar dan didistribusikan ke kantor pasar…”(Andre, wawancara, 15 Januari 2013). DINAS PENDAPATAN

KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEPALA PASAR

PEDAGANG

Keterangan : : Alur karcis : Alur Karcis Kembali : Alur Uang Setoran Gambar 4 Prosedur Distribusi Benda Berharga (karcis)

Berikut ini pelaksanaan distribusi benda berharga yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar : a. Kepala Pasar memprediksi potensi yang ada di pasar masing-masing sehingga dan/atau untuk mendapatkan proyeksi kebutuhan benda berharga (karcis).


11

b. Kantor Pengelolaan Pasar melalukan permintaan benda berharga (karcis) kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan potensi dan proyeksi pada tahun yang akan datang sesuai dengan akumulasi kebutuhan pasar masing-masing. c. Pengadaan benda berharga (karcis) oleh Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan kepada Dinas Pendapatan Bangkalan dilakukan setiap awal bulan dengan Form atau model DPD II – 57 (surat permintaan benda berharga) yang didalamnya berisi pengiriman benda berharga (karcis), yang didalamnya menyesuaikan jenis benda berharga (karcis), nilai atau lembar, banyak atau jumlah diminta, banyak atau jumlah yang disetujui, masingmasing form atau model diminta oleh petugas gudang pasar diketahui oleh kepala pasar, diperiksa oleh bendaharawan barang, dan disetujui oler kasir retribusi dalam rangkap 4 (empat) masing-masing : Lembar 1 (putih) untuk bendaharawan benda berharga Lembar 2 (merah muda) untuk seksi retribusi Lembar 3 (kuning) untuk petugas pasar Lembar 4 (hijau muda) untuk kepala pasar d. Untuk mendistribusikan ke masing-masing pasar bendahara barang menggunakan format atau model DPD II - 58 berupa jenis benda berharga (karcis), kode benda berharga (karcis), yang di dalamnya terurai nomor seri benda berharga, jumlah blok atau bendel, isis lembar blok, jumlah lembar, nilai per lembar, jumlah nilai dari jenis Benda Berharga tersebut. Semuanya itu, harus ditandatangani oleh petugas gudang atau bendaharawan barang sebagai bukti penyerahan barang berupa benda berharga (karcis) dan disahkan oleh kasir retribusi selaku atasan langsung bendaharawan barang untuk dibukukan di pasar sesuai tanggal penyetoran barang tersebut dalam rangkap 4, masing-masing : Lembar 1 (putih) untuk bendaharawan benda berharga Lembar 2 (merah muda) untuk seksi retribusi Lembar 3 (kuning) untuk petugas gudang Lembar 4 (hijau muda) untuk kepala pasar Untuk lembar 4 (empat) hijau muda untuk kepala pasar, langsung dimasukkan dengan menggunakan Form atau Model DPD II – 84 (kartu rincian perjenis persediaan benda berharga) yang memuat didalamnya tanggal, keterangan, masuk, (nomor seri benda berharga, jumlah lembar, jumlah nilai) keluar (nomor seri benda berharga, jumlah lembar, jumlah nilai) sisa (nomor seri benda berharga, jumlah lembar, jumlah nilai). Tarif Retribusi Pasar Penetapan tarif retribusi pasar yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pelaksana pemungutan retribusi pasar. Berikut ini jenis benda berharga (karcis) yang dibutuhkan oleh Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan sebagai salah satu jenis pasar polowijo dan Kantor Pasar Arosbaya sebagai jenis pasar polowijo dan hewan. Dengan adanya tarif yang tetera pada benda berharga berikut ini diharapkan menjadi salah satu pengendalian bagi para pelaksana pemungutan retribusi dan tidak memungut yang bukan sesuai dengan nominal yang tertera pada benda berharga (karcis) tersebut.


12

Tabel 1 Jenis Benda Berharga (Karcis) Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan No Jenis Benda Berharga (Karcis) Tarif (Rp) 1. Polowijo (Pelataran) 1.000 2. Polowijo (Kios Semi Permanen) 2.500 3. Polowijo (Harian Los) 2.000 4. Polowijo (Kios Permanen) 3.000 5. Polowijo (Bongkar Muat Barang Truck ) 3.000 6. Parkir Kendaraan Sepeda Motor 1.000 7. Parkir Kendaraan Mobil 2.000 8. Parkir Kendaraan Sepeda Pancal 500 Sumber Data : Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan Tabel 2 Jenis Benda Berharga (Karcis) Kantor Pasar Arosbaya

No Jenis Benda Berharga (Karcis) Tarif (Rp) 1. Polowijo (Pelataran) 750 2. Polowijo (Pelataran) 1.000 3. Polowijo (Harian Los) 1.000 4. Polowijo (Harian Los) 1.500 5. Polowijo (Kios Permanen) 2.000 6. Polowijo (Kios Semi Permanen) 2.000 7. Hewan Besar 10.000 8. Hewan Kecil 5.000 Sumber Data : Kantor Pasar Arosbaya Bangkalan

Berkenaan dengan tarif yang ditetapkan untuk pedagang, maka harus dilakukan dengan baik oleh para pelaksana pemungutan retribusi. Hal ini agar bukti yang dilaporkan atas penerimaan retribusi dan sisa benda berharga lebih transparan. “…Pasar yang dikelola ada 29 pasar dengan memiliki jenis pasar yang berbeda yaitu pasar polowijo dan pasar hewan baik kecil maupun besar maka tarif yang diberikan juga berbeda. Koordinator memberikan sosialisasi ke penagih untuk menarik retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan untuk tarif sewa sudah jelas dengan adanya surat keputusan oleh Bupati…” (Andre, wawancara, 19 Januari 2013). Penulis juga melakukan wawancara bukan hanya di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan saja, tetapi pada Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan dan Kantor Pasar Arosbaya. Wawancara untuk kedua pasar tersebut dilakukan pada tanggal 28-29 Januari 2013.


13

“…Dengan pertanyaan yang sama saat wawancara tersebut. Kepala Pasar, mengatakan bahwa tarif sudah ditetapkan oleh peraturan daerah yang tertera pada karcis dan tarif sewa bangunan diatur dengan adanya Surat Keputusan dari Bupati…” (Budi, wawancara, 28 Januari 2013). Hal senada juga disampaikan oleh (Rahmat, wawancara, 29 Januari 2013). Berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, maka tarif yang dibebankan pada pedagang harus sesuai dengan nominal yang tertera pada benda berharga (karcis). Dengan tarif retribusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah Bangkalan. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka penulis tidak melukan penelitian pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan melainkan pada Kantor Pasar Ki lemah Duwur Bangkalan dan Kantor Pasar Arosbaya, hal ini dilakukan karena kedua kantor pasar tersebut merupakan pelaksana dalam pemungutan retribusi pasar. Sebagai pelaksana pemungutan retribusi, maka kantor pasar ini melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggung jawabkan ke Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. “…Tugas kantor pengelolaan pasar hanya mengelola hasil retribusi hingga disetorkan ke kas daerah atau Bank Jatim. Sedangkan pelaksanaan pemungutan ini juga dilakukan pada kantor pasar…” (Bambang, wawancara, 28 Januari 2013). Berkenaan yang telah diungkap oleh seorang informan diatas. Maka hal ini juga disampaikan informan lainnya. Bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di setiap pasar. Pada dasarnya memiliki sistem yang sama. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang telah dipisahkan secara jelas dalam tugas dan fungsi setiap pegawainya. “…Sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ada maka pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh penarik retribusi pasar yang diawasi oleh koordinator. Setelah uang terkumpul pada koordinitor maka dilakukan pencatatan dibagian pembukuan dan disetor ke kantor pengelolaan pasar. Hal ini yang selalu dilakukan setiap hari tetapi jika pemungutan retribusi pada hari sabtu dan minggu maka hasilnya akan disetor pada hari senin atau pada jam kerja berikutnya…” (Budi, wawancara, 28 Januari 2013). Hal senada juga disampaikan oleh (Rahmat, wawancara, 29 Januari 2013). Kantor Pasar yang telah diberikan wewenang untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pasar harus bertanggungjawab atas hasil retribusi pasar yang diterimanya dan menyetorkan ke kantor pengelolaan pasar. Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar memiliki banyak hambatan atau kendala yang dinilai menganggu proses pelaksanaan tersebut dan dapat menurukan penerimaan retribusi pasar.


14

“…Proses pelaksanaan pemungutan dipasar memiliki kendala, misalnya: hujan, sepinya para pengunjung, keluhan pedagang masalah kebersihan, tidak ada penyuluhan/sosialisasi/kurang pahamnya pedagang mengenai pemungutan retribusi pasar, pedagang yang tidak disiplin membayar retribusi…” (Rahmat, wawancara, 29 Januari 2013). Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis mencoba memberikan uraian untuk memperjelas informasi tersebut : 1. Hujan Pasar ini beraktivitas juga ditentukan oleh cuaca, menjadikan pasar bisa dikatakan musiman. Dengan musim ini membuat para pedagang dan pengunjung tidak datang ke pasar setempat, hal ini akan membuat penurunan dalam penerimaan retribusi pasar. 2. Sepinya Dagangan Para Pedagang Para pedagang yang tidak laku jualannya membuat mereka malas untuk membayar retribusi, ini cukup wajar karena tidak ada penghasilan buat pedagang membuat mereka merasa tidak perlu membayar. Sehingga para penagih atau pemungut retribusi sulit untuk menagihnya. 3. Fasilitas Pasar yang Kurang Memadai Banyaknya keluhan mengenai fasilitas khususnya pada kebersihan, apalagi setelah hujan. Menjadikan alasan para pedagang dan pengunjung tidak mendatangi pasar tradisional. Hal ini diperparah dengan truk dan mobil sampah rusak dan tidak diperbaiki secepatnya oleh kantor pengelolaan pasar. sehingga sampah menumpuk di area pasar tradisional. 4. Penyuluhan atau Sosialisasi Kurang pahamnya kesadaran masyarakat, membuat mereka tidak mengerti tentang pentingnya retribusi sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak adanya sosialisasi menjadikan masyarakat beranggapan bahwa pemungutan itu tergolong pemungutan liar, padahal pedagang telah diberikan karcis sebagai bukti. 5. Semakin Banyaknya Pasar Modern Dengan tidak adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang jarak antara pasar tradisional dan pasar modern. menjadikan semakin menjamurnya pembangunan pasar modern di dekat pasar tradisional. Pasar modern yang memberikan fasilitas nyaman pada masyarakat memiliki daya tarik dan lebih dipilihnya dari pada pasar tradisional. Target Retribusi Pasar Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan menentukan target setiap tahunnya. Namun dalam pengelolaan target setiap bulannya ditentukan oleh kantor pasar dan sudah disepakati sejak lama. Hal ini beralasan, karena potensi yang ada pada setiap pasar yang mengetahui adalah kantor pasar yang dipimpin oleh kepala pasar. “…Target setiap tahun yang menentukan adalah kantor pengelolaan pasar dan kepala pasar mengelolanya setiap bulan. Kepala pasar memprediksi bukan melihat bulan januari-desember tetapi melihat bulan Jawa sesuai kebutuhan masyarakat Bangkalan. Target ditentukan pada awal tahun anggaran dan mau tidak mau harus terrealisasi meskipun dalam keadaan pasar sepi. Kenaikan target


15

dari potensi pasar, misalnya bulan-bulan yang ramai seperti molodhan, passa’an, telassen fitri, telassen topa’, telassen besar/telassen sapeh...” (Ridwan, wawancara, 11 Februari 2013). Target yang telah ditentukan di setiap awal tahun anggaran. Menjadikan setiap kantor pasar harus memenuhi dengan berbagai cara. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas target yang telah ditentukan. Dengan demikian maka setiap pasar memberikan pelayanan baik ke pedagang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pedagang yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Peningkatan dan Penurunan Target Penerimaan Retribusi Pasar Berdasarkan laporan target dan realisasi pendapatan pada tabel, penerimaan retribusi pasar di kantor pasar cenderung fleksibel karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. “… Penyebab terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar yang tidak sesuai target biasanya terjadi karena ada pedagang yang membayar sewa banguan, izin balik nama, perpanjangan sewa dibulan sebelum atau sesudah target ditetapkan oleh kepala pasar dan peningkatan terjadi saat waktu-waktu tertentu…” (Andre, wawancara, 6 Maret 2013). Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pasar dapat melebihi target, pada waktu bulan-pulan yang berpotensi yaitu pada saat ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha serta saat maulid Nabi Muhammad SAW. Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan Tahun 2009-2012 No

Hasil Pendapatan Target Realisasi

Tahun

1.

Tahun 2009

Rp

3.674.148.000

Rp 3.690.937.325

2.

Tahun 2010

Rp

4.012.893.000

Rp 4.016.893.000

3.

Tahun 2011

Rp

4.341.619.914

Rp 4.348.798.394

4.

Tahun 2012

Rp

4.351.759.685

Rp 4.402.343.723

Penerimaan Retribusi Pasar dibatasi sampai dengan Bendaharawan Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. Penerimaan retribusi pasar yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penerimaan retribusi pasar ini tidak akan berjalan jika tidak adanya para penagih yang miliki tugas sebagai penarik retribusi ke pedagang.


16

“…Penerimaan dipengaruhi berdasarkan musim dan potensi yang dimiliki pasar. Dari pelaksanaan pemungutan retribusi ini, dilakukan oleh para petugas penarik retribusi yang hasilnya dikumpulkan pada koordinator. Hal tersebut dilanjutkan untuk dilaporkan ke bagian pembukuan untuk dicatat dan dihitung yang hasilnya akan dilaporkan ke kepala pasar...” (Budi, wawancara, 28 Januari 2013). Kepala pasar yang melalakukan penyetoraan atas hasil penerimaan retribusi pasar harus disertai dengan lampiran berbentuk Model-FRD. 13A (Tanda Bukti Pembayaran) yang dilampirkan Model-FRD dan 13C (Laporan Pemungutan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu). Sebagai bukti hasil dari retribusi pasar dan dilaporkan ke Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “…Dengan tidak adanya brankas pada kantor pengelolaan pasar, maka hasil retribusi disetorkan ke kas daerah yaitu Bank Jatim setiap hari pada jam kerja. Hal ini tidak seperti dulu saat ada brankas pada kantor...” (Andre, wawancara, 15 Januari 2013). Penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas retribusi pasar Kabupaten Bangkalan : a. Kepala Pasar mencatat semua pendapatan hasil dari penagihan atau penerimaan retribusi pasar, sewa dan biaya administrasi perijinan, dalam Buku Kas Umum. b. Kepala Pasar melaksanakan penyetoran pendapatan pasar kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar melalu Bendahara Penerima atau Kasir dengan memakai DPD II – 20 yang dilampirkan pengeluaran karcis DPD II – 72 sesuai jadwal sebagaimana terlampir. c. Bendahara Penerima kantor Pengelolaan pasar menyetorkan ke Kas Daerah setiap hari kerja dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Sistem Pengendalian Intern Keefeektifan sistem pengendalian intern yang diharapkan dapat memberikan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Dilihat dari pencapaian tujuan atas suatu pengendalian intern tersebut dalam memberikan keyakinan dalam informasi laporan keuangan yang disajikan. Tujuan dari pengendalian intern pada kantor pengelolaan pasar sudah diterapkan dengan cukup baik. Misalnya dengan adanya pengendalian intern maka pelaksanaan pemungutan, pencatatan hasil retribusi, penyetoran ke kas daerah dan laporan keuangan atas penerimaan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan. “…Dalam pemungutan retribusi pasar ini penarik diharuskan setiap hari membuat laporan. Melalui Form/Model DPD II-84 yang isinya ada masuk, keluar, dan sisanya karcis yang kemudian dikalikan dengan nominal yang ada. Sehingga bukti ini dicatat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya karena setiap penarik juga diawasi oleh koordinator untuk memperkecil adanya suatu kecurangan...” (Ridwan, wawancara, 11 Februari 2013). Sistem pengendalian intern yang diterapkan dengan baik. maka akan memberikan manfaat bagi Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan dalam mencapai tujuan yaitu dengan merrealisasikan target yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung kepada petugas setiap minggunya dan memeriksa bukti


17

pencatatan mulai dari permintaan benda berharga (karcis) sampai dengan penyetoran retribusi pasar. “…Kantor pengelolaan pasar melalukan pemeriksaan pembukuan yang dibuat oleh setiap kantor pasar dan melihan lapoan form/model yang diisi oleh penarik retribusi...” (Rahmat, wawancara, 29 Januari 2013). Dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada bagian bendahara barang benda berharga (karcis), pembukuan, kasir dan bendahara penerima. Jika terdapat kejanggalan dalam laporan maka bagian pembukuan kantor pengelolaan pasar memanggil kepala pasar. Kemudian kepala pasar memeriksa kembali pada bagian pembukuan dan koordinator. Jika hasil pemeriksaan ulang tersebut ada kecurangan maka kepala pasar memberikan teguran dan dilaporkan pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. ”...Setiap kantor pasar memiliki pegawai yang tidak sama, terkadang ada yang ingin melakukan kecurangan dengan menyobek sisa karcis di bagian tengahnya...” (Bambang, wawancara, 28 Januari 2013). Pengendalian intern pada penerimaan retribusi pasar Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur pengendalian intern yang cukup memadai antara lain : 1. Lingkungan Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan yang telah diberikan wewenang oleh Dinas Pendapatan Bangkalan untuk mengelola hasil retribusi pasar. Telah memiliki kompeten dan etika yang telah diterapkan, komitmen terhadap kompetensi pegawainya. Dilihat adanya struktur organisasi yang jelas dengan uraian tugas pokok yang telah dijabarkan sesuai dengan peraturan daerah. 2. Penaksiran Resiko Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan telah mengantisipasi segala kemungkinan kecurangan yang akan terjadi dalam lingkungan. Hal ini juga dilakukan pada Kantor pasar yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pemungutan. Dengan melakukan pemeriksaan atas laporan yang selalu diisi oleh pegawai pasar dalam bentuk model/form yang telah disediakan. 3. Aktivitas Pengendalian Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan telah melaksanakan aktivitas pengendalian intern dengan melakukan review terhadap kinerja karyawan, yang dimulai dari pemungutan sampai dengan penyetoran ke kas daerah yang didukung dengan pemisahan tugas yang memadai. 4. Informasi dan Komunikasi Dengan adanya kepala pasar sebagai pemimpin pasar yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar. dapat memberikan informasi kondisi pasar ke Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. 5. Pemantauan Pemantauan pelaksaan pemungutan reribusi yang dilakukan oleh kantor pasar, membuat Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan melakukan pemantauan terhadap kantor pasar yang dilaksanakan oleh bagian ketertiban.


18

Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Sistem akuntansi diperlukan dalam pencatatan distribusi benda berharga (karcis) sampai sisa benda berharga (karcis) tersebut, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, pencatatan atas hasil retribusi pasar, dan disetorkannya penerimaan retribusi pasar ke kas daerah. Hal ini harus akuntabilitas dan transparan dalam memberikan keyakinan pada Dinas Pendapatan Bangkalan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi dalam proses tersebut. “...Permintaan dan pengeluaran benda berharga sudah dilakukan dengan adanya persetujuan dari pihak terkait dan jelas, karcis diibaratkan sebagai uang karena ada nominalnya. Jadi harus diawasi dengan baik dengan selalu mengisi laporan model/form yang telah disediakan. Pihak bendahara barang juga selalu mempertimbangkan benda berharga yang dianfra oleh kantor pasar dan selalu mencatatnya…” (Bambang, wawancara, 28 Januari 2013). Agar fungsi akuntansi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka harus adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas antar karyawan agar tidak ada perangkapan tugas. Pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan sudah menjalankan tugas dari struktur organisasi tersebut.Sehingga dapat menjaga hasil dari penerimaan retribusi pasar dan dengan mudah dapat memeriksa keakuratan data akuntasi. Sistem Pengendalian Intern Administratif Dengan adanya sistem pengendalian intern administratif ini diharapkan dapat mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, mulai dari pemungutan sampai dengan penyetoran ke kas daerah. Maka untuk mendorong ini harus dilakukan pemisahan fungsi dan tugas dari setiap karyawannya. 1. Pembukuan Bagian administrasi pembukuan memiliki peranan yang sangat penting dalam transaksi penerimaan retribusi pasar. Semua penerimaan akan dicatat dalam pembukuan sebagai bukti hasil penerimaan retribusi pasar. Pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan memiliki satu orang pada bagian pembukuan, pada bagian ini petugasnya memiliki 3 bukti pencatatan antara lain : dikerjakan secara manual, disimpan pada komputer dan diregister di sistem tersendiri. Semua hasil pencatatan itu haruslah sama. “…Dalam bagian pembukuan, melakukan penyimpanan data pada 3 folder yaitu pada bukti manual, komputer dan register. Ini dilakukan karena jika ada salah yang terjadi maka peran yang paling bertanggung jawab yaitu di bagian pembukuan yang dipanggil oleh Dinas Pendapatan Bangkalan…” (Bambang, wawancara, 28 Januari 2013). 2. Kasir Retribusi Pasar Hasil dari pencatatan tersebut maka kepala pasar memberikan hasil penerimaan tersebut ke bagian kasir untuk dilakukan perhitungan. Pada bagian kasir dikendalikan dengan membuat laporan atas hasil penerimaan retribusi pasar setiap minggunya. Dengan ini diharapkan tidak ada kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bagian kasir. 3. Bendahara Penerima Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penerimaan retribusi pasar. Sehingga pengendalian intern yang diterapkan yaitu dengan melakukan memeriksa bukti


19

Surat Tunai Setoran (STS) yang ditambah dnegan bukti penyetoran ke kas daerah dnegan bagian kasir dan juga bagian pembukuan. Evaluasi terhadap struktur Organisasi yang Memungkinkan Pemisahan Fungsi secara Tepat di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan Untuk terciptanya suatu sistem pengendalian intern yang baik adalah dengan adanya pemisahan tugas, fungsi, dan wewenang. Secara umum, tugas penyimpanan barang benda berharga (karcis), pelaksanaan pemungutan, pencatatan hasil retribusi pasar, dan bendahara penerima hasil retribusi harus dilakukan oleh satu orang. Sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya dan mencegah kemungkinan terjadi suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai. “…Sebenarnya struktur organisasi di kantor pasar sudah bagus dan dilaksanakan dengan baik. Tetapi masih terdapat perangkapan fungsi dan tugas, misalnya pada bagian pembukuan juga dirangkap untuk bendahara. Hal ini terjadi masih ada sistem kepercayaan dari para kepala pasar dengan pegawainya. dengan kondisi ini nanti akan ada perubahan karena sudah diusulkan ke kantor pengelolaan pasar untuk merubah struktur organisasi…”(Ridwan, wawancara, 11 Februari 2013). Hal tersebut yang telah dijelaskan diatas, tidak sejalan dengan yang ada pada Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan dan Kantor Pasar Arosbaya. Pada kedua kantor pasar ini di struktur organisasi tidak memisahkan antara bagian pembukuan dan bendahara pembantu. Sehingga seseorang melaksanakan perangkapan tugas. “…Pemisahan tugas dan fungsi biasanya terjadi kekurangan pada kantor pasar karena masih ada perangkapan, terutama pada bagian pembukuan. Dengan merangkap sebagai pembukuan dan bendahara. Kepala pasar juga biasanya memberikan tugas ke stafnya untuk menyetorkan ke kantor pengelolaan pasar…” (Andre, wawancara, 13 Februari 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan telah memenuhi syarat atau tujuan dari sistem pengendalian intern yang memadai terhadap aktifitas operasinya karena dalam suatu transaksi dari awal sampai akhir pelaksanaan dilakukan oleh satu bagian saja. Sehingga dapat menghasilkan suatu hasil kinerja yang maksimal. Namun kekurangan terjadi pada kantor pasar yang tidak bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Evaluasi terhadap Praktik-praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Bagian Organisasi di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan. Kantor Pengelolaan Pasar dalam aktifitas operasinya telah menerapkan praktikpraktik sehat diantaranya : 1. Menunjuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengendalian pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Mengadakan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian ketertiban di dalam pasar daerah. 3. Mengikuti, menganalisa laporan-laporan dan peristiwa yang menyangkut ketertiban dalam pasar daerah.


20

4. Melaksanakan usaha-usaha untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. 5. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pasar daerah. 6. Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi penggunaan fasilitas pasar serta tertib perpasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi terhadap Pemisahan Fungsi dan Jabatan Pegawai di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan Pemisahan fungsi dan jabatan merupakan pengendalian intern yang penting untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar, baik seksi yang berhubungan langsung dengan penerimaan retribusi pasar maupun seksi yang mendukung dalam peningkatan retribusi pasar. Pemisahan fungsi dan jabatan di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan ini sudah cukup baik. Karena pegawai disetiap seksi ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bagiannya. Evaluasi Terhadap Pegawai-pegawai yang Kualitasnya Seimbang dengan Tanggung Jawabnya di Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan Organisasi yang memiliki prosedur intern yang baik, belum menjamin akan tercapainya suatu tujuan dari sistem pengendalian intern. Hal ini mungkin terjadi apabila pelaksanaan dari tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan cara-cara yang memenuhi syarat, tidaklah ahli dalam tugasnya. Demikian pula dalam pelaksanaannya walaupun ahli dalam bidang tapi tidak jujur, maka tujuan pengendalian intern tidak akan tercapai. Hal inilah yang menyebabkan dalam memilih karyawan harus sesuai antara kualitas dan tanggung jawabnya. “…Para pegawai di kantor pengelolaan pasar sudah jauh berbeda dengan yang dahulu. Untuk mengoperasikan komputer saja jarang ada yang bisa atau hanya sebagian saja. Tetapi sekarang ini sudah banyak yang bisa jadi tugas pimpinan sudah ringan oleh bantuan para staf yang ada. Kemajuan wawasan sangat diperlukan untuk pegawai sipil untuk menunjang pekerjaan mereka…” (Andre, wawancara, 15 januari 2013). Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, yakni dengan membentuk pegawai yang profesional, berpengetahuan luas, dan berprilaku baik. Namun masih ada kekurangan yaitu tidak pahamnya pegawai terhadap peraturan yang berlaku. “...Banyak pegawai yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena pegawai malas untuk membaca undang-undang dan dianggap tidak perlu…”(Ridwan, wawancara, 11 Februari 2013). Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat setiap pegawai memiliki wawasan yang lebih. Pengetahuan tersebut akan bermanfaat dalam perkembangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan peningkatan penerimaan retribusi pasar


21

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan bukan sebagai pelaksanana pemungutan retribusi pasar dan hanya mengelola hasil retribusi dan disetorkan ke kas daerah yaitu bank Jatim. Sedangkan yang melakukan pemungutan retribusi pasar ada 29 pasar 2. Penetapan target sebagai syarat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh kantor pasar dengan menentukan setiap bulan. Hal ini dilakukan karena kantor pasar lebih mengetahui potensi pasar. 3. Dalam pelaksanaan retribusi pasar ke pedagang memiliki beberapa hambatan yang masih belum diselesaikan. Padahal dengan adanya hambatan ini berdampak dalam penurunan penerimaan retribusi pasar. 4. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pasa ketiga kantor pasar akan diuraikan sebagai berikut: 5. Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan a. Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan sudah cukup memadai, dengan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada struktur organisasinya. b. Kantor Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan dan Kantor Pasar Arosbaya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu “kinerja pegawai dalam melakukan pemungutan retribusi sudah dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat pada hasil retribusi pasar yang telah memenuhi target. Namun dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat kelemahan yaitu dengan masih adanya perangkapan fungsi dan tugas di bagian administrasi. Hal senada juga terdapat pada kantor pasar Arosbaya” Saran Dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka berikut ini hal-hal yang dapat disarankan untuk memperbaiki pengendalian intern atas penerimaan retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, yaitu : 1. Kepala pasar seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap para pemungut retribusi pasar. Bukan hanya pengendalian diterapkan pada koordinatornya saja. Sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang hambatan yang ada di lapangan. 2. Kantor pengelolaan pasar juga diharapkan dapat membuat struktur organisasi yang baru untuk setiap kantor pasar dengan memisahkan fungsi dan tugas antara pembukuan dengan bendahara. 3. Pada Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan seharusnya menentukan target baik setiap tahun maupun setiap bulannya. Dengan itu maka dapat mengetahui potensi setiap pasar. 4. Hambatan yang ada dalam pemungutan retribusi pasar seharusnya dapat dijadikan suatu catatan Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan dengan memberi informasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.


22

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta. Jusup, Al Haryono. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi: Edisi keenam. STIE YKPN. Yogyakarta. Moleong, Lexy.J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarja. Bandung. Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta. Romney, Marsahall B and Paul John Steinbat. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Terjemahan oleh Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitria Sari. 2006. Edisi Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta. Wahyu, Wing Winarno. 2006. Sistem Informasi Akuntansi: Edisi Pertama. YKPN. Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

●●●

SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR BANGKALAN

Recommend Documents