1
SILABUS KULIAH TM
MATERI
1
Pendahuluan, Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik, Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik
2
Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan di Indonesia
3
Tata Kelola yang Baik dan Akuntabilitas ; Teori dan Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
4
Standar Akuntansi Sektor Publik (SASP)
5
Penganggaran Sektor Publik
6
Laporan Keuangan Sektor Publik
7
Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik: UTS
8
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
9
Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
10
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah
11
Akuntansi Keuangan Daerah
12
Akuntansi Rekening-Rekening Dalam APBD dan Laporan Keuangan
13
Akuntansi Keuangan Untuk Nirlaba: Yayasan
14
REVIEW 2
BUKU BACAAN Bastian, Indra Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan, Buku 2. Jakar ta : Penerbit Salemba Empat, 2003 atau terakhir (BI-1). Bastian, Indra Sistem Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Untuk Yayasan dan Lembaga Publik , Jakar ta : Penerbit Erlangga, 2007 (BI -2). Halim, Abdul Akuntansi Keuangan Daerah, Jakar ta: Salemba Empat, 2008 (HA) Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik . Yogyakar ta: Penerbit Andi 2003 (M). Nordiawan, Deddi Akuntansi Pemerintahan , Jakar ta: Salemba Empat, 2006 (ND) PSAK 45, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2002 (PSAK) Renyowijoyo, Muindro. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Jakar ta: Mitra Wacana Media, 2008 (RM). Standar Akuntansi Pemerintah, 2010 (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 Mahsun, Muhammad. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga, Yogyakar ta: BPFE, Juni 201 2 (MM) 3
PENGETAHUAN AKUNTANSI AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut .” (Suwardjono) Dari sudut bidang studi, AKUNTANSI diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” Dari sudut proses atau kegiatan praktik, AKUNTANSI diartikan sebagai “proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.” 4
KATA-KATA KUNCI DALAM DEFINISI “AKUNTANSI” Perekayasaan penyediaan jasa Informasi Laporan keuangan kuantitatif Unit organisasi
Kejadian/transaksi keuangan Bahan oleh akuntansi Pemrosesan data dasar (kos) Pihak yang berkepentingan
Cara tertentu (prinsip akuntansi) Dasar pengambilan keputusan
5
DEFINISI AKUNTANSI MENURUT ACCOUNTING PRINCIPLE BOARD (APB) AKUNTANSI dari sudut fungsinya adalah “ suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi – dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan .” (Accounting Principle Board (APB) dalam Halim, 2001)
FUNGSI (PERAN) AKUNTANSI : Menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi 6
Bagan Pengetahuan Akuntansi Akuntansi Keuangan Komersial (Mikro)
Akuntansi
Akuntansi Biaya/ Manajemen
Pemerintahan (Mikro) Akuntansi Sosial (Makro)
AKUNTANSI
Audit Intern
Auditing Audit Ekstern Sumber: Baswir, 1997
7
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK REFORMASI POLITIK (1998) Tuntutan Clean Governance, Transparence dan Public Accountability
REFORMASI EKONOMI
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 8
Sektor Negara, Usaha-usaha Negara, Organisasi Nirlaba Negara (Joedono, 2000) Pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, e.g. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, dll. (Abdullah, 1996)
PUBLIC SECTOR
Sektor Publik >< Sektor Privat/Bisnis/Swasta – sektor publik dari perspektif kepemilikan (ownership), pengendalian (control), dan akuntabilitas (accountability)
Sektor Publik Akuntan Publik (di AS, Akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, Akuntan yang bekerja untuk organisasi pemerintah) (Jones dan Pendlebury, 1996) 9
Badan-badan Pemerintah; meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Unit Kerja Pemerintah
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daereah (BUMD)
PUBLIC DOMAIN
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Universitas/Pendidikan Tinggi Negeri (PT. BHMN), Organisasi Nirlaba lainnya.
10
CIRI-CIRI SEKTOR PUBLIK Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba,
dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam
arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
11
DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”
12
CIRI-CIRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1.
Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan
2.
Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan
3.
Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain – tergantung pada sistem pemerintahannya.
4.
Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara. 13
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah Pemerintah Daerah Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD) Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD)
14
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PUBLIK FAKTOR EKONOMI · Pertumbuhan ekonomi · Tingkat inflasi · Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) · Struktur produksi · Tenaga kerja · Arus modal dalam negeri · Cadangan devisa · Nilai tukar mata uang · Utang dan bantuan luar negeri · Infrastruktur · Teknologi · Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi · Sektor informal 15
FAKTOR POLITIK · Hubungan negara dan masyarakat · Legitimasi pemerintah · Tipe rezim yang berkuasa · Ideologi negara · Elit politik dan massa · Jaringan internasional · Kelembagaan
16
FAKTOR KULTURAL · Keragaman suku, ras, agama, dan budaya · Sistem nilai di masyarakat · Historis · Sosiologi masyarakat · Karakteristik masyarakat · Tingkat pendidikan FAKTOR DEMOGRAFI
· · · ·
Pertumbuhan penduduk Struktur usia penduduk Migrasi Tingkat kesehatan 17
TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Memberikan informasi y ang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber day a y ang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen ( management control ); Memberikan informasi y ang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jaw ab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber day a y ang menjadi w ewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntablitas (accountability)
Public Sector Accounting Providing Information, Management Control, and Accountability 18
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MODEL AKUNTANSI PEMERINTAHAN STRUKTUR PEMERINTAHAN; Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “ checks and balances” SIFAT DARI SUMBER DAYA PROSES POLITIK
19
PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi Mengikuti prinsip -prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya ( scarcity of resources) Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum
20
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Segi kegiatan dan tujuan
Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) y ang tidak ada dalam akuntansi komersial Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kew ajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca y ang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturanperaturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial
21
PERBEDAAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA PERBEDAAN
SEKTOR PUBLIK Nonprofit motive
SEKTOR SWASTA Profit motive
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD. Penjualan aset negara, dsb
Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi
Birokratis, kaku, dan hierarkis
Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran
Terbuka untuk publik
Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi
Cash Accounting
Accrual Accounting
Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan
Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Sumber: Mardiasmo, 2002
22
PERBEDAAN STAKEHOLDER SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA Stakeholder Sektor Publik
Stakeholder Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal: 1. Masyarakat pengguna jasa publik 2. Masyarakat pembayar pajak 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4. Bank sebagai kreditor pemerintah 5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6. Investor asing dan country analyst 7. Generasi yang akan datang
Stakeholder Eksternal: 1. Bank sebagai kreditor 2. Serikat buruh 3. Pemerintah 4. Pemasok 5. Distributor 6. Pelanggan 7. Masyarakat 8. Serikat dagang (trade union) 9. Pasar modal
Stakeholder Internal: 1. Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2. Kelompok politik (partai politik) 3. Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4. Pegawai pemerintah
Stakeholder Internal: 1. Manajemen 2. Karyawan 3. Pemegang saham
Sumber: Mardiasmo, 2002
23
UPAYA PENYEMPURNAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN LATAR BELAKANG
Peningkatan Anggaran
Negara
• 1969/1970
= Rp 334,7 miliar
• 1988/1989
= Rp 36,5 triliun
• 2000/2001
= Rp 194,1 triliun
• 2001/2002
= Rp 286 triliun
• 2002/2003
= Rp 289,4 triliun
Tuntutan institusi luar negeri; seperti IMF dan
Bank Dunia dan/atau institusi donor lainnya bagi Indonesia (Faktor Eksternal) Gerakan reformasi nasional yang menuntut clean
government dan good governance dalam kinerja pemerintahan (Faktor Internal) 24
VISI DAN MISI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VISI Pengembangan ASP : Mewujudkan good governance pada sektor pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan nasional. MISI : Peningkatan Profesionalisme SDM Pembenahan Sistem Akuntansi Pemerintahan Melayani Kebutuhan Stakeholders
25
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Perangkat Hukum dan Perundang-undang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kebijaksanaan Otonomi Daerah Sumberdaya Manusia Lingkup Pekerjaan dan Jenjang Karir Teknologi Informasi
26
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Tahun 1950 -an dan 1960 -an sektor publik mema inka n peran utama sebagai pembua t dan pelaksana strateg i pembang unan Istilah “SEKTOR PUBLIK” mula i dipakai perta ma kali pada tahun 1952 Pada tahun 1970 -an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanya kan kemba li peran sektor publik dalam pemba ngunan Tahun 1980 -an reforma si sektor publik dilakuka n di negara -neg ara industri maju – teruta ma negara Anglo -Saxon, sebagai jaw aban atas berbagai kritika n, menga dopsi pendeka tan New Public Management (NPM) dan reinventing government , mengadopsi (dari sektor sw asta) meka nisme pasar, kompetisi tender ( Compulso ry Competitive Tendering CCT), dan privatisa si perusahaan -perusa haan publik Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menja di akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara -neg a ra Anglo -Saxon Tujuan memperkena lka n sistem akuntansi akrual adalah untuk ma mbantu mening ka t ka n transparansi dan memperba iki efisiensi dan efektifitas sektor publik 27
CATATAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AKUNTANSI PUSAT DAN DAERAH Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan 28
TERIMA KASIH
29
