SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT BPK: Pengelolaan Program DeMAM, Penyediaan Air Bersih Serta Rancangan dan Implementasi SPI Dalam Pelaksaan Operasional PT BPD NTT Belum Efektif Kupang, Senin (19 Januari 2015) – Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program DeMAM (Desa Mandiri Anggur Merah) oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Air Bersih oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno dan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur, Frans Salem di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT pada Senin (19/01). Kedua pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program dan/atau kegiatan tersebut telah efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa: 1.
Pengelolaan Program DeMAM belum dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan program untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai keunggulan
komparatif/kompetitif
desa/kelurahan
dan
membantu
mendorong
berkembangnya organisasi kelembagaan pedesaan. 2.
Pemerintah Kabupaten Kupang melalui PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang kurang efektif dalam mendukung pencapaian target penyediaan air bersih secara nasional dalam MDGs Permasalahan pokok dan rekomendasi BPK atas Program DeMAM dan Penyediaan Air Bersih,
masing-masing sebagai berikut: 1. Program DeMAM a. Perencanaan strategis dan teknis Program DeMAM yang belum memadai, di mana pada perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Program DeMAM masih belum terukur serta indikator keberhasilan program masih belum memadai. Sedangkan pada perencanaan teknis, penetapan kelompok dan jenis usaha ekonomi produktif belum sepenuhnya sesuai peraturan, serta proses pengajuan dan penilaian atas proposal dari pokmas belum memadai dan didukung dengan petunjuk teknis; b. Kebijakan dan peraturan Program DeMAM yang belum memadai, yang terlihat dari tata kelola Program DeMAM yang belum didukung dengan peraturan/petunjuk teknis yang lengkap, kebijakan perguliran bantuan yang belum diterapkan oleh desa/kelurahan secara efektif, kebijakan
penggunaan
koperasi
sebagai
pengelola
dana
yang
belum
didukung
peraturan/pedoman teknis yang memadai, penyaluran dana dari pemerintah desa/kelurahan ke pokmas/koperasi yang belum didukung dengan surat perjanjian pinjaman, dan pendapatan
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT hibah dana DeMAM yang belum dilaporkan dalam APBDes oleh pemerintah desa dan belum dilaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota oleh kelurahan; c. Peran Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) dalam Program DeMAM yang belum optimal, yang terlihat dari PKM yang belum melakukan tugas dan fungsi sesuai kontrak kerja dan belum menyusun laporan sesuai format serta berdasarkan informasi yang senyatanya di lapangan; d. Fungsi monitoring dan evaluasi oleh Bappeda Provinsi NTT selaku pengelola program dan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan oleh para pihak terkait serta pelaporan perkembangan Program DeMAM yang belum optimal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi NTT antara lain agar: 1. Membentuk forum koordinasi intensif dan berkala dengan Bupati/Walikota di wilayah NTT untuk penyesuaian dan sinkronisasi program sejenis di Provinsi NTT dan menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan, dalam rangka peningkatan efektivitas Program DeMAM; 2. Mengkaji ulang tujuan dan sasaran dalam Pedoman Program DeMAM secara jelas dan spesifik, serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengukuran kinerja program; 3. Menyusun peraturan/petunjuk teknis tentang tata kelola Program DeMAM yang jelas dan terinci dari proses awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban/pelaporan program sebagai dasar dalam pelaksanaan program di lapangan; 4. Menyusun program/rencana kerja PKM yang memiliki target terukur sehingga penilaian kinerja PKM dapat dilakukan secara objektif; 5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi secara rinci, valid dan akurat dengan menggunakan seluruh pelaporan hasil kegiatan yang ada dan seluruh aspek pendukung, di antaranya indikator dan sasaran kegiatan sesuai kondisi riil yang terjadi di lapangan. 2. Program Penyediaan Air Bersih Konflik aset sebagai salah satu akar permasalahan signifikan PDAM Tirta Lontar tidak dapat mendukung pencapaian target MDGs adalah adanya konflik aset perpecahan wilayah yang belum menemukan bentuk penyelesaian yang jelas. Dengan terbentuknya PDAM Kota Kupang sebagai akibat pemekaran wilayah Kabupaten Kupang menjadi Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, membawa dampak terjadinya perebutan aset milik PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang yang berada di wilayah kerja PDAM Kota Kupang dan dikeluarkannya larangan dari Pemerintah Kota Kupang agar PDAM Tirta Lontar tidak menambah kegiatan operasinya di wilayah Kota Kupang. Konflik masih terus berlarut-larut dengan belum dicapainya kesepakatan
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT oleh Pemerintah Kabupaten Kupang walaupun telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut berdampak lanjutan dalam pemanfaatan Bendungan Tilong BLUD SPAM Provinsi NTT yang berpotensi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pada pengelolaan Bendungan tersebut yang saat ini baru mencapai 38% atau 57 liter/detik dari kapasitas produksinya yang sebesar 150 liter/detik. PDAM Tirta Lontar belum dapat memanfaatkan air baku dari Bendungan Tilong yang secara geografis berada pada wilayah Kabupaten Kupang karena Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pekerjaan Umum yang membawahi BLUD SPAM Provinsi NTT menghendaki diselesaikannya terlebih dahulu sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Kota Kupang. Atas permasalahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Walikota Kupang serta Bupati Kupang untuk menyelesaikan permasalahan kewenangan pengelolaan penyediaan air bersih antara PDAM Kota Kupang dengan PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Dalam Negeri untuk mengatur mengenai sinergi dan koordinasi yang dilakukan oleh BLUD SPAM Provinsi NTT dengan pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya mengelola air baku Bendungan Tilong agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber air bersih bagi PDAM Tirta Lontar. Selain itu Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Air Bersih oleh Pemerintah Kabupaten Kupang juga diserahkan kepada Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan Ketua DPRD Kabupaten
Kupang,
Yosef
Lede.
Kepada
Pemerintah
Kabupaten
Kupang,
BPK
merekomendasikan agar melakukan perbaikan terhadap permasalahan pokok yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan air bersih melalui PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, yaitu terkait dengan (1) Kebijakan dan perencanaan penyediaan air bersih; (2) Kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya penyediaan air bersih; (3) Praktik-praktik bisnis yang baik dalam penyediaan air bersih; dan 4) Monitoring dan evaluasi penyediaan air bersih. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) Tahun Buku 2013 dan Semester I 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai (1) apakah Sistem Pegendalian Intern PT BPD NTT telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasioanal PT BPD NTT; (2) apakah PT BPD NTT telah menyusun kebijakan dan menjalankan kegiatan operasional dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan tujuan pendirian yang tertuang pada akta perseroan. BPK menyimpulkan bahwa rancangan dan
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT implementasi SPI dalam pelaksanaan operasional PT BPD NTT belum sepenuhnya mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan dan kepatuhan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari beberapa temuan signifikan sebagai berikut: 1. Pemberian kredit pada 14 debitur dengan total baki debet sebesar Rp8.177.377.082,99 tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu nilai CEF lebih besar dari ketentuan, jaminan berupa SHGB belum ditingkatkan menjadi SHT, pemilik jaminan tidak ada hubungan semenda dengan debitur; 2. Toko NM mempunyai pinjaman sebesar Rp4.350.000.000,00 dengan jaminan atas persediaan, SHM dan 3 kendaraan. Debitur telah menjual persediaan dan dua kendaraan tanpa sepengetahuan PT BPD NTT. Posisi pinjaman per 31 Oktober 2014 sudah kolektibilitas empat (diragukan) dengan total kewajiban Rp4.350.000.000,00,
sebesar Rp4.581.780.663,70
penalty
sebesar
Rp3.503.607,75
terdiri dari dan
baki
tunggakan
debet
sebesar
bunga
sebesar
Rp228.277.005,95; 3. Penyimpangan kredit Sdr. TAE pada PT BPD NTT Cabang Atambua berpotensi merugikan Bank minimal sebesar Rp1.053.043.955,00. Sdr. TAE merupakan karyawan PT BPD NTT telah melakukan pelanggaran berat penggelapan atas uang setoran debitur untuk kepentingan pribadi dan masih mempunyai kewajiban kredit sekawan yang belum dilunasi. Sdr. TAE sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai PT BPD NTT berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 4. Terjadi penyimpangan oleh 26 orang pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dan 2 orang pihak ekstern/debitur dengan kerugian sebesar Rp2.266.927.906,00 karena pegawai bank yang terlibat tidak mempunyai itikad baik atau lalai menjalankan tugasnya. Penyimpangan pegawai dapat menurunkan kredibilitas bank dan tindakannya berpotensi merugikan bank. Atas permasalahan yang terjadi, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT BPD NTT antara lain agar: 1. Memberikan sanksi kepada para Pimpinan Kantor/Cabang masing-masing yang kurang melakukan pengawasan dan pengendalian proses analisa persetujuan kredit dan menambah serta meningkatkan perikatan jaminan untuk menjamin bila terjadi kredit macet; 2. Memerintahkan Kepala KCK Kupang segera memproses penyelesaian kredit macet Toko NM sebesar Rp4.581.780.663,70; 3. Memberikan sanksi kepada Pimpinan Kantor Cabang Atambua yang kurang melakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian secara memadai dan memerintahkan untuk segera memproses pengembalian kerugian bank sebesar Rp1.053.043.955,10 serta meningkatkan penerapan menejemen resiko PT BPD NTT Cabang Atambua;
SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi NTT 4. Memberikan sanksi kepada Pimpinan Kantor Cabang masing-masing yang kurang melakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian secara memadai dan memerintahkan untuk segera memproses pengembalian kerugian bank sebesar Rp2.253.205.435,00. Penyerahan ketiga Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama PT BPD NTT, Direktur PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, dan pejabat struktural BPK Perwakilan Provinsi NTT. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.
HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT
Informasi lebih lanjut: Humas Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email :
[email protected]
