SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

INDONESIA

SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

No 113• Vol IX • Rabu,

10 Mei 2017

JALUR SUTRA MARITIM CHINA: PAKISTAN DAN INDIA TERLIBAT PRO DAN KONTRA

PETIK MANFAAT, INDONESIA IKUT KTT “JALUR SUTRA MARITIM CHINA”

APBMI USULKAN SISTEM KERJA SAMA DENGAN PELINDO

PANDU SELAT MALAKA, PENDAPATAN PELINDO I DIPERKIRAKAN MELESAT

TARIF NAIK, ASDP KOMIT JAGA WAKTU “PORTTIME” BONGKAR MUAT KAPAL

01

Petik Manfaat, Indonesia Ikut KTT “Jalur Sutra Maritim” China foto: setkab.go.id

I

NDONESIA akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road di Beijing, Tiongkok. Sebanyak 29 Negara turut serta dalam pertemuan tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, KTT tersebut mengembalikan spirit Jalur Sutra yang menghubungkan Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya. “Tentu karena ini, merupakan sangat penting yang namanya konektivitas sekarang. Kita bilang ini infrastruktur, ini konektivitas. Maka, kita harus mengambil manfaat dengan konektivitas ini,” ucap pria yang akrab disapa JK ini di kantornya, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017. Dengan penambahan konektivitas tersebut, lanjut JK, Indonesia bisa memperoleh keuntungan. Tentunya, jika pemerintah dan rakyat Indonesia bisa mengoptimalisasikan konektivitas tersebut. “Artinya logistik akan lebih baik, perdagangan akan lebih baik,” tegas JK. Tiongkok ingin menghidupkan kembali Jalur

Sutra kuno melalui dua sumbu utama, yaitu Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau Silk Road Economic Belt (Jalur Sutra Darat) dan 21st Century Maritime Silk Road (Jalur Sutra Laut). Belakangan, dua konsep tersebut melahirkan Belt and Road Initiative (BRI) yang dipandang luas sebagai kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi Tiongkok. Indonesia masuk dalam salah satu negara yang memainkan peran dalam upaya Tiongkok menghidupkan kembali Jalur Sutra Maritim. Pasalnya, jalur yang dibangun untuk menghubungkan Timur dan Barat ini melintasi Indonesia. Ini pula yang melatarbelakangi keputusan Presiden Xi Jinping mencetuskan gagasan 21st Century Maritime Silk Road dalam kunjungannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013. Bagi Tiongkok, gagasan 21st Century Maritime Silk Road sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, yakni Poros Maritim Dunia.*** LIPUTAN6.COM | PUTU MERTA S PUTRA |

penerbit: PT INDONESIA KREASI MEDIA » PeNYUNTING: Karnali Faisal » Tata letak: Givan J Setiawan » penyelaras naskah: Karnali Faisal, Agus Abdu Roza, Salsabila Miftahuzahra » Sirkulasi: Agus Abdu Roza » keuangan: Abdul Manaf ZA » Sekretaris Redaksi/Iklan: Mulke Choerunisa » Alamat Redaksi/ Sirkulasi: Jl Raya Enggano No 91 Tanjung Priok Jakarta Utara » Telp: 021-43924419, 021-4303083» FAKS: 021-43924419» contact person: Karnali Faisal HP 081289258955, WA 08128444457 » Email: [email protected] » Website: shippingforum.co.id

02

Rabu, 10 Mei 2017

INDONESIA SHIPPING TIMES

Pemerintah Tindak Tegas Ratusan Pelabuhan Ilegal di Sulawesi Tengah

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku terkejut sekaligus berang mendapat laporan bahwa di Sulawesi Tengah (Sulteng) terdapat ratusan pelabuhan khusus tanpa izin atau ilegal dan melakukan kegiatan pelabuhan umum. “Jumlahnya ratusan, di Teluk Palu ini saja ada sekitar 42 buah. Saya minta Dirjen Perhubungan Laut menyurati mereka besok, beri peringatan keras agar menghentikan kegiatan sebelum menyelesaikan aspek-aspek legalitas operasi mereka,” katanya kepada wartawan di atas dermaga peti kemas Pelabuhan Pantoloan Palu, Selasa. Menhub yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut Toni Budiono singgah di Kota Palu dalam perjalanan pulang dengan pesawat khusus dari Ternate ke Jakarta usai mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo di Maluku Utara. Selama tiga jam berada di “kota kelor” ini, Menhub yang didampingi Wali Kota Palu Hidayat, Kadis Perhubungan Sulteng Abdul Haris Renggah dan Ketua Bappeda Sulteng Patta Tope, meninjau kegiatan di Pelabuhan Pantoloan Palu dan Bandara Mutiara Sis-Aldjufri Palu. Menurut Menhub, pelabuhan-pelabuhan khusus itu beroperasi secara ilegal, karena itu besok saya perintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk memberikan perigatan keras untuk menghentikan operasi. “Mereka sudah beroperasi cukup lama dan sudah diberi peringatan-peringatan serta pendekatan persuasif, namun tidak diindahkan. Karena itu kita akan kerja sama dengan Polda Sulteng untuk menindak mereka, karena ini tidak pidana,” ujarnya. Pelabuhan-pelabuhan khusus itu, kata menteri, umumnya beraktivitas mengangkut bahan tabang galian C, namun dalam operasionalnya, mereka melakukan praktik pelabuhan umum. Kalau di daerah lain, ujar menteri, pelabuhan khusus itu memiliki izin operasi namun digunakan untuk kegiatan pelabuhan umum, tapi di


Sulteng ini, pelabuhan khususnya tidak berizin lalu digunakan pula untuk kegiayan pelabuhan umum. “Ini pelanggaran serius karena terkait aspekaspek vital seperti apsek ekonomi. Tidak bisa dihitung berapa besar potensi ekonomi yang di bawa keluar dari pelabuhan itu, dan pertumbuhan mereka bisa lebih tinggi dari pelabuhanpelabuhan umum yang resmi,” tuturnya. Yang lebih bahaya lagi, kata menhub, kalau pelabuhan-pelabuhan itu digunakan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan bahan peledak untuk bom ikan. Menhub minta, setelah surat peringatan Dirjen Hubla turun, semua instansi terkait diminta turun ke pelabuhan-pelabuhan itu untuk melakukan penertiban bekerja sama dengan Polda Sulteng. Mungkin tidak semuanya ditutup, tetapi dilakukan perampingan dari 10 pelabuhan khusus ilegal itu dijadikan satu pelabuhan khusus saja dan ditempat seorang petugas (officer) yang akan mengawasi kegiatan mereka agar sesuai dengan izin yang diberikan. “Kita tetap memberikan peluang kepada masyarakat agar usaha mereka jalan, tetapi mereka harus mematuhi ketentuan yang berlaku, karena dampak beroperasinya pelabuhan-pelabuhan khusus ilegal itu, daya ungkit ekonomis pelabuhan-pelabuhan resmi menjadi lemah,” ucapnya, menegaskan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Toni Budiono mengatakan segera menerbitkan surat peringatan keras dan terakhir kepada pelabuhan-pelabuhan khusus itu agar menyelesaikan urusan perizinan sampai September 2017. “Setelah itu, semua pelabuhan khusus yang tak memiliki izin atau memiliki izin namun melakukan kegiatan pelabuhan umum akan ditindak tegas sebagai pelanggaran pidana dan pelabuhannya ditutup,” ujar Dirjen.*** INVESTOR.CO.ID | ANTARANEWS.COM Rabu, 10 Mei 2017

03

Menhub Resmikan Pelabuhan Belang-belang Jadi Bagian Tol Laut foto: detik.com

M

ENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi melanjutkan kunjungan kerjanya ke Mamuju, Sulawesi Barat. Ia meresmikan Pelabuhan Belang-belang jadi bagian Tol Laut yang menjadi salah satu program andalan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga-harga barang di timur Indonesia. “Program Pak Presiden, Tol Laut ini bisa berhasil. Tol Laut sengaja kita tujukan kepada Mamuju supaya barang dari dan ke Mamuju menjadi lebih baik,” ujar Menhub Budi dalam sambutannya di Pelabuhan Belang-belang, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (9/5/2017). Budi berkata program Tol Laut digalakkan untuk menurunkan perbedaan harga di setiap daerah. Dia juga berharap di Mamuju segera didirikan sentra logistik Rumah Kita. “Latar belakang Tol Laut untuk disparitas harga, di barat, timur. Dengan ada Rumah Kita, dia bertugas mendistribusikan barang secara bertahap,” jelas Budi. “Kadin akan kerjasama dengan mengisi Rumah Kita, bersifat mengumpulkan, apakah kakao, dikumpulkan. Saat Tol Laut jalan ke sini, bisa dikirim,” imbuhnya.

04

Rabu, 10 Mei 2017

Budi ingin meningkatkan fasilitas di Pelabuhan Belang-belang. Dia berencana menggandeng swasta dalam perkembangannya ke depan. “Berkaitan pelabuhan, saya masih prihatin kalau dikatakan masih tergantung dengan Makassar dan Palu. Mari kita bentuk BLU dan kita adakan upaya crane. Tapi kan investasi maka kerjasama dengan swasta, dia invest crane karena anggaran pemerintah semakin terbatas,” tutur dia. Sementara itu, Plt Gubernur Sulawesi Barat, Carlo Brix Tewu menyebut dengan berlabuhnya Tol Laut di Pelabuhan Belang-belang, dapat memajukan ekonomi masyarakat. “Dengan kedatangan bapak menteri dapat membawa angin segar. Ke depan, kita akan semakin baik di dalam bagaimana kita menyejahterakan masyarakat,” ucap Carlo. Di akhir acara, Budi dan Carlo kemudian memukul bedug kecil. Pemukulan bedug tersebut sebagai tanda peresmian dicanangkannya program Tol Laut di Pelabuhan Belang-belang.*** DETIK.COM | GIBRAN M IBRAHIM


K

EMENTERIAN Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meluncurkan dua unit kapal perintis tipe GT 1200 di Bat, Selasa (9/5/2017). Kedua kapal diberi nama KM Sabuk Nusantara 108 dan 109 dan siap dioperasikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi dilakukannya peluncuran kedua kapal perintis tersebut, sebagai sarana meningkatkan konektivitas dan pemersatu wilayah di Indonesia. “Peluncuran kedua kapal ini, bentuk nyata upaya Pemerintah hadir mempersatukan seluruh wilayah Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi laut yang memadai melalui pengadaan kapal perintis,” kata Menhub Budi. Peluncurannya secara resmi dilakukan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Bay M Hasani yang mewakili


foto: beritatrans.com

Konektivitas Indonesia, Kemenhub Luncurkan Dua Kapal Perintis

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono. “Alhamdulillah pada hari ini, kita dapat meluncurkan kapal perintis tipe GT 1200,” ujar Bay. Rencananya kedua kapal baru karya anak bangsa itu, akan ditempatkan di wilayah perairan yang melewati ketinggian gelombang ratarata di atas kurang lebih 2 meter yang umumnya terdapat di wilayah Samudera Hindia dan Indonesia Bagian Tengah/ Timur. “Pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai wujud nyata dalam memperlancar arus penumpang, barang dan jasa di seluruh penjuru tanah air,” jelas Bay. Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa salam kurun waktu tahun 2015 hingga 2017, Ditjen Hubla Kemenhub telah membangun 100 unit kapal perintis. . *** BERITATRANS.COM | OMY Rabu, 10 Mei 2017

05

IKA dikelola dengan maksimal, potensi pendapatan Pelindo 1 dari pemanduan kapal asing dan kapal domestik di Selat Malaka dan Selat Singapura bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Asisten Corporate Secretary Humas Pelindo 1 Medan Fiona Sari Utami mengatakan, tahun ini pendapatan Pelindo 1 dipastikan bakal meningkat signifikan. Kepastian itu diperoleh setelah Kementerian Perhubungan menunjuk Pelindo 1 sebagai operator yang memandu kapal asing dan domestik di Selat Malaka dan Selat Singapura. “Namun berapa persen peningkatan pendapatan tersebut belum bisa disebutkan. Namun yang pasti pendapatan Pelindo 1 tahun ini dipastikan bakal meningkat,” kata Fiona. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, jika pemanduan di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara sepanjang 550 mil laut yang dilalui puluhan ribu kapal dilakukan secara maksimal, maka potensi pendapatan Pelindo 1 bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Sebelumnya dalam pernyataannya yang diterima pesan aplikasiDirektur Jenderal Perhubungan Laut A Tony Budiono mengatakan, berdasarkan kesepakatan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, pemanduan untuk mengatasi kepadatan di kedua selat tersebut akan dilakukan Indonesia. “Kesepakatan dicapai pada pertemuan tiga negara tersebut dalam acara Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malaca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada 18-20 Januari 2017,” ujar Tony. Menurutnya, data Kementerian Perhubungan menyebutkan, ada 70.000-80.000 kapal yang melintasi kedua selat ini per tahun, baik itu kapal kargo maupun kapal tanker. Kondisi ini tentu rawan kecelakaan laut dan

06

Rabu, 10 Mei 2017

foto: tribunnews.com

J

Pandu Selat Malaka, Pendapatan Pelindo 1 Diperkirakan Melesat

membuat pemanduan di kedua selat ini menjadi sangat penting terutama dalam menjamin keselamatan pelayaran. “Begitu pentingnya keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura sehingga pemanduan di sini dibahas khusus tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam forum Tripartite Technical Experts Group (TTEG) yang diselenggarakan tiap tahun,” kata Tony. Untuk itu, kata Tony, Kementerian Perhubungan telah menunjuk Pelindo 1 sebagai operator yang memandu kapal asing dan domestik pada perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Hal ini juga akan membuat Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pandu secara resmi pertama atau litoral states di Selat Malaka dan Selat Singapura. Terpisah, Sekretaris Perusahaan Pelindo 1 M Eriansyah Boy mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 40 tenaga ahli untuk memandu kapal yang akan melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura. “Sebagian dari tenaga ahli tersebut sudah mendapatkan pelatihan di luar negeri,” kata Boy. Boy mengungkapkan, pihaknya sudah hampir dua tahun mempersiapkan tenaga pandu yang akan melayani kapal-kapal yang melintasi kedua selat tersebut. Tenaga pandu tersebut akan ditempatkan di tiga titik masing-masing Batam, Tanjunguban dan Pulau Berhala.*** GOSUMUT.COM | MEDANBISNIS.COM


Revisi Tarif Tak Kunjung Terbit, Pengusaha Ngadu ke Darmin foto: potensinews.com

B

ADAN Pengusahaan (BP) Batam belum juga menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) tentang revisi tarif jasa pelabuhan hingga saat ini. Bahkan dalam penetapan tarif baru ini, BP Batam sudah menunda-nunda hingga dua minggu. “Sebenarnya sudah siap. Hanya tinggal menunggu tanda tangan Pak Kepala,” ujar Staff Ahli Deputi III BP Batam, Nasrul Amri Latif, Selasa (9/5). Nasrul mengatakan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro saat ini masih berada di Eropa. ”Setelah pak kepala kembali, draftnya akan ditandatangani,” tambahnya lagi. Dia mengatakan seperti sebelumnya bahwa revisi tarif pelabuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016, kecuali tarif yang berkaitan dengan kapal-kapal kecil yang bernaung di bawah Pelabuhan Rakyat (Pelra). Sebelumnya, BP Batam berjanji akan menyelesaikan tarif pelabuhan pada 25 April lalu. Namun penerbitannya terus molor hingga sekarang. Untuk menetapkan tarif tersebut, mereka harus berdiskusi dengan sejumlah asosiasi yang


diisi oleh stakeholder yang berkaitan dengan pelabuhan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Transportasi Umum, Forwarding dan Kepelabuhanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Osman Hasyim mengatakan seharusnya BP Batam menepati janjinya menetapkan revisi sesuai hasil rapat di Jakarta dengan Dewan Kawasan (DK) pada 17 April lalu. “Jika mereka butuh waktu ya segera sampaikan. Jangan hanya diam saja. Aktivitas di pelabuhan jalan terus,” ungkapnya. Karena lelah menunggu janji BP Batam, pengusaha pelayaran kembali mengadu pada Menteri Koordinator Perekonomian (Menko), Darmin Nasution, Selasa (9/5). Mereka mengadukan nasib pengusaha pelabuhan karena BP Batam tak kunjung menerbitkan revisi tarif. “Secara administratif ya harus selesai sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya. Jika lebih lama lagi, situasi dunia maritim di Batam akan semakin tidak kondusif. Banyak kapal yang tidak berani masuk ke Batam karena tarifnya tinggi, sedangkan kapal yang sudah masuk tidak akan pernah datang lagi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (AFLI) Batam, Daniel Burhanudin. Ia mengatakan pihaknya juga belum pernah diajak berdiskusi sama sekali oleh pihak BP Batam. “Belum ada diajak diskusi. Instruksi dari DK tak dipatuhi sama BP Batam sama sekali,” ujarnya. Memang hingga saat ini kata Daniel, imbasnya masih sangat sedikit bagi aktivitas di pelabuhan. Namun ia meminta agar BP Batam segera menerbitkan revisi tarif pelabuhan.*** JPNN.COM | LEO Rabu, 10 Mei 2017

07

Tarif Naik, ASDP Komitmen Jaga Waktu Porttime Bongkar Muat foto: beritaphoto.com

P

T Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) terus berupaya meningkatkan pelayanan penyeberangan lintasan pelabuhan Bakauheni – Merak, Banten. Salah satu yang menjadi perhatian yakni percepatan waktu bongkar muat kapal di pelabuhan dan waktu tempuh penyeberangan. General Manajer PT ASDP cabang Bakauheni, Edi Hermawan mengatakan perbaikan pelayanan telah menjadi komitmen perusahaan plat merah tersebut. Menurutnya, dengan adanya perbaikan pelayanan secara menyeluruh baik di pelabuhan maupun dalam waktu tempuh kapal kian memberikan kepuasan kepada konsumen. “Tentu kenaikan tarif penyeberangan tidak akan terlalu berpengaruh jika dibarengi dengan perbaikian pelayanan. Seperti waktu

08

Rabu, 10 Mei 2017

tempuh pelayaran saat ini selama 2 jam harus bisa dijaga,” ujarnya, sabtu (6/5). Menurut Edi Hermawan pihaknya juga terus menjaga waktu porttime kapal untuk bongkar muat di pelabuhan. Saat ini waktu porttime di pelabuhan selama 1 jam. Ini, kata dia, akan dipertahankan. “Kita akan komitmen untuk waktu porttime di pelabuhan. Selaku operator pelabuhan kita akan menjaga dan konsen dengan waktu porttime,” ungkapnya. Ia pun menyakini bila pelayanan jasa baik dari ASDP maupun dari operator kapal bisa terus ditingkatkan, hingga konsumen terpuaskan. Maka adanya kenaikan tarif diyakini tidak akan terlalu berpengaruh pada jumlah penumpang penyeberangan.*** TRIBUNNEWS.COM | DEDI SUTOMO INDONESIA SHIPPING TIMES

Masyarakat NTT Sambut Gembira Beroperasinya Kapal Feri “Lakaan” foto: harianamanah.id

ini.

K

APAL Motor Penyeberangan (KMP) Lakaan menjadi armada feri kedelapan yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry wilayah Kupang Arnoldus Yansen mengatakan kapal jenis roll on-roll off ini akan melayani rute Kupang-Rote-Ndao sejauh 80 mil laut. “Kupang-Ndao kini bisa ditempuh selama 7 jam. Kami harap hadirnya kapal ini bisa membantu perekonomian masyarakat di NTT,” katanya di sela-sela persiapan peresmian pengoperasian di Pelabuhan Bolok Kupang pada Selasa (9/5/2017). Yansen menjelaskan kapal yang dibuat di galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia Makassar ini bisa memuat penumpang sekaligus barang. Kapasitas penumpang yang bisa diangkut sebanyak 400, sedangkan kendaraan barang 35 unit. Kapal ini sebenarnya sudah tuntas pembuatannya dari tahun lalu dan sudah sandar di Pelabuhan Bolok sejak 2 Januari 2017. Hanya saja baru diresmikan karena perizinan rute dan berbagai kelengkapan kapal baru tuntas bulan


KMP Lakaan memiliki bobot 1698 gross ton dan mampu melaju dengan kecepatan 12 knot. Lakaan merupakan kapal dengan bobot terbesar yang dimiliki ASDP Kupang saat ini. Kehadiran kapal feri baru berkapasitas besar, KMP Lakaan rute KupangRote-Ndao disambut gembira masyarakat Nusa Tenggara Timur. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry wilayah Kupang Arnoldus Yansen mengatakan, minat masyarakat menggunakan armada feri setiap tahun semakin bertambah. Data yang dimiliki ASDP Kupang, pada 2014 jumlah penumpang tercatat sekitar 24.000 orang. Pada 2015 meningkat menjadi 32.000 dan pada 2016 mencapai 38.000. “Masyarakat sangat terbantu khususnya untuk membawa hewan ternak dan barangbarang dagangan,” katanya di Kupang, Selasa (9/5/2017). Selain itu, industri pariwisata juga sangat terbantu oleh keberadaan kapal feri. Apalagi jika ada acara-acara adat yang memerlukan hewan seperti kuda dan babi, hewan-hewan tersebut bisa diangkut menggunakan feri. Saat ini ASDP Kupang melayani 25 rute di NTT dan membawahi 3 pelabuhan. Rute terjauh adalah Kupang-Waingapu sejauh 228 mil. Sedangkan rute terdekat adalah Kupang-Hansisi yakni 8 mil.*** BISNIS.COM | ABDUL RAHMAN Rabu, 10 Mei 2017

09

APBMI Usulkan Sistem Kerja Sama Dengan Pelindo

P

ARA pebisnis Perusahaan bongkar muat (PBM) di Indonesia sedang resah, bukan karena aktivitasnya yang lesu, namun disebabkan Permenhub 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal yang memberi celah BUP PT Pelindo dapat mengerjakan kegiatan bongkar muat tanpa harus memiliki ijin badan hukum Indonesia untuk itu. Sekarang, Permenhub 152/2016 itu sedang digugat oleh salah satu PBM dari Jawa Timur ke Mahkamah Agug untuk uji materi. Padahal, dari audiensi APBMI (organisasi para PBM) ke Pelindo I, III, dan IV, kata Ketua Umum DPP APBMI, HM Fuadi, inginnya ada kerjasama dengan Pelindo untuk penanganan bongkar muat di pelabuhan. Konsep yang ditawarkan APBMI antara lain, PBM yang ada di masing-masing pelabuhan yang dikelola PT Pelindo tetap dapat bekerja berdasarkan penunjukan dari pemilik barang/ perusahaan pelayaran dan membayar sharing kepada Pelindo yang besarannya disepakati bersama antara APBMI dengan Pelindo setempat. “Kalau kita bandingkan dengan sistem di Westport Malaysia maupun Jurong port Singapura dengan di sejumlah pelabuhan di Indonesia memang sedikit beda,” kata Fuadi, di Jakarta. Di Westport, ujar CEO Tubagus Grup ini, port operator tidak melakukan kegiatan bongkar muat. “Disana PBM yang beroperasi di terminal curah hanya dua PBM,” katanya lagi. Port operator hanya menyediakan infrastruktur dasar seperti tanah, kemudian disewa oleh PBM. Lalu service yang dilaksanakan PBM dibayar oleh port operator melalui tarif yang sudah ditentukan port operator. “Untuk buruh (TKBM) dibawah tanggungjawab penuh PBM, termasuk fasilitas dan peralatan bongkar muat semua menjadi investasi PBM. Tak ada serikat pekerja khusus yang menaungi buruh. Tidak seperti disini banyak serikat pekerja,” ungkap Fuadi.

10

Rabu, 10 Mei 2017

Port operator di Westport, jelasnya, memiliki kontrol penuh terhadap kinerja buruh, sementara PBM bertanggungjawab mempertahankan kinerja melalui training, pengarahan dan lainlain. “Kontrak kerja antara PBM dan port operator maksimum 5 tahun, dapat diperpanjang sesuai kinerja PBM,” ucapnya. Sementara itu di Jurong Port, cerita Fuadi, port operator diperbolehkan melakukan kegiatan bongkar muat, itu sesuai undang-undang. Namun Jurong port memilih tidak melakukan aktifitas itu. “Operator memilih bermitra dengan PBM, tetapi mitra PBM yang dapat bekerja adalah yang memiliki license yang diterbitkan oleh port operator,” ujarnya. Di Jurong, ada 18 PBM yang beroperasi untuk kegiatan general kargo dan 5 PBM lagi untuk barang curah. Port operator melakukan review terhadap kinerja setiap bulan. Terhadap PBM yang tidak memenuhi standar akan disuspend operasinya. PBM hanya membayar biaya license tahunan serta tak ada tagihan lain. “Kontarak kerja dan license akan direview setiap dua tahun,” kata Fuadi. Seperti di West port, di Jurong pun tak ada serikat pekerja. Semua buruh menjadi tanggungjawab PBM. Namun ketika PBM kekurangan buruh, Jurong port akan membantu menyiapkan buruh denan sistem bagi hasil. “Fasilitas bongkar muat juga menjadi investasi PBM, namun untuk beberapa peralatan bongkar muat yang mahal seperti ship unloader menjadi investasi Jurong dengan skema kerja bagi hasil,” kata Fuadi. Apakah sistem itu juga bisa digunakan untuk pelabuhan di Indonesia. “Kami sudah mencoba untuk menawarkan kerjasama dengan PT Pelindo, tentunya dengan sistem yang disepakati kedua belah pihak. Prinsipnya kami (PBM) yang kerja, PT Pelindo terima kontribusi, berapa besarannya yang tergantung kesepakatannya,” ungkap Fuadi mengakhiri ceritanya.*** | OCEANWEEK.CO.ID |


1 Bulan Nikmati Tol Akses Priok Gratis, Ini Kata Pengusaha Logistik foto: setkab.go.id

J

ALAN tol akses Tanjung Priok telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 15 April 2017 lalu. Dibukanya jalan tol ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas truk menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan memperpendek waktu tempuh. Namun, adanya tol sepanjang 11,4 km ini ternyata tak cukup mampu memangkas waktu tempuh truk-truk yang membawa barang menuju dan keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok. “Kalau buat masuk ke (pelabuhan) Prioknya sih lebih lancar. Tapi macetnya kan enggak cuma di situ saja. Macetnya dari JORR (Jakarta Outter Ring Road) sudah macet, di Cikampek udah macet. Jadi pas ke ujung mau masuk atau ujung mau keluar Priok saja yang lumayan lancar. Sekarang bottle neck-nya di Cikampek sama JORR malah,” kata Ketua Asosiasi Logistik, Saldi Ilham Masita, di Jakarta, Senin (8/5/2017).


Menurutnya, waktu tempuh yang dihemat dengan adanya tol Tanjung Priok hanya sekitar 30 menit, karena perjalanan menuju tol ini telah lebih dulu terhambat oleh macet di JORR dan tol Jakarta-Cikampek. “Paling kita hemat waktu cuma setengah jam, enggak banyak. Sebelumnya kan bisa kita tempuh dari Cikarang ke Priok tiga sampai empat jam. Dengan adanya tol Tanjung Priok jadi 3,5 jam. Jadi enggak terlalu banyak. Sekarang macetnya soalnya di JORR sama Cikampek,” ungkapnya. Untuk itu, ke depan ia berharap tol JakartaCikampek II (elavated) yang tengah dibangun bisa segera selesai sehingga waktu tempuh menuju Pelabuhan Tanjung Priok bisa lebih banyak terpangkas. “Harapan ke depan, yang elevated Cikampek itu bisa jadi,” tandasnya.*** DETIK.COM | EDUARDO SIMORANGKIR Rabu, 10 Mei 2017

11

Jalur Sutra Maritim China: Pakistan dan India Terlibat Pro dan Kontra foto: youtube.com

S

TRATEGI One Belt One Road (OBOR) atau yang lebih dikenal dengan jalur sutra yang sudah lama direncanakan China, telah diluncurkan kembali di tahun 2013. Sejauh ini, China terus berusaha mensosialisasikannya ke berbagai negara khususnya yang dilintasi jalur tersebut. Namun, sejumlah negara justeru mempertanyakan maksud dari OBOR tersebut. Tak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah proyek ambisius. Di belahan benua Asia Selatan, Pakistan mendukung penuh rencana tersebut. Pakistan mengandalkan Pelabuhan Gwadar sebagai lintasan utama jalur OBOR. Sebaliknya, India justeru menyatakan keberatannya terhadap lintasan OBOR yang digagas China tersebut. Sejumlah pihak bahkan menyebutkan menjelang pertemuan besar antara Beijing dan New Delhi, OBOR dianggap sebagai persoalan yang masih mengganjal. Media terkemuka The Times of India, menyebutkan keberatan India terhadap OBOR lebih disebabkan masalah kedaulatan negara tersebut. Sejauh ini, China banyak disebut sebagai pesaing India dalam percaturan ekonomi global.

12

Rabu, 10 Mei 2017

Berbeda dengan Pakistan yang menganggap diberlakukannya OBOR akan mendongkrak ekonomi negara tersebut. Pada akhirnya, pro dan kontra cenderung melibatkan alasan yang bias. Artinya, apakah negara yang pro atau kontra tersebut menganggap China sebagai kawan atau lawan. Apakah jalur sutra akan berdampak positif atau negatif terhadap ekonomi negara yang bersangkutan. Inggris sejauh ini termasuk yang disebutsebut mendukung China memberlakukan obor. Ini terbukti dengan lintas KA Barang dari China menuju Inggris dan sebaliknya pada April 2017 lalu. Sedangkan Presiden Yunani Prokopis Pavlopoulos disebut-sebut juga mendukung inisiatif tersebut. Namun demikian, secara umum Eropa belum menentukan sikap terhadap pemberlakuan OBOR yang digagas China tersebut. Di tengah fluktuasi ekonomi saat ini, negara-negara Eropa masih belum memutuskan apakah akan bersikap protektif atau terbuka untuk pemberlakuan jalur sutra tersebut.*** PORTTECHNOLOGY.ORG | KF


SHIPPING TIMES BULETIN INFORMASI PELAYARAN, PELABUHAN DAN LOGISTIK

Recommend Documents