Shelf Registration Saham: Perbandingan Pengaturan Amerika Serikat Dan Jepang Serta Implementasinya Dalam Regulasi Indonesia

Shelf Registration Saham: Perbandingan Pengaturan Amerika Serikat Dan Jepang Serta Implementasinya Dalam Regulasi Indonesia Dwi Defiantoro Arman Nefi Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA Abstrak Nama : Dwi Defiantoro Program Studi :Sarjana Judul : Shelf Registration Saham: Perbandingan Pengaturan Amerika Serikat dan Jepang Serta Implementasinya Dalam Regulasi Indonesia Skripsi ini membahas shelf registration sebagai cara alternatif untuk melakukan penawaran umum saham. Beberapa penelitian empiris menunjukkan shelf registration dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan penawaran umum saham dan biaya modal. Penelitian ini membahas bagaimana aspek hukum praktek shelfregistrationdi Amerika Serikat dan Jepang serta apakah peraturan tentang Penawaran Umum Berlanjut Obligasi atau Sukuk (Peraturan Bapepam No. IX.A.15) di Indonesia cukup mengakomodasi penerapan metode shelf registrationsaham ataukah Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat regulasi baru. Penelitian yuridis normatif ini mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa metode shelf registrationperlu diterapkan di pasar modal Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan penawaran umum yang dilakukan Emiten. Penulis juga merekomendasikan bagaimanaketentuan mekanismeshelf registrationsaham yangseharusnya. This undergraduate thesis discusses shelf registration as an alternative method for stock offering. Several empirical studies indicated shelf registration can reduce compilance cost and capital cost. The purpose of this study is to understand the law aspect of United States’ and Japan’s shelf registration practice and whether existing regulation about Continuous Offering of Bond or Sukuk (Bapepam Rule IX.A.15) in Indonesia is sufficient to accommodate shelf offering of stock or Financial Service Authority need to make a brand new regulation. This juridical normative study use statutory approach and comparative approach. Based on study result, researcher suggest that shelf registration method should be implemented in Indonesian capital market to gain greater efficiency and flexibility in issuer’s public offering. Researcher also suggest how the regulation of shelf registration mechanism of stock should be. Key words: Shelf registration, public offering, stocks

Shelf registration.…, Dwi Defiantoro, FH UI, 2014

LATAR BELAKANG Salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meneruskan fungsi Bapepam-LK adalah mengembangkan pasar modal Indonesia agar dapat berfungsi menjadi penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global.1 Pendalaman pasar merupakan salah satu target pengembangan pasar modal Indonesia saat ini.2 Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengemukakan bahwa memperbanyak jumlah investor ritel domestik adalah salah satu faktor penting dalam proses pendalaman.3 Bapepam-LK sejak 2008 telah menetapkan kebijakan penyempurnaan proses penawaran umum sebagai salah satu cara untuk memperbanyak emiten dan investor. Salah satu bentuk inovasi proses penawaran umum adalah praktik penawaran umum dengan metode shelf registration.4 Shelf registration merupakan penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umumefek yang pelaksanaan penawaran umumnya tidak segera dilakukan setelah pernyataan pendaftaran itu efektif, melainkan dilakukan pada suatu masa tertentu yang direncanakan (delayed basis)atau secara berkelanjutan (continuous basis).5 Dalam skema shelf registration terdapat satu kali pernyataan efektif di awal untuk beberapa penawaran di masa depan yang direncanakan. Penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dengan menggunakan metode “shelf registration” akan memungkinkan pihak yang akan melakukan penawaran umum untuk melakukan persiapan lebih dini, sehingga pada saat dibutuhkan, efek-efek tersebut sudah siap untuk segera ditawarkan ke publik.6Mengingat ada jeda waktu antara efektifnya pernyataan pendaftaran dengan pelaksanaan penawaran umum, maka

1

Bapepam-LK. “Studi tentang Penerapan Penawaran Umum dengan Shelf registration”, 2008, hal. 1.

2

Pendalaman pasar (Market deepening atau Financial deepening) berarti bertambahnya inovasi ketentuan jasa keuangan agar semakin banyaknya pilihan dari jasa yang dirancang untuk semua tingkatan masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah pemodal dan modal di suatu pasar modal. Shaw, Edward (1973)Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press. 3

“OJK Lanjutkan Upaya Pengawasan.” (Harian Kompas, 23 September 2013).

4

Penerapan skema shelf registration juga masuk ke dalam program utama masterplan pasar modal 2010-2014 dalam rangka mengurangi hambatan bagi dunia usaha untuk mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan. Lihat: Masterplan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank 2010-2014, Bapepam-LK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 5

Bapepam-LK., ibid.

6

Ibid.


pihak yang menggunakan metode shelf registration, diwajibkan untuk meng-up-date informasi ke publik untuk setiap perubahan material yang ada. 7 Sekarang ini mekanisme shelf registration telah diterapkan di beberapa negara yaitu antara lain: Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, Inggris, Prancis, Filipina, Turki, dan sebagainya. Penggunaan mekanisme shelf registration di beberapa negara dapat dilakukan untuk penawaran umum efek bersifat utang maupun saham. Meskipun konsep umum yang digunakan hampir sama, namun terdapat karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara, misalnya jangka waktu kadaluarsanya pernyataan efektif, tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran dan tata cara memutakhirkan informasi, terdapat perbedaan di masing-masing negara.8 Penawaran efek dengan cara shelf registration di Amerika Serikat diatur secara khusus dalam SEC Rule 415.Selain Amerika Serikat, emiten di Jepang juga lazim menggunakan shelf registration untuk menawarkan sekuritas. Shelf registration pertama kali diperkenalkan di pasar modal Jepang pada tahun 1988 dengan efek yang dijual adalah obligasi samuraidari Pemerintah Yunani. Hingga kini shelf registration di Jepang masih menjadi pilihan pertama oleh emiten di pasar modal Jepang, yang terkenal memiliki pasar obligasi terbesar di dunia itu. Pengaturan shelf registration di Jepang yang utama terdapat pada Finance Instrument and Exchange Law (FIEL) Jepang, tepatnya dalam Pasal 23-3 sampai dengan Pasal 23-12. Menurut penulis, alangkah menarik jika membandingkan praktik dua negara yang telah menerapkan shelf registration untuk efek saham. Penulis memilih Amerika Serikat dan Jepang untuk dilihat bagaimana best practice di kedua negara yang memiliki pasar modal yang maju tersebut. Mengapa AS dan Jepang? Karena kedua negara tersebut merupakan negara pionir yang mengatur shelf registration. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap situs EDGAR9 dan EDINET10, saat ini hampir setiap hari terdapat pernyataan shelf registration di bursa sekuritas AS dan Jepang. Di pasar modal AS, pernyataan pendaftaran shelf registration disampaikan dengan form pendaftaran S-3 yang terperinci. Sedangkan di Jepang teramati emiten lebih banyak yang menggunakan prospektus satu halaman, bahkan untuk sekuritas berupa opsi yang ditawarkan 7

Bapepam-LK, Op. cit., hal. 2.

8

Bapepam-LK, Op. Cit., hal. 2.

9

EDGAR: Elecronic Data Gathering, Analysis and Retrieval, yaitu merupakan pusat data pendaftaran sekuritas dan keterbukaan informasi elektronik Amerika Serikat. 10

EDINET: Electronic Disclosure for Investors’ Network, yaitu merupakan pusat data pendaftaran sekuritas dan keterbukaan informasi elektronik Jepang.


pada pemegang saham emiten tidak diwajibkan memberikan prospektus kepada pembeli prospektif11. Kendati sekilas terdapat perbedaan dari segi keterbukaan informasi, sistem shelf registration di AS dan Jepang telah diakui oleh lembaga internasional di bidang pasar modal semisal IOSCO. Terbukti dari publikasi komisi teknis IOSCO tentang implementasi International Disclosure Standard terhadap sistem shelf registration yang menjadikan AS dan Jepang sebagai standar acuan. TINJAUAN TEORETIS Pasar finansial merupakan pasar yang terkait keuangan atau modal yang menjadi aset finansial. Di Indonesia terdapat tiga jenis pasar finansial yang utama, yaitu Pasar Uang, Pasar Modal dan Pasar Komoditi. Jenis-Jenis Emisi Saham Emisi efek merupakan alasan suatu perusahaan memilih pasar modal untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Emisi dapat diartikan sebagai tindakan menerbitkan efek oleh pihak yang menerbitkan efek yang disebut dengan emiten atau issuer12. Saham merupakan salah satu efek yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal. Saham dapat diartikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Penjualan saham yang dilakukan oleh emiten dapat dilakukan terhadap saham lama (existing shares) yaitu peralihan hak milik dalam rangka divestasi maupun saham yang berada dalam portepel13 yaitu modal yang belum ditempatkan (unissued capital). Pengerahan dana oleh perusahaan melalui emisi efek saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Penawaran Terbatas dan Penawaran Umum

11

Dengan syarat, telah diumumkan di surat kabar, berdasarkan amandemen FIEL per tanggal 1 April 2002. Lihat: Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP, “Securities Finance 2013”, Getting The Deal Through, London: Law Business Research, 2013. p. 80. 12

Pada penelitian ini, kata emiten dan issuer digunakan secara bergantian karena kedua kata tersebut memiliki pengertian yang mirip. Namun dalam praktiknya, kata emiten lebih sering digunakan untuk perusahaan publik yang mengeluarkan berharga untuk diperjualbelikan (KBBI), sedangkan issuer adalah kata yang lebih umum karena mencakup juga pemegang efek yang menjual efeknya di pasar modal. 13

Kata portepel mengandung pengertian map. Jadi, saham prortepel adalah saham yang masih tersimpan dalam map yang belum ada pemiliknya. Lihat: Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal. 126.


Dalam proses penawaran umum, surat berharga ditawarkan melalui pasar modal dimana para pihak harus terlebih dahului mendapatkan izin dari badan yang memiliki otoritas yang berwenang. Penawaran umum dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1. Generalcashoffer, merupakan emisi umum yang ditawarkan pada masyarakat untuk diperdagangkan di pasar modal. 2. Penawaran right (Rights Issue) atau di Indonesia dikenal dengan hak memesan terlebih dahulu adalah hak istimewa pada pemegang saham yang telah ada untuk dapat membeli pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu dengan menerbitkan bukti right pada penawaran umum terbatas, dimana saham baru ditawarkan kepada pemegang saham lama.14 Di Indonesia, penawaran right diatur dengan Peraturan Bapepam No. IX. D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Shelf registration, pengertian “shelf registration” adalah penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sekarang akan tetapi pelaksanaan penawaran umumnya tidak dilakukan segera setelah pernyataan pendaftarannya tersebut efektif, melainkan dilakukan pada suatu saat di masa yang akan datang (delayedbasis) atau dengan cara berkelanjutan (continuous basis).15 Pro-Kontra terhadap Shelf Registration Pada awal mula penerapan shelf registration di Amerika Serikat terdapat dua kubu yaitu pihak yang pro dan pihak yang kontra dengan penerapan shelf registration untuk penawaran saham. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Barbara Ann Banoff dalam makalahnya (“Regulatory Subsidies, Efficient Markets, and Shelf registration: An Analysis of Rule 415.” Virginia Law Review 70: 2 (1984): 135-185), argumen-argumen tersebut secara pokoknya adalah sebagai berikut:

Argumen yang Mendukung Penerapan Shelf Registration 1. Skema ini adalah sukarela (voluntary) 2. Biaya penawaran saham dengan shelf registration lebih kecil dibandingkan dengan penawaran tradisional. 3. Memungkinkan aksi emiten yang cepat dan strategis dalam mengakses modal. 4. Biaya underwriting menjadi lebih murah akibat lebih kecilnya penawaran tiap take down. 14

Sunariyah, Pengantar Pasar Modal, cet. 2, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000)

hal. 105. 15

Bapepam-LK, “Studi tentang Penerapan Penawaran Umum Dengan Shelf registration”, 2008.


5. Komponen biaya tetap dan biaya akuntansi menjadi lebih rendah. 6. Pembeli dapat membeli langsung dari emiten. Argumen yang Menentang Penerapan Shelf registration 1. Menekan harga saham yang telah beredar. 2. Menurunkan performa penawaran akibat underpricing dan spread yang berkurang. 3. Uncertainty dan waktu yang terbatas menurunkan tingkat liability underwriter. 4. Memperkecil kesempatan bank investasi kecil. 5. Singkatnya proses mengurangi keakuratan prospektus METODE PENELITIAN Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundangundangan terkait dan bahan pustaka lain. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach)16. Alasan pemilihan Amerika Serikat adalah negara ini merupakan negara yang perintis penggunaan metode shelf registration untuk penawaran umum saham. Sedangkan Jepang dipilih karena emiten di negara ini lazim menggunakan shelf registration sebagai metode penawaran sekuritas serta mempunyai Tokyo Stock Exchange yang merupakan bursa saham yang terbesar kedua setelah bursa-bursa di Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier17yakni sebagai berikut: (a)Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di suatu negara yang di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan, di Amerika Serikat berupa SEC Rule dan Securities Act dan di Jepang berupa Financial Instrument and Exchange Law (FIEL). Di dalam penelitian ini, peraturan perundang 16

Perbandingan hukum dilakukan dengan cara menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam hukum dari beberapa negara; perbandingan hukum yang dimaksud menggunakan istilah Jerman (Rechtsvergleichung) selain terdapat juga istilah dari negara lain (comparative law, droit compare). Macro-comparison terkait dengan keseluruhan sistem hukum; sedangkan micro-comparison terkait dengan lembaga hukum tertentu atau masalah tertentu. (Ralf Michaels, Draft Oxford Handbook of European Private Law (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., New York: Oxford University Press). Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode micro comparison. karena membicarakan secara spesifik lembaga hukum pasar modal. 17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 32.


undangan yang akan banyak dirujuk antara lain: 1. Indonesia: Undang-undang No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Bapepam; 2. Amerika Serikat: SEC Rule 415; 3. Jepang: Article 23.3 s.d. Article 23.12 FIEL. (b) Bahan hukum sekunder, yatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah. (c)Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus. PEMBAHASAN Penawaran Umum Berkelanjutan (Obligasi dan Sukuk) Pada tahun 2010 Bapepam (yang sekarang OJK) telah memberlakukan Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan implementasi shelf registration sebagai metode untuk penawaran umum atas efek obligasi dan sukuk. Penawaran umum berkelanjutan merupakan kegiatan Penawaran Umum atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan secara bertahap.18 Jenis penawaran umum ini diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Apabila dilihat definisi dalam peraturan Bapepam ini, maka penawaran umum berkelanjutan ini sama merupakan shelf registration dengan continuous basis untuk efek bersifat utang. Penawaran Umum Berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. ANALISIS KESESUAIAN/KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN PERATURAN IX.A.15. UNTUK SEKURITAS BERSIFAT EFEK Perbedaan Saham dengan Obligasi Saham merupakan penyertaaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau saham dapat diartikan juga sebagai bagian dari kepemilikan modal sendiri di dalam perseroan dan bukti kepemilikannya.19 Saham biasa dan saham preferen keduanya adalah metode untuk membeli 18

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Bapepam Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep 555-BL-2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Peraturan Bapepam No. IX.A.15, Pasal 1(a)(1). 19

Victor Purba, Kamus Umum Pasar Modal, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 2000.


modal di dalam suatu organisasi perusahaan. Saham biasa biasanya diberikan hak suara sementara saham preferen biasanya tidak.20 Jumlah saham yang dimiliki seseorang di dalam perusahaan secara resmi tercantum di dalam anggaran dasar perseroan. Meskipun penggunaan pendapatan dari penawaran kedua sekuritas ini bisa sama, esensi dari saham dan obligasi sangat berbeda. Perbedaan besar dari keduanya adalah pemegang saham (modal) mempunyai kepemilikan modal dalam perusahaan (mereka adalah pemilik), sementara pemegang obligasi memiliki kedudukan kreditur dalam perusahaan (mereka adalah pemberi pinjaman). Perbedaan lainnya obligasi biasanya memiliki jangka waktu yang ditetapkan (maturity) setelah itu obligasi telah dilunasi, sementara saham mungkin saja berlaku dalam waktu yang tidak terbatas.21 Secara teoretis bisa dibuat batasan pihak perusahaan yang menentukan “siapa di dalam dan siapa di luar” dengan garis pemisah antara fiduciary beneficiaries dan contract counterparties. Pemegang saham bersifat korporat, pemberi pinjaman bersifat kontraktual sehingga pemegang saham adalah insider sementara pemegang obligasi adalah outsider.22 Perbedaan dalam Hal Akibat Hukum Penawaran umum saham menimbulkan konsekuensi perubahan komposisi kepemilikan suatu perusahaan. Sebab perusahaan adalah persekutuan yang terdiri dari modal-modal (sahamsaham) yang dipisahkan dari harta kekayaan pemiliknya. Konsekuensi dari perubahan komposisi kepemilikan saham adalah perubahan hak dan kewajiban pemegang saham yang seringkali didasarkan pada proporsi kepemilikan saham. Jika jumlah saham pada suatu perusahaan bertambah, maka hak suara pemegang saham yang telah ada bisa berkurang (terdilusi). Jika penawaran saham tersebut menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas maka kemungkinan akan terjadi perubahan pengendali di suatu perusahaan itu. Untuk itu, bagi penawaran umum saham yang menyebabkan perubahan pemegang saham mayoritas wajib

20

http://boundless.com/ finance/stock-valuation.rules-rights-of-common-and-preferred-stock/ common-stock-preferred-stock-and-debt--2/ diakses pada 6 Januari 2014.

comparing-

21

Ibid.

22

Wachter, Bratton. A theory of preferred share. Pennsylvania Law Review. http://www.pennlawreview.com/print/BrattonWatchter-161-U-Pa-L-Rev-1815.pdf, diakses pada 5 Januari 2014


dilakukan tender offer.23 Sedangkan pemegang obligasi tidak bisa mengendalikan keputusan di perusahaan karena dia tidak punya hak suara. Perbedaan Persyaratan Persyaratan penawaran saham lebih ketat dibandingkan dengan obligasi. Karena penawaran saham lebih sering menyangkut investor publik atau perseorangan dibandingkan dengan obligasi yang lebih sering menyasar kelompok institusi finansial seperti bank atau lembaga pembiayaan. Selain itu, mengingat risiko yang ada dalam saham relatif lebih besar (misalnya capital loss) dibandingkan dengan obligasi. Peraturan yang Menunjang Shelf registration Saham Pengaturan penawaran saham di Indonesia sudah cukup lengkap, namun belum cukup untuk menunjang shelf registration saham karena belum ada pengaturan khusus tentang metode penawaran tersebut. Kemudian, terkait shelf registration peraturan tentang shelf registration untuk obligasi sebenarnya sudah ada yaitu Peraturan Bapepam IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (untuk obligasi). Sehingga untuk melihat bagaimana seharusnya membuat peraturan penawaran umum saham dengan shelf registration dapat dilihat evaluasi dari penerapan Peraturan Bapepam IX.A.15 ini. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membuat peraturan yang masih belum ada yaitu peraturan tentang Penawaran Umum Saham dengan Shelf registration (misalnya dengan nama Penawaran Umum Saham Berkelanjutan). PERBANDINGAN SHELF REGISTRATION DI AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG Sistem hukum Amerika Serikat adalah common law. Dalam sistem hukum ini, tidak ada aturan dan perundang-undangan yang terkompilasi secara komprehensif.24 Namun untuk area subyek peraturan yang penting semisal mengenai bursa sekuritas, terdapat kodifikasi peraturan permanen yang disebut dengan Code Federal Regulation (CFR). Peraturan di Amerika Serikat sangat dinamis dan kompleks, pada tahun 2013 saja, terdapat 301 bagian perubahan dan tambahan atau penjelasan ketentuan terkait bursa sekuritas dan komoditi. Sedangkan di Jepang, 23

Tender offer diatur dalam Peraturan Bapepam IX.H.1 (Tender Offer Perusahaan Terbuka apabila terjadi perubahan pengendali) dan Peraturan Bapepam IX.F.1. (Tender Offer Sukarela) 24

Hukum terdapat pada peraturan yang terpisah-pisah, dimana keputusan legislatif lebih banyak berdasarkan preseden, yang berarti keputusan-keputusan yudisial yang telah diputuskan dalam kasus serupa. Preseden ini dikelola dari masa ke masa melalui keputusan pengadilan dan juga setiap waktu didokumentasikan dalam sekumpulan kasus hukum yang dikenal dengan buku tahunan atau laporan tahunan. Lihat: “The Common Law and Civil Law Traditions,” diakses dari: http://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.


sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum campuran antara civil law dan customary law.25 Peraturan pasar modal yang utama adalah Financial Instruments and Exchange Law (FIEL) tahun 1948, Kitab Hukum Perdata dan Komersial. Hukum pasar modal di Jepang secara historis berasal dari hukum pasar modal Amerika Serikat namun telah berkembang sedemikian rupa26 sehingga kini terdapat banyak perbedaan di antara kedua negara tersebut. Peraturan Pasar Modal di Amerika Serikat Sejalan dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang berbentuk federasi, hukum pasar modal di Amerika Serikat pun terbagi menjadi hukum federal dan hukum negara bagian. Peraturan federal tentang pasar modal diatur dalam Undang-undang federal misalnya Securities Act tahun 1933 dan SecuritiesExchangeAct 1934.27 Peraturan Pasar Modal Amerika Serikat Suatu issuer yang mendaftarkan efeknya pada bursa efek nasional AS (diantaranya NYSE, NYSE MKT NASDAQ, dsb.) harus mendaftarkan kelompok surat berharga itu sesuai dengan UU 1934 dan peraturan SEC. Prosedur pendaftaran menurut UU 1934 memberikan kewajiban kepada issuer untuk mendaftarkan laporan tahunan SEC dalam bentuk form 10-K28, laporan trimesteran dalam bentuk Form 10-Q29 dan laporan terbaru dalam bentuk Form 8-K30. Suatu issuer yang

25

“Alphabetical Index of the Political Entities and Corresponding Legal Systems” diakses dari http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/index-alpha.php 26

Tidak semua hukum di Jepang dapat berlaku secara sendiri. Misalnya ketentuan dalam FIEL diberlakukan dengan cabinet order dan cabinet office ordinance sehingga baru dianggap efektif. Lihat: Nicole J. Ramsay, Japanese Securities Regulation: Public Enforcement Problem, Fordham Law Review: Vol. 60: 6, p. S255. (1992) 27

Terdapat dua sistem terkenal pada peraturan pasar modal federal Amerika Serikat, yaitu merit based regulation dan disclosure based regulation. Merit regulation adalah pendekatan peraturan pasar modal yang bersifat penilaian dari komisioner atau administrator negara bagian untuk menentukan apakah kualitas sekuritas yang akan ditawarkan apakah memenuhi untuk diedarkan di negara bagian tersebut. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan, mengatur tingkat risiko investasi yang ditawarkan, mencegah penipuan, dan meningkatkan tingkat keyakinan diri investor. Sedangkan disclosure based regulation bersifat memberikan kewajiban bagi emiten untuk membuka informasi lalu menetapkan ketentuan anti-fraud. UU 1933 dan UU 1934 adalah peraturan yang didominasi oleh sistem disclosure. 28

Form 10-K terbagi menjadi satu halaman sampul dan empat bagian. Pendaftar Form “S” diwajibkan untuk mencatatkan laporan dalam bentuk Form 10-K. Laporan tahunan 10-K harus diajukan (i) dalam hal pendaftar besar yang mau mempercepat, selama enam puluh hari setelah akhir tahun fiskal emiten, (ii) dalam hal pendaftar yang mau mempercepat, tujuh piluh lima hari setelah akhir tahun fiskal, dan (iii) dalam hal emiten lain, selama sembilan puluh hari setelah akhir tahun fiskal. 29

Form 10-Q terbagi menjadi sebuah halaman sampul dan dua bagian. Laporan trimesteran dalam Form 10-Q harus diajukan setiap tiga trimesteran pertama masing-masing tahun fiskal, namun tidak dengan trimester keempat.


mendaftarkan surat berharganya untuk dijual sesuai dengan UU 1933 harus juga melampirkan laporan yang diwajibkan UU 1934 untuk tahun buku yang sama ketika efek tersebut terdaftar dan untuk masing-masing tahun buku berikutnya. Pengaturan Shelf Registration di Amerika Serikat Rule 415 Penawaran efek dengan cara shelf registration diatur secara khusus dalam SEC Rule 415. Rule 415 mengatur tentang persyaratan efek maupun persyaratan pihak yang ingin menawarkan efek dengan cara shelf registration. Selain mengatur persyaratan diatur juga mengenai prosedur shelf registration berbagai jenis efek. Penawaran shelf registration dapat dilakukan apabila efek yang didaftarkan dengan termasuk dalam kategori yang disebutkan pada Rule 415. Ketentuan PendaftaranShelf a) Jenis-jenis Form Pendaftaran SEC telah memberlakukan berbagai jenis formulir pendaftaran menurut UU 1933 yang memerlukan level keterbukaan yang berbeda tergantung dengan tipe transaksi yang akan didaftarkan dan rekaman laporan menurut UU 1934 dari pendaftar. Bentuk yang paling umum digunakan antara lain31: a. Form S-1 – formulir panjang yang tipikal digunakan untuk Penawaran Perdana (IPOs) dan terkadang juga dapat digunakan pada penjualan sekuritas dengan bentuk lain. b. Form S-3 – formulir singkat yang tipikal digunakan untuk transaksi keuangan berlanjut (follow–on) dan penjualan kembali kepada publik oleh pemegang saham yang menjual, hanya tersedia jika ketentuan kelayakan S-3 telah dipenuhi. c. Form S-4 – digunakan untuk mendaftar sekuritas yang akan dikeluarkan dalam transaksi merger dan akuisissi yang melibatkan penawaran dan penjualan sekuritas kepada pemegang saham di perusahaan target dan penawaran pertukaran. b) Persyaratan Kelayakan Form S-3 Agar layak menggunakan Form S-3 yang fleksibel ini, perusahaan yang mendaftar harus memenuhi kriteria pendaftar dan kriteria pendaftar dan kriteria transaksi. Untuk dapat 30

Form 8-K terbagi menjadi satu halaman sampul dan sembilan bagian. Laporan dalam bentuk Form 8-K harus diajukan pada SEC selama terjadi salah satu kejadian yang ditentukan dalam Sections 1 sampai 6 dan 9 dari Form 8-K. Ketika tidak ditentukan lain laporan ini harus diselesaikan empat hari setelah terjadinya kejadian tersebut. 31

Stewart M. Landefeld , et. al. Public Company Handbook: Corporate Governance and Dislosure Guide for Executives, 4thEd., RR. Donnelley, p. 261.


menggunakan Form S-3, suatu perusahaan sudah diwajibkan mencatatkan laporan UU 1934 untuk setidaknya selama 12 bulan. Penawaran follow-on (lanjutan) oleh emiten dipersyaratkan dengan minimal public float. Pendaftar yang berkualitas yang memiliki public float setidaknya 75 juta dolar AS pada saat 60 hari sebelum tanggal pencatatan Form S-3. c) Status Well Known Seasoned Issuer (WKSI) Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai WKSI diizinkan untuk mengajukan pernyataan shelf offering yang tidak harus melewati review SEC tapi menjadi efektif secara otomatis pada saat pengajuan, serta tidak terbatas jumlahnya dan memungkinkan untuk membayar biaya pendaftaran dengan cara “pay-as-you-go”32. Untuk menentukan status WKSI, (a) float publik emiten setidaknya harus 700 juta dolar AS; atau (b) emiten mengeluarkan 1 miliar dolar AS jumlah pokok agregat efek nonkonversi selain saham biasa dalam tiga tahun terakhir (berlaku untuk efek nonkonversi selain saham biasa). Prosedur ShelfRegistrationSaham di Amerika Serikat Prosedur shelf registration dimulai dengan emiten menunjuk underwriter atau agen (jika diinginkan) dan kemudian melakukan pemeriksaan awal. Setelah itu, emiten mendaftarkan pernyataan pendaftaran shelf registration bersama base prospectus kepada SEC dengan form yang sesuai tergantung jenis efek dan jenis penawarannya ke sistem EDGAR. Setelah itu, SEC menyatakan penawaran tersebut efektif. Setelah dinyatakan efektif, emiten kemudian menunggu saat yang tepat untuk melakukan take-down shelf. Pada saat emiten ingin mengeluarkan saham tersebut, emiten memberikan pengumuman kepada investor prospektif dengan

free writing

prospectus. Setelah itu, apabila ternyata dianggap oleh emiten atau SEC harus ada perubahan, maka emiten membuat perubahan terhadap prospektus. Dalam penawaran primer pada suatu masa tertentu yang direncanakan (delayed primary offering), emiten biasanya akan mencatatkan suatu base prospectus sebagai bagian dari pencatatan pendahuluan dari pernyataan pendaftaran. Ketentuan penawaran sebenarnya yang lebih spesifik dari penawaran akan diajukan setelah pernyataan efektif, dalam bentuk propectussupplement, amandemen post-efektif atau, jika dimungkinkan laporan Exchange Act yang dilampirkan secara incorporated by reference kepada pernyataan pendaftaran. Emiten akan mengadakan penjualan langsung setelah pernyataan efektif jika informasi spesifik tentang penawaran dimasukkan sebagai bagian dari pernyataan 32

Cara membayar biaya pendaftaran tidak di awal pendaftaran melainkan pada saat masing-masing efek benar-benar terjual. Cara ini lebih hemat dibandingkan membayar biaya pendaftaran secara keseluruhan untuk semua efek yang didaftarkan dalam shelf.


pendaftaran dalam base prospectus atau dalam prospectus supplement yang diatur dalam Rule 424 setelah pernyataan efektif. Pengaturan Pasar Modal di Jepang Selayaknya negara maju, perlindungan investor adalah tujuan utama di Jepang. Untuk mewujudkan perlindungan ini, Undang-undang Instrumen Keuangan dan Bursa (atau Financial Instruments and Exchange Law/FIEL) ditetapkan pada tahun 1948. Undang-undang ini menetapkan bahwa peraturan ini akan ditegakkan oleh berbagai lembaga: oleh pemerintah melalui kewenangan pengesahan, penilaian dan monitoring, oleh pengadilan melalui keputusan perintah dan putusan perdata dan kriminal oleh pengadilan. Sementara itu perlindungan investor terwujud dari dimungkinkannya pihak privat menuntut ganti rugi bagi pihak yang melanggar aturan pasar mdoal. Seolah-olah struktur ini serupa dengan yang ada di Amerika Serikat yang peraturan pasar modalnya dijadikan referensi oleh Jepang. Namun ketika sampai pada praktik sebenarnya, terdapat gambaran yang berbeda antara Jepang dan Amerika Serikat.33 Saat ini, Financial Services Agency (FSA) merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab untuk pengadministrasian peraturan dalam FIEL dan ketetapan pelaksanaannya, dan juga mendelegasikan kewenangannya menurut Undang-Undang Jepang kepada Local Finance Bureau dari Menteri Keuangan untuk pendaftaran dokumen keterbukaan informasi, termasuk pernyataan pendaftaran sekuritas; dan kepada Securities Exchange Supervisory Commission (SESC) untuk inspeksi perusahaan sekuritas, pengawasan perdagangan harian dan investigasi dari tindakan pidana. FSA telah mengeluarkan pedoman terkait keterbukaan informasi dan permasalahan lain untuk interpretasi FIEL dan peraturan terkait.34 Pengaturan Shelf registration di Jepang Dasar hukum pengaturan shelf registration yang utama di Jepang ada dalam Finance Instrument and Exchange Law (FIEL) Jepang, tepatnya dalam Pasal 23-3 sampai dengan Pasal 23-12. Pengaturan shelf registration di FIEL merupakan pengaturan yang komprehensif dan terkumpul jadi satu. Di dalamnya berisi ketentuan tentang prosedur pendaftaran pernyataan,

33

Misao Tatsuta, “Enforcement of Japanese Securities Legislation.” Journal of Comparative Corporate Law and Securities Regulation 1:1 (1978), 95-138. 34

Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP, “Securities Finance 2013”, Getting The Deal Through, London: Law Business Research, 2013.


termasuk prosedur perubahan, pembatalan, dan pembaruannya, dan ketentuan lain yang relevan dengan shelf regitration. Persyaratan Efek Dalam Pasal 23-3(1) FIEL, ditetapkan bahwa shelf registration dapat dilakukan terhadap efek yang ditawarkan dengan cara: (a) Penawaran Publik atau Distribusi Sekunder (b) Jika telah memenuhi ketentuan Pasal 5(4) dan (c) berjumlah 100 juta yen atau lebih Penawaran surat berharga hampir semuanya dapat dilakukan dengan cara shelf registration statement kepada Local Finance Bureau yang berkompeten, kecuali dikecualikan dalam ketentuan pendaftaran surat berharga dalam FIEL. Terdapat dua klasifikasi surat berharga dalam FIEL, yaitu: Sekuritas kelompok I yang terdiri dari saham perusahaan, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan unit investasi trust atau perusahaan investasi. Sedangkan sekuritas kelompok II diantaranya beneficiary interest dalam trusts dan skema investasi kolektif. Pengecualian persyaratan pendaftaran adalah terhadap efek yang selain dua klasifikasi sekuritas diatas. Jangka waktu issue yang direncanakan untuk shelf registration yang bersangkutan harus dalam waktu tidak boleh melampaui 2 tahun dari waktu shelf registration berlaku efektif. Shelf registration berhenti status efektifnya apabila waktu pengeluaran yang direncanakan untuk self registration bersangkutan telah berlalu (Pasal 23-6 FIEL). Supplement shelf registration yang dipersyaratkan Pasal 23-8 Paragraf (1) harus berisi, tambahan dalam informasi yang diatur masalahnya dalam Ordinance Menteri Keuangan yang disebutkan dalam Paragraf tersebut, kepada efek yang sedang diuji dengan Dokumen rujukan terkait Emiten untuk masalah yang tertulis dalam Article 5(1)(ii) terkait ketentuan Ordinance Menteri Keuangan, dan dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan oleh Ordinance Menteri Keuangan demi kepentingan umum atau perlindungan investor.


ANALISIS PENERAPAN PENAWARAN UMUM SAHAM DENGAN SHELF REGISTRATION DI INDONESIA Untuk merealisasikan wacana shelf registration, Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan peraturan-peraturan yang disebutkan diatas. Sebab, terkait dengan HMETD hal yang berbenturan adalah kepentingan dengan pemegang saham lama. Selain itu, pada peraturan penambahan modal tanpa HMETD (Peraturan IX.D.4) disebutkan bahwa tambahan modal hanya diperbolehkan maksimal 10%. Dapat lebih dari 10% jika perusahaan dalam kondisi keuangan yang buruk. Padahal shelf registration biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi baik. Sehingga dalam peraturan itu seharusnya dilakukan penyesuaian yang bisa dilakukan dengan perubahan pasal atau penambahan ayat baru yang isinya pengecualian untuk shelf registration. Hal-hal yang Harus Diatur Persyaratan Pihak Persyaratan pihak perlu diatur sedemikian rupa agar pasar modal terjaga likuiditas dan stabilitasnya serta untuk menjaga perlindungan terhadap investor. Persyaratannya bisa berbentuk persyaratan kuantitatif terhadap aset perusahaan atau jumlah saham misalnya. Pengaturan akan persyaratan minimal kuantitatif dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian oleh ahli ekonomi atau pakar pasar modal. Selain itu, perkembangan best practice di luar negeri juga dapat dijadikan pertimbangan. Kemudian, sebagaimana praktik Amerika Serikat dan Jepang, perlu juga syarat emiten apakah telah memenuhi ketentuan laporan keuangan dan keterbukaan informasi tertentu atau tidak. Hal ini agar jangan sampai investor membeli saham kepada emiten yang ternyata dalam keadaan keuangan yang buruk. Selain itu, persyaratan pihak juga harus mewajibkan emiten telah melakukan laporan keuangan atau keterbukaan informasi selama waktu tertentu misalnya 3 tahun belakangan dan tidak pernah melanggar ketentuan OJK selama 3 tahun belakangan. Persyaratan Efek Selain persyaratan jumlah efek minimal, persyaratan efek juga seharusnya ditetapkan pada perbandingan saham yang dijual dengan modal disetor dalam bentuk persentase. Seperti halnya dengan di Amerika Serikat, penawaran saham bukan penawaran publik dengan shelf registration yang berjumlah 20% dari total saham sebelum penawaran, pihak issuer haru mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Jenis Shelf Registration


Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, shelf registration dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu, secara delayed basis dan continuous basis. Khusus untuk penawaran saham dengan shelf registration harus diatur apakah bisa menggunakan kedua caranya atau salah satu. Selain itu, patut dikaji pula secara ekonomis cara-cara distribusi yang inovatif seperti di Amerika Serikat, seperti Dutch Auctions, Dribble Outs, dan Bought Deal apakah dapat diterapkan di Indonesia dan apakah cara tersebut menguntungkan secara ekonomis bagi semua pihak atau tidak. Selain itu patut dibedakan juga antara shelf registration saham yang dikeluarkan oleh emiten yang berpengalaman dengan yang tidak, antara emiten yang telah go public atau emiten yang belum go public. Emiten yang berpengalaman atau yang telah go public mendapatkan fasilitas shelf registration otomatis. Prosedur Adapun yang perlu diatur teknis dan prosedurnya antara lain: Pengaturan mengenai jangka waktu penawaran, alokasi masing-masing periode, pedoman penetapan harga, dan kewajiban memutakhirkan isi prospektus. Kesemua pengaturan ini penting karena sifatnya yang price sensitive. Keterbukaan Informasi Keterbukaan Informasi terkait penawaran saham dengan cara shelf registration harus cukup mengakomodasi kepentingan investor agar mengetahui seluk beluk emiten dan efek yang sedang ditawarkan. Namun disisi lain jangan sampai mengurangi minat emiten untuk melakukan shelf registration. Sehingga yang diperlukan di sini adalah keterbukaan informasi yang adil (fair disclosure)Oleh karena itu, keterbukaan informasi yang tepat diterapkan adalah keterbukaan informasi yang terkait hal material saja. Sedangkan untuk perubahan dalam laporan keuangan atau keterbukaan bisa dilakukan dengan cara incorporation by reference35sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat. Incorporation by reference tidak bisa hanya disebutkan dengan klausa “subject to” (sesuai dengan). Namun harus spesifik dan menggunakan klausa yang lebih dianggap mengikat seperti “incorporated hereinand made part of” (yang dianggap satu kesatuan). Lalu ketentuan yang dirujuk pun harus secara spesifik dijelaskan ketentuan substantif mana yang dianggap sebagai satu kesatuan.36 35

Doktrin incorporation membutuhkan bahwa harus ada beberapa ekspresi keinginan untuk terikat dengan dokumen tambahan (collateral document). 36

Lisa R. Lifshitz, “Incorporation by reference may get harder”, Business Law Today 16:5 (American Bar Association: 2007) pp. 28-29. Diunduh dari: http://www. jstor.org/stable/23296539.


Komite teknis IOSCO dalam laporannya tahun 2001 memberikan rekomendasi tentang keterbukaan informasi apa saja yang seharusnya dikeluarkan dalam sistem shelf registration. Dalam rekomendasi yang diberikan oleh IOSCO, pihak otoritas pasar modal diharapkan mengimplementasikan international disclosure standard (IDS) untuk sistem keterbukaan informasi. Sistem yang direkomendasikan oleh IOSCO adalah kombinasi dari best practice sistem shelf registration dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Sebagai tambahan informasi yang diperlukan untuk dimasukkan dalam pemberitahuan penawaran, informasi yang biasanya ada pada shelf document dapat dimasukkan dalam pemberitahuan penawaran jika terdapat perubahan material atau perkembangan terbaru sejak shelf document dipublikasikan. Sanksi-sanksi Dalam peraturan shelf registration saham nanti seharusnya disebutkan pelanggaran pasal mana sajakah yang menyebabkan emiten dikenakan sanksi. Sedangkan pasal yang tidak bersifat material, apabila dilanggar, maka OJK akan mewajibkan pihak terkait untuk melakukan perubahan pelaporan atau pemutakhiran informasi. Harus ada keseimbangan antara tujuan untuk mencegah pelanggaran di kemudian hari dengan menjaga kepercayaan emiten agar tetap berani menawarkan sahamnya di bursa. Untuk itu, sanksi yang ada saat ini seperti sanksi administratif dan denda perlu disesuaikan dengan besarnya kerugian yang didapat oleh investor atau masyarakat. Indemnifikasi Untuk melengkapi reformasi penawaran saham ini, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membuat ketentuan yang mewajibkan emiten untuk menunjuk bank investasi untuk berpartisipasi dalam menyiapkan laporan keterbukaan informasi terintegrasi yang nantinya akan dirujuk dalam suatu pernyataan pendaftaran saham dengan

shelf registration yang dalam pasar modal di

Amerika Serikat disebut dengan Laporan Exchange Act Filings. Jika dokumenternyata berisi pernyataan yang salah dan menyesatkan terkait pencantuman hal material atau tidak dicantumkan, bank akan menghadapi tanggung jawab sejumlah substansial kerugian yang dapat dicegah hanya dengan due diligence defense seperti misalnya yang diatur dalam Section 11.37 Keterbukaan informasi terintegrasi kemudian akan menjadi reformasi yang meningkatkan 37

Merrit B. Fox, “Shelf Registration, Integrated Disclosure, and Underwriter Due Diligence: An Economic Analysis.” Virginia Law Review, 70: 5 (1984), p. 1034


kualitas keterbukaan informasi dalam laporan periodik emiten ke level yang sebagaimana biasanya ada dalam penawaran publik tradisional daripada melemahkan kualitas keterbukaan informasi pada waktu penawaran publik ke level laporan yang terlihat dalam laporan periodik. 5.1.Kesimpulan 1. Peraturan Bapepam No. IX.A.15 tentang penawaran umum berlanjut dan peraturan terkait tentang penawaran umum saham belum cukup mengakomodasi dengan penawaran saham dengan shelf registration karena terdapat perbedaan antara saham dan obligasi dari segi sifat, akibat hukum, persyaratan, sehingga emiten di Indonesia belum dapat melakukan penawaran saham dengan mekanisme shelf registration. 2. Pengaturan shelf registration di Amerika Serikat dan Jepang terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya kedua negara tersebut menggabungkan pengaturan shelf registration atas semua jenis efek dalam suatu peraturan. Persamaan yang kedua samasama mempersyaratkan keterbukaan informasi. Sedangkan perbedaan dari segi persyaratan, AS membedakan persyaratan untuk setiap kategori emiten shelf registration, sedangkan Jepang tidak ada kategori emiten tertentu. Perbedaan dari segi pengaturannya, AS mengaturnya dalam peraturan komisi pasar modal, sedangkan Jepang mengaturnya dalam undang-undang pasar modal. Perbedaan dari segi keterbukaan informasi ialah terhadap informasi yang palsu pada saat penawaran di Amerika Serikat, pihak yang dirugikan dapat langsung meminta pertanggungjawaban, sedangkan di Jepang Menteri Keuangan dapat meminta perubahan informasi. Pengaturan SEC lebih unggul dalam hal kecepatan proses dan keterbukaan informasi, sedangkan Jepang unggul dalam hal efektivitas administrasi apabila diterapkan di Indonesia karena memiliki struktur kelembagaan regulator yang mirip dengan di Indonesia. 3. Pengaturan shelf registration saham yang baik adalah yang sesuai dengan keadaan pasar modal di suatu negara tersebut. Disamping itu, cara lain yang singkat untuk membuat peraturan tentang inovasi transaksi pasar modal bisa dilakukan dengan cara mengadopsi best practice yang ada semisal di Amerika Serikat dan Jepang. Adapun hal yang seharusnya diatur dalam peraturan shelf registration saham antara lain: Persyaratan pihak, persyaratan efek, jenis-jenis shelf registration dan bentuk distribusi saham, prosedur-prosedur, keterbukaan informasi, sanksi-sanksi dan indemnifikasi. Persyaratan seharusnya ditetapkan sesuai dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Secara


prosedur, OJK dapat mencontoh Amerika Serikat yang terbukti lebih singkat. Keterbukaan informasi pada pernyataan shelf registration dapat mengadopsi international disclosure standard for shelf registration system karena merupakan sistem yang mengambil best practice di negara-negara maju yang terbukti berhasil menjalankan shelf registration. Dari segi sanksi-sanksi, peraturan pasar modal Jepang dapat diikuti karena dalam peraturan ditetapkan secara jelas macam-macam bentuk sanksi dan besarannya. 5.2.Saran Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada stakeholder pasar modal di Indonesia antara lain: 1. Apabila OJK ingin menerapkan mekanisme shelf registration ini untuk penawaran umum saham, perubahan peraturan IX.A.15 saja tidaklah cukup. OJK diharapkan segera membuat peraturan tentang shelf registration untuk saham, misalnya dengan nama Penawaran Umum Saham Berkelanjutan. 2. Best practice di Amerika Serikat dan Jepang dapat dijadikan contoh oleh OJK untuk membuat sistem shelf registration yang terintegrasi, efisien dan aman. Jika peraturannya sudah siap dan memungkinkan untuk pendaftaran penawaran umum saham dengan shelf registration, emiten atau calon emiten sebaiknya menggunakan shelf registration untuk melakukan penawaran umum saham karena terbukti memiliki keunggulan dibandingkan dengan pernawaran umum saham secara tradisional. 3.

Keterbukaan informasi untuk penawaran umum saham dengan shelf registration sebaiknya minimal mengacu kepada Laporan Komite Teknis IOSCO tentang Standar Internasional Keterbukaan Informasi untuk sistem shelf registration. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-690/BL/2011. Peraturan Bapepam No. IX.A.1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentangTata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Nomor: KEP-122/BL/2009. Peraturan Bapepam No. IX.A.2. Banoff, Barbarra Ann. Regulatory Subsidies, Efficient Markets, and Shelf registration: An Analysis of Rule 415.” Virginia Law Review 70: 2 (1984): 135-185


Bapepam-LK. “Studi tentang Penerapan Penawaran Umum dengan Shelf registration”, 2008. Fox, Merrit B. “Shelf Registration, Integrated Disclosure, and Underwriter Due Diligence: An Economic Analysis.” Virginia Law Review, 70: 5 (1984), http://boundless.com/ finance/stock-valuation.rules-rights-of-common-and-preferred-stock/ comparing-common-stock-preferred-stock-and-debt--2/ diakses pada 6 Januari 2014. Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN RI No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608. Lifshitz, Lisa R. “Incorporation by reference may get harder”, Business Law Today 16:5 (American Bar Association: 2007) pp. 28-29. Diunduh dari: http://www. jstor.org/stable/23296539. Michaels, Ralf. Draft Oxford Handbook of European Private Law (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., New York: Oxford University Press). Nagashima Ohno & Tsunematsu LLP, “Securities Finance 2013”, Getting The Deal Through, London: Law Business Research, 2013. Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Purba, Victor. Kamus Umum Pasar Modal, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 2000. Shaw, Edward (1973) Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press. Stewart M. Landefeld , et. al. Public Company Handbook: Corporate Governance and Dislosure Guide for Executives, 4thEd., RR. Donnelley. Sunariyah, Pengantar Pasar Modal, cet. 2, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000) Bapepam-LK, “Studi tentang Penerapan Penawaran Umum Dengan Shelf registration”, 2008. Wachter, Bratton. A theory of preferred share. Pennsylvania Law Review. http://www.pennlawreview.com/print/BrattonWatchter-161-U-Pa-L-Rev-1815.pdf, diakses pada 5 Januari 2014.


Shelf Registration Saham: Perbandingan Pengaturan Amerika Serikat Dan Jepang Serta Implementasinya Dalam Regulasi Indonesia

Recommend Documents