STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DI BAWAH ALIANSI JEPANG-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI PENINGKATAN PENGARUH TIONGKOK
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
oleh: LA ODE MUHAMMAD ILHAM GAFUR E13113318
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2017
ABSTRAKSI La Ode Muhammad Ilham Gafur, E13113318, dengan judul skripsi “Strategi Pertahanan Jepang di bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”, di bawah bimbingan Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si selaku pembimbing I dan Agussalim, S.IP, MIRAP selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas hasanuddin. Penelitian ini menggambarkan status security dilemma antara Jepang dan Tiongkok serta menjelaskan bagaimana aliansi Jepang-Amerika Serikat dari persepektif Jepang menghadapi peningkatan pengaruh Tiongkok khususnya dalam konflik territorial antara Jepang dan Tiongkok. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif Analitik. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah sejumlah buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan Jepang melalui aliansi ini seperti yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2016 adalah memelihara perdamaian dan keamanan Jepang, memelihara keamanan dan stabilitas kawasan sekitar Jepang, serta stabilisasi lingkungan keamanan internasional. Hasil dari implementasi strategi pertahanan Jepang dibawah aliansi Jepang Amerika Serikat, ditemukan bahwa ada indikasi militerisasi atau normalisasi militer Jepang, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kapabilitas militer Jepang, peningkatan budget defense-related expenditure, melebarnya peran militer (Collective Self Defense) dan pertahanan Jepang, pembelian peralatan militer canggih, serta adanya upaya Shinzo Abe dalam menyediakan kerangka hukum yang legal untuk mendukung adanya normalisasi militer. Dalam melihat konfrontasi antara Jepang dan Tiongkok, aliansi Jepang-Amerika Serikat hadir sebagai pihak ketiga yang dapat mencegah terjadinya konflik langsung, sehingga aliansi ini bertindak sebagai stabilisator di kawasan Asia Timur. Kata Kunci: Security Dilemma, Keamanan Nasional, Aliansi, Peningkatan Militer.
iv
ABSTRACT La Ode Muhammad Ilham Gafur, E13113318, with “Japan’s Defense Strategy under the Japan-United States Alliance in Facing the Increasing of China's Influence”, under the guidance of Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si as Supervisor I dan Agussalim, S.IP, MIRAP as Supervisor II at the International Relations Department, Social and Political Science Faculty of Hasanuddin University. This research describes the status of the security dilemma between Japan and China, and explains how the Japan-U.S. alliance from the Japanese perspectives faces increasing Chinese influence especially in territorial conflict between both countries. Type of research the author used was Descriptive Analytical research. The data used by the author was gathered from library research by studying relevant books, journals, documents, newspaper and scientific articles. Results of this research show that the interests of Japan through this alliance as stated in the 2016 Japan Defense White Paper; maintaining Japan’s peace and security, maintaining the security and stability of the region around Japan, as well as stabilizing the international security environment. The result of the implementation of Japan’s defense structure under the Japan-U.S. alliance, it is found that there is an indication of militarization or normalization of the Japanese military, this is indicated by the increase of Japanese military capability, increased defense-related expenditure budget, the widening of the role of the military (Collective Self Defense) As well as Shinzo Abe’s efforts in providing a legal framework to support military normalization. In view of the confrontation between Japan and China, the Japan-US alliance is present as a third party that can prevent direct conflict, so this alliance acts as a stabilizer in East Asia. Keywords: Security Dilemma, National Security, Alliance, Military Enhancement.
v
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan lancar. Salam dan salawat tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran yang benar ke muka bumi ini. Penulis sangat bahagia dengan selesainya skripsi ini yang menjadi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam penyelesaian skripsi ini memerlukan proses yang panjang, dan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat positif: 1. Orangtua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta La Ode Miiraj Gafur dan Muslimat yang telah menjadi orangtua yang tidak henti-hentinya melimpahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis. Terima kasih, besar harapan ananda bisa membahagiakan dan membanggakan kalian. 2. Bapak Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
vi
3. Seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu dan pengarahan kepada penulis. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Para staf akademik FISIP yang telah banyak membantu dan mengurus segala keperluan penulis. 5. Sahabat-sahabatku Chunky Bar, Yusrin putra kebanggaan Ereke, Reski & Isky calon sarjana, Anty Umminya Qinan, Putri sahabat multitalenta, Ayam selalu sabar, dan Ciripa bride wannabe, yang selalu ingat bahwa seberapapun jarak, doa akan selalu sampai. Terimakasih untuk doa dan motivasinya. 6. Sahabat-sahabatku Keluarga Cendana, Yusrin calon direktur BPJS, Afiet gadget berjalan, Jio calon dokter dan ahli ekonomi, Ulong apoteker selalu jadi korban, dan Kekeng duta hewan. Sahabat seperjuangan di tanah rantau yang selalu menjadi tempat untuk berbagi suka dan duka. Terimakasih untuk semua pembahasan kita yang absurd dan penuh bullyan tapi ngangenin. Tak lupa pula untuk Kakakku Yuni Romalita calon perawat idaman yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan wejangan dan (tentu saja) asupan nutrisi semenjak tinggal di Makassar. 7. Sahabat campus-mate Dari Maba, Fajar si analis, Husnul bride wannabe, Kiki si model, Aldy musisi handal, Enggra sang orginizer, Iccang genius introvert, Aufar anak populer, Sandi sahabat Taiwan, Akbar genius extrovert dan Eka bartender cantik. Thanks for your companion, juga untuk saran dan masukannya selama mengerjakan tugas
vii
akhir ini, untuk berbagi tawa dan mimpi. Untuk SEATTLE lainnya, kawan himpunan Echa, Thor, Fadhil, Afan, Ryan Akmal & Bob, teman ujianku yang penuh keberuntungan Dyva & Ayyub, bro-broku Maul, Iswan, Ari & Ayat sang puitis, Ardi calon PNS, Asrin sahabat tenor, Ustadz Jabal, Chufi Ninja, Eki binaragawan, Arfan guru badminton, Inspektur VJ, Budi sang mawapres, Chandra & Tari dua sejoli, Ucup sahabat dakwah, trio kece Abel, Oji & Pim, Patrick sahabat bass. Jo sahabat curhat, Ina wanita idaman, Avy angel voice, Dipo empunya Jeneponto, Opi & Tenri kalem, Riska polos, tentor Puput, Hilda sahabat berkabar, Upi empunya pasar segar, Ivonne pendiam, Nana smoky voice. Mahmud Ziza, bestfriend Annisa & Dwiki, Rani, Fahira penari berbakat, Ullah twin bro. Kawan-kawanku Beatrix, Lia, Aila, Dillah dan Naomi dan juga wanita-wanita tangguh Rian KW, Zia, Tira, Lena & Windows. Wanita-wanita idaman surga inshaAllah Oching, Mekay, Sisca, Pupe, Eda, Nicha, Indah kalem, & Mashita jenius. Sahabat padusku Diah, juga Dea, Yanti, Jen, Tifanny & Puji coba bikin girlband deh. Terimakasih banyak SEATTLE atas pengalaman berharganya. This is the time to show what we are capable of. See you on top guys! 8. Teman-teman Posko KKN Tematik Enrekang, Bang Arif, Reski, Try, Sani, Kitty, Nunu, Wiwi, Anty, & Yuni. Terimakasih untuk pengalaman berharga selama menjalani KKN di Batunoni Enrekang. Juga untuk Om Manden dan Mama Anty atas doa dan dukungannya. 9. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ ii HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ................................................ iii ABSTRAKSI ..................................................................................................... iv ABSTRACT ....................................................................................................... v KATA PENGANTAR ....................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR DIAGRAM .......................................... xi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2 Batasan dan Rumusan Masalah ..................................................... 6 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 7 1.4 Kerangka Konseptual .................................................................... 8 1.5 Metode Penelitian .......................................................................... 16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 18 2.1 Konsep Security Dilemma ............................................................. 18 2.2 Konsep Keamanan Nasional .......................................................... 28 2.3 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 37 BAB III ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT DAN PENINGKATAN PENGARUH TIONGKOK ..................................... 39 3.1 Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat .................................. 39 3.1.1 Revisi The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation (Guidelines) .......................................................................... 44 3.1.2 Collective Self-Defense......................................................... 48 3.1.3 Aliansi Jepang-Amerika Serikat pada Awal Era Donald Trump ................................................................ 52 3.2 Peningkatan Pengaruh Tiongkok ................................................... 54 BAB IV PEMBAHASAN ................................................................................... 64 4.1 Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Aliansi JepangAmerika Serikat ............................................................................. 65 ix
4.1.1 Memelihara Perdamaian dan Keamanan Jepang .................. 66 4.1.2 Memelihara Keamanan dan Stabilitas Kawasan Sekitar Jepang....................................................................... 67 4.1.3 Stabilisasi Lingkungan Keamanan Internasional ................. 68 4.2 Implementasi Strategi Pertahanan Jepang dibawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat ................................................................... 70 4.2.1 Self Defense Force Jepang ..................................................... 70 4.2.2 Menjaga Kedaulatan Wilayah Jepang (Kepulauan Senkaku) yang juga diklaim oleh Tiongkok (Kepulauan Diaoyu) ......... 74 4.2.3 Melebarkan Peran Pertahanannya .......................................... 80 4.3 Dampak Aliansi Jepang-Amerika Serikat terhadap Stabilitas Regional Asia Timur ........................................................................ 87 BAB V PENUTUP ................................................................................................ 94 5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 94 5.2 Saran ................................................................................................ 95 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 97 LAMPIRAN-LAMPIRAN....................................................................................
x
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Pemetaan Fasilitas yang disediakan Oleh Jepang untuk militer Amerika Serikat .............................................................. 43
DAFTAR DIAGRAM Diagram 1 Japan’s Defense-Related Expenditures............................................... 50 Diagram 2 GDP Tiongkok .................................................................................... 55 Diagram 3 Budget Pertahanan Tiongkok dari berbagai sumber ........................... 58
xi
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sejarah terbentuknya aliansi Jepang-Amerika Serikat adalah ketika
kekalahan Jepang kepada sekutu pimpinan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1945 yang juga menandakan berakhirnya Perang Dunia II. Pada saat itu Jepang menjadi negara dengan kondisi yang mengharuskannya menyerah tanpa syarat diakibatkan adanya ancaman serangan-serangan yang lebih dahsyat dan ultimatum dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Jepang menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat (U.S-Japan Security Treaty) pada tanggal 8 September 1951 yang menandakan terbentuknya aliansi kedua negara. Sejak saat itu, penjaminan keamanan nasional Jepang berada di bawah kekuasaan militer Amerika Serikat. Perjanjian ini memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan keamanan domestik wilayah Jepang, namun pemerintah yang berkuasa pada masa itu yang dipimpin oleh Nobusuke Kishi, berusaha untuk merevisi perjanjian tersebut disebabkan oleh keinginan yang kuat memperbaiki ketimpangan yang terjadi dan penetapan kedaulatan Jepang itu sendiri. Sebelumnya, kekuatan dan kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang diberikan kekuasaan penuh untuk menjaga kestabilan keamanan di Jepang, dan kemudian direvisi sehingga kekuatan militer Amerika Serikat hanya akan dibutuhkan ketika keamanan Jepang memang berada dalam posisi
yang
terancam
saja.
Amerika
Serikat
diizinkan
untuk
tetap
mempertahankan basis militer, namun Japan’s Self Defense Force yang terbentuk 1
pada tahun 1954 mulai mengambil alih dalam menjaga keamanan nasional Jepang. Revisi ini merupakan revisi pertama tahun 1960 sejak dibentuknya kerjasama aliansi Jepang-Amerika Serikat. Setelah mengalami keterpurukan pasca perang, Jepang bangkit dengan kekuatan ekonomi pada dekade 1960-an. Jepang dihadapkan dengan pertanyaan tentang daya tahan kekuatan Amerika Serikat terhadap bangkitnya Vietnam Utara (Serangan Tet) pada tahun 1968 (Green, 2007, p. 27). Pada saat itu, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon berjanji dibawah “Doktrin Guam” mengatakan bahwa sekutu Asia harus mulai bertindak lebih banyak untuk membela diri. Politisi Jepang yang ingin menjadikan bangsa mereka sebagai senjata melawan komunisme melihat hal ini sebagai kesempatan dan setuju bahwa Jepang harus meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanannya untuk turut berpartisipasi dalam mempertahankan Asia. Pemerintah Jepang juga terdorong untuk mempertimbangkan tidak hanya menggandakan anggaran pertahanan, tapi bahkan pilihan untuk mengembangkan senjata nuklir. Dibalik adanya perdebatan seberapa banyak Jepang harus melakukan militerisasi kembali, Jepang kemudian mempersiapkan “National Defense Program Outline” pada tahun 1976. Skema ini menetapkan bahwa Jepang hanya akan berfokus pada pertahanan eksklusif atas kepulauan Jepang saja dan tidak melanjutkan visi untuk memperluas peran pertahanan Jepang di Asia. Akhirnya pada tahun 1978, kedua negara sepakat dalam perjanjian bilateral “Defense Guidelines” yang menyatakan bahwa Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk
2
mempertahankan Jepang, namun negara itu belum siap untuk berperan aktif dalam isu keamanan kawasan disebabkan oleh prinsip pasifisme yang dianut. Jepang berangsur-angsur tumbuh menjadi ekonomi yang kuat bahkan jejak pendapat menunjukkan bahwa banyak warga Amerika Serikat yang mengangggap kekuatan ekonomi Jepang lebih mengancam dibandingkan ancaman misil nuklir Uni Soviet (Green, 2007, p. 28). Inovasi, teknologi dan potensi ekonomi Jepang membawa negara sakura tersebut menjadi penyumbang terbesar melalui bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance) di dunia. Dalam lembaga internasional, Jepang akhirnya membuktikan bahwa ekonomi Jepang berhasil melampaui kapitalisme dan boleh menjadi patokan bagi negara-negara lain. Dari sini, tampaknya Jepang siap untuk menjadi aktor utama di dunia berdasarkan suksesi ekonomi pasca perang dingin dan nampaknya pertanyaan sulit sejauh apa Jepang kembali melakukan militerisasi dan seberapa banyak harus bergantung pada
Amerika
Serikat
dalam
sektor
keamanan
mungkin
bisa
sedikit
dikesampingkan dengan mengembangkan sebuah definisi ekonomi baru mengenai keamanan nasional. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa pada abad ke-21 ketidakstabilan internasional lebih mungkin terjadi di Asia Timur dibandingkan di Eropa Barat baik dilihat dari sudut pandang realis maupun liberal, kawasan ini muncul sebagai kawasan yang lebih berbahaya (Christensen T. J., 1999, p. 50). Kawasan ini ditandai dengan adanya pergeseran besar-besaran keseimbangan kekuasaan, distribusi miring ekonomi dan kekuatan politik baik domestik maupun antar negara, heterogenitas politik dan budaya, lemahnya pelembagaan pertahanan,
3
serta merebaknya konflik sengketa. Masalah keamanan kawasan Asia Timur yang menarik perhatian dunia adalah seputar pembangunan kapabilitas negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, dan Taiwan. Pembangunan kapabilitas militer yang dilakukan oleh negara-negara tersebut merupakan upaya pertahanan diri dari ancaman dan invasi negara lain, atau sebagai upaya menunjukkan national prestigenya. Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah merasakan bom atom yang begitu dahsyat merasa bahwa adanya pembangunan kapabilitas militer seperti misil balistik dan nuklir di kawasan merupakan ancaman serius. Hal ini berpotensi menganggu stabilitas kawasan yang mengharuskan Jepang menjaga perdamaian dan menjalin hubungan internasional sebagai dasar keamanan nasional melalui stabilisasi kehidupan rakyat dan membangun kapabilitas pertahanan serta peningkatan kerjasama dengan Amerika Serikat. Beberapa kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya adalah memajukan kebijakan pertahanan ekslusif, tidak menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam dunia, tidak mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu. Dalam politik internasional, peningkatan kapabilitas kemananan secara tidak sengaja mengancam negara lain (Jervis, 1978, p. 170). Hal ini bisa dibuktikan dari Buku Putih Pertahanan Jepang yang dikeluarkan pada awal Agustus 2014 memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan bahkan secara jelas menyebut Tiongkok sebagai 4
salah satu ancaman, termasuk terkait sengketa yang melibatkan kedua negara. Dalam buku setebal lima ratus halaman tersebut, Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa Jepang sedang menghadapi lingkungan keamanan yang semakin memburuk akibat peningkatan aktivitas militer di kawasan yang dilakukan negara-negara tetangganya, dan karena itu Jepang harus meningkatkan kemampuan keamanannya. Jepang juga memberikan perhatian pada trend modernisasi dan peningkatan kekuatan militer negara tetangganya. Dengan kondisi demikian menurut Jepang persoalan-persoalan keamanan dan faktorfaktor yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan akan semakin serius. Selain itu, Jepang juga menyinggung tentang isu reinterpretasi konstitusi pacifistnya yang memungkinkan kekuatan militernya terlibat dalam collective self-defense. Perubahan lingkungan strategis, kemajuan pesat kekuatan dan teknologi militer Tiongkok, program rudal dan nuklir Korea Utara merupakan faktor pendorong upaya amandemen konstitusi Jepang yang sebelumnya pasifis, menjadi lebih aktif (Roza, 2014, p. 6). Tuntutan Amerika Serikat agar Jepang berperan lebih besar dalam kerangka perjanjian pertahanan kedua negara juga sangat mempengaruhi upaya mengamandemen konstitusi pasifis tesebut. Ketika negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Utara meluncurkan rudal balistik dan melakukan uji coba nuklir serta Tiongkok yang membangun kapabilitas militer, hal ini membuat Jepang mengintensifkan kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai payung pertahanan Jepang dibawah kerangka aliansi kedua negara. Kebijakan pertahanan ini terus berkembang, pada
5
November 2005, terdapat revisi konstitusional untuk membentuk kabinet bagi Kementerian Pertahanan Jepang (Japan Ministry of Defense) dengan tetap berpegang pada perdamaian internasional yang telah dianut. Revisi tersebut menghasilkan Japan Self-Defence Force sebagai kekuatan militer formal sejak pembentukannya tahun 1954. Tetapi ternyata tidak cukup bagi Jepang untuk menjaga dirinya hanya dengan memiliki badan pertahanan (Japan Defense Agency) saja maka dari itu pada 9 Januari 2007, Jepang membentuk Kementerian Pertahanan (Japan Ministry of Defense). Sehubungan dengan adanya pembangunan kapabilitas militer di negaranegara Asia Timur khususnya Tiongkok sebagai salah satu negara besar di kawasan, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Jepang mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut dengan mengintensifkan kerjasama dengan Amerika Serikat. Fenomena yang peneliti kaji relevan dengan studi hubungan internasional karena fenomena ini merupakan interaksi antar aktor negara dalam isu keamanan militer. 1.2
Batasan dan Rumusan Masalah Sebuah penelitian pada umumnya tidak hanya memberikan gambaran
umum yang objektif mengenai sebuah fenomena tertentu, tetapi juga menjawab permasalahan yang ada. Mengingat judul penelitian yang sudah dikemukaan diatas mencakup berbagai aspek dan kompleksitas masalah, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pada kerjasama strategis pertahanan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat untuk menghadapi peningkatan
6
pengaruh Tiongkok. Namun peneliti akan membatasi kerjasama tersebut mulai pada tahun 2015 karena pada tahun ini merupakan revisi terbaru The Guidelines for Japan-U.S, Defense Cooperation (Guidelines), sebagai kerangka kerjasama aliansi bersama Amerika Serikat dan menjadi sebuah dasar kebijakan bagi Jepang tentang keamanan nasionalnya dengan fokus kepada hubungan diplomatik dan kebijakan pertahanan. Dengan batasan tersebut, berikut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini: 1. Apa kepentingan Jepang dalam kerjasama Aliansi Jepang-Amerika Serikat? 2. Bagaimana implementasi strategi pertahanan Jepang dibawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat? 3. Bagaimana dampak Aliansi Jepang-Amerika Serikat terhadap stabilitas regional Asia Timur?
1.3
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian a. Untuk mengetahui kepentingan Jepang dalam kerjasama Aliansi Jepang-Amerika Serikat. b. Untuk mengetahui implementasi strategi pertahanan Jepang dibawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat. c. Untuk mengetahui dampak Aliansi Jepang-Amerika Serikat terhadap stabilitas regional Asia Timur.
7
2. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: a. Untuk menggambarkan dan menjawab permasalahan yang ada dengan teori atau konsep yang digunakan (pengimplementasian teori atau konsep terhadap suatu masalah). b. Untuk menguji hipotesis dengan memaparkan fakta atau data yang relevan mengenai strategi Pertahanan Jepang dibawah aliansi JepangAmerika Serikat dalam menghadapi hegemoni Tiongkok. c. Secara akademis dapat dijadikan referensi dan kajian lebih lanjut dalam studi Hubungan Internasional.
1.4
Kerangka Konseptual
1. Konsep Security Dilemma Dilema
Keamanan
atau Security
Dilemma
dalam
Hubungan
Internasional, kerap digambarkan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana tindakan yang diambil oleh negara dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya, seperti meningkatkan kekuatan militer atau pun membentuk aliansi dengan negara lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan negara-negara lain, terutama negara tetangga yang berada di sekitarnya, menanggapi tindakan tersebut dengan tindakan atau langkah serupa. Hal tersebut kemudian akan mampu meningkatkan ketegangan hingga terciptanya konflik, terutama di suatu kawasan internasional (Jervis, 1978, p. 170).
8
Konsep ini dalam hubungan internasional merupakan konsep dasar untuk menganalisa keadaan internasional dimana kedamaian dan keamanan tidak dapat sepenuhnya dijamin. Seperti apa yang dilakukan Jepang akhir-akhir ini dengan meningkatkan perhatiannya terhadap Tiongkok terkait perkembangan baru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang mencerminkan kekhawatiran Jepang terhadap Tiongkok. Perkembangan militer Tiongkok, dan aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Selatan, Pembentukan Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut Tiongkok Timur dan insiden pertemuan pesawat militer Tiongkok dan Jepang yang sangat jarang terjadi merupakan perhatian serius bagi Jepang. John H. Herz melihat security dilemma dalam Hubungan Internasional adalah “gagasan
struktural”
dimana
upaya-upaya
yang
diambil
oleh
sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara-negara lainnya, terutama negara yang berada di sekitarnya, karena masing-masing negara (yang mengambil tindakan tersebut) menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam (Herz dalam Roe, 1999, p. 184). Dilema keamanan muncul ketika adanya aksi dari suatu negara untuk meningkatkan keamanan negaranya, namun disatu sisi ini menimbulkan reaksi dari negara lain yang juga ingin meningkatkan keamanannya, yang pada akhirnya reaksi ini menyebabkan penurunan keamanan di negara pertama. Negara harus berjuang mempertahankan eksistensinya. Hal ini memicu adanya
9
security dilemma dibawah sistem anarki sebagai sistem internasional. Sistem anarki itu sendiri yaitu sistem tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi dan tidak ada pemerintahan dunia. Dalam sistem pemerintahan internasional yang anarki, semua negara membutuhkan keunggulan power dan keamanan. Negara harus memiliki sarana kekuatan seperti militer, persenjataan, sebagai bukti bahwa negara itu kuat, dan juga sebagai alat pertahanan jika ada ancaman atau serangan dari negara lain. Kondisi anarki tersebut membuat keamanan adalah perhatian utama bagi suatu negara (Posen, 1993, p. 28). Dengan adanya kekuatan ini, yang mana tujuan utama dari negara dengan keberadaan kekuatan tersebut, yaitu untuk menjaga keamanan dan mempertahankan diri, disisi lain hal ini juga akan memicu rasa khawatir negara lain yang nantinya negara tersebut akan memperkuat militernya. Ini dilakukan karena adanya perasaan terancam dan rasa takut diserang oleh negara lain yang berkekuatan lebih. Dilema keamanan rentan terjadi di berbagai kawasan, seperti Asia Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah. Jepang dan Tiongkok merupakan contoh nyata atas terjadinya peningkatan ketegangan sebagai akibat dari peningkatan kekuatan pertahanan masing-masing negara terlebih kedua negara saat ini terlibat dalam konflik sengketa. Dalam respon yang serupa, Tiongkok juga sudah memodernisasi dan memutakhirkan kekuatan militernya. Dilema keamanan juga mampu untuk memaksa negara membentuk aliansi atau memperkuat aliansi yang sudah ada. Aliansi merupakan salah satu pola kekuasaan dimana negara berusaha mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan
10
mentautkan power yang dimiliki terhadap satu atau lebih negara lain yang memiliki kepentingan serupa (Plano & Olton, 1990, p. 11). Dibawah dilema keamanan ada dua alasan mengapa aliansi terbentuk. Pertama, sebuah negara yang kurang puas dengan tingkat keamanannya akan cenderung memiliki beragam
bentuk
aliansi
untuk
mendukung
dan
memperbesar
tingkat
keamananya. Kedua, sebuah negara ragu dengan kekuatan aliansi yang ia miliki saat ini mampu membantunya jika terjadi ancaman, oleh karena itu ia memutuskan untuk membentuk aliansi baru dengan negara lain (Christensen & Snyder, 1990, p. 140). Melihat hal ini, Jepang dibawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat berada pada kondisi yang pertama. Sifat kurang puas yang dimiliki oleh Jepang dipacu oleh faktor pembangunan kapabilitas militer di kawasan, seperti Korea Utara dan Tiongkok, sehingga hal tersebut dirasa mengancam stabilitas kawasan. Oleh karenanya, aliansi tersebut diperkuat untuk membendung ancaman
tersebut,
dan
dengan
demikian
bisa
memperbesar
tingkat
keamanannya. Aliansi merupakan salah satu fenomena yang signifikan dalam studi keamanan dan politik dunia secara umum, George Modelski menggambarkan aliansi sebagai salah satu kata kunci dalam Hubungan Internasional (Modelski dalam Williams, 2008, p. 291). Aliansi secara khusus telah menjadi sebuah komponen utama dalam kebijakan eksternal sebuah negara disebabkan aliansi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh negara dalam memajukan kepentingan sebuah negara. Khususnya, aliansi menjadi sebuah alat utama dalam meningkatkan keamanan sebuah negara dalam menghadapi ancaman luar dan
11
terkadang ancaman dari dalam negeri. Berfokus pada bidang kawasan internasional, selama lebih dari enam puluh tahun, Aliansi Jepang-Amerika Serikat telah memainkan peran yang sangat diperlukan dalam memelihara perdamaian dan keamanan Jepang dan stabilitas di kawasan Asia Timur. Bahkan pada saat ini aliansi tersebut juga telah memainkan peran kritis terhadap keamanan, perdamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat internasional. Aliansi utama Jepang-Amerika Serikat merupakan batu pijakan keamanan Jepang. Begitu pula bagi Amerika Serikat, aliansi tersebut telah menghubungkan jaringan aliansi dengan negara-negara di kawasan termasuk Korea Selatan, Australia, Thailand, dan Filipina. Dalam konteks ini, aliansi Jepang-Amerika Serikat telah menjadi sebuah dasar strategis bagi Amerika Serikat dalam memainkan perannya di kawasan Asia Pasifik. Hubungan aliansi tersebut didukung dengan berbagai macam faktor termasuk kesamaan kepentingan strategis dan nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi, penghargaan terhadap dasar hak-hak asasi manusia, dan aturan hukum. Lebih lanjut lagi, pentingnya geostrategic Jepang dalam mendukung keterlibatan Amerika Serikat dalam kawasan menjadi sebuah dasar atas aliansi tersebut. Oleh karenanya, sebagai dasar-dasar aliansi kedua negara yang begitu erat, kedua negara bekerjasama dalam berbagai macam sektor dan level termasuk dalam pertemuan tingkat tinggi, dan pada jajaran kementerian. Kedua negara tidak hanya berbicara tentang bilateral, namun juga situasi kawasan Asia Pasifik termasuk pengembangan senjata nuklir Korea Utara, begitu pula isu keamanan
12
global, langkah-langkah counterterrorism dan non-proliferasi senjata pemusnah massal.
2. Konsep Keamanan Nasional Terdapat
begitu
banyak
definisi
yang
ditawarkan
untuk
menggambarkan apa arti sebuah keamanan. Banyak para ahli yang telah mengemukakannya, dan telah menjadi perdebatan, utamanya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Mengutip definisi keamanan yang dapat diterima secara global, keamanan berarti tidak adanya ancaman. Jika formulasi ini diuraikan, terdapat tiga hal yang tersirat: keberadaan sebuah objek rujukan (seseorang atau sesuatu merasa terancam), ancaman yang sebenarnya, dan sebuah keinginan untuk menghindari kemungkinan adanya kekerasan. Ketika template ini dimasukkan ke politik dunia, permasalahan ini menjadi lebih kompleks. Misalnya dalam menentukan objek, menentukan ancaman yang akan menjadi prioritas rujukan, menentukan subjek, serta bagaimana objek tersebut menghindarkan diri dari ancaman melalui langkah-langkah negosiasi ataupun paksaan (Booth, 2007, pp. 100-101). Keamanan pada dasarnya merupakan konsep yang sederhana, namun bagaimana keamanan itu sendiri dikonseptualisasikan dan dioperasionalisasikan ke dalam bagian dari politik dunia, merupakan hal yang sulit. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggunakan istilah keamanan secara tradisional yang banyak menyinggung penggunaan militer dan kebijakan pertahanan dalam upaya mempertahankan keamanan negaranya, namun tetap mempertimbangkan usaha13
usaha lain bagi sebuah negara dalam mempertahankan keamanan nasionalnya, misalnya dengan kerjasama, diplomasi, negosiasi dan lain sebagainya. Keamanan juga dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan nasib manusia secara kolektif, bagaimana cara membebaskan diri dari ancaman. Keamanan mencakup terpenuhinya kondisi bagi keberlangsungan hidup eksistensi banyak orang (nation state). Konsep keamanan nasional (national security) sebenarnya mengacu pada situasi dan keadaan dimana unsur-unsur pokok yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga negara, basis ekonomi, pemerintah, sistem konstitusi dan nilai-nilai hakiki yang dianut terjamin eksistensi dan fungsinya, tanpa gangguan pihak manapun. Dalam hal ini sumber gangguan terhadap keamanan bisa berasal dari dalam internal maupun eksternal suatu negara. Dalam konteks keberadaan suatu negara di tengah sistem internasional, masalah keamanan nasional dipandang sebagai salah satu aspek penting dari kepentingan nasional negara yang harus diperjuangkan dan dipelihara, disamping kepentingan ekonomi. Konsep keamanan nasional bisa dipandang dua perspektif mainstream mengacu pada kerangka perspektif studi hubungan internasional yaitu perspektif realisme dan perspektif neo-realisme. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan perspektif realisme yang mengatakan bahwa keamanan nasional merupakan sebuah kondisi yang terbatas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal. Dampak dari cara berpikir perspektif ini adalah terjadinya pengembangan kekuatan militer oleh pemerintah di negara bersangkutan, beban 14
anggaran militer yang besar, besarnya pengaruh militer dalam politik domestik dan internasional, dan terjadinya militerisasi masyarakat sipil. Secara tradisional, konsep keamanan hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer semata dan memfokuskan pada aspek negara. Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Isuisu yang mengancam suatu kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsipprinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman
yang
memprioritaskan
eksistensial. isu
tersebut
Untuk agar
itu
diperlukan
ditangani
sesegera
tindakan mungkin
untuk dan
menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut (Buzan dalam Sinaga, 2016, p. 5). Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan kemudian membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda. Lingkungan domestik dan dinamika internasional merupakan hal penting bagi analisis keamanan didalam upaya memahami hubungan yang kompleks diantara keduanya (Sinaga, 2016, p. 6). Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi keamanan dari perspektif tradisional karena memfokuskan pada keamanan militer yang dibutuhkan sebuah negara dalam menghadapi pembangunan kapabilitas militer negara tetangganya. Dalam masalah keamanan yang didiskusikan adalah
15
pencapaian kebebasan dari adanya ancaman. Ketika diskusi ini menyangkut sistem internasional, keamanan adalah tentang kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kebebasan integritas fungsional mereka (Buzan, 1983, pp. 18-19).
1.5
Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitin deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Salah satu kendala dalam melakukan penelitian ini adalah memperkecil cakupan masalah, dikarenakan banyaknya masalah yang dianggap penting namun memiliki kelemahan untuk diangkat sebagai satu masalah, sehingga menjadikan penelitian bersifat umum dan deskriptif.
2. Teknik Pengumpulan Data Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian.
16
3. Jenis Data Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait.
4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif memperkuat analisis kualitatif.
5. Metode Penulisan Metode teknik penulisan yang disajikan penulis adalah deduktif, dimana paragraf yang tersaji didahului dengan gambaran secara umum atau ide pokok paragraf untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara khusus.
17
BAB III ALIANSI KEAMANAN JEPANG-AMERIKA SERIKAT DAN PENINGKATAN PENGARUH TIONGKOK 3.1 Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat Sejak terbentuknya aliansi Jepang-Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, aliansi ini telah menjadi kerjasama keamanan yang tangguh dan menjadi pilar bagi stabilitas kawasan. Setelah ditandatanganinya U.S-Japan Security Treaty pada tanggal 8 September 1951, kemudian dibentuklah Mutual Security Pact pada tahun 1952, dan aliansi diperbaharui menjadi Treaty Mutual Cooperation and Security pada tahun 1960, dimana Jepang sepakat menyediakan hak dasar untuk menempati wilayah Jepang sebagai ketentuan untuk menjaga keamanan Jepang dari ancaman eksternal. Hingga saat ini, pasukan Amerika Serikat berjumlah 53.000 tentara di Jepang (lebih dari 50% berada di Okinawa) dan mendapatkan akses lebih dari 89 fasilitas1 (Chanlett-Avery & Rinehart, 2016, p. 1). Penempatan militer Amerika Serikat ini merupakan elemen utama dari Japan-U.S Security Arrangement dan kerangka kerjasama dalam implementasi kerjasama kedua negara dibidang pertahanan diatur dalam The Guidelines for Japan-U.S Defense Cooperation. Aliansi ini mayoritas bersifat non-mutual, yang berarti bahwa Jepang secara legal belum bisa memberikan kapabilitas pertahanan bagi Amerika Serikat jika diserang, namun pedoman baru atas perjanjian keamananan dibawah administrasi Shinzo Abe dan Barack Obama telah dibuat. Pedoman baru ini 1
Pemetaan fasilitas yang disediakan Jepang dapat dilihat pada Gambar 1 di halaman 43
39
memungkinkan Jepang hadir dalam pertahanan negara lain, walaupun dengan pertimbangan batasan-batasan legal tertentu, termasuk keharusan persetujuan oleh legislatif Jepang. Pemerintah Jepang juga telah mengadakan operasi luar negeri yang secara langsung berkontribusi pada operasi Amerika Serikat seperti di Afghanistan dan Iraq. Termasuk misi jangka panjang pengisian bahan bakar angkatan laut di Samudera Hindia dalam mendukung operasi Amerika Serikat di Afghanistan dan pengerahan sekitar enam ratus tentara ke Iraq, dimana pasukan Jepang memainkan peran penting dalam rekonstruksi Iraq setelah invasi Amerika Serikat. Aliansi ini secara terus menerus tumbuh menjadi lebih kuat. Kedua negara telah meningkatkan komunikasi dan koordinasi bilateral, dan meningkatkan perhatian pada Ballistic Missile Defense (BMD), cyber security, dan penggunaan udara. Bilateral Joint Operations Command Center di Yokota Air Base merupakan contoh nyata luasnya integrasi dimana kedua pihak saling berbagi informasi untuk meningkatkan identifikasi, pencarian target, dan pencegat sinyal. Selain itu, Amerika Serikat dan Jepang telah berpartisipasi dalam berbagai latihan multilateral dengan negara partner lain di kawasan, termasuk Australia dan Filipina. Melengkapi aliansi tersebut, Amerika Serikat dan Jepang menjadi mitra yang lebih dekat dari segi ekonomi. saat ini Jepang menjadi mitra dagang terbesar ke-4, dan pada tahun 2014 Amerika Serikat melakukan perdagangan senilai lebih dari US$ 200 juta dengan Jepang (Allen & Sugg, 2016, p. 2). Aliansi Jepang-Amerika Serikat telah mengalami beberapa transisi geopolitik, dan mengalami berbagai dinamika. Setelah runtuhnya Uni Soviet,
40
prinsip-prinsip yang mengatur Perang Dingin menjadi usang, hal ini memaksa Amerika Serikat dan Jepang untuk menyesuaikan dan memperbarui kembali kerangka aliansi. Adanya serangan teroris di Amerika Serikat pada September 2001 mengantar kedua negara pada periode pembaharuan hubungan militer, yang kemudian meningkatkan harapan bahwa Jepang akan bergerak menuju postur pertahanan yang cenderung untuk melepaskan keterbatasan pasifisme. Namun, faktanya kemitraan ini mendapatkan tantangan dari segi politik di tahun 2000-an disebabkan oleh melunaknya kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara oleh Administrasi George W. Bush yang mengecewakan pihak Tokyo, dan terhentinya
pelaksanaan
relokasi
basis
pertahanan
di
Okinawa
yang
mengecewakan pihak Washington. Setelah Democratic Party Japan (DPJ) mulai berkuasa
pada
September
2009,
pihak
Tokyo
mengisyaratkan
adanya
kemungkinan perumusan yang lebih fokus pada Asia dan menolak memenuhi kesepakatan 1996 untuk merelokasi pangkalan udara Futenma di Okinawa. Serangkaian provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara dan operasi maritim yang semakin agresif oleh Tiongkok sejak tahun 2010 tampaknya telah mengatur kembali hubungan kedua negara seperti sebelumnya. Dari tahun 2007 hingga 2012, kepemimpinan yang tidak stabil dan kelumpuhan politik di Tokyo memperlambat beberapa langkah-langkah kerjasama keamanan bilateral, namun akhirnya gejolak yang melanda politik Jepang terlihat telah memperkuat komitmen Jepang terhadap aliansi ini. Pada akhirnya, baik partai sayap kiri Democratic Party Japan (DPJ) dan Liberal Democratic Party (LDP) menegaskan kembali sentralitas kemitraan dengan Amerika Serikat. Revisi Pedoman
41
Pertahanan, yang menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama pertahanan bilateral pada tahun 2015, menunjukkan betapa kuatnya aliansi ini dan revisi ini memuat sebuah tujuan dalam peningkatan kerjasama dimasa depan. Aliansi ini memuat perjanjian yang luas dan strategis, namun kedua negara masih menemui beberapa kendala dalam meningkatkan aliansi. Misalnya, kondisi fiskal yang telah menyebabkan penekanan terhadap anggaran pertahanan dan masyarakat Jepang yang merasa tertekan dengan adanya pasukan Amerika Serikat, khususnya di Okinawa. Meskipun Perdana Menteri Abe mendorong untuk meningkatkan kemampuan keamanan Jepang, namun masih terdapat keraguan apakah masyarakat Jepang ingin menggeser postur militer Jepang pasca Perang Dingin menjadi lebih aktif. Protes besar-besaran terhadap undang-undang keamanan yang dipromosikan oleh Pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan begitu kuatnya perlawanan bahkan terhadap ekspansi moderat oleh kapabilitas militer Jepang (BBC Indonesia, 2016).
42
Gambar 1 Pemetaan Fasilitas yang disediakan oleh Jepang untuk Militer Amerika Serikat.
(Sumber: Japan-U.S. Relations: Issue for Congress. Congressional Research Service. 16 Februari 2016 halaman 7)
43
3.1.1
Revisi The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation (Guidelines) Dinamika keamanan yang terjadi pada kawasan seperti meningkatnya
aktivitas militer Tiongkok dalam sengketa wilayah dengan Jepang, percobaan nuklir Korea Utara, munculnya ancaman baru seperti organisasi terorisme serta keinginan Jepang untuk berperan lebih dalam skala global menginisiasi Perdana Menteri Shinzo Abe memerintahkan Kementerian Pertahanan Jepang pada akhir tahun 2012 untuk memperbaharui atau merevisi kerangka kerjasama dalam The New Guidelines for Japan-U.S Defense Cooperation (Guidelines). Untuk pertama kalinya, pembaharuan pedoman ini diinisiasi oleh Pemerintah Jepang sejak Guidelines terakhir terbentuk yaitu pada tahun 1997. Guidelines inilah yang kemudian menjadi dasar kerangka kerjasama kedua negara dibidang pertahanan. Pada pertemuan Japan-U.S Summit yang diselenggerakan pada bulan Februari 2013 Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada Presiden Barack Obama sebagai berikut “in response to the changing security environment, Japan would like to start reviewing the Guidelines through discussions on the two countries’ views of the roles, missions and capabilities (RMC)” (Japan Ministry of Defense, 2016, p. 230). Hasil dari berbagai macam pertemuan, konsultasi, dan kerjasama bilateral yang intensif dalam memperbaharui Guidelines, akhirnya kedua pihak mengesahkan Guidelines yang baru pada tanggal 27 April 2015 dalam Japan-U.S. Security Consultative Committee (SCC atau “2+2 Meeting”). Guidelines yang menggantikan Guidelines 1997 ini memperbarui kerangka kerjasama secara umum dan arah kebijakan bagi misi dan peran kedua negara dan secara spesifik
44
menekankan pada kerjasama keamanan dan pertahanan namun tujuan dan sasaran dari Guidelines ini tetap mempertahankan dan sejalan dengan Guidelines 1997. Adapun dasar pemikiran dan prinsip dasar Guidelines ini tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2016, yaitu: 1. The rights and obligations under the Japan-U.S. Security Treaty and its related arrangements will remain unchanged. 2. All actions and activities undertaken under the Guidelines will be consistent with international law. 3. All actions and activities undertaken by Japan and the United States will be in accordance with their respective constitutions, laws and regulations then in effect, and basic positions on national security policy. Japan will conduct actions and activities in accordance with its basic positions, such as the maintenance of its exclusively national defense-oriented policy and its three non-nuclear principles. 4. The guidelines do not obligate either government to take legislative, budgetary, administrative or other measures, nor do the Guidelines create legal rights or obligations for either government. Since the objective of the Guidelines, however, is to establish an effective framework for bilateral cooperation, the two governments are expected to reflect in an appropriate way the results of these efforts, based on their own judgment, in their specific policies and measures. (Japan Ministry of Defense, 2016, p. 231) Guidelines baru ini menjelaskan perkembangan teknologi militer, peningkatan interoperabilitas2 militer Jepang dan Amerika Serikat, dan ancaman keamanan yang kompleks pada abad ke-21. Misalnya, revisi tersebut membahas kerjasama bilateral mengenai keamanan cyberspace, penggunaan udara untuk tujuan pertahanan, dan pertahanan rudal balistik, yang tidak disebutkan didalam Guidelines 1997. Guidelines baru ini menyusun kerangka kerjasama bilateral dan keseluruhan pemerintahan dalam mempertahankan pulau-pulau terpencil di
2
Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem -- yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya -- untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
45
Jepang. Kedua negara juga secara signifikan memperluas cakupan kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat untuk pertahanan jalur laut dan secara potensial agar Jepang dapat berkontribusi terhadap operasi militer Amerika Serikat di luar Asia Timur. Administrasi Shinzo Abe kemudian mempromosikan kebijakan tersebut melalui undang-undang kontroversial pada akhir tahun 2015 untuk memberikan dasar hukum bagi reformasi pertahanan yang lebih luas ini, terlepas dari banyaknya pertentangan dari partai-partai oposisi dan masyarakat Jepang. Implementasi Jepang terhadap guidelines baru dan reformasi pertahanan dinilai lamban dan bertahap, kemungkinan disebabkan oleh kontroversi yang menyertai pelepasan undang-undang keamanan yang baru (BBC News, 2015). Guidelines yang baru juga berusaha memperbaiki koordinasi aliansi. Guidelines tersebut membentuk Alliance Coordination Mechanism (ACM), yang akan melibatkan peserta dari semua instansi terkait di pemerintaha Jepang dan Amerika Serikat, sebagai badan utama untuk mengkoordinasikan respons bilateral terhadap kontinjensi apapun. Tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Jepang, mekanisme baru ini menghilangkan kendala yang telah menghambat koordinasi aliansi pada masa sebelumnya. ACM yang sebelumnya hanya akan berkumpul jika dalam situasi perang, yang berarti bahwa tidak ada organisasi formal untuk mengkoordinasikan kegiatan militer dimasa damai, seperti saat respon bencana terhadap bencana bulan Maret 2011 di timur laut Jepang. Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah berkoordinasi melalui ACM untuk menanggapi percobaan senjata nuklir Korea Utara pada 2016, gempa di sekitar Kumamoto Jepang pada
46
bulan April 2016, dan peristiwa lainnya yang mempengaruhi keamanan regional Asia Timur (Congressional Research Service, 2017, p. 20). Meskipun dengan resiko politik yang besar, Perdana Menteri Shinzo Abe tetap berkomitmen dalam mendorong perubahan postur keamanan Jepang. Dalam masa kemenangan partainya Liberal Democratic Party (LDP) untuk yang kedua kali, kurangnya penantang dalam masa kepemimpinan partai, serta adanya ketidakharmonisan oposisi memberinya ruang politik untuk memajukan agenda lama dalam meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan militer Jepang dalam kurun beberapa tahun terakhir ini (Japan Times, 2014). Lebih khusus, Shinzo Abe telah menyesuaikan kembali intepretasi konstitusi untuk memungkinkan pelaksanaan hak collective self-defense, mengembangkan paket undang-undang keamanan yang menyediakan kerangka hukum untuk intepretasi baru, meningkatkan anggaran pertahanan Jepang, melonggarkan peraturan pelarangan ekspor senjata, serta membentuk Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) yang kemudian mengeluarkan National Security Strategy (Storch, 2016, p. 4). National Security Council ini bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri, membentuk sebuah Rancangan UndangUndang “State Secrets” yang memungkinkan dalam berbagi informasi intelijen dengan
Amerika
Serikat
(McCurry,
2014),
dan
berkomitmen
dalam
mengembangkan persetujuan dengan Amerika Serikat untuk merelokasi pangkalan udara laut yang terletak di Okinawa. Banyak dari inisiatif ini masih
47
mengalami kendala yang cukup besar, namun dinamika keamanan yang terjadi di kawasan telah menciptakan energi baru dalam aliansi ini.
3.1.2
Collective Self-Defense Perjanjian keamanan kedua negara yang bersifat asimetris saat ini telah
menjadi kerangka kerjasama keamanan yang lebih seimbang. Tidak seperti 25 tahun lalu, saat ini bisa terlihat bahwa Self Defense Force aktif dalam misi luar negeri, bisa terlihat dari keterlibatan Jepang dalam operasi militer Iraq dan Afghanistan, kontribusi Jepang untuk operasi global dalam pengawasan melawan pembajakan meringankan beban militer Amerika Serikat dalam mengelolah setiap tantangan keamanan (Mathur, 2004, p. 509). Kemajuan dan kemampuan Self Defense Force memberikan Jepang kapabilitas pencegahan yang melengkapi pasukan Amerika Serikat, misalnya dalam perang anti-kapal selam. Selain itu, pembagian bersama fasilitas Amerika Serikat dan Pemerintah Jepang dalam beberapa tahun terakhir, serta koordinasi dan komunikasi satu sama lain menjadi lebih terintegrasi. Amerika Serikat dan Jepang terus meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai aspek aliansi, seperti pertahanan rudal balistik, cybersecurity, dan penggunaan militer udara. Sejak Jepang melepaskan pembatasan diri pada penggunaan kekuatan militer khususnya kendala pada Collective Self Defense dan kedua negara yang menerapkan revisi pedoman pertahanan bilateral, peluang bagi Amerika Serikat dan militer Jepang untuk beroperasi sebagai kekuatan gabungan juga akan semakin meningkat. Meskipun pada awal terbentuknya aliansi ini 48
bersifat asimetris, namun kemitraan ini sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi kemitraan yang seimbang. Saat ini Jepang memiliki perlengkapan pertahanan yang canggih dan pasukan kedua negara telah memperbarui kapabilitas bilateral menjadi sebuah pasukan kombinasi. Jepang sendiri telah menjadi pembeli utama perlengkapan pertahanan yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Tercatat pada tahun fiskal 2010-2014, Jepang membeli perlengkapan pertahanan senilai kurang lebih $ 1.19 Miliar per tahun. Militer Jepang memiliki peralatan pertahanan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan negara aliansi Amerika Serikat lainnya. Jepang pun telah memproduksi beberapa peralatan pertahanan dengan sistem mutakhir, seperti F-15 fighter aircraft, dan peralatan lainnya yang disiapkan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah membeli peralatan pertahanan dari Amerika Serikat, beberapa diantaranya (Chanlett-Avery & Rinehart, 2016, p. 20): a. 42 F-35 Joint Strike Fighters, senilai $10 miliar; b. 3 RQ-4 “Global Hawk” Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), senilai $1.2 miliar; c. 17 V-22 “Osprey” tilt-rotor aircraft, senilai $3 miliar; d. 3 KC-46A “Pegasus” Aerial Refueling Tankers, senilai $518 juta; e. 4 E-2D “Hawkeye” airborne early warning and control aircraft, senilai $1.7 miliar; f. 2 Upgrade for BMD-capable Aegis Combat Systems untuk Japanese destroyers, senilai $1.5 miliar. 49
Jepang juga menunjukkan ketertarikannya untuk membeli dua U.S. BMD systems, yaitu Aegis Ashore dan Theater High Altitude Area Defense (THAAD) system. Sementara untuk budget pertahanan khusus untuk Defense-related Expenditures dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Budget ini memungkinkan pembelanjaan dalam peningkatan dan pemeliharaan kapabilitas pertahanan serta pengelolaan Self-Defense Force, begitu pula pada kebutuhan akan langkah-langkah implementasi terhadap lingkungan sekitar terkait fasilitas pertahanan. Data yang tertera dibawah tidak termasuk pendanaan Special Action Committee on Okinawa (SACO) dan U.S. Forces realignment-related (bagian ini dialokasikan untuk mengurangi beban pada warga lokal) dan pembelanjaan terkait pengenalan aircraft baru.
¥ 1 Triliun
4.95 4.9
4.9 4.86
4.85 4.8 4.75 4.7 4.65
4.82 4.78
4.78 4.74 4.7
4.68
4.66
4.68 4.65
4.6 4.55 4.5
Catatan: Data diatas tidak termasuk pembiayaan SACO, U.S. Forces realignment-related dan pengenalan pesawat (aircraft) baru. Diagram 1
Diagram 1 Japan's Defense-related Expenditures (Sumber: Defense Programs and Budget of Japan, Japan Ministry of Defense 2017)
50
Dapat dikatakan bahwa reformasi kebijakan keamanan yang paling signifikan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jepang adalah partisipasi potensial oleh Jepang dalam Collective Self-Defense. Melihat kembali masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2006-2007, Shinzo Abe gencar untuk mempromosikan penyesuaian kerangka kerjasama aliansi yang awalnya bersifat asimetris yaitu ketidakmampuan Jepang untuk mempertahankan kekuatan dan wilayah teritori jika berada dibawah serangan menjadi kerangka kerjasama yang lebih seimbang. Berdasarkan interpretasi konstitusi Jepang sebelumnya, Jepang memiliki hak untuk melakukan Collective Self Defense, yaitu merupakan hak untuk membela negara lain jika terdapat serangan, namun dalam praktik dan implementasinya hal ini menciderai konstitusi Article 9. Dalam rangka mengatasi hal tersebut pada awal tahun 2013, Shinzo Abe kembali membentuk sebuah panel penasihat ahli yang pertama kali dibentuk pada tahun 2007, untuk mempertimbangkan cara agar Jepang dapat menyesuaikan diri dengan hak Collective Self-Defense. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2014, mengumumkan intepretasi baru yang disahkan oleh kabinet bentukan Shinzo Abe (Ayu, Damayanti, & Suryo, 2015, p. 7), dibawah interpretasi baru ini Collective Self Defense akan bersifat konstitusional dalam kondisi tertentu, yaitu Jepang dapat membela negara lain ketika: a. Terjadi serangan bersenjata di negara luar dimana negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan Jepang dan serangan tersebut mengancam kelangsungan hidup Jepang dan menimbulkan bahaya yang jelas
51
menjatuhkan secara fundamental hak-hak warga untuk hidup, kebebasan, dan pursuit of happiness. b. Tidak terdapat langkah lain yang sesuai untuk mengusir serangan dan menjamin kelangsungan hidup warga Jepang dan warga di dalamnya. c. Jepang membatasi penggunaan kekuatan pada tingkat minimum yang diperlukan.
3.1.3
Aliansi Jepang-Amerika Serikat pada Awal Era Donald Trump Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat,
Perdana Menteri Shinzo Abe adalah pemimpin yang pertama kali bertemu dan mengunjungi White House. Pertemuan itu dilaksanakan pada Februari 2017, dimana salah satu perhatian Shinzo Abe yaitu kembali memastikan posisi Amerika Serikat atas konflik sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur. Sikap Amerika Serikat mengatakan bahwa kepemilikan pulau-pulau tersebut berada dibawah administrasi Jepang didasarkan pada Article 5 perjanjian pertahanan antara Jepang-Amerika Serikat yang mewajibkan Amerika Serikat untuk mempertahankan Jepang dan menolak tindakan unilateral yang dapat merusak administrasi Jepang atas pulau-pulau tersebut. Article 5 menetapkan bahwa: [e]ach party recognizes that an armed attack against either party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and security and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. (Sakurada, 1997, p. 3)
52
Setelah melewati masa-masa hubungan aliansi bilateral yang begitu kuat, dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, kemungkinan aliansi ini menghadapi tantangan kedepannya. Semasa menjadi kandidat, Donald Trump terus mengkritisi kebijakan perdagangan Jepang dan mulai meragukan apakah Jepang telah memberikan kontribusi yang besar pada aliansi pertahanan ini baik itu dari segi finansial dan kontribusi militer. Senada dengan menyikapi ancaman dari
Korea
Utara,
ia
juga
menyarankan
bagi
Jepang
agar
mulai
mempertimbangkan senjata nuklir dalam rangka mempertahankan diri. Kritik tajam dari Donald Trump adalah Jepang tidak cukup mengeluarkan pembiayaan untuk Amerika Serikat dalam mempertahankan keamanan untuk Jepang. Sebagai respon akan hal ini, Pihak jepang dan Amerika Serikat kemudian mengembangkan sistem Host Nation Support yang terus dinegosiasikan dari tahun ke tahun. Terlihat Jepang mengantisipasi keinginan dari Amerika Serikat, dan Shinzo Abe menyatakan bahwa Jepang tidak lagi membatasi diri atas pengeluaran pertahanan yang biasanya dibatasi 1% dari GDP (Congressional Research Service, 2017, pp. 6-7). Jepang terus membayar hampir $ 2 miliar per tahun untuk membiayai penempatan pasukan Amerika Serikat di Jepang. Pada tahun 2015, Jepang dan Amerika Serikat sepakat untuk mempertahankan Host Nation Support pada tingkat yang sama selama lima tahun kedepan. Host Nation Support memainkan peran penting untuk memastikan implementasi aliansi kedua negara. Host Nation Support yang dikeluarkan oleh Jepang meliputi dua sumber pendanaan yaitu Special Measures Agreement (SMA) dan Facilities Improvement Program (FIP)
53
dimana untuk SMA 2016-2020 dikisarkan Jepang membayar ¥190 Milyar ($1.6 Milyar) per tahun dan setidaknya membayar sekitar ¥20.6 Milyar ($ 175 Juta) untuk FIP. Berdasarkan nilai tukar Dollar dan Yen, Host Nation Support yang dikeluarkan Jepang berkisar antara $ 1.7 – $ 2.1 Miliar per tahun (Chanlett-Avery & Rinehart, 2016, p. 21). 3.2 Peningkatan Pengaruh Tiongkok Pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama 30 tahun terakhir, telah menginspirasi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Brazil, Argentina, Columbia dan India yang juga memiliki populasi besar seperti Tiongkok (Kamrany & Jlang, 2014). Kemungkinan besar Tiongkok akan mempertahankan posisinya dalam peringkat ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa mendatang sebagian besar karena kenaikan pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun sebesar 8% - 10% (Kamrany & Milanovic, 2011). IMF menerangkan Tiongkok memproduksi 17% PDB dunia pada tahun 2014 melebihi PDB Amerika Serikat sebesar 16% (International Monetary Fund, 2014). Dimulai pada akhir tahun 1980-an, Tiongkok mulai merubah orientasi strategi ekonominya dari swasembada menjadi strategi ekonomi yang berorientasi pada perdagangan internasional, hal ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan Gross National Product
Tiongkok. Sementara untuk Gross
Domestic Product (GDP), pihak Beijing melaporkan bahwa pertumbuhan ekonominya pada tahun 2017 untuk Quadral pertama (Januari – Maret) sebesar
54
6.9 % dan tercatat bahwa rata-rata pertumbuhan Tiongkok setiap tahun sebesar 7%-10%, dibandingkan negara-negara maju yang tercatat pertumbuhan rata-rata sebesar 2% (South China Morning Post, 2017). Adapun grafik pertumbuhan GDP Tiongkok per quartal untuk beberapa tahun ini adalah sebagai berikut.
7.6
7.5
7.4 7.2 7.2
7.1 7
7
7 6.9
6.9 6.8
6.8
6.8 6.7
6.7
6.7
GDP
6.6 6.4 6.2 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017
Catatan: Q1 = Januari - Maret; Q2 = April - Juni; Q3 = Juli - September; Q4 = Oktober Desember. Data dalam satuan %. Diagram 2 GDP Tiongkok (Sumber: National Bureau of Statistic of China)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kuatnya keinginan untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik disebutsebut sebagai penyebab Tiongkok meningkatkan anggaran militernya. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh Mantan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jia-Bao pada tahun 2012, yang menyatakan bahwa tujuan peningkatan anggaran militer adalah untuk memenangkan “perang lokal” terkait dengan persengketaan wilayah dengan negara-negara tetangganya (Sihombing, 2012, p. 6). 55
Biaya pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara dapat digunakan untuk menentukan potensi kapabilitas militernya. Dalam hal mengukur kekuatan militer sebuah negara, bisa dengan membandingkan anggaran pertahanan satu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Perbandingnan ini secara khusus akan lebih akurat jika melihat trend yang terjadi di kawasan dan mengidentifikasi perihal politik yang mempercepat alokasi anggaran. Anggaran pertahanan juga digunakan untuk mengidentifikasi pentingnya pasukan bersenjata yang berhubungan dengan badan pemerintahan lainnya. Adapun sejak tahun 2010, antara Jepang dan Tiongkok masing-masing mempertahankan 1% dan 1.9% dari GDP masing-masing untuk military spending. Namun, kurangnya transparansi menjadi salah satu kendala dalam mengeksplorasi hubungan antara pengeluaran militer Tiongkok dan kekuatan militer Tiongkok. Meskipun Tiongkok memberikan perkiraan resmi untuk belanja pertahanan setiap tahun, banyak pihak luar yang memperkiakan anggaran pertahanan Tiongkok seringkali jauh lebih tinggi daripada jumlah resmi yang dikeluarkan. Selain itu, Tiongkok hanya menyediakan informasi terbatas mengenai distribusi pengeluaran militernya, yang mengaburkan pola pengeluaran yang dapat menunjukkan kepentingan militer Tiongkok, bagaimana Tiongkok merespons ancaman eksternal, dan bagaimana Tiongkok berinvestasi pada sektor teknologi. Meski begitu, perkiraan sederhana pun mengungkapkan bahwa belanja pertahanan Tiongkok terus meningkat. Saat ini, Tiongkok membelanjakan lebih banyak pada sektor militer dibanding negara lain di dunia setelah Amerika Serikat (CSIS, 2017).
56
Meskipun mekanisme pelaporan pengeluaran militer ada melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, pelaporan data pengeluaran militer tetaplah bersifat sukarela dan tidak ada standar tertentu yang diberlakukan universal untuk melaporkan pengeluaran militer suatu negara. Karena keputusan untuk mengumumkan pengeluaran militer diserahkan ke masing-masing negara, tiap-tiap negara melaporkan pengeluaran dengan berbagai tingkat rincian. Beberapa negara memberikan rincian tentang anggaran pertahanan mereka, dan beberapa hanya melaporkan satu bagian saja dalam pelaporan anggaran mereka. Akibatnya, memperkirakan pengeluaran pertahanan Tiongkok masih bergantung pada kesediaan pemerintah Beijing untuk melaporkan pengeluaran pertahanannya. Sementara untuk anggaran pertahanan Tiongkok 2017, Wakil Menteri Luar Negeri Fu Ying mengumumkan pada konferensi pers tanggal 4 Maret 2017 bahwa anggaran pertahanan Tiongkok untuk tahun ini akan meningkat sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Dengan besarnya anggaran 2016 sebesar 954 miliar Yuan ($ 146,6 miliar), kenaikan 7 persen akan mencapai 1,021 triliun yuan ($ 148,2 miliar). Namun, pejabat Kementerian Keuangan mencatat pada 6 Maret 2017 bahwa anggaran pertahanan 2017 akan mencapai 1,044 triliun yuan ($ 151,5 miliar). Berikut grafik Budget Pertahanan Tiongkok dari berbagai sumber (Martina & Blanchard, 2017).
57
250 214.1 200.9
200
US $ Milliar
185.2 150
100
225.7
113.5 105
160 156 150 144.5 137.5 120
169.4 135 103.1
180 163 144.2 146.6 148.3
145 131.3 114.8
88.8 50
59.1
OCDB DOD SIPRI
70.2 75.8
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OCDB: Official Chinese Defense Budget DOD: Department of Defense USA SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute
Diagram 3 Budget Pertahanan Tiongkok dari berbagai sumber (Sumber: Center for Strategic and International Studies)
Berdasarkan diagram diatas, angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok untuk anggaran pertahanan 2016 sejumlah 954 miliar yuan ($ 146,6 miliar), meningkat 7,6 persen dari anggaran 2015 sebesar 887 miliar yuan ($ 144,2 miliar). Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan keseluruhan angka 2016 pada $ 226 miliar dan 2015 pada $ 214 miliar. Terdapat berbagai macam perkiraan anggaran pertahanan dari berbagai macam organisasi tentang pembiayaan militer Tiongkok untuk tahun 2015. Department of Defense (DOD) Amerika Serikat menempatkan anggaran pertahanan 2015 lebih dari $ 180 miliar, dan Institut Internasional for Studi Strategis (IISS) menempatkan jumlah tersebut pada $ 193 miliar (CSIS, 2017).
58
Terlepas dari kesenjangan antara perkiraan pengeluaran pertahanan Tiongkok dan anggaran yang dilaporkan secara resmi, trend pada data diatas menunjukkan bahwa setidaknya sejak tahun 2011, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok terus meningkat. Budget pertahanan yang dikeluarkan saat ini oleh Tiongkok dianggap telah mewakili angka yang sebenarnya. Pada tahun 2002, DOD melaporkan bahwa pengeluaran pertahanan Tiongkok empat kali lebih kecil daripada angka yang diumumkan secara resmi. DOD memperkirakan bahwa pengeluaran pertahanan Tiongkok pada tahun 2015 melampaui $ 180 miliar, yang merupakan kenaikan dasar sekitar 1,2 kali lebih besar dari angka anggaran resmi (CSIS, 2017). Di tengah adanya permintaan transparansi di kawasan, maka Pemerintah Tiongkok
menerbitkan Buku Putih Pertahanan setiap dua tahun sejak 1998.
Penelitian dari Michael Kiselycznyk dan Phillip C. Saunders menunjukkan bahwa tingkat transparansi Tiongkok meningkat secara bertahap dari tahun 1998 sampai 2008. Menurut angka yang diberikan oleh SIPRI, Tiongkok telah meningkatkan belanja pertahanannya hampir lima kali lipat dalam dekade terakhir. Tiongkok saat ini menghabiskan lebih banyak pada bidang pertahanan jika dibandingkan dengan gabungan negara Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam. (Kiselycznyk & Saunders, 2010, p. 13) Belanja pertahanan Tiongkok meningkat dalam hampir dua dekade seiring dengan adanya upaya modernisasi. Tiongkok memulai modernisasi militer setelah krisis Selat Taiwan 1995-1996, sebuah peristiwa yang memperlihatkan kelemahan mendasar dalam kemampuan Tiongkok untuk mencegah intervensi 59
asing dalam perselisihan kedaulatan Tiongkok. Kenaikan belanja pertahanan Tiongkok digunakan untuk beberapa program pengadaan berprofil tinggi, reformasi militer, dan pergeseran doktrinal dan strategis dalam People Liberation Army (PLA). Pergeseran ini telah memfasilitasi Tiongkok memainkan peran lebih besar dalam keamanan regional dan internasional, seperti partisipasi Tiongkok dalam operasi penjaga perdamaian PBB, upaya antipiracy, dan bantuan kemanusiaan serta bantuan bencana yang disambut baik oleh pemerintahan global. Di sisi lain, dalam hal membela kepentingan keamanan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Selatan mungkin akan menjadi gangguan hubungan dengan aktor regional lainnya. Dari sudut pandang Tiongkok, kekuatan militer adalah penopang yang paling penting dalam misi mempertahankan kedaulatan wilayah dan integritas sebuah negara, melawan agresi dari bangsa asing dan menjaga keutuhan negara. Sehingga, Tiongkok merasa penting untuk mengembangkan kapabilitas militer yang kuat untuk mencapai misi diatas (Airlangga dalam Satris, 2015, p. 99). Pengembangan kapabilitas militer Tiongkok di bidang militer juga seiring dengan kegiatan impor persenjataan Tiongkok dari Rusia. Tercatat bahwa saat ini Tiongkok masih menjadi importir terbesar senjata Rusia meskipun saat ini Tiongkok telah beralih memproduksi senjatanya sendiri. Tercatat bahwa pada tahun 2006, kontrak perdagangan senjata Tiongkok-Rusia senilai $200 juta, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya, nilai perdagangan tersebut dapat mencapai lebih dari $1.5 miliar, namun akhir-akhir ini portofolio pesanan Tiongkok untuk persenjataan Rusia tumbuh secara signifikan hingga lebih dari $8 miliar (RBTH
60
Indonesia, 2016). Adapun pembelian Beijing atas sistem senjata-senjata Rusia yang tersedia untuk diekspor meliputi (Kamindang dalam Satris, 2015, p. 98). 1. Pesawat tempur Su-30 dan Su-27 2. Misil Udara (Air to Air Missiles/AAMs) AA-12 3. Sistem misil ke permukaan udara (Surface to Air Missiles/SAM), SA-10, SA-15, SA-20 4. 3M-54E (SS-N-27B) ASCMs 5. Kapal Selam kelas – KILO 6. Kapal selam penghancur kelas II-76 7. Pesawat tempur tanker IL-78 8. Sistem penggabungan senjata. Selain itu, masih terdapat beberapa persenjataan Rusia yang diinginkan dan belum dimiliki Tiongkok yang dipercayai dapat meningkatkan kapabilitas PLA. Persenjataan tersebut diantaranya pesawat Su-35, pesawat pembom Tu-160 Blackjack dan Tu-22M Backfire, kapal selam nuklir seperti Kelas Akula dan Yury Dolgorukiy, sistem rudal pertahanan S-400, dan rudal balistik Iskandar-E (Artileri Organization, 2014). Meskipun normalisasi hubungan bilateral pada tahun 1972 dan banyaknya perdagangan bilateral, Tiongkok dan Jepang masih saling mewaspadai satu sama lain. Sejak tahun 2010, kecurigaan tersebut dapat terlihat jelas atas sengketa serangkaian pulau tak berpenghuni yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok. Pulau-pulau kecil tersebut terletak di antara
61
Taiwan dan Okinawa di Laut Tiongkok Timur dan dilaporkan kaya akan deposit energi yang dikelolah oleh Jepang namun diklaim pula oleh Tiongkok, dan Taiwan. Pejabat keamanan Jepang menjadikan perhatian utama atas tujuan dan meningkatnya kapabalitas Tiongkok selama bertahun-tahun, namun perselisihan Senkaku telah meyakinkan politisi dan masyarakat luas bahwa Jepang perlu menyesuaikan strategi pertahanannya dalam menghadapi Tiongkok. Dimulai pada tahun 2012, Tiongkok mulai mengerahkan kapal-kapal penegak hukum maritim di sekitar pulau sengketa serta kapal militer dan meningkatkan patroli "rutin" dalam rangka menegaskan yurisdiksinya di "perairan teritorial Tiongkok". Pesawat pengintai militer Tiongkok dilaporkan memasuki wilayah udara yang diklaim oleh Jepang. Hal tersebut merupakan serangan pertama kali dalam 50 tahun terakhir menurut Kementerian Pertahanan Jepang. Pada tahun 2013, pertemuan dua pihak terus meningkat dimana masing-masing negara mengerahkan jet tempurnya, Jepang menyusun rencana untuk menembak jatuh kendaraan udara tidak berawak (UAV) yang tidak menanggapi peringatan dan menurut pemerintah Jepang, sebuah kapal angkatan laut Tiongkok mengunci fire-control radar (FDR) kapal destroyer dan helikopter Jepang pada dua kesempatan yang berbeda (Kyodo News Service, 2013). Pada bulan November 2013, Tiongkok mengumumkan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) baru yang mencakup wilayah udara di atas pulau-pulau sengketa, sebuah langkah yang oleh Jepang dan Amerika Serikat dikecam sebagai langkah destabilisasi yang mengubah status quo yang rentan konflik. Pemimpin Komite Senat Hubungan Luar Negeri mengirimkan sebuah surat kepada Duta 62
Besar Tiongkok untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai wilayah yang dicakup oleh ADIZ Tiongkok dan langkah-langkah yang berpotensi membahayakan untuk penegakan hukum yang telah diumumkan oleh Tiongkok. Pada Februari 2016, Tiongkok belum memberlakukan ketentuan ADIZ tersebut, namun zona yang tumpang tindih tersebut menciptakan potensi terjadinya krisis. Adanya kapal penangkap ikan, aset militer, dan patroli penegak hukum maritim menciptakan situasi yang berpotensi terjadinya krisis. Tanpa adanya manajemen krisis yang efektif dan kesepakatan politik, Tiongkok dan Jepang berisiko meningkatkan status quo menjadi konflik langsung, yang nantinya melibatkan komitmen Amerika Serikat untuk membela Jepang. Ketika perselisihan Senkaku / Diaoyu muncul beberapa kali sejak tahun 2010, Amerika Serikat menegaskan kembali posisinya bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil posisi mengenai kedaulatan namun mengakui bahwa pulau tersebut berada di bawah Article 5 U.S.-Japan Security Treaty, yang menetapkan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi wilayah-wilayah di bawah Administrasi Jepang. Kongres Amerika Serikat memasukkan sebuah resolusi yang akan memperkuat komitmen Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa tindakan unilateral pihak ketiga tidak akan mempengaruhi pengakuan Amerika Serikat atas administrasi
Jepang
di
Kepulauan
Senkaku.
Presiden
Barack
Obama
menggunakan bahasa yang sama saat menggambarkan komitmen aliansi Amerika Serikat pada bulan April 2014 sebagai berikut.
63
The policy of the United States is clear—the Senkaku Islands are administered by Japan and therefore fall within the scope of Article 5 of the U.S.-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security. And we oppose any unilateral attempts to undermine Japan’s administration of these islands (Matsumoto, 2014). Sementara itu, Tiongkok terus mengajukan keluhan atas langkah-langkah penguatan aliansi Jepang dan Amerika Serikat, dengan menyebut aliansi tersebut sebagai
peninggalan
Perang Dingin
dan
menuding Jepang melakukan
remiliterisasi. Tiongkok kemudian memberikan konsesi dalam hubungannya dengan Korea Utara yang didasarkan ketakutan bahwa Jepang akan menggunakan provokasi Korea Utara sebagai alasan dibalik meningkatnya postur militer Jepang. Sementara itu, diplomat dan pejabat pertahanan Amerika Serikat memperingatkan pihak Tiongkok bahwa uji coba rudal Korea Utara yang berulang dan uji coba nuklir memberikan justifikasi yang cukup besar untuk memperbaiki kapabilitas BMD Amerika Serikat dan sekutu di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, perencana pertahanan di Amerika Serikat dan Jepang prihatin dengan peningkatan kuantitatif dan kualitatif dalam akuisisi militer Tiongkok, khususnya cruise and ballistic missile. Tiongkok saat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kekuatan tempur Amerika Serikat dan Jepang dengan sangat baik melalui serangan rudal konvensional terhadap fasilitas di Jepang, dan anti-kapal rudal balistik militer kepunyaan Tiongkok yang mungkin mampu menghancurkan kapal induk di laut.
64
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Aliansi Jepang-Amerika Serikat yang berfungsi sebagai public goods, tidak hanya berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan jepang namun juga berkontribusi pada kawasan dan dunia secara umum. Aliansi ini berfungsi sebagai pencegahan
dan
kemampuan
respons
untukmenangani
kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi di kawasan seiring dengan perkembangan dan meningkatnya ancaman yang mengganggu keamanan nasional Jepang. Dengan penguatan aliansi, kepentingan Jepang yaitu memelihara perdamaian dan keamanan nasional Jepang, memelihara keamanan dan stabilitas kawasan sekitar Jepang, serta stabilisasi lingkungan keamanan internasional. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Jepang menyediakan langkahlangkah strategis serta melakukan strategi pertahanan melalui aliansi ini, dintaranya meningkatkan kapabilitas pertahanan dan anggaran militernya dalam menghadapi
Tiongkok
di
sengketa
Kepulauan
Senkaku/Diaoyu.
Untuk
mendukung hal ini, Jepang menguatkan aliansi, memastikan sikap Amerika Serikat dalam aliansi terkait konflik territorial. Selain menjaga kedaulatan, implementasi strategi pertahanan Jepang dapat dilihat ketika negara ini melebarkan peran pertahanannya. Jepang saat ini mampu untuk membela Amerika Serikat dan negara lain yang memiliki hubungan yang kuat, dan membela negara yang secara langsung mengancam keamanan nasional Jepang. Jepang juga telah membangun aliansi dengan negara lain misalnya Vietnam, Filipina, Australia dan 94
kerjasama pertahanan dengan India dalam menghadapi peningkatan pengaruh Tiongkok. Adapun untuk melihat dampak aliansi ini terhadap stabilitas regional Asia Timur, bahwa kerjasama dua negara ini dapat menjadi tindakan pencegahan bagi negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara untuk menyadari bahwa hadirnya aliansi bukanlah merupakan hal yang sepele. Dengan kekuatan militer dan pertahanan yang masif, tentu negara dikawasan akan berpikir kembali dalam meningkatkan kapabilitas militernya. Namun disisi lain, berdasarkan peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang, dapat dikatakan bahwa aliansi ini dapat memicu adanya normalisasi militer Jepang sehingga mengakibatkan Jepang menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan itu sendiri.
5.2 Saran Salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki security dilemma adalah melalui hubungan multilateral dan forum yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan. Tiongkok secara perlahan telah membuka diri untuk masyarakat global terkait peningkatannya, meskipun ada yang masih meragukan transparansi tersebut apakah telah menggambarkan seluruh kapabilitas Tiongkok secara menyeluruh atau tidak. Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya mampu berperan penting dalam melakukan stabilisasi keamanan terutama di kawasan Asia Timur. Banyaknya negara yang mengembangkan kekuatan hard politicsnya telah meningkatkan saling curiga antar negara akibatnya mereka
95
berada dalam keadaan dilemma keamanan. Oleh karena itu penulis setuju bahwa dalam usaha mempertahankan stabilitas keamanan regional, aliansi dengan menggunakan kekuatan hegemonnya dapat melakukan kerjasama multilateral yang dapat memfasilitasi masing-masing anggota untuk bekerjasama dan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka satu sama lain. Dengan strategi ini maka aliansi ini tetap dapat menegaskan kekuatannya sebagai negara stabilisator kawasan tidak lagi berperan sebagai pemegang kekuasaan satu-satunya mengingat keadaan dunia saat ini yang berada pada kondisi multipolar. Sementara dalam menghadapi Tiongkok, penulis berpendapat bahwa Jepang sudah seharusnya memastikan atas keterlibatan dan sikap Amerika Serikat memandang isu ini. Dalam melakukan ini, Jepang harus memastikan Amerika Serikat untuk tetap memelihara sikap internasionalisme dan menghindari diri dari sikap isolasionalisme dan unilateralis. Selain itu, Jepang juga harus menjalin kesepakatan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan dan memperkuat kerangka kerjasama triangular antara Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok dengan tujuan untuk membangun kepercayaan satu sama lain, dan akhirnya berdampak pada stabilitas regional.
96
Daftar Pustaka
Buku Allen, J., & Sugg, B. (2016, July). The U.S.-Japan Alliance. Asian Alliances Working Paper. Anggoro, D. K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Burhanuddin, A. (2017). Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global. Makassar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Booth, K. (2007). Theory of World Security. New York, The United States of America: Cambridge University Press. Booth, K., & Wheeler, N. J. (2008). The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. Basingstoke: Palgrave. Burchill, S., & Linklater, A. (1996). Theories of International Relations. (M. Sobirin, Trans.) New York: ST Martin's Press. Butterfield, H. (1951). History and Human Relations . London: Collins. Buzan, B. (1983). People, States, and Fear. Brighton: Wheatsheaf Books LTD. Buzan, B., & Waever, O. (2003). Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press. Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publisher. Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2004). Handbook of International Relations. (I. Baehaqie, Trans.) London: SAGE Publications. Herz, J. (1951). Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. Chicago: University of Chicago Press. Herz, J. (1961). International Politics in the Atomic Age . New York: Columbia University Press. Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). Pengantar Studi Hubungan Internasional. (D. Suryadipura, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jervis, R. (1976). Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
97
Kamindang, E. L. (2007). Tantangan China Sebagai Superpower di Asia Timur. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM. Perwita, D. A., & Yani, D. Y. (2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Plano, J. C., & Olton, R. (1990). Kamus Hubungan Internasional (3rd ed.). (W. Juanda, Trans.) Universitas Michigan Barat. Storch, T. (2016). Putting "Meat on the Bones" of the U.S.-Japan Alliance Coordination Mechanism. London: Sasakawa USA. Williams, P. D. (Ed.). (2008). Security Studies: An Introduction. Oxon: Routledge. Yergin, D. (1977). Shattered Peace: The Origins of Cold War and the National Security State. Boston: Houghton Mifflin Company. Jurnal Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. Jurnal Keamanan Nasional, 152-173. Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 431451. Christensen, T. J. (1999). China, the U.S.-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia. International Security, 49-80. Christensen, T., & Snyder, J. (1990). Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity. Internasional Organization, 4(2), 137168. Glaser, C. L. (1997). The Security Dilemma Revisited. World Politics 50, 171201. Green, M. J. (2007). The U.S Japan Alliance: A brief Strategic History. Education About Asia, 12(3), 25-30. Jervis, R. (1978). Cooperation Under The Security Dilemma. World Politics, 167214. Kiselycznyk, M., & Saunders, P. C. (2010). Assessing Chinese Military Transparency. Washington D.C: National Defense University Press. O'Malley, S. (2015, April). Can Military Normalization in Japan and Opcon Transfer in South Korea Enhance Regional Stability? A Conflict Management Framework for Rivalry Dyads. The Korean Journal of International Studies, 13(1), 117-146.
98
Posen, B. R. (1993). The Security Dilemma and Ethnic Conflict. Survival, 27-47. Roe, P. (1999, March). The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy? Journal of Peace Research, 36(2), 183-202. Roza, R. (2014). Buku Putih Pertahanan Jepang dan Pengaruhnya Terhadap Sengketa Laut China Timur. Info Singkat Hubungan Internasional, 5-8. Sakurada, D. (1997). The Japan-U.S. Security Treaty: From a Japanese Perspective. Wellington: Victoria University of Wellington. Satris, R. (2015). Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China Sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 96-104. Sihombing, L. (2012). Peningkatan Kekuatan Militer China. Info Singkat Hubungan Internasional, 5-8. Sinaga, O. (2016, Oktober 5). Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Pembangunan Kapabilitas Militer China dan Korea Utara. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Stripple, J. (2012). The Subject of Security in a Warming World. The Brown Journal of World Affairs, 181-194. Tanaka, H. (2016, Juli). Trump's Rhetoric and the Future of the US-Japan Alliance. East Asia Insight toward Community Building. Tang, S. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. Security Studies, 587-623. Wacker, G. (2015). Security Cooperation in East Asia. SWP Research Paper, 140. Wohlforth, W. C. (2014). Status Dilemmas and Interstate Conflict. Status in World Politics, 115-140. Wolfers, A. (2007). National Security as an Ambigious Symbol. Political Science Quarterly, 481-502.
Dokumen Armitage, R. L., & Nye, J. S. (2012). The U.S.-Japan Alliance: Anchoring Stability in Asia. CSIS. Chanlett-Avery, E., & Rinehart, I. E. (2016). The U.S.-Japan Alliance. Congressional Research Service.
99
Congressional Reasearch Service. (2017). Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Congressional Research Service. Japan Ministry of Defense. (2016). Defense of Japan. Japan. Japan Ministry of Defense. (2016). Strengthening of The Japan-U.S. Alliance. In Defense of Japan 2016 (pp. 228-252). Japan Ministry od Defense. Melanson, L. M. (2011). The Rearmament of Japan: Increased Regional Stability in Western Pacific or Unnecessary Increase in Tensions. Naval War College. Internet Airlangga, S. (n.d.). Pengaruh Kebijakan Keamanan Baru China dan Respons Asean. Retrieved Mei 2, 2017, from http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download& Artileri Organization. (2014, Agustus 8). 5 Senjata Rusia yang Akan Membuat Kekuatan Tempur China Lebih Mematikan. Retrieved Mei 2, 2017, from ARTILERI: http://www.artileri.org/2014/08/5-senjata-rusia-yang-akanmembuat.html Ayu, A. F., Damayanti, C., & Suryo, H. (2015). Upaya Jepang dibawah Pemerintahan Shinzo Abe dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. Jurnal Mahasiswa UNISRI. BBC Indonesia. (2016, March 4). PM Jepang Hentikan Pembangunan Pangkalan Militer AS di Okinawa. Retrieved April 16, 2017, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160304_dunia_jepang_abe_ okinawa_militer BBC Indonesia. (2017, Mei 1). Jepang utus kapal perang terbesar untuk kawal kapal logistik AS. Retrieved Mei 8, 2017, from BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39768043 CSIS. (2017). What Does China Really Spend on Its Military? Retrieved Mei 1, 2017, from Center for Strategic & International Studies: http://chinapower.csis.org/military-spending/#chartMoreInfo Gady, F.-S. (2017, Mei 10). India Japan to Deepen Defense Cooperation. Retrieved Mei 10, 2017, from The Diplomat: http://thediplomat.com/2017/05/india-japan-to-deepen-defensecooperation/ Harty, I. (2016, Desember 13). Militer Jepang Bangkit berkat Aliansi. Retrieved Mei 7, 2017, from Media Indonesia: http://mediaindonesia.com/news/read/82253/militer-jepang-bangkitberkat-aliansi/2016-12-13#sthash.MpSo4B8d.dpuf
100
Huang, K. (2016, Desember 29). Tensions Increase as China's Neighbours Build Up Military Capabilities. Retrieved Mei 7, 2017, from South China Morning Post: http://www.scmp.com/news/china/diplomacydefence/article/2057689/tensions-increase-chinas-neighbours-buildmilitary International Monetary Fund. (2014). World Economic Outlook. Retrieved April 29, 2017, from International Monetary Fund: www.imf.org Japan Times. (2014, May 16). Abe Takes Aim at Article 9. Retrieved April 26, 2017, from The Japan Times: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/05/16/editorials/abe-takes-aimat-article-9/ Japan, D. o. (n.d.). Defense of Japan 2014 (Annual White Paper). Retrieved February 21, 2017, from Ministry of Defense: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html Kamrany, N. M., & Jlang, F. (2014). Huffington Post. Retrieved 29 4, 2017, from China's Rise to Global Economic Superpower: http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-rise-to-globaleco_b_6544924.html Kamrany, N., & Milanovic, G. (2011, November 11). China's Growing Economic Strength in the 21st Century. Retrieved April 29, 2017, from Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/nake-m-kamrany/chinas-growingeconomic-s_b_1100416.html Kusumawardani, D. (2017, Maret 31). FISIP UNAIR. Retrieved Mei 10, 2017, from Peran Aliansi Amerika Serikat-Jepang dalam Stabilitas Regional Asia Timur: http://damar-kusumawardanifisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-172766Masyarakat%20Budaya%20dan%20Politik%20Asia%20TimurPeran%20Aliansi%20Amerika%20SerikatJepang%20dalam%20Stabilitas %20Regional%20Asia%20Timur.html Kyodo News Service. (2013, Oktober 20). Japan to Shoot Down Foreign Drones That Invade Its Airspace. Retrieved Mei 6, 2017, from Japan Times: http://www.japantimes.co.jp/news/2013/10/20/national/politicsdiplomacy/japan-to-shoot-down-foreign-drones-that-invade-its-airspace/ Lesmana, N. (2017, Maret 29). Pengaruh Aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap Asia Timur. Retrieved Mei 10, 2017, from FISIP UNAIR: http://noviawati-lesmana-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-172572SOH311 MBP ASTIM-Pengaruh Aliansi Amerika Serikat dan Jepang terhadap Asia Timur.html Mahrita. (2014, April 6). Kepentingan dan Pengaruh Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur selama dan Pasca Perang Dingin. Retrieved Mei 10, 2017, 101
from FISIP UNAIR: http://mahrita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail97832-geopolitik%20dan%20geostrategiKepentingan%20dan%20Pengaruh%20Amerika%20Serikat%20di%20Ka wasan%20Asia%20Timur%20selama%20dan%20Pasca%20Perang%20Di ngin.html Martina, M., & Blanchard, B. (2017, Maret 6). China Confirms 7 Percent Increase in 2017 Defense Budget. Retrieved Mei 1, 2017, from Reuters: http://www.reuters.com/article/us-china-parliament-defenceidUSKBN16D0FF?il=0 Matsumoto, A. (2014, April 23). Obama: Senkakus 'Within Scope' of U.S.-Japan Treaty. Retrieved Mei 6, 2017, from The China Post: http://www.chinapost.com.tw/asia/regionalnews/2014/04/23/406039/p1/Obama-Senkakus.htm McCurry, J. (2014, December 10). Abe Defends Japan's Secrets Law That Could Jail Whistleblowers for 10 Years. Retrieved April 18, 2017, from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/japan-statesecrets-law-security-dissent Quartz Media. (2016, September 22). Japan and China’s maritime tensions in the South China Sea are resurfacing World War II-era wounds. Retrieved Mei 7, 2017, from Quartz Media: https://qz.com/780317/japan-and-china-areramping-up-maritime-tensions-in-the-south-china-sea-and-east-china-sea/ RBTH Indonesia. (2016, November 7). Tiongkok Masih Menjadi Importir Terbesar Senjata Rusia. Retrieved Mei 2, 2017, from RBTH Indonesia: https://indonesia.rbth.com/news/2016/11/07/tiongkok-masih-menjadiimportir-terbesar-senjata-rusia_645457 Sakoda, R. ". (2015, April 30). The 2015 U.S.-Japan Defense Guidelines: End of a New Beginning. Retrieved Mei 7, 2017, from Asia Maritime Transparency Initiative: https://amti.csis.org/the-2015-u-s-japan-defense-guidelines-endof-a-new-beginning/ South China Morning Post. (2017, April 19). IMF Believes Resilient China to Help Power Global Economic Growth in 2017. Retrieved April 29, 2017, from South China Morning Post: http://www.scmp.com/news/china/economy/article/2088629/imf-believesresilient-china-help-power-global-economic-growth Takahashi, T. (2013, Juni 15). Abe’s Campaign to Revise Japan’s Constitution. Retrieved Mei 9, 2017, from East Asia Forum: http://www.eastasiaforum.org/2013/06/15/abes-campaign-to-revisejapans-constitution/
102
103
