KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT PERSOALAN DI PERBATASAN
Skripsi Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S.Sos)
Disusun oleh : Uum Humairoh 1110113000072
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014
ABSTRAK Nama
: Uum Humairoh
NIM
: 1110113000072
Kepentingan India dalam Kerjasama Pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 Terkait Persoalan di Perbatasan Penelitian ini berisi tentang analisa kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan. Analisa kepentingan dengan melihat artikel atau pasal yang terdapat dalam perjanjian kerjasama India dan Tiongkok pada tahun 2013. Penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber dan media. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif analisis deskriptif. Kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan adalah demi mencapai keamanan di perbatasan dan mengatasi persoalan penyelundupan atau smuggling. Analisa kepentingan ini menggunakan kerangka pemikiran dari berbagai konsep, yakni konsep keamanan, kepentingan nasional dan kerjasama keamanan. Keyword : Kepentingan nasional, kerjasama pertahanan, perbatasan, India dan Tiongkok.
v
KATA PENGANTAR Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allhamdulillahi rabbilalamin Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan dan segala rahmat penulis ucapkan karena telah diberi kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul Kepentingan India dalam Kerjasama Pertahanan dengan Tiongkok 2013 Terkait Persoalan di Perbatasan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai proses yang harus dihadapi demi kelancaran penulisan ini. Namun, kelancaran proses ini tak lepas dari dukungan dan bantuan keluarga dan para sahabat dan para dosen yang senantiasa menemani hingga penulis mampu melewati berbagai kendala dan hambatan. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, yakni : 1. Kedua orang tua penulis yakni ayahanda Alm Agus Salim yang saat ini telah berada disamping Allah SWT dan ibunda Samaah yang telah memberikan segala bentuk dukungan. Serta kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 2. Bapak Teguh Santosa selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
vi
3. Ibu Debbie selaku ketua jurusan hubungan internasional dan dosen di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah memberikan pengalaman dan ilmu serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini. 4. Teman hidup selama masa perkuliahan yakni Heni Lupita Sari, Fauziah Hayatunnufus, Zathira Meca, Meri Silvita, Aji Nadia, Tiara Wenti, Ulfah Fauziah, Disa Fajria dan Meylia yang selalu memberi semangat. 5. Sahabat dekat penulis yakni Khalilah Mukarramah, Rifkah Nurulita, Sri Windy Rizki, Siskawati, Dede Rifaatul Mahmudah, Dwi Meli, dan Rizka Dhiany. Senantiasa menemani dan mendukung dalam suka maupun duka. 6. Sahabat perkumpulan penulis yakni Dessy Iryanti, Yuni Budiawati, Saman al Yamani, Bella Handayanti, Herri Heryanto, Albert Ferdinan, Kamil, Fiki dan Fajar Fuadi yang selalu mendukung dan menghibur penulis. 7. Sahabat HI B yakni Fini Rubianti, Fahmi Ramadani, Asri Kusumastuti, Shofia Nida, Rahmi Kamilah yang senantiasa memberikan masukan dalam pembuatan skripsi. 8. Kepada sahabat dan pihak lain yang tidak disebutkan namanya satu persatau. Penulis mengucapkan banyak terima lasih atas dukungan dan dorongan sehingga mampu menyelesaikan penulisan ini. Tangerang, 22 September 2014
Penulis
vii
DAFTAR ISI ABSTRAK
………………………………………………………………………...v
KATA PENGANTAR
………………………………………………………..vi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………viii DAFTAR TABEL
………………………………………………………………..xi
DAFTAR SINGKATAN
……………………………………………………….xii
DAFTAR LAMPIRAN
………………………………………………………xiii
BAB I PENDAHULUAN
………………………………………………………...1
A. Latar Belakang Masalah
………………………………………………...1
B. Pertanyaan Penelitian
……………………………………………..…9
C. Tujuan Penelitian
……………………………………………………….10
D. Manfaat penelitian
……………………………………………………….11
E. Kerangka Pemikiran ……………………………………………………….18 F. Metode Penelitian
……………………………………………………….24
G. Sistematika Penulisan ……………………………………………………….25 BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN TIONGKOK
……………….28
A. Hubungan Sebelum Konflik Perbatsan tahun 1962 ……………………….30 B. Konflik India dan Tiongkok tahun 1962
…………………………….…32
C. Permasalahan Penyelundupan / Smuggling ………………………….……48 D. Permasalahan Terorisme
……………………………………….………50
E. Permasalahan Perompak
……………………………………………….53
BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013
……………………………………………………………………………….56
viii
A. Rangkaian Pertemuan dan Perjanjian
……………………………….56
B. Capaian Keamanan Terkait Persoalan Perbatasan Hingga Tahun 2012.......63 C. Perjanjian Pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013 Terkait Persoalan di Perbatasan ……………………………………………………………….66 BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT PERSOALAN DI PERBATASAN ……………………………………………….70 A. Kepentingan Keamanan dan Perdamaian di Perbatasan
……………….71
B. Kepentingan untuk Mengatasi Penyelundupan/ Smuggling ……………….78 C. Kepentingan untuk Mengatasi Terorisme
…………………………...…..84
D. Kepentingan untuk Mengatasi Perompak / Piracy BAB V KESIMPULAN
…………………………..87
……………………………………………………… 90
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar 1
Wilayah Konflik
………………………………………………...5
x
DAFTAR TABEL Tabel I
Kerugian akibat Penyelundupan
xi
……………………………… 84
DAFTAR SINGKATAN BDCA
Border Defense Agreement
CBM
Confidence Building Measure
JWG
Joint Working Group
LAC
Line Actual Control
PLA
People Liberation Army
PM
Perdana Menteri
xii
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
I
Agreement on the Maintenance of Peace along the Line of
Actual Control in the India-China Border
xiii
BAB 1 PENDAHULUAN A.
Latar Belakang India dan Tiongkok adalah dua negara tempat Asia Selatan Asia Timur
bertemu di sepanjang Pegunungan Himalaya. Kedua negara ini memulai hubungan diplomatik pada 30 Desember 1949 yang ditandai dengan pengakuan India yang pada masa itu dibawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru, terhadap pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Pengakuan ini menempatkan India sebagai negara non-sosialis pertama yang menjalin hubungan diplomatik denganTiongkok.1Perbedaan mendasar sistem politik Tiongkok yang sentralistis dan sosialis dengan sistem politik India yang demokratis tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling berhubungan. Namun demikian, India dan Tiongkok masih memiliki sejumlah persoalan bilateral, termasuk konflik di kawasan perbatasan. Bagaimanapun juga, batas yang jelas dengan negeri tetangga penting bagi setiap negara berdaulat. Persoalan di kawasan perbatasan yang masih belum tuntas hingga mendorong India dan Tiongkok menjalin kerjasama di perbatasan termasuk dalam bidang pertahanan. Dinamika hubungan India dan Tiongkok dirangkum dalam empat fase yang dimulai sejak tahun 1949 hingga saat ini. Fase pertama adalah pada rentang 1
Zhang Li, China-India Relations: Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok: Center for Asian Studies, Sichuan University, 2010) Hal 10. Beberapa sumber lain menyebutkan India adalah negara kedua setelah Burma yang mengakui Tiongkok.
1
waktu 1950 hingga 1960. Pada tahun 1949 India melakukan pengakuan terhadap RRC atau saat ini disebut Tiongkok namun kedua negara melakukan hubungan kerjasama pada tahun 1950 an. Pada fase ini keduanya memiliki hubungan yang baik hingga memunculkan istilah Hindi-Chini Bhai-Bhai atau India dan Tiongkok yang Bersaudara. Sikap saling mempercayai dan memahami di antara kedua negara berkembang pada saat itu dan didasarkan pada lima prinsip atau Pancsheel yang berasal dari perjanjian pembukaan hubungan dagang antara Tiongkok yang melingkupi wilayah Tibet dengan India. Perjanjian tersebut ditandatangani Dutabesar India Nedyam Raghavan dan Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Chang Han Fu pada 29 April 1954 di Beijing. Kelima prinsip itu adalah sikap saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, tidak saling menyerang, tidak saling ikut mencampuri terhadap urusan dalam negeri, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai.2 Fase kedua adalah tahun 1960 hingga tahun 1962. Pada Fase ini mulai muncul persoalan perbatasan yang disebabkan keduanya memiliki perspektif yang berbeda mengenai batas negara.Puncak dari fase ini adalah konflik bersenjata selama 31 hari yang terjadi pada Oktober hingga November 1962. Konflik berakhir setelah Tiongkok secara sepihak menghentikan serangan. Fase selanjutnya dari 1962 hingga 1980. Ketegangan di antara kedua negara menurun, namun, masih dipenuhi rasa saling curiga terkait persoalan perbatasan. Kemudian,
2
Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014) Hal 60
2
hubungan baik muncul kembali menyusul perpecahan Uni Soviet pada tahun 1991. Pembubaran Uni Soviet ini mengurangi pengaruh kubu komunis di Tiongkok. Pada fase ini hubungan perdagangan dan ekonomi secara umum kedua negara meningkat hingga tahun 2000.3 Kedua negara ini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda untuk garis perbatasan India dan Tiongkok. Tiongkok mengklaim bahwa tidak ada batas yang jelas disepanjang bukit Himalaya. Dengan begitu dibutuhkan garis batas yang jelas untuk memisahkan India dan Tiongkok. Sedangkan India mengklaim bahwa sudah adanya garis perbatasan yang jelas yang ditentukan sejak pemerintahan Inggris di India.4 India merdeka dari Inggris tahun 1947, dengan begitu Inggris memberikan warisan yang salah satunya adalah mengenai warisan teritorial. Isi warisan territorial itu adalah Garis McMahon5 sebagai garis perbatasan antara India dan Tiongkok. Tiongkok menolak batas tersebut, dengan alasan bahwa yang menandatangani adalah Tibet dan Inggris sedangkan Tiongkok tidak ikut serta dalam pembuatan kesepakatan tersebut.6 Sejak saat itu keduanya menggunakan dasar masing-masing untuk mempertahankan klaim masing-masing.
3
Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014) :61 4 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges. Hal 77. 5 Garis ini berada di antara India dan Tiongkok bagian timur, garis ini berada terluar wilayah Aksai Chin yang mengarah ke Tiongkok. 6 Aldo Abitbol D, Causes Of The 1962 Sino-Indian War: A Systems Level Appraoch (University of Denver) Hal 76. Diunduh 07 Maret 2014.. (http://www.du.edu/korbel/jais/journal/volume1/volume1_abitbol.pdf)
3
Konflik antara India dan Tiongkok pecah tahun 1962.7 Konflik ini memperebutkan tiga wilayah, yakni wilayah bagian timur, tengah dan barat. Pada wilayah bagian timur meliputi garis McMahon yang membentang dari jalur atau garis penghubung antara India, Tiongkok dan Butan. Wilayah tersebut saat ini disebut Arunachal Pradesh. Sedangkan untuk Bagian Barat dimulai dari Karakoram di Utara ke jalur Administrasi Tibet Ngari, La Dwags dan Himachal Pradesh.8 (gambar 1) Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hingga tahun 2013 pun upaya tetap dilakukan, hal ini terjadi karena kedua negara menginginkan hubungan yang lebih erat tdalam bidang keamanan di perbatasan serta masih munculnya persoalan di perbatasan.
7
Konflik ini terjadi antara India dan Tiongkok pada Oktober 1962, terjadi selama 31 hari dan konflik dimenangkan Tiongkok. 8 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
4
Gambar 1 Wilayah Konflik India dan Tiongkok
Sumber : www.heritage.org Penyelesaian permasalahan diawali pada Desember 1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. India mengajak Tiongkok untuk membentuk JWG atau Joint Working Group dan ini menjadi kerangka dasar untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara. Selama pertemuan berlangsung, keduanya menyepakati pertukaran pengembangan akademik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Menteri Pertahanan India Sharad Pawar mengunjungi Tiongkok pada Juli 1992 yang mengawali untuk melakukan hubungan dalam bidang militer. Selain itu, kunjungan ini pun menghasilkan dilakukannya Perjanjian untuk Memelihara
5
Perdamaian dan Keamanan di sepanjang Garis Kontrol Aktual atau LAC yang ditandatangani pada 7 September 1993 .9 Kemudian dibuat pula kerangka CBM atau Confidence Building Measures pada 29 November 1996 untuk menyatakan dan menegaskan kembali perjanjian yang di buat pada tahun 1993. Implementasi dan pelaksanaan CBM dalam penerapan disepanjang LAC ini, maka dibentuk dalam bentuk protokol. Protokol ini dilaksanakan setelah kunjungan PM Tiongkok Wen Jiabao ke India pada April 2005 dan menandatangani pada 11 April 2005. Dalam protokol ini diuraikan ketentuan yang harus dilakukan untuk implementasi CBM yang ditandatangani pada 1996. Hal ini semakin menjelaskan komitmen keduanya untuk meningkatkan hubungan alam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam kesepakatan CBM ini keduanya menyepakati untuk membatasi penggunaan peralatan militer seperti tank, kendaraan militer, senjata-senjata dengan standar tinggi, penggunaan misil darat, misil udara dan sistem persenjataan lain. Kemudian keduanya melakukan pertukaran data dan informasi dalam bidang pertahanan untuk mengurangi dan melindungi wilayah atau zona pengawasan di sepanjang perbatasan India dan Tiongkok.10 Pertemuan selanjutnya dilakukan dalam rangka kewajiban untuk menjalin hubungan secara berlanjut semenjak perjanjian sebelumnya disepakati. Kunjungan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan India, Praneb Mukherjee ke Tiongkok pada
9
Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110. 10 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 111
6
Mei 2006 dan menghasilkan poin penting yakni ditandatanganinya MoU. MoU ini membahas tentang mekanisme dan waktu mengenai kunjungan-kunjungan yang dilakukan
Menteri
Pertahanan.
MoU
ini
kemudian
dipertegas
dengan
ditandatanganinya Joint Declaration pada 21 November 2006. Joint Declaration ini pada dasarnya membahas tentang diperkuatnya rasa saling percaya dan rasa saling memahami diantara kedua negara. Kemudian pada tahun 2012 India dan Tiongkok membuat mekanisme untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara di sepanjang garis LAC dan memperkuat kemampuan komandan yang bertugas di sepanjang wilayah guna menghilangkan kesalahpahaman.11 Hal ini dilakukan agar pelaksanaan perjanjian-perjanjian sebelumnya berjalan lancar. Kemudian, India dan Tiongkok kembali melakukan kerjasama pertahanan terkait persoalan di perbatasan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kerjasama demi mencapai keamanan dan perdamaian di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan sesungguhnya sangat mudah bagi keduanya memicu dalam memunculkan masalah12, karena hal ini terkait dengan kedaulatan wilayah suatu negara. Penulis memilih masalah ini untuk dijadikan bahan penelitian karena persoalan perbatasan menjadi bagian yang vital bagi suatu negara. Perbatasan memilik peran yang sangat krusial karena sebagai jalur dalam menjalin hubungan 11
Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hal 3 12 Masalah ini berupa serangan-serangan dari kedua pihak dengan menggunakan peralatan militer yang ditempatkan di perbatasan.
7
dengan negara luar. Batas suatu negara dengan negara lain akan menyediakan berbagai kesempatan dalam manjalin hubungan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dengan negara lain.13 Dengan begitu kerjasama India dan Tiongkok ini menjadi persoalan yang penting utuk dibahas karena berkaitan dengan perbatasan dengan kerjasama yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian ini merujuk pada perjanjian kerjasama di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013, karena perjanjian ini merupakan bentuk lanjutan dari kesepakatan atau perjanjian yang sebelumnya dibuat. Sehingga perjanjian ini terdiri dari poin-poin penting yang sebelumnya tecantum dalam perjanjian sebelumnya dan poin penting yang baru ditambahkan. Penulis akan mengenalisa kepentingan India dalam melanjutkan untuk melakukan kerjasama keamanan di perbatasan dengan Tiongkok. Pada dasarnya kepentingan ini tidak hanya bertujuan pertahanan di perbatasan saja, melainkan kepentingan lain yakni kepentingan untuk memerangi permasalahan lintas batas seperti penyelundupan, terorisme dan perompakan disekitar perairan Samudera Hindia. Penulis mengambil sudut pandang India dalam melihat kepentingan dalam perjanjian ini adalah karena India memiliki kemampuan untuk berperan dalam tataran global dengan melakukan hubungan baik dengan negara tetangga.14 Kemudian karena India berbatasan dengan beberapa negara yang selain memudahkan untuk melakukan hubungan kerjasama, memudahkan pula untuk
13
Shreesh K.Pathak, India’s Border and Cross-Border Issues: Problems and Prospect, (New Delhi: Centre for South Asian Studies) Hal 4. 14 Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India, and The Emerging Global Order() Hal 135.
8
masuknya ancaman dari negara lain. Dengan begitu, kerjasama keamanan perlu dilakukan dengan negara tetangga. Hal ini pun berlaku bagi India untuk melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki sejarah terkait persoalan perbatasan. Perdana Menteri India Manmohan Singh mengatakan bahwa “India will not be able to realize its own destiny without the partnership of its South Asian neighbours”.
15
Hal ini semakin menegaskan bagi India untuk melakukan
kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan baik dapat tercapai apabila keduanya menjalin rasa saling percaya dan menghilangkan rasa saling curiga. Kemudian konsep yang digunakan penulis adalah konsep keamanan yang merupakan tujuan utama India dalam menjalin kerjasama ini. Tujuan keamanan dapat tercapai dengan melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan karena hal ini berkaitan dengan pencapaian keamanan dan perdamaian di perbatasan. B.
Pertanyaan Penelitian Penulis melihat potensi ancaman yang di hadapi India di perbatasan yang
tidak hanya terkait keamanan wilayah perbatasan saja, melainkan ancaman lain yang muncul yang bersifat lintas batas. Maka perlu bagi India untuk melakukan kerjasama pertahanan di perbatasan. Persoalan di perbatasan India perlu di selesaikan adalah dengan dilakukannya kerjasama pertahanan di perbatasan dengan Tiongkok. Dengan begitu pertanyaan penelitian ini adalah :
15
Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India, and The Emerging Global Order Hal 136.
9
Mengapa India Ingin melanjutkan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan ? C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini dibuat untuk mengetahui beberapa poin yang berkaitan
dengan hubungan antara India dan Tiongkok. Tujuan tersebut adalah : 1.
Mengetahui dinamika hubungan India dan Tiongkok.
2.
Untuk mengetahui kerjasama pertahanan di perbatasan India dan
Tiongkok pada tahun 2013. 3.
Untuk mengetahui kepentingan India dalam melakukan kerjasama
pertahanan di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Selain tujuan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat, yakni : 1.
Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang
telah diperoleh di perguruan tinggi dan untuk menambah wawasan mengingat adanya proses pengumpulan berbagai referensi. 2.
Untuk civitas akademik dapat menjadi sumber informasi ilmiah
dan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk studi Hubungan Internasional. 3.
Sebagai informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi
penelitian selanjutnya.
10
D.
Tinjauan Pustaka Penulis menggunakan artikel dan skripsi sebagai bahan perbandingan
terhadap penelitian yang bekaitan dengan kerjasama pertahanan perbatasan India dan Tiongkok tahun 2013. Bahan perbandingan pertama adalah tesis yang dibuat oleh Johan Svensson dari Universitas Halmstad di Sweddia yang membahas tentang Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship16 tahun 2012. Tesis ini membahas hubungan India dan Tiongkok dari dua persepsi, yakni neo-realisme dan neo-liberalisme. Dari pandangan neo-realisme hubungan India dan Tiongkok lebih dilihat sebagai dua negara yang saling bersaing dengan kekuatan militer, sedangkan dari persepsi neo-liberalisme hubungan keduanya lebih dilihat sebagai suatu kerjasama yang kemudian dapat menghasilkan kerjasama yang lainnya.17 Neo-realisme melihat konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok di Arunachal Pradesh akan mengakibatkan dilema diantara keduanya. Dilema ini terjadi karena ketidakyakinan dari kedua negara dalam menilai kemampuan militer masing-masing negara. Dilemma dan permasalahan yang mudah dipicu ini mengakibatkan kedua negara membangun pertahanan militer di perbatasan. Hal ini diperlukan sebagai strategi persiapan apabila salah satunya melakukan 16
Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship, (Sweden: Halmstad University, 2012) Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf) 17 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal 39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
11
penyerangan. Keadaan seperti ini akan tetap pada status qou, karena keduanya memiliki kekuatan nuklir.18 Kedua negara mempertahankan kekuatannya di perbatasan ini, neorealisme memandang bahwa masing-masing negara hendak meningkatkan pengaruhnya tidak hanya di Asia Selatan melainkan menyebar ke wilayah lain. Selain pengaruh, neo-realis memandang hal ini sebagai zero sum game, dimana keuntungan yang didapat adalah dengan bertambahnya jumlah sekutu di kawasan Asia Selatan. Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan Pakistan, maka keuntungan Tiongkok akan didapat lebih apabila Tiongkok mencari sekutu lain. Keuntungan relatif yang akan diperoleh adalah bahwa hubungan ini akan memunculkan terjadinya kerjasama perdagangan, dan hal ini akan memperluas distribusi perdagangan Tiongkok.19 Sedangkan neo-liberalisme melihat bahwa kerjasama perdagangan yang terjalin antara kedua negara selain akan menambah keuntungan ekonomi, juga akan memulihkan hubungan kedua negara.20 Selain hubungan dalam bentuk kerjasama perdagangan, kerjasama juga terjalin dalam dimensi lain, seperti militer, antar lembaga bahkan pertemuan yang dilakukan rutin tiap tahun. Neo-
18
Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal 39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf) 19 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal 40. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf) 20 Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal 39. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
12
liberalisme melihat bahwa kerjasama perdagangan akan menciptakan efek spill over kedua negara. Kemudian, kedua negara ini percaya bahwa dalam meraih tujuan masingmasing dengan menggunakan cara-cara ekonomi ini akan lebih menguntungkan dan mengurangi resiko dibanding menggunakan cara kekerasan (konflik). Meskipun keduanya memiliki kekuatan nuklir, namun solusi damai yang harus dipilih dalam menjalin hubungan dari masing-masing negara.21 Berbeda dengan penelitian ini, penulis melihat adanya upaya yang dilakukan India dan Tiongkok dalam mengatasi persoalan di perbatasan dengan melakukan berbagai pertemuan dan perundingan yang kemudian membentuk suatu forum Joint Working Group (JWG). JWG merupakan kerangka kerja kedua negara untuk melakukan kerjasama pertahanan pada tahun 1993, 1996, 2005, 2012, dan 2013. Bahan selanjutkan yang dijadikan perbandingan adalah artikel yang ditulis oleh Mandip Singh dari Intsitute Defence Studies & Analyses (IDSA), New Delhi pada tahun 2012, yang berjudul China's Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?. Artikel ini membahas tentang hubungan
21
Johan Svensson, Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship. Hal 40. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf)
13
India dan Tiongkok dalam bidang keamanan yang dicapai dengan melakukan hubungan dengan negara lain.22 India dan Tiongkok melakukan kerjasama untuk tujuan keamanan, ini terjadi karena Tiongkok mendapatkan ancaman teroris Pakistan yang tidak menyetujui kedekatan Tiongkok dengan India. Teroris yang berkembang di Pakistan ini diduga berasal dari Taliban Afganistan. Maka, Tiongkok melalui kerjasama dengan India dapat mengurangi dan mencegah ancaman teroris ini. Ketika India memberikan bantuan dengan jumlah 2 miliar dollar AS kepada Afganistan untuk membantu rekonstruksi dan pengembangan Afganistan, Tiongkok pun berkontribusi sebesar 200 juta dollar AS.23 Hubungan selanjutnya adalah Tiongkok dengan Nepal dan Butan yang mendapat perhatian dari India. Tiongkok memberikan bantuan militer ke Nepal. Keduanya penandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan. Selain itu, Tiongkok pun memberikan bantuan dalam perlengkapan komunikasi, peralatan kesehatan, transportasi untuk angkatan bersenjata Nepal. Kedekatan Tiongkok dan Nepal ini membuat India menghargai perilaku Tiongkok. India juga melihat bahwa kerjasama antara Tiongkok dan Nepal ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam sistem politik Nepal. Dengan begitu, sebagai negara
22
Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf) 23 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?. Hal 3. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)
14
tetangga Nepal, maka India dan Tiongkok akan terjalin hubungan yang damai dan menciptakan stabilitas di negara masing-masing.24 India
juga
menghargai
hubungan
Butan
yang
saat
ini
mulai
mengembangkan demokrasi dengan Tiongkok. India melihat bahwa hubungan baik Butan dan Tiongkok akan menciptakan stabilitas di wilayah Lembah Chumby, yang merupakan wilayah sensitif yang terletak diantara Butan, India dan Tiongkok.25 Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis menganalisa kepentingan yang akan dicapai India dengan melakukan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 ini adalah perdamaian dan keamanan di perbatasan. India melihat Tiongkok terkait persoalan di perbatasan adalah dari peningkatan kekuatan muliter di perbatasan yang akan mengancam keamanan dan perdamaian. Dengan begitu, kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini akan menghasilkan batasan-batasan pada penggunaan senjata serta upaya-upaya lain demi mencapai keamanan di perbatasan. Penelitian ketiga yang dijadikan perbandingan adalah mengenai SinoIndian Border Dispute yang dibuat oleh Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, dari ISPI pada tahun 2013, yang menerangkan tentang konflik di perbatasan India dan
24
Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Level?. Hal 5. Diunduh 07 (http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf) 25 Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Level?. Hal 6. Diunduh 07 (http://www.idsa.in/system/files/IB_TiongkokDMIndia.pdf)
15
Relations to the Next Maret 2014 Relations to the Next Maret 2014
Tiongkok, kemudian penyelesaiannya dalam bentuk hubungan kerjasama baik dalam bidang militer maupun dalam bidang ekonomi. Penelitian ini membahas hubungan India dan Tiongkok pasca konflik 1962,
dimana
keduanya
sepakat
untuk
memperkuat
pertumbuhan
dan
perkembangan ekonomi dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat di masing-masing negara. Stabilitas dan perdamaian yang terjadi di perbatasan merupakan prasyarat negara untuk fokus pada keadaan sosial ekonomi internalnya. Ini mungkin saja penyebab mengapa keduanya melakukan usaha yang serius untuk melakukan negosiasi mengenai perbatasan. Keduanya pun melakukan pertemuan dalam rangka konsultasi mengenai pertahanan dan latihan militer bersama, meskipun upaya ini dilakukan dalam skala kecil namun mampu mengurangi permasalahan di wilayah yang sensitif. Ketika kedunya memprioritaskan pada pemikiran strategik, maka hasilnya adalah terjadi peningkatan pada perdagangan keduanya. Ini menunjukan bahwa hubungan bilateral yang dekat akan menghasilkan keuntungan dan juga berasal dari espek ekonomi yang lain.26 India dan Tiongkok tergabung dalam RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP merupakan organisasi Kemitraan ini menunjukan bahwa keduanya memiliki keinginan untuk berpasrtisipasi dalam integrasi
Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 8. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf) 26
16
kawasan Asia Timur. Pada level global, keduanya sepakat bahwa dunia harus menjadi multi-polar dan kekuatan yang sedang berkembang harus memainkan peran yang penting dalam urusan internasional. Keduanya juga memiliki pandangan yang sama mengenai kebijakan dalam merespon fenomena global seperti perubahan iklim, perdagangan dan keuangan inetrnasional, dankebijakan non-interfensi terhadap urusan domestic negara lain.27 Meskipun pada dasarnya terdapat kesamaan dengan penelitian skripsi ini, dimana kedua negara melakukan demi mencapai stabilitas dan perdamaian. Namun, skripsi ini tidak menganalisa kepentingan atau tujuan ekonomi kedua negara, melainkan kepentingan di perbatasan seperti keamanan dan perdamaian, mengatasi penyelundupan, terorisme dan perompakan. E.
Kerangka Pemikiran Untuk menganalisa hubungan yang terjadi antara India dan Tiongkok,
maka penulis menggunakan konsep kepentingan nasional, keamanan dan kerjasama internasional. Kepentingan Nasional Sama halnya dengan manusia, negara memiliki kepentingan masingmasing. Dalam memandang konflik, menurut Sorensen dan Jackson negara pun melihat bahwa pencapaian perdamaian bukanlah hal yang mustahil, karena setiap negara akan bertindak secara rasional untuk mencapai kepentingan tersebut dan Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes. Hal 9. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf) 27
17
negara-negara akan menundukkan diri pada hukum internasional yang akan mengatur kehidupannya dalam pergaulan internasional.28 Kemudian Jeremy Bentham menambahkan bahwa konflik tidak akan terjadi jika segala kepentingan diberikan wadah.29 Wadah ini berupa kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih untuk menyatukan kepentingan yang kemudian dicapai daalam bentuk praktek kerjasama. Scott Burchill menambahkan bahwa, dalam hubungan internasional jika diantara negara-negara ditumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati kepentingan orang lain dan bahwa kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama.30 Dengan kerjasama memudahkan negara-negara untuk menyampaikan infromasi terkait kepentingan negaranya, sehingga muncul batasan-batasan agar negara-negara saling menghormati. Konsep kepentingan nasional seperti yang dikutip dari George Kennan pada tahun 1954 menjelaskan mengenai kepentingan sebagai suatu kewajiban yang harus dicapai negara dimana kepentingan ini adalah representasi dari masyarakat.31 Dengan begitu bentuk kebijakan suatu negara merupakan cerminan dari kepentingan dalam negerinya yang berasal dari kepentingan masyarakatnya. Dalam melihat persoalan India dan Tiongkok, kepentingan yang dicapai oleh
28
Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan Internasional. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). 29 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) Hal 81. 30 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional Hal 81. 31 Scott Burchill, ed.. Theories of International Relation 3rd Edition. (New York : Palgrave Macmillan, 2005) Hal 50.
18
India adalah keamanan, maka bentuk kebijakan negaranya adalah kerjasama keamanan. Kepentingan nasional merupakan kebutuhan negara terhadap unsur-unsur yang membentuk negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.32. Dengan begitu, maka biasanya kebijakan suatu negara terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan kebutuhuan negara yang paling penting. Nuechterlein berpendapat bahwa kepentingan nasional dapat dilihat dari hubungan yang dilakukan dengan negara lain. Nuechterlein menambahkan bahwa dasar kepentingan nasional berasal dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan untuk keamanan terhadap tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kepentingan perthanan meliputi, perlindungan terhadap negara dan masyarakatnya dari ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang dapat mengancam sistem pemerintahan. Kepentingan ekonomi meliputi, pencapaian kesejahteraan suatu negara dengn menjalin hubungan dengan negara lain. Kepentingan pencapaian keamana tatanan dunia meliputi pemeliharaan sistem ekonomi dan politik guna mencapai keamanan dalam melakukan inetraksi. Kepentingan ideologi meliputi perlindungan dan dorongan terhadap nilai-nilai yang orang-orang percaya dan yakini guna mencapa keadaan yang lebih baik.33
32
Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Hal 35. 33 Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Inggris :, 2012) Hal 32
19
Adam Smith mengatakan bahwa konflik dan perang tidak dapat dihindarkan, ketika manusia memakai akal pikirannya mereka dapat mencapai kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara melainkan lintas batas internasional.34 Hal ini membuktikan bahwa konflik semata-mata prilaku negara untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, ketika manusia berpikir secara rasional dan mempertimbangkan untung dan rugi, maka negara akan memilih cara yang lebih efektif untuk mencapai kepentingan tersebut. Keamanan Untuk mencapai tujuan negara berdasarkan kepentingan nasional, maka dibutuhkan keadaan yang aman dari segala bentuk ancaman yang mengganggu. Ancaman dalam persoalan ini adalah berasal dari luar wilayah suatu negara. Penulis menggunakan konsep keamanan untuk menganalisa kepentingan keamanan yang hendak dicapai India dari kerjasama pertahanan yang dilakukan dengan Tiongkok terkait persoalan perbatasan pada tahun 2013. Bary Buzan mengatakan bahwa keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup. Masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu dianggap sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada dalam menangani masalah tersebut. Keamanan tersebut dibagi ke dalam lima jenis, yaitu politik, milliter,
34
Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan Internasional. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). Hal 144.
20
ekonomi, sosial, dan lingkungan.35 Dalam melihat persoalan yang dihadapi India maka keamanan yang berkaitan perbatasan adalah keamanan militer. Wilayah perbatasan India dan Tiongkok dilakukan pengawasan dengan menggunakan perlengkapan militer. Dengan melihat masalah yang dihadapi India dan Tiongkok, dimana masalah perbatasan ini berimplikasi terhadap kedua negara. Maka perlu adanya upaya dari masing-masing negara dan juga upaya keduanya untuk melakukan kerjasama guna menyelsaikan permasalahan di perbatasan India dan Tiongkok ini. Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam bidang ekonomi begitu juga keuntungan tidak hanya mutlak di peroleh dengan ekonomi saja, melainkan keamanan dapat menghasilkan keuntungan bagi stabilitas negara. Cooperative Security berdasarkan kutipan dari buku Anak Agung dan Yanyan menjelaskan bahwa kejasama keamanan dilakukan dalam upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional. Konsepkonsep pelaksanaan Cooperative Security pada dasarnya dibentuk dengan menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nilai-nilai bersama tentang keamanan sebagai suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bahwa
35
Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 122.
21
masing-masing aktor harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat internasional.36 Common Security di perkenalkan oleh Komisi Palme (the Palme Commission) pada akhir tahun 1980-1981 yang percaya bahwa hubungan antar aktor yang saling bermusuhan bisa diubah dengan mencapai dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif dikutip dari buku Anak Agung dan Yanyan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata. 37 Common Security atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keamanan bersama, dimana negara merasa perlu adanya keamanan untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan begitu pencapaian keamanan ini dapat tercapai jika adanya pandangan yang sama mengenai tujuan masing-masing negara mengenai keamanan. Kerjasama Internasional Hubungan internasional dapat berupa kerjasama dan konflik. Dalam kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa jika diantara negara-negara ditumbuhkan
36
Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 129. 37 Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Hal 129.
22
kesadaran untuk saling menghormati kepentingan nasionalnya dan kebutuhan itu dapat dicapai melalui kerjasama internasional.38 Kerjasama internasional suatu negara berasal dari kepentingan nasional yang dibentuk dalam suatu kebijakan dan dipraktikan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain. Pada dasarnya, dalam mencapai tujuan negara memerlukan mitra yang dapat membantu pencapaian tujuan tersebut. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal ini akan memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan bebagai masalah sosial. Maka untuk mencari solusinya beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.39 Berkaitan dengan tujuan dalam bidang pertahanan di perbatasan, India melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan di perbatasan dengan Tiongkok. Ini terjadi karena Tiongkok merupakan negara yang berbatasan langsung dengan India dan hubungan kedua negara mengalami hubungan pasang surut. Immanuel Kant percaya bahwa ada hal yang mendorong manusia untuk menghindari konflik dan menegakan keadila dalam hubungan internasional, yaitu Perpectual Peace atau perdamaian abadi. Perdamaian abadi ini akan dapat diwujudkan dengan jalan mentransformasikan kasadaran individu bahwa 38
Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2012). Hal 80 39 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Hal 80
23
pengelolaan kebutuhan mereka hanya dapat tercapai dengan jalan pengelolaaan dengan baik hubungan antar mereka dan juga antar negara.40 Selain adanya keamanan yang dicapai, maka pengelolaan dalam bentuk kerjasama pun menciptakan suatu perdamaian yang abadi yang secara langsung mendorong pada stabilitas negara yang aman dari ancaman. Stabilitas negara selain terbentuk karena terbebas dari ancaman, juga mendorong negara dalam mencapai keamanan dalam bidang lain, seperti ekonomi dan politik. Kerjasama dilihat sebagai kegiatan yang saling menguntungkan daripada sebaliknya. Dengan segala hubungan suatu keanggotaan yang saling bersilangan antara kelompok dengan melewati batas negara maka resiko konflik serius semakin dapat ditekan.41 F.
Metodologi Penelitian Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode ini berkembang di abad 19 yakni penelitian yang dilakukan Engel, The Condition of Working Class in England. Menurut Sugiyono, dalam buku Metode Penelitian Kuantitif Kualitatif dan R&D menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian interpretif karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap
40
Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) . Hal 80. 41 Iva Rahcmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’,. Hal 83.
24
data yang ditemukan di lapangan.42 Penelitian kualitatif dilakukan guna mencari makna yang sebenarnya. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan secara gabungan, dimana pengumpulan data yang utama dilakukan dengan Library Research dan pengumpulan data lainnya hanya sebagai pelengkap untuk penelitian. Pengumpulan data dengan proses kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kemudian teknik selanjutnya adalah referensi media. Meskipun secara akademik tidak termasuk dalam materi, namun media pers dalam hal ini majalah, koran, radio dan televisi menjadi bahan pertimbangan apabila itu adalah satusatunya sumber informasi terbaru tentang permasalahan dan kejadian politik. Sumber yang digunakan penulis untuk melakukan analisis adalah dari internet. Internet berguna dalam menyediakan ulasan buku, artikel jurnal online, kelompok diskusi, data statistik dan sumber daya lain yang di peroleh secara online.
43
Internet membantu penulis dalam menemukan referensi ketika munculnya kesulitan untuk mencari data dalam bentuk cetak. G.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini berisi tentang gambaran secara umum isi dari
penelitian ini. Yakni berupa bab dan sub-sub bab yang disusun sesuai urutan dalam pembuatan penelitian. 42
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) Hal
7. 43
Day, S. 1997. Breaking Free Through the Use of Unusual Source. Dalam Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Hal 184.
25
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian yang kemudian akan dipaparkan dalam bab analisa yakni bab IV, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. kemudian yaitu tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, kerangka pemikian yang berisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam menganalisa kepentingan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini. BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN TIONGKOK Pada bab dinamika hubungan India dan Tiongkok ini akan dijelaskan mengenai hubungan India dan Tiongkok sebelum konflik 1962 dimana India dan Tiongkok memiliki hubungan baik. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok pada tahun 1962 dengan melihat unsure yang menjadi penyebab konflik, wilayah yang menjadi penyebab konflik, serta solusi dalam menyelesaikan konflik. Solusi konflik ini adalah dengan melakukan berbagai pertemuan atau Join Working Group (JWG) yang berlangsung hinga tahun 2013 yakni dalam bentuk kerjasama pertahanan India dan Tiongkok. Dalam pembahasan ini terdapat pula persoalan perbatasan yang dihadapi India dan Tiongkok, yakni penyelundupan atau smuggling, terorisme, dan perompak. BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGOK PADA TAHUN 2013
26
Dalam pembahasan kerjasama pertahanan ini akan dipaparkan mengenai perjanjian yang disepakati pertama kali terkait persoalan perbatasan yakni pada tahun 1993, kemudian 1996, 2005, 2012, dan 2013. Pada tahun 2013 merupakan rangkaian Join Working Group yang kelima. Namun, sebelum pada pembahasan kerjasama pertahanan India dan Tiong pada tahun 2013, akan dijelaskan pula mengenai capaian yang diraih kedua negara terkait persoalan perbatasan. BAB IV ANALISA KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT PERSOALAN DI PERBATASAN Analisa ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dilihat dari kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Analisa ini berisi kepentingan India dalam kerajama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013. Berdasarkan pada isi perjanjian dan persoalan yang dihadapi India pada tahun 2013 maka kepentingan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan dan mengatasi persoalan penyelundpan atau smuggling. Pemaparan analisa ini dengan menggunakan kerangkan pemikiran yang terdiri dari kepentingan nasional dan kerjasama keamanan. BAB V KESIMPULAN Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian mengenai kepentingan India dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan dengan menggunakan konsep pemikiran dan metode penelitian.
27
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN KEAMANAN PERBATASAN INDIA DAN TIONGKOK Dinamika hubungan India dan Tiongkok tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terkadang menjadi hambatan dalam menjalin hubungan kerjasama. Hubungan keduanya dibayangi oleh sejarah, sehingga sejarah dapat membentuk kedua negara untuk melakukan kerjasama di masa depan. Hubungan India dan Tiongkok dipengaruhi oleh berbagai persitiwa. Tahun 1950 Tiongkok melakukan invasi ke Tibet, invasi ini disebabkan karena adanya kedekatan sejarah antara India dan Tibet, sehingga pada saat itu India memiliki pengaruh di Tibet. Tahun 1959 Tibet melakukan perlawanan terhadap Tiongkok yang ketika itu masih berkuasa. Pasukan pembebasan rakyat Tiongkok atau PLA meningkatkan pemberontakan di ibukota Tibet, Lhasa. Akibat perlawanan Tiongkok, pada 30 Maret 1959 Dalai Lama melarikan diri dari Tibet ke India, kemudian India memberikan suaka kepada pemimpin Tibet tersebut. Tiongkok mengutuk perbuatan India terhadap Dalai Lama dan dianggap telah merusak isi dari perjanjian Panchshell pada tahun 1954.44 Peristiwa lain yang mempengaruhi hubungan India dan Tiongkok adalah pembuatan keputusan mengenai status Sikkim45. Sikkim merupakan wilayah yang memiliki hubungan dekat secara budaya dengan Tibet dan wilayah ini dibawah 44
Aldo D. Abitbol, Cause of the 1962 Sino-Indian War: A System Level Aproach. (University of Denver) Hal 76. 45 Sikkim berokasi di bagian tengah perbatasan India dan Tiongkok.
28
pengawasan pemerintah Inggris sejak tahun 1888. Secara de facto dimiliki Inggris dan secara de jure
47
46
Sikkim
dimiliki Tibet. Untuk status Sikkim ini
kemudian dilakukannya negosiasi. Tahun 1890 dibuat perjanjian mengenai status Sikkim antara pemeritah Inggris dan Tiongkok.48 Hasil perjanjian itu menunjukan adanya batas jalur air Himalaya yang memisahkan Tibet dan Sikkim. Posisi pemerintah Inggris di Sikkim adalah sebagai negara perwalian dimana Pemerintah Inggris melakukan pengawasan terhadap Sikkim baik dalam urusan internal maupun dalam urusan eksternal. Setelah perjanjian tahun 1890, otoritas Sikkim masuk ke dalam wilayah Tibet. Muncul permasalahan ketika Tiongkok tidak menyerahkan hak Sikkim kepada pemerintah Inggris. Tiongkok menunjukan sikap tidak konsisiten dari perjanjian sebelumnya terhadap posisi Inggris di Sikkim. Hal ini memunculkan persoalan tidak hanya pada Pemerintah Inggris melainkan juga terhadap Pemerintah India pasca merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Pada tahun 1950, hubungan antara India dan Sikkim mengalami kemajuan yang dibuktikan dalam sebuah perjanjian yang berisi tentang pemberian hak otonomi kepada Sikkim untuk mengurusi urusan dalam negeri sedangkan India bertanggung jawab dalam mengawasi pertahanan wilayah territorial Sikkim.
46
Diakui secara wilayah dan kedaulatan. Diakui secara hukum. 48 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Rsearch Student in International Law, 1960) Hal 111. 47
29
A.
Konflik Perbatasan 1. Hubungan Sebelum Konflik Perbatasan tahun 1962 Hubungan suatu negara tidak lepas dari alasan dan latar belakang sejarah.
Dalam hal ini baik berupa kerjasama maupun perang. Berkaitan dengan penelitian ini, hubungan yang terjadi antara India dan Tiongkok adalah kerjasama yang terbentuk karena adanya latar belakang sejarah. Sebelum keduanya menjalin hubungan kejasama seperti sekarang ini, India dan Tiongkok telah melakukan hubungan ekonomi(dagang) sejak jaman kerajaan. Pada masa kerajaan Wu (222-280) M, Tiongkok menjalin hubungan dagang dengan India dengan menggunakan jalur laut.49 Bahan dagang pada masa itu adalah sutra, garam, dan hasil pertanian lainnya. Hubungan pada masa kerajaan ini membuktikan bahwa kedua negara telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Setelah hubungan pada masa kerajaan dimana keduanya telah menjadi negara, India dan Tiongkok melakukan hubungan diplomatik pada 30 Desember 1949. India menjadi negara non-sosialis pertama yang melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. India membuktikannya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam pencapaian Tiongkok, yakni India memediasi dalam Perang Korea serta mendukung Tiongkok terkait permasalahannya dengan Taiwan. 50
49
Ivan Taniputera, History of China, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Gropu, 2008) Hal 231. Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok : Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 10. 50
30
Hubungan kerjasama yang terbentuk pada awal mula India dan Tiongkok menjadi suatu negara, merupakan titik pembuka keduanya melakukan kerjasama pada tingkat dan jangkauan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan bahwa kerjasama antara India dan Tiongkok terbentuk berdasarkan sejarah. Pada tahun 1952, Pandit Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri disingkat PM India melakukan kunjungan ke Tiongkok dan menghasilkan berbagai pencapaian. Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan bahwa perlu adanya kerjasama pada ukuran dan tingkat yang lebih tinggi. PM Nehru pada saat itu melihat Tiongkok sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan keuntungan bagi India.51 Setelah kunjungan tersebut, India mengirimkan perwakilan untuk mempelajari metode dan pengaturan dalam bidang pertanian. Pada tahun 1954 secara resmi India mengakui kedaulatan Tiongkok melingkupi wilayah Tibet. Kemudian kedua melakukan hubungan ekonomi melalui penggunaan jalur Himalaya.52 Jalur Himalaya merupakan jalur yang membentang yang memisahkan India dan Tiongkok. Penggunaan jalur ini dalam hubungan dagang (ekonomi) merupakan bukti bahwa dalam keduanya sudah terbentuk rasa saling percaya untuk melakukan kerjasama. Pada tahun yang sama, tahun 1954 India dan Tiongkok melakukan kesepakatan untuk berhubungan dan kerjasama dagang di Tibet, kesepakatan ini
51
Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok : Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 10. 52 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, Hal 10.
31
menciptakan Five Principles of Peaceful Co-existence atau lima prinsip dalam palaksanaan hidup berdampingan secara damai.
53
Lima prinsip itu adalah saling
menghormati masing-masing wilayah dan kedaulatan, tidak saling melakukan serangan, tidak saling mecampuri urusan masing-masing, saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara damai. B. Konflik India dan Tiongkok (1962) Dengan melihat hubungan India dan Tiongkok sebelumnya dimana keduanya memiliki pandangan yang sama mengenai manfaat yang akan dicapai jika dengan melakukan kerjasama. Hal ini pun menunjukan adanya kesamaan pandangan mengenai pencapaian tujuan ekonomi melalui kerjasama. Dengan begitu, ketika muncul perbedaan pandangan dalam tujuan dan kepentingan maka akan ada perubahan dalam bentuk kerjasama. Berkaitan dengan perbatasan dimana India dan Tiongkok merupakan neagar yang berbatasan langsung, keduanya memiliki perbedaan persepsi mengenai garis dan wilayah. Perbedaan ini menimbulkan persoalan dan kemudian berkembang menjadi konflik. 1. Penyebab Terjadinya Konflik 1962 Kerjasama pertahanan India dan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan dilatarbelakangi adanya perbedaan persepsi mengenai batas wilayah perbatasan. Permasalahan di perbatasan ini dimulai jauh sebelum India merdeka dan juga sebelum Tiongkok menjadi negara republik. Hubungan yang di jelaskan
53
Naville Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered, (Economic and Political Weekly, 1999) Hal 909.
32
sebelumnya, mengenai hubungan India dan Tiongkok sebelum konflik sesungguhnya tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah di perbatasan. Hal ini terjadi karena hubungan baik yang terjadi dan persoalan perbatasan berjalan seiringan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik yang terjadi antara India dan Tiongkok terkait permasalahan di perbatasan, terdapat dasar dari keduanya dalam mempertahankan klaim wilayah perbatasan masing-masing. Klaim yang dikeluarkan India berdasarkan pada : 54 1.
Klaim yang dikeluarkan India ini berdasarkan keabsahan dari
perjanjian yang tidak di ratifikasi oleh pemerintahan Tiongkok, seperti Perjanjian Simla55 pada tahun 1914 yang hanya diratifikasi oleh pemerintahn Tibet, dan perjanjian 1842 yang membahas tentang Ladakh yang ditandatangani oleh perwakilan dari Kerajaan Tiongkok namun tidak diratifikasi oleh Tiongkok 2.
Klaim India pun berdasarkan pada sejarah yang kemudian
membentuk prilaku dan nilai terkait persoalan perbatasan. Misalnya, India melakukan aktivitas dan deklarasi secara sepihak terkait kedaulatan wilayah yang disengketakan dan tidak diikuti oleh Tiongkok. Dalam sudut pandang India, alasan Tiongkok untuk tetap diam adalah terkait dengan pernyataan Nehru pada tahun 1950 mengenai status McMahon Line sebagai batas timur laut India, dan
54
Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis. Journal of Contemporary History (London and Beverly Hills:,SAGE,1982) Hal 608. 55 Konferensi pada 1913-1914 yang membahas status Tibet dimana dibahas pula mengenai batas-batas wilayah Tibet.
33
Tiongkok tidak menunjukan ketidaksetujuannya mengenai hal ini pada pertemuan yang dilakukan oleh Nehru dan Chou Enlai tahun 1954 dan 1956. 3.
Klaim selanjutnya berdasarkan pada sejarah kepemilikan teritori
atau pengakuan terhadap wilayah yang disengketakan. 4.
Kemudian berkaitan dengan keadaan geografi di garis perbatasan.
Keadaan ini dengan melihat secara fisik dari topografi dan garis perbatasan pun harus mengikuti bentuk tanahnya, seperti garis batas air dan batas pegunungan. 5.
Klaim berdasarkan pada pengaruh dari perubahan rezim yang dapat
saja membatalkan perjanjian. Namun, dalam sudut pandang India perubahan rezim tidak merubah pada keptusan perjanjian. 6.
Klaim yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan pada saat
penandatangan dan dapat berubah pada saat yang lain. Pemerintah India menggunakan perjanjian dan dokumen sebagai dasar untuk mendukung klaim perbatasan yang berada pada wilayah barat, tengah dan timur sebagai batas yang sah dan diakui. Sedangkan Tiongkok, menggunakan dasar yang menjelaskan yang berdasarkan pada sejarah, terutama pada wilayah barat dimana India tidak mempelajari konstruksi jalan antara Tibet dan Sinkiang hingga akhir tahun 1957. Mereka menolak klaim ini karena Tibet memiliki hak untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian kapan saja.56 Dasar yang diungkapkan Tiongkok ini berdasarkan pada bentuk geografis yang membentang dan secara jelas
56
Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis. Journal of Contemporary History (London and Beverly Hills:,SAGE,1982) Hal 609.
34
memisahkan India dan Tiongkok dan terlihat jelas pula pada garis atau kontur tanah dan jalur yang dialiri air. Persoalan perbedaan persepsi mengenai perbatasan dimulai pada tahun 1913-1914, dimana pada saat itu diadakannya Konferensi Simla yang dihadiri tiga negara yakni, delegasi Tibet, perwakilan dari Tiongkok dan sekretaris pemerintah Inggris yang bekuasa di India, Sir Henry McMahon. Pihak Inggris dan Tibet menadatangani perjanjian mengenai Garis McMahon atau McMahon Line, yakni garis batas negara yang memisahkan India dan Tibet. Meskipun secara wilayah, sebagian besar wilayah Tiongkok tidak berbatasan langsung dengan Garis McMahon, namun Tiongkok masih memiliki kekuasaan atas Tibet. Hal ini yang membuat Tiongkok menolak mengenai keputusan letak Garis McMahon tersebut. Secara resmi Inggris mencantumkan Garis McMahon pada bagian peta India pada tahun 1937 dan mempublikasikan pada tahun 1938. Selama masa Perang Dunia II, Inggris berusaha untuk memperluas daerah pengawasannya dengan mengklaim Garis McMahon. Pada 1947 India merdeka dan Garis McMahon menjadi batas timurlaut India.57 Pada 23 Mei 1951, perjanjian mengenai status Tibet mulai tercatat di pemerintahan Tibet di Lhasa dan di Pemerintahan Komunis Tiongkok di Peking. Secara de jure Tibet merupakan bagian dari kedulatan Tiongkok. Status ini diakui oleh India pada 1954. Kemudian untuk memperbaharui status Tiongkok di Tibet, maka diadakannya konferensi antara PM India dan dan PM Tiongkok pada April
Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 4. 57
35
1954. Pada pertemuan ini pun menghasilkan pula mengenai batas wilayah India dan Tiongkok. Setelah konferensi pada Juli 1954, mulai muncul ketidaksepakatan mengenai garis batas India dan Tiongkok.58 Secara ekonomi hubungan keduanya dituangkan dalam bentuk kerjasama. Namun, terkait garis perbatasan keduanya memiliki pandangan yang berbeda yang mengakibatkan timbulnya permasalahan. Permasalahan ini timbul karena sejarah atau awal mula ketika penentuan garis perbatasan India dan Tiongkok sebelum India merdeka dan sebelum Tiongkok menjadi suatu negara republik. Perselisihan mengenai perbatasan dimulai diwilayah tengah kemudian ke barat dan terakhir ke timur dan di timur menyebabkan terjadinya konflik 1962. Awal mula persoalan perbatasan muncul di wilayah tengah, dimana pada tahun 1954 pasukan India mendirikan pos pengawasan di wilayah tengah. 59 Hal ini bertujuan untuk mengawasi seluruh wilayah perbatasan dengan Tiongkok. Pada tahun 1958, Duta Besar Tiongkok untuk India mengrimkan dua memo kepada Menteri Luar Negeri India yang berisi tentang ajakan negosiasi dan permintaan terhadap pasukan India untuk meninggalkan pos wilayah tengah.60 Hal ini terjadi karena pasukan India menempatkan pos dalam wilayah yang disengketakan.
58
Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Research Student in International Law, 1960) Hal 96 59 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 5. 60 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, Hal 5.
36
Perselisihan kemudian menyebar ke wilayah barat, dimana Tiongkok mempublikasikan mengenai proyek pembangunan jalan yang melintasi Aksai Chin dan menghubungkan Sinkiang dan Tibet Barat. Pembangunan jalan ini dibawah administrasi dan pengawasan pemerintah Tiongkok yang dimulai pada 1953 hingga 1957. Berdasarkan peta terbaru yang dimiliki pada 1954 menunjukan wilayah teritorial India dilalui pembangunan jalan oleh Tiongkok. Kemudian India mengirimkan memo tidak setuju karena pembangunan jalan dan juga mengenai batas negara yang tergambar pada peta Tiongkok.61 Tensi meningkat ke wilayah barat dimana wilayah yang dijadikan Tiongkok untuk mendirikan projek pembangunan jalan raya (1953-1957) guna menegaskan kedudukannya di Tibet.62 Wilayah barat ini mencakupi daerah Aksai Chin. Tensi meningkat menjadi konflik terjadi di wilayah timur, yakni di Aruchnachal Pradesh dimana hal ini dipicu oleh India yang mengklaim garis McMahon dan menempatkan bagian utara sebagai garis batas dengan Tiongkok. Konflik ini di Longu pada Agustus 1959.63 Pada dasarnya kedua negara telah melakukan berbagai protes sejak 18 Oktober 1958, dimana Pemerintah India mengirimkan memo atau catatan kepada Pemerintah India dan mengatakan bahwa secara resmi wilayah barat yakni Aksai
61
Naville Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered, (Economic and Political Weekly, 1999) Hal 911 62 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Research Student in International Law, 1960) Hal 96. 63 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. Hal 96.
37
Chin merupakan bagian dari wilayah India. Pada Januari 1959 Zhou dari pemerintah Tiongkok membalas memo tersebut dengan mengatakan bahwa:64 1.
Batas wilayah kedua negara secara formal belum terbentuk.
2.
Masih adanya perselisihan mengenai batas wilayah antara India
dan Tiongkok. 3.
Wilayah Aksai Chin merupakan bagian dari Tiongkok dan selalu
menjadi wilayah yuridiksi Tiongkok. 4.
Tiongkok
akan
mempertimbangan
untuk
menerima
garis
McMahon apabila India mengubah klaimnya atas Aksai Chin. Pengajuan Zhou ini kemudian di tolak oleh Nehru dan dibalas dengan mengirimkan pasukan militer ke wilayah yang diklaim oleh India. Melihat hal ini, Zhou mengunjungi India dan mengharapkan untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan dengan jalur negosiasi. Pada saat itu Zhou mengajukan untuk adanya timbal balik untuk saling menerima kedua wilayah dan konstitusi yang dibuat oleh Komisi Perbatasan.65 Upaya PM Tiongkok, Zhou Enlai ini menunjukan bahwa negosiasi merupakan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan ini. Pada dasarnya permasalahan timbul akibat adanya benturan kepentingan antara India dan Tiongkok mengenai wilayah perbatasan.
Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 5. 65 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes. Hal 6. 64
38
Melihat upaya yang dilakukan Zhou gagal, maka tahap selanjutnya adalah dengan
dilakukannya
kunjungan
secara
diplomatik
dimana
keduanya
mengungkapkan pendapat mengenai wilayah perbatasan berdasarkan sejarah dan geografi.66 Hal ini dianggap sangat menentukan mengenai penentuan garis perbatasan karena awal mula timbulnya klaim-klaim dari masing-masing negara yakni India dan Tiongkok adalah berdasarkan sejarah. Sejarah sebelum Tiongkok menjadi negara republik dan sejarah sebelum India merdeka, yakni ketika pemerintahan Inggris masih menduduki India. Kemudian berdasarkan geografi adalah dengan melihat aliran air dan pegunungan yang membentang yang memisahkan kedua negara tersebut. Kunjungan ini kemudian menemui jalan buntu dan India menerapkan Forward Policy67 atau kebijakan untuk masa depan pada 1961 dan 1962. Kebijakan ini mengakibatkan munculnya konfrontasi, bentrokan senjata dan berakhir pada perang. Kebijakan India ini membuat pihak Tiongkok meningkatakan pasukan militernya disemua wilayah yang diklaim. Tensi meningkat disemua wilayah perbatasan India dan Tiongkok.68 Pada Oktober 1962, konflik ini terjadi di sektor barat dan pasukan militer India mendirikan pos-pos mliter di wilayah yang diklaim Tiongkok. Peningkatan
66
Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly : 1999) Hal 912. 67 Kebijakan pada 2 November 1961, dalam kebijakan ini India meningkatkan kekuatan militernya di wilayah perbatasan sebagai bentuk respon terhadap kekuatan militer Tiongkok di wilayah yang disengketakan. 68 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 6.
39
tensi militer India ini mengakibatkan Tiongkok untuk menutup pintu negosiasi.69 Keputusan ini diambil ketika dilihat tidak terbukanya pintu negosiasi dari India. bisa dikatakan ini merupakan bentuk prilaku balasan terhadap India yang terus menerus meningkatkan kekuatan militernya di wilayah yang menjadi masalah. Pada 20 Okteober 1962, Tiongkok meningkatkan kekuatan militer yang lebih ofensif dan hal ini merupakan titik awal terjadinya perang India dan Tiongkok. Kemudian Tiongkok menunda serangannya dan secara pribadi Zhou menemui Nehru untuk mengupayakan dilakukannya gencatan senjata dan penarikan pasukan dari wilayah yang disengketakan.70 Zhou masih berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan ini dan menghindari terjadinya perang dalam skala besar. Namun, Nehru menolak upaya yang diajukan oleh Zhou. Setelah penolakan upaya tersebut, tiga minggu kemudian Tiongkok meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran dan hanya dalam waktu tiga hari pasukan Tiongkok berhasil mengalahkan pasukan militer India.71 Perang berkahir pada 22 November 1962 dengan kemenangan di Tiongkok dan secara unilateral atau sepihak memutuskan untuk melakukan gencatan senjata di perbatasan yang disengketakan. Satu bulan kemudian, pasukan militer
69
Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly : 1999) Hal 911 70 Yaacov Vertzberger, India’s Border Conflict with Tiongkok: A Perpectual Analysis (London: Sage) Hal 619. 71 Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly : 1999) Hal 913
40
Tiongkok meninggalkan Garis McMahon sejauh 20 KM dibelakang garis tersebut.72 2.
Wilayah yang menjadi Penyebab Konflik Wilayah yang menjadi penyebab konflik antara India dan Tiongkok dibagi
ke dalam tiga sektor wilayah yakni Barat, Timur dan Tengah. Total wilayah yang diperebutkan adalah 135.000 km2 yang dibagi menjadi tiga bagian yakni, sektor barat sebesar 38.000 km2 yang akui oleh Tiongkok meliputi wilayah Aksai Chin, Leh dan Ladakh dan 5180 km2 dibawah pengawasan Tiongkok meliputi Lembah Shakgam. Sektor tengah hanya 1820 km2 meliputi wilayah Uttarakhand dan Himachal Pradesh dan sektor timur sebesar 90.000 km2 dibagian wilayah Timur Laut India yakni Arunachal Pradesh.73 Wilayah Timur Wilayah ini terletak di sebelah timur India dan berbatasan dengan Tiongkok. Wilayah tersebut saat ini disebut Arunachal Pradesh. Wilayah ini memiliki luas sekitar 90.000 km2 dan memiliki populasi lebih dari satu juta orang.74 Kemudian di wilayah ini terdapat Garis McMahon yang membentang dari garis India, Tiongkok dan Butan. Ketika dilakukannya konferensi Simla untuk menentukan batas Tiongkok dan Tibet, status McMahon masih belum ditentukan secara pasti. Pada 23 Juli 72
Navile Maxwell, Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. (Economic and Political Weekly : 1999) Hal 913 73 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 36 74 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
41
1914 Raja Hardinge75 dalam sebuah memo menyebutkan bahwa batas wilayah timur antara India dan Tiongkok atau batas terdepan timurlaut dari India tidak ditentukan dalam konferensi ini (Simla 1913-1914). Hal ini yang membuat PM Tiongkok, Chou Enlai menolak keputusan yang dibuat pada 1956-1957.76 Tiongkok tidak mengakui mengenai status Garis McMahon karena Tiongkok tidak pernah menandatangani mengenai batas wilayah India dan Tibet ini, karena perjanjian ini hanya disepakati oleh India dan Tibet.77 Sebelum India merdeka pada tahun 1947, pemerintah terdahulu India yakni masih dibawah pemerintah Inggris, memberikan perlakuan terhadap Garis McMahon sebagai bagian dari wilayahnya. India pun melakukan hal yang sama terhadap status Garis McMahon pada tahun 1950.78 Sebagai wilayah warisan yang diturunkan setelah merdeka, maka India menganggap wilayah ini sebagai bagian dari wilayahnya. Selain India memasukan Garis McMahon ke dalam wilayahnya sama seperti pemerintahan terdahulu, India pula melakukan hal yang sama dalam menolak untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok dalam memutuskan mengenai kepemilkan Garis McMahon tersebut.79 India melakukan ini karena alasan sejarah yang menentukan kepemilikan wilayah tersebut yakni pada masa pemerintahan Inggris. 75
Raja Hardinge merupakan Raja Muda kerajaan Inggris ketika berkuasa di India. Perjanjian pada tahun 1956-1957 membahas tentang batas wilayah Butan dengan India dan Tiongkok 77 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. (Cambridge Universitu Press: The Tiongkok Quarterly, 1970) Hal 47 78 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48. 79 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48. 76
42
Persoalan mengenai perbatasan antara India dan Tiongkok sempat teralihkan setelah dilakukannnya negosiasi antara India dan Tibet pada tahun 1954. Keduanya berupaya untuk menjalin hubungan ekonomi. Perjanjian ditandatangani pada 1954. India berencana memperluas kerjasama ini ke dalam lingkup dalam pembahasan persoalan perbatasan. India menggunakan dasar Five Principles sebagai dasar untuk memperkuat status Garis McMahon atas India.80 India meminta Tiongkok untuk menghormati kedaulatan dan wilayah otoritas India atas Garis McMahon. Hingga konflik yang terjadi pada tahun 1962 antara India dan Tiongkok, status Garis McMahon menjadi status quo. Keduanya masih belum menentukan titik temu untuk menentukan mengenai kepemilikan Garis McMahon. Apabila melihat bagaimana permasalahan ini muncul, maka jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan perbatasan ini adalah dengan membicarakan kembali mengenai hasil dari Konferensi Simla pada 1913-1914 dan melibatkan Tibet dalam perundingan ini. Wilayah Tengah Wilayah selanjutnya adalah wilayah tengah. Wilayah Tengah di hitung dari garis yang menghubungkan wilayah Administrasi Ngari, Tibet, La Dwags
80
Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 48.
43
dan Punjab menuju ke garis yang menghubungkan Tiongkok, India dan Nepal. Luas wilayah ini sekitar 2000 km2 .Wilayah ini disebut Sikkim.81 Pada tahun 1890, Pemerintah Inggris dan Tiongkok menyepakati bahwa India memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol urusan luar negeri Sikkim. Sedangkan untuk posisi Butan, Pemerintah Inggris dan Butan menyepakati bahwa India mengontrol urusan luar negeri Butan.82 Keputusan ini menjadikan India sebagai negara yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengakui wilayah tengah sebagai bagian dari wilayahnya. Pada tahun 1950, India dan Sikkim menyepakati untuk memberikan otonomi kekuasaan pada Sikkim dalam mengurus urusan dalam negeri, namun urusan lingkungan luar akan mendapatkan pengawasan dari India. 83 Secara kepemilikan, wilayah Sikkim sendiri menyetujui untuk menjadi bagian dari wilayah kekuasaan India meskipun tidak sepenuhnya. Dengan melihat sejarah kepemilikan wilayah tengah, hal ini berasal dari perubahan pengakuan yang dilakukan oleh Tiongkok. pada tahun 1959, Tiongkok menegaskan bahwa kepemilikah wilayah tengah diberikan kepada pemerintah India. Pada tahun 1960, PM Tiongkok Chou Enlai mengakui India sebagai negara
81
Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf) 82 Surya P.Sharma, The India-Chia Border Dispute: An Indian Perspective,The American Journal of International Law (Januari 1965) Hal 27 83 Alfred P. Rubin, The Sino-Indian Boder Disputes. (Columbia University : Rsearch Student in International Law, 1960) Hal 112.
44
yang memiliki kekuasaan atas Sikkim dan Butan yang ketika itu masih menjadi negara perlindungan.84 Wilayah Barat Wilayah barat memiliki luas wilayah 33.500 km2, wilayah ini disebut Aksai Chin. Wilayah ini di klaim oleh Tiongkok. India mengklaim wilayah Garis Johnson yang membentang di wilayah Aksai Chin.85 Disebut Garis Johnson atau Johnson Line berasal dari W.H Johnson, pegawai negeri sipil Inggris yang diperintahkan Pemerintah Inggris yang menguasai India untuk mencantumkan wilayah Aksai Chin ke dalam wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir pada saat itu yakni tahun 1846 berada dibawah pengawasan Pemerintah Inggris. Untuk mengamankan wilayah klaimnya, maka Pemerintah Inggris menginginkan wilayah Aksai Chin. Nehru memiliki keyakinan yang besar untuk mengklaim Garis McMahon dengan alasan sejarah, yakni ketika pemerintah Inggris masih menguasai India. Namun, di wilayah barat, yakni Aksai Chin, keyakinan Nehru tidak sebesar ketika mengklaim Garis McMahon. Kebingungan ini terjadi karena Nehru tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengeluarkan kalim menengenai wilayah atau sektor barat (Aksai Chin). Dalam peta yang ditunjukan setelah India merdeka, sektor barat (Aksai Chin)
84
Surya P.Sharma, The India-Chia Border Dispute: An Indian Perspective. Hal 27 Hongzhou Zhang dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University). Hal 2. Diunduh 07 Maret 2014 (http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf) 85
45
masih tertanda ‘Boundary Undefined’.86 Hal ini menunjukan bahwa setelah merdeka pun, India tidak mencantumkan Aksai Chin ke dalam bagian wilayahnya. Ketika pemerintah Inggris masih berkuasa di India, Aksai Chin dimasukan ke dalam wilayah India. Namun pada 1896, Tiongkok memasukan Aksai Chin ke dalam bagian wilayahnya.87 Perbedaan persepsi India dan Tiongkok sehingga memasukan Aksai Chin kedalam wilayah masing-masing. Sejak tahun 1950-an, Aksai Chin sudah digunakan oleh Tiongkok sebagai rute perjalanan tentara Tiongkok atau PLA menuju Tibet Timur.88 Hal ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan raya yang dibangun oleh Tiongkok dari tahun 1950 hingaa tahun 1957. Pembangunan dan penggunaan jalan di Aksai Chin oleh Tiongkok pada tahun
1950-an,
menunjukan
bahwa
Tiongkok
telah
menganggap
dan
menggunakan dataran tinggi Aksai Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya. Sedangkan India, tidak memberikan prilaku untuk menunjukan bahwa Aksai Chin merupakan bagian dari wilayahnya. Kemudian yang terpenting adalah, jalan yang dibangun di Aksai Chin saat ini digunakan sebagai jalur komunikasi yang penting oleh Tiongkok.89
86
Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 56 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 57 88 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 57 89 Neville Maxwell, Tiongkok and India: The Un-Negotiated Dispute. Hal 57 87
46
Pada tahun 1954, mulai timbul permasalahan mengenai klaim atas Aksai Tiongkok. Pada tahun ini, India mulai mengkalim Aksai Chin dan hal ini bertolak belakang dengan klaim Aksai Chin oleh Tiongkok. 3. Solusi untuk Menyelesaikan Konflik Perang berlangsung selama 31 hari dan kemenangan diraih oleh Tiongkok dengan secara sepihak melakukan gencatan senjata. Setelah perang, keduanya tidak membahas permasalahan perbatasan, namun India masih menolak untuk melakukan negosiasi dengan Tiongkok dan hubungan keduanya membeku hingga akhir tahun 1970.90 Masalah perbatasan dianggap sebagai permasalahan yang sensitif sehingga keduanya memilih untuk tidak membahas persoalan ini. Kedua negara mulai membuka hubungan diplomatik pada 1976 dan India mulai menunjukan adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan dengan jalur negosiasi. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri India ke Tiongkok pada 1979, Deng Xiaoping mengajukan rencana untuk kedua negara. Rencana tersebut adalah membagi wilayah klaim dimana untuk Tiongkok di Timur dan India di Barat. India kembali menolak pengajuan ini dan memaksa Tiongkok untuk menarik pasukannya dari wilayah yang diklaim India.91 Setelah India dipimpin oleh Rajiv Gandhi, kebijakan mengenai perbatasan berubah drastis. India tidak lagi memaksa Tiongkok untuk menarik pasukannya dari wilayah klaim India. Pada 1981, Wakil PM dan menteri Luar Negeri
90 91
Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, ISPI (Juni 2013) Hal 6. Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 6.
47
Tiongkok, Huang Hua mengunjungi India dan hal ini menjadi awal keduanya untuk melakukan perundingan terkait persoalan di perbatasan.92 India mulai menunjukan perubahan sikap untuk membawa permasalahan perbatasan kedalam forum negosiasi. Tahun 1981 hingga 1987 sudah dilakukan delapan kali pertemuan pada tingkat menteri. Beberapa pertemuan ini tidak menemukan hasil dan antara 1986 dan 1987 terjadi ketegangan antara India dan Tiongkok di Lembah Sumdorong Chu93.94 Persoalan ini menjadi hambatan bagi kedua negara untuk melakukan perundingan terkait persoalan di perbatasan. Penyelesaian permasalahan perbatasan dimulai kembali pada Desember 1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. India mengajak Tiongkok untuk membentuk JWG atau Joint Working Group dan ini menjadi kerangka dasar untuk melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara. Selama pertemuan berlangsung, keduanya menyepakati untuk pertukaran pengembangan akademik, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi.95 C.
Permasalahan Penyelundupan/smuggling Persoalan yang muncul terkait lintas batas antara India dan Tiongkok
adalah penyelundupan. Barang-barang yang dijadikan subjek 92
penyelundupan
Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 7. Sumdorong Chu terletak di sekitar Garis McMahon. Di wiliyah ini tiongkok melakukan serangan pada 16 Juni 1986. Pemerintah India melakuka protes pada 26 Juni 1986. 94 Hongzhou Zhang and Mingjiang Li, Sino-Indian Border Disputes, Hal 7. 95 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110. 93
48
seperti hewan liar, bagian dari tubuh hewan liar (tulang, belalai, dan kulit), dan obat-obatan terlarang serta barang-barang illegal lainnya.
Penyelundupan ini
terjadi di wilayah perbatasan timurlaut India yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Tiongkok.96 Pada tahun 2013 terjadi peningkatan perdagangan lintas batas. Sebanyak 12 jenis barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 di wilayah Nathu La mengalami peningkatan sebanyak 23 persen dan di Shipki La meningkat sebanyak 380 persen dengan total keuntungan mencapai 5.33 Rs atau setara dengan Rp 1.050,57. Namun, disisi lain terjadi peningkatan pula pada penyelundupan pada hewan ternak, obat-obatan dan narkotika di sepanjang perbatasan.
Misalnya
saja,
di
sepanjang
perbatasan
India-Banglades
penyelundupan meningkat hingga 16234 Rs lakh atau setara dengan Rp 319.979.820.319,64 dibulatkan menjadi 319 miliar dalam rupiah. Pada tahun 2013 mencapai 10329 Rs Lakh atau setara dengan Rp 203.589.476.658,96 dibulatkan menjadi 203 miliar dalam rupiah. Di sepanjang perbatasan India-Nepal penyelundupan
mencapai
10153
Rs
lakh
atau
setara
dengan
Rp
200.120.433.393,20 dibulatkan menjadi 200 miliar dalam rupiah. 97 Persoalan ini muncul menjadi fokus kedua negara yakni India dan Tiongkok karena akan mengganggu perekonomian dan merusak kelestarian hewan. Hewan yang dijadikan objek penyelundupan ini basanya hewan langka
96 97
P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 37 Puspita Das, Trend in 2013, (New Delhi: IDSA,2014) Hal 5.
49
yang satwanya sudah hampir punah. Penyelundupan ini bersifat illegal sehingga pajak pelaku penyelundupan tidak dikenakan biaya pajak. Pihak yang telibat dalam penyelundupan ini biasanya aktor negara dan aktor non-negara seperti produsen, pedagang, dan masyarakat biasa. 98 Berbagai pihak dapat saja menjadi pelaku penyelundupan ini, sehingga sangat sulit bagi negara untuk menangkap dan mencari pelaku guna mencegah penyelundpan berkelanjutan ini. Penyelundupan ini berdampak pada perdamaian kawasan, konsevasi hewan dan lingkungan. Sehingga perlu bagi keduanya melakukan kerjasama guna menyelesaikan persoalan ini. India dan Tiongkok perlu terlibat karena dampak yang diakibatkan tidka hanya dalam satu negara saja, melainkan menyebar ke negara lain khususnya negara yang berbatasan langsung. D.
Permasalahan Terorisme Selain persoalan perbatasan, permasalahan keamanan yang dihadapi
keduanya adalah terorisme. Penyebaran terorisme berawal dari Timur Tengah menuju Asia Tenggara dan kemudian berkembang. Setelah berkembang ancaman terorisme ini menyebar ke wilayah Asia Selatan99. Penyebaran terorisme ini melewati perbatasan. Pasca merdeka dari Inggris pada 1947, India menghadapi permasalahan baru yakni kekacauan dan tindakan kekerasan yang ditimbulkan oleh Pakistan. 98 99
P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute Hal 37 Brahma Challaney, India: Regional Security Challenges, Hal 167.
50
Sejak saat itu, India menghadapi masalah terorisme yang kemudian menjadi masalah yang serius dan India menjadi negara target utama dari para kelompok militant Islam.100 Hal ini terjadi karena India berada di wilayah yang dikelilingi negara-negara yang menjadi tempat berkembangnya kelompok-kelompok terorisme. Pakistan dan Afganistan merupakan negara tempat berkembangnya kelompok islamis militant yang dengan mudah menyebar ke India melewati perbatasan. India berada pada posisi keempat setelah Irak, Afganistan dan Pakistan sebagai negara yang menjadi korban penyerangan terorisme. Kedekatan wilayah yang menjadi alasan secara geografis mengapa India menjadi korban yang serius dalam hal terorisme ini. Kedekatan ini yang menjadikan India dengan mudah menjadi sasaran bagi tindakan kelompok terorisme ini. Pemerintah India melakukan pendekatan secara politik yakni soft strategy untuk mencegah perkembangan dan tindakan kelompok terorisme yang dapat mengancam masyarakat banyak. India menolak untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan tindakan terorisme.101 Hal ini dilihat karena apabila upaya dalam menggunakan militer diterapkan maka akan meningkatkan tindakan terorisme dalam mengancam masyarakat. Meskipun pemerintah menggunakan pendekatan secara soft strategy namun masih banyaknya kendala dalam menyelesaikan permasalahan terorisme 100
Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies and Challenges, ACDIS (Juni:2010) hal 1. 101 Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies and Challenges, ACDIS (Juni:2010) hal 2.
51
ini. Dalam beberapa kasus, misalnya saja pada penyerangan terorisme ke Mumbai pada 26 November 2008, India gagal dalam merespon tindakan ini, sehingga pendekatan yang dilakukan India pun dianggap gagal. Kegagalan ini berasal dari struktur institusi dan birokrasi yang bermasalah. India memiliki badan inteligen yang kurang canggih dan masih kurangnya penerapan hukum di India dalam melindungi masyarakatnya.102 Fungsi badan hukum dan inteligen hanya sebagai unit mata-mata dan perlindungan hukum, padahal fungsi sesungguhnya adalah sebagai unit investigasi dan inteligen yang berfungsi dalam mencari dan pertukaran informasi dengan agen lain. Sejak tahun 2001, India menjadi target penyerangan kelompok teroris dari Pakistan.103 Target serangan kelompok teroris ini biasanya fasilitas atau tempat umum dan fasilitas yang berkaitan dengan pemerintahan. Pada dasarnya tujuan kelompok teroris ini adalah memberikan ancaman kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2008, teroris kembali menyerang fasilitas umum di India. Teroris ini menggunakan senjata yang dapat membunuh ratusan korban. Tempat yang manjadi target serangan adalah Istana Taj Mahal, stasiun kereta api, pusat kebudayaan, rumah sakit, dan gedung teater.104 Tahun 2007 tentara India dan Tiongkok melakukan latihan militer bersama dimana 150 kontingen pasukan tentara India tiba di Kota Chengdu dalam rangka
102
Vandana Asthana, Cross-Border Terrorism In India: Counterterrorosm Strategies and Challenges, ACDIS (Juni:2010) hal 8. 103 Brahma Challaney, India: Regional Security Challenges Hal 170 104 Alan Kronstadt, Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for U.S. Interest, Congresional Research Service, (Desember 2008) Hal 1.
52
latihan memerangi terorisme. Tahun 2008 juga melakukan latihan militer di kota Kunming, Tiongkok dan kemudian diikuti latihan tahap kedua di Belgaum Karanataka.105 Dalam mengatasi persoalan terorisme India dan Tiongkok memiliki kerangka kerjasama khusus yakni kerjasama dalam memerangi terorisme yang dilakukan sejak tahun 2007. Pada November 2013, Rusia, India dan Tiongkok membentuk Joint Communique untuk mengatasi persoalan terorisme.106 Upaya selanjutnya India dan Tiongkok melibatkan Rusia dalam persoalan terorisme. E.
Permasalahan Perompak India dan Tiongkok menghadapi permasalahan lain di perabatasan. Namun
persoalan ini muncul di wilayahperairan Samudera Hindia. Salah satu perompak tersebut berasal Sri Lanka, dimana target perompak ini adalah kapal India yang sedang beroperasi di Samudera Hindia.107 Dalam menghadapi persoalan ini maka India dan Tiongkok melakukan kerjasama. Namun, keduanya melakukan kerjasama dalam kerangka menghadapi persoalan perompakan. Kepala pasukan angkatan laut laksamana Suresh Mehta mengatakan bahwa wilayah Samudera Hindia maka berkaitan dengan misi kemanusiaan dengan menghentikan perompak dan penyelundup senjata dan lainnya. Hal ini
105
Indian Army To Hold Joint Military Exercise With China To Combat Terrorism diunduh dari http://archive.indianexpress.com/news/indian-army-to-hold-joint-military-exercise-with-chinato-combat-terrorism/1190777/ pada 21 September 2014 pukul 20.00. 106 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 45 107 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal 8
53
bertujuan untuk menjaga stabilitas Samudera Hindia dimana perairan ini merupakan sumber kebutuhan perikanan bagi negara disekitar. Ancaman yang muncul disekitar perairan ini adalan perompak. Pemberontak yang berasal dari Sri Lanka membajak kapal-kapal yang melewati perairan Samudera Hindia. Kelompok ini adalah Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE) atau tentara pembebasan rakyat Tamil.108 Persoalan ini kemudian menjadi alasan India untuk mencari cara dalam mengatasi persoalan ini. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini terbukti pada April 2009, angkatan laut India melakukan kerjasama dengan angkatan laut Tiongkok. Pasukan angkatan laut Tiongkok kemudian melakukan operasi di sepanjang Samudera Hindia dalam mengatasi perompak tersebut.109 Wilayah perairan memungkinkan kedua negara untuk melakukan operasi perairan guna memantau dan mengawasi wilayah perairan. Ancaman perompak lainnya adalah terjadi pada Februari 2011, dimana perompak yang berasal dari Somalia melakukan serangan terhadap kapal dagang Yunani di perairan Samudera Hindia. Kelompok ini menggunakan kapal pukan Harimau Thailand untuk melakukan serangan. Namun, kelompok perompak ini berhasil di tangkap oleh pihak keamanan India yang melakukan patroli di sekitar
108
Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal
18 109
China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of Power to Cooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012) Hal 2.
54
perairan.110 Ancaman perompak ini muncul disekitar jalur perdagangan yang menggunakan jalur perairan. Kemudian pada tahun 2012, India, Tiongkok dan Jepang melakukan kerjasama kordinasi di Teluk Eden. Kordinasi tersebut akan dilakukan dengan aktivitas operasi dan usaha perlindungan di wilayah perairan. 111 Wilayah Teluk Eden menjadi tempat yang digunakan perompak, sehingga perl dilakukan pengawasan di teluk ini.
110
India Tangkap Kapal Perompak diunduh dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110206_india_pirate.shtml pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00. 111 China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of Power to Cooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012) Hal 3.
55
BAB III KERJASAMA PERTAHANAN INDIA DAN TIONGKOK TAHUN 2013 A. Rangkaian Pertemuan dan Perjanjian Keamanan Pasca konflik 1962, India dan Tiongkok melakukan pertemuan guna membahas lebih lanjut persoalan perbatasan. Hal ini dilakukan karena status perbatasan pasca konflik adalah berada dalam status quo. Denga begitu, perlu bagi keduanya untuk melakukan perundingan lebih lanjut terkait persoalan ini. Perundingan yang dilakukan India dan Tiongkok kemudian dituangkan ke dalam bentuk kerjasama keamanan dengan dasar dibentuknya perjanjian keamanan. Hingga tahun 2013, keduanya menyepakati perjanjian sebanyak lima kali. 1.
The Agreement on Maintaining Peace and Tranquility in the
Border Areas aling the Line Actual Control, 1993. Dasar dan kerangka India dan Tiongkok untuk membuat kerjasama pertahanan adalah dengan dilakukannya Joint Working Group atau Kelompok Kerja pada Desember 1988, dimana PM India Rajiv Gandhi mengunjungi Tiongkok. Kemudian kunjungan selanjutnya adalah pada Juli 1992 dimana Menteri Pertahanan India Sharad Pawar mengunjungi Tiongkok, dalam kunjungan ini
kedua
pihak
menyepakati
untuk
dilakukannya
pengembangan
akademik/pendidikan, militer, ilmu pengetahuan, dan pertukaran kemampuan teknologi antara India dan Tiongkok. Hal penting lainnya yang disepakati adalah berkaitan dengan persoalan perbatasan, dimana Tiongkok menekankan untuk
56
mengurangi penggunaan kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan karena hal ini pun menimbulkan kerugian.112 Selain kerugian, hal yang terasa bagi India adalah ancaman dari penggunaan militer ini. Kemudian, pada pertemuan itu kedua pihak yakni R.L Bhatia sebagai Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India dan Tang Jiaxuan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, menandatangani perjanjian Maintaining Peace and Tranquility in the Border Areas aling the Line Actual Control atau Perjanjian untuk Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Disepanjang Garis Pengawasan pada 7 September 1993. Perjanjian ini dibuat sebagai bentuk pemeliharaan perdamaian di sepanjang LAC serta bertujuan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Five Principle.113 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Lima Prinsip ini berisi bahwa kedua negara untuk saling menghormati kedaulatan dan batas negara, tidak saling menyerangan, tidak saling ikut mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seimbang dan saling menguntungkan, serta melaksanaan perdamaian. Perjanjian ini berisi sembilan pasal atau artikel dan pada intinya membahas mengenai penyelesaian persoalan perbatasan India dan Tiongkok dengan cara damai dan keduanya tidak diijinkan untuk menggunakan kekuatan yang mengancam masing-masing pihak. Keduanya perlu memperhatikan batas LAC
112
Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110 113 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 13.
57
sehingga aktivitas yang dilakukan salah satau atau keduanya tidak diijinkan untuk melewati LAC atau garis pengawasan. Kemudian, Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan kedua negara untuk mengurangi kekuatan militer di sepanjang garis control atau LAC sehingga kedunya perlu membatasi dalam penggunaan kekuatan militer disekitar LAC demi menciptakan hubungan yang damai sebagai negara yang berbatasan.114 Pembatasan penggunaan kekuatan militer ini dilakukan guna menghindari kekuatan yang dapat menyebabkan peningkatan tensi di sepanjang perbatasan. Dalam penggunaan kekuatan militer, masing-masing pihak perlu dilakukannya pemberitahuan terlebih dahulu. Jika muncul permasalahan mengenai perbatasan di sepanjang LAC, maka keduanya perlu melakukan konsultasi dan pertemuan secara damai. Meskipun menggunakan jalur udara, kedua negara perlu memastikan jalur yang digunakan melewati LAC dan kedua negara perlu untuk saling konsultasi mengenai penggunaan jalur udara.115 Isi perjanjian ini pada dasarnya untuk menghindari kembali terjadi konflik di perbatasan. Sehingga kedua negara perlu mengambil sikap dalam pencegahan tersebut. Dengan begitu keduanya perlu menghomati batas masing-masing negara yang dengan adanya pengawasan dari masing-masing atau disebut sebagai Line Actual Control (LAC). Kedua negara ini tidak diperkenankan untuk melakukan
114
Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 110 115 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 110
58
aktivitas yang melewati garis perbatasan di sepanjang LAC. Aktivitas ini dapat saja berupa kegiatan penggunaan kekuatan militer ataupun hanya sebatas pada latihan militer saja. 2.
The Agreement on Confidence-Building Measures in Military
Fields along the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border, 1996. Perjanjian selanjutnya dibuat pada tahun 1996 yang ditandangani pada 29 November. Perjanjian ini membahas tentang membangun rasa saling percaya dalam penggunaan kekuatan militer disepanjang Garis Pengawasan (LAC). Pada dasarnya perjanjian ini dibuat untuk menjelaskan perjanjian tahun 1993 ke dalam hal-hal yang lebih spesifik. Perjanjian pada 1996 pun dibuat sebagai bentuk penegasan kembali perjanjian tahun 1993. Perjanjian ini disetujui ketika kunjungan presiden Tiongkok Ziyang Zemin ke India116 Dalam perjanjian ini terdapat 12 pasal atau artikel. Pada masing-masing artikel dijelaskan secara lebih spesifik penggunaan kemampuan militer di perbatasan. Penjelasan dilakukan pada bagain yang sensitif untuk menyamakan persepsi dan menghindari permasalahan yang diakibatkan dari perbedaan persepsi. Misalnya penjelasan ke dalam bentuk yang lebih spesfik ini seperti dalam pembatasan dan pengurangan peralatan perang, dalam perjanjian ini di jelaskan bahwa peralatan militer tersebut seperti mobil tank, kendaraan perang, senjata dengan caliber 77 mm, mortar dengan caliber 129 mm, misil darat, misil udara,
116
Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 14
59
dan sistem persenjataan lainnya.117 Penjelasan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman persepsi dalam mengimplementasikan kandungan dalam perjanjian. Dalam pengurangan penggunaan kekuatan militer, keduanya perlu melakukan pertukaran data dan informasi mengenai kekuatan militer atau persenjataan perang.118 Hal ini yang bertujuan agar masing-masing pihak menegatahui kapasitas kekuatan militer sehingga berdampak pula pada berkurangnya ancaman yang disebabkan dari ketidakpastian dalam mengukur kekuatan masing-masing negara. Ancaman ini timbul karena keduanya akan meningkatkan kekuatan militer masing-masing sebagai bentuk pertahanan sementara hal ini dapat dicegah dengan adanya pertukaran informasi. 3.
Protocol between the Government of the Republic of India and
the Government of the People’s Republic of Tiongkok on Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field along the Line of Actual Control in the India-Tiongkok Border Areas, 2005. Motivasi untuk melakukan kerjasama pertahanan semakin ditegaskan dengan ditandatanganinya perjanjian pada 11 April 2005, yang membahas mengenai
protokol
yang
harus
dilakukan
untuk
mengimplementasikan
pelaksanaan CBM disekitar wilayah yang disengketakan. Protokol ini dibuat dengan tujuan untuk menguraikan ketentuan yang terdapat pada perjanjian 1996
117
Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 111 118 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. Hal 111
60
dengan menjelaskan secara rinci perjanjian yang disepakati India dan Tiongkok.119 Protokol ini dibuat dalam tujuh pasal atau artikel dimana terdapat beberapa artikel perjanjian tahun 1996 dijelaskan secara lebih spesifik. Protokol ini dibuat dan ditandatangani setelah adanya dorongan dari PM Tiongkok Wen Jiabao dalam kunjungannya ke India pada April 2005.120 Protokol ini dibuat untuk menjelaskan dan menegaskan perjanjian yang dibuat pada tahun 1996. Dalam pencegahan terjadinya serangan dan larangan untuk menggunakan perlengkapan udara sejauh 10 KM ddari LAC seperti yang terdapat pada arikel 5 (lima) pada tahun 1996. Pada tahun 2005 dijelaskan bahwa apabila terjadinya serangan udara maka kedua negara perlu adanya pertemuan untuk mencari klarifikasi. Apabila kedua negara telah melakukan aktivitas udara melewati jarak kontrol maka perlu adanya pemberitahuan kepada pihak lain serta dilakukan secara aman tidak mengganggu pihak lain. 4.
Agreement between the Government of the Republic of India and
the Government of the People's Republic of Tiongkok on the Establishment of a Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-Tiongkok Border Affairs, 2012.
119
Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 15 120 Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010). Hal 115.
61
Pada Januari 2012, India dan Tiongkok melakukan perundingan ke 15 yang membahas tentang persoalan perbatasan. Perundingan ini diwakili oleh Anggota Dewan Dai Bingguo dan Penasehat Keamanan Negara India Shivshankar Menon, menandatangani perjanjian dalam membangun mekanisme kerja untuk konsultasi dan kordinasi terkait persoalan perbatasan India dan Tiongkok. Setalah penandatanganan ini, keduanya melakukan pertemuan pada tingkat sekretaris di Beijing pada 5-6 Maret 2012 untuk membahas kelanjutan dari perjanjian ini. Dalam pertemuan lanjutan tersebut, keduanya membuat mekanisme untuk membangun rasa saling percaya antara kedua negara di sepanjang garis LAC dan memperkuat kemampuan komandan yang bertugas di sepanjang wilayah guna menghilangkan kesalahpahaman.121 Perjanjian ini berisi delapan pasal atau artikel yang membahas tentang mekanisme yang dibangun untuk melakukan konsultasi dan kordinasi di perbatasan India dan Tiongkok. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah persoalan agar tidak muncul kembali. Mekanisme tersebut akan dilakukan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan perjanjian ini, pelaksanaan mekanisme dilakukan oleh Sekretaris dari Kementerian Urusan Luar Negeri India dan Direktur Umum pada Kementerian Urusan Luar Negeri Tiongkok, serta akan disertakan pejabat diplomatik dan militer kedua pihak.
121
Mandiph Singh, China’s Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?, ((New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012). Hall 3
62
B. Capaian Keamanan Terkait Persoalan Perbatasan Hingga Tahun 2012 Perjanjian untuk melakukan kerjasama dibuat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak, dalam hal ini India dan Tiongkok. Berkaitan dengan persoalan perbatasan, maka kepentingan keduanya adalah keamanan dan perdamaian disekitar wilayah perbatasan. Perjanjian yang dibuat keduanya diawali dengan membangun rasa saling percaya atau CBMs. Upaya untuk memperbaiki keadaan terkait permasalahan di perbatasan dituangkan dalam bentuk capaian setelah disepakatinya perjanjian dari tahun 1993. Perjanjian ini bersifat keberlanjutan, jadi perjanjian yang dibuat atas dasar perjanjian sebelumnya. Pada Desember 1993 tentara pembebasan rakyat atau PLA Tiongkok mengunjungi India dan kunjungan ini diikuti oleh Menteri Pertahanan Tiongkok pada September 1994. Pada Agustus 1995, terjadi penarikan pasukan yang sebelumnya menempati empat pos pengawasan di wilayah Lembah Samdorong Chu. Kemudian pada tahun yang sama keduanya sepakat untuk menentukan waktu pertemuan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh Komandan Pasukan di perbatasan.122 Kedua pihak melakukan berbagai upaya untuk mencapai keamanan di perbatasan. Tahun 1997, kedua pihak sepakat untuk melakukan konsultasi pada tingkat Kementerian Luar Negeri. Pertemuan juga dilakukan pada tingkat Komandan Pasukan perbatasan yang dilakukan dua kali dalam setahun di sektor barat, tengah 122
Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal
5
63
dan timur. Tahun 1999, kedua negara membuat jaringan komunikasi antara pihak India dan Tiongkok.123 Komunikasi yang berjalan lancar akan memudahkan keduanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di sekitar perbatasan. Pada 2003, Menteri Pertahanan India mengunjungi Beijing selama tujuh hari untuk melakukan latihan militer bersama dan dalam melawan terorisme. Kemudian pada Oktober tahun 2003 enam kapal laut India mengunjungi Shanghai untuk melakukan latihan militer disekitar maritim dalam hal search and rescue dan mengunjungi pelabuhan di Shanghai.124 Latihan militer ini menunjukan keduanya sudah menjalin hubungan yang terkait persoalan keamanan. Setelah itu, sejak tahun 2005 India dan Tiongkok melakukan berbagai pertemuan dengan tujuan untuk lebih memperkuat kordinasi pada tingkat yang lebih tinggi serta membahas permasalahan disekitar perbatasan, seperti keinginan India untuk masuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena India telah melakukan kebijakan non-poliferasi nuklir, persoalan terorisme, dan keamanan regional.125 Kordinasi terkait perbatasan berisi informasi yang dapat digunakan keduanya untuk menentukan langkah dan strategi dalam melakukan pengawasan di perbatasan.
123
Wahegur Pal Singh Sidhu dan Jing-dong Yuan, Resolving The Sio-Indian Border Dsipute, Asian Survey, (April 2011) Hal 357. 124 Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal 6. 125 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, (Tiongkok : Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010) Hal 11
64
Pada tahun 2007, India dan Tiongkok melakukan konsultasi kembali dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kepercayaan dan kordinasi pertahanan yang bersifat tidak mengikat, mekanisme untuk membagi kepentingan masing-masing, konflik yang terjadi dikawasan, dan konsultasi dalam menghadapi tantangan yang berasal dari ancaman non-tradisional.126 Dialog ini menjadi bukti bahwa kedua negara mampu menyatukan perspektif mengenai tujuan yang hendak dicapai demi mencapai keamanan dan perdamaian. Pada tahun 2007 pun India dan Tiongkok melakukan latihan militer di Yunnan, kemudian latihan militer dalam melawan teroris yang dilakukan pada 6 Desember 2008 di Karnakata.127 Selama acara latihan berlangsung, keduanya menampilkan kemampuan militer yang dimiliki masing-masing negara. Tiongkok menunjukan kemampuan melawan terror dengan keahlian menembaknya, sedangkan India menampilkan kemampuan seni berperangnya. Pada April 2010, PM India Manmohan Singh mengunjungi Beijing dan keduanya sepakat untuk membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan Perdana Menteri kedua negara, hal ini dibangun untuk menghubungkan komunikasi pemimpin kedua negara.128 Capaian ini merupakan langkah besar karena berhasil menghubungkan komunikasi dua negara pada tingkat pemimpin.
126
Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges, Hal 16. Rup Narayan Das, India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. (New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010) Hal 118 128 Zhang Li, Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges Hal 12 127
65
C. Perjanjian Pertahanan terakait Permasalahan di Perbatasan India dan Tiongkok tahun 2013 Indo-Tiongkok Border Defence Cooperation Agreement, 2013. Perjanjian pertahanan ini berasal dari visi kepala negara India dan Tiongkok untuk melakukan berbagai mekanisme dan dialog serta pertemuan terkait persoalan global. Dalam pertemuan yang berlangsung hal yang di bahas adalah berkaitan dengan tujuan dan kepentingan negara.129 Tujuan dan kepentingan kedua negara kemudian di buat dalam kerangka kerjasma. Kepentingan nasional kedua negara terkait perbatasan adalah dengan mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan yang merupakan tujuan dasar masyarakat di kedua negara.130 Kepentingan ini yang menjadi dasar kedua negara untuk melakukan kerjasama pertahanan di perbatasan. Gagasan untuk melakukan kerjasama pertahanan ini diawali oleh Tiongkok. Hal ini dipicu oleh adanya kecurigaan India terhadap Tiongkok yang mengembangkan dikhawatirkan
kekuatan
akan
militernya
berkembang
di
menjadi
perbatasan.131 tensi
yang
Kecurigaan kemudian
ini akan
memunculkan konflik kembali. Sehingga perlu bagi Tiongkok untuk mengatasi kecurigaan ini.
129
Foreign Ministry of the People’s Republic of China, Joint Statement – A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative Partnership 2013/10/23, http://www.fmprc.gov.cn/en g/zxxx/t1092256.shtml dalam P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 2 130 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 3. 131 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 4
66
Tujuan gagasan perjanjian ini adalah demi menciptakan stabilitas di perabatasan maka pada 4 Maret 2013 Tiongkok mengajukan untuk diadakannya kerjasama pertahanan di perbatasan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Meskipun pada awalnya India ragu untuk menerima kerjasama ini, yakni karena adanya insiden yang terjadi pada April-Mei 2013, dimana serangan bom kedua pihak terjadi selama beberapa minggu. Peristiwa ini terjadi di Depsang, Ladakh. Peristiwa terjadi ketika tentara Tiongkok atau PLA mendirikan tiga tenda pada 15 April 2013 di dalam wilayah klaim India yakni di Raki Nala, Depsang. Pendirian tenda ini kemudian diketahui Indo-Tibetan Border Police (ITBP) atau polisi perbatasan India dan Tibet yang kemudian mengusir mundur pasukan Tiongkok dari Raki Nala, Depsang.132 Tidak hanya itu, pada 27 April 2013, polisi perbatasan India-Tibet kemudian menemukan empat tenda yang di bangun pasukan Tiongkok sebagai basis administrasi sementara. Basis sementara ini menyediakan kebutuhan logistik pasukan yang melakukan pengawasan di perbatasana India-Tiongkok.133 Pembangunan tenda yang dilakukan Tiongkok ini menimbulkan keraguan bagi India untuk melakukan perundingan terkait persoalan perbatasan. Namun, India kemudian menerima ajakan kerjasama ini ketika melakukan kunjungan pada 23 Oktober 2013 ke Beijing. Kemudian kedua pihak menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Perbatasan (BDCA) dan kemudian pada 23 Oktober 2013. Perjanjian Kerjasama ini merupakan rangkaian
132 133
Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution (Mei, 2013) Hal 2. Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution (Mei, 2013) Hal 3.
67
CBM kelima, dimana perjanjian sebelumnya adalah pada tahun 1993, 1996, 2005, dan 2012.134 Kerjasama pertahanan ini merupakan langkah lanjutan dari perjanjian sebelumnya. Meskipun status perbatasan masih status quo, namun keduany berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama demi tercapainya keamanan dan perdamaian di perbatasan. Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama pertahanan di perbatasan atau BDCA ini adalah untuk memperluas hubungan dan meresmikan aturan dalam melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya
ketegangan
diantara
keduanya.135 Persoalan perbatasana India dan Tiongkok manjadi persoalan yang sensitif, sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk menimbulkan konflik. Dengan bagitu perlu upaya untuk meencegah hal-hal yang dapat menjadi akar permasalahan. Prinsip yang termuat dalam perjanjian ini berasal dari CBM India dan Tiongkok dalam perjanjian pada tahun 1993 dan 1996, kedua perjanjian ini membahas kebijakan dan prosedur dalam memelihara perdamaian dan keamanan di sepanjang LAC. Selain dijadikan sebagai dasar, prinsip ini pun membuat India dan Tiongkok untuk menerima doktrin saling dan keamanan yang sama atau mutual and equal security. 136
134
P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute,Hal 2. Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014) Hal 60. 136 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 4 135
68
Doktrin mengenai keamanan dimana keduanya saling mewujudkan dan menaapatkan keamanan yang sama diterapkan baik dala perjanjian terbaru maupun dalam perjanjian yang terdahulu. Doktrin ini memberikan dorongan keduanya untuk mencegah terjadinya perang di perbatasan. 137 Berdasarkan
BDCA,
kedua
negara
tidak
diperbolehkan
untuk
menggunakan kekuatan militer untuk melawan masing-masing. Kemudian, masing-masing kekuatan militer yang dimiliki tidak diperbolehkan untuk menyerang masing-masing, India dan Tiongkok. Dalam BDCA, India dan Tiongkok sepakat untuk tidak menggunakan ancaman dalam melawan masingmasing dengan maksud apapun ataupun untuk mencari kekuatan tunggal. Kemudian, dalam BDCA ini kedua negara bertanggung jawab ntuk menangani masalah non-militer seperti bencana alam.138 Prosedur yang terdapat dalam BDCA diantaranya adalah pertemuan yang dilakukan secara berkala. Pertemuan ini dimulai pada level atau tingkat komandan yang bertugas di sepanjang LAC dan pada tingkat tinggi dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan militer. Hal ni sesuai dengan butir pasal IV yang tercantum dalam isi perjanjian BDCA pada tahun 2013. Pasal tersebut berisi tentang pembangunan tempat disemua wilayah sengketa yang berfungsi sebagai tempat untuk dilakukannya pertemuan antara pasukan di perbatasan dan penggunaan fasilitas telepon antara kedua pihak dalam berbagai tingkat di sepanjang LAC. 139
137
P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 5 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 5 139 P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Hal 6 138
69
BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN INDIA DALAM KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK PADA TAHUN 2013 TERKAIT PERSOALAN DI PERBATASAN Kerjasama keamanan ini penting karena di dalamnya menyangkut kehidupan masyarakat kedua negara. Bary Buzan mengatakan bahwa keamanan berkaitan
dengan
masalah
kelangsungan
hidup.
Masalah-masalah
yang
mengancam kelangsungan hidup dianggap sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan dalam memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada.140 Hal ini menunjukan bahwa keamanan menjadi tujuan yang sangat penting manyangkut stabilitas negara yang akan berpengaruh pada bidang lain yang menopang suatu negara. PM Manmohan Singh mengatakan bahwa ‘India will not be able to realize its own destiny without the partnership of its South Asian neighborhood’.141 Pernyataan ini menegaskan bahwa India memiliki keinginan dan tujuan untuk memiliki hubungan baik dengan negara lain disekitar Asia Selatan. Dalam hal ini hubungan baik dalam bidang pertahanan dengan melihat sejarah hubungan India dan Tiongkok ketika terjadinya konflik 1962.
140
Barry Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Hampstead: Harvester Wheatsheaf, hak 203, 1991) dalam Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 122. 141 Srinath Raghavan, Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India, and The Emerging Global Order. Hal 136.
70
A.
Kepentingan Keamanan dan Perdamaian di Perbatasan Hubungan India dan Tiongkok yang terkait dengan keamanan di
perbatasan dilatarbelakangi konflik yang saling memperebutkan wilayah perbatasan keduanya. Pasca konflik, kedunya melakukan kerjasama keamanan pada tahun 1993 yang bertujuan untuk perdamaian dan keamanan di perbatasan. Hal ini menjadi kerangka dan tujuan utama keduanya melakukan kerjasama keamanan hingga saat ini. Meskipun isi perjanjian dan bentuk kerjasama dalam setiap perjanjian berbeda, namun tujuan utama kedua negara adalah keamanan dan perdamaian di perbatasan. Tujuan keamanan dan perdamaian tertera dalam perjanjian terbaru antara India dan Tiongkok pada tahun 2013. Kerjasama keamanan pada tahun 2013 ini dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Perbatasan India dan Tiongkok yang bertujuan untuk memperluas kerjasama dan mencegah kembali terjadinya pertempuran dengan melakukan pengawasan atau patroli yang dijadikan suatu kewajiban sehingga hal ini tertera dalam perjanjian.142 Persoalan perbatasan India dan Tiongkok menjadi hal mudah dipicu oleh hal-hal yang kecil. Dengan adanya pengawasan atau patroli ini, kedunaya akan mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik. Jika melihat konsep kepentingan nasional seperti yang dikutip dari George Kennan pada tahun 1954 menjelaskan mengenai kepentingan sebagai suatu
142
Vishaka Sharma dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014) Hal 61
71
kewajiban yang harus dicapai negara dimana kepentingan ini adalah representasi dari masyarakat.143 Dengan begitu bentuk kebijakan suatu negara merupakan cerminan dari kepentingan dalam negerinya yang berasal dari kepentingan masyarakatnya. Kemudian kepentingan nasional juga merupakan kebutuhan negara terhadap unsur-unsur yang membentuk negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.144 Dengan melihat persoalan yang dihadapi India, sesuai yang dielaskan sebelumnya maka kepentingan India adalah dalam bidang keamanan dan pertahanan. Kepentingan India akan berpengaruh kepada bentuk kerjasama yang kemudian disepakati. Berkaitan dengan perjanjian pertahanan India-Tiongkok tahun 2013, India memiliki kepentingan sebagai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang145 itu adalah untuk mengurangi serangan yang berasal dari Tiongkok dan serangan yang disebabkan adanya peningkatan kapasitas militer Tiongkok di perbatasan. Peningkatan kapasitas ini didukung oleh adanya peningkatan pada transportasi dan peralatan logistik di sepanjang perbatasan.146
143
Scott Burchill, ed.. Theories of International Relation 3rd Edition. (New York : Palgrave Macmillan, 2005) Hal 50. 144 Jack Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, (Bandung: Abardin, 1999) hal 17 dalam Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Hal 35. 145 Tujuan jangka panjang ini disampaikan oleh ahli strategis India pada 2011, ahli dalam bidangn militer India pada 2011, dan pengamat politik dan kebijakan luar negeri India pada tahun 2011. 146 Murray Scot Tanner dan Kerry B Dumbaugh, Distracted Antagonosts, Wary Partners:China and India Assess their Security Relations. CAN (September 2011). Hal 22.
72
Peningkatan kapasitas militer di perbatasan ini akan mengancam stabilitas kedua negara terutama bagi stabilitas India. Penulis menganalisa bahwa perlu ada upaya yang harus dilakukan India untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Dalam kasus perbatasan ini maka perlu bagi India untuk mengambil kebijakan dalam bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan Nuechterlein bahwa kepentingan pertahanan meliputi, perlindungan terhadap negara dan masyarakat dari ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang dapat mengancam sistem pemerintahan.147 Sama halnya dengan Tiongkok, kepentingan India dalam melakukan kerasama pertahanan ini adalah dengan tujuan keamanan dan perdamaian di perbatasan. Penulis melihat kepentingan dari persepektif India karena dengan alasan ‘ketidakseimbangan’. Hal ini dilihat dari adanya upaya dari pihak India untuk meningkatkan kapasitas kemampuan di sepanjang garis LAC atau garis pengawasan. Peningkatan ini menunjukan bahwa sebelum adanya perjanjian pertahanan ini kapasitas kemampuan India di sepanjang LAC belum pada tingkat yang sesuai. Peningkatan kapasitas kemampuan ini diungkapkan oleh Duta Besar India untuk Tiongkok, S Jaishankar mengatakan bahwa: “... there is recognition that the situation on the border is asymmetrical, that what is there on their side is different from what is
147
Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Inggris :, 2012) Hal 32.
73
there on our side. So, each side in a sense will approach its security in its own way”.148 Dari pernyataan di atas tersirat adanya keuntungan ataupun manfaat yang akan diperoleh India dengan melakukan kerjasama pertahanan ini. Keuntungan ini akan memperkuat kapasitas kemampuan India di perbatasan. Peningkatan kapasitas ini akan mendorong terciptanya rasa kesamaan dalam menciptakan keamanan dalam mewujudkan perjanjian pertahanan ini. Dalam hal ini India dan Tiongkok memiliki kepentingan masing-masing di perbatasan. Meskipun dalam hal ini penulis menekankan pada kepentingan India, namun
Tiongkok
tidak
terlepas
dari
kepentingannya.
Demi
mancapai
kepentingannya, khususnya India maka perlu bagi keduanya untuk melakukan kerjasama. Jeremy Bentham menjelaskan bahwa apabila diantara negara-negara ditumbuhkan kesadaran untuk saling menghormati kepentingan nasionalnya melalui kerjasama internasional. Hal ini berkaitan dengan kepentingan negara yang bermacam-macam.149 Untuk mengambil jalan tengah dari berbagai kepentingan ini, maka diperlukan forum untuk menginformasikan kepentingan masing-masing, sehingga kepentingan negara yang satu tidak mengganggu kepentingan negara lain. Dalam joint statetment perjanjian kerjasama pertahanan ini tertera berbagai upaya yang harus ditaati keduanya untuk pencapaian keamanan dan perdamaian. Upaya tersebut dibagi kedalam beberapa pasal atau artikel. Upaya 148
P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, (Singapura: ISAS, 2013) Hal 8. Iva Rahcmawati ,2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal 80 149
74
atau bentuk kerjasama tersebut diimplementasikan kedalam bentuk patroli, kegiatan lintas batas, pertukaran informasi, dan pertemuan dalam berbagai tingkat atau level. Tujuan keamanan dan perdamaian di perbatasan dicapai dengan dilakukannya kunjungan keamanan pada tingkat lembaga dan komandan militer yang membahas persoalan pertahanan di perbatasan dan dilakukan secara berkala atau rutin sesuai dengan ketentuan keduanya. Hal tercantum dalam pasal tiga (III) perjanjian kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Article III
1. 2.
3.
4. 5.
Border deference cooperation visualized in this agreement shall be implemented through the following mechanisms: Flag meeting or border personnel meeting at designated places along the line of actual control in the India-China border areas. Periodic meeting between officers of the relevant Military Regions of China and Army Commands of India and between departments responsible for military operations. Periodic meeting of the representatives of the Ministry of Defence of the Government of India and the Ministry of National Defence of the People’s Republic of China. Meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs. Meeting of India-China Annual Defence Dialogue.150 Seperti yang kita tahu, dalam sebuah forum dialog atau pertemuan,
biasanya pihak yang bertemu membahas persoalan yang berkaitan dengan hubungan keduanya. Dalam kasus ini, India dan Tiongkok menggunakan forum dialog sebagai upaya untuk membahas persolatan terkait di perbatasan. Seperti dalam insiden yang terjadi pada April-Mei 2013, keduanya menggunakan forum
150
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
75
dialog untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Hal ini menunjukan bahwa keduanya akan menggunakan kunjungan dalam aspek keamanan yang berisi dialog dari perwakilan masing-masing negara, untuk membahas dan menyelesaikan persoalan yang timbul seputar perbatasan. Hal yang muncul terkait persoalan perbatasan diselesaikan dalam forum pertemuan perwakilan kedua negara dipertegas dalam pasal tujuah (VII). Article VII In case a doubtful situation arises with reference to any activity by either side in border areas where there is no common understanding of the line of actual control, either side has the right to seek a clarification from the other side. In such cases, the clarification shall be sought and replies to them shall be conveyed through any of the mechanisms established under Article III of this Agreement. 151 Upaya untuk mencapai tujuan keamanan dan perdamaian di perbatasan India dan Tiongkok berikutnya adalah dengan kedunya melakukan pertukaran informasi. Pertukaran infromasi ini bertujuan menghindari kesalahpahaman keduanya yang akan menjadi pemicu munculkan permasalahan di perbatasan. Dalam pasal dua (II) ayat satu (I) menjelaskan bahwa: The two sides shall implement border defence cooperation in the following ways: 1. Exchange information-including information about military exercises, aircrafts, demolition operations and unmarked mines and take consequent measures conducive to the maintenance of peace, stability and tranquility along the line of actual control in the IndiaChina border areas,152
151
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx 152 Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
76
Jika melihat latar belakang keduanya muncul konflik adalah berdasarkan persepsi masing-masing mengenai wilayah perbatasan negaranya. Persepsi ini selamanya akan menimbulkan masalah apabila tidak tidak adanya titik temu untuk mencapai persepsi umum dalam menyatukan pandangan keduanya. Pertukaran informasi perlu dilakukan untuk menyatukan pandangan dan persepsi masingmasing. Jika pada perjanjian sebelumnya menjelaskan apabila salah satu diantara keduanya hendak melakukan kegiatan militer di sepanjang LAC maka perlu adanya perijinan terlebih dahulu kepada salah satunya. Perijinan tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi. Pertukaran infomasi pun dapat saja berisi mengenai konsultasi kedua pihak. Dalam perjanjian pertahanan di perbatasan India-Tiongkok tahun 2013 tertera pada pasal empat (IV)
In implementing border defence cooperation and to facilitate contacts and meetings between relevant organizations, the two sides may establish Border Personnel Meeting sites in all sectors, as well as telephone contacts and telecommunication links at mutually agreed locations along the line of actual control. The two sides may also consider establishing a Hotline between the military headquarters of the two countries. Specific arrangements shall be decided upon through mutual consultation between the two sides.153 Konsultasi
keduanya
difasiltasi
oleh
alat
komunikasi
untuk
mempermudahkan keduanya dalam menyampaikan infomasi. Konsultasi biasanya berisi mengeni informasi yang akan disampaikan kepada salah satu pihak. Dalam konsultasi pada dasarnya terdapat proses pertukaran informasi antara kedua pihak
153
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
77
karena terdapat pula proses komunikasi di dalamnya. Pertukaran informasi ini akan mengurangi kecurigaan diantara keduanya. Konsultasi dan pertukaran informasi ini kemudian penulis pahami sebagai bagian dari kerjasama keamanan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikutip dalam Anak Agung dan Yanyan yang menyebutkan bahwa Cooperative Security atau kerjasama keamanan dilakukan dalam upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional.154 Kerjasama keamanan keduanya bertujuan mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan. Keamanan ini akan tercapai jika aktor di dalamnya melakukan komunikasi guna menghilangkan kesalahpahaman yang dapat saja berakhir pada konflik dengan skala yang besar. Untuk itu, perlu komunikasi demi tercapainya keamanan dan perdamaian. B. Kepentingan Untuk Melawan Penyelundupan/ Smuggling Masalah lain yang dihadapi India di perbatasan adalah peneyelundupan atau perdagangan dalam bentuk ekspor-impor yang dilakukan secara illegal. Barang-barang yang diselundupkan berupa persenjataan, obat-obatan dan margasatwa.155 Persenjataan yang diselundupkan berupa senapan, pistol, senapan semi otomatis, peluru biasa dan peluru berlapis baja, tambang, dan garanat tangan. Obat-obatan yang diselundupkan berupa opium, heroin dan ampetamin. 154
Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal 129. 155 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 37.
78
Sedangkan untuk margasatwa yang diselundupkan berupa bagian tubuh badak, domba, harimau, kayu cendana merah, hewan toke, macan tutul, pangolin, dan tumbuhan obat-obatan. Permasalahan penyelundupan ini tidak hanya dihadapi oleh India saja, negera-negara lain seperti Myanmar, Thailand, Vietnam dan Tiongkok pun menghadapi permasalahan yang sama. Pemberontak yang terdapat di perbatasan India dan Myanmar memiliki kesamaan dengan pemberontak yang terdapat di Yunnan, Tiongkok. Tiongkok dan negara-negara lain di Asia Tenggara pun menjadi tempat penyelundupan persenjataan dan amunisi.156 Dengan melihat permasalahan di perbatasan yang tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, India dan Tiongkok menghadapi penyelundupan barang-barang yang telah disebutkan di atas. Dalam menghadapi hal ini, keduanya melakukan kerjasama dalam kerangka kerjasama pertahanan terkait persoalan perbatasan. Ini dilakukan disebabkan ancaman yang timbul di perbatasan tidak hanya berasal dari perebutan wilayah saja, melainkan aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan secara illegal di perbatasan. Dalam perjanjian pertahanan India dan Tiongkok pada pasal II (dua) ayat II (dua) berisi tentang : The two sides shall implement border defence cooperation in the following ways:
156
Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 37.
79
2. Jointly combat smuggling of arms, wildlife, wildlife articles and other contrabands;157
Isi perjanjian di atas menjelaskan bahwa kedua (India dan Tiongkok) sepakat untuk melakukan kerjasama pertahanan terkait persoalan perbatasan dengan bergabung dalam melawan penyelundupan barang-barang yang terdiri dari persenjataan, margasatwa, bagian-bagian dari margasatwa, dan barang-barang ilegal lainnya. Hal ini penting dilakukan dengan melihat rute atau jalaur yang digunakan para penyelundup atau smuggler ini menggunakan berbagai jalur dan melewati perbatasan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan perdagangan lintas batas. Sebanyak 12 jenis barang yang mengalami peningkatan pada tahun 2012 di wilayah Nathu La mengalami peningkatan sebanyak 23 persen dan di Shipki La meningkat sebanyak 380 persen dengan total keuntungan mencapai 5.33 Rs atau setara dengan Rp 1.050,57. Namun, disisi lain terjadi peningkatan pula pada penyelundupan pada hewan ternak, obat-obatan dan narkotika di sepanjang perbatasan.
Misalnya
saja,
di
sepanjang
perbatasan
India-Banglades
penyelundupan meningkat hingga 16234 Rs lakh atau setara dengan Rp 319.979.820.319,64 dibulatkan menjadi 319 miliar dalam rupiah. Pada tahun 2013 mencapai 10329 Rs Lakh atau setara dengan Rp 203.589.476.658,96 dibulatkan menjadi 203 miliar dalam rupiah. Di sepanjang perbatasan India-Nepal
157
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: Indo-China Border Defence Cooperation Agreement diunduh dari http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx
80
penyelundupan
mencapai
10153
Rs
lakh
atau
setara
dengan
Rp
200.120.433.393,20 dibulatkan menjadi 200 miliar dalam rupiah. 158 Masing-masing barang yang di selundupkan melalui jalurnya masingmasing. Untuk margasatwa maupun bagian-bagian dari margasatwa, penyelundup menggunakan rute perbatasan timurlaut India untuk mengeluarkannya dari India. Margasatwa tersebut adalah badak dan bagian-bagiannya, rusa, harimau, kayu cendana merah, toke, pangolin, macan tutul, dan tumbuh-tumbuhan untuk obat.159 Wilayah di India yang menyediakan margasatwa untuk diselundupkan ini adalah Assam, Manipur dan Mizoram. Margasatwa ini kemudian disebar ke negaranegara lain untuk digunakan sebagai obat, hiasan, ataupun aksesoris yang dugunakan dalam kehidupan sehari-hari. Obat-obatan yang diselundupkan menggunakan tiga rute, yakni udara, darat dan laut. Para penyelundup obat-obatan ini menggunkan rute atau jalur yang sama yang digunakan penyelundup sebelumnya seperti, penyelundup penjualan manusia, senjata, barang-barang illegal lainnya. Penyebaran obat-obatan yang diselundupkan menggunakan jalur laut dengan tujuan negaranya seperti Malaysia, Singpura, Thailand, Taiwan dan Tiongkok. Lain halny dengan jalur laut, penyebaran obat-obatan terlarang melalui jalur udara adalah dengan jalur New Delhi-Lagos-Adis Ababa dan Mumbay-Lagos-Addis Ababa. Penyelundupan melaui jalur udara ini dimudahkan dengan menggunakan kartel obat-obatan yang terdapat di Nigeria dan negara di Afrika lainnya. Jalur udara ini digunakan untuk 158
Puspita Das, Trend in 2013, (New Delhi: IDSA,2014) Hal 5. Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 37. 159
81
mengekspor heroin dan mengimpor kokain masuk kedalam wilayah India. jalur udara pun digunakan menuju wilayah di Asia Timur maupun negara Asia Tenggara. Rute tersebut adalah Chennai-Kuala Lumpur, Hydrabad-Kathmandu, Chennai-Tiongkok, New Delhi-Hong Kong, dan New Delhi-Makau. Jalur rute yang
dugunakan
untuk
perdagangan
internasional
adalah
New
Delhi-
Kathmandu.160 Untuk
penyelundupan
persenjataan
dan
amunisi,
penyelundup
menggunakan jalur perbatasan timurlaut India untuk memasukannya ke India. Persenjataan ini berasal dari Tiongkok dan negara Asia Tenggara lainnya. Negaranegara lain yang juga memiliki peran dalam penyelundupan barang-barang illegal ini adalah Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja dan Vietnam.161 Akibat dari penyelundupan ini pemerintah mengelami kerugian pada sektor industri. Kerugian pada sektor industri sebnyak 100.000 Rs crore.162 Dalam rupiah jumlah ini mencapai 197 triliun. Penyelundupan ini dapat menggangu stabilitas ekonomi India. Dibawah ini
terdapat
beberapa
sektor ekonomi
yang dipengaruhi
oleh adanya
penyelundupan dan kegiatan illegal lainnya.163
160
Pushpita Das, Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute, Occasional Paper no 24 (New Delhi: IDSA), 2013, hal 37 161 Bijoy Das, Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making (New Delhi: IDSA, 2014) Hal 37. 162 Government loses Rs 26K crore in taxes to smuggling, counterfeiting: FICCI diunduh dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-20/news/35933683_1_fmcg-tobaccosector-ficci pada 21 September 2014 pukul 20.00.
82
Tabel Kerugian dalam Sektor Industri pada tahun 2012
Sumber : Dewan Perdagangan Internasional India Dampak yang paling terasa adalah dampak terhadap ekonomi, karena akan menggangu stabilitas pajak. Dampak ekonomi lainnya adalah terhadap lapangan kerja. Seperti terjadi penurunan pada jumlah lapangan kerja karena adanya adanya jumlah penuruan pada penjualan dan keuntungan. Hal ini karena bisnis yang berkembang adalah penjualan barang-barang illegal. Kemudian, penurunan pada lapangan kerja ini pun disebabkan karena adanya penurunan pada permintaan pelayanan.
Penurunan
ini
secara
keseluruhan
akan
berpengaruh
pada
pengembangan lapangan kerja diberbagai bidang.164 Dengan melihat dari banyaknya kasus penyelundupan yang dihadapi India, maka melalui kerjasama pertahanan ini India memiliki kepentingan untuk menyelesaika persoalan penyelundupan. Penyelundupan ini bersifat illegal, sehingga barang-barang selundupan menyebar dengan bebas tanpa melalui proses hukum. Persenjataan dan obat-obatan terlarang yang menyebar bebas akan 163
Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential Solutions, International Chamber and Commerce India. Hal 5. 164 Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential Solutions, International Chamber and Commerce India. Hal 5.
83
mengancam keamanan negara, dengan begitu perlu bagi India untuk mengambil tidakan dalam mengatasi masalah ini. Konsep kepetingan nasional yang sebelumnya dipakai dalam menganalisa kepentingan keamanan, dalam hal ini pun dapat digunakan kembali. Nuechterlein menjelaskan konsep kepentingan keamanan bahwa dasar dari kepentingan national adalah terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan untuk tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan meliputi, perlindungan terhadap negara dan masyarakatnya dari ancaman negara lain dan ancaman dari luar yang dapat mengancam ssstem pemerintahan.165 Bentuk kerjasama India dan Tiongkok dalam menangani permasalahan penyelundupan adalah dengan latihan atau peningkatan kekuatan khusus yang berkaitan dengan upaya melawan penyelundupan. Pemerintah India dan Tiongkok mengupayakan agar kelompok pemberontak yang terdapat di dalam kedua negara tidak menggunakan persenjataan. Sehingga akan mengurangi perilaku kekerasan yang ditimbulkan kelompok pemberontak ini. Karena penyelundupan persenjataan akan mendorong semakin kuatnya pemberontak dalam mendapatkan persenjataan. C. Kepentingan untuk Mengatasi Persoalan Terorisme Penyelundupan
obat-obatan
muncul
berkaitan
meningkatnya
tren
terorisme. Serangan yang dilakukan terorisme ke Mumbay pada tahun 1993, 165
Donald Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp 246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Inggris :, 2012) Hal 32.
84
dijadikan para penyelundup obat-obatan ini sebagai jalan untuk memasuki India. Para penyelundup obat-obatan ini menggunakan rute atau jalur yang sama yang digunakan penyelundup sebelumnya seperti penyelundup manusia, senjata, barang-barang illegal lainnya.166 Meningkatnya ancaman terorisme berkaitan dengan peningkatan penyelundupan di India. Penulis melihat keterkaitan ini sebagai kepentingan lain dalam kerjasama di perbatasan. Kepentingan bertujuan untuk mengatasi ancaman terorisme di India. Pada tahun 2008, terjadi serangan teroris pada fasilitas umum di India. Teroris ini menggunakan senjata yang dapat membunuh ratusan korban. Tempat yang manjadi target serangan adalah Istana Taj Mahal, stasiun kereta api, pusat kebudayaan, rumah sakit, dan gedung teater.167 Dalam mengatasi serangan ini, India dan Tiongkok kemudian melakukan latihan militer bersama guna mengantisipasi persoalan terorisme selanjutnya. Keduanya melakukan latihan militer paa 6-14 Desember 2014 di Belgaum Karnataka. Latihan militer ini fokus pada penggunaan peralatan dan latihan untuk melaksanakan prosedur komunikasi komandan pos perbatasan.168 Hal ini berguna dalam mencegah ancaman terorisme. Kelompok terorisme ini berpusat di Kashmir, India dan provinsi Xinjiang, Tiongkok. sehingga kedua negara melakukan kolabirasi dan kerjasama dalam
166
Pushpita Das, Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute, Occasional Paper no 24 (New Delhi: IDSA), 2013, hal 6. 167 Alan Kronstadt, Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for U.S. Interest, Congresional Research Service, (Desember 2008) Hal 1. 168 Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures, (Callifornia: Sansia National Laboratories, 2012) Hal 9.
85
mengatasi ancaman terorisme. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk latihan militer bersama dan pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini diterapkan ketika terjadi seranga terorisme di Mumbay pada tahun 2008. Penasehat Keamanan Nasional India dan Sekretaris Luar Negeri India, Shiv Shankar Menon memberikan informasi secara mendetail mengenai serangan di Mumbay kepada Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, He Yafei.169 Kerjasama pertahanan di perbatasan pada tahun 2013 ini terdapat artikel yang menjelaskan tentang pertukaran informasi pada artikel 2 (dua) dan latihan militer bersama tercantum dalam artikel 5 (lima). Meskipun tidak dicantumkan mengenai persoalan terorisme, namun kedua negara melakukan upaya dan cara terkait kerjasama perbatasan dalam mengatasi persoalan lain. Penyebaran terorisme melewati perbatasan suatu negara. Dengan begitu penulis melihat bahwa kerjasama pertahanan di perbatasan pada tahun 2013 akan mengatasi persoalan perbatasan yang lain seperti terorisme. Sebagai bentuk implementasi kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan di perbatasan, India dan Tiongkok pada November 2014 sepakat untuk melakukan latihan militer bersama dalam menangani persoalan terorisme. Selain bertujuan mengatasi persoalan terorisme, latihan militer bersama ini juga untuk mengatasi pemberontak, mengatasi taktik terorisme dan serangan terorisme.170 Latihan militer bersama ini merupakan bentu
169
Monika Chansoria, India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral Confidence Building Measures. Hal 10. 170
India-China joint military exercise on 'counter terrorism' on Pakistan border in November diunduh dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-China-joint-military-exercise-on-
86
preventif terhadap ancaman terorisme, sehingga upaya ini akan mencegah timbulnya ancaman terorisme. Latihan militer bersama ini merupakan latihan militer yang keempat dimana akan dilakukan pada November 2014 di India. Latihan militer pertama pada 2007 dan kedua pada 2008 di Karnataka dan latihan militer ketiga pada November 2013 di Kota Chengdu, Tiongkok.171 kerjasama kedua negara yang berkelanjutan ini membuktikan bahwa persoalan terorisme ini merupakan persoalan bersama sehingga upaya yang dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. D. Kepentingan untuk Mengatasi Persoalan Perompak/Piracy Kerjasama pertahanan di perbatasan ini memunculkan kepentingan lain. Penulis melihat adanya kepentingan India dalam mengatasai perompak yang mengganggu aktivitas perairan Samudera Hindia. Kepentingan ini muncul karena di perairan Samudera Hindia terjadi berbagai serangan yang berasal dari kelompok perompak. India melakukan berabgai upaya guna mnegatasi persoalan perompak ini. Sala satunya adalah melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Implementasi kerjasama mengatasi perompakan ini dilakukan dalam bentuk latihan militer
counter-terrorism-on-Pakistan-border-in-November/articleshow/37650954.cms pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00. 171
Fourth India-China military exercise in Nov diunduh dari http://indianexpress.com/article/india/india-others/fourth-india-china-military-exercise-in-nov/ pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00
87
bersama dan pengamanan.172 Sama seperti upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan di perbatasan, India dan Tiongkok melakukan strategi yang sama. Kepentingan ini berkaitan dengan keamanan di perairan Samudera Hindia. Bary
Buzan
mengatakan
bahwa
keamanan
berkaitan
dengan
masalah
kelangsungan hidup. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada dalam menangani masalah tersebut. Keamanan tersebut dibagi ke dalam lima jenis, yaitu politik, milliter, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 173 Dengan begitu, India melakukan kerjasama dengan Tiongkok guna mengatasi persoalan ini. Dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan diperbatasan. India memiliki kepentingan lain selain keamanan di perbatasan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut dicantumkan adanya latihan militer bersama guna mengatasi persoalan yang timbul yang dapat mengancam kedua negara. Artikel tersebut adalah artikel 5 (lima)
In order to enhance understanding and cooperation between the border defence forces of the two sides, each side may invite the other side for joint celebrations on major national or military days or festivals and organize cultural activities, non-contact sports events and small scale tactical exercises along the line of actual control in the India-China border areas. In addition, the two sides may also conduct joint military training exercises, at Army level, in each other’s country on a regular basis. The theme of such joint exercises will be decided through mutual consultations.
172
Jonathan Holslag, Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, (Brussel: BICCS) Hal
6. 173
Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hal 122.
88
Implementasi ertikel ini dalam kepentingan untuk mengatasi persoalan perompak dengan latihan militer bersama yang dilakukan pada tahun 2014. Pada 24 Februari 2014 di New Delhi, India dan Tiongkok sepakat untuk melakukan latihan militer bersama dalam kerangka program pertahanan dan keamanan. Latihan militer ini diberi tajuk Hand in Hand 2014 dengan melibatkan angkatan laut kedua negara. Latihan militer bersama ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi strategis tingkat tinggi dan mendorong hubungan militer ke tingkatan yang lebih tinggi.174 Latihan militer bersama ini penulis melihat sebagai langkah kedua negara untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman perompak di perairan Samudera Hindia. Keamanan Samudera Hindia berdampak langsung pada keamanan jalur transportasi yang digunakan berbagai negara untuk melakukan kegiatan ekonominya. Dengan begitu, perlu bagi India dan Tiongkok untuk melakukan kerjasama dalma mengatasi ancaman di Samudera Hindia dalam hal ini perompak.
174
Victor Maulana,China Dan India Siap Latihan Militer Bersama diunduh dari http://international.sindonews.com/read/839845/40/china-dan-india-siap-latihan-militer-bersama pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00.
89
BAB V KESIMPULAN Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertahana India dan Tiongkok pada tahun 2013 terkait persoalan perbatasan dibuat atas dasar kepentingan kedua negara. Pada dasarnya kepentingan kedua negara adalah demi mencapai keamanan dan perdamaian di perbatasan. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013. Namun, dalam hal ini penulis mengambil sudut pandang India untuk melihat kepentingannya dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan Tiongkok. Dengan menggabungkan teori dan konsep dara berbagai scholar, penulis menyimpulkan bahwa kepentingan India perbatasan adalah untuk mencapai keamanan dan perdamaian. Hal ini berkaitan dengan kekuatan militer Tiongkok yang ditingkatkan di sepanjang garis perbatasan atau LAC. Untuk mencapai kepentingan tersebut, sesuai dengan isi perjanjian India melakukan pertukaran informasi dengan Tiongkok terkait persoalan di perbatasan. Hal ini pun bertujuan untuk menghilangakn rasa saling curiga dan salah paham dinatara keduanya. Selain berisi infromasi, komunikasi keduanya berisi mengenai konsultasi-konsultasi yang kemudian akan dijadikan masukan dalam menghindari perselihan keduanya. Komuikasi ini dilakukan dengan berbagai tingkatan, baik dalam tingkat personil maupun tingkat komandan. Kemudian, komunikasi selanjutnya dilakukan dengan kunjungan militer yang dilakukan oleh lembaga militer terkait dengan waktu yang ditentukan secara
90
berkala guna menjaga tingkat komunikasi dengan baik. Pertemuan ini membahas tentang kosultasi dan kordinasi lanjutan terkait pencapaian keamanan dan perdamaian. Dengan kerjasama pertahanan ini di harapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mencegah persoalan yang timbul di perbatasan. Kemudian juga dapat digunakan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di perbatasan. Selain tujuan atau kepentingan keamanan dan perdamaian, India memiliki kepentingan terkait memerangi penyelundupan atau smuggling, terorisme dan perompak di Samudera Hindia. Hal ini penting karena persoalan-persoalan ini akan mengganggu stabilitas kawasan khususnya India. Penulis melihat kerjasama pertahanan India dan Tiongkok pada tahun 2013, sebagai kerangka kedua negara untuk mengatasi persoalan yang muncul di wilayah perbatasan yang dapat mengancam keamanan kedua negara. Pencapaian keamanan ini berkaitan dengan persoalan lain yang muncul di perbatasan. Maka kerjasama ini pun berlaku pada persoalan lain yang muncul disekitar perbatasan. Dengan kerjasama ini diharapkan akan memudahkan kedua negara dalam mengatasi persoalan di perbatasan. Hal ini karena dalam perjanjian kerjasama pertahanan ini terdapat mekanisme dan tata cara yang dapat di gunakan kedua negara ketika mengalami persoalan di perbatasan.
91
DAFTAR PUSTAKA Buku Agung, Anak B. P dan Yanyan Mochamad Y. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006. Burchil, Scott., ed. 2005. Theories of International Relation 3rd Edition. New York : Palgrave Macmillan. Dalam buku Rahcmawati, Iva,2012, ‘memahami perkembangan studi hubungan internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Hampstead: Harvester Wheatsheaf, 1991. Jack Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, 1999. Hal 17 dalam Anak Agung B. P dan Yanyan Mochamad Y, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jackson, Robert dan George Sorensen, Pengantar Study Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. Jacques, Martin. When Tiongkok Rules The World: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat. Jakarta: Kompas, 2011. Jill, Steans dan Pettiford, Llyod, 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Dalam buku Rahcmawati, Iva, 2012, ‘Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Rahcmawati,
Iva.
‘Memahami
Perkembangan
Internasional’, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
Studi
Hubungan
Taniputera, Ivan. History of China, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Gropu, 2008) Hal 25. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) . S, Day. 1997. Breaking Free Through the Use of Unusual Source. Dalam Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Jurnal Abitbol D, Aldo. Causes Of The 1962 Sino-Indian War: A Systems Level Appraoch. University of Denver. Hal 76. Diunduh 07 Maret 2014.. (http://www.du.edu/korbel/jais/journal/volume1/volume1_abitbol.pdf) Chansoria, Monika. India and Tiongkok: Assessing the Need to Sterngthen Bilateral
Confidence
Building
Measures.
Callifornia:
Sansia
National
Laboratories, 2012. Hal 15 China, India and The Indian Ocean Region: Need to Move From Balance of Power to Cooperation, Institute of Chinese Studies (Mei 2012). Chinese Incursion of April in Depsang, Ladakh, Takshashila Institution (Mei, 2013). Counterfeiting, Piracy and Smuggling in India-Effect and Potential Solutions, International Chamber and Commerce India. Das, Bijoy. Border Defence Cooperation Agreement: The Icebreaker in Making. New Delhi: IDSA, 2014. Das, Pushpita. Drug Traffiking in India: A Case for Border Dispute. New Delhi: IDSA, 2013. Occasional Paper no 24. Foreign Ministry of the People’s Republic of China, Joint Statement – A Vision for Future Development of China-India Strategic and Cooperative
Partnership 2013/10/23, http://www.fmprc.gov.cn/en g/zxxx/t1092256.shtml dalam P.S Suryanarayana, A New Way to Managae Old Dispute, Singapura: ISAS, 2013. Holslag, Jonathan. Tiongkok , India and the Military Securty Dilemma, Brussel: BICCS. Kronstadt, Alan. Terrorist Attacks in Mumbay, India, and Implications for U.S. Interest. Congresional Research Service (Desember 2008). Li, Zhang Tiongkok India Relations : Strategic Engagement and Challenges. Tiongkok : Center fi Asian Stidies, Sichuan University, 2010. Maxwell, Navile. Sino-Indian Border Dispute Reconsidered. Economic and Political Weekly : 1999.. Narayan Das, Rup. India-Tiongkok Defence Cooperation and Military Engagement. New Delhi: Institute for Defence Studies and Studies and Analyises, 2010. Nuechterlein, Donald. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, British Journal of International Studies, Vol 2(3) (Oct, 1976) pp246-266 dalam Rear Admiral Simon Williams, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Inggris :, 2012). Pal Singh, Wahegur Sidhu. dan Jing-dong Yuan, Resolving The Sio-Indian Border Dsipute, Asian Survey, (April 2011). Pal Singh, Yaacov. India’s Border Conflict with China: A Perpectual Analysis, Jounal of Contemporary 17. London :SAGE, 1982. Pathak, Shreesh K. India’s Border and Cross-Border Issues: Problems and Prospect, New Delhi: Centre for South Asian Studies.
Press Information Bureau Government of India Ministry of Defence: IndoChina
Border
Defence
Cooperation
Agreement
diunduh
dari
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx Raghavan, Srinath. Stability in Southern Asia: India and Region, Crux of Asia:China, India, and The Emerging Global Order. Rubin, Alfred P. The Sino-Indian Boder Disputes. Columbia University : Research Student in International Law, 1960. Scot Tanner, Murray dan Kerry B Dumbaugh, Distracted Antagonosts, Wary Partners:China and India Assess their Security Relations. CAN (September 2011).
Sharma,
Surya
P.
The
India-Chia
Border
Dispute:
An
Indian
Perspective,The American Journal of International Law (Januari 1965). Sharma, Vishaka. dan A.K.Ghildial, Relevance of Five Principles of Peaceful Coexistence (Panchsheel) in Post Cold War Era, Asian Journal of Multidisciplinary Studies 2 (Mei 2014). Singh, Mandiph. Tiongkok's Defence Minister in India: Raising Military Relations to the Next Level?. New Delhi : IDSA (Institute of Defence Studies & Analyses), 2012. Suryanarayana, P. S. Tiongkok-India Defence Diplomacy: Weaving a New Sense Stabilty. Singapura: ISAS, 2012. Zhang, Hongzhou dan Mingjiang Li, Sino‐Indian Border Disputes,
Singapore: Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological
University.
Hal
2.
Diunduh
07
Maret
2014
(http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_181_2013.pdf)
Skripsi Svensson, Johan. Sino-Indian Relations: Complex Challenges in a Complex Relationship, Sweden: Halmstad University, 2012.
Diunduh 07 Maret 2014
(http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:543006/FULLTEXT01.pdf) Media Online Government loses Rs 26K crore in taxes to smuggling, counterfeiting: FICCI
diunduh
dari
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-12-
20/news/35933683_1_fmcg-tobacco-sector-ficci pada 21 September 2014 pukul 20.00. Indian Army To Hold Joint Military Exercise With China To Combat Terrorism diunduh dari http://archive.indianexpress.com/news/indian-army-tohold-joint-military-exercise-with-china-to-combat-terrorism/1190777/
pada
21
September 2014 pukul 20.00. India-China joint military exercise on 'counter terrorism' on Pakistan border in November diunduh dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/IndiaChina-joint-military-exercise-on-counter-terrorism-on-Pakistan-border-inNovember/articleshow/37650954.cms pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00. Fourth
India-China
military
exercise
in
Nov
diunduh
dari
http://indianexpress.com/article/india/india-others/fourth-india-china-militaryexercise-in-nov/ pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00 Victor Maulana,China Dan India Siap Latihan Militer Bersama diunduh dari
http://international.sindonews.com/read/839845/40/china-dan-india-siap-
latihan-militer-bersama pada 8 Oktober 2014 pukul 20.00
Lampiran I Agreement on the Maintenance of Peace along the Line of Actual Control in the India-China Border September 7, 1993 The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the two sides), have entered into the present Agreement in accordance with the Five Principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence and with a view to maintaining peace and tranquility in areas along the line of actual control in the India-China border areas. 1. The two sides are of the view that the India-China boundary question shall be resolved through peaceful and friendly consultations. Neither side shall use or threaten to use force against the other by any means. Pending an ultimate solution to the boundary question between the two countries, the two sides shall strictly respect and observe the line of actual control between the two sides. No activities of either side shall overstep the line of actual control. In case personnel of one side cross the line of actual control, upon being cautioned by the other side, they shall immediately pull back to their own side of the line of actual control. When necessary, the two sides shall jointly check and determine the segments of the line of actual control where they have different views as to its alignment. 2. Each side will keep its military forces in the areas along the line of actual control to a minimum level compatible with the friendly and good neighbourly relations between the two countries. The two sides agree to reduce their military forces along the line of actual control in conformity with the requirements of the
principle of mutual and equal security to ceilings to be mutually agreed. The extent, depth, timing, and nature of reduction of military forces along the line of actual control shall be determined through mutual consultations between the two countries. The reduction of military forces shall be carried out by stages in mutually agreed geographical locations sector-wise within the areas along the line of actual control. 3. Both sides shall work out through consultations effective confidence building measures in the areas along the line of actual control. Neither side will undertake specified levels of military exercises in mutually identified zones. Each side shall give the other prior notification of military exercises of specified levels near the line of actual control permitted under this Agreement. 4. In case of contingencies or other problems arising in the areas along the line of actual control, the two sides shall deal with them through meetings and friendly consultations between border personnel of the two countries. The form of such meetings and channels of communications between the border personnel shall be mutually agreed upon by the two sides. 5. The two sides agree to take adequate measures to ensure that air intrusions across the line of actual control do not take place and shall undertake mutual consultations should intrusions occur. Both sides shall also consult on possible restrictions on air exercises in areas to be mutually agreed near the line of actual control. 6. The two sides agree that references to the line of actual control in this Agreement do not prejudice their respective positions on the boundary question. 7. The two sides shall agree through consultations on the form, method, scale and content of effective verification measures and supervision required for the
reduction of military forces and the maintenance of peace and tranquility in the areas along the line of actual control under this Agreement. 8. Each side of the India-China Joint Working Group on the boundary question shall appoint diplomatic and military experts to formulate, through mutual consultations, implementation measures for the present Agreement. The experts shall advise the Joint Working Group on the resolution of differences between the two sides on the alignment of the line of actual control and address issues relating to redeployment with a view to reduction of military forces in the areas along the line of actual control. The experts shall also assist the Joint Working Group in supervision of the implementation of the Agreement, and settlement of differences that may arise in that process, based on the principle of good faith and mutual confidence. 9. The present Agreement shall come into effect as of the date of signature and is subject to amendment and addition by agreement of the two sides. Signed in duplicate at Beijing on the Seventh day of September 1993 in the Hindi, Chinese and English languages, all three texts having equal validity. [Signed:] R. L. Bhatia Minister of State for External Affairs Republic of India Tang Jiaxuan Vice-Foreign Minister People's Republic of China Sumber :http://www.stimson.org/research-pages/agreement-on-the-maintenance-ofpeace-along-the-line-of-actual-control-in-the-india-china-border/
