Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana Dosen Pengampu: Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SEJARAH PEMBENTUKAN KUHP, SISTEMATIKA KUHP, DAN USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Sejarah Pembentukan KUHP Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakukan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturanperaturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sistematika KUHP Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut: a. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1-103).
1
b.
Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 s.d. 488). c. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489569). Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain (lihat Pasal 103 KUHP). Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu: a. alasan yang bersifat politik adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Oleh karena itu, tugas dari pembentuk undang-undang adalah menasionalkan semua peraturan perundangundangan warisan kolonial, dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. b. alasan yang bersifat sosiologis suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, karena ia memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikatkan pada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi yang bersifat negatif berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya bergantung pada pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentangn apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. c. alasan yang bersifat praktis teks resmi WvS adalah berbahasa Belanda meskipun menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP. Dapat diperhatikan bahwa jumlah penegak hukum yang memahami bahasa asing semakin sedikit. Di lain pihak, terdapat berbagai ragam terjemahan KUHP yang beredar. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadi penafsiran yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat. Selain pendapat Sudarto di atas, Muladi menambahkan alasan perlunya pembaharuan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasioanl di masa mendatang harus dapat menyesuaian diri dengan perkembanganperkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar
2
mengganti KUHP. Barda Nawawi Arief, guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang yang menyebutkan bahwa pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform). Sedangkan menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Pembaharuan KUHP secara parsial/tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merubah nama WvSNI menjadi WvS/KUHP, perubahan beberapa pasal dan krimininalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong). 2. UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan). 3. UU Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi (menambah kejahatan praktek dokter). 4. UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUH Pidana (menambah kejahatan terhadap bendera RI). 5. UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP (memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 188). 6. UU Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP (merubah vijf en twintig gulden dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah). 7. UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali). 8. UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (penambahan Pasal 156a). 9. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukkannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303 bis)). 10 UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan). 11. UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f). Sedangkan usaha pembaharuan KUHP secara menyeluruh/total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16
3
Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali, diikuti dengan Konsep KUHP 1968, 1971/1972, Konsep Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Konsep 1979, Konsep 1982/1983, Konsep 1984/1985, Konsep 1986/1987, Konsep 1987/1988, Konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998. Terakhir kali Konsep/Rancangan KUHP dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundangundangan RI pada tahun 1999/2000. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI untuk dibahas dan disahkan. Selanjutnya, mengkaji Rancangan KUHP secara total dan komprehensif jelas membutuhkan waktu dan tenaga pemikiran yang ekstra keras. Dilihat dari segi pembuatannya saja, para pakar hukum di Indonesia telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 12 kali (termasuk revisinya) selama 39 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2000). Pasal-pasal dalam konsep terakhir tahun 2000 juga membengkak menjadi 647 pasal. Sedangkan KUHP sekarang (WvS) “hanya” berjumlah 569 pasal.
4
Perbandingan Sistematika KUHP dan Rancangan KUHP 1999-2000
Bab I
II
III
IV
V VI VII
VIII
IX
I
II
III
IV
V VI
VII
VIII
KUHP Buku Kesatu Aturan Umum Isi/Materi Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan (Pasal 1-9) Pidana (Pasal 10-43)
Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana (Pasal 44-52a) Percobaan (Pasal 53-54)
Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55-62) Perbarengan Tindak Pidana (Pasal 63-71) Mengajukan dan Mnarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan (Pasal 72-75) Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 76-85) Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang (Pasal 86-101) Aturan Penutup (Pasal 103) Buku Kedua Kejahatan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 104-129) Kejahatan-kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139) Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya (Pasal 139a145) Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 146-153) Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 154-181) Perkelahian Tanding (Pasal 182-186)
Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Pasal 187-206) Kejahatan terhadap Penguasa Umum (Pasal 207-241)
Rancangan KUHP 1999-2000 Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab Isi/Materi I Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1-14) II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 15-49) III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (Pasal 50-136) IV
V
Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana (Pasal 137148) Batasan Pengertian (Pasal 149-191)
VI
Ketentuan Penutup (Pasal 192)
I
II
III
IV
V VI
VII
VIII
IX
Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 242)
IX
X
Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 244-252) Pemalsuan Materai dan Merk (Pasal
X
XI
XI
Buku Kedua Tindak Pidana Tindak Pidana terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan (Pasal 193-223) Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 224-227) Tindak terhadap Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat, dan Perwakilan Negara Sahabat (Pasal 228-237) Tindak Pidana terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Pasal 238245) Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (Pasal 246-287) Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Pengadilan (Pasal 288-289) Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama (Pasal 290297) Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Barang, dan Lingkungan Hidup (Pasal 298-337) Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (Pasal 338-374) Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Pasal 375) Tindak Pidana Pemalsuan Mata
5
253-262) XII
Pemalsuan Surat (Pasal 263-276)
XII
XIII
XIII
XVI
Kejahatan terhadap Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 277-280) Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281-303 bis) Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Pasal 304-309) Penghinaan (Pasal 310-321)
XVII
Membuka Rahasia (Pasal 322-323)
XVII
XVIII
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324-337) Kejahatan terhadap Nyawa (Pasal 338-350) Penganiayaan (Pasal 351-358)
XVIII
Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 359-361) Pencurian (Pasal 362-367)
XXI
XIV XV
XIX XX XXI XXII
XXIII
XIV XV XVI
XIX XX
XXII
XXIV
Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371) Penggelapan (Pasal 372-377)
XXIV
XXV
Perbuatan Curang (Pasal 378-395)
XXV
XXVI
Perbuatan Merugikan Pemihutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Pasal 396-405) Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406-412)
XXVI
XXVII
XXIII
XXVII
XXVIII
Kejahatan Jabatan (Pasal 413-437)
XXVIII
XXIX
Kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479)
XXIX
XXIXA
Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Pasal 479a-479r) Penadahan Penerbitan dan Percetakan (Pasal 480-485)
XXX
XXX
XXXI
I
II III IV V
Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai-bagai Bab (Pasal 486-488) Buku Ketiga Pelanggaran Tentang Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Pasal 489-502) Pelanggaran Ketertiban Umum (Pasal 503-520) Pelanggaran terhadap Penguasa Umum (Pasal 521-528) Pelanggaran Mengenai Asal-usul dan Perkawinan (Pasal 529-530) Pelanggaran terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Pasal 531)
XXXI
XXXII
XXXIII
Uang dan Uang Kertas (Pasal 376383) Tindak Pidana Pemalsuan Segel, Cap Negara, dan Merek (Pasal 384394) Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 395-405) Tindak Pidana terhadap Asasl-usul dan Perkawinan (Pasal 406-410) Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 411-441) Tindak Pidana Menelantarkan Orang (Pasal 442-446) Tindak Pidana Penghinaan (Pasal 447-456) Tindak Pidana Pembocoran Rahasia (Pasal 457-459) Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 460-474) Tindak Pidana terhadap Nyawa (Pasal 475-483) Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 484-488) Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 489-490) Tindak Pidana Pencurian (Pasal 491497) Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 498-501) Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 502-507) Tindak Pidana Perbuatan Curang (Pasal 508-533) Tindak Pidana Merugikan Kreditor atau Orang yang Berhak (Pasal 534543) Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang (Pasal 544-550) Tindak Pidana Jabatan (Pasal 551580) Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 581619)
Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan (Pasal 620637) Tindak Pidana Pemudahan (Pasal 638-645) Ketentuan Penutup (Pasal 646-647)
6
VI VII
VIII IX
Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532547) Pelanggaran mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan (Pasal 548-551) Pelanggaran Jabatan (Pasal 552-559) Pelanggaran Pelayaran (Pasal 560569)
7
