272
H uIaun dan Pembangu7llJn
KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional) Oleh: I. Sdyanto Telah diketabul bahwa negara Indonesia memillkl banyak suku bangsa, yang beraneka ragaDI pula hukum adat yang dlmUiklnya. Selaln adanya perlJedaan- perbedaan, maka terdapat pula penamaan pengsturan yang benltat universal didalam berbagai masyarakat hukum adat dl Indonesia. Dalam rangka usaha melakukan unifikasl dan kodifikasl sebagal jamlnan untuk terdapatnya kepastian hukum didaIam bidang hukum pidana di Indonesia, maka penting kiranya diperbatikan mengenai bagaimana kedudukan dan peranan 'hukum pidana adat' di dalam pelaksanaan '!iukum pidana nasional', balk yang berJaku sekarang maupun pada masa yang akan datang. Dal.... rangka pembeotukao KUHP Nasional maka tulisao Inl perlu meodapatkan perbatian kareoa dapat memberi sumbangan yaog saogat berartl. PENDAHULUAN Hukum adat merupakan hukum asli dalam suatu masyarakat tertentu, yang biasanya tidak tertulis , dimana pada masa dahulu dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut bukao berarti bahwa hukum adatselamanya adalah hukum yang tidak tertulis. Ada hukum adat tertulis, yaitu misalnya ciwacasana (kurang lebih tahuo 1000 pada zaman pemeriotahan Raja Dhannawangsa di Iawa Timur), dan awig-awig di Bali. AkIn tetapi apabila dibandingkan dengan hukum adat yang tidak tertulis, maka hukum adat yang tidak tertulis jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak berpengaruh dan seriog diabaikan (Iman Sudiyat, 1982:4). Indonesia yang oleh karena masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, mab terbentuldah beberapa masyarakat hukum adal Dan oleh karena terdapatnya
Kedudukan
273
perbe
Adalab sulit untuk dapat memberi gambaran yang sejellS-jelasnya dan terperinci mengenai sejarah hukum adat di Indonesia. Sejarah hukum adat di Indonesia sebelum mlSuknya kebudayaan barat, banya dapat digambarbn sekedamya; yaitu bahwi pada umumnya hukum adat yang berlaku pada masa lampau adalah diliputi oleh alam pil
Junil991
Hulcum dan Pembangunan
274
saja elatang dari manusia atau masyarakat,tetapi juga dari Yang Mah. Ghaib dan Tuban Ying Maba Esa (Hilman Hadikusuma, 1978:140). Pada masa dahulu sebelum dikenal istilah hukum adat, sehingga lazimnya banya dipakai sebutan adat saja; yang berarti kebiasaan (Iman Sudiyat,1982:2). Seara singkat dapatJab dikatakan bahwa istilab bukum adat bam dikenal sejak Indonesia dalam masa penjajaban Belanda. Tepatnya yaitu setelab Snouck Hurgronje mengemukakan basil penelitiannya mengenai hukum adat di Jawa (1~9-1891), dan di Aceh ( 1891-1892). Ia memisahkan pengertian antara kehiasaan atau pendirian dengan apa yang disebutnya adatrecht, yaitu adat yang mempunyai sanksi hukum. Dari istilah adatrecht itulah kemudian dileljemabkan menjadi hukum .dat Bahan-bahan mengenai hukum aelat dari Snouck Hurgronje itu kemudian disempurnakan oleh Van Vollenhoven menjadi suatu i1mu pengetahuan ylng sistema tis, yang kemudian dituangkan elalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht In Nederlandsch Indle piela tahun 1906 (Hilman Hadikusuma, 1978:106-107). Setelah Indonesia memperoleh umerdekaan dengan berfalsafah Pancasila dan semboyan Bhinneka Tonggal Ika, maka berarti bahwa keberadaan berbagai hokum adat di Indonesia itu masih tetap diakui. Babkan persamaan yang ada didalam berbagai hukum adat itu dijadikan sebagai hahan untuk membangun hukum nasional. Contoh dari persamaan yang ada Iii dalam berbagai hokum adat yang telah dijadikan dasar bagi pembentukan hokum nasional yaitu adalab mengenai Hukum Pertanahan Adat Hokum pertanahan adat tersebut diangkat dan dijadikan dasar bagi pembentukan Undang-undang nomor 5 tabun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal 5 menyebutkan bahwa : "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan mang angkasa ialah hukum adat .. " B. Berlakunya Hukum Pidana Adat Berbeda dengan hukum perdata ldat yang sejak diberikannya dasar bukum tertulis bagi berlakunya bukum tersebut memang sudah dinyatakan adanya kebebasan bagi masyarakal untuk melaksanakannya, maka tidaklah demikiandengan hukum pidana Idat Menuml pasal 75 ayal (2) Regeringsreglement (RR) 1854, dalam redaksi lama dinyatakan bahwa Gubemur Jenderal berkuasa menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlakn bagi orang Eropa, berlaku juga bagi orang bukan Eropa (E.Utrecbt, 1958:44). Sejak zaman VOC telah ada usaha untuk mengadakan uniflkasi di bidang hukum, temtama bagi daerah yang disebul Bataviache Ommelanden. Untuk daerah tersebul apabila VOC berkepentingan dalam peradilan pidana maka kepada orang-orang bukan Eropa akan dipaksa tunduk pada hukum pi dana barat
Kedudulum
275
Pada ma .. Daendels menjadi Gubemur lenderal di Indonesia (1808), terdapat suatu ketentuan babwa bagi golongan bukum Indonesia asli berlaku bukum 'adatuya, tetapi Gubemur Jenderal berbak mengubab:sistem 'bukuman yang telab ditetapkan berdasarkan bukum adat. Menurut plakat tanggal 22 April 1808, pengadilan diperbolebkan menjarubkan bukuman anlara lain: (E.Utrecb!,1958:19) • a. dibakar bidup dengan terikat pada suatu tiang; b. dimatikan (dibunub) dengan mempergunakan keris; c. dicap bakar, dipukul, dipenjara, dan beketja paksi. Pada ma .. Rames, tidak tetjadi perubaban pada bukum adat karena ia beranggapan babwa bukum adat sama dengan bukum Islam, sebingga ia tidak berani mengadakan perubaban. Sedangkan pada periode antara tabun 1815·1848, terdapat suatu pemyataan yang dikeluarkan oleb para Komisaris Jenderal Belanda, yaitu babwa keberadaan bukum pidana. adat diakui, asal saja pelaksanaannya tidak melanggar ISIs·asa. keadilan. Abn ' tetapi' temyata mengenai masalab pengbukumannYI masib diatur oleb· pemerintah Hindia Belanda, antara lain: I. ketja paksa dengan dirantai dan pembuangati; . . b. ketja paksi dengan rantai tetapi tidak dibuang; c. ketja paksi tidak dirantai tetapi dengan pembuangan. Kemudian tercapailab kodifikasi bukum pidana di: Indonesia pada tabun 1872, yang berlaku pada 1 Januari 1873. Del)gan berlakunya KUH Pidana 1873 maka hukum pidana adat tidak boleh dipakai lagi oleh bakim·bakim pemerintah, kecuali untuk daerab·daerah kerajaan, ·dae";h. · daerah .swapraja, dan daerah-daerab lainnya yang masib diperbolebkan untuk melaksanakan pengadilan adat. Secara singkat dapat dikatakan babwa keadaan tersebut ·berlangsung sampai tabun 1915, bingga pada akhimya pemerintah Hirldia Belanda berhasil membuat KUH Pidana yang diperuntukkan bagi selima golongan'penduduk di Indonesia. Namun usaba untuk mencapai unifikasi dibidapg bukum pidana tersebut baru berhasil pada tahun 1958, yaitu setelah .Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, dan tetap mempergunakan KUH Pidana yang dibuat oleb pemerintab Hindia Belanda tahun 1915 itu dengan beberapa perubahan. Kemudian melalui Undang·undang no. 73 tahun 1958 pemerintab Indonesia menghapusbn Pengadilan Raja, Pengadilan Swapraja, dan Pengadilan Adat. Persoalannya sekarang yaitu apakah dengan kodifikasi dan u/lifikasi dalam bidang bukum pidana itu telah dapat menjamin rasa keadilan bagi 80luruh masyarab!, berdasarkan ukuran hukum yang hidup dalam masyarakat di selurub Indonesia? Sebab terdapat kemungkinan adanya. suatu perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bertentangan denl\an hukum yang bidup dalam masyarakat tersebut, telapi justru tidak diatur didalam KUH I'idana. Demikian pula mungkin tetjadi sebaliknya, yaitu ada suatu perbuatan yang oleh
Juni1991
276
mUYlrakal bcrcluarbn bukum ldamy. panlll unlllk diIakukall demi kebailwl, tellpi mcalll1ll KUH Pidalll pcrl>UlIan teraeblll diIanng dan diancam dcagan bukuman. Mengcaai hal iai, Ulldang-uadang Darural no.l lahun 1951 da. Rallcangall KUH Pidalll ..... dalug akaa memberikall jlwaban.
BUBUNGAN BUKUM PJDANA ADAT DENGAN BUKUM PIDANA TERTULIS . A. Kedlldlilum Bllkwa PIela.. Adat DaIaDl Bilk.... Pldana TertuU. Sifal melawIIl bllkum dari SUlIII pcrl>uallll (wederncbteijlkheld) mClllpakan ..lib ..Ill aYlral unlYk IerdapalnYI sualY lindak pidanl. Didalam Ieori ilmll bukum pidalll dikenal adanya dua macam pengertian mengenai 'sifal melawan bukum formil' (rormeie wedernchtelijkheld) dan' sifal melawan bukum mlteriel (materlele wedenemtlelijkheld ). Yang dimakaud dengan'siCaI melawan bukum formil' yailll babwa sualll perbualln dianggap bcrIcalangan dengan bukum, cukup apabila perbualan yang dil~kan oleb seseorang illllelab memenubi semua unsur lindak pidana (delik) yang disebulkan secara tegas (terlUlis) didolam sualll pasa\. Dengan demwao mab tidak perlu iagi dilakubn pemerikaaan alau penyeJidibn lerhadap hal-bal yang tidak disebulkan seara legas didalam perumusan deJik yang bersangkulan (I.M.van Bemmelen, 1984:101-102). Dolam pengertian ini, 'bukum 'adalah 'uodang-undang'. Adapuo mengeooi 'sifal melawao bukum maleriel' yailll bahwa sualll perbualao dikalabn berleolangao dengan hukum, apabila perbualan illl lidak saja memenuhi semua perumusan delik yang ter\lllis dalam sualll pasol, abn telapi perbualln illl juga horus Ieroyala berleollngan dengao hukum yang lidak lerMis, yailll norma-norma alau kenyalaao-kenyalaan yang berlaku dalam masyarabl (MoeIja1no,1983:130). Dalam pengerliao ini berarli bahwa bukum bubo hanya uodang-uodang, lelapi adalah meJiputi seluruh pengertiao mengenai 'hukum pada umumoya '. Dari pengertian bahwa hukum bubo banya undang-undang telapi melipuli seJuruh pengerliao hukum pada umumnya, mab dapll disimpulkao bahwa kedudukan 'hukum pidana adal' adalab berada didalam 'hukum pada umumoya' lersebul. Dengan demikian berarti babwa siCaI melawan hukum materiel dari sualll delik dapal diartikao sebagaiperbualaO melawao hukum didalam hukum pidana adal. Uolllk memberikao gambarao yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum pidana ldat didalam 'hukum pidana IerIlllis', JUraoYI dapat diamali beberapa contob kasua ylng dikemubbo oIeb Prof.Oemar Seno Adji. Salah salll . cootob yailll seorang wanill bersuami dilllduh lelah melakukao pemikahan dengao suami kedua, sedang dikellhuioya bahwl perkawinanoYI kedua
277
Kedudukan
itu dilarang oleh undang-undang (pasaJ 279 KUHP). Tetapi setelah diperiksa temyata si wanita itu sebeluDUlya telah meminta kepada suaminya untuk bereerai. Dengan suatu car. tertentu, pereeraian illi dapat dibenarkan oleh hukum adal setempat Sedangkan pemgadilan pad • ..vaktu itu dopal menerima bentuk pereeraian secara adal tersebul, sehingga .!engan demikian wanita itu tidak dipidana (Oemar Seno Adji, 1980:70). Conloh kasus tersebut diatas memang teljadi sebelum kehiamya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga apabila hal itu teljadi pada waktu sekarang sudah tentu akan mendapatkan penyelesaian yang berbeda. Tetapi itulah sekedar gambaran mengenai kedudukan hukum pidana adat di dalam hukum pidana tertulis. Hal tersebut juga tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang tidak melanggar kaedah-kaedah hukum pidana adat itu . selalu harus tidak dihukum karena penyelesaian setiap kasus masih harus diperhitungkan dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat luas, yang d~ri waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. B. Ruang LIogkup Berlakunya HubDl Pidana Adat Dalam HukuDl Pidana Tertulis Suatu persoalan yang timbul, yaitu apakah ajaran mengenai sifat melawan hukum materiel yang didalamnya termasuk hukum pidana adat tersebul, tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana disebutkan oleh pasal 1 ayat (1) }(UHP ? Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa semua ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang- undang yang sah. Dengan demikian berarti bahwa larangan-Iarangan didalam hukum pidana adat tidak dapat dipergunakan untuk menghukum seseorang. Memang benar bahwa kaedah hukum pid.aa adat yang berbentuk larangan-Iarangan itu tidak dapat diiadikan dasar unruk menghukum seseorang, karena ielas bertentangan dengan ketentuanpasai 1 ayat (1) KUHP, khususnya terhadap asas legalitas. Namun dalam conlob diatas. justru dicari kaedah hukum adat yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membebaskan seseorang dari suatu hukuman. Dongan .demikian · menurut hemat penulis hal tersebut tidak bertentangan dengan asas Iegalitas, babkan sesuai dengan semboyan dalam hukum pidana, yait,,:in dubio pro reo', yang artinya bahwa apabila terdapat keragu-raguan te,hadap seseorang te,dakwa mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang llU dihukum, maka harus diputuskan secara 'menguntungkan' bagi si terdakwa; Dari uraian di atas dapat diambil kesimpuJan babwa mengen·ai be,lakunya hukum pidana adat didalam hukum pidana tertulis sepailjang kaedah hukum adat itu menguntungkan terdakwa, maka manya hal. tersebui tidak meniadi persoalan. Dalam hukum pidana, sifat melawan hUl<;uni materiel yang tidak bertentangan dengan asas legalitas itu dikatakan sebagai sifat melawan hukum yang bemilai 'negatif (yang selanjutnya diseb"r siCat melawan bukum
Juni1991
278
materiel negatit). AItinya apabila suatu perbuatan itu sean materiel tidak memiliki sitat melawan hukum mab perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana sekalipun undang-undang menyebutkan demikian. Apabila ada peogertian meogenai 'sifat melawan hukum materiel negatif', maka akan terdapat pula peogertian mengenai 'simt melawan hukum materiel positif'. Pengertian mengeoai sifat melawan hukum posilif yaitu apabila suatu perbuatan dinyatakan bertentangan dengan hukum lidak tertulis atau hukum yang hidup dalam suatu masyarakat,akan tetapi undang-undang bukum pidana ..ma sekali tidak menyinggung meogenai perbuatantersebut Sifat melawan hukum materiel positif inilah yang bertentangan dengan a..s legalitas dalam pa..1 1 ayat (1) KUHP . Yang menjadi pertanyaan yaitu apakab larangan-Iarangan didalam hukum pidana adat yang berlaku sear. universal bagi seluruh masyarakat tetapi lidak diatur dalam undang-undang bukum pidana tertulis (KUHPP Sebagaimana teJab dikemukakao babwa didalam berbagai masyarakat hukum adat di Ind()nesia dikenal adanya larangan untuk melakukan perkawinan antan mereka yang masib mempunyai bubungan yang .. ngat dekat, yaitu antan orang tuo dengan anak kandung, anak tiri, lOak angkat dan anak piara. Larangan tersebut tidak saja terbatas pada orang tua terbadap anakuya yang behim dewa .. tetapi melipuli terhadap mereka yang sudab dewasa. · . . KUHP tidak menyinggung adanya larangan melakukan perkawinan semaeam itu.. KUHP himya melarang dilakukannya 'perbuatan cabul' oleb orang tua terhadap anaimya, anak liri, aoak angkat dan sebagainya, dimana mereka semua (anak) tersebut masib dibawab umur atau belum dewa .. (belum berumur 21 tabun dan belum pernab menikab). Dalam bal ini perbuatan eabul adalab termasuk 'persetububan' (RSoesilo, 1980:187). Didalam KUHP larangan tersebut dirumuskan oleb pasal 294 ayat (1) yang menyatakan babwa: ' Barang siapa melakukan perbuatan eabul dengan anakuya yang belum dewasa, anak liri atau anak puogutuya, anak pelibaraanya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipereayakan padanya untuk ditanggung, djdidik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawabannya yang belum dewasa, dibukum penjara selama·lamanya tujub tabun'. Dengan demikian jelas babwa ketentuan pasal 294 oyal (1) KUHP tersebut banya dapat untuk mengbukum si pelaku apabila perbuatannya itu dilakukan terbadap orang-orang yang belum dewasa. Dengan mempergunakan penafsiran 'a contrario', maka apabila perbuatan cabul itu dilakukan tebadap orang-orang yang sudah dewasa, kepada pelakunya tidak dapat dipidana. Hal ini jela. sangat bertentangan dengan nilai-niI.i ataupun bukum yang bidup dalam berbagai masyarakat bukum adat di Indonesia. Terlebib lagi apabil. perbuatan itu dilakukan terhadap aoak kandungnya sendiri. Mengingat ketentuan pa..ll aya' (1) KUHP yang menyebutkan bahwa: . 'Tiada suatu perbu.tan boleh dihukum, melainkan ails kekuatan
Kedudukmr
279
ketentuan pidana dalam undang-undang yang ado terdabulu dari pada perbuatan itu' maka jelas babwa perbuatan yang melanggar ketentuan hokum pidana adat tersebut tidak dapat dipidan. berdasarkan pasal 294 ayat (1) KUHP, keeuali kemungkinannya bagi perbuatan yang dilakukan terbadap orang- orang yang belum dewasa. Menyadari akan tuntutan rasa keadilan selurub masyarakat mak. untuk memenubi bal itu, oleb Pemerintab diciptakanlab Undang-Undang Darurat no.1 tabun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasoan Aeara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Didalam UU Darurat no.1 tabun 1951 inilab diatur mengenai berlakunya hukum pidana adat. Ketentuan mengenai berlakunya bukum pidana adat didalam undangundang tersebut diatur melalui pasol 5 ayat (3) sub b, yang antara lain menyatakan : •...babwa suatu perbuatan yang menurut bukum yang bidup barus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dianeam dengan bukuman yang tidak Iebib dari tiga bulan penjara dan atau denda lima raatus rupiah, yaitu sebagai bukuman pengganti bilamana bukuman adat yang dijatubkan tidak diikuti oleb pibak terbukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleb bakim dengan besar kesalaban si terbukum; babwa bilamana bukuman _adat yang dijatubkan itu menurut pikiran bakim melampaui padanya dengan bukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalaban terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut {aham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hilkum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dianeam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu·. Dari ketentuan pa..1 5 ayat(3) sub b tersebut, tampak tiga maeam penghukuman bagi suatu perbuatan ylng melanggar hukum pidana adat Yang pertama yaitu apabila suatu perbuatan pidanl tidak terdapat bandingnya atau padanannya did,lam KUHP, pelanggaran adat itu dianeam dongan hukuman penjara paling I,ml tiga bulan dan atau denda lima ratus rupiab (bosamya uang denda disesuaikan dengan nilai berlakunya mata uang saat perbuatan pidana itu terjadi). Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai pengganti apabila hukuman Idat tidak dapat dilaksanakan, dan hukurnan -pengganti itu berdasarkan pertimbangan hakim dirasakan sesuai dengan beratoya kesalahan yang telah dilakukan oleb si terhukum. Bentuk hukuman yang kedua yaitu penjara sepulub tahun da.Dat dijatuhkan
Junil991
280
HuJaun dan Pembangu1Uln
temadap si terbukum, apabila hukuman adat yang seharusnya dijatuhkan itu adalah Id,ih tinggi atau lebih berat daripada hukuman pengganli atau denda sebagaimana yang ditetapbn pada bentuk pertama tersebul Sedangkan bentuk hukuman utiga yaitu seouai dengan hukuman sebagaimana ditetapbn oleh KUHP dalam hal perbuatan pidana itu mempunyai 'bandingaD atau padaaan' didalam KUHP. Dengan demikian, perbuatan pidana tersebut bubn lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana adat, melainkan sudah harus dianggap muupabn pelanggaran terbadap ketentuan didalam KUHP. . PENUTUP Usaha untuk melakubn uniflkasi dan kodiflkasi sebagai jaminan untuk terdapatnya kepasttaa bukuDI didalam bidang hukum pidana di Indonesia ternyall juga telah dirintis oleh pemerinllh Hindia Belanda, blllin telah di mulai sejak zaman VOC. Namun sayang, bahwa jaminan kepaslian hukum yang ingin diperolehny. yaitu semall-mala bany. diperuntubn bagi kepentingannya sebagai penjajah. Hukum pidan. adat yang hidup dalam masyarabt tidak begitu menjadi perbatiannya. Tidaklah dapat diabaibn bahwa didalam hukum pidana adat terdapat bedah-kaedah yang mencerminkan nilai-niIai moral yang tinggi yang berlaku seara universal bagi selumh masyarakat di Indonesia. Oleh brena itu menumt penulis, hukum pidana adat adalah mutlak perlu mendapatkan tempat bagi pembentukan KUHP Nasional di masa yang abn datang. Namun kiranya perlu dipertimbangkan bahwa didalam memberikan tempat kepada hukum pidana adat bagi pembentubn KUHP Nasional tersebut hendakay. dicari kaedah-kaedah yang hanya berlaku secara universal bagi selumh masyarakal Kaedah-kaedah tersebut kemudian dikodifikaslkaa dalam KUHP Nasional, sehingga ia akan menjadi kaedah- kaedah KUHP Nasional semata-mata, bubn sebagai kaedah hokum pidana adat lagi. Dalam hal ini berarti bahwa kedudukan hukum pidan. adat tdah diganlibn hukum pidana nasional, namun yang tetap dijiwai perasaan hukum yang hidup didalam selumh masyarakat di Indonesia. KetenlUan hukum pidana adat yang hanya berlaku atau hidup didalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak perlu mendapatkan tempat didalam pembentukan KUHP Nasional yang baru brena mengingat beberapa hal: a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang saDgat majemuk, sehingga dengan diberikannya tempat didalam pemhentukan KHUP Nasional bagi kehidupan hukum pidana adat yang hanya berlaku setempat, jelas akan menciptakan pluralisme dan kemajemukan yang sangat tinggi didalam bidang hukum pidana Indonesia. b. Dengan lingkat kemajemukan yang linggi akan jelas pula bahwa kepaslian hukum didalam bidang hukum pidana semakin jauh dari jongkauon.
281
Kedlldllkon
c. Pekeljaan bakim pidana menjadi kunng efektif disebabkan karena tugas bakim yang selalu berpindab, sebingga kemungkinaimya pada sat ia seIesai mempelajari kaedab-kaedab bokum pidana selempat dimana ia sedang bertugas, tugasnya ditempat itupun selesai pula dan ia dipindabkan ke tempat lain. i>engan demikian lpa yang .elah dipelajarinya selama itu menjadi kurang benrti sedangkan ditempat !ugasliya yang baru ia barus belajar lagi leutang ketentuan bukum pidana adat yang berlaku ditempat itu. Melibat beberapa bal tersebut diatas, maka kirany' bagi hukum pidana adat yang ketentuannya banya berlaku untuk m.syarakat., .etemp'~ pengaturannya dapat diserabkan kepad. pemerintab daerah untuk .kemudian dituangkan dalam suatu peraturaa daerah. Sedangkan sanksi bagi pelaN!Sar biikum pidana setempat, sebagiknya pengadilan memilib menjatubkaIi .tfudakan (maatregel) yang dipertimbangkan dapat memberikan beban bagi si pel..nggar, namun sebaliknya dapat memberikan manfaat langsung bagi rnasyankat setempat (misalnya, memperbaiki jalan kampung, membuat poskamling dan laUinya). Hal ini bertujuan mengembalikan keseimbangan yang ada didalam masyarakat yang bersangkutalL Yang kiranya perlu mendapat perbatian didalam menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar hokum pidana setempat adalah : •. Beratoya sanksi yang berupa lindakan tersebut disesuaikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. . b. Beratoya sanksi juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan si pelanggar yaitu sejauh mana ia dapat melaksanakan sanksi itu. c. Apabila pelanggaran hukum pidana adat setempat tersebut leroyata terdapat pndanannya didalam KUHP NasionaI, mak. yang barus dipergunakan banyalab kaedah dan sanksi yang dirumuskan didalam KUHP Nasional. DAFI'AR PUSTAKA
Bushar Muhammad, Pokok·Pokok Hukum Ada!, Jakarta: Pra.i1nya Paramita, 1983, eel kedu.. . E. Utrecht, Hukum Pidana I, Jakarta: Penerbit Universitas, 1958, eel perlama. Hilman Hadikusum., Sejarah Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Tintamas Indonesia,1974. . Iman Sudiyat, Asas·Asas Hukum Ada!, Yogyakarta: Liberty;I982. J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I (Ons Strafrecht I), telj. Hasan Bandung: Binacipta, 1984. Moeljatoo, Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksan., 1983. Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1980.
Juni 1991
282
Hulcum dan Pembangunan
------------, Hukum (Acara) Pidaua Dalam Prospeksi Jakarta: Erlangga, 1981.
R. Soesilo, Kilab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomenlamya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Polileia, 1980. Soerjono Soekantodan :.aleman B. Taneko, Huku.. Adat Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 1979.
Truth is n"at only violated by falsehood; it may outraged by silence. Kebenaran tldak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri. (Henri Frederic Amiel)
iKami ~kI NIiEII.1tuJu tutm~_ ANDA MEMBUTUHKAN BUKU DAN PENERBITAN HUKUM? Ke/Jetulan Buku atau pene,bitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amal meme,lukannya. Hubungi kami dengan su,at damseTtakan pe,angkQ balasan didalamnya. Kami akan sege,a membantu anda Tata Usaha Majalah
JI. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.
- Pure and complete SOITOW is as impossible as pure and complete joy. (Leo Tolstdyj
