Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat (bpr) di kecamatan tirtomoyo kabupaten wonogiri
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
Sandi Seno Kartiko E. 1105021 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
34
35
SURAKARTA 2010 PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi) PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI
Disusun Oleh : SANDI SENO KARTIKO E. 1105021
Disetujui untuk Dipertahankan
Pembimbing
Prof.Dr. JAMAL WIWOHO.SH M,Hum
YUDHO TARUNO.SH,Hum
NIP. 196111081987021001
NIP.19770107200511001
36
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI
Disusun Oleh : SANDI SENO KARTIKO NIM : E. 1105021 Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari
: Rabu
Tanggal
: 28 April 2010 TIM PENGUJI
1. Ambar Budhisulistyawati.SH.,MHum NIP. 195711121983032001
: ………………………. ( ketua )
2. Prof.Dr. Jamal Wiwoho.SH,M,Hum NIP. 196111081987021001
: ………………………. ( anggota )
3. Yudho Taruno.SH.M,Hum NIP. 197701072005011001
: ………………………. ( sekretaris )
37
MENGETAHUI Dekan,
(Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.) NIP. 196109301986011001 PERNYATAAN
Nama
: Sandi Seno Kartiko
NIM
: E1105021
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 28 april 2010 yang membuat pernyataan
38
Sandi Seno Kartiko NIM. E1105021
HALAMAN MOTTO
”Tidak layak bagi seorang Islam laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu peraturan ada pilihan lain bagi mereka” (QS. Al Ahzab: 36) ”Tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju yang tidak meragukanmu”. (HR At-Tirmidzi) ”Lazimilah kejujuran, sebab kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Seorang laki-laki yang senantiasa jujur dan melazimi kejujuran akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur”. (HR Muslim dan At-Tirmidzi)
39
HALAMAN PERSEMBAHAN
LAPORAN SKRIPSI INI, PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA :
KEDUA ORANGTUAKU YANG SANGAT SAYA HORMATI
ADIKU WISNU SENO KARTIKO SERTA TEMAN-TEMAN FAKULTAS HUKUM 2005
KELUARGAKU YANG SELALU MENDUKUNG KU SELALU
ALMAMATERKU
TEMAN-TEMAN HUKUM ANGKATAN O5 DAN TEMAN BEDA FAKULTAS YANG MEMBERI SUPORT( POK 05, EKONOMI 05-06, FISIP05-06, TEHNIK 06-07)
40
41
ABSTRAK
SANDI SENO KARTIKO,E 1105021. PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI Fakultas Hukum UNS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri serta bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tangungan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di PD. BPR BKK Kantor Cabang Tirtomoyo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses perjanjian pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui 7 tahap yaitu: tahap diterimannya permohonan kredit, permohonan kredit dari nasabah dilakukan secara tertulis dalam suatu Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKKP), analisis kredit, keputusan kredit, tahap penolakan atau persetujuan, tahap pembuatan perjanjian kredit dan tahap pembuatan peralihan hak jaminan sebagai barang yang dijamin, serta diperoleh hasil bahwa solusi yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di perusahaan daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri adalah : apabila karena debitur usahanya bangkrut dan tidak bisa melunasi utangnya maka pihak bank memberitahukan agar si debitur melunasi tunggakanya baik dengan caranya sendiri atau dengan cara pihak bank (mengaudit atau melelang usaha debitur), jika debitur tidak tepat waktu dalam melakukan prestasinya pihak bank memberikan denda kepada debitur, apabila debitur membayar hutang tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan pihak bank akan memberikan toleransi tunggakanya serta dikenakan denda, jika sama sekali tidak dapat memenuhi utangnya maka pihak bank akan melelang barang jaminan Hak Tanggungan guna pemenuhan hutang
42
Kata kunci : PERJANJIAN KREDIT MACET, HAK TANGGUNGAN
ABSTRACT
SANDI SENO KARTIKO, E.1105021. SOLUTION OF REPRESHIP IN CREDIT AGREEMENT THROUGHT ASSURANCE OF DEPENDENCE RIGHT IN LOCAL COMPANY OF BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) IN SUB DISTRICT OF TIRTOMOYO, REGENCY OF WONOGIRI, Faculty of law, Sebelas Maret University.
The purpose of research is to know how the process of giving account dependence agreement in credit agreement of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in sub district of Tirtomoyo, regency of Wonogiri and how to accomplish repreship in credit agreement by dependence of right in local campany of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in sub district of Tirtomoyo, regency of Wonogiri. This law research is kind of descriptive empirical law research. The location of the research is in PD.BPR BKK Branch office of Tirtomoyo. Kinds of data use primary data and secondary data. Primary data is the main data, wheres secondary data used to support primary data. The technique of collecting data was got through interview and library study. The analysis of qualitative data use data interactive model. Based on this research, it can obtain the result that giving account dependence agreement in credit agreement of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in sub district of Tirtomoyo, Wonogiri regency was done through seven steps : first, achieving credit application, second, it was done through filling credit application letter (SKKP), third, analyzing credit, fourth, decision of credit, fifth refusing or achieving the credit application, sixth, step of making credit agreement and finally, steps of making changing of right assurance as guaranteed things. It could be concluded that the solutions in accomplishing repreship of credit agreement by assurance of company dependence right in local company of BPR (Bank Perkreditan Rakyat) in sub district of Tirtomoyo, regency of Wonogiri are : if the business of the debtors is bankrupt and he couldn‟t pay his debt, the bank would tell the debtors to pay off his debt by his way to pay or way the bank‟s rule it would done by auditing or auctioning the debtor‟s business. If the debtor was not on time in paying this debt, the bank would give penalty for the debtor. If the debtor pay his debt but it is different with agreement, the bank would give tolerance with his arreas and give penalty. If he
43
couldn‟t pay his debt, the bank would make auction of the assurance given to pay the debt.
Key word : Agreement of repreship, Rigth of dependence.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum ini membahas tentang PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.
44
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada : 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS. 2. Bapak Prof.Dr.Jamal Wiwoho.SH.M,Hum selaku pembimbing pertama dan Bapak Yudho Taruno.SH.M,Hum selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi), yang telah menyediakan waktu, arahan dan pikirannya untuk memberikan bimbingan bagi tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini. 3. Ibu Erna Dyah Kusumawati S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademis. 4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak Arwinto SE, Bapak Slamet Widodo, Bapak Kholidin selaku bagian kredit yang telah memberikan data kepada penulis selama mengadakan penelitian. 6. Bapak dan Ibu yang telah membantu doa, memberikan semangat dan memberikan inspirasi, terima kasih bapak ibu. 7. Adiku Wisnu Seno Kartiko terima kasih atas semangat dan doanya serta semuanya. 8. Sahabatku dan teman-teman Kartiko : Wisnu Seno Kartiko, S.H, Denny Wahyu Hidayat, S.H, Arifianto Nugroho, S.H, Sutiyono, S.H, Alfian Sanjaya ,S.H, Dodi Tri Hari, S.H, Ari Kristanto,S.H, Rani Dwi Wati,S.H, Prasasti Dewi Yuliarti,S.H, Siti Munawaroh,S.H, Rahmat Wibisono,S.H, Denanda Septiana, S.H, Fitha Erdhina,S.H, Danang Jaya Prahara, S.H, Karuniawan Arif Kuncoro, S.H, Ilham Yosmiardi, S.H, Adi Surya Wijaya, S.H, Yoga Itut, S.H, Ronggo, S.H yang telah mememani dan memberi doa serta semangat. 9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
45
Surakarta, 28 april 2010
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN..............................................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................
iv
HALAMAN MOTTO..........................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN..........................................................................
vi
ABSTRAK...........................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................
viii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
xi
46
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ..
xii
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah.................................................................
1
B. Perumusan Masalah........................................................................
5
C. Tujuan Penelitian............................................................................
5
D. Manfaat Penelitian..........................................................................
6
E. Metode Penelitian...........................................................................
6
F. Sistematika Skripsi.........................................................................
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................
13
A. Kerangka Teori............................................................................ ..
13
1. Tinjauan Umum Tentang hak tanggungan...............................
13
2. Tinjauan Umum Tentang perjanjian.........................................
15
3. Tinjauan Umum Tentang Kredit...............................................
22
B. Kerangka Pemikiran.......................................................................
32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ ..
34
A. Gambaran Tentang Kantor PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo.......................................................................................
34
1. Berdirinya PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo..
34
2. Visi dan Misi PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo................................................................................. 36 3. Kedudukan dan Struktur Organisanisasi PD BPR BKK Wonogiri kota Cabang Tirtomoyo...................................................................
38 B. Proses-proses Perjanjian Pembebanan Hak Tanggngan dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PD BPR BKK Kec Tirtomoyo Kab
47
Wonogiri…………………...................................................... 47 1. Proses Perjanjian kredit di mulai.............................................. 49 2. Pembuatan Perjanjian Kredit..................................................... 50 3. Bentuk dan Isi Akta Pembabanan Hak Tanggungannya........... 53 4. Proses pembebanan jaminan Hak Tanggungan.......................... 55 C. Penyelesaiaan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan serta permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo dan Solusi Mengatasinya................................................................ 57 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN........................................................... 64 A. Kesimpulan.................................................................................... 64 B. Saran.............................................................................................. 65 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Lampiran I : Struktur Organisasi PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo. Lampiran II : Peraturan Pusat tentang Perubahan Cara Pemberian Kredit. Lampiran III :Pedoman Tata Cara Kerja PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo.
48
Lampiran IV : Sertifikat Tanda Bukti dan Penyerahan Hak Tanggungan. Lampiran V : Sertifikat Hak Tanggungan. Lampiran VI : Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian.
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Bagan Model Analisis Data ............................................................... 11 Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 32 Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Kantor PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo .......................................................................... 38
49
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan
di
bidang
ekonomi,
merupakan
bagian
dari
pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar dan tujuan pembagunan nasioanal yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (UUD 1945 Alinea Ke IV). Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat seperti halnya yang di lakukan Perusahaan Daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup
50
masyarakat pada umumnya. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (UU No 10 Tahun 1998 Pasal 3). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit, dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang kekurangan dan yang memerlukan dana sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 UndangUndang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam hal ini perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional (Hermansyah, 2005 : 19). Berdasarkan ketentuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada
51
kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohon, sementara itu yang dimaksud benda di sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur serta indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan anggunan.
52
Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan dan hal itu pula yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut. Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan, dan penyempurnaan Hukum yang telah ada, seperti telah diaturnya lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan lembaga jaminan untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan (Muhammad Djumhana, 1997 : 394). Dasar pemberian kredit modal usaha di Perusahaan Daerah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri juga mengisyaratkan adanya jaminan guna pengamanan kredit yang telah dikucurkan. Jaminan kredit yang di terima Perusahaan Daerah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dapat berupa jaminan Fidusia dan jaminan Hak tanggungan. Jaminan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang
53
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tetentu dan terhadap kreditur-kreditur lainya (Hartono Hadisaputro, 1986 : 31). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari segi sudut pandang mengenai banyaknya penggunaan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dalam mengajukan kredit di Perusahaan Daerah BPR (BANK KREDIT KECAMATAN) Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dibandingkan mengenai jaminan yang lainnya seperti jaminan fidusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul : “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM
PERJANJIAN
KREDIT
DENGAN
JAMINAN
HAK
TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR (BANK KREDIT KECAMATAN) KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI"
B. Perumusan Masalah Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan di angkat adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses perjanjian pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di perusahaan daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri ?
54
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di perusahaan daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri ? C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui proses perjanjian pembebanan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit di Perusahaan Daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan tersebut di Perusahaan Daerah BPR (BANK
PERKREDITAN
RAKYAT)
di
Kecamatan
Tirtomoyo
Kabupaten Wonogiri. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. b. Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan penulis dalam menyusun penulisan hukum guna memenuhi persyaratan yang di wajibkan dalam meraih gelar sarjana strata 1 bidang ilmu hukum di Universitas sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian
55
1. Manfaat Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian mengenai hal sejenis yaitu mengenai proses pemberian kredit serta penyelesaiannya dengan jaminan hak tanggungan. 2. Manfaat Praktis a. Dapat memberi sumbangan pemikiran untuk penyusunan kebijakan atau program dalam rangka pemberian kredit perbankan. b. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan serta penyelesaianyan di BPR BANK KREDIT KECAMATAN Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 1986 : 43). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan ini penelitian akan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan
56
data primer sebagai data utama dan bersumber pada karyawan bagian pemberian kredit oleh Bpk Arwinto Adi, Slamet Widodo, Kholidin di BPR BKK Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri mana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian serta juga di bantu dengan data sekunder. 2. Sifat Penelitian Jenis penelitian dipandang dari tujuannya, dibedakan menjadi: a) Penelitian fact-finding yaitu penelitian dengan menemukan fakta-fakta di lapangan. b) Penelitian problem-identification yaitu penelitian dengan mencari permasalahan yang ada. c) Penelitian problem-solution yaitu penelitian untuk mencari solusi atas suatu permasalahan (Soerjono Soekanto, 2005: 50). Berdasarkan pengelompokan jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto, maka penelitian ini bersifat penelitian fact-finding yaitu penelitian yang menemukan fakta-fakta di lapangan dan menjelaskan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan data-data, analisis dan interpretasi atau dengan kata lain penelitian ini hanya berusaha menemukan fakta-fakta di lapangan. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2005:6). Di
57
sini peneliti memahami dan mempelajari permasalahan yang ada di BPR BKK Kec Tirtomoyo dengan bertanya kepada Debitur dan kreditur dalam suatau permohonan kredit dengan jaminan pembebanan hak tanggungan serta meneliti bagaimana proses dari pemberian kredit, pembebanan hak tanggungan pada kredit, sampai penyelesaiannya kredit dengan jaminan hak tanggungan bila si debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur 4. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian di tentukan dengan maksud untuk mempersempit serta memperjelas ruang lingkup sehingga orientasi penelitian ini dapat di batasi dan terarah, dimana untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, karena disana belum pernah adanya penelitian di bidang hak tanggungan serta banyaknya
masyarakat
yang
menggunakan
hak
tanggungan
dalam
peminjaman kredit. 5. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data penelitian diperoleh di Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. b. Data Sekunder
58
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan,
yang meliputi, literatur-literatur, himpunan-himpunan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, artikelartikel di media cetak serta literatur-literatur di internet, bahan hukum primer : dari hasil wawancara dan dari pendapat ahli hukum, dan bahan hukum tersier : yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia. 6. Sumber Data a. Sumber data Primer Karyawan bagian pemberian kredit oleh Bapak Budi Purwanto dan bagian penyelesaian kredit oleh Bapak Arwinto Adi di Perusahaan Daerah BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) Kecamatan Tirtomoyo Kabupeten Wonogiri yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. b. Sumber data Sekunder Sumber data sekunder yang tidak secara langsung memberikan keterangan dan berfungsi untuk melengkapi data-data yang ada yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, bahan dari internet. 7. Tehnik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Wawancara
59
Wawancara
adalah
percakapan
dengan
maksud
tertentu,
antara
pewawancara (interviewer) dengan terwawancara (interviewee) (lexy Moeleong, 2005:186). Wawancara di lakukan pada karyawan bagian pemberian kredit oleh Bapak Arwinto Adi, Bapak Slamet Widodo, Bapak Kholidin di PD BPR BKK Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri b. Observasi Observasi yaitu dengan terjun ke lapangan di Perusahaan daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dengan mengobservasi suatu keadaan yang di teliti. 8. Tehnik Analisis data Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik analisis interaktif di karenakan bersumber di Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Tirtomoyo Kabupeten Wonogiri dengan wawancara serta terjun ke lapangan. Analisis interaktif (interaktif model of analisis) yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selain ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul dan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis (HB Sutopo, 2006: 230). Tiga tahap tersebut adalah: a. Reduksi Data Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
60
b. Penyajian Data Penyajian Data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bias meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. c. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan (H.B. Sutopo, 2006: 114-116)
61
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan
Gambar 1. Skema Model Analisis Data
F. Sistematika Skripsi Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I:
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.
BAB II:
TINJAUAN PUSTAKA
62
Dalam bab kedua memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi : Tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat perjanjian, berakirnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pengertian kredit, unsurunsur kredit, syarat-syarat kredit, arti penting jaminan dalam perjanjian kredit, wanprestasi dalam perjanjian kredit. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini penyusun akan membahas dan menjawab akan tentang pokokpokok permasalahan yang ingin dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang bagaimana proses perjanjian pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit di perusahan daerah BPR (BANK KREDIT
KECAMATAN)
Kecamatan
Tirtomoyo
Kabupaten
Wonogiri, bagaimana bentuk dan isi akte pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit, serta bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjain kreditnya. BAB IV: PENUTUP Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil penelitian dan pembahasan
serta
memberikan
saran-saran
terhadap
beberapa
kekurangan yang harus diperbaiki yang penulis temukan dalam penelitian. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
63
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan a. Pengertian Hak Tanggungan Hak tanggungan menurut ketentuan pasal 1 butir 1 undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah: “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undanag-undanag nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasanutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” Dan pada butir tersebut dapat di ambil keputusan bahwa hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang. menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutanya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah
64
itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini pada dasarnya adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Namun seiring perkembangan waktu benda yang dijaminkan menjadi berkembang, dalam hal ini tak hanya tanah namun dapat juga berupa bangunan, tanaman, dan suatu
hasil
karya
yang
secara
tetap
merupakan satu kesatuan dengan tanah b. Asas-asas hak tanggungan 1) hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan. 2) hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. 3) hak tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. 4) hak tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari. 5) perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian accessoir. 6) hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. 7) hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu orang. 8) diatas hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan.
65
9) hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang tertentu. 10) hak tanggungan wajib didaftarkan. 11) hak tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu. 12) objek hak tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang hak tanggungan bila debitur cidera janji. 13) pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005 : 15-39). Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, tanggungan di artikan sebagai barang yang di jadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggunagan atas pinjaman yang di terima. Yang di maksud dalam hak tanggunagn adalah “
Hak jaminan yang di bebankan pada hakatas tanah sebagaimana di maksud dalam undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agrarian berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya “ ( H. Salim HS, 2005 : 95-96 ). Istilah hak tanggungan di Indonesia sebagai sinonim dari asuransi sejalan dengan itu muncul istilah penanggung yang berarti perusahaan asuransi atau istilah tertanggung atau pihak yang di asuransikan. Hak tanggungan adalah salah satu jenis dari hak jaminan di samping Hipotik, Gadai dan Fidusia. Hak jaminan di maksud untuk maenjamin utang seorang Debitor yang memberi hak utama kepada Kreditor tertentu apabila debitor cidera janji ( Remy Sjahddeini, 2005 : 4 ).
66
Berdasarkan keterangan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hak tanggungan itu adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang dalam suatu perjanjain kredit yang berupa tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah atau benda yang tidak bergerak serta dalam perkembangannya sekarang bisa berupa bangunan, tanaman dan suatu hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah 2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHperdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :
1) Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. 3) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam
67
perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sedangkan perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002 : 1). Peristiwa perjanjian ini, menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan, disamping sumber lainnya yaitu Undang-Undang b. Syarat sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata yaitu : 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHperdata);adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHperdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar
68
“sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. 2) cakap untuk membuat perikatan; Pasal 1330 KUHperdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan : a. Orang-orang yang belum dewasa Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, anak di bawah penganpuan, anak belum cukup umur menurut undang yang mengaturnya Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHperdata). 3) Suatu hal tertentu; Perjanjian
harus
menentukan
jenis
objek
yang
diperjanjikan Jika tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHperdata menentukan hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHperdata barangbarang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang
69
secara tegas. suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempatmengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. 4) Suatu sebab yang halal. Dengan syarat ini di maksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah yang berlawanan
dengan
undang-undang
kesusilaan
dan
bertentangan dengan ketertiban umum. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. c. Akibat Perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya
70
memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak di perbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.
d. Berakhirnya Perjanjian Perjanjian berakhir karena : 1) Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu. 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian; 3) Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus; Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : (a) keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (force majeur). Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); 3b. kreditur tidak berhak
71
atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata. (b) keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja putusan hakim tujuan perjanjian telah tercapai
dengan
persetujuan
para
pihak
(herroeping)
(http://www.jdh.bpk.go.id/informasihukum/petrjanjian.pdf.pen gertianperjanjian). e. Jenis-Jenis Perjanjian 1) Menurut Mariam Darus Badrulzaman (Badrulzaman,2001: 66), sebagaimana dikutip oleh Maris Feriyadi dalam tesisnya bahwa berdasarkan kriterianya terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain: a) Perjanjian
Timbal
Balik
adalah
perjanjian
yang
menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. b) Perjanjian Cuma – Cuma yaitu Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan
72
cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. c) Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. d) Perjanjian Bernama ( Benoemd ) adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata. e) Perjanjian Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst ) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya. f) Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. g) Perjanjian Kebendaan ( Zakelijk ) adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblilige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). h) Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdata
73
perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338). i) Perjanjian Real Yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus
dengan
realisasi
tujuan
perjanjian,
yaitu
pemindahan hak. j) Perjanjian Liberatoir adalah Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdata). k) Perjanjian Pembuktian ( Bewijsovereenkomts ) yaitu Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. l) Perjanjian Untung – untungan yaitu Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untunguntungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. m) Perjanjian Publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan
bawahan
(subordinated),
jadi
tidak
dalam
kedudukan yang sama (co-ordinated). n) Perjanjian
Campuran
adalah
suatu
perjanjian
yang
mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya. Berdasarkan kesimpulan di atas Kesimpulan penulis sendiri suatu perjanjian menitik beratkan pada pengertian perjanjian yang ada dalam pasal 1313 KUHperdata di karenakan lebih sesuai dengan pokok
74
permasalahan dalam penulisan hukum bagi penulis yaitu di katakan perjanjian di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain dan didalamnya pula terdapat beberapa unsur dari perjanjian yaitu : perbuatan, satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya serta adanya sarat suatu perjanjian yaitu :sepakat, cakap, suatu hal tertentu, akibat-akibat dari suatu perjanjian, berakirnya perjanjian, serta jenis-jenis perjanjian. 3. Tinjauan umum tentang kredit a. Pengertian tentang kredit Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti Kepercayaan. Bila dihubungkan dengan bank maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat di percaya kemampuanya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang di tentukan. Dalam arti yang lebih luas Pengertian Kredit adalah Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. 1) Menurut beberapa pendapat para ahli ilmu hukum, seperti: J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. 2) Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana
75
prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 disebutkan: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan
itu,
berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” b. Unsur-unsur kredit Unsur-unsur kredit terdiri atas : 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2) Tenggang waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang ( Gatot Supramono, 1995 : 28 ). 3) Degree of risk yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. 4) Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.
76
c. Syarat-syarat Kredit Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendapat atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Serta pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan : “Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) merupakan dasar bagi bank dalam menyalurkan kreditnya dan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari maka dalam memberikan suatu persetujuan kredit menggunakan pedoman formula 4P dan formula. 5C.
Formula 4P dapat diuraikan : 1) Personality yaitu pihak bank memberi data secara lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat
hidup,
pengalaman
pemohon
dalam
berusaha,
pergaulan dalam masyarakat, dan lain sebagainya (Muhammad Djumhana, 2000 : 370).
77
2) Purpose yaitu bank harus mencari data mengenai tujuan atau penggunaan kredit sesuai line of bussines kredit bank yang bersangkutan 3) Prospec yaitu bank melakukan analisis dengan cermat dan mendalam mengenai bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. 4) Payment
yaitu
dalam
penyaluran
kredit,
bank
harus
mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Formula 5 C dapat diuraikan : a) Character
yaitu
calon
nasabah
debitur
harus
mempunyai watak, moral dan sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. b) Capacity yaitu kemampuan calon nasabah debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu untuk melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat
berjalan
dengan
baik
dan
memberikan
keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu dalam melunasi hutangnya dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan. c) Capital yaitu bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidak didasarkan kepada besar
78
kecilnya modal namun difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. d) Collateral yaitu Jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misal kredit macet. Jaminan ini diharapkan dapat mampu melunasi sisa hutang. e) Condition of economi yaitu
Kondisi ekonomi dan
kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Berdasarkan
keterangan
di
atas
maka
penulis
menyimpulkan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan dan bila di kaitkan dengan bank maka selaku kreditur yang memberikan
kepercayaan
kepada
debitur
untuk
meminjamkan suatu kredit uang, atau kredit dapat di katakan suatu kemampaun untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu perjanjian, serta di dalam kredit juga harus memuat unsur-unsur yaitu : kepercayaan, tenggang waktu, deegre of risk (tingkat resiko) dan pula adanya dari suarat kredit yaitu: 4P personality, purpose, prospect, paymen,dan 5C character, capacity, capital, collateral, condition of economi.
79
d. Arti pentingnya Jaminan dalam Perjanjian Kredit. Jaminan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit karena kredit merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit disyaratkan adanya barang sebagai jaminan yang tujuanya adalah unutk memberikan kepastian bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembalianya dengan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah. Jika di kemudian hari tidak terselesaikan sebagai mana mestinya untuk memperkuat kedudukan benda jaminan atau dengan kata lain dengan adanya jaminan kepentingan kredit akan terlindungi. Adanya jaminan akan mengurangi resiko kerugian bagi kreditur, adanya jaminan harus tetap ideal yang mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Adapun untuk kepentingan fasilitas kredit dilihat dari sudut perbankan, diperlukan jaminan dan persyratan-persyaratan bagi pengamanan pemberian kredit tersebut yang ditegaskan dalam pasal 8 undang-undang perbankan yang diyatakan dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Atau adanya prinsip pemberian pinjaman yang dinamakan comman ditering verbod yaitu larangan bahwa dengan pemberian kredit tersebut ikut menanggung resiko usaha debitur. Kemampuan dan kesanggupan debitur di sini merupakan faktor penting yang harus
80
diperhatikan oleh bank dalam melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemapuan, prospek usaha, dan anggunan debitur. Jadi disini anggunan menjadi salah satu unsur jaminan kredit (Hermansyah, 2005 : 59 ). Adapun fungsi pemberian jaminan dalam perjanjian kredit adalah : 1) Guna memberikan hak dan kekuasaan pada kreditur yang dalam hal ini bank untuk mendapatkan pelunasan dari barangbarang jaminan bilamana debitur cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian. 2) Memberikan dorongan kepada debitur agar : a) Betul-betul menjalankan usaha atau proyeknya yang dibiayai dengan kredit bank, karena apabila hal tersebut dibiarkan resikonya adalah hak miliknya yang dijadikan jaminan akan hilang. b) Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu jaminan mempunyai fungsi melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah : (1). Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya (2). Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari untuk melakukan (meneruskan) usahanya. (3). Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk
81
dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil kredit). (4). Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya . (5). Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari untuk melakukan (meneruskan) usahanya. (6). Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil kredit). The basic moral hazard problem is the incentive for depository institutions to engage in excessively high-risk activities, relative to socially optimal outcomes, in order to increase the option value of their deposit insurance guarantee. The overall empirical evidence is consistent with the likelihood that generous government-funded deposit insurancemight have a negative impact on financial development and growth in the long run, except in countries where the rule of law is well established and bank supervisors are granted sufficient discretion and independence from legal reprisals. Insurance premium requirements on member banks, even when risk-adjusted, are instead found to have little effect in restraining banks' risk-taking behavior. (Journal of Money, Credit, and Banking Volume 37, Number 1, February 2005 ) e. Wanprestasi dan Pengertian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Dalam pemberian kredit, terdapat kemungkinan bahwa debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya atau dapat dikatakan debitur tersebut melakukan wanprestasi dalam kredit.
82
Dalam dunia perkreditan terdapat 3 macam perbuatan yang tergolong wanprestasi yaitu: 1) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya). 2) Nasabah membayar sebagaianya. 3) Angsuran kredit (beserta bunganya). 4) Pembayaran kredit tidak dapat dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet. 5) Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang di perjanjikan berakhir, hal ini tidak termasuk nasabah lunas setelah perpanjang jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama, jadi yang dimaksudkan adalah tidak pernah terjadi perubahan perjanjian kredit sedikitpun, keadaan demikian dapat terjadi, setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikan ke pengadilan, nasabah bersedia membayar lunas kreditnya (Gatot Supramono, 1995 : 92 ). 6) Kredit macet sebagai perpanjangan dari kredit bermasalah, apabila ditinjau dari KUH Perdata, maka yang dimaksud kredit macet adalah tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit. Dimana dalam penjelasannya apa yang menjadi motif dari ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kredit macet tersebut tidak dipersoalkan. Dan untuk perjanjian timbal balik maka hak kreditur. Namun tidak jarang terjadi, jangka waktu kreditnya
83
telah habis akan tetapi debitur tidak atau belum dapat melunasi kewajiban untuk membayar hutangnya pada bank. Adanya hal yang demikian ini maka dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji., penyebab kredit macet: a. Timbulnya kredit macet yang di timbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah di tetapkan. b. Timbulnya
kredit
macet
karena
memanfaatkan
lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. c. Adanya oknum intern bank sendiri yang melakukan KKN sehingga menyebabkan kredit macet. Suatu kredit dapat digolongkan menjadi kredit macet apabila kredit tersebut bermasalah dalam pemenuhan prestasi antara debitur kepada debitur atau dengan kata lain apabila debitur sudah tidak bisa melunasi sisa hutang yang ada pada kreditur Namun tindakan wanprestasi debitur tidak selamanya dalam keadaan debitur tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan, melainkan dapat juga dalam hal seseorang debitur tidak tepat waktunya dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan ataupun debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh kreditur. Keadaan Wanprestasi dari debitur inilah yang mengakibatkan kredit menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet. Sekalipun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit
84
yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil akhirnya kredit tetap juga bermasalah, bahakan keadaan kredit itu bukan saja tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Kredit macet yang terjadi akan merupakan beban bagi bank, bagi beban pikiran, tenaga , waktu, biaya maupun beban dana.
Oleh
karenanya,
setiap
bank
akan
berusaha
menyelesaikannya dengan menetapkan suatu sistem atau cara yang berbeda antara satu bank dengan bank yang lain.
B.Kerangka Pemikiran
PEMBERIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
WAN PRESTASI
85
Keterangan : Mekanisme pemberian kredit di Perusahaan Perusahaan Daerah BPR Bank Kredit Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui 4 tahap yaitu: Tahap Permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit dan tahap pembuatan perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit tentunya kita di wajibkan dengan suatu kewajiban pembebanan dan kewajiban pembebanan itu terdiri antara jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan dan yang di teliti oleh peneliti adalah jaminan pembebanan dengan jaminan hak tanggungan dan terkadang setiap individu memiliki karakteristik masingmasing seperti setelah di berikan suatu kredit tetapi nasabah tidak bisa atau sengaja tidak ingin mengembalikan prestasinya kepada pihak yang telah
86
memberikan kreditnya kepada orang tersebut maka dengan ini cara penyelesaiannya oleh pihak pemberi kredit dapat menyita hak tanggungan tersebut apabila pihak penerima kredit tidak mampu mengembalikan prestesi kredit yang telah di berikan kepada nasabah yang menerima kredit itu dan dalam penyelesaian kredit tersebut terdapat dua pilihan yaitu secara kekeluargaan ataupun secara hukum dengan melalui jalur hukum.Secara Non litigasi atau kekeluargaan yaitu pihak bank memberikan ijin untuk debitur menjual barang jaminan guna pelunasan hutang atau pihak bank yang mencarikan pembeli dari barang jaminan milik debitur tersebut, sedangkan jalur hukum atau jalur litigasi yaitu pihak bang dengan kekuatan eksekutorial yang sudah melekat pada barang jaminan yang dibebankan untuk perjanjian dapat melelang barang jaminan guna pemenuhan atau pelunasan sisa hutang yang belum dibayar oleh debitur
87
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Umum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo 1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo : Perusahaan Daerah
Bank
Perkreditan
Rakyat
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri merupakan
Badan Kredit produk dari
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. PD BPR BKK Kecamatan Tirtomoyo dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian. Dalam pembentukanya juga dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah. Fungsinya sendiri sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempunyai tugas yaitu: a. Menggerakan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan. b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha. d. Mengupayakan sumber pendapatan daerah.
88
Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksut maka PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo menyelenggarakan usaha-usaha antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainya yang di persamakan, memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat bank Indonesia seperti deposito berjangka, giro atau jenis lainya pada Bank lain. PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo yang bergerak di bidang jasa perbankan yang
secara
profit
oriented
bergerak
pengembangan financial di bidang pelayanan jasa perbankan
dalam bagi
masyarakat Kecamatan Tritomoyo Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada khususnya, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tirtomoyo berkewajiban
melaksanakan
kebijakan sesuai dengan visi dan misi memberikan citra
perbankan yang baik, dan memberikan berbagai efek
sebesar
mungkin
dalam menarik dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Landasan hukum berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo adalah sebagai berikut: a. Perda No. 22 tanggal
11 Desember 2002 yang
di
sahkan oleh
Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. b.
Perda
No
11
tahun
2008
tentang
Perusahaan
Daerah
Bank
Perkreditan Rakyat Badan di Provinsi Jawa Tengah. c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 148 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2008
89
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah. d. Peraturan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota No 01 / VIII / Per.Dir / 2009 tentang pedoman tata kerja PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota. 2. Visi, Misi, Tujuan Dan Dasar Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo Visi: “Menjadi Bank yang sehat, besar, mandiri dan mampu bersaing.” Misi: a. Menjalankan usaha sebagai Bank Perkereditan Rakyat (sesuai dengan ketentuan undang-undang ). b. Membantu
dan
mendorong
pertumbuhan
perekonomian
dan
membangun daerah di segala bidang. c. Sebagai mitra usaha masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui layanan jasa BPR yang profesional. d. Mengupayakan sumber pendapatan asli daerah. Tujuan: PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo didirikan dengan tujuan
untuk
membantu
serta
mendorong
pertumbuhan
perekonomian dan pembanguna daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mendasari PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo Adalah :
90
a. Perda No. 22 tanggal 11 Desember 2002 yang di sahkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. b. Perda No 11 tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah
Bank
Perkreditan Rakyat Badan di Provinsi Jawa Tengah. c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 148 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah. d. Peraturan Direksi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota No 01 / VIII / Per.Dir / 2009 tentang pedoman tata kerja PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota (Keterangan dari Bagian Umum PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo). 3. Struktur Organisasi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonogiri Kota Cabang tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Struktur organisasi PD. BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada bagan dibawah ini yang manunjukan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam melakukan tugasnya, hal ini dilakukan guna memperoleh kinerja kerja para karyawan agar menyadari kedudukan, wewenang serta tanggung jawab yang mereka emban dalam PD. BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sehingga terbentuk siklus perkembangan mutu kerja secara propesional untuk menopang berkembangnya PD. BPR BKK dalam persaingan di bidang usaha perbankan, bagan struktur organisasi PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Kantor Cabang Tirtomoyo sebagai berikut
38
STRUKTUR ORGANISASI PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK WONOGIRI KOTA KANTOR CABANG TIRTOMOYO PIMPINAN CABANG SUYONO, SE.
KEPALA SEKSI PEMASARAN ARIS SETYAWAN, Amd.
KEPALA SEKSI PELAYANAN
AGUS SUBROTO, SE.
SEKSI KREDIT ARWINTO ADI, SE.
SEKSI DANA SRI WAHATI, Amd.
PEMBUKU MARSO
SATPAM JAROT KRISTIYANTO
SEKSI KREDIT SLAMET WIDODO
SEKSI DANA ROMA MUNASIR, SE.
TELLER BUDI PURWANTO
PENJAGA MALAM WIDODO
SEKSI KREDIT KHOLIDIN
Titomoyo, 24 Agustus 2009 PD. BPR BKK WONOGIRI KOTA CABANG TIRTOMOYO SUYONO, SE. PEMIMPIN
Gambar.3
Adapun penjelasan mengenai struktur organisasi (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran) PD. BPR BKK mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 1. Pimpinan Cabang a. Kedudukan Pimpinan Cabang memimpin kantor cabang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direksi b. Tugas Membantu Direksi dalam menyususn perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di wilayah kerjanya c. Fungsi 1) Pelaksanaan manajemen PD. BPR BKK berdasarkan kebijaksanaan umum dari Direksi 2) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan
kantor
cabang
diwilayah
kerjanya
berdasarkan
kebijaksanaan umum dari Direksi 3) Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan operasional yang produktif di kantor cabang berupa : a) Pemasaran dan pemrosesan kredit; b) Penghimpunan dana pihak ketiga; c) Pelayanan nasabah; d) Pengadministrasian kredit dan pembinaan nasabah; e) Pencatatan transaksi-transaksi berdasarkan sisitem dan prosedur akuntansi perbankan. d. Wewenang 1) Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atau memberikan rekomendasi usulan kredit bagi nasabah yang mengajukan kredit diatas kewenanganya;
i
ii 2) Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi; 3) Menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah sepanjang dengan Surat Kuasa Khusus dari Direksi; 4) Menandatangani surat-surat, cek, bilyet-bilyet, buku tabungan dan lain-lain yang termasuk dalam kategori operasi perbankan normal dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku; 5) Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas wewenang tertentu; 6) Melakukan penilaian prestasi pegawai untuk digunakan sebagai dasar usulan perubahan pangkat, perubahan gaji, mutasi/ penempatan dan pelatihan; 7) Menetapkan target untuk unit kerja dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaanya. 2. Seksi Pelayanan a. Kedudukan Seksi Pelayanan merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seseorang kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin kantor cabang b. Fungsi Melaksanakan kegiatan operasional Kantor Cabang meliputi : 1) Pelayanan transaksi kas; 2) Penyelenggaraan sistem akuntansi atas transaksi Kantor Cabang; 3) Menyususun dan menyajikan laporan keuangan Kantor Cabang; 4) Menyususun dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan perbankan; 5) Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas-tugas semua unit kerja.
ii
iii c. Tanggung jawab 1) Mengelola dana perusahaan yang ada di kantor cabang; 2) Mengelola rekening nasabah meliputi antara lain proses persetujuan atas pembukaan/penutupan rekening, mengklasifikasikan rekeningrekening nasabah, rekonsiliasi, permintaan referensi; 3) Pencatatan semua transaksi sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan; 4) Menyampaikan laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan kepada pihak yang berkepentingan; 5) Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan dokumen-dokumen; 6) Menyediakan
sarana
dan
piranti
kerja
yang
digunakan
untukmendukung tugas semua unit kerja, pengelolaan aktiva tetap dan inventaris kantor, dan sistem keamanan; 7) Melakukan pelayanan atas tamu perusahaan. d. Wewenang 1) Memberikan persetujuan/rekomendasi atas usulan biaya yang diajukan oleh unit kerja; 2) Menandatangani
surat
menyurat
yang terkait
dengan bidang
pekerjaanya; 3) Mengatur cuti pegawai, pemakaian sarana/fasilitas kerja. e. Tugas Pokok 1) Mencatat transaksi harian meliputi jurnal, general ledger, mutasi kas harian, saldo nominatif dana pihak ketiga; 2) Menyusun perputaran kas mingguan; 3) Melakukan rekonsiliasi rekening antar kantor dan menyelesaikan open item 4) Menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan) 5) Membuat dan menyampaikan laporan system informasi debitur (SID) ke Bank Indonesia;
iii
iv 6) Melakukan setoran-setoran ke pihak lain seperti pajak, PBB, PLN, dsb; 7) Pemutakhiran daftar aktiva tetap dan inventaris; 8) Membuat laporan yang berkaitan dengan personalia; 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 3. Seksi Pemasaran a. Kedudukan Seksi Pemasaran merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin Kantor Pusat operasional. b. Fungsi 1) Membantu
Pemimpin
Kantor
Cabang
dalam
melakukan
pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dibidang Dana dan Kredit. 2) Pengembangan pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar dengan penekanan
pada
aspek
penyaluran
kredit
yang
sehat
serta
penghimpunan dana pihak ketiga yang mampu mendukung likuiditas. c. Tanggung jawab 1) Target pertumbuhan portopolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar; 2) Memobilisasi
sumber-sumber
dana
baru
dengan
tetap
mempertahankan nasabah yang ada dalam rangka penghimpunan dana pihak ketiga dengan kuantitas dan komposisi sesuai target; 3) Memantau perkembangan account nasabah terutama yang termasuk dalam kategori yang harus dicermati secara khusus; 4) Melaksanakan program pembinaan hubungan dengan nasabah dan mitra; 5) Melakukan penanggulangan atas angsuran yang tidak lancar atau kredit bermasalah.
iv
v d. Wewenang 1) Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat/lembaga; 2) Menerima usulan kredit dari dana dan kredit untuk diberikan rekomendasi atau persetujuan atau penolakan; 3) Melaksanakan akad kredit bagi pemohon kredit yang disetujui; 4) Mengususlkan pembayarn/pencairan kredit kepada seksi pelayanan dengan berdasarkan berbagai bukti pengikatan yang sah dan lengkap; 5) Melakukan negosiasi dalam penghimpunan dana dan meneruskan permintaan pembukaan atau penutupan rekening tabungan/deposito kepada Seksi Pelayanan untuk Verifikasi/persetujuan; 6) Mengusulkan kerjasama dengan Notaris, pengacara, perusahaan penilai pada atasan; 7) Melakukan negosiasi dalam penanggulangan kredit bermasalah dan mengajukan usulan penghapus bukuan kepada jajaran yang alebih tinggi; 8) Mengusulkan restrukturisasi; 9) Menerbitkan surat pelunasan kredit, surat roya, dan pelepasan jaminan. e. Tugas Pokok 1) Memantau
perkembangan
pemasaran
kredit,
pemasaran
dana,
hubungan nasabah dan melakukan pemberdayaan agar dicapai hasil yang optimal; 2) Membuat laporan berkala kepada Pemimpin Cabang mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan; 3) Memastika bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat sempurna; 4) Berkas-berkas debitur baru termasuk dokumen anggunan/pengikatan kredit untuk diadministrasikan lebih lanjut dan di simpan di ruang penyimpanan dokumen (vault); 5) Melayani pembukaan dan penutupan rekening; v
vi 6) Mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah; 7) Memantau perkembangan rekening debitur tertentu; 8) Menyususn laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga yang melakukan pembukaan rekening dan penutupan rekening; 9) Memantau deposito jatuh tempo dan rekening pengiriman dalam perjalanan (deposits in trnsit) untuk diinformasikan kepada nasabah melalui customer service ; 10) Melakukan program rekonsiliasi rekening dana pihak ketiga secara berkala; 11) Membuat laporan tunggakan debitur, melakukan penanggulangan tunggakan kredit; 12) Membuat surat pelunasan pinjaman, roya hak tanggungan/fidusia, dan pelepasan anggunan; 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 4. Seksi Kredit a. Kedudukan Bidang kredit membantu Direksi sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kredit mengkoordinir : 1) Sub. Bidang Pengawasan Kredit 2) Sub. Bidang AO (Account Officer) b. Tugas Bidang Kredit mempunyai tugas : melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas. c. Fungsi Bidang Kredit mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan perencanaan kredit 2) Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati-hatian
vi
vii 3) Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan calon nasabah 4) Pembinaan Debitur 5) Menyajikan data dan laporan yang dibutuhkan sesuai bidangnya 6) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya 5. Bidang Dana a. Kedudukan Bidang Dana membantu Direksi dalam bidang tugasya dan bertanggung jawab
kepada
Direksi.
Dalam
pelaksanan
tugas
Bidang
Dana
mengkoordinir : 1) Sub. Bidang Kas 2) Sub. Bidang Penghimpunan Dana b. Tugas Bidang Dana mempunyai tugas melakukan koordinasi pengembangan dana dan pembinaan hubungan nasabah PD. BPR BKK serta menjaga likuiditas Bank c. Fungsi Bidang Dana mempunyai fungsi : 1) Penyelenggara usaha pengembangan dana 2) Pelaksanaan pengelola administrasi keluar masuk dana 3) Pengelola rekening nasabah 4) Menyajikan data dan laporan yang dibutuhkan sesuai bidangnya 5) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya 6. Bidang Pembukuan a. kedudukan Bidang pembukuan merupakan unsur pelaksana teknis yang dilakukan oleh seorang seksi bidang pembukuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kantor Cabang. vii
viii b. Tugas Membantu seksi Bidang Dana dalam melakukan pengkoordinasi dan pengawasan kegiatan dan perputaran uang yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di wilayah kerjannya c. Fungsi 1. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan serta pelaksanaan tugas 2. penelitian kebenaran administrasi dan laporan kas harian 3. penghitungan ketersediaan dan kebutuhan kas 4. mengolah data dan laporan yang dibituhkan sesuai bidangnya 5. pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya 7. Teller a. Kedudukan Seksi Teller merupakan staff dibawah seksi Pelayanan yang merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seseorang kepala seksi Teller, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin kantor cabang b. Fungsi Melaksanakan kegiatan operasional Kantor Cabang meliputi : 1) Pelayanan transaksi kas; 2) Penyelenggaraan sistem akuntansi atas transaksi Kantor Cabang; 3) Menyususun dan menyajikan laporan keuangan Kantor Cabang; 4) Menyususun dan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan perbankan; 5) Menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas-tugas semua unit kerja. 8. Satpam a. Kedudukan staff pengaman yang merupakan unsur pelaksana teknis yang digunakan untuk menjaga keamanan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin kantor cabang viii
ix b. Tugas 1) Membantu Staff lain/nasabah jika diperlukan dalam transaksi 2) Menjaga keamana bank dalam melakukan kegiatan perbankan 3) sebagai pengawal jika ada penyaluran dari pihak kantor pusat kepada kantor cabang c. Fungsi memberikan rasa keamanan pada nasabah saat bertransaksi di dalam bank 9. Penjaga Malam a. Kedudukan Staff pengaman kantor pada malam hari yang merupakan unsur pelaksana teknis yang digunakan untuk menjaga keamanan kantor pada malam hari, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin kantor cabang b. Tugas menjaga keamanan kantor pada waktu malam hari B Proses Perjanjian Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggngan di PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo Berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis kepada Bapak Arwinto Adi, Slamet Widodo, dan Kholidin selaku bagian kredit, prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan sebagai berikut: Sebelum menuju pada pokok pembahasan tentang pemberian kredit tentunya penulis ingin menjelaskan suatu perjanjian itu sendiri, perjanjian itu dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syahnya suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHperdata maka perjanjian itu di anggap sah dan mengikat, penulis coba mengungkap syarat sahnya perjanjian yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Cakap untuk membuat perikatan. 3. Suatu hal tertentu ix
x 4. Suatu sebab yang halal. Tujuan dari perjanjian pemberian kredit yang dilakukan oleh PD.BPR BKK di kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri ini adalah sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. b. Untuk memberikan modal bagi perkembangan usaha makro dan mikro. c. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari pemberian kredit tersebut. Pengertian tentang kredit sendiri yaitu pengertian formal mengenai Kredit terdapat pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998. Pengertian kredit adalah : ”Penyedia Uang atau Tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah setelah jangka waktu tertentu dengan bunga”. Pemberian kredit sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Prekereditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk Pemberian Kredit di samping Lembaga Keuangan lainya. Dalam UU Perbankan Indonesia tahun 1998 perubahan atas UU Perbankan Indonesia tahun 1992 terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Kredit berkaitan dengan penyaluran dana. b. Kredit. c. Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi Bank. d. Pelaksanaan Pemberian Kredit. e. Batas maksimum Pemberian Kredit. f. Pemberian Kredit terkait dengan ketentuan pembinaan dan pengawasan bank. Proses perjanjian kredit dengan pembebanan hak tanggungan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo adalah sebagai berikut : x
xi 1. Proses perjanjian kredit dimulai sejak diterimannya permohonan nasabah kepada pihak bank sampai dengan pencairan kredit kepada nasabah, Permohonan kredit tersebut mencakup: a. Permohonan untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit. b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c. Permohonan perpanjangan atau pembaruan jangka waktu kredit yang setelah jatuh tempo. Pelaksanaan proses perjanjian kredit oleh pihak bank dilakukan menurut jenis kredit yang diminta dan jenis jaminan yang diberikan debitur. Secara umum perjanjian kredit dapat diuraikan sebagai berikut: a. Permohonan Kredit Permohonan kredit dari nasabah dilakukan secara tertulis dalam suatu Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKKP). Bentuk dari surat
ini
merupakan surat standar yang telah disediakan oleh bank yang antara lain berisi: 1) Identitas
calon
debitur,
yang
meliputi
nama,
alamat,
nomor,
telepon, nomor KTP, status perkawinan. 2) Identitas usaha yang mencakup alamat usaha, (NPWP, Akta pendirian, akta perubahan, SIUP, SITU, HO, dan lain-lain), group perusahaan dan jenis usaha. 3) Tujuan dan jenis permohonan kredit. 4) Jumlah permohonan dan jangka waktu. 5) Ketersediaan laporan keuangan. 6) Jenis angunan dan taksiran harganya. b. Analisis Kredit Setelah permohonan kredit tersebut diajukan, maka bagian kredit (Account Officer/AO) melakukan analisis dana. Analisis kredit yang dilakukan menyangkut segala hal yang tercantum dalam surat
xi
xii keterangan permohonan pinjam yang telah diajukan. Hasil analisis kredit diajukan pada pejabat pemutus untuk diambil keputusan. c. Keputusan Kredit Hasil dari analisis kredit yang dilakukan oleh bagian kredit diserahkan kepada pejabat pemutus, yaitu pemimpin atau pejabat yang mempunyai delegasi limit pemberian fasilitas kredit. Pemutus dapat menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan nasabah. d. Penolakan : Keputusan penolakan permohonan kredit diberikan pada pemohon yang secara teknis diangap tidak memenuhi syarat. Keputusan penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan. e. Persetujuan : Dalam
hal
ini
pihak
Bank menerima
atau menyetujui
permohonan kredit dari calon debitur, pemutus menyampaikan persetujuan permohonan kredit ini pihak bank dapat mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur secara tertulis. Dalam pemberian kredit sendiri pihak PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo harus meyesuaikan dengan Pasal 8 UU Perbankan Indonesia tahun 1998 perubahan atas UU Perbankan Indonesia tahun 1992, dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, antara lain : a. Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang di perjanjiakan ( Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan 1998 ). b. Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia ( Pasal 8 ayat 2 UU Perbankan 1998 ). 2. Pembuatan Perjanjian Kredit Setelah menandatanggani surat persetujuan permohonan kredit debitur kemudian
mengahadap
ke
bagian
administrasi
kredit
untuk
membuat
perjanjian kredit. Perjanjian kredit dilakukan secara dibawah tanggan, pengertian dari perjanjian kredit di lakukan di bawah tangan sendiri yaitu dalam hal ini para pihak, debitur mengahadap kepada direksi Perusahaan Daerah Bank
xii
xiii Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo dengan mengisi formulir permohonan perjanjian kredit tersebut yang isinya tentang kesepakatan berapa besar kisaran modal dana yang akan di pinjam debitur dalam perjanjian kredit tersebut serta perjanjian tersebut tanpa di sahkan oleh pejabat berwenang atau notaris. Pengertian perjanjian di bawah tangan sendiri menurut KUHPerdata pasal 1869 yaitu: a. Tidak terikat bentuk formal. b. Dapat di buat bebas oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. c. Apabila di akui oleh penandatangan/tidak di sangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan perjanjian otentik. Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani para pihak berfungsi sebagai
perjanjian
pokok, perjanjian pokok sendiri adalah perjanjian yang
mendasari di buatnya perjanjian lain. Karenanya
setelah
perjanjian
kredit
dibuatlah perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian hutang. Perjanjian tersebut dapat berupa pengikatan hak tanggungan ataupun jaminan fidusia. Untuk keperluan tersebut maka pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo diberikan kuasa oleh pihak debitur untuk
mengahadap
kepada
Pejabat-pejabat
yang
berwenang
di
antaranya Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk memberikan keteranganketerangan, membuat, uang
suruh membuat, mendatangani
surat-surat, menerima
hasil penjualan, memberi kwitansi atau tanda penerima
lainya,
menyerahkan segala sesuatu yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual, memindahkan, membalik namakan atau melepaskan kepada siapapun juga termasuk ke atas nama penerima kuasa dan atau yang memberi kuasa, demikian dengan harga, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang diangap baik oleh yang diberi kuasa. Dalam hal tersebut
berupa
tanah
sebelum
pinjaman
kredit dilaksanakan
notaris
berkewajiban memeriksa status tanah tersebut ke kantor pertanahan setempat. xiii
xiv Sedangkan apabila jaminan
tersebut
berupa barang-barang bergerak notaris
berkewajiban mengecek atau memastikan mengenai keabsahan kepemilikan jaminan tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan jaminan, tidak terdapat permasalahan mengenai benda yang dijaminkan maka perjanjian pengikatan jaminan dapat dilaksanakan, perjanjian
kemudian
kredit.
dilanjutkan
Sedangkan
dengan
apabila
pencairan atau pelaksanaan
terdapat
permasalahan
mengenai
keabsahan jaminan maka perjanjian kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan, bahkan dibatalkan. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya perjanjian kredit ini ditanggung oleh debitur. Dalam hal ini termasuk biaya pembuatan akta notaris yang dibayar tersendiri. Jadi penggunaan notaris disini adalah merupakan urusan antara debitur dengan notaris, dan pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo tidak ikut campur dalam menetukan jasa tarif notaris yang harus dibayar oleh debitur. Dalam pelaksanaan permohonan kredit sesuai dengan hasil wawancara yang kami lakukan dengan kasi pemasaran Bapak Aris Setiawan, A.Md serta bagian kredit Bapak Arwinto Adi, Bapak Slamet Widodo dan Bapak Kholidin yang menjabat sebagai Kabag Kredit Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri kota Cabang Tirtomoyo pada tanggal 26 sampai dengan 4 Januari 2010, menurut keterangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo pada
dasarnya
pihak
bank
ingin
mempermudah dan mengefisiensi proses permohonan pemberian kredit bagi nasabah debitur, yang senantiasa berusaha menerapkan kelima tahapan secara urut dan runtut dan sesuai dengan SK Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo tentang Tata Kerja Baku (Standart Operating Produk), akan tetapi belum dapat diterapkan secara maksimal. Pengelolaan aktiva produktif setiap bank sering terdapat berbagai benturan antara regulasi pemerintah yang berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian (prudential regulation) dan pencapain aktiva produktif (Kredit) yang melaju tanpa kendali untuk membukukan keuntungan (profil) yang maksimal. Sepatutnya setiap kredit xiv
xv yang disalurkan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit secara benar dan hal ini dilakukan melalui prosedur penyaluran kredit secar bertanggung jawab. Sejak kredit dicairkan hingga diselesaikan oleh debitur (Jurnal Ilmiah Vol 6, No 3, Oktober 2005) 3. Setelah perjanjian di bawah tangan sudah dinyatakan sah dan final oleh pihak bank maka debitur menadatangani perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang nantinya akan di sahkan oleh pejabat yang berwenang atau di katakan sebagai akte otentik. Bentuk
dan
isi
Akta
Pembebanan
Hak
Tanggungan (APHT) dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo Setiap Akta pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit harus memuat hal-hal sebagai berikut : a. Tanggal dibuatnya akta. b. Subyeknya, yaitu pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan. c. Obyeknya yaitu berupa hak atas tanah dari pemberi hak tanggungan. d. Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak. e. Asuransi terhadap bahaya kebakaran dan malapetaka lainya. f. Domisili yang dipilih oleh para pihak. g. Biaya pembuatan akta. h. Saksi,dan i. Tanda tangan para pihak, saksi, dan PPAT (Bentuk akta terdapat dalam lampiran). Dari hasil penelitian yang kami lakukan dilapangan, isi akta pembebanan hak tanggungan dalam perjajian kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo adalah sebagai berikut: a. Hari dan tanggal perjanjian kredit. b. Identitas para pihak. c. Besar jaminan. xv
xvi d. Keperluan untuk kepentingan kredit. e. Ketentuan mengenai perjanjian pembayaran pokok dan bunga pinjaman. f. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan jaminan. g. Ketentuan mengenai jaminan administratif. h. Ketentuan mengenai benda yang jaminan. i. Ketentuan mengenai administratif kredit. j. Ketentuan mengenai domisili para pihak (Bentuk akta terdapat dalam lampiran). Perjanjian
pembebanan hak tanggungan
seharusnya
dilakukan
dalam
bentuk akta pemberian hak tanggungan. Akta ini dibuat dimuka dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan isi akta pemberian hak tanggungan telah diatur dalam pasal 11 Undang-undang No 4 tahun 1996 sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, memudahkan bank untuk melakukan sita jaminan atau eksekusi. Didalam praktek yang dilakukan oleh pihak PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sudah menerapkan
tata
cara
pembebanan hak tanggungan secara baik dan kehati-hatian, yang mana dapat dilihat dari proese pemberian kreditnya akta pemberian hak tanggungan di jadikan satu dalam klausul perjanjian kredit (Surat Perjanjian terdapat di lampiran). Hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan dalam bentuk APHT. Janji tersebut dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian
yang menimbulkan
hutang yang seharusnya pemberian hak
tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak tanggungan
tersebut
wajib
didaftarkan kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tujuh hari setelah penandatanganan akta pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh kantor PPAT. Pendaftaran atas pemberian hak tanggungan oleh Kantor Pertanahan dan mendapatkan Sertifikat hak tanggungan yang dimaksud mempunyai kekuatan xvi
xvii eksekutorial karena sertifikat hak tanggungan tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata „DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Dengan adanya kekuatan eksekutorial di dalam sertifikat hak tanggungan tersebut maka apabila terjadi perselisihan diantara pemberi dan penerima hak tanggungan, sertifikat tersebut dapat dieksekusi karena kekuatan eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hal itu disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Keterangan Dari Buku Pedoman PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo).
4. Proses pembebanan jaminan Hak Tanggungan Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap kegiatan yaitu: a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya APHT oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila obyek Hak Tanggungan berupa Hak Atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak lama yaitu hak kepemilikan atas tanah menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi proses administrasi dalam konversinya belum selesai dilaksanakan Jika yang dijadikan jaminan lebih dari satu bidang tanah dan diantaranya ada yang letaknya diluar daerah kerjanya, untuk pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan PPAT memerlukan ijin dari kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) propinsi, namun bidangxvii
xviii bidang tanah tersebut harus terletak dalam satu daerah kerja kantor pertanahan kabupaten/kotamadya (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 tahun 1961 dan Pasal 3 Surat Keputusan Direktur Jendral Agraria No.SK.67/DDA/1968). Dalam permberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT, wajib dihadiri oleh pemberi Hak Tanggangan dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika tanah yang dijadikan jaminan belum bersertifikat yang wajib bertindak sebagai saksi adalah kepala desa dan seorang anggota pemerintah dari desa yang bersangkutan (Pasal 25 PP.10 Tahun 1961). Menurut Pasal 22 ayat (91) PP 10 tahun 1961, PPAT wajib menolak permintaan untuk membuat APHT jika tanah yang bersangkutan masih dalam perselisihan/sengketa. sehubungan dengan itu karena pada umumnya PPAT tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya sengketa mengenai tanah yang bersangkutan, hal tersebut wajib dinyatakan dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa, dalam APHT perlu dicantumkan pemberian jaminan oleh pemberi Hak Tanggungan, bahwa tanah yang ditunjuk sebagai jaminan benar tidak dalam sengketa.
b. Tahap pendaftaranya oleh kantor pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan (Purwadi Patrik dan kashadi, 2001 : 64-67) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah lain yang diperlukan itu disampaikan kekantor pertanahan melalui petugasnya atau dikirim melalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk didaftarkannya Hak Tanggungan itu secepat mungkin. Sedangkan warkah lain yang dimaksud meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan, dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk didalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek Hak Tanggungan. PPAT wajib melaksanakan ketentuan tersebut karena xviii
xix jabatannya. Sanksi atas pelanngarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah, hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggunga serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Mengenai tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dn jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersanngkutan diberi bertanggal hari kerja berikutny. Kepastian tanggal buku tanah tersebut dimaksudkan agar pembuatan buku tanah Hak Tanggungan tidak
berlarut-larut
sehingga
dapat
merugikan
pihak-pihak
yang
berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum. Dengan adanya hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan maka Hak Tanggungan itu lahir, asas publisitas terpenuhi dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan mengikat kepada pihak ketiga. Dalam hal hak atas tanah yang
dijadikan
jaminan
bgelum
bersertifikat
tanah
tersebut
wajib
disertifikatkan lebih dahulu sebelum dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan. Waktu hari ketujuh yang ditetapkan sebagai tanggal buku tanah Hak Tanggungan tersebut dalam hal demikian, dihitung sejak selesainya pendaftran hak atas tanah yang bersangkutan (Purwadi Patrik dan kashadi, 2001 : 64-67). C. Penyelesaiaan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan serta permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo dan Solusi Mengatasinya Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan kususnya pada PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo pada dasarnya memang di dasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan juga kehatixix
xx hatian dari suatu pemberian kredit, tetapi itu semua juga tidak memberikan jaminan dan juga tidak bisa memungkiri bahwa nasabah atau debitur tidak akan melakukan pemenuhan prestasinya terhadap kreditur atau kata lain melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi sendiri yaitu menurut I.G.Rai Widjaya, S.H., M.A. ”Tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestas, tetapi yang di laksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya”. Berdasarkan undang-undang di katakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena force majour, akibatnya dia dapat terkena saknsi, sanksi tersebut berupa : 1
Kewajiban membayar kerugian yang di derita oleh pihak lawan (ganti rugi).
2
Berakibat pembatalan perjanjian.
3
Peralihan resiko.
4
Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Arwinto Adi SE,
Bapak Slamet Widodo dan Bapak Kholidin selaku Bagian Seksi Kredit bila nasabah debitur penerima kredit melakukan wanprestasi maka langkah proses yang di lakukan oleh PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sebagai berikut. Tentang penyelesaian kredit macet dalam
perjanjian dengan jaminan hak tanggungan di
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo : Dengan terjadinya wanprestasi dari debitur atau nasabah maka pihak bank dalam hal ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo dalam mengambil tindakan penyelesaian di terlebih dahulukan mencari adanya itikad tidak baik, disini yang di maksud itikad tidak baik sendiri yaitu seorang debitur memang telah sengaja atau secara terbukti tidak mengangsur atau memenuhi prestasinya kepada kreditur atas hutang-hutangnya yang di karenakan beberapa hal seperti :
xx
xxi 1. Karena memang debitur itu usahanya bangkrut yang di sebabkan manajemen pengelolaannya tidak bagus. 2. Melakukan prestasi tetapi tidak di laksanakan tepat waktu. 3. Membayar hutang tidak sesuai dengan seharusnya yang harus di bayar. 4. Karena tidak punya uang untuk mengangsur dikarenakan dalam keluarga itu terjadi krisi finansial. Solusi yang di lakukan PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sebagai berikut : 1. Karena memang debitur usahanya bangkrut maka solusinya pihak bank akan melakukan pemberitahuan agar si debitur melunasi tunggakanya baik dengan caranya sendiri atau dengan di ambil alih oleh pihak bank sendiri dengan cara mengaudit atau melelang usaha tersebut dan sisa hasil dari pelelangan akan di gunakan untuk menutupi tunggakan si debitur kepada kreditur dan sisa hasil dari pelelangan tersebut akan di kembalikan ke debitur sendiri dan hal ini di dasarkan pada ketentuan pasal pasal 15 perjanjian kredit PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo No : KC-08/469/spj/15/x/09. 2. Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu maka solusi yang di lakukan pihak bank sendir yaitu hanya melakukan pemberian denda kepada debitur atas ketidak tepatan waktu dalam membayar tunggakannya dan ini di dasarkan pada ketentuan pasal 9 dan pasal 15 perjanjian kredit PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo No : KC-08/469/spj/15/x/09. Tahap
wanprestasi sendiri
dimana
pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk melunasi pinjaman sesuai waktu yang di tentukan maka pihak BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo akan memberikan waktu selama satu bulan mulai tanggal pelunasan bagi debitur untuk melunasi hutangnya. Apabila sampai batas waktu yang diberikan habis debitur belum juga memenuhi kewajiban maka pihak PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo berhak menarik benda jaminan dengan surat penarikan jaminan. 3. Membayar hutang tetapi tidak sesuai dengan seharusnya yang harus di bayar maka solusi yang di ambil oleh pihak bank sendiri yaitu pihak bank akan memberi xxi
xxii toleransi kepada debitur untuk tetap melunasi tunggakanya dengan juga di kenakan denda yang di dasarkan pada ketentuan pasal 9 perjanjian kredit PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo No : KC-08/469/spj/15/x/09. Bila nasabah belum mampu maka benda jaminan yang berupa hak tanggungan akan di lelang oleh pihak bank untuk melunasi tunggakan tersebut. Sedangkan wanprestasi yang terjadi karena adanya ketidak mapuan diluar kekuasaan nasabah maka pihak BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo memberikan kelonggaran
bagi
nasabah
untuk
menunda
pembayaran
maupun
memperpanjang waktu pelunasan, tetapi dalam hal ini tentu saja diikuti oleh suatu sanksi
yang harus diterima oleh nasabah
yang berupa bunga
keterlambatan maupun denda. 4. Karena tidak punya uang untuk mengangsur maka solusinya yaitu pihak bank akan menggunakan jaminan dari debitur yang disini jaminannya berupa hak tanggungan untuk melunasi tunggakannya dengan cara bank akan melelang atau menjual barang tersebut dan sisa hasil dari pelelangan akan di kembalikan kepada debitur sendiri yang di dasarkan atas ketentuan pasal 9 dan pasal 15 perjanjian kredit PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo No : KC08/469/spj/15/x/09.. Atau dengan cara pihak bank akan mengadakan pemeriksaan yang secara periodik terhadaap usaha pemberi jaminan hak tanggungan dan kelayakan usahanya. Untuk wanprestasi dimana debitur terlambat mengangsur angsuran maka
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri
Kota Cabang Tirtomoyo mengambil langkah sebagai berikut: Tindakan pertama yang dilakukan adalah : a. Memberikan surat peringatan ke 1 Maksudnya agar pihak debitur mau melunasi tunggakannya dan
apabila
dalam jangka waktu satu minggu setelah surat peringatan pertama diberikan dan pihak debitur tidak memenuhi kewajibanya dan surat itu dikirimkan ke rumah debitur yang menunggak oleh pegawai bank. b. Memberikan surat peringatan ke 2
xxii
xxiii Surat kedua ini merupakan tindak lanjutan dari surat pertama apabila pihak terhutang belum juga memenuhi kewajibanya dalam pemenuhan prestasinya terhadap tunggakannya yang terlampir dalam surat pertama. c. Memberikan surat peringatan ke 3 Surat ketiga ini merupakan pula tindak lanjutan surat ke dua yang di mana pihak debitur atau terhutang masih belum melakukan kewajibanya yang tertera pada surat ke dua dan pertama. Apabila surat peringatan ke 3 belum juga memberikan hasil. d. Dilakukan penarikan benda jaminan. Untuk mengatasi masalah penggunaan kredit maka PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo akan mengadakan pemeriksaan serta mengadakan analisa secara periodik usaha pemberi jaminan hak tanggungan serta kelayakan usahanya. Selain itu pihak PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo akan memberikan pembinaan-pembinaan manajemen kepada pemberi jaminan hak tanggungan agar usahanya dapat berkembang dengan kredit yang diperoleh. Lex specialis derograt generalis merupakan satu bagian asa hukum yang memiliki manfaat dalam memberlakukan suatu Undang-Undang yang paling tepat untuk diterapkan dalam suatu kasus yang dihadapi. Penerapan asas ini tidak mudah dalam penyelesaian kredit antara bank dan debitor, dikarenakan terdapatnya inkonsistenasi antara kedua Umdamg-Undang yang menjadi ancaman dan dipergunakan dalam perjanjian kredit perbankan yaitu Undang-Undang No 7 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (jurnal hukum bisnis No 1 Tahun 2004) Jadi disini pada dasarnya Perusahaan Daerah BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo pada dasarnya dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan
jaminan
pendekatan
hak
terhadap
tanggungan debitur
lebih
meskipun
mengutamakan musyawarah tidak
atau
menutup kemungkinan
pemberlakukan ketentuan penjualan jaminan Hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan pasal Menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. xxiii
xxiv Eksekusi atau penjualan hak atas tanah yang dibebankan dengan hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui tiga cara : 1. Parate Eksekusi : Berdasarkan pasal 6 dan pasal 14 ayat (2), apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Titel eksekutorial tersebut terdapat dalam sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan
kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”. 2. Penjualan dibawah tangan : Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan apabila telah terjadi
kesepakatan
antara
pemberi
dan
pemegang hak tanggungan. Penjualan dibawah tangan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. 3. Pelunasan Hutang : Untuk menghindari lelang maka sampai dengan saat pengukuhan lelang dikeluarkan dapat dilakukan pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik debitur dan kreditur maka dimungkinkan penjualan
dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan
peberima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan terpenuhi. Namun khusus poin b pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan kreditur kepada pihak ke 3 yang berkepentingan
dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat
kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan . Hasil dari penjualan benda yang dijadikan jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan hutang dari debitur, dan apabila ada kelebihannya maka akan dikembalikan kepada debitur.
xxiv
xxv Jadi argumen dari penulis sendiri menganggap bahwa PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perbankan No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 yang di dalamya dalam prosedur pemberian kreditnya serta solusinya telah di dasarkan pada Undang-Undang No 10 tahun 1998.
xxv
xxvi BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraikan pembahasan di atas terkait judul penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada perusahaan daerah BPR BKK kecamatan tirtomoyo Kabupaten Wonogiri maka proses pemberian kreditnya di PD BPR BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sebagai berikut. 1. Prosedur Perjanjian pembebanan HT : a. Diterimanya permohonan. b. Permohonan kredit dari nasabah dilakukan secara tertulis dalam suatu Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKKP). c. Analisis Kredit. d. Keputusan Kredit. e. Penolakan. f. Persetujuan. g. Pembuatan Perjanjian Kredit. h. Pembuatan peralihan hak jaminan sebagai barang yang di jamin. 2. Permasalahan yang timbul dalam proses pemberian kredit macet dan penyelesaian Kredit macet yang dilakukan PD BPR BKK Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri :
Permasalahan yang muncul dalam proses pemberian kredit adalah : a. Karena memang debitur itu usahanya bangkrut. b. Melakukan prestasi tetapi tidak di laksanakan tepat waktu. c. Membayar hutang tidak sesuai dengan seharusnya yang harus di bayar. d. Karena tidak punya uang untuk mengangsur. Penyelesaian Kredit PD BPR BKK Kec Tirtomoyo Kab Wonogiri yang dilakukan dalam masalah kredit macet sendiri yaitu : a. Karena memang debitur usahanya bangkrut maka solusinya pihak bank akan melakukan pemberitahuan agar si debitur melunasi tunggakanya baik dengan xxvi
xxvii caranya sendiri atau dengan di ambil alih oleh pihak bank sendiri dengan cara mengaudit atau melelang usaha tersebut dan sisa hasil dari pelelangan akan di gunakan untuk menutupi tunggakan si debitur kepada kreditur dan sisa hasil dari pelelangan tersebut akan di kembalikan ke debitur sendiri. b. Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu maka solusi yang di lakukan pihak bank sendir yaitu hanya melakukan pembrian denda kepada debitur atas ketidak tepatan waktu dalam membayar tunggakannya. c. Membayar hutang tetapi tidak sesuai dengan seharusnya yang harus di bayar maka solusi yang di ambil oleh pihak bank sendiri yaitu pihak bank akan memberi toleransi kepada debitur untuk tetap melunasi tunggakanya dengan juga di kenakan denda. d. Karena tidak punya uang untuk mengangsur maka solusinya yaitu pihak bank akan menggunakan jaminan dari debitur yang disini jaminannya berupa hak tanggungan untuk melunasi tunggakannya dengan cara bank akan melelang atau menjual barang tersebut. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo mengambil langkah sebagai berikut: Tindakan pertama yang dilakukan adalah : 1) Memberikan surat peringatan ke 1 2) Memberikan surat peringatan ke 2 3) Memberikan surat peringatan ke 3 4) Di lakukan penarikan benda jaminan.
B. SARAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan setelah penulis menarik kesimpulan dari permasalahan diatas maka penulis akan mengemukakan beberapa saran masukan bagi para pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 1 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo selaku kreditur untuk lebih hati-hati lagi dalam menerapkan keempat prosedur permohonan kredit secara urut dan runtut dalam mengadakan perjanjian kredit, xxvii
xxviii sehingga debitur akan lebih bisa memahami dan mengerti hak dan kewajibannya, dan pihak bank
dapat
memberikan
keterangan lebih terperinci mengenai hak dan
kewajiban debitur dalam perjanjian kredit. 2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wonogiri Kota Cabang Tirtomoyo sebaiknya melakukan
perjanjian secara
notariil
sehingga
perjanjian memiliki
kekuatan hukum yang tetap, dan lebih menguntungkan kedua belah pihak. 3 Pihak
debitur sebaiknya menaati
segala
ketentuan
dan syarat-syarat
yang
ditetapkan oleh pihak Bank, sehingga pihak bank tidak segan-segan dan leluasa dalam memberikan memberikan kredit bagi kegiatan usaha yang di jalankan oleh debitur.
xxviii
xxix DAFTAR PUSTAKA Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Seri Hukum Hata Kekayaan HakTanggungan. Jakarta: Prenada media Gatot Supramono.1995. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta : Djambatan. Hartono Hadi Saputro.1986. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan. Yogyakarta : Liberty. HB Sutopo. 2006. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta. Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana. Lexy J Moleong.2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosadakarya . Muhamad Djumhana. 1997. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Muhamad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Purwadi Patrik dan kashadi. 2001. Hukum Jaminan. Semarang : Fakultas Hukum Diponegoro Subekti . 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. ST. Remy Sjahdeini. 2005. Hak Tanggungan sebagai Hak Jaminan. Bandung. PT Alumni. Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Salim HS. 2005. perkembangan hokum jaminan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Pers. Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Bandung : PT. Intermasa
xxix
xxx Seinfokum.pengertianperjanjian.http://www.jdh.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian.pdf >( 2 Novenber 2009 Pukul 05.16 ). Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan Alinea Ke IV. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dalam Pasal 3. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Jurnal tahun 2005 judul journal of money, credit, and banking, volume 37 no 1 Jurnal tahun 2004, judul polemik penerapan asas lex specialis derograt legl generalls dalam penyelesaian kredit antara bank dan kreditur, volume 23 no 1 Jurnal tahun 2005 judul Prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam prosedur penyaluran kredit perbankan ,Jurnal Ilmiah, volume 6, No 3
xxx
