SAMPAIKAN KEPADA RAKYAT, KITA HARUS SIAP HADAPI MEA MENJADI CHAMPION DI ERA MEA SAYA SANGAT OPTIMIS "JANGAN KALAH SEBELUM BERPERANG" MARIA Y

ISSN 2442-4498

Presiden RI

JOKO WIDODO

“SAMPAIKAN KEPADA RAKYAT, KITA HARUS SIAP HADAPI MEA”

Menteri Perdagangan RI

Wartawan

Mantan Dubes RI untuk WTO

THOMAS T. LEMBONG

MARIA Y. BENYAMIN

IMAN PAMBAGYO

“SAYA SANGAT OPTIMIS”

"JANGAN KALAH SEBELUM BERPERANG"

MENJADI “CHAMPION” DI ERA MEA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH

≡

≡

OPINI

44.

1. Sambutan Kepala Pusat Humas Kemendag atas terbitnya edisi kedelapan majalah .

LAPORAN UTAMA

2. MEA Pintu Masuk Masyarakat Dunia Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir di hadapan kita. Selamat datang MEA. Selamat melakukan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dunia. Indonesia dan negaranegara ASEAN kini tidak lagi dihadapkan pada masalah-masalah ekonomi di kawasan Asia tetapi sudah menjadi global.

REFLEKSI MEDIA

Persitiwa penting yang terjadi di Kementerian Perdagangan

Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia bersiap menghadapi era MEA. Semua elemen masyarakat tidak perlu merasa takur dan pesimis. Sementara, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sangat optimis Indonesia dapat menjadi kekuatan penting di era MEA. Bagaiamana media memandang MEA, ikuti artikel Maria Y. Benyamin. Sedangkan mantan Dubes WTO Iman Pambagyo juga berbagi optimisme dan menjadi champion di era MEA.

≡

WARTA USAHA

KOLOM PEDULI

≡

MENGENAL

LEBIH DEKAT

Parluhutan Tado Sianturi (Kepala Pusdiklat Kemendag) “Perubahan itu harus diawali dari diri sendiri mau berubah atau tidak?. Kalau dari sendiri ingin berubah pasti akan ada perubahan. Itu saja pokoknya,”

≡

60.

Media monitoring Pusat Humas Kementerian Perdagangan mencoba merangkum berbagai komentar terkait isu MEA yang cukup mendapat perhatian media. Mulai dari kalangan politisi, pengamat, asosiasi, dan akademisi beragam melontarkan ulasannya. Berikut ulasannya.

≡

68.

“Bagi saya PHK membawa berkah, coba lihat saja saya dulu gambar spare part sekarang gambar kelom,” ungkapnya.

38.

MENYONGSONG

MEA

≡

70.

Bachrul Chairi

AEC Center

Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional

AEC merupakan sebuah proses, sebuah perwujudan dari kesadaran para pemimpin Negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu menghadapi dinamika ekonomi dunia yang telah berubah tersebut.

Sepak terjang Bachrul Chairi boleh dibilang tidak diragukan dalam menangani seputar perdagangan internasional sejak dilantik pada Juli 2014 silam. Simak hasil wawancara tim INTRA bersamanya.

Redaksi:

Pemimpin Umum:

asfiranti, mulyansari, virza arigiatha, abdul syukur k, heru bahtiar arifin

gunaryo

Pemimpin Redaksi: ani mulyati

Alamat Redaksi:

Redaktur Pelaksana:

pusat humas

luther palimbong

kementerian perdagangan ri

Editor:

jl. m. i. ridwan rais, no. 5,

r. sudiyatmoko, m. amin, guntur

jakarta pusat 10110,

Fotografer: tim pusat humas kemendag

ii

Pameran lukisan bertajuk “Anak Indonesia Peduli: Persembahan Karya Anak Bangsa” untuk Bakti Sosial Natal Nasional 2015 di Kupang” merupakan rangkaian salah satu dari kegiatan perayaan Natal Nasional 2015 yang mengusung tema “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”.

KATA KITA

H. Ana Nuryana Pengrajin Kelom Tasik

Monitoring Isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

≡

66.

58.

≡

≡

62.

Opini Presiden Joko Widodo, Thomas Trikasih Lembong, Maria Y. Benyamin dan Iman Pambagyo

Salam Redaksi

ETALASE

PERISTIWA

(gedung i lantai 2) telp. (021) 386371 fax. (021) 3508711

PUBLIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 6.000 - 8.000 karakter, disertai identitas penulis.

www.informasi. kemendag.go.id

Kementerian Perdagangan

contact.us@ kemendag.go.id

@kemendag

Naskah dikirim ke: [email protected] Majalah ini dapat diakses melalui www.kemendag.go.id

SEKAPUR SIRIH

SALAM REDAKSI ↙ Ani Mulyati Kepala Pusat Hubungan Masyarakat KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pembaca yang budiman,

A

lhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, majalah INTRA Insight kembali hadir menyapa pembaca. Senang rasanya Majalah INTRA mendapat kehormatan secara terus-menerus hadir di hadapan pembaca dengan semangat dan optimisme menjelang tutup tahun 2015. Pada saat yang sama, Majalah INTRA juga mendapat kehormatan karena dinobatkan sebagai juara pertama dengan predikat TERBAIK I dalam Apresiasi Media Humas (AMH) 2015 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Surabaya. Penghargaan ini sekaligus menjadi tanggung jawab bagi INTRA untuk terus menjaga kualitasnya agar senantiasa tampil maksimal dan menjadi pembuktian pentingnya peran serta pembaca selama ini. Dengan kerendahan hati, kami ingin mengucapkan beribu terima kasih. Di akhir tahun 2015 dan mengawali tahun 2016, bangsa ini akan memasuki era baru dalam perdagangan bebas, yakni era Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Inilah awal bagaimana bangsa ini bersama-sama dengan bangsabangsa lain di ASEAN menjadi satu kekuatan pasar tunggal dalam perdagangan barang, jasa, modal, dan investasi. Tentu dengan tetap mengacu pada sejumlah agreement yang melingkupinya. Namun, kita semua berharap bahwa ASEAN akan menjadi satu kekuatan regional baru di tengah kancah komunitas perdagangan bebas dunia. Indonesia, di era MEA, ini seolah ingin berlatih dengan sesama anggota ASEAN agar menjadi negara yang tangguh dalam perekonomian. Pada masanya nanti, bangsa ini mau tidak mau akan berhadapan dengan perdagangan bebas yang diinisiasi negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika. Maka di era MEA ini, Indonesia harus mampu berlatih sungguh-sungguh sehingga rakyat Indonesia akan menjadi warga dunia yang tangguh secara ekonomi dan peradaban. Itulah sebabnya, dalam edisi ini, INTRA menyuguhkan semua isu tentang MEA. Dan akhirnya, kami ingin menyampaikan seruan Presiden Jokowi “Sampaikan Pada Rakyat, Kita Harus Siap Hadapi MEA.” Selamat membaca...

1

LAPORAN UTAMA

deklarasi cetak biru komunitas ekonomi asean

Kami, Para Kepala Negara/Pemerintah dari Brunei Dasussalam Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam. Mengingat keputusan terdahulu kami untuk membentuk Komunitas ASEAN pada 2020, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) sebagaimana tersebut dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali,Indonesia, pada 7 Oktober 2003; Memutuskan untuk mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN; Menyadari semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan dan dengan kawasan lain di dunia, serta menekan pentingnya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dalam rangka mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015; Mengakui bahwa perbedaan tingkat pembangunan di ASEAN mensyaratkan berbagai fleksibilitas mengingat ASEAN tengah bergerak menuju masa depan yang lebih terintegrasi dan saling tergantung satu sama lain; Menegaskan komitmen bersama kami, yang ditetapkan pada KTT ke-12 ASEAN di CEBU, FILIPINA pada 13 Januari 2007, untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN, termasuk pilar KEA pada 2015; Mengakui perlunya untuk memiliki kerangka kerja institusional yang kuat dan identitas yang sah dan terpadu sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN melalui pemberlakuan sistem berdasarkan aturan hukum untuk merealisasikan pembentukan KEA pada 2015. Menyatakan, puas atas kemajuan yang telah dicapai dan komitmen yang ditunjukkan oleh ASEAN dalam menyusun Cetak Biru KEA dan memastikan implementasinya secara tepat waktu;

2


Menegaskan, Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai koordinator dari seluruh isu kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN. DENGAN INI : 1. MENGESAHKAN Cetak Biru KEA di mana setiap negara anggota ASEAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan KEA pada 2015. Cetak Biru KEA akan mentansformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. Cetak Biru KEA termasuk jadwal strategisnya terlampir dalam Deklarasi ini. 2. MENUGASKAN para Menteri terkait, dibantu oleh Sekretariat ASEAN, untuk mengimplementasikan Cetak Biru KEA dan melaporkan kepada kami secara berkala, melalui Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, mengenai kemajuan implementasi tersebut. 3. Dibuat di Singapura pada tanggal 20 November 2007, dalam satu naskah asli berbahasa inggris. UNTUK BRUNEI DARUSSALAM:

Ttd HAJI HASSANAL BOLKIAH Sultan Brunei Darussalam

UNTUK KERAJAAN KAMBOJA:

Ttd SAMDECH HUN SEN Perdana Menteri

UNTUK REPUBLIK INDONESIA :

Ttd DR.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden

UNTUK REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAO:

Ttd BOUASONE BOUPHAVANH Perdana Menteri

UNTUK MALAYSIA :

Ttd DATO’SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI Perdana Menteri

UNTUK KERAJAAN THAILAND:

Ttd JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT

UNTUK UNI MYANMAR:

PERDANA MENTERI

Ttd

UNTUK REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

JEND.THEIN-SEIN Perdana Menteri

Ttd NGUYEN TAN DUNG

UNTUK REPUBLIK FILIPINA :

Perdana Menteri

Ttd GLORIA MACAPAGALARROYO Presiden

UNTUK REPUBLIK SINGAPURA :

Ttd LEE HSIEN LOONG Perdana Menteri

3

LAPORAN UTAMA

mea pintu masuk masyarakat dunia

foto: tim humas

MEA, PINTU MASUK MASYARAKAT DUNIA

4


5

foto: timtim humas foto: humas

LAPORAN UTAMA

mea pintu masuk masyarakat dunia

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir di hadapan kita. Selamat datang MEA. Selamat melakukan perubahan dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dunia. Indonesia dan negara-negara ASEAN kini tidak lagi dihadapkan pada masalah-masalah ekonomi di kawasan Asia tetapi sudah menjadi global. MEA sejatinya pintu masuk masyarakat dunia. Ekonomi Indonesia atau Malaysia atau Singapura tidak hanya dipengaruhi negara-negara di kawasannya, tetapi sangat dipengaruhi dinamika ekonomi dunia. Dengan integrasi pasar tunggal yang mencapai 650 juta konsumen, kekuatan ekonomi MEA akan diperhitungkan dunia sebagai basis kekuatan produksi, basis kekuatan pasar, basis kekuatan modal dan basis kekuatan investasi.

P

residen Joko Widodo menegaskan Indonesia siap menghadapi MEA. “Kita harus siap dan optimis mampu menghadapi MEA. Saya bertemu para pimpinan kepala negara ASEAN dan mereka juga takut dengan kekuatan Indonesia. Jadi, kita harus siap memanfaatkan MEA,” katanya. Saat ini Indonesia telah mengimplementasikan 92,7 persen atau 469 dari 506 total measures dalam kesepakatan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kendala yang dihadapi Indonesia yakni karena terbentur peraturan domestik di bidang jasa, misalnya Perpres Nomor 38 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjelaskan Indonesia melakukan penyesuaian terhadap regulasi terkait tampaknya tidak dapat dihindari. Selain itu, Indonesia juga sedang berjuang agar ASEAN dapat melakukan penyesuaian terhadap target liberalisasinya di bidang jasa sehingga dapat dipenuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN. “Indonesia akan memperjuangkan agar negara anggota ASEAN dapat menyepakati penggunaan fleksibilitas penurunan penyertaan modal asing dari 70 persen menjadi lebih besar atau sama dengan 51 persen,” ujar Thomas. Menurut Mendag, pendeklarasian MEA di akhir 2015 kelihatannya menghadapi tantangan. Namun, Indonesia tetap optimis dapat mewujudkan integrasi MEA dan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan baru di tengah perubahan global.

6

Saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Asean mencapai 2,57 triliun dolar AS, hampir mencapai dua kali lipat dari PDB ASEAN pada 2007 lalu. Pertumbuhan PDB riil ASEAN diproyeksikan mencapai 4,6 persen di 2015 dan akan meningkat sampai dengan 5,1 persen pada 2016 mendatang. Pasar utama ekspor ASEAN relatif tidak mengalami perubahan dan konsisten pada pasar tradisional dengan komposisi pangsa ekspor intra-ASEAN 25,5 persen, Cina 11,6 persen, Uni Eropa 10,2 persen, Amerika Serikat 9,5 persen, dan Jepang 9,3 persen. Sementara itu, total perdagangan intraASEAN pada 2014 meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan pada 2007 yang mencapai sebesar 2,53 triliun dolar AS. Di bidang investasi, total Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke ASEAN pada 2014 tercatat sebesa 136,2 miliar dolar AS. Sumber utama investasi berasal dari Uni Eropa 21,5 persen, Intra ASEAN 17,9 persen, Jepang 9,8 persen, Amerika Serikat 9,6 persen, dan Cina 6,5 persen.

DEKLARASI MEA 2025 Era baru Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/ Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.


“Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera berlaku pada 31 Desember 2015. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan,” tegas Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Kuala Lumpur, Minggu (22/11). Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu u Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; v ASEAN yang kompetitif dan dinamis; w peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta y ASEAN Global. Dengan mengimplementasikan CetakBiru MEA 2025, masing-masing negara anggota ASEAN akan mengalami pertumbuhan yang setara dan inklusif sehingga mampu mengurangi perbedaan tingkat pembangunan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan per kapita yang tinggi, serta meningkatkan jumlah masyarakat berpendapatan menengah. “Dengan diimplementasikannya cetak-biru MEA 2025, Indonesia diharapkan mampu mencapai target menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan terpadu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu bertahan pada saat menghadapi krisis dan ketidakpastian ekonomi global,” jelas Mendag Thomas Lembong. Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Donna Gultom menambahkan bahwa penyusunan aksi strategis cetak-biru MEA 2015 juga disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional Indonesia. “Di dalam penyusunannya, Indonesia berupaya meminimalkan

satu faktor penyebab turunnya rasio investasi adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastruktur. Berbeda sekali dengan negara ASEAN lainnya yang dipengaruhi faktor berkembangnya regional hub-production. Indonesia menyongsong MEA 2015 dengan membangun berbagai kerjasama regional yang bertujuan meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun pembiayaan. Dari sektor inilah kesempatan terbuka lebar.

komitmen-komitmen yang berpotensi menyulitkan Indonesia yang sedang dalam upaya meningkatkan daya saingnya serta sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan nasional Indonesia,” tegas Donna.

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN LAIN Selain menandatangani deklarasi Masyarakat ASEAN 2025, pada hari yang sama para Menteri Ekonomi ASEAN juga melakukan penandatanganan Protokol Perubahan Persetujuan Kerja Sama ASEANChina FTA yang disaksikan oleh para Kepala Negara anggota ASEAN dan China. Protokol ini bertujuan untuk meng-upgrade kerja sama ekonomi ASEAN-China dalam upaya meningkatkan nilai perdagangan kedua pihak. Keberhasilan lain yang dicapai pada KTT ASEAN ke-27 ini yaitu pendeklarasian Joint Statement on Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Negotiations oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan anggota RCEP. Deklarasi ini menjadi momen bersejarah bagi perundingan RCEP sebab para Kepala Negara/ Pemerintahan anggota RCEP menginstruksikan para menteri ekonominya untuk menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2016. Ini dilakukan mengingat RCEP dapat meningkatkan kualitas integrasi ekonomi di kawasan, taraf hidup masyarakat, dan pemerataan pembangunan; serta memperkuat hubungan ekonomi di antara negaranegara anggota RCEP.

TANTANGAN MEA Hasil Survey on ASEAN Community Building Effort 2012 oleh Sekretariat ASEAN dan Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) di 10 negara anggota ASEAN juga mengungkapkan sebuah fakta positif. Setidaknya sekitar 81% masyarakat ASEAN telah mengetahui keberadaan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut, tetapi 76% di antaranya masih kurang memiliki pemahaman dasar mengenai ASEAN. Sementara itu, sekitar 55% dari kalangan bisnis ASEAN telah memiliki pemahaman dasar mengenai ASEAN, sementara 15% lainnya sudah memiliki pemahaman dasar yang baik tentang ASEAN.

ASEAN sangat memungkinkan untuk membuka sektor jasa seluas-luasnya, melalui sektor-sektor jasa prioritas yaitu sektor pariwisata, kesehatan, penerbangan, e-ASEAN, dan logistik. Jasa prioritas ini belum merata, hanya berkembang di Singapura, Malaysia dan Thailand. Namun, kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Indonesia akan unggul dari stok tenaga kerja. Diyakini dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Indonesia pun dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka MEA 2015.

Hasil survei Tim Survei ASEAN LIPI yang dilakukan di 16 kota Indonesia atas dasar “nice to know,” “need to know,” dan “need to explore” dalam kerangka Priority Integration Sector (PIS) memperlihatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap MEA. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang MEA dapat menjadi halangan internal (internal barriers) bagi pelaksanaan kebijakan nasional dalam upaya mencapai tujuan MEA. Bagi masyarakat konsumen, MEA bisa dipastikan akan memberikan keuntungan. Keuntungan yang bisa diterima oleh konsumen ini ditunjukkan bahwa sekitar 43,7 persen responden masyarakat konsumen mengakui adanya manfaat ekonomi dengan diberlakukannya MEA.

ASEAN dari segi penarikan aliran modal asing dikenal sebagai tujuan penanaman modal global. MEA membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan. Aliran modal tersebut tidak hanya dalam bentuk porsi dari portfolio regional tapi juga aliran modal langsung (PMA). Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerjasama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Penerapan ASEAN Single Window sangat mendukung peluang ini.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di antara anggota ASEAN, Indonesia diharapkan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia mencatat fakta bahwa salah

Hadirnya MEA akan menjadi peluang penting masyarakat Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya, menjadikan pasar ASEAN sebagai pengembangan usaha dan pengembangan kesempatan bekerja. Jadi tunggu apa lagi, Lets Go MEA….!! (HER/ASK)

7

LAPORAN UTAMA

mea , integrasi ekonomi asean

foto: tim humas

MEA, INTEGRASI EKONOMI ASEAN

8


9

LAPORAN UTAMA


Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakterisik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

EMPAT KARAKTERISTIK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

K

eempat karakteristik tersebut termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006. Cetak Biru MEA memiliki sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang disepakati sebelumnya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Selanjutnya, pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura bulan November 2007 disepakati peta kebijakan (roadmap) untuk mencapai MEA. Sebagai upaya untuk menyelaraskan MEA dengan kepentingan nasional, dalam KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 12-13 November 2014 Indonesia menekankan beberapa hal, antara lain: u terus berupaya untuk menjadi bagian dari rantai produksi regional dan global; mengharapkan agar ASEAN dapat meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang masih rendah (24,2%) dalam lima tahun ke depan menjadi 35-40%; berkontribusi pada upaya peningakatan PDB ASEAN sebanyak dua kali lipat dari US$ 2,2 triliun menjadi US$ 4,4 triliun pada tahun 2030, dan; x pengurangan presentase penduduk miskin di ASEAN menjadi separuhnya, dari 18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030.

10

PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (I) Aliran Bebas Barang, (II) Aliran

Bebas Jasa, (III) Aliran Bebas Investasi, (IV) Aliran Modal Yang Lebih Bebas, Serta (V) Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil.

Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Services (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan. I.

Aliran Bebas Barang

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines dibawah skema Common Effective Preferential Tariff (CEPTF) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5% untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dengan terminologi CLMV. Meskipun demikian masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam Sensitive List (SL), High Sensitive List (HSL), dan General Exception List (GEL). Upaya tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Agreement on Custom pada tahun 1997 dan ASEAN


Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010. II.

Aliran Bebas Sektor Jasa

Sektor jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian negara-negara anggota ASEAN mengingat sekitar 40%-50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor ini. Persentase kontribusi sektor jasa ASEAN terhadap PDB-nya dari waktu ke waktu terus menunjukan peningkatan. Selain itu, sektor jasa merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan. Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di sektor jasa, negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik. Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Tim Koordinator Bidang Jasa (TKBJ) di bawah Kementerian Perdagangan yang telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 288/M-DAG/KEP/3/2010 tanggal 5 Maret 2010.

Sejak ditandatanganinya AFAS, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya liberalisasi sektor jasa. Sejumlah paket komitmen AFAS telah berhasil disepakati oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, dan berdasarkan perkembangan terakhir ASEAN telah menyelesaikan negosiasi AFAS Paket ke-9 yang ditandatangani secara ad referendum pada AEM ke-46, bulan Agustus 2014. Hingga AFAS-9, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 97 subsektor dengan rincian: 29 sektor prioritas, 7 subsektor logistik, dan 61 subsektor lainnya. Untuk memenuhi target AFAS Paket ke-10, Indonesia memerlukan tambahan 31 subsektor. Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) sebagai perjanjian yang komprehensif dan berpandangan kedepan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus integrasi ASEAN ke rantai produksi global. Selain itu, dalam rangka perwujudan MEA 2015, ASEAN juga telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan MEA 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

III.

Aliran Bebas Investasi

Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu perlakukan non-diskriminasi kepada investor berkewarganegaraan negara anggota ASEAN dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan, dan proteksi terhadap investasi. Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang mulai berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN mencoba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) dan Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA Framework Agreement). Implementasi ACIA merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi. Pertemuan ke-45 AEM di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Agustus 2013 telah mengesahkan Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Protokol tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan amandemen terhadap ACIA Schedule dan mendelegasikan tanggung jawab melakukan amandemen dari AEM kepada ASEAN Investment Area (AIA) Council.

IV.

Aliran Modal yang Lebih Bebas

Di bawah Cetak Biru MEA, ASEAN berusaha untuk mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework (AFIF) guna memberikan pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah MEA. AFIF bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya pasar keuangan semi-terintegrasi pada tahun 2020. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati tujuan akhir terciptanya integrasi keuangan yang mengakui bahwa: a masingmasing Negara Anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain; dan b masing-masing Negara Anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan.

V.

Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil

Mengacu pada pengaturan liberalisasi jasa WTO yaitu GATTS, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi sektor jasa di kawasan. Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara gradual memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati di ASEAN. MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negaranegara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best-practices dalam standar dan kualifikasi. Melalui kesepakatan MRA, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat, seperti pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, dan aliran perdagangan yang lebih leluasa.

11

LAPORAN UTAMA


Hingga saat ini, terdapat delapan kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

VI.

KAWASAN EKONOMI YANG KOMPETITIF

MRA on Engineering Services MRA on Nursing Services MRA on Architectural Service MRA on Surveying Qualification MRA on Tourism Professional MRA on Accountancy Services MRA on Medical Practitioners MRA on Dental Practitioners

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

Sektor Prioritas Integrasi

ASEAN menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi. Untuk itu, ASEAN memfokuskan pada 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sectors/ PIS) yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Pada awalnya, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta hanya menyepakati 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Namun pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati penambahan sektor Logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 (dua belas) sektor.

I.

Kebijakan Persaingan Usaha

Dalam upaya mengembangkan dan memperkuat budaya persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang, negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen dalam AEC Blueprint, untuk memperkenalkan national compertition policy and law (CPL) pada tahun 2015. Pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerja sama dalam CPL. AEGC memfokuskan pada penguatan kapabilitas kebijakan terkait persaingan dan best practices diantara negara-negara anggota ASEAN, serta mengembangkan “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, dan menyusun “Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business” yang diluncurkan pada Pertemuan ke-42 AEM di Da Nang tahun 2010. II.

Perlindungan Konsumen

Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen perlu dikembangkan secara terus menerus sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan. Pada bulan Mei 2012 dalam Pertemuan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) ke-5 di Bali telah diresmikan website on consumer protection dengan

12


alamat: www.aseanconsumenorg. Selain memuat tentang informasi yang berkaitan dengan pelindungan konsumen, juga menyajikan mekanisme pelaporan dan tuntutan ganti rugi untuk produk-produk yang berasal dari negara anggota ASEAN. III.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi a kreatifitas budaya, intelektual dan seni beserta aspek komersialnya; b penerapan dan pengunaan teknologi maju secara efisien; c proses belajar secara berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan d mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri. Kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (20042010), ASEAN IPR Action Plan (20112015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright. Adapun rencana aksi tersebut ditujukan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu, dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi, kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.

IV.

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu elemen terpenting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan ASEAN yang lebih efisien. Sesuai Cetak Biru MEA, pembangunan infrastruktur untuk menopang perekonomian ASEAN dilakukan melalui pengembangan fasilitas infrastruktur transportasi (darat, laut, udara, multimoda), infrastruktur informasi, dan infrastruktur pasokan energi di kawasan.

V.

Keuangan

Para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance di Thailand pada tahun 1997. MoU tersebut menjadi kerangka peningkatan kerja sama di bidang keuangan yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, kepabeanan, asuransi, perpajakan, dan pengembangan SDM di sektor keuangan. Pada tahun 2007 para Menteri sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan yang seimbang di negaranegara anggota. Untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta tingkat kompetensi ASEAN di pasar global, ASEAN menyepakati perlunya upaya kapitalisasi yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan.

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG SETARA MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN. I.

Pengembangan UKM

Upaya untuk mengembangkan UKM di ASEAN menjadi bagian integral dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seluruh negara anggota ASEAN karena UKM mendominasi populasi perusahaan di ASEAN. Berdasarkan data yang dihimpun Sekretariat ASEAN (per April 2014), UKM di ASEAN merupakan 96% dari total perusahaan yang beroperasi di ASEAN. UKM di ASEAN menyerap tenaga kerja dari 50% hingga 85% dari total angkatan kerja. Selain itu, UKM juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi (PDB), yaitu berkisar antara 30--53%. Sementara terhadap aktivitas ekspor, UKM menyumbang kinerja antara 19% hingga 31%. Mengingat peran UKM yang signifikan, ASEAN perlu meningkatkan kapasitas UKM untuk dapat berkembang dan berdaya saing di tengah dinamika persaingan global, khususnya dalam upaya integrasi ASEAN, baik di antara negara ASEAN maupun ASEAN dengan mitra wicara. Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UKM ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Strategic Action Plan for ASEAN SME Development 2010-2015 (SAP SMED). Misi dan sasaran dari SAP SMED adalah mendorong UKM ASEAN untuk memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu 1 memimiliki kualitas internasional, 2 mampu bergabung dalam rantai pasok regional dan global; 3 mampu meraih manfaat dari KEA, dan 4 menjalankan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan UKM, ekspor dan inovasi. Pembahasan kerja sama UKM di ASEAN dilakukan oleh ASEAN Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Pertemuan ASEAN SMEWG diselenggarakan 2 (dua) kali setahun dan melaporkan hasil pertemuan kepada ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM).

Dalam Pertemuan ke-33 ASEAN SMEWG, ASEAN sepakat untuk mengembangkan SAP SMED 2014 & 2015 dengan fokus pada Improving Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement, ASEAN-focused theme in national SME trade fairs, Common Curriculum on Entrepreneurship in ASEAN, dan Access to Information and Advisory Services. II.

Inisiatif Integrasi ASEAN

Dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan (narrowing development gap/NDG) di antara negara-negara ASEAN, khususnya untuk CLMV, telah dibentuk suatu kerangka kebijakan yang disebut Inisiatif Integrasi ASEAN atau Initiative for ASEAN Integration (IAl). Kerangka kebijakan itu ditegaskan dalam Hanoi Plan of Action 1998 dan Deklarasi mengenai NDG for Closer ASEAN Integration 2001. Pada KTT ke-18 di Jakarta, Presiden RI menyampaikan gagasan mengenai perlunya inisiatif kawasan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkesetaraan agar integrasi ekonomi ASEAN dapat dinikmati secara berkeadilan oleh segenap lapisan Masyarakat ASEAN. Gagasan Presiden RI untuk pembangunan ekonomi ASEAN yang lebih adil tersebut didukung oleh para Pemimpin ASEAN. Gagasan itu kemudian diadopsi dengan dibentuknya ASEAN Framework on Equitable Economie Development (AFEED) pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, tanggal 17-19 November 2011. Selanjutnya AFEED menjadi acuan bagi upaya pembangunan ekonomi yang berkesetaraan di kawasan. Hingga saat ini ASEAN telah mengimplementasikan IAI Work Plan I (2002-2008) dan tengah mengimplementasikan IAI Work Plan II (2009-2015).

13

LAPORAN UTAMA


INTEGRASI KE DALAM EKONOMI GLOBAL ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (global supply chain), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA. Aturan dan ketentuan internasional harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan MEA. I.

Kerja Sama Ekonomi ASEAN +1

Dalam upaya mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan ekonomi global, ASEAN telah melakukan serangkaian kerja sama dengan beberapa mitra wicara dalam bentuk kerja sama FTA+1. A. ASEAN-CHINA FTA Para pemimpin ASEAN-RRT menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The Peoples Republic of China (RRC) yang merupakan perjanjian payung bagi kerjasama ekonomi dan FTA ASEANRRT. Perjanjian perdagangan barang telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN di Vientiane, Lao PDR, tanggal 29 November 2004. Sementara itu, perjanjian perdagangan jasa telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT ke-12 di Cebu, Philipina, 14 Januari 2007 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Luar Negeri RRT. Selanjutnya, Persetujuan Investasi ASEAN-RRT ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 pada pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-41 (ASEAN Economic Ministerial/AEM Meeting) di Bangkok, Thailand,

B. ASEAN-INDIA FTA

C. ASEAN-AUSTRALIA SELANDIA BARU FTA Landasan FTA ASEAN-Australia dan Selandia Baru adalah Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN – Australia and New Zealand Commemorative Summit yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2004 di Viantiane, Laos PDR yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEAN – Australia and New Zealand Free Trade Area. Hal ini dilanjutkan dengan proses negosiasi AANZ-FTA yang dimulai pada tahun 2005. AANZ-FTA ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Entry into Force bagi Indonesia berlaku sejak tanggal 10 Januari 2012 atau 60 hari setelah Indonesia menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN. Tidak seperti FTA ASEAN dengan Negara Mitra lainnya, FTA dengan ANZ yang merupakan negara maju bersifat single-undertaking, dimana secara serentak negosiasi dilakukan untuk sektor perdagangan, jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi. Negosiasi perdagangan barang contohnya meliputi modalitas penurunan dan penghapusan tariff impor, masalah Rules of Origin

Seiring dengan diberlakukannya ACFTA, telah menjadikan RRT sebagai mitra dagang terbesar pertama ASEAN dan ASEAN juga telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga RRT. Untuk meningkatkan ACFTA guna dapat merespon terhadap perkembangan arsitektur ekonomi dunia, Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan RRT menyambut inisiatif untuk melakukan peningkatan (upgrading) ASEAN – China FTA pada Pertemuan ke-16 ASEAN-China Summit tanggal 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussaalam.

14


Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada bulan Oktober 2003. Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sedangkan Perjanjian ASEAN-India Trade on Services and Investment telah diselesaikan pada tahun 2014 secara ad referendum. Seiring dengan diberlakukannya ASEANIndia FTA, total perdagangan ASEAN dengan India bernilai USD 75,6 miliar pada tahun 2012, meningkat 13,4% dibandingkan dengan tahun 2011 yang bernilai USD 74,6 miliar.

(ROO), Custom and Procedures, Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Perundingan juga dilakukan di bidang jasa, investasi, dan isu-isu seperti Intellectual Property, Competition Policy, Special and Diffrenetial (S&D) Treatment, dan Capacity Building. Beberapa prioritas kerjasama di bidang kerja sama ekonomi antara lain in-country training on ROO, tariff transposition, dan review Non-Tariff Measures. Pada pertemuan ke-46 ASEAN Economic Minister di Nay Pyi Taw bulan Agustus 2014 telah dilakukan penandatangan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ANZ-FTA. Protokol tersebut berisi revisi terhadap ANZFTA yang mencakup: 1 Penghapusan Nilai Free on Board (FOB) pada formulir Certificate of Origin (COO), khusus untuk kriteria asal tidak termasuk Regional Value Content (RVC); 2 Penggabungan Product Specific Rules (PSR) dan proses transposisi Harmonised System (HS) dalam satu dokumen, serta mendelegasikan wewenang kepada committee AANZFTA untuk memutuskan Minimun Data Requirement dan prosedur administrasinya.

D. ASEAN-JEPANG CEP

II.

Landasan pembentukan perdagangan bebas ASEAN dan Jepang adalah Joint Declaration of the Leaders of the Comprehensive Economic Partnertship between ASEAN and Japan yang ditandatangani pada tanggal 5 Nopember 2002, serta Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2003. Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang menyepakati Perjanjian Kerjasama Ekonomi ASEAN-Jepang (AJCEP) dan mulai dilakukan negosiasi pada bulan April 2005 dan ditandatangani pada bulan Maret dan April 2008 secara ad-referendum. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif per 1 Desember 2008. AJCEP merupakan perjanjian ekonomi antara ASEAN dan Jepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdagangan barang, jasa, investasi, SPS, TBT dan kerjasama ekonomi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian AJCEP melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan Persetujuan AJCWP. Pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang, 13 November 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang mencatat upaya finalisasi persetujuan perdagangan jasa dan investasi ASEAN-Japan CEP (AJCEP) pada awal tahun 2015.

E. ASEAN-KOREA FTA Dalam keranga kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Korea untuk meningkatkan arus perdagangan barang, jasa, dan investasi maka pada tahun 2006 telah menyepakati perjanjian ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Perjanjian tersebut disepakati untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas melalui mekanisme menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para ihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea. Perjanjian Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya kerjasama ekonomi ASEAN dan Korea juga mengesahkanperjanjian Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea. Tujuan AKFTA antara lain adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota,

meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara negara anggota. Kategori Produk AKFTA meliputi: 1 Normal Track (NT), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya telah siap menghadapi liberalisasi sehingga penurunan dan penghapusan tarif bea masuknya berlangsung secara cepat tapi terjadual. 2 Sensitive Track (ST), yaitu untuk produk-produk yang berdasarkan sensitifitasnya belum siap menghadapi liberalisasi dalam waktu segera. Pada tahun 2015 ASEAN dan Korea telah menargetkan total dari nilai perdagangan sebesar US$ 150 miliar. Dan bersamaan dengan perayaan Konferensi Tingkat Tinggi kerjasama ASEAN dan Korea ke-25 pada tahun 2014, di Busan diharapkan bahwa terdapat peningkatan intensitas kerjasama ekonomi yang akan mendorong perdagangan barang dan jasa, serta aliran modal melalui fasilitasi perdagangan. Oleh karena itu, telah didorong agar perdagangan ASEAN dan Korea juga dapat mencapai US$ 200 miliar pada tahun 2020. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan berbagai fasilitasi dalam kerangka AKFTA, keterlibatan pihak swasta dan pengusaha dan khususnya Usaha Kecil dan Menengah menjadi perhatian utama dalam kerjasama ASEAN dan Korea kedepan.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Dalam rangka mengembangkan konsep Regional Economic Architecture, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengedepankan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, para pemimpin sepakat mengenai perlunya suatu template bagi ASEAN yang berisi prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk pengembangan FTA++ dan pendekatan negosiasi FTA secara region-wide. Konsep ini merupakan counter-proposal dari usulan beberapa negara Mitra Wicara mengenai pengembangan Regional Economic Architecture, sebagai pengejawantahan dari sentralitas ASEAN. Usulan tersebut berupa integrasi ekonomi kawasan melalui wacana pembentukan East Asia Free Trade Area (EAFTA) atau Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA). Konsultasi para Menteri Bidang Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/ AEM) dengan Negara Mitra Wicara pada bulan Agustus 2011 di Manado telah mendukung ASEAN sebagai faktor pendorong utama dalam integrasi ekonomi kawasan yang diperluas. Untuk itu perlu disusun kerangka kerja yang memberikan persyaratan dasar bagi Mitra Wicara untuk dapat menjalin kemitraan ekonomi dengan ASEAN baik dalam bentuk ASEAN+1, ASEAN+3, maupun EAS. Visi perluasan integrasi ekonomi tersebut adalah untuk menciptakan perekonomian kawasan yang berdaya saing, berkeadilan, inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Para Pemimpin ASEAN selanjutnya mengesahkan ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership pada KTT ke-19 ASEAN dengan integrasi di tiga sektor pada pilar ekonomi, yaitu perdagangan barang, jasa, dan investasi, serta pembentukan kelompok kerja dan kerangka acuan waktu bagi ketiga sektor tersebut. Ketiga kelompok kerja tersebut mendiskusikan prinsip dan acuan bagi kemitraan ASEAN dengan para negara mitra wicara. Pelaksanaan tugas ketiga kelompok kerja ini didukung oleh ASEAN Plus Working Group on Economic Cooperation yang akan melaporkan perkembangan dari hasil pertemuannya kepada kepada para Pemimpin ASEAN. (HER/ASK/*KEMENLU)

15

LAPORAN UTAMA

mea the real region

foto: tim humas

MEA, THE REAL REGION

16


M

ari kita bahas mengenai perdagangan internasional dalam ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Pada awal Januari 2007 para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat tercapainya ASEAN Community-bukan saja Economic Community tetapi juga ASEAN Community-dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Secara garis besar, ada tiga pertanyaan pokok seputar ASEAN Economic Integration dan ASEAN Economic Community (AEC), yakni:

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lahir ketika ASEAN dianggap tidak penting dan tidak lagi relevan. ASEAN sering disebut “banyak bicara tanpa aksi nyata.” Bahkan, AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang menjadi landasan ASEAN untuk membentuk MEA sering diplesetkan menjadi Agree First, Talk After. Mantan Menteri Perdagangan Marie Pangestu mengungkap banyak hal terkait ihwal kelahiran MEA dan bagaimana MEA harus direalisasikan. Agar lebih original, pandangan Marie Pangestu yang dinyatakan pada saat, Peluncuran 3 (tiga) Buku Mengenai Perdagangan Internasional oleh Bank Indonesia di Jakarta, dalam rangka 40th Anniversary of ASEAN, 20 April 2007 silam akan dikutip kembali untuk mengetahui konteks waktunya dan sejarah kelahirannya. Berikut ini petikannya.

1. Mengapa kita memerlukan AEC atau greater ASEAN Economic Integration? 2. Sudah sejauh mana perjalanan kita menuju AEC? 3. Kemana kita harus melangkah untuk mencapai AEC?

Ketiga pertanyaan sederhana tapi mendasar tersebut harus kita pahami dan saya berharap diskusi nanti sore dapat membahasnya secara lebih mendalam. Pertanyaaan pertama, mengapa kita memerlukan AEC? AEC adalah produk Indonesia, karena dilahirkan pada saat Bali Concorde 2003. Kami ikut dalam proses melahirkan konsep-konsep yang dikembangkan waktu itu untuk AEC. Yang yang mendorong kita mengembangkan konsep AEC adalah pemikiran bahwa sudah saatnya ASEAN menuju pada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar forum perbincangan atau talkshows. Tahun 1991 hingga tahun 2000-an, yang menjadi kerangka dari kerjasama ekonomi atau economic integration di ASEAN adalah AFTA (Asian Free Trade Area), yang diluncurkan pada tahun 1991 dan seharusnya rampung pada tahun 2005, namun dipercepat menjadi tahun 2001. Pada waktu itu, karena banyaknya frekuensi pertemuan tanpa disertai langkah konkrit, maka salah satu mantan menteri dari Thailand mengatakan bahwa AFTA juga merupakan singkatan dari Agree First, Talk After. Tercatat sekitar 600 rapat dilakukan oleh ASEAN sepanjang tahun, baik di tingkat Pemerintah maupun di kalangan lembaga non pemerintah. ASEAN benar-benar serius dalam melahirkan true economic integration, bukan hanya terbatas kepada tariffs dan goods. Mulai tahun 2000-an, urgensi

untuk mewujudkan kerjasama ekonomi sangat mendesak karena perkembangan beberapa faktor eksternal maupun internal ASEAN. Dari faktor eksternal adalah berkembangnya dua raksasa ekonomi yaitu RRT dan India. Kita berada di suatu kawasan dimana kita harus bersaing dengan kedua raksasa ekonomi tersebut. Dengan berjalannya waktu dan persaingan, ASEAN pada saat itu membahas relevansi keberadaannya pasca krisis keuangan Asia. ASEAN dianggap tidak relevan lagi, demikian juga Asia Tenggara. Bagaimana meningkatkan relevansi kita kembali? Satu-satunya cara adalah memperkuat ASEAN sebagai a real region. Karena jika kita memang benar-benar bergabung sebagai satu kawasan, maka ASEAN akan kuat. Dengan populasi 560 juta jiwa dan kekuatan daya belinya, mulai dari US$28.000 di Singapura dan US$ 200 di Myanmar. Walaupun perbedaannya tinggi, namun persentase middle class di Asia Tenggara cukup berarti. Dengan demikian, ASEAN ini harus kuat dan mulai benar-benar merealisasikan integrasinya. Hal ini pula yang mendorong lahirnya Asean Community di 2003, bukan saja dari sudut ekonomi namun mencakup sosial dan politik. Perkembangan eksternal lainnya yaitu pada saat bersamaan kita harus berbenah diri ke dalam. Kita sudah mulai melakukan negosiasi dengan mitra dialog kita, ASEAN China Free Trade Area – yang awalnya dicetuskan oleh Zhu Rongji tahun 2000, dan kemudian berkembangan cepat sekali dalam proses negosiasinya. Kalau kita menginginkan ASEAN menjadi center of regional cooperation, ASEAN sebagai suatu wadah harus kuat. Ada dua hal penting yang mendorong lahirnya keinginan kita untuk memiliki kerjasama ekonomi ASEAN yang kuat. Selain ASEAN+1, China, Korea, India, Japan, Australia, New Zealand, yang lebih kuat semua mitra dialog yang sedang atau sudah menyelesaikan tahap negosiasi, ditambah lagi dengan adanya ASEAN+3, ASEAN+6 agar cakupan regionalnya menjadi lebih besar. Kalau berkeinginan menjadikan ASEAN sebagai pusat kerjasama ekonomi regional, dan menjadi center of gravity, maka ASEAN harus kuat. Dan objektif ini hendaknya menjadi ASEAN menjadi driving force bagi kita untuk mewujudkan AEC yang kuat.

17

LAPORAN UTAMA

mea the real region

What does AEC mean and what should it mean? Sesungguhnya jawaban atas pertanyaan tersebut dimulai dari pemikiran ASEAN Free Trade Agreement, yaitu bahwa ASEAN sebagai satu pusat produksi regional yang memperoleh keuntungan dari complementary resources endowment yang ada di berbagai negara ASEAN untuk menjual ke pasar ketiga. Berbeda halnya dengan konsep European Economic Community yang dari awal selalu membayangkan pasar tunggal dan pasar internal yang besar sebagai dorongan untuk melakukan kerjasama regional. Sepatutnya dari awal pemikiran kita dilandasi keinginan untuk mewujudkan kawasan yang memiliki daya saing kuat, dan drawing from complementarity dari sumber daya kita untuk menjadi regional hub yang lebih kompetitif, menarik investasi, dan mampu merambah ke pasar ketiga bukan pasar dalam negeri. Dengan jangkauan pasar kita yang semakin meluas ditambah lagi mempunyai ASEAN + China, ASEAN+ Korea, pasar regional dan pasar ASEAN, maka semakin kuatkah alasan kita melakukan kerjasama ekonomi dalam kawasan ASEAN. Ditunjang pula oleh GDP kita yang mencapai 800 miliar dan peningkatan daya beli, ada beberapa fakta penting untuk kita sadari mengenai ASEAN. Tingkat urbanisasi di ASEAN secara keseluruhan berada di kisaran 42%, ini relatif tinggi bila dibandingkan dengan India. Dengan kata lain, the size of urban market, middle class dan consumer market di ASEAN itu besar. Beberapa perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang consumer sangat menyadari hal itu, termasuk negara-negara lain dalam ASEAN yang melirik consumer market di Indonesia. Hal yang tak kalah penting adalah struktur demografis populasi kita dengan komposisi sebesar 31,6% dari penduduk ASEAN berusia kurang dari 15 tahun, 28,1% antara 15-29 tahun, sehingga 60% dari populasi di ASEAN berada di bawah usia 29 tahun. Ini menggambarkan consumer market, certain democratic taste in that market, dan yang juga penting adalah young productive labor force. Data lain mengenai sumber daya ASEAN adalah 21,5% berusia 30 -34 tahun, jadi

18

terdapat sekitar 81% dari populasi ASEAN di bawah usia 44 tahun. Kenyataan ini seharusnya benar-benar dapat kita jual dan menjadi bagian dari AEC selain pembahasan mengenai peralihan keahlian sumber daya manusia. Seiring dengan bertambahnya tingkat persaingan kita dengan India dan China, kita harus meningkatkan akselerasi dan integrasi ASEAN. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kita berada dalam proses ASEAN Economic Integration? Masih dalam proses atau sudah menghasilkan kemajuan dalam ASEAN Economic Integration maupun Economic Community? Mungkin kita harus kembali mengingatkan apa yang telah disepakati tahun 2003. ASEAN Economic Community berarti free flow of trade in goods, investment, trade and services, and skilled labor and freer flow of capital. Ini sebenarnya definisi dari AEC. Dan kesepakatan pada tahun 2003 menyatakan paling lambat direalisasikan tahun 2020. Sebagaimana telah kami sampaikan pada summit yang lalu, para kepala negara telah mempercepat tenggat waktunya dari semula 2020 menjadi 2015, dan hal ini sangat wajar mengingat tenggat waktu yang kita tetapkan dalam ASEAN+1, perjanjian-perjanjian kita dengan mitra dialog rata-rata rampung pada tahun 2010 atau 2012. Dengan demikian kita harus mempercepat pembahasan di internal ASEAN sebelum merampungkan pembahasan dengan mitra dialog kita. Pada pertemuan baru-baru ini yang membahas AEC, beberapa tokoh yang sudah lama memikirkan ASEAN menyepakati bahwa ASEAN tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi di persimpangan jalan, kita harus sudah tahu tujuan kita, yaitu free flow of goods, investment, skilled labor, and freer flow of capital. Selanjutnya, bagaimana menuju jalan itu (menyebrangi sungai)? Maka muncul sejumlah pertanyaan, bagaimana membuat jembatan; apakah kita akan melewati


jembatan; menumpang sampan; atau kita berenang. Jelas, kita tidak akan memutuskan untuk berenang karena kita tidak akan sampai ke sana dalam waktu 8 tahun. Dengan demikian, yang menjadi pembahasan saat ini yakni bagaimana kita mencapai tujuan AEC tersebut. Salah satu kerangka penting yang harus dilahirkan tahun ini adalah ASEAN Charter. Sebagaimana European Rome Treaty pada tahun 1958 yang mendasari pembentukan European Custom Union dan European Union, kita harus melahirkan legal charter yang menentukan hal-hal yang supranasional. Sehingga di atas masing-masing pemerintah ASEAN ada semacam supranational legal structure yang menentukan hal-hal penting di dalam konteks kerjasama regional. Dari segi kerjasama perdagangan ataupun ekonomi di konteks ASEAN, ada dua hal penting: 1. ASEAN Secretariat mempunyai peranan yang lebih besar dari sekarang. Saat ini Secretary General berfungsi sebagai sekretaris saja, mencatat dan mengatur rapat, namun tidak memiliki wewenang mengambil keputusan atau otoritas selain itu. Kelak, Secretary General diberikan otoritas lebih. Meski kita masih jauh dari fungsi yang diterapkan European Union, namun intinya mengacu kepada suatu wadah yang lebih besar seperti itu.

2. Ada semacam perselisihan antara negara ASEAN, dan ini terkait dengan perdagangan, investasi, yang memerlukan proses secara regional. Penyelesaian perselisihan sebetulnya sudah ada sekarang, namun masih perlu diuji coba. Bila ada di antara kita yang mengalami perselisihan kemudian dibawa ke ASEAN Dispute Settlement, apakah sudah bisa diselesaikan atau tidak? Hal ini akan menjadi uji coba yang riil bagi kerjasama regional.

Bila kita berbicara mengenai jembatan: saat ini kita harus membangunnya. Dari segi kerjasama ekonomi ASEAN, 99% dari tarif kita sudah 0-5%, jadi tarif perdagangan inter ASEAN sudah pada level yang sangat rendah 0-5%. Sisanya 1-2%, yang masih sensitive list, itu sedikit sekali dari segi tarif. Kalau bicara trade and goods, sekitar 60% sudah hampir zero tariff, meski kenyataannya kita masih menghadapi persoalan nontariff barriers - dimana tarifnya bisa 0 tapi kita tidak bisa menjual barang kita ke pasar ASEAN yang lain. Dan seringkali yang dipersoalkan adalah Certificate of Origin kita atau pengusaha kita banyak yang menggunakan Form D, atau dikenai technical standard, kasus dumping, safeguard. Hal-hal tersebut yang harus diatasi dan masuk dalam pembahasan trade facilitations, dimana dibahas mengenai customs, standard agreement of customes, regulation standard, mutual recognition standard of barriers

product. Sekarang sudah ada MRE electrical goods, dan beberapa produk lain akan dimasukkan. Yang paling penting saat ini untuk direalisasikan sebagai program nasional maupun ASEAN adalah National Single Window, yang dijadwalkan pada tahun 2008 telah mencapai ASEAN Single Window. Dari segi efisiensi perdagangan, hal ini akan memberi manfaat penting bagi Indonesia. Bagaimana kita mencapai ke sana? Kita harus melakukan introspeksi setelah 40 tahun lahirnya ASEAN, terutama mengenai kritik-kritik utama yang selalu kita dengar mengenai ASEAN, Banyak Bicara Tanpa Aksi Nyata. Di samping itu, kita pun harus memiliki komitmen politik dan sosial yang jelas diimplementasikan. Kita juga sepakat untuk mempunyai blue print, mengenai apa yang harus dikerjakan secara mendalam dan bersama-sama. Di dalam blue print itu akan termuat jembatan-jembatan untuk menyeberangi sungai tadi. Terdapat 5 hal yang dimuat di blue print yakni: tindakannya, tujuan dalam AEC, tanggung jawab, penjadwalan serta laporan berkala. Selama 2008 – 2015 apa yang harus dilakukan? Tanggung jawab dari menteri-menteri setiap negara? Untuk Indonesia, focal point – nya dari bidang ekonomi oleh Menteri Perdagangan, dan untuk urusan lain oleh Menteri Luar Negeri, termasuk soal keamanan dan sosial. Kita harus melaporkan hasil yang dicapai di masingmasing negara setiap 6 bulan. Ini baru berjalan 3 bulan, dan kita masih memiliki 3 bulan ke depan untuk menyampaikan laporan Indoensia mengenai pencapaian pertama dari blue print. Untuk objektif pertama, single market and production base, termasuk di dalamnnya yaitu free flow of goods dengan menghapuskan hambatan-hambatan non tarif. Mengenai facilitation majors, dapat diterapkan melalui National Single Window atau ASEAN Single Window. Selanjutnya, bagaimana kita mencapai single market and production base? Dengan menerapkan free flow of services yang menetapkan standar; dan mencantumkan bagian facilitations dan liberalization. Terkait dengan facilitation,

harmonization, standardization dan recognition of education or skill licenses and certification, saat ini baru ada MRE mengenai nursing dan engineering services. Dalam hal free flow of investment, ASEAN memiliki perjanjian investasi dan kita harus mengumumkan dan menjelaskan peraturan-peraturan yang kita terapkan dalam rangka liberalisasi perdagangan dan transparansi. Untuk free flow of capital, ini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, terutama berkaitan dengan selected capital account manager. Namun, saya juga mengetahui informasi mengenai adanya resistensi terhadap hal ini dari rapat Menteri Keuangan ASEAN minggu lalu. Kembali kita harus mengingat bahwa kata kuncinya free flow, tidak sekedar free, sehingga interpretasinya akan tergantung pada kapasitas masing-masing negara. Sedangkan free flow or skilled labor itu MRE, liberalization, crisis economic region, competitive economic major, legal, IPR, infrastructure, information structure dan lain sebagainya. Berbicara mengenai equitable development, perlu adanya ASEAN Fund sehingga kita dapat membantu Cambodia Laos Myanmar (CLM) yang masih dianggap jauh di bawah pembangunan negara-negara lain di ASEAN dan harus didorong pembangunannya, serta kita sekarang bersaing dengan Vietnam. Beberapa format pendanaannya dapat dilakukan dalam bentuk ASEAN 7+3, yang dulu kita sebut ASEAN 6 and CLMV. Yang terakhir, integrasi menyongsong ekonomi global. Bagaimana ASEAN saling bekerjasama dengan lingkungan eksternal, dalam lingkup ASEAN sendiri, dan di forum WTO – yang masih belum satu suara, misalnya dalam hal special products. Hal ini yang perlu dibahas lebih lanjut dalam blue print, karena tiap 6 bulan kita harus melaporkan kemajuannya. Kami ingin mengingatkan kembali kita semua untuk bekerja keras dalam rangka membangun jembatan-jembatan supaya kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (HER/ASK*)

19

LAPORAN UTAMA

mea , perkuat kualitas sdm

foto: tim humas

MEA, PERKUAT KUALITAS SDM 20


Selain daya saing produk, menghadapi MEA dilakukan dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Inilah yang terus dilakukan sejumlah kementerian dan badan-badan. Kementerian Perindustrian turun lansung memperkuat kualitas tenaga kerja di sektor industri. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan 21.880 tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten pada 2015 untuk program pengembangan industri.

“K

emenperin telah menyiapkan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri agar kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Senin (23/2). Menperin mengatakan, beberapa langkah kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengembangkan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, serta mengembangkan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi. Selain itu, lanjutnya, Kemenperin juga memfasilitasi pemagangan industri dan menyusun sertifikasi kompetensi wajib. Selain menciptakan tenaga kompeten, lanjut Menperin, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri sebanyak 30 buah dan tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri sebanyak 20 buah. Selain itu, Menperin menambahkan, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan keahlian calon assesor dan kompetensi assesor dan lisensi sebanyak 400 orang, serta pendirian akademi komunitas di kawasan industri sebanyak tiga buah.

Menperin mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya sektor industri tentu makin besar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, lanjut Menperin, Kemenperin telah menyiapkan langkahlangkah dalam menghadapi MEA 2015, yang secara umum dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni bidang perdagangan barang dan bidang perdagangan jasa. “Bidang perdagangan jasa menjadi tantangan yang lebih berat dibanding bidang perdagangan barang yang sudah berlangsung sejak 2010,” kata Menperin. Menurutnya, kesiapan SDM Indonesia perlu terus didorong untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya dalam menghadapi MEA melalui balai pelatihan yang ada. Menperin mengatakan, peningkatan daya saing industri dilakukan melalui penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur industri yang masih kosong dan menyiapkan strategi ofensif dan defensif.

BNSP SIAPKAN 12 SEKTOR Sementara itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperbanyak program sertifikasi profesi untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di tanah air dalam menghadapi era pasar bebas. Ketua BNSP Ir. Sumarna F. Abudurahman menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/6) pagi, untuk mendapatkan dukungan penguatan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP. “Kita melaporkan kepada Presiden bahwa karena tugas dan fungsi dari BNSP ke depannya makin besar, maka kami meminta dukungan Presiden untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Selama ini dari segi penganggaran kami mengikuti dengan sistem anggaan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga kami tidak bisa banyak mengembangkan program,” kata Sumarna kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi. Menurut Sumarna, Presiden Jokowi mendukung apa yang dilakukan BNSP untuk ‘membuat negara lain takut’,

dan menyatakan dengan masih rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja kita yang masih lebih dari 50% berpendidikan SD ke bawah, maka sertifikasi kompetensi itu menjadi penting. “Beliau menyatakan bahwa ke depannya akan mendorong pengembangan pendidikan vokasi, baik itu politeknik maupun SMK. Malah untuk meningkatkan kualitas SMK beliau menyatakan akan dibentuk SMK Inpres,” ungkap Sumarna. Ketua BNSP Sumarna F. Abdurahman mengemukakan, profesi yang mendesak untuk diprioritaskan dalam program sertifikasi ada 12 sektor. Ia menyebutkan, dari 12 sektor prioritas baru satu yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi, yang relatif infrastruktur sertifikasi kompetensinya sudah diakui di ASEAN, yaitu pariwisata. Dia menyebutkan, dari 12 sektor tersebut, 7 di sektor produk: agro, karet, kayu, dan 5 di sektor jasa, yaitu logistik, kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan kominfo. Dijelaskan Sumarna, BNSP sudah memulai dengan cara melakukan terobosan mengadopsi standar kompetensi dari luar, diantaranya Australia, karena selama ini di ASEAN kiblatnya ke Australia.“Pihak Autralia sudah mengeluarkan surat resmi dari departemen pendidikan dan pelatihannya, bahwa BNSP diizinkan untuk mengadopsi standar kompetensi untuk 12 sektor prioritas ASEAN,” papar Sumarna. Kepala BNSP itu meniilai, Indonesia ini sudah terlambat dibanding negara lain, misalnya di sektor pariwisata. Di Filipina saat ini sudah ada 600 ribu tenaga kerja bersertifikat ASEAN untuk pariwisata. Sementara Indonesia baru 7 April lalu, ia memberikan sertifikat perdana di Denpasar sebanyak 400 orang. “Kita melakukan uji untuk tenaga perhotelan di Bali, dengan standar ASEAN,” ujarnya. Adapun 11 sektor lainnya, lanjut Sumarna, diharapkan pada akhir tahun kini akan ada 120 ribu tenaga kerja di 12 sektor yang bersertifikat ASEAN. (HER/ ASK/*HUMAS KEMENPERIN/HUMAS SETKAB)

21

LAPORAN UTAMA

mea , peluang

&

tantangan

foto: tim humas

MEA, PELUANG & TANTANGAN 22


MEA telah hadir di hadapan kita. Penting dilihat bagaimana peluang apa saja yang didapat Indonesia dari pelaksanaan MEA. Terbuka setidaknya tujuh peluang bagi Indonesia dengan dilaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN:

Terdapat pula produk potensial dalam menghadapi MEA, apa saja. Makanan olahan, minyak atsiri, perhiasan, peralatan medis, ikan, rempah-rempah, kulit, tanaman obat, kerajinan, dan peralatan kantor. Berikut tabel rincian total perdagangannya. Produk Potensial

Total Perdagangan (dollar AS)

a. Meningkatan pertumbuhan ekonomi b. Menjadi pasar potensial dunia c. Menjadi negara pengekspor d. Negara tujuan investor e. Meningkatkan daya saing f. Terbukanya sektor jasa g. Manfaat aliran modal asing

Makanan olahan

4,05 M

Minyak atsiri

1,9 M

Perhiasan

1,07 M

elaksanaan MEA pada 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia. Apalagi didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di kawasan (40% dari total 500-an juta penduduk ASEAN) merupakan potensi sangat besar untuk menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis, bahkan bisa memimpin pasar ASEAN di masa depan.

P

Berikut daftar 10 produk unggulan Indonesia per 2014 dengan rincian total perdagangannya masing-masing. Elektronik, otomotif, tekstil & produk tekstil (TPT), sawit, hasil hutan, karet, kakao, alas kaki, kopi, dan udang. Produk Unggulan

Total Perdagangan (dollar AS)

Elektronik

8,24 M

Otomotif

4,8 M

TPT

1,69 M

Sawit

1,58 M

Hasil Hutan

0,92 M

Karet

0,83 M

Kakao

0,35 M

Alas Kaki

0,21 M

Kopi

0,15 M

Udang

0,08 M

c. Thailand BARANG: elektronik, kimia organik, kertas, produk plastik, perhiasan, ban, produk kehutanan, otomotif, perikanan, bumbu, coklat JASA: taman hiburan, rumah sakit, legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, audio-visual, distribusi

Peralatan Medis

0,4 M

Ikan

0,38 M

Rempah-rempah

0,25 M

Kulit

0,18 M

Tanaman obat

0,10 M

d. Kamboja

Kerajinan

0,06 M

Peralatan kantor

0,03 M

BARANG: makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, perlengkapan mandi, produk plastik & elektronik, ban, kertas, furnitur, kosmetik

Peluang binis apa yang dapat dimanfaatkan Indonesia di sejumlah negara ASEAN.

a. Malaysia BARANG: tekstil & garmen, produk kehutanan, coklat, kopi, udang, kulit & produk kulit, rempah obat, makanan olahan, kerajinan, bambu JASA: periklanan, perfilman, konstruksi, hotel, restoran, tanaman rekreasi, transportasi udara & laut

JASA: legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

e. Myanmar BARANG: makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, toileteries, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur & kosmetik JASA: legal, teknisi, arsitek, perawa, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

b. Singapura BARANG: karet, alas kaki, udang, kopi, coklat, alat medis, rempah, perikanan, makanan & minuman olahan, kertas, alat tuli, perhiasan, elektronik

f. Vietnam

JASA: legal, akuntansi, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, dokter hewan, hotel, restoran, audio-visual, distribusi

JASA: dokter hewan, perawat, arsitek, waralaba, hotel, restoran, agen perjalanan & wisata, kereta api & konstruksi

BARANG: mesin & peralatan, produk baja, bahan baku industri pakaian & sepatu, elektronik, plastik, otomotif

23

LAPORAN UTAMA

mea , peluang

&

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di antara anggota ASEAN, Indonesia diharapkan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia mencatat fakta bahwa salah satu faktor penyebab turunnya rasio investasi adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastuktur. Berbeda sekali dengan negara ASEAN lainnya yang dipengaruhi faktor berkembangnya regional hubproduction. Indonesia menyongsong MEA 2015 dengan membangun berbagai kerjasama regional yang bertujuan meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun pembiayaan. Dari sektor inilah kesempatan terbuka lebar. Selain mendapatkan peluang bersaing dalam kualitas dan harga produk, Indonesia juga akan diuntungkan oleh terbukanya sektor jasa. ASEAN sangat memungkinkan untuk membuka sektor jasa seluas-luasnya, melalui sektor-sektor jasa prioritas yaitu sektor pariwisata, kesehatan, penerbangan, e-ASEAN, dan logistik. Jasa prioritas ini belum merata, hanya berkembang di Singapura, Malaysia dan Thailand. Namun, kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Indonesia akan unggul dari stok tenaga kerja. Diyakini dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Indonesia pun dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka MEA 2015.

BAGAIMANA CARANYA PELUANG BISA DATANG DARI ALIRAN MODAL? ASEAN dari segi penarikan aliran modal asing dikenal sebagai tujuan penanaman modal global. MEA membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan. Aliran modal tersebut tidak hanya dalam

24

tantangan

bentuk porsi dari portfolio regional tapi juga aliran modal langsung (PMA). Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerjasama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Penerapan ASEAN Single Window sangat mendukung peluang ini. Selain peluang, Indonesia juga memiliki sejumlah tantangan dalam menghadapi MEA. Sejumlah tantangan dihadapi Indonesia pada pelaksanaan MEA, berikut diantaranya: a. Laju peningkatan ekspor dan impor b. Laju inflasi c. Dampak negatif arus modal yang lebih bebas d. Kesamaan produk e. Daya saing Sektor Prioritas Integrasi f. Daya saing SDM g. Tingkat perkembangan ekonomi h. Kepentingan nasional i. Kedaulatan negara

MENGAPA LAJU EKSPOR DAN IMPOR MENJADI SEBUAH TANTANGAN. Indonesia akan mendapat persaingan ketat dengan sesama negara anggota ASEAN dan non-ASEAN dari segi ekspor dan impor. Kinerja ekspor-impor hingga 2014, Indonesia masih berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importir tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia. Grafik ekspor dan impor Indonesia juga tidak jauh berbeda pada periode 20092014. Hal ini merupakan tantangan sangat serius yang mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia defisit terhadap beberapa negara ASEAN tersebut. Ancaman yang diperkirakan lebih serius lagi adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China.


APAKAH ITU DAPAT DIARTIKAN INDONESIA JUSTRU MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP ASEAN? Data Badan Pusat Statistik mencatat, ekspor Indonesia ke ASEAN periode Januari-November 2014 sebesar 26,424 miliar dollar AS. Sementara nilai impor dari ASEAN periode yang sama sebesar 27,490 miliar dollar AS. Ekspor ke ASEAN periode Januari-November 2014 menyumbang 19,77 persen terhadap total ekspor nonmigas. Impor dari ASEAN pada periode tersebut berkontribusi 22,23 persen terhadap total impor nonmigas. Dapat dikatakan, tingkat pemanfaatan pasar ASEAN oleh Indonesia relatif masih rendah. Di sisi lain, tergambar pula tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk dari negara ASEAN. Kesamaan produk harus betul-betul dicermati sebagai satu tantangan. Adanya kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN, khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik, merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Alasan inilah yang menuntut Indonesia perlu mendongkrak nilai tambah produk ekspornya sehingga memiliki karakteristik sendiri.

LANGKAH APA YANG DIPERLUKAN AGAR TETAP MEMENANGI PERSAINGAN? Setidaknya, pelaku usaha harus memperhatikan tiga faktor penting: a) Pastikan produk yang ditawarkan lebih baik dibandingkan barang sejenis b) Produksi lebih cepat dan pengiriman harus tepat waktu c) Harga yang ditawarkan juga harus lebih murah d) Diversifikasi produk ekspor

Meski demikian, dukungan seperti infrastruktur, kemudahan akses modal serta kualitas sumberdaya manusia sangat penting. Dalam hal ini, pemerintah telah mengimbau agar bank-bank nasional

terutama BUMN untuk memberikan bantuan pinjaman modal dengan kredit lunak bagi pelaku usaha dari berbagai skala terutama UMKM. Akses permodalan dianggap sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi usaha. Pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakan I-V untuk memperkuat daya saing nasional dan, termasuk dari segi pembiayaan kepada UMKM.

SUDAH SIAPKAH SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA BERSAING? Daya saing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Setidaknya memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN. Kualitas tenaga kerja Indonesia wajib ditingkatkan sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan yang tidak mudah tentunya. Sebab memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi terkait. Kementerian Tenaga Kerja membuat 3 pilar upaya yang dilakukan untuk menghadapi MEA. Pertama, percepatan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kedua, dilakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Ketiga, Sertifikasi Kompetensi.

KALAU BEGITU APA YANG PERLU DILAKUKAN? Peningkatan kualitas SDM jelas merupakan elemen kunci dalam menyongsong peluang MEA. SDM yang cekatan, terampil serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan, merupakan modal dasar yang harus ditingkatkan disamping penguasaan bahasa asing. Pengembangan skill bisa juga dilakukan dengan pelatihan, seminar dan workshop baik yang bertaraf nasional dan internasional, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi, juga pembangunan networking, sehingga para pelaku usaha selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian.

TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI ANTARNEGARA ASEAN TIDAK SAMA, INDONESIA MASUK DALAM KATEGORI APA? Saat ini tingkat perkembangan ekonomi anggota ASEAN berbedabeda. Perbedaan itu melahirkan dua sebutan, ASEAN-6 ditujukan bagi Singapura sebagai kelompok negara maju, Thailand dan Malaysia sebagai kelompok negara dinamis, Indonesia, Filipina, dan Brunei sebagai kelompok negara pendapatan menengah, serta ASEAN-4 atau CLMV ditujukan kepada Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam sebagai kelompok negara belum maju. Kesenjangan tersebut menjadi satu masalah yang berpotensi besar menghambat percepatan kawasan menuju MEA 2015. Disarankan setiap negara ASEAN bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN sehingga merata dalam membangun ekonomi kawasan. Masyarakat Indonesia harus bersikap dalam menghadapi MEA 2015. Masyarakat Indonesia dinyatakan 80 persen memandang ASEAN penting dan relevan; 42 persen belum mengetahui Komunitas ASEAN; 88 persen mendukung terbentuknya MEA; 78 persen memandang MEA akan memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia. Demikian hasil survei Journal

of Current Sount East Asian Affairs 2011 di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi kepada satu media akhir 2014. Hasil Survey on ASEAN Community Building Effort 2012 oleh Sekretariat ASEAN dan Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) di 10 negara anggota ASEAN juga mengungkapkan sebuah fakta positif. Setidaknya sekitar 81% masyarakat ASEAN telah mengetahui keberadaan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut, tetapi 76% di antaranya masih kurang memiliki pemahaman dasar mengenai ASEAN. Sementara itu, sekitar 55% dari kalangan bisnis ASEAN telah memiliki pemahaman dasar mengenai ASEAN, sementara 15% lainnya sudah memiliki pemahaman dasar yang baik tentang ASEAN. Kesadaran masyarakat sangat penting dalam menghadapi MEA, apa kebijakan pendukung terkait hal ini?. Pemerintah membentuk Pusat Studi Asean (PSA) di 11 perguruan tinggi Tanah Air dengan tujuan mempercepat terciptanya kesadaran masyarakat terhadap palaksanaan MEA melalui bantuan mahsiswa. Ke-11 PTN itu yakni pada tahun 2012 dibentuk di Universitas Gadjah Mada; sedangkan pada 2013 di Universitas Airlangga; Universitas Indonesia; Universitas Hasanuddin; Universitas Andalas; Universitas Brawijaya; Universitas Sam Ratulangi; Universitas Padjajaran; Universitas Mulawarman; Universitas Pattimura; dan Universitas Udayana. Atas inisiatif sendiri, Universitas 17 Agustus Semarang pun ikut mendirikan Pusat Studi ASEAN. (HER/ASK)

25

LAPORAN UTAMA

mea , tumpuan

&

kekuatan

foto: tim humas

MEA, TUMPUAN & KEKUATAN

Hasil survei Tim Survei ASEAN LIPI yang dilakukan di 16 kota Indonesia atas dasar “nice to know”, “need to know”, dan “need to explore” dalam kerangka Priority Integration Sector (PIS) memperlihatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap MEA.

26


Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu pilar dari tiga pilar Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang berlaku 1 Januari 2016. Pembentukan komunitas regional ini merupakan transformasi peralihan kebijakan dari stateoriented ke people-oriented dan people-centeredness dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberlangsungan inisiatif regional tersebut akan berdampak besar terhadap aspek fundamental ekonomi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini Policy Paper yang dikeluakan Departemen ASEAN Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipimpin oleh Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA yang berjudul Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN.

P

emerintah Indonesia telah secara proaktif mengeluarkan tiga Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) sebagai langkah antisipatif guna meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi MEA. Namun, implementasi peraturan pemerintah dan sosialisasi yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan kepada masyarakat belum optimal. Hasil survei terhadap masyarakat (konsumen dan produsen) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015 dan didukung dengan sejumlah Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat tentang MEA. Kebijakan atas MEA Pemerintah Indonesia, yang selama ini sebagai driving force ASEAN, merespons secara cepat atas Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, yang dicanangkan pada KTT XII ASEAN, Cebu, Filipina, 9-15 Januari 2007. Pada 22 Mei 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan INPRES Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009. Kebijakan tersebut sekaligus menetapkan pelaksanaan komitmen Indonesia atas MEA. Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen MEA menurut INPRES ini adalah adanya penugasan kepada Menteri Perdagangan dengan program Koordinasi Pelaksanaan Cetak Biru MEA 2015. INPRES ini menekankan bahwa program sosialisasi MEA ditujukan kepada para pemangku kepentingan, yaitu terutama para pelaku usaha tanpa mengkhususkan pelaku usaha kecil dan menengah. Sosialisasi MEA ke masyarakat umum tidak termasuk dalam program ini. INPRES Nomor 11 Tahun 2011 yang dikeluarkan 6 Juni 2011, berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dikhususkan pada program pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan sasaran percepatan pengembangan UKM. Hal

ini diulangi kembali dalam INPRES Nomor 6 Tahun 2014 tentang Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi MEA. Namun demikian, program sosialisasi tidak tercantum di INPRES terakhir, meskipun telah ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA yang dikeluarkan pada 1 September 2014. Pada kenyataannya sosialisasi hanya ditujukan kepada pengusaha dan pelaku industri.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN MEA Meskipun ASEAN menjadi salah satu hal yang penting bagi politik luar negeri Indonesia, namun pemerintah tidak lagi melihat ASEAN sebagai “the corner stone of Indonesian foreign policy”. “We feeling” ASEAN di Indonesia belum berkembang meskipun sudah ada website tentang ASEAN yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN selaku Sekretariat Nasional ASEAN. Ada beberapa hal yang patut dicatat dalam pelaksanaan kebijakan MEA. Pertama, berbagai kegiatan yang dilakukan

oleh kementerian dan lembaga pemerintah cenderung sektoral dan tidak selaras antara pusat dan daerah. Salah satu kegiatan yang terbaru adalah pembentukan ASEAN Economic Community Center (AEC Center). AEC Center bertujuan memberikan edukasi, konsultasi dan advokasi, dengan harapan pelaku usaha dan industri untuk mengetahui cara memanfaatkan MEA dan cara mengekspor hasil produksinya. Namun AEC Center ini baru berdiri pada 28 September 2015.

sepenuhnya didukung oleh infrastruktur SNI (laboratorium uji dan personil) yang memadai. Ketiga, pemerintah (pusat/daerah) belum

sepenuhnya menunjukkan keberpihakannya kepada UKM. Perhatian pemerintah hendaknya bukan hanya sebatas kemudahan izin usaha, tetapi juga aspek pembiayaan/ sumber permodalan terutama untuk perusahaan skala kecil dan menengah, yang sampai saat ini masih dihadapkan pada tingginya suku bunga pinjaman bank maupun non-bank. Akibatnya, UKM sering menghadapi permasalahan keterbatasan modal dan akses kredit perbankan. Keluhan relatif tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan sangat memberatkan kelangsungan usaha UKM, terutama pula dalam konteks persaingan MEA. Keempat, permasalahan terkait infrastruktur

dan konektivitas yang dihadapi oleh dunia usaha dalam Priority Integration Sector (PIS) di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas ini mempengaruhi tingkat kemampuan daya saing produk dan jasa yang dihasilkannya baik di pasar domestik maupun ASEAN. Kelima, sifat pasif masyarakat Indonesia

umumnya dianggap sebagai faktor utama penghambat sosialisasi MEA. Sifat pasif dan sangat terbatasnya tenaga penyuluh serta minimnya intensitas kegiatan penyuluhan membuat sosialisasi MEA tidak berkembang.

Kedua, terkait dengan kebijakan Standar

Nasional Indonesia (SNI), instrumen tersebut merupakan alat untuk memberikan perlindungan pasar dalam negeri. Namun, penerapan SNI masih menjadi kendala khususnya bagi UKM terkait dengan pengajuan dan proses sertiikasi yang masih berbelit dan mahal. Di samping itu, penerapan SNI juga belum

27

mea , tumpuan

&

kekuatan

ANALISIS HASIL SURVEI ASEAN

REKOMENDASI

Hasil survei Tim Survei ASEAN LIPI yang dilakukan di 16 kota Indonesia atas dasar “nice to know,” “need to know,” dan “need to explore” dalam kerangka Priority Integration Sector (PIS) memperlihatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap MEA. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang MEA dapat menjadi halangan internal (internal barriers) bagi pelaksanaan kebijakan nasional dalam upaya mencapai tujuan MEA. Bagi masyarakat konsumen, MEA bisa dipastikan akan memberikan keuntungan. Keuntungan yang bisa diterima oleh konsumen ini ditunjukkan bahwa sekitar 43,7 persen responden masyarakat konsumen mengakui adanya manfaat ekonomi dengan diberlakukannya MEA.

Melihat tujuan dan prinsip MEA, salah satu faktor penting yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, yaitu peran masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat dunia usaha tetapi juga masyarakat umum. Jika masyarakat semakin cepat memahami dan menyadari peran mereka dalam kerjasama ekonomi regional, maka diharapkan mereka akan lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik, memperkuat daya saingnya, sekaligus mampu menciptakan percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Dengan kondisi terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap MEA, maka strategi peningkatan pemahaman masyarakat yang dibangun yaitu:

A. TINGKAT KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Adanya kebebasan bergerak tenaga kerja profesional di ASEAN tidak diketahui secara baik oleh sebagian besar masyarakat lebih dari 82 persen masyarakat tidak mengetahui bahwa tenaga kerja profesional Indonesia bisa bekerja di negara ASEAN lainnya; dan sebaliknya tenaga kerja profesional dari negara ASEAN lainnya juga bisa masuk ke Indonesia. Peningkatan kesiapan tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja ASEAN harus dilakukan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi dan pelatihan ketrampilan. Pemahaman pentingnya sertiikasi profesi juga masih terbatas. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi pada keterlambatan persiapan tenaga kerja Indonesia dalam memasuki pasar kerja ASEAN. Selain masyarakat konsumen, dunia usaha sebagai produsen barang dan jasa juga dituntut pemahaman dan kesiapan mereka dalam memasuki MEA. Data pemahaman pelaku bisnis tentang 12 PIS ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat umum. Bahkan, indikator kerjasama dalam ASEAN sebagai satu basis produksi (78,7 persen), adanya penghapusan tarif ekspor (81,1 persen) dan penghapusan tarif impor (80,8 persen) menunjukkan angka yang sangat signiikan untuk “ketidaktahuan” pengusaha dan pedagang.

28


1. Presiden RI tetap memosisikan Indonesia sebagai pendorong utama pelaksanaan Masyarakat ASEAN. 2. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memosisikan Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk ASEAN tetapi juga sebagai produsen yang mampu bersaing di pasar ASEAN. 3. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memformulasikan kebijakan dan peraturan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam menghadapi MEA. 4. Kementerian Perdagangan menjadi penggerak dalam gerakan sosialisasi terpadu melalui AEC Center. 5. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait membangun strategi dalam rangka memperkuat daya saing PIS melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan, baik untuk industri berbasis sumber daya alam (kayu, karet, perikanan), industri manufaktur (otomotif), maupun jasa (pariwisata) dengan standar kualitas yang bersifat global.

foto: tim humas

LAPORAN UTAMA

6. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan lembaga terkait memerhatikan posisi UKM dalam penerapan SNI oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pembangunan Standar Regional ASEAN atas dasar jejaring Standar Nasional dari negara-negara anggota ASEAN.

C. TINGKAT TEKNIS 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoptimalkan fungsi koordinasi sebagai “pusat komando” pelaksanaan MEA di Indonesia.

B. TINGKAT RELASI INSTITUSI 1. Kementerian Luar Negeri memfungsikan dan mengaktikan kembali Sekretariat Nasional ASEAN, khususnya desk MEA. 2. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga secara vertikal dan horizontal dalam kerangka RAN sampai tingkat bawah sesuai tugas dan fungsinya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan sosialisasi MEA kepada dunia industri. Ada beberapa industri PIS yang sudah memperoleh sosialisasi mengenai MEA dari pemerintah, dan sebagian masih belum menerima sosialisasi.

2. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga terkait mendorong pertumbuhan sektor riil, terutama UKM dengan meningkatkan akses kredit (subsidi suku bunga), stimulus non-kredit (kemudahan pengurusan SNI), dan pendampingan UKM. 3. Kementerian Luar Negeri mengaktikan dan menguatkan pusat-pusat kajian ASEAN. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan pengetahuan mengenai ASEAN ke dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat sekolah dasar. (SUMBER: LIPI/HER/ASK)

29

LAPORAN UTAMA

mea , profil negara anggota

MEA, PROFIL NEGARA ANGGOTA 30


31

LAPORAN UTAMA


IDENTITAS NEGARA

IDENTITAS NEGARA

Nama Resmi

: Republic of Indonesia

Nama Lokal

: Republik Indonesia

Tanggal Kemerdekaan : 17 Agustus 1945 Bentuk Pemerintahan

: Republik

Kepala Negara

: Presiden Joko Widodo

Kepala Pemerintahan

: Presiden Joko Widodo

Ibu Kota

Nama Resmi

: Brunei Darussalam

Nama Lokal

: Negara Brunei Darussalam

Tanggal Kemerdekaan : 1 Januari 1984 Bentuk Pemerintahan

: Monarki Konstitusional

Kepala Negara

: Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

: Jakarta

Kepala Pemerintahan

Bahasa

: Bahasa Indonesia (resmi), Jawa, Inggris, bahasa lokal

: Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

Ibu Kota

: Bandar Seri Begawan

Mata Uang

: Rupiah

Bahasa

: Melayu (resmi), Inggris, Mandarin

Lagu Kebangsaan

: “Indonesia Raya” (Great Indonesia)

Mata Uang

: Dollar Brunei (B$)

Lagu Kebangsaan

KONDISI GEOGRAFI Luas Wilayah

: 1.904.569 km

Perbatasan

: Samudera Hindia, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, Palau, Vietnam

DEMOGRAFI Jumlah Penduduk

: 255.993.674 jiwa (estimasi Juli 2015)

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

: 0,92% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Jawa 40,6%, Sunda 15%, Madura 3,3%, Minangkabau 2,7%, Betawi 2,4%, Bugis 2,4%, Banten 2%, Banjar 1,7%, dan lainnya 29,9% (Sensus 2000)

Agama

: Islam 87,2%, Protestan 7%, Katolik Roma 2,9%, Hindu 1,7%, lainnya 0,9% (termasuk Buddha dan Kong Hu Cu), dan tak teridentifikasi 0,4% (estimasi 2010)

PERFORMANSI EKONOMI Gross Domestic Product (GDP) : USD 856,1 Miliar (estimasi 2014) Pertumbuhan GDP

: 5% (estimasi 2014)

GDP per Capita (PPP)

: USD 10.200 (estimasi 2014)

Komoditas Ekspor Utama

: Migas, karet, mesin, bahan tambang, pakaian jadi

Komoditas Impor Utama

: Mesin-mesin, besi dan baja, gandum

Total Perdagangan – Indonesia

: -

32


: “Allah Peliharakan Sultan”

2

(God Bless His Majesty)


: 5.765 km2

Perbatasan

: Laut Cina Selatan dan Malaysia


: 429.646 jiwa (estimasi Juli 2015)


: 1,62% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis : Melayu 66,3%, Tionghoa 11,2%, Pribumi 3,4% dan lainnya 19,1% Agama

: Islam (resmi) 78,8%, Buddha 7,8%, Kristen 8,7% dan lainnya (termasuk kepercayaan suku asli) 4,7% (estimasi 2011)


: 5,3% (estimasi 2014)

GDP per Capita

: USD 77.700 (estimasi 2014)

Komoditas Ekspor Utama Komoditas Impor Utama Total Perdagangan –Indonesia

: Minyak mentah, gas alam, dan garmen : Mesin-mesin, alat transportasi, barang jadi dan makanan : USD 1.100.080,7 ribu

IDENTITAS NEGARA

IDENTITAS NEGARA

Nama Resmi

: Republic of the Philippines

Nama Resmi

: Kingdom of Cambodia

Nama Lokal

: Republika ng Pilipinas

Nama Lokal

: Preah Reacheanachak Kampuchea

Tanggal Kemerdekaan : 4 Juli 1946 Bentuk Pemerintahan

: Republik

Kepala Negara

: Presiden Benigno S. Aquino III

Kepala Pemerintahan

: Presiden Benigno S. Aquino III

Ibu Kota

: Manila

Bahasa

: Filipino/Tagalog (resmi), Inggris

Mata Uang

: Peso

Lagu Kebangsaan

: “Lupang Hinirang” (Chosen Land)


: 300.000 km2

Perbatasan

: Malaysia, Indonesia, Tiongkok, Palau


Kelompok Etnis

Agama

: 100.998.376 jiwa (estimasi Juli 2015) Tingkat Pertumbuhan Penduduk: 1,61% (estimasi 2015) : Tagalog 28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya/Binisaya 7,6%, Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, dan lainnya 25,3% : Katolik 82,9%, Islam 5%, lainnya 12,1% (sensus 2000)

Tanggal Kemerdekaan : 9 November 1953 Bentuk Pemerintahan


Kepala Negara

: Raja Norodom Sihamoni

Kepala Pemerintahan

: Perdana Menteri Hun Sen

Ibu Kota

: Phnom Penh

Bahasa

: Khmer (resmi), Perancis dan Inggris

Mata Uang

: Riel

Lagu Kebangsaan

: “Nokoreach” (Royal Kingdom)


Perbatasan : Teluk Thailand, Thailand, Laos dan Vietnam DEMOGRAFI Jumlah Penduduk

: 14.952.665 jiwa (estimasi 2012)


: 1,58% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Khmer 90%, Vietnam 5%, Tionghoa 1%, dan lainnya 4%

Agama

: Buddha (resmi) 96,4%, Islam 2,1%, lainnya 1,5%

PERFORMANSI EKONOMI Gross Domestic Product (GDP)

: 181.035 km2

PERFORMANSI EKONOMI : USD 284,6 Miliar (estimasi 2014)

Gross Domestic Product (GDP) : USD 16,9 Miliar (estimasi 2014)

Pertumbuhan GDP

: 6,1% (estimasi 2014)


: USD 7.000 (estimasi 2014)

Pertumbuhan GDP

: 7% (estimasi 2014)



: Semikonduktor dan produk elektronik, alat transportasi, pakaian, produk tembaga, produk minyak bumi, minyak kelapa, buahbuahan




Total Perdagangan –Indonesia

: Produk elektronik, mesin, besi dan baja, kain tekstil, bahan kimia, plastik

Komoditas Impor Utama Total Perdagangan - Indonesia

: Pakaian jadi, kayu, karet, beras, ikan, tembakau, alas kaki : Produk migas, rokok, bahan-bahan konstruksi : USD 267.457,1 ribu

: USD 4.551.388,8 ribu

33

LAPORAN UTAMA


IDENTITAS NEGARA

IDENTITAS NEGARA

Nama Resmi

: Lao People’s Democratic Republic

Nama Resmi

: Malaysia

Nama Lokal

: Sathalanalat Paxathipatal

Nama Lokal

: Malaysia

Paxaxon Lao

Tanggal Kemerdekaan : 31 Agustus 1957

Tanggal Kemerdekaan : 19 Juli 1949

Bentuk Pemerintahan

: Federal Monarki Konstitusional

Bentuk Pemerintahan

: Republik Sosialis

Kepala Negara

Kepala Negara

: Presiden Choummaly Sayasone

Kepala Pemerintahan

: Perdana Menteri Thongsing Thammavong

: Sultan Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu’adzam Shah bin Sultan Badlishah

Kepala Pemerintahan

Ibu Kota

: Vientiane

: Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak

Bahasa

: Lao (resmi), Perancis, Inggris, bahasa lokal

Ibu Kota

: Kuala Lumpur

Bahasa

: Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil

Mata Uang

: Ringgit

Lagu Kebangsaan

: “Negaraku” (My Country)

Mata Uang

: Kip

Lagu Kebangsaan

: “PhengXat Lao” (Hymn of the Lao People)

KONDISI GEOGRAFI


: 236.800 km2

Perbatasan

: Myanmar, Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Thailand




: 1,55% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Lao 55%, Khmou 11%, Hmong 8%, dan lainnya 26%

Agama

: Buddha 67%, Kristen 1,7%, lainnya 31,5%

Luas Wilayah

: 329.847 km2

Perbatasan

: Laut Cina Selatan, Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina




: 1,44% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Melayu 50,4%, Tionghoa 23,7%, Pribumi 11%, India 7,1%, dan lainnya 19,1%

Agama

: Islam (resmi) 61,3%, Buddha 19,8%, Kristen 9,2%, Hindu 6,3%, dan lainnya 3,5% (estimasi 2010)


: 7,4% (estimasi 2014)



Komoditas Ekspor Utama Komoditas Impor Utama Total Perdagangan - Indonesia

: Kayu, kopi, timah, tembaga, emas : Mesin-mesin, kendaraan, bahan bakar, barang konsumsi : USD 9.899 ribu


: 5,9% (estimasi 2014)


: USD 24.500 (estimasi 2014)


34


: Peralatan elektronik, migas, kayu, CPO, karet, tekstil : Elektronik, mesin-mesin, plastik, kendaraan, besi dan baja : USD 21.400.713,6 ribu

IDENTITAS NEGARA

IDENTITAS NEGARA

Nama Resmi

: Republic of the Union of Myanmar

Nama Resmi

: Republic of Singapore

Nama Lokal

: Pyidaungzu Thanmâda Myânma

Nama Lokal

: Republic of Singapore

Naingngandaw

Tanggal Kemerdekaan : 9 Agustus 1965

Tanggal Kemerdekaan : 4 Januari 1948

Bentuk Pemerintahan

: Republik Parlementer

Bentuk Pemerintahan

: Junta Militer

Kepala Negara

: Presiden Tony Tan Keng Yam

Kepala Negara

: Presiden Thein Sein

Kepala Pemerintahan

: Perdana Menteri Lee Hsien Loong

Kepala Pemerintahan

: Presiden Thein Sein

Ibu Kota

: Singapura

Ibu Kota

: Rangoon (Nay Pyi Taw ibu kota administratif)

Bahasa Resmi

: Bahasa Inggris, Melayu,

Bahasa

: Burma (resmi) dan beberapa bahasa etnis minoritas

Mata Uang

: SGD (Dollar Singapura)

Mata Uang

: Kyat

Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan

: “Kaba Ma Kyei” (Till the End of the World, Myanmar)

: “Majulah Singapura” (Onward Singapore)


: 676.578 km2

Perbatasan

: India, Bangladesh, Tiongkok, Laos, Thailand


: 54.584.650 jiwa (estimasi 2012)


: 1,01% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 3,5%, Tionghoa 2,5%, Mon 2%, Kachin 1,5%, Chin 1%, lainnya 2%

Mandarin, Tamil


: 697 km2

Perbatasan

: Indonesia, Malaysia




: 1,89% (estimasi 2015)

Kelompok Etnis

: Tionghoa 76,8%, Melayu 13,9%, India 7,9%, dan lainnya 1,4%

Agama

: Buddha 42,5%, Islam 14,9%, Tao 8,5%, Hindu 4%, katolik 4,8%, dan lainnya 25,3%

PERFORMANSI EKONOMI

Agama

: Buddha 89%, Kristen 4%, Islam 4%, Animisme 1%, dan lainnya 2%

Gross Domestic Product (GDP) : USD 307,9Miliar (estimasi 2014)

Bahasa

: Burma (resmi) dan beberapa bahasa etnis minoritas

Pertumbuhan GDP

: 2,9% (estimasi 2014)


: USD 81.300 (estimasi 2014)


: 8,5% (estimasi 2014)




: gas alam, kayu, beras, ikan, pakaian, batu giok dan permata : Kain, produk minyak bumi, pupuk, plastik, mesin, alat transportasi, bahan bangunan, produk makanan



Total Perdagangan - Indonesia

: Mesin dan peralatan (termasuk elektronik dan telekomunikasi), farmasi dan bahan kimia lainnya, produk olahan minyak bumi : Mesin dan peralatan, bahan bakar mineral, bahan kimia, bahan makanan, barang-barang konsumsi : USD 44.408.559,4 ribu

: USD 430.750,8 ribu

35

LAPORAN UTAMA


IDENTITAS NEGARA

IDENTITAS NEGARA

Nama Resmi

: Kingdom of Thailand

Nama Resmi

: Socialist Republic of Vietnam

Nama Lokal

: Ratcha Anachak Thai

Nama Lokal

: C‘ng hòa xã h‘i ch‘ nghïa vi‘t Nam

Tanggal Kemerdekaan : Tidak pernah dikolonisasi

Tanggal Kemerdekaan : 2 September 1945

Bentuk Pemerintahan


Bentuk Pemerintahan

: Republik Sosialis Komunis

Kepala Negara

: Raja Bhumibol Adulyadej

Kepala Negara

: Presiden Truong Tan Sang

Kepala Pemerintahan

: Perdana Menteri Jendral Prayut Chan-o-cha

Kepala Pemerintahan

: Perdana Menteri Nguyen Tan Dung

Ibu Kota

: Bangkok

Ibu Kota

: Ha Noi

Bahasa

: Thai (resmi) dan Inggris

Bahasa

: Vietnam (resmi), Inggris, Perancis, Mandarin, Khmer

Mata Uang

: Baht

Mata Uang

: Dong

Lagu Kebangsaan

: “Phleng Chat Thai” (National Anthem of Thailand)

Lagu Kebangsaan

: “Tienquan ca” (The Song of the Marching Troops)

Luas Wilayah

: 513.120 km2

Luas Wilayah

: 331.210 km2

Perbatasan

: Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, India, Vietnam, Indonesia

Perbatasan

: Tiongkok, Laos, Kamboja, Laut Cina Selatan

Jumlah Penduduk

: 67.091.089 jiwa (estimasi 2012)

Jumlah Penduduk



: 0,34% (estimasi 2015)


: 0,97% (estimasi 2015)

KONDISI GEOGRAFI

KONDISI GEOGRAFI

DEMOGRAFI

DEMOGRAFI

Kelompok Etnis

: Thai 75%, Tionghoa 14%, dan lainnya 11%

Agama

: Buddha 94,6%, Islam 4,6%, Kristen 0,7%, dan lainnya 0,1%

Kelompok Etnis

: Kinh (Viet) 58,7%, Tay 1,9%, Thai 1,8%,Moung 1,5%, Kmer 1,5%, Mong 1,2%, Nung 1,1%, dan lainnya 5,3%

Agama

: Buddha 9,3%, Katolik 6,7%, Hao Hao 1,5%, Cao Dai 1,1%, Protestan 1,5%, Islam 0,1%, Ateis 80,8%


: USD 373,8 Miliar (estimasi 2014)

Pertumbuhan GDP

: 0,7% (estimasi 2014)


: USD 14.400 (estimasi 2014)


Komoditas Impor Utama Total Perdagangan - Indonesia

36


: USD 187,8 Miliar (estimasi 2014)

Pertumbuhan GDP

: 5,5% (estimasi 2014)

: Tekstil dan alas kaki, produk perikanan, beras, karet, perhiasan, mobil, komputer dan peralatan listrik



: Barang setengah jadi dan bahan baku, barang-barang konsumsi, bahan bakar


: USD 16.301.802,1 ribu



Total Perdagangan - Indonesia

: Pakaian, sepatu, hasil laut, minyak mentah, elektronik, produk kayu, beras, mesin : Mesin dan peralatan, produk minyak bumi, produk baja, bahan baku untuk industri pakaian dan sepatu, elektronik, plastik, mobil : USD 4.737.139 ribu

37

REFLEKSI MEDIA

ulasan mea 2015

ULASAN MEA 2015

MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENDAG

Pemberitaan tentang ulasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 cukup menyita perhatian media. Lihat saja dari catatan media monitoring Pusat Humas Kementerian Perdagangan isu pemberitaan terkait kerjasama perdagangan internasional, isu MEA mendapat porsi paling banyak diberitakan pada tahun 2014 dimana tercatat sebanyak 220 berita dari total 844 berita bila dibandingkan dengan isu-isu lainnya seperti kerjasama perdagangan, KTT ASEAN Myanmar, sengketa rokok Australia, CEPA RI-Korsel, maupun kerjasama RI-UE.

38


B

egitu juga pada periode Januari-November 2015 isu MEA tetap menyita perhatian. Tercatat sebanyak 97 berita dari total berita 1.048 berita menempati posisi kedua di bawah isu kerjasama TPP. Melihat begitu banyaknya media yang mengulas kerjasama perdagangan bebas negara-negara ASEAN ini membuktikan bahwa isu ini tetap menarik untuk diberitakan Tentunya patut menjadi pertanyaan mengapa media

begitu gencar memberitakan akan isu MEA, pasti media punya satu tujuan yakni untuk mensukseskan perdagangan bebas negara-negara ASEAN itu. Kendati ada yang menyoroti dengan pemberitaan negatif tapi itu semua bertujuan agar bangsa Indonesia siap tidak siap harus menerima kehadiran MEA yang tentunya harus diimbagi dengan meningkatkan daya saing. Dengan demikian Indonesia diharapkan dapat membuka peluang pasar ekspor ke pasar ASEAN maupun mitra dagang ASEAN. Welcome MEA….

PEMBERITAAN ISU MEA 2015 2014

TAHUN

GRAFIK 1. Gambar ini menunjukkan persentase pemberitan Isu MEA di Media Cetak dan Online Periode Tahun 2014

80%

20%

64%

8%

CETAK

[679 BERITA]

GRAFIK 2. Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen berita Isu MEA Periode Tahun 2014

[165 BERITA]

[64 BERITA]

[542 BERITA]

POSITIF

WASPADA

28%

0%

[235 BERITA]

NEGATIF

NETRAL

GRAFIK 3.

250

Gambar Isu MEA yang mendapat sorotan media periode Tahun 2014

200

ONLINE

[3 BERITA]

220

150

111

100 50

30

28

KTT ASEAN Myanmar

Sengketa Rokok

25

20

0

MEA 2015

Kerjasama Perdagangan

CEPA RI-Korsel

Kerjasama RI-UE

39

REFLEKSI MEDIA

ulasan mea 2015

PEMBERITAAN ISU MEA 2015

125

JANUARI-NOVEMBER

87 24

2015

14 0 98 73 16 7 2 73 56 14 3 0 59 33 23

GRAFIK 4.

0 57 35

Grafik Sebaran Media

14 7 1

LEGENDA

foto: tim humas

3

51 23 25

JUMLAH

3 0 35

POSITIF

31 4 0

NETRAL

0

GRAFIK 8. LEGENDA

Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen Isu MEA Periode JanuariNovember 2015

NETRAL

JUMLAH

POSITIF

WASPADA

NEGATIF

WASPADA

149

31 17

129

12

0

40


14

4

1 1

9

11

79 65

118

28 13

25

NEGATIF

122

2 0

GRAFIK 5. Gambar ini menunjukkan persentase pemberitan Isu MEA di Media Cetak dan Online Periode JanuariNovember 2015

CETAK

70% [732 BERITA]

30% [316 BERITA]

1%

83%

GRAFIK 6. Gambar ini menunjukkan persentase sebaran sentimen Isu MEA Periode JanuariNovember 2015

[16 BERITA]

[869 BERITA]

POSITIF

WASPADA

16%

0%

[162 BERITA]

GRAFIK 7.

120 97

120

Grafik Isu MEA yang mendapat sorotan media periode JanuariNovember 2015

[2 BERITA]

NEGATIF

NETRAL

150

ONLINE

90

95

86

83

60 30 0

5

31

25

Deregulasi Perdagangan

1

6 2

32 16

WEF 2015 Davos

14 2

Kerjasama Perdagangan

41 33

4

54

MEA 2015

50

62 46 16

2 1

5

3 1

54

62

73 69

Kerjasama TPP

41

REFLEKSI MEDIA

ulasan mea 2015

REFLEKSI

MEDIA

MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENDAG

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) SUDAH DALAM HITUNGAN HARI. SIAP TIDAK SIAP, SUKA TIDAK SUKA KITA HARUS MENERIMA KEHADIRANNYA. MEDIA MONITORING PUSAT HUMAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN MENCOBA MERANGKUM BERBAGAI KOMENTAR TERKAIT ISU MEA YANG CUKUP MENDAPAT PERHATIAN MEDIA. LIHAT SAJA MULAI DARI KALANGAN POLITISI, PENGAMAT, ASOSIASI, DAN AKADEMISI BERAGAM MELONTARKAN ULASANNYA. BERIKUT ULASANNYA.

42


↘

↘

Nasril Bahar

Adhi S. Lukman

Anggota Komisi VI

Ketua Umum GAPMMI

DPR RI

LIMA "PR" PEMERINTAH

MENJADI PASAR KONSUMSI

M

S

elansir tulisan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adi S. Lukman di Kompas, ia menulis bahwa Indonesia harus siap menghadapi integrasi MEA. Pekerjaan rumah masih banyak, apalagi di tengah situasi ekonomi yang memburuk saat ini. Bagaikan menghitung hari, persiapan menuju MEA harus paralel dengan paket kebijakan mengatasi perlambatan ekonomi. Diyakini kajian dampak MEA sudah banyak dilakukan . Meskipun belum siap, Indonesia dalam posisi sulit untuk meminta penundaan, apalagi Indonesia motor penting dan pelopor di ASEAN. Untuk itu, the show must go on. Beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, semua kementerian dan lembaga menyiapkan “Gugus Tugas Permanen MEA” yang bertugas mengawal persiapan dan mengantisipasi dampaknya serta mengintegrasikannya dengan sistem yang ada sebagai Rapid Alert System (RAS) MEA. Kedua, paket kebijakan mengatasi pelemaha ekonomi diselaraskan dengan kesiapan MEA. Ketiga, mempercepat harmonisasi teknis di dalam negeri dan mengusulkan penundaan spesifik apabila memang belum siap. Keempat, mengintensifkan informasi serta edukasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan siap menghadapinya. Semoga hari-hari menjelang integrasi MEA bisa disiapkan dengan baik dan sukses. (ABS)

eperti tertulis di Rakyat Merdeka, anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan, Indonesia diprediksi akan menjadi pasar konsumsi dari negara lain saat diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Supaya kita tidak hanya menjadi konsumen, pemerintah harus melakukan serangkaian antisipasi agar potensi ancaman MEA menjadi minimum,’’ pintanya. Dijelaskan, implementasi MEA sesungguhnya tidak adapat ditunda-tunda, karena MEA merupakan tahapan perdagangan bebas yang mesti dihadapi lebih awal untuk menyambut APEC 2020. APEC adalah perdagangan bebas se-Asia Pasifik, yang mempunyai wilayah perdagangan jauh lebih luas dibandingkan negara-negara dalam komunitas ASEAN. Nasril menambahkan, Indonesia sesungguhnya salah satu negara yang paling menarik diantara negara-negara ASEAN. Ini karena jumlah penduduk dan pasar ekonomi Indonesia sangat luas. “Tapi kekhawatiran tentang daya saing produk ekspor Indonesia jelang MEA sangat nyata. Buktinya, ekspor Indonesia minus 10,1% pada kuartal IV tahun 2014 dan sebesar minus 13,9% pada kuartal I tahun 2015,” katanya. Dia menilai, strategi pemerintah menghadapi MEA sejauh ini belum jelas. Dalam perjalanan waktu Kabinet Kerja sampai hari ini belum mencerminkan prestasi tinggi atas penggunaan jargon “Kerja, Kerja, dan Kerja”. (ABS)

INDONESIA BELUM SIAP ↘

Hikmahanto Juwana

HARUS MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN DAYA SAING ↘

Bahlil Lahadalia Ketua Umum HIPMI

K

etua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia seperti dikutip Koran Sindo menyoroti kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan mulai akhir tahun. “Saat ini bukan lagi saatnya menanyakan kesiapan terkait MEA. Dalam menghadapi MEA, Indonesia harus meningkatkan kompetensi dan daya saing yang tinggi,’’ ungkapnya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

G

uru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menegaskan, Indonesia dapat mengajukan permohonan penundaan jika merasa belum siap menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015. Bahwa penundaan MEA tidak akan membuat Indonesia terkena sanksi internasional meski sudah sepakat bersama sembilan negara lainnya sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tahun 1997. “Terjadi perubahan mendasar dalam negeri setelah penetapan tahun 1997. Negara menghadapi beberapa krisis. Meski berhasil melewatinya tapi terjadi perubahan yang signifikan, sehingga suatu yang diperbolehkan jika Indonesia meminta menunda,’’ tutur Hikmahanto dikutif dari Okezone.com. Dia mengemukakan, Indonesia memiliki alasan yag kuat jika ingin menunda karena pada saat diputuskan dalam kondisi sangat percaya diri dengan kondisi perekonomian dalam dua dekade. Bahkan, ketika dimajukan dari 2020 menjadi 2015 sama sekali tidak menggoyahkan kepercayaan diri Indonesia. Padahal setelah berlalu situasinya sangat berbeda.

Menurut Bahlil, dengan kondisi ekonomi global yang sedang menurun, Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingka Malaysia. HIPMI pun sudah melakukan persiapan dalam meningkatkan daya saing, seperti mencoba membuka market di beberapa negara ASEAN.

Hikmahanto menjelaskan, terdapat beberapa indikator dan parameter yang bisa dijadikan landasan untuk menilai kesiapan menghadapi MEA, diantaranya kedalaman informasi terkait MEA di masyarakat, kesiapan pelaku usaha bersaing dengan pengusaha luar negeri, penetrasi produk di pasar ASEAN, implementasi kebijakan di tingkat pusat hingga daerah, dan adanya jaminan tidak ada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahlil menuturkan, ancaman jugamengintip Indonesia seperti masuknya produk-produk dan jasa dari negara tetangga. Dengan begitu, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain membangun dan meningkatkan daya saing. (ABS)

“Berdasarkan indikator ini, sebenarnya Indonesia belum siap. Saya sebagai akademisi harus mengatakan yang sebenarnya dan menganjurkan ke pemerintah untuk menunda saja dengan catatan selama lima tahun ini fokus untuk menyiapkan diri,” ujarnya. (ABS)

43

OPINI

joko widodo

“Sampaikan Kepada Rakyat, Kita Harus Siap Hadapi MEA”

“Sampaikan Ke Kita Harus Siap foto: tim humas

“Kita harus siap. ... saya masih meyakini kita masih mampu berkompetisi, bersaing dengan negara-negara di ASEAN ini. Saya masih meyakini." —JOKO WIDODO

44


epada Rakyat, Hadapi MEA”

45

OPINI

joko widodo

“Sampaikan Kepada Rakyat, Kita Harus Siap Hadapi MEA”

P ↙ Joko Widodo Presiden RI

Sebagai negara besar, Indonesia dianggap sebagai makanan empuk negara-negara lain dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, sebenarnya, Indonesia memiliki kekuatan raksasa untuk menguasai perdagangan, investasi, modal, barang, jasa dan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Ada banyak faktor yang membuat Indonesia dapat menjadi kekuatan penting di ASEAN, terutama faktor sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kreativitas dan inovasi masyarakat Indonesia diprediksi akan diperhitungkan ASEAN bahkan dunia.

residen Joko Widodo (Jokowi) menyerukan setiap kepala daerah di Indonesia menyampaikan pesannya kepada rakyat agar tidak takut pada MEA. Presiden meminta seluruh rakyat harus siap menghadapinya. “Kita harus siap. Tapi kalau melihat kondisi yang ada, saya masih meyakini kita masih mampu berkompetisi, bersaing dengan negaranegara di ASEAN ini. Saya masih meyakini,” tegas Presiden. Presiden mengakui harus banyak perbaikan-perbaikan, baik di pusat maupun di daerah. Pelayanan publiknya, pelayanan perizinannya, praktek tata kelola yang belum baik harus diperbaiki. Kemudian ketimpangan-ketimpangan pembangunan kota dan desa sebelah barat, tengah dan timur, semuanya memang harus dikejar. Presiden Jokowi menekankan, bahwa otonomi daerah juga harus menjadi bagian untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dan konektivitas antar kota, propinsi, dan pulau sangat diperlukan.Oleh sebab itu, kata Jokowi, pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, perdagangan ini harus terus digenjot habis-habisan sehingga daya saing kita dengan negara-negara yang lain bisa ditingkatkan. Yang menarik, menurut Presiden, negara-negara ASEAN masih menduga-duga, apa yang akan terjadi ketika MEA diberlakukan. Apakah akan ada arus migrasi dari Indonesia ke Malaysia atau Singapura secara besar-besaran. Atau terjadi arus investasi dari Indonesia, misalnya ke Brunei atau Thailand, Myanmar, Laos, atau Vietnam. “Kita juga belum bisa menduga-duga itu. Karena memang sekarang modal arus uang mudah sekali berpindah-pindah,” ujarnya. Menurut Presiden Jokowi, ia telah berbicara dengan sejumlah pengusaha, yang umumnya ada yang takut, kita nanti kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, atau Thailand. Namun, saat berbicara dengan kepala negara/ pemerintahan di negara-negara ASEAN,

46


menurut Presiden Jokowi, mereka juga takut, jangan-jangan nanti dikuasai Indonesia yang GDP (Gross Domestic Product)-nya sudah, penduduk juga 40 persen lebih dari yang ada di Asia. “Sebetulnya semua kepala negara/ pemerintahan juga tidak bisa mengirangira akan terjadi apa. Akan terjadi kontraksi apa, goncangan apa, atau akan terjadi perbaikan apa,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Otonomi Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4), seperti dikutip dari laman sekretaris kabinet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pemimpin dunia usaha dan masyarakat tidak perlu takut dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal 2016 mendatang. Presiden mengajak semua pihak untuk mengidentifikasi dulu secara detil kelemahan untuk menentukan amunisi yang perlu disiapkan dalam menghadapi era tersebut.“Persaingan ibarat sebuah peperangan, maka untuk memenangkannya harus disiapkan dulu amunisinya. Misalnya bagaimana mengukur kekuatan dan kelemahan dengan indikator ekonomi. Itu angka yang menurut saya masih baik dibanding negara lain. Inflasi kalau kita lihat tahun kemarin 8,2 persen, tahun ini perkiraan kita masih di antara 3,53,8 persen,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada KOMPAS 100 CEO Forum.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKAN BIAYA LOGISTIK Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, juga terus membangun infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api, dan tol laut. Upaya lain yang perlu diwujudkan adalah konektivitas lintas pulau dan intra pulau, meski hasilnya tidak bisa dirasakan dalam satu atau dua bulan.“Upaya-upaya ini dilakukan agar dapat menekan biaya logistik menjadi murah yang tentunya akan menekan harga barang menjadi lebih rendah. Kalau tidak, ya biaya yang ada akan seperti sekarang,” ujar Presiden.

PENGUSAHA HARUS SIAP Presiden membandingkan biaya angkut sapi dengan menggunakan kapal yang dapat mengangkut 500 sapi dan dengan truk. “Dulu sekali angkut sapi Rp. 2 juta per sapi, setelah ada kapal, biayanya menjadi Rp. 300.000,” kata Presiden seraya menyebutkan, tentunya dengan adanya penurunan biaya angkut sapi maka harga daging sapi pun akan mengalami penurunan. Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa kita harus mulai mengekspor barang jadi, jangan lagi hanya mengekspor barang mentah. Kita, kata Presiden, tidak bisa lagi mengekspor kakao mentah, CPO, aluminium, bauksit, sehingga kita harus memulai hilirisasi dan industrialisasi. “Harus diberi nilai tambah di dalam negeri akan mendapat nilai yang berlipat-lipat,” ujarnya. Data yang diperoleh Presiden menunjukkan 60 persen tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Artinya kita membutuhkan investasi padat karya. “Jangan sampai kita membuka investasi yang menguras sumber daya alam,” ucap Presiden. Di hadapan anggota HIPMI, Presiden Jokowi menyinggung mengenai APBN yang besar dalam membangun infrastruktur. Ia menunjuk anggaran Rp 290 triliun untuk infrastruktur. “Artinya apa? Kalau melihat peluangnya, nah di situ berarti saya harus masuk. Karena Rp 290 triliun itu ada di infrastruktur sehingga yang siap-siap punya kemampuan bangun jalan, silakan masuk yang bangun karya-karya kita; Wijaya Karya, Adhi Karya, dan lain-lain,” tuturnya.. Kemudian jalur kereta api, ini juga ingin kita bangun. Kalau punya kemampuan di situ, masuk saja. Jangan nanti kedahuluan yang lain, apalagi yang kedahuluan yang dari luar, hanya jadi penonton kita nanti, pelabuhan. Dimulai semuanya, masuk, entah join, entah kerja sama, punya kemampuan sendiri ya sendiri, join ya join. Ia menyebutkan, banyak

sekali, 24 pelabuhan, powerplant 35.000, tolnya 1.000. “Kesempatankesempatan seperti itu yang bisa diambil. Saya kemarin sudah ngomong dengan Ketua tapi nggak saya berikan di sini, saya pengenlah dipilihin berapa itu, dipilihin nanti, ya dipilihin itu saja,” papar Jokowi.

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Sementara terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan oleh Pemerintah, dan kini sudah memasuki edisi keenam, Presiden Jokowi mengatakan, hal ini dilakukan karena banyak regulasi yang justru menyulitkan kita, sehingga paket deregulasi harus dilakukan terus. “Harusnya aturan itu mendorong dan mempercepat kita bergerak, bukan mengkerangkeng diri sendiri,” ujar Presiden. Presiden menceritakan bagaimana kita dapat berkompetisi kalau mengurus perizinan pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik memerlukan 69 izin dan 260 lembar. “Ngurusnya ada yang dua tahun, ada yang empat tahun, ada yang enam tahun. Dan ada yang kapok,” ucap Presiden. Melalui paket deregulasi, perizinan dipotong menjadi 22 izin, tapi pengurusannya masih 260 hari. Presiden selalu menekankan hal ini pada para menteri. “Jangan laporkan pada saya kalo jumlahnya masih dalam hitungan hari. Lapor ke saya kalo izinnya sudah hitungannya jam,” ujar Presiden. Hasilnya adalah terjadi perubahan yang dilakukan hingga hitungan jam oleh BKPM hanya dengan 3 jam telah mendapatkan izin investasi, akta notaris dan NPWP. Presiden menggarisbawahi bahwa upaya meletakkan pondasi terus dilakukan. Presiden menegaskan kita harus percaya diri dan optimistis. “Sekali lagi jangan takut berkompetisi. Kepala negara lain bisik-bisik, mereka takut sama kita. Mereka takut produk Indonesia masuk negaranya,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan yang menarik kepada para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpuan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut Presiden Jokowi, negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Brunei juga takut. “Kita sendiri ditakuti kok malah ikut-ikutan takut, itu keliru. Kalau mengerti mereka takut, kita harus berani ekspansi ke sana, mendahului ke sana,” ujarnya. Presiden meyakini, sekarang ini yang muda-muda mampu melakukan itu, melakukan serangan langsung ke sana atau yang punya industri sekarang memasarkan barangnya dengan online store, dengan web. Ia meyakini yang muda-muda sekarang sudah banyak yang melakukan. Presiden Jokowi menyampaikan strateginya, yaitu ingin menarik ke Indonesia itu industri. Industri apa? Secara spesifik, Presiden minta industri yang orientasinya adalah ekspor. “Jangan sampai nanti neraca perdagangan kita kacau gara-gara yang masuk bukan industri yang orientasinya ekspor malah memakan pasar kita,” ungkapnya. Kalau ada industri yang dari luar masuk, Presiden menyarankan yang muda-muda ini dengar, cium, baui mana yang bisa diajak join. Yang kopi join dengan kopi, yang coklat join dengan industri coklat. Ia menegaskan, ini kesempatan, tidak akan muncul lagi. “Saya perkirakan setahun dua tahun, tiga tahun ini, ramai-ramainya investasi ke Indonesia. Tapi saya tidak mau salah lagi, kita punya tiga kali kesalahan. Waktu booming minyak, kita nggak manfaatkan sehingga pondasi ekonomi kita tidak kokoh tahun 70-an. Tahun 80-an booming kayu, tapi saya masih kecil jadi saya juga tidak menikmati apa-apa. Terus hilang lagi karena basis industrinya nggak kita pegang, semuanya diekspor dalam bentuk mentahan semuanya, minyak, kayu, glondongan semuanya,” paparnya. (HER/*HUMAS SETKAB)

47

OPINI

thomas trikasih lembong

"Saya Sangat Optimis"

“Saya Sangat Optimis”

foto: tim humas

“Semua terobosan atau lonjakan, kemajuan pasti beresiko, Indonesia harus berani mengambil resiko tersebut." —THOMAS TRIKASIH LEMBONG

48


49

OPINI

thomas trikasih lembong

"Saya Sangat Optimis"

↙ Thomas Trikasih Lembong

Saat peluncuran ASEAN Economic Community Center (Pusat Masyarakat Ekonomi ASEAN), akhir September lalu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong meluncurkan AEC Center. Menteri Perdagangan sangat optimis dalam menghadapi MEA. Bagaimana pandangan Thomas Lembong? Berikut ini pandangannya saat meluncurkan AEC Center.

foto: tim humas

Menteri Perdagangan RI

A

EC Center ini merupakan inisiatif yang penting. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir tahun ini akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ini akan menjadi suatu peristiwa yang historis. ASEAN dibentuk pada 1967 dan setiap dekade, terjadi kemajuankemajuan dalam proses integrasi masyarakat, hidup sosial, hidup budaya, pergaulan, dan juga integrasi ekonomi di wilayah ASEAN ini. Hingga pada akhir dekade lalu sampai dekade ini digalanglah upaya khusus untuk mencapai integrasi ekonomi dan pasar yang lebih dahsyat, yaitu melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, saya kira semua telah mengetahui bahwa akan menimbulkan sedikit pertanyaan dalam hal sosialisasi. Apakah MEA ini merupakan suatu hal yang baik, apakah akan menjadi suatu hal yang berbahaya, apakah Indonesia sudah siap, dan sebagainya. Namun perlu diingat dan diperhatikan beberapa hal: Pertama, MEA adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama di

50


antara para pimpinan negara ASEAN termasuk Indonesia. Jadi, ini akan berlaku dan kita harus menjadi warga global yang baik dan mentaati janji yang sudah disepakati. Seperti halnya dalam pergaulan antar individu di masyarakat, jika telah berjanji maka harus dipenuhi. Demikian juga dalam pergaulan bernegara. Jika sudah berjanji, maka dengan tabah dan penuh itikad baik yang harus ditepati. Kedua, saya sangat optimis, meskipun beresiko, tapi jika Indonesia menjiwai dengan semangat ini, akan berhasil. Dalam hal berdagang, tidak akan ada keuntungan tanpa mengambil resiko. Jadi, pasti semua terobosan atau lonjakan, kemajuan pasti beresiko, Indonesia harus berani mengambil resiko tersebut. Saat berbicara dengan tim ekonomi Presiden Joko Widodo, kami merasa bahwa komunikasi merupakan suatu tantangan yang besar dan nyata. Komunikasi dengan dunia usaha juga

komunikasi dengan masyarakat. Sayang, jika semua sudah bekerja keras menyampaikan begitu banyak inisiatif, ide, dan program yang sangat bagus dari masing-masing kementerian dan lembaga, tetapi kurang dikomunikasikan dengan baik, kepada media, kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, dan sebagainya. ASEAN Economic Center ini menurut saya adalah sarana yang akan menjadi sangat penting untuk dikomunikasikan kepada media, pelaku usaha juga kepada masyarakat dan publik mengenai ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomic ASEAN. Informasi mengenai apa saja peluang, konsekuensi, manfaat dan resikonya. Jadi saya sangat mengharapkan AEC Center dapat menjadi suatu forum dan sarana yang sungguh berguna bagi dunia usaha dan bagi masyarakat. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal lain.

PERTAMA, SITUASI PEREKONOMIAN

KEDUA, PENYATUAN ATAU INTEGRASI

REGIONAL DAN DUNIA SAAT INI SANGAT MEMPRIHATINKAN. Saya sangat prihatin nilai rupiah sudah mencapai Rp. 14.700 per dolar. Situasi ini berbeda dengan kondisi yang sebelumnya normal. Something has changed. Perubahan ini akan membutuhkan keseriusan dan kesungguhan Indonesia yang berbeda dengan ketika kondisi perekonomian normal.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN BERISIKO. Untungnya sama seperti tren global, terdapat persaingan global. Tentunya, dengan dibukanya pasar, di dalam ASEAN akan terjadi persaingan antara pelaku usaha dan yang lainnya.

Saat ini Indonesia menghadapi perkembangan dengan perekonomian Cina dan perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat. ASEAN dapat menghadapi hal ini sendiri-sendiri, satu persatu, atau ASEAN dapat bersatu dan menghadapinya bersama. Indonesia bergaul dengan negara-negara besar, seperti Cina yang berpopulasi 1,4 miliar penduduk dan Amerika yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Eropa pun telah menyatu melalui Eurozone, dan mengorbankan mata uang masingmasing negara agar dapat memiliki satu mata uang yaitu Euro. Sangat jelas, bahwa ASEAN akan lebih kuat menghadapi tren perkembangan dunia jika para anggota menghadapinya bersama. Populasinya masyarakat ASEAN sekitar 600 juta. Ekonomi se-ASEAN juga sudah mencapai 2,5 sampai dengan 3 triliun dollar. Hal ini jelas menunjukkan, bahwa jika Indonesia dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan negara ASEAN lainnya menghadapi tren dunia, ASEAN akan lebih kuat, dibandingkan jika menghadapinya masing-masing, sebagai Indonesia, Malaysia, atau sebagai Singapura. ASEAN sebagai organisasi regional sangat penting.

Akar permasalahan Indonesia adalah daya saing. Mata uang Indonesia terus melemah, hal ini harus terjadi untuk dapat mengembalikan daya saing Indonesia di pasar global. Sebagai contoh jika cost-nya tidak dapat diturunkan, atau mutu tidak dapat ditingkatkan, maka pasar akan menyesuaikan nilai tukar rupiah yang mencerminkan bahwa Indonesia kurang dapat bersaing. AEC Center diharapkan tidak hanya menjadi pusat komunikasi, tapi secara perlahan dapat membantu proses sharing informasi, sharing update terbaru, pemutakhiran agar Indonesia dapat mendorong daya saing industri, UKM, dan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih atas semua kerja keras dalam menciptakan dan menggerakkan AEC Center ini. Tentunya AEC Center akan terus berkembang dan saya akan terus memantau secara serius. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan kembali, bahwa situasi sekarang ini mengalami perubahan yang cukup fundamental, terlebih pada kondisi ekonomi, kondisi kurs, dan Indonesia perlu meningkatkan tingkat kesungguhan dan keseriusan dalam hal memberikan pelayanan disaat negara berada pada kondisi yang genting. Seluruh masyarakat menanti dan meletakkan harapannya kepada pemerintah. (HER/ASK/TIM HUMAS)

51

OPINI

maria y . benyamin

“Jangan Kalah Sebelum Berperang”

"Jangan Kalah Sebelum Berperang" “Mari melihat ini sebagai peluang yang menjanjikan sejumlah keuntungan, bukannya sebagai ancaman yang bisa memberangus pasar kita."

foto: tim humas

—MARIA Y. BENYAMIN

52


I ↙ Maria Y. Benyamin Wartawan BISNIS INDONESIA (BI)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah menjadi perbincangan masyarakat luas. Media pun kerap menurunkan pemberitaannya dari berbagai sisi. Karena itu, INTRA mengundang wartawan Bisnis Indonesia (BI) Maria Y. Benyamin untuk menuangkan gagasannya tentang MEA. Naskah ini sebelumnya sudah dimuat di Harian Bisnis Indonesia, 2 Desember 2015 berjudul "Menghitung Hari."

mplementasi pasar tunggal ASEAN dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di depan mata. Kita hanya tinggal menghitung hari menuju 31 Desember 2015. Pertanyaannya, siapkah kita?

tarif barang dan jasa sudah 0% sejak beberapa tahun lalu. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu ada lagi ketakutan soal serbuan barang impor dari negara lain karena faktor tarif.

Dalam hitungan beberapa hari ke depan, semua barang dan jasa dari semua negara ASEAN akan bertemu dalam satu pasar besar, yang namanya pasar ASEAN. Tidak ada lagi hambatan atau batas-batas di antara masingmasing negara ASEAN, karena semua telah melebur menjadi satu.

Lalu, apa sebetulnya yang masih menjadi kekhawatiran terbesar di kalangan pelaku usaha, terutama UKM? Ini lebih soal daya saing. Seberapa besarkah daya saing produk kita dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN?

Sederhananya, jika sekarang ini perdagangan kita masih terkotak–kotak secara bilateral dengan suatu negara di kawasan ASEAN, tidak demikian dengan akhir Desember nanti. Yang ada hanyalah pasar ASEAN. Bicara soal peluang dari pasar tunggal tersebut, tentu yang paling terasa adalah soal potensi pasarnya. Pada 31 Desember nanti, akan ada suatu pasar yang sangat besar. Kekuatan pasar ASEAN tercermin dari total populasinya yang sangat besar. Seperti diketahui, Asean memiliki populasi lebih dari 600 juta jiwa, lebih tinggi dari Uni Eropa yang hanya sekitar 500 juta jiwa atau NAFTA yang hanya 400 juta jiwa. Total PDB ASEAN tercatat sebesar US$2,31 triliun pada 2012, dan diperkirakan meningkat signifikan pada 2016 menjadi US$3,6 triliun. Total perdagangan ASEAN pada 2014 tercatat sebesar US$2,53 triliun, atau meningkat 0,6% dari 2013. Dari sisi investasi, aliran investasi mengalir cukup deras ke ASEAN dan tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2014 saja, tercatat ada sekitar US$136,2 miliar atau naik 11,3% dari tahun sebelumnya. Pasar yang besar ini di satu sisi bisa menjadi peluang, tetapi di sisi lain juga bisa jadi adalah ancaman. Seperti negara lainnya, RI pun harus sepakat melihat pasar tunggal ini, apakah sebagai ancaman atau peluang. Sebelum kita mulai menghitung hari pun, diskusi soal ancaman pasar tunggal ini sudah ramai muncul. Tidak sedikit masyarakat, khususnya pelaku usaha, yang melihat ini sebagai ancaman. Mengapa? Boleh jadi ini adalah suatu kondisi ketidakpedean masyarakat sendiri dalam menghadapi pasar yang sangat besar tersebut. Lupakan soal tarif yang selama ini masih ditakutkan oleh segelintir pihak. Toh,

Soal barang misalnya, diskusi soal daya saing produk RI yang masih kalah jauh dibandingkan dengan produk sejenis dari negara lain masih marak. Produk UKM contohnya. Menjelang detik-detik implementasi pasar tunggal ASEAN, masih banyak produk UKM yang tidak pede menghadapi pasar tersebut. Dan, rupanya ada banyak hal yang membuat mereka diliputi perasaan demikian, mulai dari kualitas produk, kemasan, promosi, dan lain-lain. Belum lagi soal daya saing di sektor jasa. Setidaknya ada delapan sektor jasa yang terbuka untuk tenaga kerja ASEAN di akhir 2015, mulai dari akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi, dan pariwisata. Ada kasak-kusuk yang mengatakan negaranegara ASEAN lainnya sudah jauh-jauh hari membekali tenaga kerjanya dengan keahlian bahasa Indonesia, sehingga dapat bekerja di Tanah Air. Bagaimana dengan tenaga kerja Indonesia? Masih ada sederet lagi ancaman yang mau tidak mau harus kita hadapi. Namun, hemat saya, dalam waktu yang sudah sedemikian mepet, diskusi soal ancaman ini sebaiknya disudahi saja. Lalu, apa yang harus dilakukan? Peribahasa maju kena, mundur kena sebetulnya bisa menggambarkan kondisi kita saat ini. Namun, tentu saja kita tak boleh mundur. Dalam kondisi ini, kita harus berani maju. Mari melihat ini sebagai peluang yang menjanjikan sejumlah keuntungan, bukannya sebagai ancaman yang bisa memberangus pasar kita. Siap atau tidak siap, kita harus menghadapi kondisi ini. Jangan kalah sebelum berperang! Mari menghitung hari…! (*)

53

OPINI

iman pambagyo

Menjadi “Champion” di Era MEA

Menjadi “Champion” di Era MEA “Karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang, bukan memupuk terus rasa ketakutan dalam diri." —IMAN PAMBAGYO

54


Tanggal 22 Nopember 2015 mungkin menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada hari itu sepuluh Kepala Negara anggota ASEAN berkumpul untuk mendeklarasikan terbentuknya Masyarakat ASEAN mulai tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yakni Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

1995

1997

2003

2007

AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS

Sebuah survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% pelaku usaha di ASEAN yang memahami konsep MEA,

1993

BIRTH OF ASEAN

1977

1967

Perjalanan menuju MEA sebenarnya dimulai sejak tahun 1977, ketika negaranegara ASEAN sepakat mempermudah lalu lintas barang di antara anggota melalui skim yang disebut ASEAN

ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) ENTRY CODE FORCE

ASEAN FRANEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS) SIGNED

ASEAN VISION 2020

BALI CONCORD II (ASEAN COMMUNITY)

ASEAN JAN 2007: CHARTER CEBU DECLARATION (ACCELERATE TIMELINE TO 2015) NOV 2007: AEC BLUEPRINT

2010

P

erhatian publik umumnya tertuju pada pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA karena dikhawatirkan dapat menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia yang saat ini masih menghadapi banyak kesulitan. Sejumlah kalangan khawatir bahwa mulai 1 Januari 2016 pasar Indonesia akan diserbu oleh produk, jasa dan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya sementara Indonesia sendiri belum siap bersaing di pasarnya sendiri.

kesempatan dan tantangannya. Namun bila ditempatkan dalam konteks sejarah perkembangan kerjasama ASEAN, maka MEA sebenarnya bukanlah ide atau prakarsa yang sama sekali baru. MEA dibangun melalui pilar-pilar konsolidasi dari berbagai kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi yang sudah ada sebelumnya, ditambah dengan sejumlah isu baru sebagai respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi abad ke-21. Tidak heran karenanya, upaya perwujudan MEA yang dituangkan ke dalam sebuah “cetak biru” pada tahun 2007 mencakup isu-isu baru seperti persaingan usaha, Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan konsumen, pengentasan jurang pembangunan, dan integrasi ASEAN ke dalam perekonomian dunia.

Preferential Trade Arrangement atau PTA. Karena dampak dari PTA ini dianggap positif, maka negara-negara ASEAN beranjak ke fase berikutnya dengan menyepakati skim Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau CEPT-AFTA pada tahun 1992. Dengan CEPT ini negara anggota menyepakati jadwal penurunan tarip secara bertahap menuju 0% kecuali sejumlah kecil pos tariff yang dianggap sensitive. Sejak saat itu ASEAN mengembangkan berbagai kesepakatan untuk memperlancar lalu lintas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja di antara sesama anggota ASEAN.

2008

MEA: Sebuah Proses

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) ENTRY INTO FORCE

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) ENTRY TO FORCE

END 2015 FORMAL ESTABLISHMENT OF THE AEC

2016-2025

Mantan Dubes RI untuk WTO

2015

Iman Pambagyo

2012

↙

AEC BLUEPRINT 2025

55

OPINI

iman pambagyo


Integrasi Ekonomi Regional Sesuai kesepakatan CEPT-AFTA, maka pada Januari 2010 ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand) telah menghapus hampir semua tariff bea masuknya (secara kolektif 99,2% pos tariff sudah 0%), sementara empat negara ASEAN yang lebih muda (Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam) mencapai 90,86% dan akan berada pada tingkat yang sama dengan ASEAN-6 pada tahun 2018. Bersamaan dengan itu kerjasama standar, ketentuan asal barang, kepabeanan serta fasilitasi perdagangan pada umumnya juga dikembangkan—salah satunya adalah pengembangan ASEAN Single Window atau ASW dengan terlebih dahulu membangun National Single Window atau NSW di masing-masing negara anggota sejak tahun 2008-2009 di mana Indonesia menjadi salah satu morot penggerak utama dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis internet. ASEAN juga menyepakati pembukaan secara bertahap 128 sub-sektor jasa antara lain dengan membolehkan kepemilikan asing (investor ASEAN)

hingga 70%. Sesuai kesepakatan para Kepala Negara ASEAN pada bulan November 2004, maka pembukaan sektor jasa angkutan udara, e-ASEAN, perawatan kesehatan dan pariwisata bahkan sudah diselesaikan pada Januari 2010. Untuk lebih memfasilitasi integrasi sektor jasa dan profesi tertentu, maka antara tahun 2008 dan 2010 ASEAN juga telah menyepakati mekanisme saling-pengakuan kualifikasi tenaga profesional jasa engineering, perawatan, arsitektur, survey, praktisi medis, praktisi gigi, akuntansi dan pariwisata. Saat ini telah terdaftar lebih dari 1.250 insinyur pada ASEAN Chartered Professional Engineers Register dan lebih dari 250 arsitek pada ASEAN Architect Register. Insinyur dan arsitek

Indonesia yang terdaftar pada registry ASEAN sudah beberapa tahun ini berkiprah dalam proyek pembangunan di negara ASEAN lainnya seperti bandar udara dan property di Malaysia, Viet Nam, Philippines dan Myanmar. Kerjasama investasi juga sudah dimulai pada tahun 1998 dengan disepakatinya ASEAN Investment Agreement, yang kemudian disempurnakan menjadi ASEAN Comprehensive Investment Agreement dan berlaku efektif sejak 2012.

ASEAN TRADE

Importers Exporters Forwarding Agents Shipping Agents Transport Service Providers Insurance Companies

BANK A BANK B BANK C BANK D

National Single Window

*Electronic Funds Transfer for Payment

TOTAL TRADE

INCREASED BY NEARLY

US$1 TRILLION

MAJOR TRADING PARTNERS 2014

THE

LARGEST

56

SHARE Approving Authorities


Tax and Gov Treasury

Customs

US$ 1.6 trillion

2007-2014

IntraASEAN trade comprises

Air/Sea Port Operators

US$ 2.5 trillion

of ASEAN’s

TOTAL TRADE by partner

2007

2014

24% 14%

10% 9% 8%

Dengan menerapkan berbagai kesepakatan yang dibangun sejak tahun 1977, yang kemudian diakselerasi secara holistik dengan AEC Blueprint sejak 2008, ASEAN semakin tumbuh sebagai sebuah komunitas ekonomi yang melibatkan 10 negara—dari yang paling maju seperti Singapore hingga negara yang tergolong Least Developed Country di kawasan ini seperti Laos dan Myanmar. Sebagai hasilnya, ASEAN telah mengalami transformasi yang signifikan dalam delapan tahun terakhir ini. PDB ASEAN tumbuh dari US$ 1,33 trilyun pada tahun 2007 menjadi US$ 2,57 trilyun. Secara kolektif, ASEAN juga menjadi ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh di dunia, dengan lebih dari separuh penduduknya berusia di bawah 30% ― sebuah angkatan kerja dan masyarakat konsumen yang potensial. ASEAN juga mampu mencatatkan kenaikan total perdagangan sebesar US 1 trilyun dari tahun 2007 ke tahun 2014. Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama ASEAN tumbuh menjadi sumber terbesar kedua bagi arus FDI ke negara ASEAN.

ASEAN FDI 21% 18

SHARE OF TOTAL ASEAN FDI INFLOWS 2014 %

10 10 7% %

%

Ancaman atau Peluang? Dengan beberapa contoh proses integrasi menuju MEA seperti tersebut, tidak ada alasan kuat untuk merasa khawatir secara berlebihan bahwa mulai 1 Januari 2016 Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga dokter atau perawat dari negara ASEAN lain, atau produk-produk hortikultur Thailand akan menguasai pasar Indonesia, atau dodol Garut kesayangan kita akan dikalahkan oleh penganan serupa dari Malaysia. Peredaran barang dan jasa di antara sesama negara ASEAN tetap diatur antara lain oleh standar (teknis, mutu maupun profesi) serta ketentuan lain yang disepakati bersama. Standarstandar ini tentunya bukan merupakan instrumen proteksi industri domestik tetapi instrumen perlindungan konsumen dari aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan sehingga masing-masing negara dapat menjamin bahwa barang, jasa atau tenaga professional yang datang dari negara anggota ASEAN lain bukanlah barang, jasa atau tenaga sembarangan. Dan perlu dicatat: barang, jasa atau tenaga profesional yang memasuki pasar Indonesia tidaklah naik kapal

ASEAN ECONOMY

IntraASEAN FDI Inflows 2014

2ND

HIGHEST

US$ 2,57 trillion

76%

INCREASE IN GDP

PER CAPITA

US$ 1,33 trillion

2007

2014

ASEAN GDP 2007-2014

US$ 85 billion

2007

TOTAL FDI INFLOWS

3RD ASEAN LARGEST POPULATION IN THE WORLD

IN 2014

2007

2014

CHINA

INDIA

ASEAN

EU

US

US$ 1,367 million

US$ 1,259 million

US$ 622 million

US$ 504 million

US$ 319 million

MORE THAN

11%

5% 2014

Suka atau tidak suka, MEA sebetulnya telah terbentuk, dan apa yang disampaikan oleh para Kepala Negara ASEAN pada tanggal 22 November 2015 lalu merupakan deklarasi formal terbentuknya MEA mulai 31 Desember 2015. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara seharusnya dapat menjadi kekuatan utama dalam era MEA. Ini dapat diwujudkan bila kita segera membenahi faktor-faktor daya saing ekonomi nasional dan mengambil sikap ofensif untuk bertarung menjadi pemenang di pasar sendiri dan pasar negara ASEAN lainnya, karena pertahanan yang terbaik adalah menyerang, bukan memupuk terus rasa ketakutan dalam diri. (*)

$2,343

of TOTAL FDI INFLOWS

US$ 136 billion


$4,135

SOURCE to ASEAN

laut atau pesawat sendiri dari negara asalnya tanpa ada yang memesannya di Indonesia. Bila mereka yang memerlukan suplai barang, jasa atau tenaga profesional cenderung memesannya dari negara lain, ini dapat menjadi petunjuk bahwa suplainya di Tanah Air kurang atau tidak kompetitif baik dari segi harga atau biaya maupun kualitas.

2007 2014 SHARE TO WORLD

Source: ASEAN Statistics and UNCTAD World Investment Report 2015

50% of ASEAN’s

PAPULATION is UNDER 30 YEARS OLD

In 2014 ASEAN, ECONOMY WAS:

3RD LARGEST in ASIA

7TH LARGEST

Over 30 years old

Under 30 years old

(compared to 39% of East Asia’s and 34% of Europe’s)

in the WORLD

Source: ASEAN Statistics and International Monetary Fund

Source: ASEAN Statistics and UN, World Regulation Prospects

57

WARTA USAHA

h.

ana nuryana

phk membawa berkah

PHK Membawa Berkah “B

“Bagi saya PHK membawa berkah, coba lihat saja saya dulu gambar spare part sekarang gambar kelom,” ungkapnya.

Tak terbayang bagi H. Ana Nuryana usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang kini lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia tahun 2003 menjadi seorang pengusaha kelom geulis yang berhasil. Kebutuhan ekonomi yang terus bertambah mendorong Kang Ana-begitu biasa disapa terus berkreasi dan berinovasi.

agi saya PHK membawa berkah, coba lihat saja saya dulu gambar spare part pesawat sekarang gambar kelom,” ungkapnya kepada Tim INTRA saat menyambangi galerinya di Jalan Dadaha No.26 Tasikmalaya, Jawa Barat. Dahulu di PT IPTN lelaki empat anak memang bekerja di bagian tukang gambar desain spare part. Namun, keahliannya itu teryata membawa keberuntungan, karena dapat berusaha di bidang lain yang kini malah menjadi pengusaha yang terbilang sukses. Kelom geulis dipilih Ana sebagai ladang usahanya tentunya dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, kelom geulis adalah salah satu produk andalan Kota Tasikmalaya dan bahan bakunya tidak begitu sulit untuk dijumpai yakni kayu mahoni. Pertimbangan lain, kelom geulis dapat di desain dengan berbagai motif dan bentuk yang disesuaikan tren selera pasar.

↙ H. Ana Nuryana

foto: tim humas

Pengusaha Kelom Geulis

58


foto: tim humas

SAGITRIA COLLECTION JL. DADAHA NO.26 TASIKMALAYA, JAWA BARAT

Industri rumah tangga pembuatan kelom geulis yang dirintisnya sejak 2003 terus berkembang. Bahkan, di tangan kang Ana dan Hj Yani K, istrinya kelom geulis yang dulu desain monoton di mana hanya bergambar kembang, namun kini dapat dijumpai dengan berbagai desain yang menarik. Salah satu motif yang tengah dikembangkan pemilik “Sagitria Collection” yakni bergambar motif batik.

Barat yakni kujang dan payung. “Dengan tidak menghilangkan ciri khas daerah kita juga berarti mengangkat kearifan budaya lokal,” jelasnya.

Semua motif batik telah didesain lelaki penyuka musik ini dalam pembuatan kelom geulisnya. Dari motif batik Garut, Pekalongan, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Tana Toraja. “Dahulu bila pakai kelom geulis dibilang kolot, tapi kini anak baru gede (ABG) pun bisa pakai. Kelom geulis motif bataik ternyata banyak disukai,” ungkapnya.

Hasil karya Ana banyak diminati bukan saja di Tasikmalaya atau cakupan nasional, tetapi juga dunia internasional. Kelom geulis “Sagitria Collection” telah di ekspor ke wilayah Asia Tenggara, Korea, Jepang, Swedia, Afrika, Panama, Timur Tengah dan sebagai Uni Eropa. Khusus ke Jepang secara rutinitas tidak kurang setiap bulannya diekspor sebanyak 6.000 kelom geulis.

Tapi, tentunya lanjut salah satu pengurus Dekranas Kota Tasikmalaya ini tidak menghilangkan ciri khas Kota Tasikmalaya maupun khas Jawa

Menurut lelaki yang tidak pernah berdiam diri untuk berkreasi dan berinovasi ini terus mengembangkan usahanya bukan hanya di kelom geulis

Di galeri Ana yang juga merangkap workshop dapat di jumpai berbagai jenis kelom geulis dengan berbagai desain motif. Bahkan, kini yang tengah dikembangkan pula kelom kasep untuk lelaki. Untuk melihat produk lainnya dapat dijumpai di website www. sandalkelomgeulis.com.

saja kini merambah ke produk lainnya yaitu tas dan iket sunda. Selain itu, juga terus mengembangkan usaha lainnya seperti pembuatan pakaian kebaya dengan motif dan corak khusus sesuai pesanan. Misalnya, kebaya motif Bandung Lautan Api yang mengingatkan akan sejarah itu. “Saya selalu terbuka untuk bekerjasama. Pokoknya, bila ada yang menginginkan kerjasama dalam pembuatan ciri khas adat daerah maupun instansi untuk tampil beda dari yang lain saya akan siap membantu,” jelasnya. Berkat kegigihannya Ana kerap diundang keberbagai seminar menjadi motivator. Selain itu, juga mendapat penghargaan sebagai Pengrajin Terinovatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013. “Saya bermimpi ada Hari Adat Nasional, karena saya melihat banyak adat dan budaya di Indonesia, kenapa tidak ada hari yang patut dapat di kenang?,’’ ungkapnya. —(SKR/GTR)

59

MENGENAL LEBIH DEKAT

bachrul chairi

“Berkomitmen Melakukan Perubahan"

“Berkomitmen Melakukan Perubahan" Pak Bachrul-begiitu biasa disapa. Sosok tubuhnya tinggi besar. Prestasinya selama berkarier di Kementerian Perdagangan sudah tidak diragukan lagi. Itu bisa dilihat dari berbagai jabatan pernah disandangnya. Salah satunya pernah menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri, sebelum akhirnya sebagai Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI).

B

achrul Chairi-nama lengkap orang nomor satu di jajaran Ditjen KPI ini tidak membayangkan bisa menduduki jabatan eselon I di berbagai unit kerja di Kemendag. Soalnya, saat mengabdi sebagai abdi negara menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hampir tigapuluh tahun ini biasa saja. “Nggak muluk-muluk yang penting saya bekerja dengan baik. Itu saja,” ungkap Bachrul. Tapi, kata Bachrul selama dalam bekerja tentunya harus ada keinginan untuk berubah. Memang tidak mudah melakukan perubahan tanpa ada kemauan keras dan komitmen dari diri sendiri. “Untuk melakukan sesuatu perubahan harus ada kemauan dari dalam diri kita sendiri dan berkomitmen mau melakukan perubahan, begitu juga dalam bekerja harus ada perubahan,” jelasnya. Sepak terjang Bachrul Chairi boleh dibilang tidak diragukan dalam menangani seputar perdagangan internasional sejak dilantik pada Juli 2014 silam. Bagaimana kiprah Pak Bachrul dalam menjalankan pekerjaannya?. Berikut ini penuturannya kepada Majalah INTRA.

60

APA KABAR PAK?

Alhamdulillah baik dan sehat, Anda melihat bagaimana? Sehat kan. SEPERTINYA DALAM DUA BULAN TERAKHIR INI DISIBUKKAN DENGAN BERBAGAI KEGIATAN PERTEMUAN INTERNASIONAL?

Ya ... begitulah. Saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pertemuan internasional. Baru saja menghadiri pertemuam Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke-10 di Nairobi Kenya. Sebelumnya KTT APEC di Manila, Filipina maupun KTT ASEAN ke-27 Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan itu memang sangat menguras tenaga dan pikiran. Karena jadwal padat sekali. Tapi, semua itu saya jalani dengan ikhlas dan senang hati dan itu bagian dari pekerjaan. BOLEH TAHU APA YANG MENJADI FOKUS UTAMA DALAM KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL SAAT INI?

Memang dari sekian banyak sejumlah kerjasama perdagangan yang saat ini menjadi perhatian adalah integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pelaksanaannya sudah di ambang pintu. “MEA tinggal menghitung hari saja persiapannya. Mau tidak mau, siap tidak siap kita harus menghadapinya,” katanya. Bagi Indonesia sendiri MEA itu sangatlah penting. Terlebih lagi Indonesia merupakan motor penggerak pelopor di ASEAN. BOLEH DICERITAKAN TENTANG MEA

Pada KTT ASEAN ke-19 dengan tema kepemimpinan yang “Komunitas ASEAN dalam komunitas global Bangsa” yang diselenggarakan di Bali 17-19 November 2015, dipimpin saat itu oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua ASEAN 2011.


MEA itu sendiri merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN. Era MEA lalu lintas barang, jasa, modal, dan investasi bakal bergerak bebas, Sebuah keharusan di era globalisasi yang menyiratkan persaingan sekaligus tantangan bagi Indonesia. SAAT INI BAYAK KEKHAWATIRAN DARI SEBAGIAN MASYARAKAT, BAIK PENGAMAT, POLITISI, PELAKU USAHA, MAUPUN ASOSIASI AKAN MEMBANJIRNYA PRODUK-PRODUK IMPOR. APA TANGGAPAN BAPAK?

Pasar domestik diyakini tidak akan diserbu produk impor ketika MEA diimplementasikan pada akhir Desember 2015, mengingat pelaksanaan kesepakatan multilateral itu tidak serta merta membuat arus perdagangan barang dan jasa intrakawasan melonjak secara dratis. “Apakah nanti semua barang dari negara-negara ASEAN akan membanjiri pasar Indonesia, jawabannya tidak,” katanya. APAKAH BAPAK MELIHAT MEA ITU SEBUAH ANCAMAN?

Ancaman kalau kita tidak berbuat sesuatu. Yang cemas biasanya orang yang nggak berbuat sesuatu. Ancaman itu peluang sebenarnya. Kita harus melihatnya begitu. Kalau kita cuma melihat ancaman itu, matilah kita. Kita harus hidup, harus fight. Kalau kita sekedar melihatnya sebagai ancaman, ya jadi ancaman. Tapi, kalau ancaman itu kita jadikan satu peluang, kita kuat. BERARTI INDONESIA TIDAK PERLU KHAWATIR AKAN MEA, TERKAIT KEBANJIRAN PRODUK IMPOR?

Ya ... pastinya. Kira harus hadapi. Saya katakan produk ASEAN tak akan banjiri pasar domestik.

BAGAIMANA SIKAP BAPAK TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL?

Yang jelas, kerja sama dengan luar negeri itu harus saling menghormati, saling mempercayai, dan saling memberikan keuntungan. Itu yang harus dipakai. Keberpihakan kepada kepentingan nasional itu harus dinomorsatukan. Itu yang menjadi fokus kita. UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG-PELUANG KE PASAR ASEAN, BAGAIMANA MENURUT BAPAK?

Yang paling utama adalah penguatan daya saing Indonesia dalam peta perekonomian global mutlak dilakukan. Pada dasarnya, daya saing dipandang dari sisi efektivitas produk dalam negeri yang dipasarkan ke pasar internasional. Tantangan terbesar Indonesia adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung efisiensi produk dalam negeri. Banyak pembenahan yang harus dilakukan dan kita harus bersaing, terutama dengan Thailand. BAGAIMANA PERSIAPAN MEA?

Kementerian Perdagangan meluncurkan ASEAN Economic Community (AEC) Center. Lagkah ini merupakan salah satu upaya Kemendag untuk mensosialisasikan pemberlakuan MEA 2015. AEC Center juga diharapkan mampu memberikan informasi peluang pasar yang harus diraih kepada segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. JIKA TIDAK PADAT AKAN PEKERJAAN, APA YANG BAPAK LAKUKAN?

Saya suka di rumah. Bila tidak ada pekerjaan, apalagi di weekend paling sama keluarga. Itu saja. BAGAIMANA DENGAN HOBI BAPAK?

Ya paling baca buku dan olahraga ringan saja. (ASK/HER)

Bachrul Chairi Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

“Untuk melakukan sesuatu perubahan harus ada kemauan dari dalam diri kita sendiri dan berkomitmen mau melakukan perubahan..." —BACHRUL CHAIRI

foto: tim humas

↙

61

ETALASE PERISTIWA

foto: tim humas

INTRA JUARA 1 DALAM ACARA BAKOHUMAS 2015

↘ Pasar Beriman Tomohon saat dikunjungi Mendag Thomas Lembong

REVITALISASI PASAR BERIMAN KOTA TOMOHON, MANADO I N TRA – Kementerian Perdagangan terus

foto: tim humas

↘ Majalah INTRA meraih juara 1 kategori Penerbitan Media Internal dalam acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015

I N T RA – Pusat Hubungan Masyarakat

Kementerian Perdagangan meraih juara 1 kategori Penerbitan Media Internal dalam acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015 bertema “ Pelaksanaa Government Public Relation (GPR) melalui Humas dan Komunitas Menuju Percepatan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat”. yang diselenggarakan di Dyandra Convention Centre, Surabaya. Rabu (18/11). Pemberian penghargaan langsung diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang diterima Kepala Bagian Informasi Publik Pusat Humas Kemendag Raden Dody Sudiatmoko. Majalah INTRA menang untuk kategori Penerbitan Media Internal Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non-Kementerian (LPNK)/Badan Usaha Milik Negara dan Perguruan Tinggi Negeri. Bagi INTRA, penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2014 lalu, INTRA menyabet juara terbaik III untuk kategori yang sama. Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Ani Mulyati menyatakan bersyukur mendapat penghargaan dari Bakohumas Pemerintah. "Majalah INTRA dikemas sebagai media sosialisasi program dan kebijakan Kementerian Perdagangan yang lebih mendalam, detail, analitis, dan mudah dipahami. INTRA juga tidak menutup suara-suara kritis dari masyarakat. Melalui media monitoring, INTRA selalu memuat masukan," ungkapnya. (ASK)

KTT APEC DAN ASEAN

melakukan pembangunan pasar-pasar untuk perbaikan citra pasar tradisional. “Kami akan terus melakukan terobosan peningkatan pasar rakyat melalui program revitalisasi pasar,” ungkap Menteri Perdagangan Thomas Lembong saat berkunjung ke Pasar Beriman Kota Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (7/11). Pada kunjungan tersebut Mendag yang didampingi Dirjen Perdagangan dalam Negeri Srie Agustina dan Walikota Tomohon Jimmy F. Eman sekaligus melakukan monitor jalannya proyek rehabilitasi Pasar Beriman. Untuk pembangunan pasar ini mendapatkan dana Tugas Perbantuan Kemendag sebesar Rp 6,2 Miliar dan Rp 1,8 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam kunjungan ke Pasar Tomohon, Mendag blusukan ke setiap lorong pasar. Di lorong pedagang daging, Tom Lembong sempat disuguhi ular anakonda sepanjang dua meter. Di luar negeri, pasar ini juga dikenal sebagai pasar ekstrem. Dalam blusukan Mendag juga ingin memastikan ketersedian stok bahan pokok dan kelancaran arus logistik guna menjaga stabilitas harga. “Karena itu, perlu untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok masuk ke pasar serta memastikan harmonisasi barang dan kebutuhan untuk efisiensi harga,’’ kata Mendag Thomas. (ASK)

PENYEGARAN PPNS DI BIDANG PBK DAN SRG I N T RA – Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Sutriono Edi membuka

acara penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) di Auditorium Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (9/11). Acara dihadiri oleh 40 orang peserta dari Bappebti dan Disperindag Provinsi di Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, danSumatera Utara.

foto: tim humas

Dalam pengarahannya Kepala Bappebti menegaskan, PPNS harus bertindak tegas namun tetap hati-hati. “Kemampuan penyidik harus terus ditingkatkan, begitu juga dengan peraturannya. PPNS harus bisa berfungsi melakukan pencegahan dan penindakan dengan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian,” paparnya.

↘ Kepala Bappebti Sutriono Edi menyematkan tanda peserta Penyegaran PPNS di Bidang PBK dan SRG

62


Dalam menjalankan tugasnya lanjut Sutriono, PPNS menghadapi tantangan yang besar mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Jadi, kehadiran PPNS saat ini dan ke depan sangat penting sebagai bagian ‘menghadirkan pemerintah’ di tengah masyarakat dalam menangani berbagai penyimpangan dan kejahatan di bidang PBK dan SRG. (ASK)

foto: tim humas

foto: tim humas

foto: tim humas

↘ Pembekalan kepada calon perwakilan RI disampaikan Mendag Thomas Lembong di kantor Kemenlu

↘ Mendag Thomas Lembong di acara SNI Award 2015

↘ Pertemuan Misi Diplomasi Ekonomi di Beograd dilakukan ITPC Budafest

ORIENTASI CALON KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENDAG MENGHADIRI SNI AWARD 2015

ITPC BUDAPEST DUKUNG MISI DIPLOMASI EKONOMI DI BEOGRAD I N T RA – Indonesia Trade Promotion Center

I N T RA – Menteri Perdagangan Thomas

INTRA – Menteri Perdagangan, Thomas

Lembong, didampingi oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, memberikan piala dalam acara SNI Award 2015 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Selasa (10/11).

Mendag Thomas mengatakan Indonesia harus responsif dengan perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini. Itu sebabnya Indonesia telah mengaktifkan kembali perundingan bilateral dengan sejumlah negara dalam peningkatan kerja sama perdagangan. “Indonesia akan lebih agresif melakukan kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara mitranya sehingga Indonesia dapat dilihat sebagai destinasi yang menarik bagi investor dunia yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Mendag. (ASK)

Dalam sambutannya Mendag mengatakan, melalui SNI Award diharapkan produsen dan konsumen semakin menghargai aspek mutu dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penerapan SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar. “Upaya ini tidak lain dalam upaya peningkatan daya saing nasional. Saya yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk segala jenis produk,” jelas Mendag. (ASK)

foto: tim humas

Lembong didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi serta Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Nuz Nuzulia Ishak menjadi narasumber dalam acara Orientasi Calon Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (10/11).

(ITPC) Budapest menggelar Business Roundtable Discussion di Gedung Chamber of Commerce and Industry Serbia, Beograd, Selasa (10/12). Kepala ITPC Budapest Hikmat Rijadi mengatakan, Business Roundtable Discussion ini juga menjadi upaya mempererat hubungan bilateral, terutama bidang perdagangan, antara pemerintah Serbia dan pemerintah Indonesia, khususnya lewat peran ITPC. “Atas capaian ini, secara khusus Kepala ITPC Budapest mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan para pengusaha Serbia,” kata Hikmat. Misi diplomasi ekonomi Indonesia di Serbia dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir yang didampingi Dubes RI untuk Serbia, Harry Kandou. Pada kesempatan tersebut Wamenlu meminta keringanan tarif dan kemudahan berbisnis bagi produk dan pengusaha Indonesia. Permintaan tersebut disanggupi oleh pemerintah Serbia yang berjanji akan memudahkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia. (ASK)

↘ Plt Sekjen Srie Agustina tengah mendengarkan keterangan terkait SINOVIK oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sudjono

SOSIALISASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (SINOVIK) I N T RA – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina membuka Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (16/11). Laporan pelaksanaan kegiatan SINOVIK disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemendag Syailendra.

Pada paparannya Plt Sekjen mengatakan, pelayanan kepada publik semestinya harus lebih ditingkatkan. “Tentunya peningkatan pelayanan harus dibarengi dengan berbagai perbaikan pelayanan,” ujarnya. (ASK)

↘ Mendag Thomas Lembong pada acara PPN dan PPDN 2015

INTRA – Menteri Perdagangan (Mendag)

Thomas Trikasih Lembong membuka secara resmi acara puncak Pameran Pangan Nusa (PPN) dan Pameran Produk Dalam Negeri Nasional (PPDN) 2015 di Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (5/11). Dalam sambutannya Mendag mengatakan pameran menaikkan taraf pelaku UKM untuk menjadi mandiri. “Potensi UKM sangat besar untuk dikembangkan dalam membangun sektor perekonomian dengan bertumbuhnya kewirausahaan,” ungkapnya. Mendag Tom menjelaskan, Kemendag telah memfasilitasi sekitar 22 ribu UMKM dalam berbagai kegiatan dan salah satunya melalui PPN dan PPDN. Hasil membanggakan yang dicapai dengan ikut serta dalam pameran,

foto: tim humas

foto: tim humas

MENDAG BUKA PPN DAN PPDN 2015

antara lain 30% peserta pameran sukses menjalin kemitraan dengan ritel atau toko modern sebagai penyuplai tetap. Pada kesempatan tersebut Mendag memberikan bantuan sarana usaha dagang sebagai bentuk dorongan dan fasilitasi berupa 100 unit sepeda jamu kepada pedagang jamu di wilayah Jabodetabek. Selain itu sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UKM pangan yang berdedikasi mengembangkan potensinya, Kemendag menganugerahkan UKM Pangan Award 2015. Mendag Tom berharap melalui pemberian penghargaan ini para pelaku UKM pangan dapat membangun citra produk pangan UKM yang kompetitif, serta mengedepankan mutu dan keamanan produk. (ASK)

63

ETALASE PERISTIWA TERTIB UKUR DAN PASAR TERTIB UKUR TAHUN 2015

KUNJUNGAN KERJA MENDAG KE KUPANG

INTRA –Direktur Metrologi Hari Prawoko

I N T RA –Pada Jumat (27/11) Menteri

bersama Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian, Cecep Mufti Cahyana, menyerahkan sertifikat Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur di Hotel Grand Royal Panghehar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11). "Penetapan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan umum konsumen atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan," tegas Direktur Metrologi Ditjen SPK Hari Prawoko.

↘ Presiden Joko Widodo di KTT ASEAN ke-27 yang berlangsung di Kuala Lumpur didamping Mendag Thomas Lembong

foto: tim humas

Pada tahun 2015 predikat Daerah Tertib Ukur diberikan kepada Kabupaten Kaimana, Kabupaten Barru, Kota Salatiga, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Fak Fak. Pada acara tersebut juga diresmikan 142 Pasar Tertib Ukur Tahun 2015 yang berada di wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I, II, III, dan IV. Pada kesempatan tersebut Kemendag sekaligus menyerahkan bantuan timbangan kepada pedagang mikro pemilik alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak layak pakai atau tidak memenuhi syarat teknis kemetrologian. (ASK)

Perdagangan Thomas Lembong melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut Mendag selain mengunjungi Pasar Oebobo juga meninjau lokasi pembibitan sapi milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Lili, Kecamatan Camplong. Mendag menyatakan Indonesia, khususnya Provinsi NTT, perlu membangun industri peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. “Kita perlu membangun industri peternakan sapi yang mampu menutupi kebutuhan sapi nasional," kata Mendag Usai melakukan peninjauan, Mendag memimpin rapat panitia Natal Nasional di Kantor Gubernur NTT bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Sebagai ketua Panitia Natal Nasional, Mendag ingin memastikan persiapan Natal Nasional yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo berjalan lancar dan khidmat. (ASK)

↘ Delegasi Indonesia pada pertemuan KTT APEC 2015 Filipina yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla

I N T RA – Menteri Perdagangan Thomas

Lembong mengatakan, KTT ASEAN KE-27 kali ini sangat istimewa karena Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 secara resmi akan diumumkan dengan berakhirnya masa implementasi Cetak-Biru MEA 2015 dan Cetak Biru MEA 2025 yang diluncurkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.

foto: tim humas

PERESMIAN PENETAPAN DAERAH

↘ Pemenang juara 1 paduan suara berfoto bersama Mendag Thomas Lembong usai upacara HUT KORPRI ke-44

64

↘ Para perwakilan daerah usai menerima penyerahan sertifikat Derah Tertib UKur oleh Direktur Metrologi Hari Prawoko dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian, Cecep Mufti Cahyana

↘ Mendag Thomas Lembong saat meninjau lokasi pembibitan sapi milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Lili, Kecamatan Camplong.

UPACARA HUT KORPRI KE-44 INTRA –Menteri Perdagangan Thomas

Lembong memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-44 yang berlangsung di halaman parkir Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/11). Upacara ini dihadiri para Pejabat Eselon I dan II, Widyaiswara serta karyawan di lingkungan Kemendag. Dalam kesempatan tersebut Mendag membacakan sambutan tertulis Presiden RI dan mengajak seluruh karyawan di lingkungan Kemendag untuk menyukseskan seluruh agenda percepatan pembangunan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara maju dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kompetensi


sebagai aparatur negara serta memelihara dedikasi, itegritas, dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. “Tampilkan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang netral dan professional” kata Mendag Pada kesempatan tersebut Mendag turut memberikan piala kepada pemenang lomba paduan suara antar Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke-44 tahun 2015. Sebagai pemenang pertama adalah Ditjen Perdagangan Luar Negeri, diikuti juara kedua Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian, dan diurutan ketiga Inspektorat Jenderal. (ASK)

foto: tim humas

Sebelumnya Mendag Thomas Lembong menghadiri pertemuan KTT APEC yang berlangsung di Manila, Filipina, pada 16-17 November 2015. “Indonesia secara konsisten mendukung upayaupaya peningkatan kapasitas UKM dalam banyak hal. Indonesia menyambut baik langkah APEC selanjutnya untuk mendorong partisipasi UKM dalam perdagangan kawasan dan global,” tegas Mendag.. (ASK)

foto: tim humas

“Cetak Biru MEA 2025 merupakan kelanjutan komitmen seluruh negara ASEAN setelah memasuki MEA 2015 dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan," jelas Mendag di KTT ASEAN ke-27 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (20/11).

↘ Mendag Thomas Lembong dan Ibu Fransisca saat melakukan kunjungan ke Pasar Oebobo, Kupang

WORKSHOP ASOSIASI PROFESI AUDITOR INTERN PEMERINTAH

↘ Kunjungan Mendag Thomas Lembong ke Korea Selatan dalam rangka untuk meningkatkan akses pasar dan investasi

Perdagangan Karyanto Suprih membuka acara Workshop Asosiasi Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (1/12). Acara Workshop ini mengangkat topik “Pengembangan Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia : Tantangan dan Peluang “. Workshop ini diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan menghadirkan pembicara Slamet Soedarsono Inspektur Utama Bappenas/Ketua Komite Pengembangan Profesi, Imam Hendargo Abu Ismoyo. Selain itu tampil sebagai pembicara Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Elly fariani, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mahendro Sumardjo, Inspektur Utama BPK RI, serta Maliki Heru Santosa dengan moderator Sekretaris Inspektorat Jenderal Sintoyo. (ASK)

SEMINAR PEDULI KANKER PAYUDARA

INTRA –Menteri Perdagangan Thomas

I N T RA –Dharma Wanita Persatuan Kementerian

Perdagangan bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia menyelenggarakan seminar bertema Peduli Kanker Payudara, yang berlangsung di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Kamis (10/12). Turut hadir Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendag Fransisca Lembong dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Sylvia. Dalam sambutan Fransisca Lembong mengatakan acara ini tentunya sangat bermanfaat bagi kaum perempuan untuk pemeriksaan kanker payudara sejak dini. “Kita berharap semoga hasil pemeriksaannya semua baik” kata Fransisca DWP Kemendag bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengajak Ibu-Ibu DWP dan karyawati di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan mammografi secara gratis. Seminar Peduli Kanker Payudara ini, sebagai narasumber adalah Dr. Sonar Soni Panigoro. (ASK)

Mendag Thomas Lembong mengungkapkan, investasi Korea Selatan di Indonesia cukup besar dan menduduki peringkat ke-4 dengan nilai mencapai USD 6,82 miliar. Sektor investasi terbesar di 2014 yaitu pertambangan, industri logam dasar, industri karet, dan industri kulit. Ke depan, investasi Korsel direncanakan akan terus meningkat. “Kami sangat mengapresiasi komitmen para pengusaha Korea Selatan yang berencana melakukan dan meningkatkan investasinya di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, energi, serta industri besi dan petrokimia, seperti POSCO, Hyosung, Lotte Chemical, BK Energy, dan Hanwa,” lanjut Mendag. (ASK)

I N T RA –Menteri Perdagangan Thomas

Lembong didampingi Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi dan Direktur Kerjasama Bilateral Selaku Plt. Direktur Kerjasama Multilateral Djatmiko Bris Witjaksosno, memimpin pertemuan tingkat menteri G-33 yang berlangsung di Abderdares Room Kenyatta International Convention Centre (KICC), Nairobi, Kenya, Senin (14/12) Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa para menteri G-33 mendukung sepenuhnya pelaksanaan KTM WTO Ke-10.

foto: tim humas

Dalam kunjungan ini, Mendag akan bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Lee Kwan-sup. Mendag Tom juga akan bertemu Chairman of Korea Development Bank (KDB) dan beberapa perusahaan Korea seperti POSCO dan Samsung Global Operations.

PERTEMUAN G-33 DIPIMPIN MENDAG

↘ Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendag Fransisca Lembong dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Sylvia usai seminar Peduli Kanker Payudara

MENDAG KUNJUNGI KORSEL Lembong berkomitmen meningkatkan akses pasar dan investasi selama kunjungan ke Korea Selatan. Mendag akan melakukan lanjutan perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA). Tahun 2012 lalu, saat kunjungan Presiden Korea Selatan ke Indonesia, perdagangan IndonesiaKorea Selatan ditargetkan sebesar USD 100 miliar pada 2020. “Perluasan akses pasar dilakukan dengan jalan melanjutkan perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Parnership Agreement (IKCEPA) dan peningkatan promosi produk-produk Indonesia di pasar Korea Selatan,” ungkap Mendag Thomas, Rabu (9/12).

I N T RA –Inspektur Jenderal Kementerian

↘ Dirjen PEN Nus Nuzulia Ishak saat membuka secara resmi Forum Peningkatan Ekspor di Badung Bali

FORUM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL I N T RA –Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak membuka secara resmi Forum Peningkatan Ekspor bertempat di Ballroom Kharisma Hotel Discovery Kartika Plaza di Badung Bali, Jumat (11/12). Dalam sambutannya Dirjen menyatakan, forum ini dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja ekspor tahun 2015 dan mengumpulkan rekomendasi sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan atau program ekspor di tahun 2016. “Ke depan diharapkan ekspor semakin tumbuh,” ujarnya.

foto: tim humas

Pertemuan tingkat menteri negaranegara G-33 ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke-10 di Nairobi Kenya yang berlangsung tanggal 15-19 Desember 2015. Pertemuan ini dihadiri delegasi dari 33 negara anggota G-33. Pertemuan G-33 mendiskusikan tentang Public Stockholding, Special Products dan Special Safeguard Mechanism.Turut hadir dalam pertemuan ini Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan, Sondang Anggraini dan Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Herliza. (ASK)

foto: tim humas

foto: tim humas

foto: tim humas

↘ Irjen Karyanto Suprih saat membuka acara Workshop Asosiasi Profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di auditorium Kementerian Perdagangan

↘ Mendag Thomas Lembong bersama Dirjen KPI Bachrul Chairi pada pertemuan G33 dalam rangkaian pelaksanaan KTM WTO Ke-10 di Nairobi, Kenya

Narasumber pada acara ini narasumber yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasioal Ari Satria, Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso, Head of Financing Department II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Ridha F. Lesmana, dan KADIN Bali I Wayan Diana Putra Adnyana. (ASK)

65

menggalang dana lewat lukisan untuk membantu sesama

foto: tim humas

KOLOM PEDULI

66


Menggalang Dana lewat Lukisan untuk Membantu Sesama Suasana auditorium Kementerian Perdagangan tidak seperti biasanya. Ruangan yang terletak di gedung utama itu disulap menjadi seperti galeri lukisan. Itu bisa dilihat dengan berjejernya lukisan terpanjang rapih di berbagai sudut ruangan. Ternyata benar pada Jumat (11/12) memang diadakan pameran lukisan.

S

ebanyak 84 karya lukis yang terpacak di dinding pamer merupakan sebagian karya anak-anak. Uniknya, lukisan yang di pamerkan itu merupakan buah karya anak-anak berkebutuhan khusus yang tergabung dalam Yayasan Bina Abyakta dan Yayasan Daya Pelita Kasih. Sebagian lukisan lagi dipersembahkan oleh Hadiprana Art Centre dan koleksi pribadi. Pameran lukisan bertajuk “Anak Indonesia Peduli: Persembahan Karya Anak Bangsa” untuk Bakti Sosial Natal Nasional 2015 di Kupang” merupakan rangkaian salah satu dari kegiatan perayaan Natal Nasional 2015 yang mengusung tema “Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah”. Pameran lukisan ini sukses mengumpulkan dana dari hasil lelang lukisan lebih kurang Rp 160 juta. Nantinya sebagian dari hasil kegiatan lelang amal lukisan ini akan disumbangkan untuk bakti sosial, diantaranya kepada anakanak kurang mampu di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

“Dari anak untuk anak. rasa peduli dan kasih antarsesama akan terus menjadi budi baik yang akan terus melekat dan tumbuh pada jiwa anak-anak." —FRANCISKA WIHARDJA

Dari karya yang dipamerkan, tiga lukisan karya Oliver Wihardja (13 tahun) yang beraliran realisme mencuri perhatian pengunjung. Ketiga karyanya yang berjudul Dialogue (akrilik di atas kanvas, 30x30 cm, 2015), Woman in Green (akrilik di atas kanvas, 30x30 cm, 2015), dan Mother and Daughter (akrilik di atas kanvas, 30x30 cm, 2015), laku terjual harga masing-masing Rp3 juta. Kurator lukisan Sinhwi Halim menjelaskan, proses membuat lukisan beraliran realis membutuhkan kedisiplinan dan kesabaran tinggi. Proses tersebut tidak mudah untuk anak-anak yang mulai belajar melukis. Hadir pada acara ini sejumlah istri Menteri Kabinet Kerja, perwakilan Duta Besar untuk Indonesia, dan anak-anak dari berbagai sekolah dan komunitas. Kegiatan lelang dibuka tepat pukul 16.00 WIB. “Kegiatan amal dan peduli sosial ini sebagai bentuk kasih dan sayang kita pada sesama,” ungkap Ketua Panitia Franciska Wihardja. Istri Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, para pelukis adalah anak-anak dari sejumlah sekolah di Jakarta dan komunitas sanggar lukis. “Semoga niat baik kita dan kepedulian terhadap sesama semakin mendekatkan kita pada kehidupan yang lebih baik,” harapnya.

Kepedulian pada anak-anak harus terus ditumbuhkembangkan. Anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan kasih sayang dan rasa empati dari sesamanya. Mereka yang tinggal di panti-panti asuhan memerlukan uluran tangan kasih dari teman sebayanya. Dari anak untuk anak. rasa peduli dan kasih antarsesama akan terus menjadi budi baik yang akan terus melekat dan tumbuh pada jiwa anak-anak. “Mari kita berdayakan generasi masa depan bangsa ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan diri bahwa mereka juga dapat membantu sesama yang membutuhkan," tuturnya. Penggalangan dana dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain Painting Exhibition yang dilanjutkan dengan Charity Auction. Acara ini juga diramaikan dengan Kids' Choir dan Harp Performance. “Hari ini adalah hari ketika kita merayakan semangat memberi dan berbagi kepada orang lain, terutama bagi keluarga dan anak-anak yang kurang beruntung. Kepedulian pada anak-anak harus terus ditumbuhkembangkan. Anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan kasih sayang dan rasa empati dari sesamanya. Dari anak untuk anak," tutur Franciska. (ASK/HER)

67

KATA KITA

dwika dasawarsih

:

“Berdoa Sebelum Bekerja"

↙ Parluhutan Tado Sianturi KEPALA PUSDIKLAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perubahan itu Harus Diawali dari Diri Sendiri

foto: tim humas

“Perubahan itu harus diawali dari diri sendiri mau berubah atau tidak?. Kalau dari sendiri ingin berubah pasti akan ada perubahan. Itu saja pokoknya,” ungkap Parluhutan Tado Sianturi kepada Tim INTRA saat ke kantornya di Jalan Abdul Wahab No.8, Cinangka, Sawangan-Depok.

68


“Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga diklat “Kawah Candradimuka” sekaligus agen perubahan yang menggembleng SDM perdagangan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi perubahan." —PARLUHUTAN TADO SIANTURI

S

eperti saat ini kata Parluhutan yang akrab di panggil Pak luhut ini tidak terbayang dibenaknya ketika mendapat tugas baru sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Perdagangan dan baru mengetahui menjelang pelantikan pada tanggal 5 Januari 2015. Sebagai Kepala Pusdiklat yang baru tidak ada dibenaknya itu untuk merubah berbagai program diklat yang sudah ada. Bahkan, bila ada yang baik tentunya harus dikembangkan lebih baik lagi. Menciptakan program baru bila dianggap perlu untuk perbaikanperbaikan bahan-bahan program diklat tentunya dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan proses pembelanjaran. Apalagi, sebelumnya Luhut pernah menjabat diberbagai jabatan di unit kerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal hingga menjadi orang nomor satu di biro ini pada tahun 2013. “Ya boleh dibilang saya ini banyak makan asam garam di bidang perencanaan. Jadi, saya tahu yang mana baik untuk melakukan perubahan,’’ paparnya. Setiap bidang pekerjaan itu akan berjalan baik, kata Kepala Pusdiklat bila dijalankan dengan

sepenuh hati. Seperti di Pusdiklat dirinya tidak merasa menjadi orang nomor satu, semua karyawan dirangkulnya mulai tenaga pesuruh, cleaning service, satuan pengamanan, staf, widyaiswara, hingga para pejabat eselon di lingkungan kerjanya kerap diajak berdiskusi dengan suasana nonformal. Kerap kali, pertemuan itu dilakukan di kantin sambil makan atau ngopi bersama. Karena dengan suasana seperti itu yang beku akan mencair. Bahkan, beberapa ide sering datang dari kumpulkumpul seperti itu. Kendati tipe seorang konseptor, Luhut tidak pernah duduk berlama-lama di belakang meja kerjanya. Dia kerap kali mengunjungi ruang kelas untuk melihat sejauhmana penyelenggaraan pelatihan. Terkait dengan peningkatan mutu diklat dapat tercapai, tentunya kata Luhut tentunya ada sejumlah faktor seperti promosi, sosialisasi dan edukasi kepada aparatur, SDM sektor perdagangan serta SDM di bidang pengujian mutu barang mengenai program diklat dan manfaatnya. Program diklat Pusdiklat terdiri dari diklat aparatur, diklat SDM sektor perdagangan, diklat penguji mutu barang, dan diklat penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bahkan, untuk diklat SDM sektor perdagangan, ia menargetkan ada ratusan pengusaha baru UKM di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama sebanyak 50 orang di setiap Kabupaten/Kota. Dengan diklat serta pendampingan, UKM akan berkembang dan semakin maju, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk mendapatkan sosok PNS yang profesional, kata Luhut, maka pada diklat prajabatan menerapkan pola istilah ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). Pola ini sangat baik, agar para PNS memiliki nilai-nilai dasar profesi sebagai abdi negara. Terkait masalah revolusi mental, Kapusdiklat menerangkan, perubahan itu perlu dari diri sendiri. Karena Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga diklat “Kawah Candradimuka” sekaligus agen perubahan yang menggembleng SDM perdagangan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi perubahan. “Perubahan itu harus diawali dari diri sendiri mau berubah atau tidak?. Kalau dari sendiri ingin berubah pasti akan ada perubahan. Itu saja pokoknya,” jelasnya. (KUR/GUN/RIC)

69

aec center

foto: tim humas

MENYONGSONG MEA

“Landscape” Ekonomi dunia telah berubah, bergerak cepat ke wilayah Asia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. ASEAN terletak didekat 2 raksasa ekonomi yang berkembang pesat, yaitu China dan India. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi ke sepuluh Negara anggota ASEAN. Berikut penjelasan Manager AEC Center Trimarjoko kepada INTRA tentang Visi, Misi dan Fungsi AEC Center.

Visi AEC Center Dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 dan Intruksi Presiden RPJMN 2015-2019 dan agar selaras dengan visi Kementerian Perdagangan, maka Visi AEC Center ditetapkan yaitu :

"Mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa yang berdaya saing ekonomi di wilayah ASEAN."

A

EC merupakan sebuah proses, sebuah perwujudan dari kesadaran para pemimpin Negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu menghadapi dinamika ekonomi dunia yang telah berubah tersebut. Indonesia sebagai Negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN memiliki tanggung jawab besar secara internal kepada rakyat Indonesia, maupun tanggung jawab eksternal kepada Negara-negara tetangga di ASEAN untuk secara aktif mensukseskan AEC agar Indonesia dan ASEAN dapat mengambil peluang dan dapat menghadapi tantangan dinamika ekonomi dunia baru. AEC Center hadir untuk masyarakat Indonesia di tengah banyaknya pesimisme bahwa Indonesia siap menghadapi pasar bebas ASEAN. AEC Center hadir untuk memberikan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai betapa pentingnya integrasi ekonomi di ASEAN serta untuk memberikan layanan konsultasi terutama bagi para pelaku usaha agar dapat mengambil keuntungan dari integrasi ekonomi ASEAN tersebut. Waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas ASEAN tidak banyak. Namun kami optimis kehadiran AEC Center ini, memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia agar dapat mempersiapkan diri menghadapi AEC 2015.

70


Dasar Pembentukan AEC Center dibentuk dengan merujuk kepada : •

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

•

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Associaton of Southeast Asian Nations.

Fungsi Konsultasi AEC Center memberikan konsultasi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia untuk dapat secara optimal memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Fungsi Edukasi AEC Center memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam memahami Masyarakat Ekonomi ASEAN secara komprehensif melalui berbagai kegiatan edukasi publik.

Fungsi Advokasi

Misi AEC Center Upaya untuk mewujudkan visi AEC Center, maka ditetapkan 3 Misi AEC Center, yaitu : •

Memberikan informasi dan edukasi terkait dengan perdagangan, ekonomi dan informasi pendukung lainnya seluasluasnya kepada Masyarakat Indonesia.

•

Memberikan konsultasi terhadap para pelaku usaha domestik untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas perdagangan di wilayah ASEAN.

•

Memberikan advokasi pada Masyarakat Indonesia terkait kerjasama ekonomi ASEAN bisa diperlukan.

AEC Center memberikan advokasi berupa pandangan dan pertimbangan hukum kepada para pemangku kepentingan di Indonesia terkait permasalahan yang mungkin dialami dalam memanfaatkan potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

71

MENYONGSONG MEA

aec center

Selayang Pandang ASEAN PEMBENTUKAN Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara Anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Berdasarkan data tahun 2006, kawasan ASEAN memiliki populasi sekitar 560 juta, luas 4,5 juta kilometer persegi, produk domestik bruto hampir US $ 1.100 miliar, dan total perdagangan sekitar US $ 1.400 miliar.

TUJUAN Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah: 1 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsipprinsip Piagam Perserikatan BangsaBangsa.

PERKEMBANGAN Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negaranegara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang

72

dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dan target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Untuk menjadikan ASEAN sebagai Asosiasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subyek hukum, telah ditandatangani Piagam ASEAN pada tahun 2007. Setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN, Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

PIAGAM ASEAN Setelah melalui proses panjang, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007, negaranegara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing Negara Anggota, Piagam ASEAN mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2008. Presiden RI telah menandatangani RUU Pengesahan Piagam ASEAN menjadi UU No. 38/2008 pada tanggal 6 November 2008. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumendokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam ASEAN mengubah ASEAN dari asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki legal personality dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Selain itu, Piagam juga menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi people-oriented organization. Piagam ASEAN mengikat negara-negara anggota dalam melaksanakan berbagai perjanjian yang telah disepakati bersama.


KERJASAMA POLITIK KEAMANAN ASEAN Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti Kawasan Damai, Bebas dan Netral (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ ZOPFAN), Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation /TAC in Southeast Asia), dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ). Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF). Beberapa kerjasama politik dan keamanan: • Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT); • Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT); • Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan; • Penyelesaian sengketa Laut China Selatan; • Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional; • Kerjasama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen;

KERJASAMA EKONOMI ASEAN Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA). Beberapa kerjasama ekonomi adalah: • Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama Industri ASEAN (ASEAN Industrial Cooperation /AICO); • Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) melalui pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff - CEPT) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN; • Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (Free Trade Agreement/FTA); • Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan; • Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam; • Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan; • Kerjasama di sektor energi dan mineral; • Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah; dan • Kerjasama dalam bidang pembangunan.

KERJASAMA FUNGSIONAL ASEAN Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik.

Beberapa kerjasama fungsional adalah: • Kerjasama kebudayaan, penerangan, dan pendidikan, yang kegiatan-kegiatannya berbentuk workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, pertukaran berita melalui tv, penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional, Student Exchange Programme ASEAN, dan pembentukan ASEAN University Network (AUN). • Kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan; • Kerjasama kesehatan, ketenagakerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial; • Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup dan bencana alam; • Kerjasama sumber daya manusia yang mencakup bidang pemajuan wanita, pemuda, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan obat-obat terlarang (P4GN), pengelolaan Yayasan ASEAN, serta bidang kepegawaian dan administrasi.

HUBUNGAN EKSTERNAL ASEAN Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Kerjasama antara Asia Tenggara dan Timur Laut negara telah dipercepat dengan diadakannya pertemuan puncak tahunan antara para pemimpin ASEAN, Cina, Jepang, dan Republik Korea (ROK) dalam proses ASEAN plus Three. Hubungan ASEAN Plus Three terus diperluas dan diperdalam di bidang dialog dan kerjasama

Sekilas AEC tentang

keamanan, kejahatan transnasional, perdagangan dan investasi, lingkungan, keuangan dan moneter, pertanian dan kehutanan, energi, pariwisata, kesehatan, tenaga kerja, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan teknologi komunikasi, kesejahteraan sosial dan pembangunan, pemuda, dan pembangunan pedesaan dan pemberantasan kemiskinan. Sekarang ini ada tiga belas pertemuan tingkat menteri di bawah kerjasama ASEAN Plus Three.

M

asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan sistem pasar tunggal yang berarti terbuka dan bebas untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi.

ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan Mitra Dialog, yaitu, Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korsel, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan United Nations Development Programme. ASEAN juga meningkatkan kerjasama dengan Pakistan di beberapa daerah kepentingan bersama. Konsisten dengan tekad untuk meningkatkan kerjasama dengan daerahdaerah berkembang lainnya, ASEAN mempertahankan kontak dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi, Gulf Cooperation Council, Rio Group, South Asian Association for Regional Cooperation, South Pacific Forum, dan juga melalui Asian-African Sub-Regional Organization Conference.

Anggota MEA terdiri dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada awalnya pelaksanaan MEA akan dimulai pada tahun 2020, namun setelah penandatanganan “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007, pelaksanaan MEA diputuskan akan dimulai pada akhir tahun 2015. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan ASEAN dalam memperkuat daya saing untuk menghadapi kompetisi global, penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20%, dan meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI, dan adanya persaingan.

Sebagian besar Negara-negara Anggota ASEAN juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Meeting (ASEM), dan East Asia-Latin America Forum (EALAF).

PEMBEBASAN VISA Pada tanggal 25 Juli 2006 di Kuala Lumpur ke sepuluh Negara ASEAN telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa. Persetujuan ini berfungsi sebagai rujukan bagi Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya untuk masuk ke negara anggota ASEAN lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Persetujuan dimaksud pada tanggal 22 Mei 2009 (Keppres 19 tahun 2009).

|

MEA memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan beberapa manfaat

73

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

bagi para anggotanya, antara lain mendorong peningkatan daya saing, penghapusan hambatan tarif maupun nontarif, memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, manfaat serta tujuan utama dari MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota MEA, Indonesia memiliki 9 produk unggulan untuk diekspor ke negara ASEAN lainnya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk perkebunan seperti cokelat, kopi, karet, produk hutan, elektronik, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, serta udang yang merupakan produk kelautan. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat total impor Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 15% dari total impor seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, total ekspor Indonesia terhadap total ekspor negara-negara ASEAN pada tahun yang sama adalah 14,4%. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA), nantinya para anggota MEA dapat melakukan kegiatan jual beli atas barang tanpa harus memikirkan hambatan tarif karena sudah 98,87% pos tarif AFTA Indonesia dibebaskan atau sudah 0%. Namun hingga saat ini Indonesia masih

menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam Highly Sensitive List sehingga tarif atau bea masuk komoditas tersebut belum dihapus. Dalam pelaksanaan MEA 2015 terdapat 12 Priority Integrated Sectors (PIS) yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu perdagangan jasa dan perdagangan barang. Adapun 5 sektor dalam perdagangan jasa meliputi transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sedangkan 7 sektor lainnya yang masuk dalam kategori perdagangan barang antara lain adalah hasil pertanian, elektronik, otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, hasil perikanan, serta tekstil. Terkait dengan liberalisasi pada sektor jasa, negara-negara anggota MEA menandatangani Saling Pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) pada tanggal 19 November 2007. Saling Pengakuan ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan. Dalam Saling Pengakuan tersebut terdapat 8 bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati, yaitu teknik rekayasa, keperawatan, arsitekur, pemetaan, pariwisata, medis, dokter gigi, dan akuntansi. Dengan demikian, para pekerja yang memiliki kualifikasi tersebut dapat diterima dengan terbuka di pasar ASEAN.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

BARANG Tekstil & garmen, produk kehutanan, coklat, kopi, udang, kulit & produk kulit, rempah obat, makanan olahan, kerajinan, bumbu

THAILAND

CAMBODiA

VIETNAM

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

2.706 55.183 5.678 1.908 6.8

5.9

7.2

5.3 5.4

6.5

4.7

3.9

2.9

2.5

2012

2013

11.445 9.148 182.551 2.592 228.276 11.436 53.978 410.249 228.730 132.664 36.111 9.176 186.628 3.292 205.985 12.009 65.130 373.015 249.517 132.109 Jumlah Penduduk

PDB per kapita

Ekspor

Impor

(dalam ribuan) 2013 (US$ million) 2013 PELAKSANAAN

MEA

Tingkat Pertumbuhan PDB

(US$ million) 2013

JASA Dokter hewan, perawat, arsitek, waralaba, hotel, restoran, agen perjalanan & wisata, kereta api & konstruksi

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

-1.8 KETERANGAN:

BARANG Mesin & peralatan, produk baja, bahan baku industri pakaian & sepatu, elektronik, plastik, otomotif

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, toiletries, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur & kosmetik

MYANMAR

7.5 5.6

Sumber: www.asean.org

1.0

7.9 8.2 6.2 5.8

JASA Taman hiburan, rumah sakit, legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, audio-visual, distribusi

VIETNAM

THAILAND

SINGAPORE

PHILIPPINES

MYANMAR

MALAYSIA

LAOS

INDONESIA

CAMBODIA

BRUNEI

DARUSSALAM

7.0 7.0

916

BARANG Elektronik, kimia organik, kertas, produk plastik, perhiasan, ban, produk kehutanan, otomotif, perikanan, bumbu, coklat

PELUANG BISNIS INDONESIA DI ASEAN

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, perlengkapan mandi, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur, kosmetik

406 14.962 248.818 6.644 29.948 61.573 99.384 5.399 68.251 89.708 3.466 1.505 10.420

JASA Legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, dokter hewan, hotel, restoran, audio-visual, distribusi

JASA periklanan, perfilman, konstruksi, hotel, restoran, taman rekreasi, transportasi udara & laut

Komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan SISTEM PASAR TUNGGAL yang berarti TERBUKA dan BEBAS untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi

39.678 1.046

BARANG Karet, alas kaki, udang, kopi, coklat, alat medis, rempah, perikanan, makanan & minuman olahan, kertas, alat tulis, perhiasan, elektronik

SINGAPORE

MALAYSIA

DIKOMUNIKASIKAN OLEH:

(dalam %)

% POS TARIF AFTA INDONESIA

98.87 MENCAPAI

AKHIR

9

0%

(SUDAH DIBEBASKAN)

(US$ million) 2013

HIGHLY SENSITIVE LIST

12 PRIORITY INTEGRATED SECTOR (PIS)

POS TARIF BERAS

PERDAGANGAN

JASA

9 produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN:

coklat, kopi, karet, produk hutan | elektronik, otomotif | tekstil, alas kaki | udang | Sum ber :w

15.0

MEA

e r:

www

.as e a n.org

Meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN

PARIWISATA

SEKTOR

SALING PENGAKUAN 8 JENIS KUALIFIKASI PROFESIONAL (MRA)

JASA LOGISTIK

PERDAGANGAN

PERTANIAN

D

B C

Penghapusan hambatan tarif maupun non tarif

PELAYANAN KESEHATAN

BARANG

2013

mb

e-ASEAN

2013

PANGSA IMPOR INDONESIA-ASEAN

Su

Mendorong peningkatan daya saing Membuka peluang penyerapan tenaga kerja

D

5

POS TARIF GULA

PANGSA EKSPOR INDONESIA-ASEAN

%

MANFAAT

rg an.o .ase ww

14.4

%

TRANSPORTASI UDARA

7

A

ELEKTRONIK E

TEKNIK KEPERAWATAN ARSITEKTUR PEMETAAN REKAYASA

PERIKANAN

SEKTOR

DISTRIBUSI

Memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas

7

TEKSTIL

PRODUK BERBASIS KARET

OTOMOTIF PRODUK BERBASIS KAYU Sumber: www.kemendag.go.id

PARIWISATA

MEDIS

DOKTER GIGI

Sumber: www.kemendag.go.id

AKUNTANSI

SAMPAIKAN KEPADA RAKYAT, KITA HARUS SIAP HADAPI MEA MENJADI CHAMPION DI ERA MEA SAYA SANGAT OPTIMIS "JANGAN KALAH SEBELUM BERPERANG" MARIA Y

Recommend Documents