ADVOKASI PELAYANAN KESEHATAN DI ERA MEA DAENG MOHAMMAD FAQIH
ERA GLOBALISASI (MEA) • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. • Globalisasi tenaga kerja. Pemanfaatan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional ataupun buruh kasar. • Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi. • Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif.
MASUK PERANGKAP PASAR
The ASEAN CHARTER ditanda tangani Pleno DPR 21 Oktober 2008 Article 1 The purposes of Asean are (5) To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; movement of business persons, professionals, talent labor and free flow of capital. Article 34 Formal language is English Article 52 Legal Continuity (2) In case of inconsistency between the rights and obligation of ASEAN Member States under such instruments and this Charter the Charter shall prevail.
Aturan main
ASEAN
Pelayanan kesehatan berubah secara fundamental mekanisme pasar, Artinya: semula driven force pelayanan Kesehatan adalah pemerintah Pedagang. Dokter (sebagai pencari kerja) akan berhadapan langsung dengan Pedagang (corporation) sipemberi kerja. Penyedia layanan kesehatan KORPORASI Tujuan JKN-BPJS membangun bangsa atau pemadam kebakaran saja? Hanya merawat rakyat yang terlempar dari pasar?
secara ekonomi
Indonesia ASEAN
Tingkat Kepercayaan Pelayanan Kesehatan Indonesia • Presiden Suharto Check up kesehatan di Herz Zentrum Nordhein Westfalen Bad Oeynhausen Germany 9-10 Juli 1996 • Mega Check up ke Singapura Surya, 3 September 2003 • Innalillahi wainalillahi rojiun 8 Juni 2013 bapak Taufik Kiemas telah berpulang, meninggalkan kita semua di RS Singapura • Presiden menandatangani Perpres Nomor 105 dan 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.
3 MASALAH UTAMA 1. TENAGA 2. TEKNOLOGI KESEHATAN 3. MODAL PELAYANAN KESEHATAN
HUKUM ALAM arus surplus minus
PETA ASEAN Layanan kesehatan Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei Surplus Vietnam & Philippine mandiri (siap Health Tourism)
INDONESIA MINUS
Armida Alisyahbana Ketua Bappenas
Asean Economic Community (AEC), 2015: liberalisasi tenaga kerja di 12 sektor segera hadir, termasuk industri jasa kesehatan. Armida Alisyahbana, Ketua Bappenas mengakui, SDM Indonesia di sektor ini masih minim skill Jawa Pos, Kamis, 27 Maret 2014
Lha kok tetep dibuka bulik Mida …..
INDONESIAN DOCTORS GAP • Knowledge & Skill • High Tech Competency • Language • International Certification • Reputation (Scientific, Intellectual, Business) • Brand (Local >< International Doctors) • Network
MAYAPADA GROUP
MAYAPADA membangun 10 World Class Hospital Bersama National Health Care Group Singapore Oktober 2012 diresmikan SBY
MH 2 MH 3 MH1 Dato’ Dr Tahir MBA
Seharusnya kita membuka lebar pekerja asing masuk Indonesia Memang, mentalitas orang Indonesia takut bersaing
MAYAPADA GROUP
MH 8
MH 4
Kompas, 11 Nopember 2013
MH: MAYAPADA HOSPITAL
MH7
MH 6
MH 5
KEUNTUNGAN • COMPETITIVENESS UNTUK KEPUASAN PASIEN • MENDORONG PENINGKATAN MUTU • AKSELERASI KEMAJUAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN • MEMACU PROFESIONALISME SEMUA ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAIK ASPEK MANAGEMEN MAUPUN TATALAKSANA MEDIS
KERUGIAN • BERGESERNYA ORIENTASI SOSIALKEMANUSIAAN KEPADA ORIENTASI EKONOMI BERBASIS KAPITAL DAN NEOLIBERALISME • EKPLOITASI HAK KESEHATAN PUBLIK (RAKYAT) • DISKRIMINASI AKSES PELAYANAN KESEHATAN ATAS FAKTOR KEMAMPUAN FINANSIAL • MARGINALISASI DAN ALIENASI PELAKU PELAYANAN KESEHATAN DOMESTIK
ANALISA •
KEKUATAN : – – – –
•
SATU-SATUNYA OP DOKTER YG DIAKUI UU KEWENANGAN REKOMENDASI PRAKTEK DOKTER KEWENANGAN PENYUSUNAN STANDAR JUMLAH ANGGOTA DAN STRUKTUR ORGANISASI SE INDONESIA
KELEMAHAN : – TIDAK BERSATU, KURANG RASA KESEJAWATAN – ORGANISASI BELUM MODERN : DATABASE DAN FUND RISING SISTEM – BELUM MEMILIKI PERANGKAT PENDUKUNG PROFESI SEPERTI PNPK, CP, STANDAR REMUNERASI, PEMETAAN DAN ANALISA KEBUTUHAN, DLL
•
OPURTUNITY : – SEBAGAI AGEN PELAYANAN PUBLIK YG STRATEGIS – SEBAGAI KELOMPOK ELIT INTELEKTUAL
•
TANTANGAN : – – – – –
JKN, MEA, HUKUM : PERSAINGAN KETAT, PEMBATASAN RESOURCES, KONFLIK HAK/KEWAJIBAN SISTEM PELAYANAN YG TIDAK JELAS/TIDAK ADA. PENILAIAN MASYARAKAT THD DOKTER KOMITMEN PEMERINTAH KURANG THD SEKTOR KESEHATAN STAKE HOLDER KESEHATAN MEMILIKI PERSEPSI DAN INTERES YG BERBEDA
KERANGKA PIKIR UNDANG UNDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN (Kompetensi)
sertifikat kompetensi
STR Privilege Kewenangan
IJAZAH PENDIDIKAN (Kompetensi) ASOSIASI FK KOLEGIUM RS PENDIDIKAN
R E K O M
IDI
SIP LISENSI (Praktik)
Praktek Profesi RS, KLINIK
Professional Misconduct on Practice ETIK DISIPLIN HUKUM
SISTEM PELAYANAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN STANDAR SARANA, ALAT KESEHATAN, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI STANDAR TARIF, SISTEM REMUNERASI, KONTRAK KERJA, HAK DAN KEWAJIBAN
M U T U
STANDAR Kemampuan Keilmuan Kompetensi Teknis Professional Ethic & Attitude
Profesionalisme tenaga medis
P E L A Y A N A N
NEED & DEMAND KEPUASAN
RELIABILITY RESPONSIVENESS ASSURANCE EMPHATY TANGIBLE
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEGAKAN ETIKA, DISIPLIN DAN HUKUM
PERLU DIADVOKASI (1) • PENAPISAN ( DOMESTIK REGULATION/ ECONOMIC NEEDS TEST) – SYARAT BAHASA INDONESIA/SETEMPAT – PENELUSURAN DAN UJI KOMPETENSI – ADAPTASI – HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) – PENETAPAN KUOTA DOKTER DAN FASKES BERDASARKAN ANALISA KEBUTUHAN
PERLU DIADVOKASI (2) • MENINGKATKAN DAYA SAING (PAKET KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN) – AKREDITASI FK YANG KETAT – BIAYA PENDIDIKAN DOKTER – PEMETAAN KOMPETENSI OLEH PERHIMPUNAN DAN MODUL CPD TERSTRUKTUR – NORMA NASIONAL STANDAR REMUNERASI DOKTER – INSENTIF PAJAK UNTUK ALKES DAN BAHAN OBAT – SKEMA PERMODALAN UNTUK BISNIS PELAYANAN KESEHATAN – DEREGULASI UNTUK PERMUDAH IZIN FASKES (TINJAU KEMBALI PERMENKES 56 TH 2014) – POLITICAL WILL MEMPERBAIKI ANGGARAN KESEHATAN YANG SELAMA INI HANYA BERKISAR PADA JUMLAH 2-2,5% DARI TOTAL APBN SEMENTARA YANG DIANJURKAN WHO ADALAH 8-15% DAN UU KESEHATAN SEBESAR 5%
