STRATEGI PENGAWASAN &PEMBINAAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS WNI/WNA DIDAERAH PADA ERA MEA I.OETAMA MARSIS PB.IDI • DIAJUKAN PADA RAKORNAS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA SURABAYA, 14-16 SEPTEMBER 2016
PENDAHULUAN
URAIAN :
• DIPERLUKAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA YG MUMPUNI DI ERA MEA à DOKTER YG PROFESIONAL (A.L. KOMPETENSI YG BAIK) • DIPERLUKAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN YG BAIK PADA ERA MEA àHUKUM PASAR • STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI DOKTER WNI DAN WNA DI ERA MEA àINTEGRATED (ONLINE)
Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 12 Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Tugas & Wewenang 1. Melakukan pengawasan dan pembinaan etika profesi dokter. (Pasal 8) 2. Menyusun standar pendidikan & standar kompetensi dokter (Kolegium - Psl 26 & 27) 3. Menyelenggarakan serta membuat standar pendidikan & pelatihan kedokteran berkelanjutan. (Pasal 28) 4. Memberikan rekomendasi ijin praktik. (Pasal 38) 5. Pembinaan & pengawasan kendali mutu serta kendali biaya. (Pasal 49) 6. Pembinaan dokter untuk menghadirkan praktik kedokteran bermutu. (Pasal 54)
CIRI / ASAS / JATI DIRI PROFESI (Wilensky) • PEKERJAAN YANG MEMBUTUHKAN KEAHLIAN • BERSUMBER DARI TEORI YANG SISTEMATIK YANG DIKEMBANGKAN DARI BODY OF KNOWLEDGE YANG DIDAPATKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERUS –MENERUS • MEMILIKI KODE ETIK • ORIENTASI UTAMANYA MELAYANI (ALTRUISM)
2 PERTANYAN TERKAIT DGN PROFESIONALISME DOKTER : • BAGAIMANA KONDISI KEKINIAN/REALITAS FAKTA DOKTER INDONESIA • BAGIMANA KONDISI IDEAL DOKTER INDONESIA KE DEPAN
“DIPERLUKAN TOLOK UKUR OBJEKTIF” NILAI SERTA CIRI/JATI DIRI PROFESI DOKTER PELAKSANAAN PERAN PROFESIàSTANDAR PROFESI
STANDAR PROFESI UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 24 Ayat 1 “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat 3 “Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 , Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; `1
Std Profesi = Std Pendidikan + Std Etika + Std Kompetensi + Std Pelayanan
Permasalahan yang diadukanà sangketa medik 7% 4%
18%
6%
4%
Komunikasi 2%
Dishonesty Penelantaran Pembiayaan
59%
Std. Pelayanan Urusan RT ompetensi
DOKTER YANG DIHARAPKAN MELAHIRKAN DOKTER YANG MEMENUHI KRITERIA: (NILAI/CIRI/JATI DIRI – MEMILIKI INTEGRITAS ETIK YG KUAT – KEMAMPUAN SKILL YG TINGGI, DAN – BERORIENTASI PENGABDIAN UNTUK KEMANUSIAAN”
PERKUAT MUTU PENDIDIKAN DOKTER • PENDIDIKAN AKADEMIS • PENDIDIKAN PROFESI (POST GRADUATE) • PENDIDIKAN KEDOKTERAN BERKELANJUTAN (MENGEMBANGKAN SISTEM P2KB DG MODUL TERSTRUKTUR)
• 2015 : 75 FK ; 40% DGN AKREDITASI C • TINGKAT KELULUSAN UKMPPD PADA THN 2014 RATA-RATA DIBAWAH 50% • TINGKAT KELULUSAN UKMPPD PD THN 2015 MENCAPAI 69,5% • TINGKAT KELULUSAN DARI FK TERKAIT DGN LEVEL AKREDITASI FK-NYA
PERAN PROFESI
PELAKSANAAN PERAN PROFESI MELAKSANAKAN TRIAS PERAN PENTING PROFESI: • AGENT OF DEVELOPMENT • AGENT OF CHANGE • AGENT OF TREATMENT
MENGHADAPI 3 TANTANGAN UTAMA: MARAKNYA PERSOALAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN PD NATIONAL HEALTH COVERAGE- JKN (2019) PELAYANAN KESEHATAN PADA ERA MEA
Utk melaksanakan peran, ada beberapa tantangan kedepan yg harus diselesaikan: 1.Diperlukan transformasi dalam bidang pendidikan kedokteran di Indonesia (pd era national coverage 2019, era mea dan globalisasià bahkan menyiapkan masa depan ke abad 21) 2.Perbaikan bidang pelayanan kesehatan di era jkn, era mea dan globalisasi/WTO 3.Persoalan etik, disiplin dan hukum à jadikan dokter Indonesia menjadi dokter yg baik
REGULASI-REGULASI: ²TERHADAP INSTITUSI PENDIDIKAN : - MORATORIUM - EVALUASI FK à PENETAPAN QUOTA - PEMBINAAN ²TRANSFORMASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA – BAHKAN MENGHADAPI ERA ABAD 21: PERBAIKAN SKDI 2012 à SKDI 2017 PERUBAHAN SKEMA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Desember 2020
Desember 2015 Siap pelaksanaan MRA
-
Desember 2017 Proses menuju Global Standard
Spesialis
Global Standard Spesialis
Foreign Physicians
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 (MEA)
INVESTASI DARI LUAR NEGERI DAN MEMATUHI ATURAN YANG DIBUAT PERJANJIAN REGIONAL / INTERNASIONAL
KEANGGOTAAN •
Anggota IDI terdiri dari:
• Anggota biasa yaitu dokter dan dokter spesialis warga negara Indonesia yang memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah RI. • Anggota luar biasa yaitu dokter warga negara asing yang bekerja di Indonesia. •
Tatacara penerimaan anggota
•
Tatacara pelantikan anggota
Pelantikan anggota cabang dilaksanakan oleh pengurus cabang setempat, yang pelaksanaannya dilakukan minimal dua kali setahun dan dihadiri oleh minimal pengurus harian IDI cabang.
MOBILITY Limited Practice
ASEAN Medical Practitioners
PMRA Mobility thru Qualification Recognition
Confers Temporary Registration/ Licensing
Expert Visit Education Training Research Humanitarian Missions
STRATEGI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PROGRAM & TUGAS BHP2A qPEMBINAAN & PENGAWASAN qPromotif True of law Safety on the work Citra profesi yang lebih baik (anggota dan masyarakat) Meningkatkan Yankes Azas manfaat
qPreventif
qPEMBELAAN qKOORDINASIàTERINTEGRASI ONLINE
PEMBINAAN ANGGOTA
Peran Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A) yang ada di semua tingkatan IDI, memiliki tugas dalam melakukan pembinaan anggota. Garda terdepan ada di IDI Cabang karena langsung bersentuhan dengan anggota.
• DIPERLUKAN PEMBENTUKAN JARINGAN/NETWORK SEBAGAI UPAYA KOORDINASI (PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERINTEGRASI) ANTARA BERBAGAI STAKEHOLDER SESUAI DGN PERUNDANGAN YG BERLAKU SPT UU PRADOK 2004, UU KESEHATAN 2009, PMK, PERKONSIL YG TELAH DITERBITKAN Y.I: IDI- PST,WIL,CAB ; KKI; KEMKES -DISKES; PERSI-ARSPRI-ARSADA; PEMDA .
Pengawasan & Pembinaan Etik Kedokteran Organisasi Profesi
Institusi Pelayanan
Komite Medik
Majelis Etik
Sanksi : ➢ Ringan ➢ Sedang ➢ Berat
SarPras
Tidak melekat ke dokter
SDM
Kredensialing - Sertifikat Kompetensi - STR - Rekomendasi Ijin Praktik dari OP - SIP
Kredensialing - Syarat tempat - Syarat alat kesehatan - Syarat obat-obat - Syarat unit penunjang (farmasi, lab,dll)
Standar Tindakan
- Rangkaian tindakan kedokteran (anamnesis, PF,PP,Dx,Tx) - Rekam Medik & Inform Consent - Rujukan
Penegakan Displin Kedokteran Majelis Kehormatan & Disiplin Kedokteran (MKDKI) Delik Aduan
Sangsi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK): 1. Pemberian peringatan tertulis 2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
