RUANG LINGKUP PENGAJARAN HAM DI PERGURUAN TINGGI Oleh : Artidjo Alkostar
I. Latar Belakang Pemikiran Sesuai dengan luasnya wadah pengartian HAM (Hak Asasi Manusia), maka diskursus tentang HAM dapat direspon dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Baik ilmu hukum, sejarah, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan lain sebagainya. Pembicaraan tentang HAM menyangkut tentang hak dan kewajiban bangsa manusia. Eksistensi konsep dan implementasi HAM tidak terlepas dari aspek historis, dinamika sosial, peradaban, norma, dan instrumen hukum, kejahatan HAM dan proses hukumnya.
Agar para mahasiswa dapat mencerap hakekat keberadaan dokumendokumen HAM, misalnya the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), maka
perlu
dijelaskan
proses
terjadinya
UDHR
dan
bagaimana
cara
mengoperasionalisasikan pasal-pasal dalam UDHR sesuai dengan postulat moral yang melatarbelakanginya sebagaimana dimaksud oleh arsiteknya seperti Simone Cassin. Begitupula proses kelahiran Statuta Roma dan ICC dan yang lainnya.
Pengenalan tentang konsep-konsep universal tentang HAM dengan relevansi sosial dan kemanusiaan sangat perlu agar tidak selalu muncul rasa nasionalisme yang bias dan yang berpengaruh kepada xenophobia atau jingorism.
Disampaikan dalam Semiloka Nasional Kurikulum HAM di Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegia Center for Human Rights University of OSLO, Norwegia, di Yogyakarta, 31 Mei 2005.
1
II.
Ruang Lingkup Pengajaran HAM 1. Dalam Jenjang S1 Sesuai dengan strata pendidikan S1 yang pada hakikatnya berada pada jenjang orientasi pelaksanaan HAM, maka pengajaran HAM menyangkut pengenalan konsep dan pelaksanaan HAM. Hal ini terkait dengan konsepsi tentang HAM sebagai hak kodrati serta hubungannya dengan kekuasaan negara, hukum dan orang lain. Dengan demikian akan terlihat relevansi HAM dalam hubungannya dengan martabat manusia. Dalam kaitan ini akan dapat dijelaskan kebutuhan asasi manusia terhadap keadilan, ketertiban dan keamanan, sehingga
institusi
penyelesaian
konflik
atas
pelanggaran
HAM
merupakan prasyarat bagi bangsa yang merasa wajib menuliskan risalah peradabannya. Dalam arti pula hal ini menjelaskan tentang nilai dasar dari HAM.
2. Dalam Jenjang Pasca Sarjana Dalam level S2, lebih banyak menyangkut eksplorasi tentang teori-teori (tentang HAM) serta postulat moral kelahiran instrumen HAM. Dalam level S3 sejatinya menyangkut tentang kajian yang bersifat filosofis yang mengarah kepada teori summit.
2
III.
Lingkup Pengajaran HAM yang telah dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tahun 2003. 1. Konsep Universal HAM -
HAM yang melekat kepada manusia
-
HAM dan martabat
-
HAM dan keadilan sebagai kebutuhan pokok rakhaniah individual dan komunal
-
Konsekuensi krisis HAM yang melahirkan dokumen-dokumen HAM, charter, declaration, piagam, treaties, dan sejenisnya.
-
HAM sejarah dan penegak keadilan sebagai guru umat manusia (the Great Law Giver)
-
Norma dasar HAM Internasional
2. Hak dan kewajiban asasi manusia menegakkan HAM -
Crimes against humanity sebagai hostis humanis geneus (musuh seluruh umat manusia). Konsekuensinya mengadili merupakan kewajiban bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes obligation)
-
HAM dalam perspektif chaos, kosmos, nomo-logos, teknologos, dan real everyday life yang menyangkut revolusi social.
3. Proses Perkembangan HAM internasional -
Evaluasi, institusi, dimensi (ruang dan struktur)
-
Kedaulatan negara dan jurisdiksi pengadilan HAM internasional
-
Proteksi (perlindungan) dan prevensi (pencegahan)
-
Transisional Justice, pengadilan ad hoc dan KKR
3
4. Tanggung Jawab Hukum -
Individual responsibility, command responsibility
-
Konflik horisontal, konflik vertikal dan konvensi Jeneva
-
Instrumen-instrumen HAM, hukum HAM (human rights law), hukum humaniter (humanitarian law), refugee
-
ICJ (International Court of Justice)
-
Pemutaran film Nuremberg Tribunal, Malcom x, dan sejenisnya.
5. Dokumen-dokumen HAM Internasional -
Universal Declaration of Human Rights
-
ICCPR (the International Convention on Civil and Political Rights)
-
CAT (the Convention Against Torture)
-
CEDAW
(the
Convention
on
Elimination
of
All
Form
of
Discrimination Against Women) -
CERD (the Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination)
-
dll.
6. Generasi-generasi HAM -
Hak-hak sipil dan politik
-
Hak ekonomi, sosial dan budaya
-
Hak untuk membangun
7. Standar Internasional Peradilan HAM -
Asas Retroaktif
-
Pertanggungjawaban
4
-
Standar pembuktian
-
Dissenting Opinion
-
Sistem Pre-Trial
-
Prinsip non bis en idem
-
Pengecualian terhadap ne bis in idem pengadilan tidak independen dan sham prosecution
-
Tanggung jawab atasan dan komando pasal 7 ayat 3 satutie tribunal Jugoslavia dan Communal Responsibility
-
Dasar retroaktif dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan
8. Proses Konvensi Internasional menjadi Hukum Nasional -
Ratifikasi adopsi, customary international law
-
Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia
-
Contoh-contoh konvensi, ILO, CAT, dll.
9. Sejarah Pengadilan Pidana Ad Hoc Internasional -
Nuremberg
-
Tokyo Tribunal, jus
-
ICTW
-
ICTR
-
Mixed Tribunal
-
Model dan prosedur penuntutan kejahatan HAM
-
Non derogable right
-
Konflik antar negara, konflik dalam negara, dan terorisme internasional
-
Rejim-rejim HAM dan pengadilannya
5
10. Mahkamah Pidana Internasional (MPI) -
Statuta Roma
-
Status permanen dan komplementer
-
Organ-organ
-
Jurisdiksi
-
Prinsip-prinsip dalam MPI •
Personalitas
•
Ratione temporis
•
Inperioritas
•
Tanggung jawab natural person
•
In Absentia
•
Nullum Crimen Sine Lege
•
Nulla Poena Sine Lege
11. HAM di Indonesia -
UUD 1945 dan amandemennya
-
UUDS 37 pasal HAM
-
Sejarah dan fungsi Komnas HAM (Keppres No.50 Tahun 1993)
12. Pengadilan HAM di Indonesia -
UU HAM
-
UU Pengadilan HAM
-
Contoh-contoh kasus pelaksanaan HAM di Indonesia
-
Kasus-kasus pengadilan ad hoc untuk Timor Timur
-
Kasus Tanjung Priok
6
Kepustakaan : -
Ghandhi, P.R., International Human Rights Documents, Oxford University, New York, 2002.
-
Glendon, Mary Ann, A World Made New, Random House, New York, 2001.
-
Mowbray, Alastair, Cases and Materials on The European Convention on Human Rights, Butterworths, London, 2001.
-
Ovey, Clare, & White, Robin., European Convention on Human Rights, Oxford University, New York, 2001.
-
Shad, Abdur Rahman, The Rights of Allah and Human Rights, Kazi Publication, Pakistan, 1981.
-
Shelton, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University, New York, 1999.
-
Steiner, Henry j., & Alston, Philip, International Human Rights in Context, Oxford University Press, New York, 2000.
7
