Request For Proposal (RFP) Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi KEGIATAN
Rekrutment Konsultan Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi Kelembagaan Koridor RIMBA
Kode Activity
Komponen 1, Output 2: Positive and equitable attitude changes among the project’s varied stakeholders, from national government, local government, the business community, the Cluster communities, and including women and other marginalized groups, with that attitude change leading to networking and greater support to create a Green Economy in the RIMBA Corridor.. Activity 3: Develop a communication and advocacy strategy to influence 6 districts and 3 provincial government to support the overaching governance body
A. LATAR BELAKANG Peraturan Presiden No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera secara jelas mengamanatkan dibentuknya 5 (lima) koridor ekosistem. Tujuannya adalah memberi perlindungan alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antar kawasan konservasi. Lima koridor yang diamanatkan salah satunya adalah koridor RIMBA. Koridor ini berada di 3 propinsi, yakni Jambi, Sumatera Barat dan Riau. Koridor RIMba sendiri merupakan koridor yang diprioritaskan saat ini. Sehingga konsep pengelolaan di wilayah koridor ini harus merefleksikan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan fungsi kawasan hutan lindung yang ditargetkan seluas 40% dari total pulau Sumatera. Koridor RIMBA ini berfungsi sebagai wadah dalam mempertahankan konektivitas satwa. Sekaligus untuk menekan potensi konflik antara manusia dengan satwa liar yang disebabkan oleh berkurangnya habitat satwa liar. Selanjutnya, penetapan koridor RIMBA yang memiliki luas 3,8 juta hektar dengan berbagai pengelolaan lahan seperti perkebunan, pertanian, dan hutan lindung yang telah berlangsung lama memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar semua berjalan lestari, tidak terjadi ekspansi terutama dari kawasan hutan menjadi kawasan non hutan.
Dalam konteks ini, WWF Indonesia melakukan pendekatan dengan gagasan tentang Green Ekonomi (Ekonomi Hijau). Ekonomi Hijau diharapkan dapat menekan laju kerusakan dan menambah kemampuan mereduksi tingkat carbon dunia dengan menyejahterakan masyarakat lokal. Dalam implementasinya, WWF Indonesia membagi wilayah kerja di koridor RIMBA menjadi tiga komponen, yaitu: 1. Komponen 1: Penguatan Tata Kelola Koridor RIMBA. Komponen satu akan menghasilkan penguatan pondasi kelembagaan, kapasitas sumberdaya manusia, serta keberlanjutan program Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) yang diaplikasikan pada sektor berbasis hutan dan lahan. 2. Komponen 2: Investasi Pada Pembangunan Ekonomi Hijau Di Tiga Lanskap RIMBA. 3. Komponen 3 akan berinvestasi pada tiga skenario pembangunan ekonomi hijau yang berbeda pada Lanskap RIMBA yang berfokus pada perkebunan sawit lestari, karet lestari serta rantai pasoknya, rehabilitasi lahan gambut, mikrohidro, dan restorasi termasuk agroforestry melalui pendekatan Ekonomi Hijau. Kelembagaan untuk Manajemen Area Rimba Koridor Pada komponen satu, untuk mengelola Koridor Rimba dengan luasan area hutan seperti disebutkan di atas diperlukan sebuah lembaga untuk manajemen kawasan kedepannya, mulai dari pengawasan, pengelolaan dan penegakan hukumnya. Dalam hasil FGD yang sudah dilakukan, badan pengelola yang dimaksud adalah berbentuk struktural
sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ataupun yang lebih bersifat fungsional seperti Badan Kerjasama antar daerah. Oleh karena itu tim komponen 1 RIMBA telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menyusun naskah akademis sebagai dasar dari pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan di koridor RIMBA. Naskah akademis ini memerlukan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden sebagai dasar legal untuk beroperasi, untuk itu diperlukan strategi advokasi dan komunikasi untuk menyuarakan ini kepada pemerintah nasional hingga menjadikan ini agenda pemerintah sehingga dapat dikeluarkannya dasar hukum mengenai lembaga ini. Tujuan akhir dasar hukum lembaga ini adalah Peraturan Presiden (Perpres), walaupun dalam prakteknya nanti akan ada target antara seperti penyerahan naskah akademis ke Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Sekretaris kabinet. Hal ini dimaksudkan agar lebih kuat dalam melaksanakan mandat untuk mengelolan kawasan yang luas ini. Adapun untuk mewujudkan ada Perpres ini diperlukan suatu strategi komunikasi dan advokasi, agar terencana dan terarah untuk mencapat tujuan ini.
B. Tujuan Tujuan pembuatan strategi komunikasi ini adalah agar lembaga yang dibentuk mendapatkan legal basis berupa peraturan presiden dengan target antara adalah peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang.
C. Keluaran 1. Adanya dokumen strategi komunikasi untuk pengesahaan kelembagaan RIMBA dalam bentuk PerPres, adapun target antara strategi komunikasi ini adalah Submit final draft naskah akademis ke Kemen ATR, dan Setkab 2. Adanya jadwal kegiatan (timeline) dan rencana aktivitas komunikasi (workplan) 3. Adanya kebutuhan materi komunikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 4. Adanya PESAN komunikasi yang strategic sehingga dapat mencapai tujuan tersebut
D. Metodologi Menggunakan PR Cycle Look sebagai metode dasar untuk membuat strategi komunikasi
E. Tenaga Ahli Perusahaan yang dibutuhkan untuk pelakasanaan strategi komunikasi workshop adalah konsultan yang berbadan usaha
F. Cakupan Kinerja Konsultan Cakupan kerja konsultan terpilih antara lain: 1. Melakukan kegiatan fasilitasi dalam proses pembuatan strategi komunikasi 2. Membuat pesan komunikasi. 3. Desain bentuk workshop pembuatan strategi komunikasi yang tepat, termasuk menempatkan peserta dalam kelompok bahasan yang tepat 4. Bersama kelompok menentukan tools komunikasi yang tepat Sementara output/deliverable yang diharapkan dari konsultan antara lain: 1. Adanya dokumen strategi komunikasi detail termasuk pesan komunikasi aktivitas komunikasi dan workplan, hingga tools komunikasi termasuk monitoring dan evaluasi. 2. Adanya timeline kegiatan untuk mencapat tujuan komunikasi untuk mendapatkan dasar hukum (prepress) bagi pembentukan kelembagaan program Rimba
G. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan 8 minggu dengan aktivitas antara lain: pra penyusunan strategi komunikasi, Sasaran Target Peningkatan Proses Pembuatan Strategi Komunikasi.
No
Aktivitas 1
2
3
Waktu Minggu Ke 4 5
6
1 Pra penyusunan a. Diskusi dengan Tim Komunikasi, Project leader, dan tim RIMBA terkait b. identifikasi key stakeholder audiens hasil dari studi LLA c. Bersama dengan tim komunikasi menyepakati key stakeholder audien (10%) a. Penyiapan berbagai kebutuhan 2 Melakukan Analisis Hasil Perseption Survey Fasilitasi kegiatan pembuatan strategi 3 komunikasi Presentasi Hasil Dokumen Strategi 4 komunikasi
H. Budget HPS atau anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 80,000,000 (delapan puluh Juta Rupiah), belum termasuk PPn
I. Kualifikasi Konsultan Pelaksana 1. Mempunyai pengalaman sejenis dalam 3 tahun terakhir 2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau seluruh anggota tim tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. 3. Memiliki Izin Badan Usaha yang masih berlaku . 4. Menyampaikan pernyataan bahwa konsultan pelaksana yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam (black list) dan juga tidak sedang mengerjakan kegiatan yang di danai oleh MCAI (Millenium Challenge Account Indonesia). (contoh dokumen pernyataan / pakta integritas terlampir)
7
8
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). 6. Melampirkan dokumen pendukung: Proposal Kegiatan Dokumen isian Kualifikasi Salinan ID / KTP Daftar riwayat hidup/Curiculum Vitae (CV) personil yang diusulkan Referensi (diutamakan)
J. Penyampaian Penawaran, dan Batas Waktu 1.
Proposal kegiatan lengkap , Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Penawaran dan dokumen pendukung dapat disampaikan paling lambat : Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2017 Pukul : 14.00 wib Proposal dan RAB dikirim melalui
[email protected] , cc :
[email protected]
email
:
Dengan Subject email : Proposal Komunikasi_nama perusahaan 2.
Dokumen yang dikirim adalah softcopy, untuk dokumen asli disimpan oleh penyedia dan akan diperiksa / pembuktian kualifikasi oleh tim Pengadaan WWF jika diminta
3.
Masa berlaku proposal / penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran
4.
Pengumuman Hasil Pengumuman lembaga yang terpilh untuk pekerjaan ini nantinya akan diumumkan melalui link : procurement.wwf.or.id
Lampiran 1 A.
Contoh Format Dokumen (format dokumen tidak harus persis sama namun tidak mengurangi maksud / tujuan yang ada). 1. Contoh BENTUK SURAT PENAWARAN [KOP BADAN USAHA]
Nomor Lampiran
: :
______, ________ 2017
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi - Project RIMBA Yayasan WWF Indonesia Di Jakarta Perihal
:
Penawaran Jasa Konsultan Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi
Sehubungan dengan pengumuman Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. ____________ ( _____________________ ). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh ) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: Rencana dan metodelogi Kegiatan; 1. Jadwal Kegiatan ; 2. Rencana Anggaran biaya ; 3. Dokumen Isian Kualifikasi; Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV ....... Direktur Utama
2. Contoh Format PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
__________[nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas
:
___________ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
Jabatan
:
__________
Bertindak untuk
: PT/CV/Firma/Koperasi/ _____________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
dan atas nama
dalam rangka pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi pada Project RIMBA dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau seluruh anggota tim tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
3.
Tidak sedang mengerjakan kegiatan yang di danai oleh MCAI (Millenium Challenge Account Indonesia).
4.
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
5.
Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
________ [tempat], __ [tanggal] , Mei 2017 ( Materi Rp. 6000) [Direktur utama ]
3. Contoh FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
__________[nama wakil sah jika badan usaha]
Jabatan
:
__________[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat
:
__________
Telepon/Fax
:
__________
Email
:
__________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa. 2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 4. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 5. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi
1.
Nama (PT/CV/Firma/
:
Koperasi)
2. Status
3.
4.
:
__________
Pusat
Alamat Kantor Pusat
:
__________
No. Telepon
:
__________
No. Fax
:
__________
E-Mail
:
__________
Alamat Kantor Cabang
:
__________
No. Telepon
:
__________
No. Fax
:
__________
E-Mail
:
__________
B. Izin Usaha
1.
No. Surat Izin Usaha ________
:
_______Tanggal ______
2.
Masa berlaku izin usaha
:
__________
3.
Instansi pemberi izin usaha
:
__________
C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1.
No. Surat Izin ____________
:
_______Tanggal ______
2.
Masa berlaku izin
:
__________
3.
Instansi pemberi izin
:
__________
Cabang
D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a. Nomor Akte
:
__________
b. Tanggal
:
__________
c. Nama Notaris
:
__________
a. Nomor Akte
:
__________
b. Tanggal
:
__________
c. Nama Notaris
:
__________
2. Akta Perubahan Terakhir
E. Pengurus 1.
Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.
Nama
F. Data Keuangan Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. KTP
Persentase
1. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir
:
__________
No.______tanggal _______
G. Data Pengalaman Perusahaan
No.
1
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No/ Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
5
6
7
8
9
10
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [tempat],
[tanggal]
PT/CV/Firma/Koperasi ____________ [rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]
[bulan] 2017
