Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI DPC PKB KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 Oleh: MUSSOLLI NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 e.mail :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses rekrutmen calon legislatif (Caleg) di DPC PKB Kota Pontianak 2014, dalam penerimaan calon anggota legislatif, kriteria dan penetapan calon serta nomor urut calon. Teori yang digunakan adalah mekanisme rekrutmen dari Michael Rush dan Phillip Althoff yang memiliki dua sifat, yaitu: terbuka dan tertutup. Dengan memakai tiga indikator, yakni: penyediaan rekrutmen, kriteria dan kontrol Caleg Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam proses penetapan calon, DPC PKB Kota Pontiank melakukan mekanisme dengan berdasarkan pijakan produk hukum Pemenangan Pemilu Nomor 03 tahun 2012 tentang pola rekrutmen yang menetapkan kuota perekrutan calon dari kader partai 50%, dari kalangan NU dan Banom NU 25% serta dari kalangan profesional 25%. Untuk penetapan calon dan nomor urut calon, dimana dalam penetapan ini pengurus Dewan Syura dan Dewan Tanfidz serta LPP yang menetapkan melalui pleno. Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme ini tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, karna DPC PKB Kota Pontianak tidak mampu melaksanakan kuota yang di tetapkan dalam produk hukum PKB, yang seharusnya kalangan kader partai 50% menjadi 46,66% dari 45 calon yang ditetapkan, kalangan NU dan Banom NU 25% menjadi 11,11% sedangkan kalangan profesional yang seharusnya 25% menjadi 42,22%. Kata-kata Kunci :
Rekrutmen Politik, Seleksi Calon Legislatif, Pemilihan Legislatif 2014
RECRUTMENT OF LEGISLATIVE CANDIDATE OF NATIONAL AWAKENING PARTY (PKB) ON THE LEGISLATIVE ELEKTIONS AT DPC ( THE BOARD OF BRANCH) OF PKB PONTIANAK COTY INI 2014 Abstract This researce aims to identify and describe the process of recruitment of legislative candidates at DPC PKB Pontianak City in 2014 which includes the acceptance of legislative candidates, criteria and determination as well as serial of number of candidates . The theory used was recruitment mechanism prom Micael Rush dal Phillip Althoff which has two properties: open and closed. using three indicators namely the provision of recruitment, criteria and Caleg control of legislative candidates. The method used was qualitative descriptive. In the determination proses of candidates, DPC PKB Pontianak City ran mechanisms based on legal product of winning elections number 3 year 2012 whatch is about the pattern of recruitment setting the recrutment quota consisting of 50% prom party cadres 25 % from NU’s autonomous bodies and people, and 25 %, From profesionals. To determine candidates and their serial numbers, the committee of the shura Concil, Tanfitz Concil as well as LPP will set them in the plenery meeting. The research showed thet this mechanism was not effective as it was expected because DPC PKB Pontianak City could not implement the set quota in the legal product of PKB which party cadres should achieve 50% but in only achieved 45.66% out of 45 candidates set, while NU’s autonomous bodies and people ware only 11.11% out of 25% and professional was supposed to achieve 25% but it exceeded to 42.22%. Keywords :
Political Recruitment, Selection of legislative Candidate, Legislative Election 2014
1 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
paham masalah politik dan pemerintahan
A. PENDAHULUAN
naik sebagai wakil rakyat hanya karena Partai politik merupakan bagian
mengandalkan
popularitas
(dikenal
dari infrastruktur politik yang memiliki
masyarakat luas). Pemimpin tidak hanya
fungsi politik yang penting, salah satunya
popular
adalah rekrutmen politik. Setiap partai
(merakyat) begitulah ciri pemimpin yang
politik memiliki mekanisme rekrutmen
diharapkan oleh rakyat.
tetapi
juga
harus
populis
yang berbeda-beda. Pola rekrutmen ini
Pemilu legislatif 2014 meupakan
akan menentukan baik atau buruknya kader
ajang untuk merekrut calon legislatif (caleg
yang dihasilkan. Rekrutmen ini juga
) yang di usung bebagai patai politik untuk
dilakukan
keberlangsungan
duduk sebgai anggota DPR, DPD untuk
kehidupan partai poliltik tersebut, dengan
masa bakti 2014-2019. Maka dari itu partai
menghasilkan
politik berperan penting untuk melakukan
demi
kader-kader
yang
berkualitas.
rekrutmen
Keberadaan
demokrasi
tanpa
berkualitas
terhadap yang
orang-orang di
usung
yang
menjadi
adanya partai politik adalah sebuah situasi
calegnya, karena kualitas caleg akan
kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu
berpengaruh kepada kualitas parlemen,
pentingnya peran partai politik, maka
tentunya di tahun 2014 ini partai harus
sudah
politik
kerja keras untuk menentukan kulitas
menjamin
partai, bukan hanya sekedar mencari calon
demokratisasi yang sehat dan efektif.
legislatif namun perlu kerja keras dalam
Pentingnya keberadaan partai politik dalam
merekrut
menumbuhkan
memberikan wajah segar untuk partai.
selayaknya
diharapkan
jika
partai
mampu
demokrasi
harus
kader
yang
nantinya
bisa
dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
peran dan fungsinya sebagai agen di dalam
sebagai salah satu partai yang lahir di era
rekrutmen politik.
Reformasi, dideklarasikan di Ciganjur
Mekanisme rekrutmen politik yang
Jakarta oleh lima kyai besar Nadhlatul
baik secara otomatis mampu menghasilkan
Ulama (NU), yaitu K.H. Abdurrahman
pemimpin
pula
Wahid (Jakarta), K.H. Mustofa Bisri
sebaliknya, jika rekrutmen yang tidak baik,
(Rembang), K.H. Munasir Ali (Mojokerto)
maka pemimpin yang dihasilkanpun tidak
K.H. Muchit Muzadi (Jember), dan K.H.
baik.
yang
Ilyas Ruchiyat (Tasikmalaya) pada 23 Juli
dijalankan partai politik ini menghasilkan
1998. Meskipun PKB lahir dari organisasi
“Tokoh Karbitan”. Mereka yang belum
keagamaan Islam terbesar, yakni NU,
yang
Kebanyakan
baik,
begitu
mekanisme
2 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
namun Islam yang dianut PKB adalah
Phillip Althoff yaitu (1) Penyediaan (2)
Islam moderat dan inklusif yang kemudian
Agensi (3) Kriteria (4) Kontrol dan (5)
mendasari platform PKB sebagai
Tuntutan
partai
terbuka.
yang
kemudia
disesuaikan
dengan kebutuhan dari proses tahapan
Karakter dasar dari tradisi politik aswaja cenderung terbuka pada kompromi
rekrutmen politik Caleh oleh DPC PPB Kota Pontianak periode 2014 s.d. 2019.
dan konsensus, tidak ekstrim, bersikap Attawassuth
atau
sikap
tengah-tengah,
sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun
B. TINJAUAN PUSTAKA
ekstrim kanan, at-tawazun atau seimbang dalam
segala
penggunaan
hal,
terrnasuk
dalil 'aqli (dalil
dalam
1.
Partai Politik
yang
Menurut
Budiardjo
(2008:403)
bersumber dari akal pikiran rasional) dan
pengertian partai politik adalah: Suatu
dalil naqli (bersumber dari Al-Qur’an dan
kelompok yang terorganisir yanganggota-
Hadits) dan tasamuh atau toleransi. Yakni
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
menghargai perbedaan serta menghormati
nilai dan cita-cita yang sama.Tujuan
orang yang memiliki prinsip hidup yang
kelompok ini ialah untuk memperoleh
tidak
berarti
kekuasaan politik dan merebut kekuasaan
mengakui atau membenarkan keyakinan
politik dengan cara konstutisional untuk
yang berbeda tersebut dalam meneguhkan
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanan
apa yang diyakini terhadap
mereka.
sama.
Namun
bukan
perbedaan
pandangan dan sikap politik Penelitian tentang rekrutmen politik
Partai politik (selanjutnya disebut parpol)
merupakan
keharusan
dalam
mudern
yang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota
kehidupan
politik
Pontianak ini, yang menjadi pelaksana
demokratis.
Sebagai
rekrutmen politik Caleg adalah jelas yaitu
parpol secara ideal dimaksudkan untuk
Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri.
mengaktifkan dan memobilisasi rakyat,
Penulis dalam penelitian ini mengambil
mewakili
kepentingan
indikator dari Michael Rush dan Phillip
memberikan
jalan
Althoff (2011: 242), dalam penjelasan
pendapat
tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka
menyediakan
penulis dalam melakukan penelitian ini
kepemimpinan
merumuskan operasionalisasi 5 konsep
legitimate) dan damai.
suatu
organisasi,
tertentu,
kompromi
bagi
yang saling bersaing, serta secara politik
maksimal secara
sah
(
yang di tawarkan oleh Michael Rush dan 3 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
a.
tuntutan dan kepentingan masyarakat
Peranan dan Fungsi Parpol Dalam kepustakaan ilmu politik,
sering di kemukakan bahwa partai politik mempunyai peran ( Gaffer dan Amal,
disampaikan
kepada
pemerintah
melalui partai politik. 2) Sebagai Sarana Sosialisi Poltik Dalam
1988) :
ilmu politik, sosialisasi partai politik
Dalam proses pendidikan politik
diartikan sebagai suatu proses yang
Sebagai
sumber
pemimpin berbagai
rekrutmen
bangsa
guna
macam
posisi
para
lembaga
seseorang
sikap dan orientasi terhadap politik
dalam
fenomena yang umumnya terjadi di masyarakat.
yang
memperoleh
mengisi
kehidupan bernegara; Sebagai
melaluinya
berusaha
Proses
sosialisasi
ini
berjalan seumur hidup. Partai politik
mewakili kepemimpinan masyarakat
berkembang
melalui
keluarga,
dan
sekolah,
lain-lain.
Ia
Sebagai
penghubung
antara
penguasa dan rakyat.
dan
merupakan
penghubung
juga yang
mensosialisasikan nilai-nilai politik b.
Fungsi Partai Politik di Negara
dari
Demokrasi
berikutnya, misalnya dengan ceramah,
Dalam
negara
yang
menganut
Demokrasi tentunya ada fungsi-fungsi
generasi
satu
ke
generasi
penataran, kursus kader, dan lainnya. 3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
partai yaitu sebagai berikut
Fungsi ini berkaitan dengan seleksi
1) Sarana Komunikasi Politik Dalam
kepemimpinan, baik
masyarakat
luas,
banyak
ragam
dalam
partai
maupun nasional. Partai memerlukan
pendapat dan aspirasi berkembang.
kader-kader
Jika tidak ditampung dan digabungkan
adanya kader berkualitas, partai dapat
dengan
mengembangkan diri dan berpeluang
pendapat
senada,
maka
berkualitas.
pendapat dan aspirasi rakyat akan
mengajukan
hilang.
sudah
kepemimpinan nasional. Rekrutmen
digabungkan akan diproses dalam
politik menjamin kesinambungan dan
bentuk yang lebih teratur. Setelah itu
kelestarian partai, sekaligus mendidik
partai politik merumuskannya menjadi
calon-calon
usul
politik dilakukan dengan berbagai
Pendapat
kebijakan,
kedalam
melalui
yang
program
disampaikan
yang
kepada
parlemen.
dimasukkan
partai
untuk
pemerintah
cara,
calon
Dengan
di
pemimpin.
misalnya
kontak
bursa
Rekrutmen
pribadi,
persuasi, dan sebagainya.
Demikianlah 4
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
4) Sebagai
Sarana
Dalam
suatu
Pengatur
Konflik
loyalitas seorang calon sehingga bisa
selalu
mendapatkan kedudukan lebih penting
masyarakat
terdapat potensi konflik. Disini peran partai
politik
untukk
5) Partai politik dapat menentukan sendiri
mengatasi atau minimal menekan
proses rekrutmen mana yang akan
akibat negatif dari konflik. Elite partai
digunakan untuk melakukan proses
dapat menumbuhkan pengertian antar
rekrutmen. Proses yang dipilih partai
pihak
sekaligus
politik menentukan karakteristik partai
pendukungnya.
politik itu sendiri. Tentu 22 saja partai
Partai politik merupakan penghubung
politik menginginkan kader yang loyalis
antara rakyat dan pemerintah.
terhadap partai, sehingga partai politik
yang
meyakinkan
diperlukan
atau lebih tinggi.
berkonflik, para
dapat menduduki jabatan-jabatan politik 2.
Rekrutmen Politik
dipemerintahan suatu negara. Maka
Menurut Czudnomski (dalam Putra,
proses
rekrutmen
yang
seharusnya
2003:207) ada beberapa pilihan partai
digunakan adalah proses partisan dan
politik dalam proses rekrutmen politik
Compartmentalization.
adalah sebagai berikut: 1) Partisan, yaitu merupakan pendukung
a) Mekanisme Rekrutmen Politik
yang kuat, loyalitas tinggi terhadap
Menurut Michael Rush dan Phillip
partai sehingga bisa direkrut untuk
Althoff, (2011: 242) dalam penjelasan
menduduki jabatan strategis.
tahapan rekrutmen politik dirumuskan ada
2) Compartmentalization,
merupakan
5 (Lima) bagian yaitu:
proses rekrutmen yang didasarkan pada
1) Penyediaan
latar
dan
2) Agensi
pengalaman organisasi atau kegiatan
3) Kriteria
sosial
4) Kontrol dan
belakang
politik
pendidikan
seseorang,
misalnya
aktivis LSM. 3) Immediate
5) Tuntutan survival,
yaitu
proses
Adapun mekanisme rekrutmen politik
rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas
partai yang dikemukakan oleh Rush dan
pemimpin partai tanpa memperhatikan
Althoff
kemampuan orang-orang yang akan
politik memiliki dua sifat yaitu :
direkrut.
1) Sifat terbuka; adalah sistem
4) Civil service reform, merupakan proses
adalah: proses pengrekrutan
yang
berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.
rekrutmen berdasarkan kemampuan dan 5 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
2) Sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan
administratif
yang
didasarkan atas patronase.
a) Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 19 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi
Penelitian tentang rekrutmen politik
anggota legislatif. Usia adalah hal yang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota
penting
karena
Pontianak,
tingkat
analisa
yang
menjadi
pelaksana
dapat
menentukan
seseorang
dalam
rekrutmen politik Caleg adalah jelas yaitu
menghadapi masalah. Biasanya faktor
Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri.
usia juga dapat mengukur kematangan
Penulis dalam penelitian ini mengambil
dan
indikator dari Michael Rush dan Phillip
masyarakat.
Althoff,
dalam
penjelasan
pengalaman
seseorang
dalam
tahapan
b) Popularitas, yakni seorang calon adalah
rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis
orang yang dikenal masyarakat luas dan
dalam
memiliki reputasi yang baik.
melakukan
penelitian
ini
merumuskan operasionalisasi 5 konsep
c) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota
yang di tawarkan oleh Michael Rush dan
legislatif
Phillip Althoff disesuaikan kebutuhan dari
pendidikan
proses tahapan rekrutmen politik Caleh
SMA/MA agar calon tersebut dapat
oleh DPC PPB Kota Pontianak periode
memahami dan mengatasi masalah-
2014 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:
masalah
1) Penyediaan rekrutmen politik terhadap
masyarakat.
Caleg, merupakan tahapan awal yang
harus
mempunyai
yang
sosial
bagus
yang
tingkat minimal
terjadi
di
d) Keuangan dan finansial, hal ini adalah
dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa
suatu
dalam pengrekrutan Caleg melalui:
penting, seorang calon anggota legislatif
Mekanisme rekrutmen Caleg yang
haruslah mempunyai dana yang cukup
dilakukan PKB. Waktu
dan
besar
tempat
pelaksanaan
rekrutmen Caleg.
rekrutmen
yang
yang
politik
dianggap
ketika
mengadakan kampanye.
penerimaan calon
juga
digunakan
e) Kepercayaan
Sarana rekrutmen Caleg 2) Kriteria
syarat
seorang
masyarakat, masyarakat
calon
anggota
yakni terhadap legislatif.
legislatif, syarat/ kriteria Caleg oleh
Penerimaan ini akan muncul ketika
Partai Kebangkitan Bangsa dengan
masyarakat
kriteria untuk memilih calon legislatif
adalah orang-orang yang benar-benar
antara lain yaitu
dapat menyuarakan kepentingannya.
merasa
calon
tersebut
6 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
3) Kontrol
rekrutmen
politik
Caleg,
masyarakat). Sebeb kalau tidak layak
merupakan peran yang dilakukan DPC
dimata Masyarakat, masak harus dipilih,
Partai
dalam
jadi sebelum masuk dalam dunia poltisi
mengontrol jalannya rekrutmen Caleg.
seorang yang ingin mencalonkan Anggota
Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen
legislatif pantaskan dulu agar masyarakat
politik dilakukan pada:
tidak di bodohi dengan janji-janji palsu,
a) Bakal calon Legislatif dari internal
dan
Kebangkitan
Bangsa
ketika
seorang
legislatif
dapat
partai (kader dan pengurus partai).
melakukan sebagaimana fungsinya, maka
b) Bakal calon Legislatif dari eksternal
kepercayaan masyarakat akan tumbuh
partai:
kembali.
Kalangan NU dan Badan Otonom (Banom) NU
Untuk itu anggota legislatif yang baik adalah betul-betul mengerti tentang
Kalangan Profesional
daerahnya masing-masing dan harus siap di kritisi. Untuk itu, dalam hubungannya dengan
b) Calon Anggota Legislatif
masyarakat,
anggota
legislatif
Calon anggota legislatif adalah
haruslah aspiratif alias bisa menyerap
seoang yang nantinya akan bertindak untuk
aspirasi rakyat. Begitu terpilih menjadi
mewakili
lembaga
anggota Dewan, seseorang harus bisa
legislatif yang di pilih secaa langsung oleh
melepas almamater partai. sehingga bisa
rakyat melalui pemilihan umum. Untuk
lebih aspiratif dan bekerja secara maksimal
mengukur calon anggota legislatif dapat di
untuk menyerap aspirasi rakyat.
partainya
dalam
lihat apakah sudah menjalankan poses
Kerangka Pikir
rekrutmen caleg. Rekrutmen di artikan
DPC Partai Kebangkitan Bangsa
sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan
Rekrutmen calon legislatif PKB 2014
kriteria dan syarat yang telah di tentukan oleh partai. Dalam pandangan seorang politisi PKB dalam bukunya Moesafa, (2008:79) anggota legislatif yang baik adalah yang harus
memenuhi
syarat
Sifat yang digunakan rekrutmen terbuka
Perekrutan Caleg Rush dan Althoff : (2011: 242) 1. Penyediaan calon 2. Kriteria 3. Kontrol
Metode yang di gunakan: metode Ilmiah
kapabilitas
(kemampuan pribadi), akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan kinerjanya), dan
Penetapan calon legislatif 2014
marketable harus layak jual/dapat di terima 7 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Ketua KPU cabang Kota Pontianak Joni
C. METODE PENELITIAN
Rudwin Moleong, (2011:35) Jenis yang
Calon legislatif dari kalangan kader dan
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
pengurus PKB Kota Pontianak tahun
penelitian
kualitatif
2014
deskriptif
yaitu
dengan
untuk
bentuk
memberikan
Calon
legislatif
dari
kalangan
gambaran secara rinci megenai suatu
profesional PKB Kota Pontianak tahun
keadaan, gejala atau objek tertentu pada
2014
saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya Penelitian ini di lakukan di kantor DPC PKB di kota pontianak Jl Imbon, pemilihan
lokasi
pengamatan
ini
peneliti
di
Calon legislatif dari kalangan NU dan atau Banom NU PKB Kota Pontianak 2014 b. Objek Penelitian
karnakan mengenai
Objek dalam penelitian ini yaitu terkait
dengan
rekrutmen
permasalahan yang ada timbul dari kantor
Kebangkitan
DPC partai PKB Kota Pontianak, yang
legislatif di Kota Pontianak.
tidak mampu menempatkan komposis
c. Teknik Pengumpulan Data
calon dari kalangan kader partai 50% dan
Bangsa
Partai
sebagai
Untuk menghimpun
data
calon
dalam
calon legislatif dari kalangan NU dan
penelitian ini, teknik pengumpulan data
Banom NU 25%.
yang dilakukan peneliti menurut Burhan (2013:133-153)
1. Subjek Dan Objek Penelitian
Observasi,
a. Subjek Penelitian
Dokumentasi.
Menurut Sugiyono (2007:52) subjek penelitian adalah orang-orang yang di
sebagai
2).
berikut:
Wawancara,
1). 3).
d. Alat Pengumpulan Data Dalam
melakukan
sebuah
jadikan sumber untuk memperoleh data
penelitian biasanya menggunakan alat atau
dan informasi dalam penelitian ini peneliti
instrumen
menentukan subjek penelitian adalah:
mengumpulkan
Ketua DPC PKB Kota Pontianak Alpian
dalam penelitiannya. Tujuannya supaya
Aminardi S.H.,M.HWakil ketua DPC
data yang dikumpulkan berupa yang valid
PKB Kota Pontianak Anwar S.H
dan akurat bukan data yang sembarangan.
Sekretaris DPC PKB kota pontianak Johan Aifin S.Pd.I
Menurut
untuk data
Nasution
memperoleh yang
(dalam
dan
diperlukan
Sugiyono,
2011:223), bahwa: 1). Pedoman observasi, 8
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
2). Pedoman wawancara, 3). Pedoman
Kota Pontianak yang di dirikan
dokumentasi.
sultan Syarif Abdurrahman Alkadri pada
e. Teknik Analisis Data
hari Rabu tagal 23 Oktober 1771 bertepan
Menurut teknik
Sugiyono
pengumpulan
langkah
yang
data
dengan tanggal 14 Radjab dengan luas
merupakan
wilayah
km2 yang
terdiri
6
kecamatan dan 39 kelurahan. Letak Kota
dari
Pontianak memiliki ke unikan tersendiri
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
bila di bandingkan dengna kota-kota lain
mengetahui teknik pengumpulan data,
yang ada di Indonesia, in dikerenakan Kota
maka peneliti tidak akan mendapatkan
Pontianak
karena
kepercayaan
dan
strategis
107,82
dalam
penelitian,
paling
(2011:224),
tujuan
tingkat
utama
pemahaman
Adapun yang dimaksud teknik data
menurut
di
posisi
garis
0
khatulistiwa yaitu 0 02’24” lintang utara sampai 00 05’37” lintang selatan dan 1090
mengenai aspek yang diteliti.
pengumpulan
berada
16’ 25” bujur timur sampai 1090 23’ 01”
pendapat
Bujur Timur. Keunikan lainnya Kota
Hamidi (2010:140) adalah cara peneliti
Pontianak berada tepat di persimpangan
memperoleh atau mengumpulkan data.
sungai Landak dengan lebar rata-rata setiap
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
permukaan Sungai Kapuas Besar, Sungai
berbagai setting, berbagai sumber dan
Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan
berbagai cara. Data bisa diperoleh melalui
lebar rata-rata setiap permukaan sungai +
teknik wawancara, pengamatan, kuesioner
400 meter dan kedalaman air antara 12-16
dan dokumentasi.
meter.
Untuk mempermudah pelaksanaan
Selain ketiga sungai besar tersebut,
penelitian ini, peneliti mengambil dua dari
di dalam wilayah Kota Pontianak banyak
empat teknik pengumpulan data yang
terdapat sungai-sungai kecil atau parit yang
ditawarkan oleh Sugiyono (2011:225)
jika di jumlahkan terdapat 33 sungai
yaitu wawancara dan dokumentasi.
kecil/parit
sungai/parit
tersebut
di
manfaatkan oleh sebagain masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai D. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
penunjang sarana transportasi. Wilayah Kota
Pontianak
secara
keseluruhan
berbatasan dengan wilayah kabupaten 1.
Keadaan Giografis dan Demografis
pontianak dan kabupaten kubu raya :
Kota Pontianak
a. Bagian
utara:
Kecamatan
Siantan
Kabuaten Pontianak 9 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
b. Bagian Selatan: Kecamatan Sungai raya dan
Kecamatan
Sungai
Kakap
Kabupaten Kubu raya
Kabupaten Kubu raya Timur:
33
parit/Sungai
yang
menyebar secara merata hampir diseluruh pelosok kota. Karenanya, julukan kota
c. Bagia Barat: Kecamatan Sungai Kakap
d. Bagian
mempunyai
Seribu Parit juga melekat pada Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.
Kecamatan
Sungai
Keistimewaan
Kota
Rayan Sungai dan Kecamatan Sungai
lainnyan
Ambawang
berdekatan dengan beberapa daerah lain
Kecamtan di Kota Pontianak yang mempunyai
terluas
letaknya
yang
yang menjadi pusat pertumbuhan regional,
adalah
seperti Batam, Pekan Baru, dan Natuna di
Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), di
Pulau sumatra, Jakarta di Pulau Jawa, serta
ikuti oleh Kecamtan Pontianak Barat
Balik Papan dan Pangkalanbun, di Pulau
(15,25%),
Kalimantan,
(14,39%)
wilayah
dikarenakan
Pontianak
Kecamtan kecamtan
pontianak Pontianak
kota
sementara
itu,
lingkup
Timur
internasional, letak Kota Pontianak tidak
(8,14%). Dari aspek fisik, Kota Pontianak
jauh dari beberapa Kota yang sudah maju
mempunyai beberapa keistimewaan yang
di Negara- Negara ASEAN. Misalnya,
tidak dimiliki lain oleh kota-kota lain di
dengan Kucing dan Sabah (Malaysia),
Indonesia antara lain: pertama, karena
Bandar
terletak di kawasan lintang
Darussalam)dan Singapura
katulistiwa,
Seri
Begawan
(Brunei
tepatnya diantara garis 0 02 ‘24” Lintang Utara, 109 16’ 25” Bujur Timur, 109 23’ 04” Bujur Timur sehingga menjadikan
2.
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Jumlah
penduduk
Pontianak
Kota Katulistiwa atau Kota Equator.
sebanyak 598,037 jiwa, dimana untuk
Kedua, Kota Pontianak dilintasi dan
setiap kilo meter pesegi wilayahnya rata-
terbelah tiga daratan oleh dua buah sungai
rata dihuni oleh 5.446 jiwa. Kecamatan
besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai
Pontianak
Landak.
dengan kepadatan penduduk terbanyak
anak sungai, misalnya, Sungai
raya,
Sungai
Sungai Jawi, Nipah
Timur
2014
Kota
Kota Pontianak dijuluki dengan julukan
Kota Pontianak juga memilki anak-
tahun
tetap
diperkirakan
merupakan
wilayah
yaitu dihuni oleh 9.932 jiwa per km2. Sedangkan
wilayah
Kecamatan
yang
Kuning.
kepadatannya paling kecil penduduknya
Dengan posisi geografis seperti ini Kota
adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan
Pontianak
tingkat kepadatan penduduknya sebesar
mendapatkan
julukan
Kota
Tepain Sungai. Ketiga, Kota Pontianak
3.201 jiwa per km2 10
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Laju pertumbuhan penduduk di
pertemuan tersebut, para Kyai mendesak
Kota Pontianak pada priode 1900-2000
agar KH. Cholil Bisri untuk menggagas
adalah 0,7
dan membidani pendirian partai politik
untuk
persen pertahun, sedangkan
priode
2000-2010
meningkat
untuk mengaplikasikan aspirasi para kyai
menjadi sebesar 1,8 persen pertahun. Pada
tersebut.
tiga tahun terakhir, perbandingan antara
menolaknya dan lebih memilih mengurus
banyaknya
Pondok Pesantren.
penduduk
perempuan
di
laki-laki
KH.Cholil
Bisri
Pontianak
Karena terus didorong oleh para
cukup
Kyai, akhirnya tanggal 6 Juni 1998
berimbang, hal ini dapat di lihat dari sex
KH.Cholil Bisri mengundang sekitar 20
ration yang rata-rata bernilai 100, ini
Kyai untuk membicarakan hal tersebut.
berarti terdapat 100 penduduk laki-laki
Tetapi diluar dugaan, lebih dari 200 Kyai
untuk 100 penduduk Perempuan.
menghadiri
menunjukkan
Kota
dan
Tetapi
jumlah
yang
pertemuan
tersebut. Dari
pertemuan tersebut terbentuklah panitian 3.
Gambaran
Umum
Partai
kecil yang disebut Tim "Lajnah" yang terdiri dari 11 orang. KH. Cholil Bisri
Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
sendiri sebagai ketua dengan Gus Yus
adalah sebuah partai politik berideologi
sebagai
konservatisme di Indonesia
Partai
bertugas menyusun platform, komponen-
Kebangkitan Bangsa atau lebih dikenal
komponen partai (termasuk Logo) partai.
dengan nama PKB pada awal pendiriannya
Selain itu terbentuk juga tim asistensi
dimulai tanggal 11 Mei 1998. Ketika itu
Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai
para Kyai sepuh dari Langitan mengadakan
oleh Matori Abdul Djalil dan sekretarisnya
sebuah
pertemuan
Asnan Mulatif. Tanggal 18 Juni 1998,
tersebut, mereka membicarakan tentang
panitian tersebut mengadakan pertemuan
situasi
saat
dengan PBNU, yang kemudian dilanjutkan
Reformasi dimana perlu diadakan sebuah
dengan audiensi bersama tokoh-tokoh
perubahan
untuk
politik NU yang ada dalam partai Golkar,
dari
PDI, dan PPP. Panitia tersebut mengajak
pertemuan.
terakhir
yang
menyelamatkan
Dalam
yang
kala
itu
besar-besaran Negara
ini
kehancuran.
sekretaris.
Tim
inilah
yang
untuk bergabung tanpa adanya paksaan.
Tanggal 30 Mei 1998, diadakan
Namun PBNU menolak tawaran pendirian
pertemuan (Istighosah) akbar di Jawa
partai tersebut. Setelah itu pada tanggal 4
Timur.
Kyai
Juli 1998, tim ‘Lajnah’ beserta tim dari NU
berkumpul di PWNU Jawa Timur. Dalam
mengadakan semacam konferensi besar di
Semua
sesepuh
serta
11 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Bandung dengan mengundang seluruh PW
semua oleh PBNU. Pada akhirnya tanggal
NU se-Indonesia yang dihadiri oleh 27
23 Juli 1998 di Jakarta lewat sebuah
perwakilan.
deklarasi oleh para kiai-kiai Nahdlatul
Pada hari itu juga diputuskan
Ulama,
seperti
Munasir
Ilyas
pembentukan partai. Waktu itu banyak
Ruchiyat,
usulan nama mulai dari Partai Kebangkitan
Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi
Bangsa,
Ummat
berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau
sampai Partai Nahdlatul Ummat. Dengan
lebih dikenal dengan nama PKB sebagai
musyawarah
partai politik di Indonesia.
Partai
ditetapkan Bangsa
Kebangkitan
yang nama
(PKB)
panjang Partai
sebagai
akhirnya
Kebangkitan nama
Abdurrahman
Ali,
Kemudian
Partai
Wahid,
A.
Kebangkitan
partai
Bangsa untuk pertama kalinya mengikuti
tersebut. Kemudian ditentukan siapa saja
Pemilu di tahun 1999, PKB juga pernah
yang menjadi deklarator PKB. Disepakati
mengajukan Gus Dur sebagai Presiden
72 deklarator, sesuai dengan usia NU
dengan masa jabatan tahun 1999-2001.
ketika itu. Jumlah itu terdiri dari Tim
Selanjutnya di tahun 2004 PKB juga
Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14),
terdaftar sebagai partai peserta Pemilu.
Tim NU (5), Tim Asistensi NU (7),
Partai ini banyak membidik kaum NU.
Perwakilan Wilayah (27 x 2), Mulai dari Para Ketua Event Organisasi NU, tokoh-
4.
Hasil Penelitian
tokoh
a.
Rekrutmen Calon Legislatif Partai
Pesantren
masyarakat.
dan
tokoh-tokoh
Semua
membubuhkan
tandatangan
deklarator
Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada
dilengkapi
Pemilihan Legislatif di DPC PKB
naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari pemimpin partai ini. Ketika dinyatakan
masuk bahwa
ke
PBNU,
yang
menjadi
Kota Pontianak Tahun 2014 Hasil penelitian ini terdiri dua aspek yaitu yang pertama bagaimana Bagaimana
proses
rekrutmen
calon
deklaratornya 5 orang saja, bukan 72
legislatif yang dilakukan oleh DPC Partai
orang. Kelima orang itu yakni KH Munasir
Kebangkita
Allahilham,
Pontianak
KH
Ilyas
Ruchyat
Bangsa dan
apa
(PKB)
di
Kota
penyebeb
tidak
Tasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember
terpenuhnya komposisi 50% dari kalangan
dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang dan
kader dan pengurus serta 25% dari
ditambah
Wahid
kalangan NU dan Banom NU di tahun
sebagai ketua umum PBNU. Nama 72
2014. Dilihat dari aspek perekrutan PKB
deklarator dari Tim Lajnah itu dihapus
Sebagaimana proses seleksi Caleg PKB
KH
Abddurahman
12 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
yang dilakukan melalui beberapa tahapan
Dalam proses penetapan calon, DPC PKB
yang
hukum
Kota Pontiank melakukan mekanisme
pemenangan Pemilu No 3 tahun tahun
dengan berdasarkan pijakan produk hukum
2012, yang menjaring dari internal partai
Pemenangan Pemilu nomor 03 tahun 2012
dan eksternal yang masing-masing sudah
tentang pola rekrutmen yang menetapkan
ditetapkan kuotanya dan akan melewati
kuota perekrutan calon dari kader partai
proses sesuai ketetapan Partai Kebangkitan
50%, dari kalangan NU dan Banom NU
Bangsa dalam mengikuti proses rekrutmen
25% serta dari kalangan profesional 25%.
calon legislatif 2014 di DPC PKB Kota
Untuk
penetapan calon dan nomor urut
Pontianak
calon,
dimana
di
atur
dalam
bagi
produk
Bacaleg
yang
tidak
dalam
pengurus
PKB maka akan dicoret namanya dalam
Tanfidz serta LPP
Bacaleg DPC PKB Kota Pontianak, namun
melalui
pleno.
kenyataannya DPC PKB Kota Pontianak
berjalan
efektif
tidak mampu melaksanakan amanat produk
diharapkan partai, karna DPC PKB Kota
hukum PKB dalam hal kuota yang tidak
Pontianak tidak mampu melaksanakan
memenuhi 50% dari kalangan kader dan
kuota yang di tetapkan dalam produk
25% dari kalangan NU.
hukum PKB, seharusnya kalangan kader
Bagaimana
Syura
dan
ini
mengikuti aturan yang ditetapkan oleh
Kemudian
Dewan
penetapan
Dewan
yang menetapkan
Mekanisme sesuai
ini
tidak
dengan
yang
kriteria
partai 50% menjadi 46,66% dari 45 calon
calon legislatif yang diharapkan oleh partai
yang ditetapkan, kalangan NU dan Banom
kebangkitan
pada
NU 25% menjadi 11,11% sedangkan
pemilihan umum legislatif tidak mencapai
kalangan profesional yang seharusnya 25%
50% Dari kalangan kader dan pengurus
menjadi 42,22%.
bangsa
sehingga
serta 25% dari kalangan NU dan Banom NU pada tahun 2014. b. Bagaimana kriteria calon legislatif yang
diharapkan
oleh
E. KESIMPULAN
partai
kebangkitan bangsa sehingga pada
Jadi berdasarkan penelitian yang
pemilihan umum legislatif tidak
telah dibahas maka penulis mengambil
mencapai 50% Dari kalangan kader
kesimpulan sebagai berikut :
dan
pengurus
serta
25%
dari
Rekrutmen calon legislatif Dewan
kalangan NU dan Banom NU pada
Pengurus
Cabang
Partai
Kebangkitan
tahun 2014.
Bangsa Kota Pontianak, tidak menjalankan produk hukum Pemenangan Pemilu nomor 13
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
03 tahun 2012 pasal 3 ayat 2 tentanng
nomor urut caleg Setelah melakukan
rekrutmen PKB, sebagai pijakan rekrutmen
serangkaian kegiatan penelitian, mulai
calon
ketetapan
pengumpulan data hingga interpretasi data
rekrutmen yang di tetapkan oleh PKB
lapangan, kesimpulan studi ini mengajukan
dalam rekrutmen terbuka yang masing-
beberapa kesimpulan sebagai berikut.
legislatif,
pasalnya
masing-masing sudah ditetapkan kuotanya
Dari
hasil
temuan
studi
agar seportifitas dan kualitas sesuai dengan
sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab
perwakilan masyarakat dan idiologi partai
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai
tercapai, namun DPC PKB Kota Pontianak
berikut. terdapat tiga varian pandangan
tidak mampu melaksanakan sesuai dengan
yang menjadikan acuan untuk perekrutan
konstitusi produk hukum pemenangan
PKB dalam legislatif tahun 2014 di Kota
Pemilu tahun 2012. Secara administrasi
Pontianak.
pendaftaran dan pengambilan formulir
1.
Penyediaan calon anggota legislatif,
telah terpenuhi. Namun jumlah yang
dimana tahap ini mencakup awal
mendaftar dari kalangan NU sangat minim
dalam
dan bahkan untuk kader tidak mencapai
legislatif di DPC PKB Kota Pontianak,
sesuai ketetapan di produk hukum PKB,
dari penerimaan pendaftaran melalui
yang lebih dari target adalah kalangan
formulir
profesional.
formulir,
Berdasarkan hasil penelitian dan
perekrutan
sampai dimana
calon
anggota
pengembalian produk
hukum
nomor 03 tahun 2012 pemenangan
pembahasan yang telah dikemukakan oleh
pemilu
penulis
yang
rekrutmen calon. DPC PKB Kota
bersumber dari hasil wawancara mengenai
Pontiank, beserta LPP, DPAC, DPRt
rekrutmen
pada
bab
sebelumnya
berinteraksi
dalam
Partai
dan
(PKB)
dalam
merumuskan rekrutmen terbuka dan
pemilihan legislatif di DPC PKB Kota
pemenangan pemilu di DPC PKB
Pontianak tahun 2014
studi ini ingin
Kota Pontiank, dimana pada proses
menjelaskan bagaimana proses rekrutmen
pendaftaran bakal calon legislatif,
yang di lakukan DPC PKB Kota Pontianak
penetapan kuota yang telah diatur
dan ingin mengetahui kriteria calon yang
dalam Produk hukum PKB 50% dari
diharapkan oleh DPC PKB Kota Pontianak
kalangan kader Partai, 25% dari
dan kemudia ingin mengetahui kontrol
kalangan NU dan Banum NU serta
yang dilakukian oleh DPC PKB Kota
25% dari kalangan profesional, dalam
Pontianak dalam hal penetapan caleg dan
pemenagan Pemilu tidak tercapai,
Bangsa
DPARt
acuan
legislatif
Kebangkitan
Calon
sebagai
untuk
14 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
disinilah letak kelemahan DPC PKB
dan sekretaris unsur LPP di DPC PKB
Kota Pontianak, terutama penguatan
Kota
untuk mengambil calon dari kalangan
penetapan
NU yang notabennya PKB didirikan
penilaian
melihat
kepercayaan
oleh para kyai NU dan di DPC PKB
masyarakat
terhadap
calon
Kota Pontiank hanya mendapatkan
penilaian kualitas diri dan komitmen
kesempatan 5 atau sekitaran 11,11%,
terhadap
kemudian pada tahap proses seleksi
memenangkan partai di pemilu 2014.
Caleg dalam penyusunan Bacaleg,
Untuk penetapan Bacaleg PKB akan di
Partai Kebangkitan Bangsa secara
umumkan secara terbuka oleh DPC
umum tidak menerapkan konstitusi
PKB Kota Pontiank.
Pontianak,
dalam
Bacaleg
partai,
hal
dengan
siap
ini unsur
serta
untuk
kuota yang di tetapkan oleh partai, sehingga target awal untuk memenuhi dari masing-masing kalangan tidak
F. SARAN
tercapai. Dalam penyusunan Bacaleg
2.
PKB untuk menentukan penilaiannya
Saran yang dapat di kemukakan oleh
dilihat dari kepercayaan masyarakat
peneliti, menurut pembahasan dari hasil
terhadap individunya.
penelitian adalah sebagai berikut :
Kriteria Calon, dalam kriteria ini PKB
1.
yang
3.
menetapkan
calon,
Kebangkitan Bangsa dari tingkat DPC,
hampir tidak ada masalah, hanya saja
DPAC, DPRt dan DPARt serta LPP
dalam perekrutan calon tidak merekrut
dalam mempersiapkan Pemilu harus
sesuai dengan ketentuan partai, yang
membangun elektabilitas partai, untuk
mendaftar calon legislatif sulit untuk
menarik simpatik masyarakat terhadap
menetapkan antara kalangan kader dan
partai, dengan seringnya mengadakan
NU
mampu
kegiatan yang sifatnya sosial, keagaan
mengajak NU untuk mencalonkan di
dan lain-lain, serta mempelajari semua
Partai Kebangkitan Bangsa.
ketentuan partai, seperti AD/ART
Kontrol Penetapan Calon dan Nomur
produk hukum agar cinta-cinta dan
urut Calon Legislatif, tahapan ini
harapan partai tercapai.
karna
melibatkan
PKB
kriteria
Dari semua elemin kepengrusan Partai
tidak
semua
elemin
2.
Untuk mekanisme rekrutmen Calon
kepengurusan dari ketua dan sekretaris
legislatif, partai harus menerapkan
Dewan Syura, ketua dan sekretaris
sesuai konstitusi petunjuk AD/ART
Dewan Tanfidz serta melibatkan ketua
dan produk hukum sebagai pijakan 15
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
dasar untuk melaksanakan rekrutmen agar dapat menghasilkan orang-orang
Irawan Nasution, (2002). Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
yang berkualitas karna bagaimanapun itu sudah ketetapan yang melibatkan elit-elit pengurus dari masing-masing daerah. 3.
Koirudin, 2005 Menuju Partai advokasi Yogyakarta : Pustaka Toko Bangsa Lexy J. Moleong, (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Harapan setelah proses rekrutmen berlangsung, agar para calon diberikan bekal,
melalui
tentang
pelatihan-pelatihan
kepemimpinan
dan
keterwakilan agar nantinya ketika calon
menduduki
kursi
legislatif
mampu membawa kepercayaan partai dan masyarakat serta membesarkan partai dengan wajah-wajah yang segar tanpa korupsi.
Moesafa, Joko J. Prihatmoko. 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai. Yokyakarta: Pustaka Pelajar Rahman H.I, 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ramlan, Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Rush. Michael, Althoff Phillip. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta Bandung
G. REFERENSI
1.
Buku-Buku:
Amal, ichlasul. 1996. Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
Sugiyono, (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Suharsimi Arikunto, (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Renika Cipta.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: CV. Prima Grafika
Putra, Fadillah 2003 Partai Politik Dan Kebijakan Politik, Yokyakarta: Pustaka pelajar
Fadjar, Mukthie. 2012 Partai Politik Dalam Perkembangan Ketata Negaraan Indonesia. Malang, setara press
2.
Firmanzah, 2011 Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Skripsi :
Nur Lailatul Fauziah, 2004. Pola kaderisasi bagi kader partai politik (studi kasus di Partai Golo,ngan Karya (GOLKAR) Kota Malang), (http://karyailmiah.um.ac.id) (diunduh pukul 18:13) Apriyandi, 2009 “komitmen Rekrutmen Partai Politik Terhadap Keterwakilan 16
MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2016 http://jurmafis.untan.ac.id
Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Paertisipasi Politik Elit Perempuan” ( studi DPD Partai Amanat Nasiona (PAN) Kota Pontianak) Ade Setiawan, 2015 “pola rekrutmen calon legislatif Partai Nasional Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pontiank”
3.
Dokumen :
AD/ART Partai PKB Produk Hukum Pemenangan Pemilu PKB UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Rekapitulasi KPU KOTA PONTIANAK BPS Kota Pontianak, Maret 2015
17 MUSSOLLI, NIM. E02112075 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan
KEMENTERIAN
RISET TE~I DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
{
PENGELOLA
TINGGI
JURNAL MAHASISW A
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: http://urmafis.untan.ac.id
LEMBAR PERNYAT AAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM I Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan Program Studi E-mail addresl HP
M.W.5.5J?·~·~·~·······I·· £.a.~.ll..b.9..r..)
.
"'1.-.;.;_ •...•.....•.....••..•..••.
, .••.....•...•.....•.....•.
kIJJ5: ..7..t.':':~J.,
.
:t~Tp.~'T}iJ:::.:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..lJ...'YI.u fla(.",~h'ftt:t ! .S.~H(.j:.~.~9.M!M.~:.~.~ (!.~.~~.~S·.,~.(:~.~
. .
demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelu1usan mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa It.$.P.(r.~f· *) pada Program Studi ..lLM.JA P.t1:.t/i:I.k Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **) : .
.P:'?:. F..g.f:1.r.~.E.U ~ !Yo..¥.. (~,. ,.s. !6.hE P tU?:t 1/:/ K.~P..fl.¥..~1.F..~T'lf.~ .BII.M..'J. $.tf {.'p"~,B..) Ptf.OIJ. Il'- M.!!. ,.H~,v. J.f.~.I.1.1 ~J:'F.. .I?..~ .fF.B. 15.ol/!. P..O.N..l!.lJ.N/!..&.. r.lt.H.~tV. ~.tJ.!..v.
.()P."
.
.
beserta perangkat yang diperIukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):
c:::J
Secarafulltex [0 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perIu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segal a bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.
•
: Pc- nhC\ n et.lc..
fh;.~.
: 4l-2.r .. -l'" "'" . ..2.0- \ (,
/' NIM. Catatan : *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing (publikaiGovernanceIAspirasiISociodevISosio!ogique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)