REKAPITULASI KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

REKAPITULASI KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 NO.

KAWASAN KONSERVASI

JUMLAH (Unit)

LUAS (Ha)

1

2

3

4

Cagar Alam a. Darat b. Laut

3 -

-

Suaka Margasatwa a. Darat b. Laut

3 -

-

Taman Nasional a. Darat b. Laut

-

-

Taman Wisata Alam a. Darat b. Laut

8 1

5

Taman Hutan Raya

-

6

Taman Buru

1

1

2

3

4

90.191,22

3.947,00

101.349,25 50.000,00 4.152,50

Jumlah Kawasan Konservasi Darat

15

199.639,97

Jumlah Kawasan Konservasi Laut

1

50.000,00

Jumlah

249.639,97

21

LUAS DAN LETAK KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

N0. 1 a.

FUNGSI DAN NAMA KAWASAN

KECAMATAN

KABUPATEN/ KOTA

GEOGRAFIS

LUAS KAWASAN (Ha)

DASAR PENUNJUKAN/PENETAPAN

KETERANGAN

2

3

4

5

6

7

8

Kawasan Suaka Alam 1. Suaka Margasatwa Komara

94.138,22 Polongbangkeng Utara

Takalar

5º 23' 40" LS - 5º 27' 36" 07'' - 119º 39' 48'' BT

119º 33'

2.972

Dasar penunjukan kawasan adalah SK Menteri Kehutanan No. 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 dengan luas kawasan 2.490 Ha

Temu gelang

Dasar penetapan kawasan adalah SK Menteri Kehutanan Nomor : 911/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas 2.972 Ha 2. Suaka Margasatwa Mampie

Campalagian

Polewali Mandar

03º 26' 24" - 03º 28' 24" LS 119º 14' 48" - 119º 17' 52" BT

860

Dasar penunjukan kawasan adalah SK Menteri Pertanian No. 699/Kpts/Um/11/1978 tanggal 13 Nopember 1978 dengan luas kawasan 1.000 Ha

Temu Gelang

3. Suaka Margasatwa Lampoko

Wonomulyo

Polewali Mandar

03º 26' 20" - 03º 27' 24" LS 119º 11' 10" - 119º 11' 36" BT

115

Dasar penunjukan kawasan adalah SK Menteri Pertanian No. 699/Kpts/Um/11/1978 tanggal 13 Nopember 1978 dengan luas kawasan 1.000 Ha

Temu Gelang

4. Cagar Alam Faruhumpenai

Mangkutana, Angkona, Malili, Nuha

Luwu Timur

02º 13' 06" - 02º 32' 40" LS 120º 45' 52" - 121º 17' 32" BT

90.000

5. Cagar Alam Kalaena

Mangkutana

Luwu Timur

02º 25' 44" - 02º 27' 06" LS 120º 48' 47" - 120º 49' 15" BT

114

6. Cagar Alam Pondoponda

Mangkutana

Luwu Timur

02º 24' 58" - 02º 25' 32" LS 120º 48' 47" - 120º 49' 21" BT

77,22

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Pertanian No. 274/Kpts/Um/4/1979 tanggal 24 April 1979 dengan luas 90.000 Ha Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 428/Kpts-II/1987 tanggal 29 September 1987 dengan luas kawasan 110 Ha

Temu gelang penetapan masih proses pusat

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 319/Kpts-II/1990 tanggal 26 Juni 1990 dengan luas 80 Ha


Dasar Penetapan Kawasan adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 201/Kpts-II/1999 tanggal 14 April 1999 dengan luas 77.22 Ha

22

N0.


KECAMATAN

KABUPATEN/ KOTA

GEOGRAFIS

LUAS KAWASAN (Ha)


KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

b.

Kawasan Pelestarian Alam

155.501,75

1. Taman Wisata Alam Malino

Tinggi Moncong

Gowa

05º 16' 35" - 05º 13' 20" LS 50' 38" - 119º 55' 54" BT

2. Taman Wisata Alam Lejja

Marioriawa

Soppeng

04º 08' 17" - 4º 09' 50" LS 45' 22 - 119º 48' 50" BT

3. Taman Wisata Alam Cani Sirenreng

Ulaweng, Palakka, Ponre dan Lappriaja

Bone

04º 32' 16" - 04º 36' 41" LS 05' 25" - 120º 10' 18" BT

119º

119º

120º

3.500

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 420/Kpts-II/1991 tanggal 19 Juni 1991dengan luas 3.500 Ha

1.318

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 636/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 dengan luas kawasan 1.265 Ha


3.285

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 197/Kpts-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 dengan luas kawasan 3.125 Ha

Temu gelang

Dasar penetapan kawasan SK Menteri Kehutanan Nomor : 403/Kpts-II/1999 tanggal 14 Agustus 1999 4. Taman Wisata Alam Kepulauan Kapoposang

Liukang Tuppabiring

Pangkajene Kepulauan

04° 37’ 00'' - 04° 52’ 00''LS 118° 54’ 00” - 119° 10’ 00” BT

50.000

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 588/Kpts-II/1996 tanggal 12 September 1996 dengan luas 50.000 Ha

5. Taman Wisata Alam Sidrap

Kulo

Sidrap

03° 45’ 13" - 03° 46’ 12" LS 119° 48’ 13” - 119° 49’ 19” BT

246,25

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan Nomor : 722/Kpts-II/1992 tanggal 16 Juli 1992 dengan luas kawasan 500 Ha

Temu gelang

Dasar penetapan kawasan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.196/Kpts-II/2003 tanggal 24 Juli 2003 dengan luas 246.25 Ha 6. Taman Wisata Alam Nanggala III

Tellu Wanua

Palopo

02° 55’ 52" - 02° 58’ 55" LS 120° 04’ 01” - 120° 05’ 55” BT

500

7. Taman Wisata Alam Danau Matano

Nuha

Luwu Timur

02° 25’ 40" - 02° 34’ 11" LS 121° 12’ 50” - 121° 28’ 24” BT

25.000

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Pertanian No. 274/Kpts/Um/4/1979 tanggal 24 April 1979 dengan luas 25.000 Ha

8. Taman Wisata Mahalona

Towuti

Luwu Timur

02° 33’ 44" - 02° 37’ 16" LS 121° 27’ 53” - 121° 31’ 02” BT

2.500


Alam

Danau

Dasar penunjukan kawasan SK Menteri Kehutanan No. 663/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juli 1992 dengan luas 500 Ha

23

N0. 1


KECAMATAN

2

3

KABUPATEN/ KOTA 4

GEOGRAFIS

LUAS KAWASAN (Ha)

5

6

9. Taman Wisata Alam Danau Towuti

Nuha

Luwu Timur

02° 38’ 22" - 02° 56’ 37" LS 121° 20’ 48” - 121° 41’ 11” BT

10 Taman Buru Komara .

Polombangkeng Selatan

Takalar

05o 24' 19" - 05o 28' 18" LS 22' - 119º 38' 27'' BT

Bangkala Barat

Jeneponto

Jumlah

119º


KETERANGAN

7

8

65.000


4.152,50

Dasar penunjukan kawasan adalah SK Menteri Kehutanan No. 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 dengan luas kawasan 3.260 Ha

Temu gelang

Dasar Penetapan kawasan SK Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,5 Ha 249.639,97

24

PENGGUNAAN KAWASAN KONSERVASI OLEH PIHAK III UNTUK KEGIATAN NON KEHUTANAN BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

NO.

UNIT KERJA

AREAL

NAMA KAWASAN LUAS (Ha)

1

1

2

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

3

DASAR HUKUM (SK Menhut, Nomor,Tanggal)

LOKASI FUNGSI

KOMPENSASI LUAS (Ha)

STATUS 9

4

5

6

7

8

N

I

H

I

L

KETERANGAN 10

25

DATA PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 No.

Nama Kawasan

1

2

1.

CA. Faruhumpenai

SK. Penunjukan/ Penetapan

SK. Mentan No. 274/Kpts/Um/4/1979 Tgl 24 April 1979

Luas (Ha)

90.000

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6

- Pengukuhan Kawasan Konservasi

Kab. Luwu Timur

- Penataan batas fungsi belum temu gelang, sehingga proses pengukuhan hingga pene tapan kawasan belum dapat dilaksanakan

- Diusulkan penataan batasnya kepada BPKH Wilayah VII Makassar

- Sebagian batas kawasan yang telah ditata batas belum tuntas proses administrasinya sehingga BA Tata Batas belum diterima oleh Balai KSDA Sulsel II

- Meminta kepada BPKH Wilayah VII Makassar agar segera memproses BATB CA. Faruhumpenai

- Perencanaan Kawasan Konservasi

- RKT belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas

- Mengusulkan penyusunan RKT - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap

- Perlindungan dan Pengamanan

- Masih terdapat beberapa bagian kawasan yang diokupasi (perambahan) oleh masya rakat. Areal tersebut merupakan bagian dari pemukiman dan areal budidaya perta nian milik masyarakat yang telah ada sebelum penunjukan kawasan sebagai kawasan konservasi serta sebagian yang diokupasi setelah penunjukan kawasan (sejak tahun 1980-an).

- Melaksanakan pengawasan secara intensif agar okupasi tidak semakin meluas.

- Pemanfatan Kawasan Konservasi

- Masih kurangnya kegiatan penelitian di dalam kawasan sehingga data potensi (sebagai elemen perencanaan dan peman faatan plasma nutfah dari kawasan konser vasi) belum cukup tersedia

- Menggiatkan upaya informasi dan promosi terutama kepada lembaga penelitian dan masyarakat luas

- Pemberdayaan masyarakat

- Upaya pemberdayaan masyarakat belum optimal karena berbagai macam kendala, antara lain luasnya kawasan konservasi dan banyaknya pemukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan, tingkat pemahaman yang rendah terhadap upaya konservasi serta kendala sosial ekonomi masyarakat

- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa - Melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berbasis konservasi

- Mengeluarkan pemukim-pemukim baru & penerapan sanksi hukum bagi pelakunya - Melaksanakan identifikasi permasalahan kawasan konservasi

26

No.

Nama Kawasan

1

2

2.

3.

CA. Kalaena

CA. Pondaponda


SK. Menhut No. 428/Kpts-II/1987 Tgl 29 September 1987

SK. Menhut No. 319/Kpts-II/1990 Tgl 26 Juni 1990

Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6

- Sarana dan prasarana pengelolaan

- Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi masih sangat terbatas

- Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan skala prioritas

- Pengembangan SDM pengelola kawasan

- SDM pengelola masih sangat minim kuantitas dan kualitasnya

- Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM yang ada serta mengusulkan penam bahan personil secara bertahap

- Belum dilakukan penetapan kawasan

- Mengusulkan penetapan kawasan melalui BPKH Wilayah VII Makassar


- RKL belum disusun - RKT belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas

- Mengusulkan penyusunan RKL - Mengusulkan penyusunan RKT - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap


- Masih terjadi pengambilan kayu bakar di dalam kawasan

- Melaksanakan penertiban dan pengawasan secara intensif di sekitar kawasan





- Upaya pemberdayaan masyarakat belum optimal karena berbagai macam kendala.

- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa - Melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berbasis konservasi




- RKL belum disusun - RKT belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas

- Mengusulkan penyusunan RKL - Mengusulkan penyusunan RKT - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap

- Masih terjadi pengambilan kayu bakar di dalam kawasan

- Melaksanakan penertiban dan pengawasan secara intensif di sekitar kawasan

114 - Pengukuhan Kawasan Konservasi

77,22 - Perencanaan Kawasan Konservasi

Kab. Luwu Timur

Kab. Luwu Timur

SK. Menhut No. 201/Kpts-II/1999 Tgl 14 April 1999 - Perlindungan dan Pengamanan

27

No.

Nama Kawasan

1

2

4.

SM. Mampie


SK. Mentan No. 699/Kpts/Um/11/1978

Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6






- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa

- Pengembangan sarana dan prasarana






- Penataan batas telah dilaksanakan pada tahun 1979/1980 namun prosesnya tidak rampung. BA Tata Batas tidak jelas keberadaannya. - Pal-pal batas di lapangan tidak ada

- Diusulkan untuk rekonstruksi batas ke BPKH Wilayah VII Makassar - Telah dilaksanakan orientasi dan identifikasi kawasan konservasi oleh BPKH Wil. VII Makassar dan Ex. BKSDA Sulsel II

- Sebagian besar kawasan telah dikonversi menjadi tambak oleh masyarakat. Ekosis tem Bakau hanya tersisa ± 7 ha sedang sisa yang masih bervegetasi diakui milik masyarakat. Permasalahan ini telah terjadi sejak tahun 1985. Para pemilik tambak mempunyai bukti hukum kepemilikan. - Terjadi abrasi pantai (± 48 m dari garis pantai pada tahun 1980)

- Mengusulkan pelaksanaan identifikasi/ studi kelayakan kawasan konservasi

- Penataan batas telah dilaksanakan pada tahun 1979/1980 namun prosesnya tidak rampung. BA Tata Batas tidak jelas keberadaannya. - Pal-pal batas di lapangan tidak ada

- Diusulkan untuk rekonstruksi batas ke BPKH Wilayah VII Makassar - Telah dilaksanakan orientasi dan identifikasi kawasan konservasi oleh BPKH Wil. VII bersama ex. Balai KSDA Sulsel II


Kab. Polewali


5.

SM. Lampoko



Kab. Polewali

28

No.

Nama Kawasan

1

2


Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6


6.

TWA. D. Matano


25.000


Kab. Luwu Timur

- Seluruh areal kawasan telah dikonversi menjadi sawah. Permasalahan ini telah terjadi sejak lama (tahun 1980-an). Kon disi ini diperparah dengan adanya pemba ngunan irigasi teknis oleh pemerintah kabupaten setempat

- Mengusulkan pelaksanaan identifikasi/ studi kelayakan kawasan konservasi

- Penataan batas telah temu gelang namun proses administrasi hingga penetapan kawasan belum dilaksanakan.

- Meminta kepada BPKH Wilayah VII agar segera memproses BA Tata Batas dan mengusulkannya kepada Menteri Kehuanan untuk penetapan kawasan. - Melaksanakan pemeliharaan batas dan penggantian Pal Batas

- Pal batas kawasan terbuat dari kayu sehingga banyak yang telah rusak dan hilang - Perencanaan Kawasan Konservasi

- Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola belum dilaksanakan

- Mengusulkan penyusunan RKT - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap - Mengusulkan penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelolaan


- Terdapat beberapa bagian kawasan kon servasi yang dirambah oleh masyarakat sejak tahun 1980-an.

- Melaksanakan pengawasan secara inten sif agar pembukaan lahan tidak semakin meluas.


- Pemerintah daerah setempat mengusulkan pembangunan jalan yang melintasi kawasan konservasi

- Meminta Pemda agar melaksanakan pembangunan jalan di areal lain yang lebih layak agar tidak menimbulkan permasalahan baru di dalam kawasan

- Pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi belum dapat dilaksa nakan secara profesional karena berbagai kendala, termasuk aksesibilitas kawasan yang rendah

- Menggiatkan informasi dan promosi wisata alam


- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa - Melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat



29

No.

Nama Kawasan

1

2

7.

TWA. D. Mahalona



Luas (Ha)

2.500

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6








- Meminta kepada BPKH Wilayah VII agar segera memproses BA Tata Batas dan mengusulkannya kepada Menteri Kehuanan untuk penetapan kawasan.




Kab. Luwu Timur


- Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola belum dilaksanakan

8.

TWA. D. Towuti


65.000











- Meminta kepada BPKH Wilayah VII agar segera memproses BA Tata Batas dan mengusulkannya kepada Menteri Kehuanan untuk penetapan kawasan. - Merencanakan pelaksanaan pemeliharaan batas dan penggantian Pal Batas


Kab. Luwu Timur

- Pal batas kawasan terbuat dari kayu sehingga banyak yang telah rusak dan hilang

30

No.

Nama Kawasan

1

2


Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6


- RKT belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas - Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola belum dilaksanakan

9.

TWA. Nanggala III

SK.Menhut No.663/Kpts-II/1992 Tgl. 01 Juli 1992



- Terdapat beberapa kilang penggergajian (sawmill) di dua desa di sekitar danau yang terletak tepat di sisi danau sehingga limbah penggergajian mencemari danau serta menimbulkan pendangkalan

- Meminta kepada para pemilik dan berkoor dinasi ke pemerintah daerah setempat agar sawmill yang ada dapat direlokasi ke areal yang relatif tidak mengganggu danau dan tidak menimbulkan pendangka lan serta penimbunan areal danau






- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa - Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan








- Meminta kepada BPKH Wilayah VII agar segera memproses BA Tata Batas dan mengusulkannya kepada Menteri Kehuanan untuk penetapan kawasan.


Kab. Palopo

31

No.

Nama Kawasan

1

2


Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6


- RKT belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas - Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola belum dilaksanakan

10.

TWA. Sidrap

SK Menhut No.722/Kpts-II/1992 Tgl. 16 Juli 1992



- Terdapat pemukiman masyarakat di dalam kawasan yang telah ada sebelum penunjukan kawasan bahkan telah dilengkapi dengan sertifikat hak milik

- Berkoordinasi dengan BPKH wilayah VII agar dapat dilaksanakan enclave pada areal pemukiman masyarakat - Inventarisasi penduduk dan pemukiman di dalam kawasan serta melaksanakan pengawasan agar tidak semakin meluas - Merencanakan pelaksanaan identifikasi hak-hak pihak III di dalam kawasan


- Pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi belum dapat dilaksa nakan secara profesional karena berbagai kendala, seperti tidak tersedianya sarana wisata, kawasan yang belum dikenal luas, serta terbatasnya promosi kawasan

- Menggiatkan informasi dan promosi wisata alam - Mengusulkan pembuatan design engineering untuk digunakan dalam merencanakan pengembangan sarana dan prasarana



- Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi desa - Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan








- Mengusulkan penyusunan RKT - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap

246,25 - Perencanaan Kawasan Konservasi

Kab. Sidrap

32

No.

Nama Kawasan

1

2


Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6

SK Menhutbun No. 196/KptsII/2003 Tgl 24 Juli 2003

11.

SM. Ko'mara

SK. Menhut No. 147/Kpts-II/1987 Tgl. 19 Mei 1987

2.972

- Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola telah dilaksanakan namun masih memerlukan revisi

- Melaksanakan review rencana penataan blok sebelum diusulkan kepada Ditjen PHKA dan Baplan


- Pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi belum dapat dilaksa nakan secara profesional karena berbagai kendala, seperti tidak tersedianya sarana wisata, kawasan yang belum dikenal luas, serta terbatasnya promosi kawasan

- Menggiatkan informasi dan promosi wisata alam - Mengusulkan pembuatan design enginee-



- Dijadikan desa model pemberdayaan masyarakat agar dapat dilakukan upaya pembinaan secara partisipatif serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak pemerintah daerah







- RKT belum disusun - RKL belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas

- Mengusulkan penyusunan RKT - Mengusulkan penyusunan RKL - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap


- SDM yang masih minim kuantitas dan kualitasnya






Kab. Takalar

SK. Menhut No. 911/Kpts-II/1999 Tgl. 14 Oktober 1999

33

No.

Nama Kawasan

1

2

12.

TB. Ko'mara



Luas (Ha)

4.152,5

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6


Kab. Takalar

- RKT belum disusun - RKL belum disusun - Data potensi kawasan masih terbatas

- Mengusulkan penyusunan RKT - Mengusulkan penyusunan RKL - Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara bertahap





- Upaya pemberdayaan masyarakat belum optimal.

- Dilakukan upaya pembinaan secara parti sipatif serta melibatkan pihak lain yang yang berkepentingan. - Pembinaan secara partisipasif


- Masyarakat yang menggantungkan hidup dari keberadaan hutan 13

14.

TWA. Malino

SK Menhut No. 420/Kpts-II/1991 Tgl. 14 Juli 1991

TWA. Cani Sirenreng SK Menhut No. 197/Kpts-II/1993 Tgl. 27 Februari 1993 SK Menhut No.403/Kpts-II/1999 Tgl. 14 Agustus 1999

3.500

3.285


- RKT belum disusun - RKL belum disusun - Penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelola belum dilaksanakan

- Mengusulkan penyusunan RKT - Mengusulkan penyusunan RKL - Mengusulkan penyusunan Rencana Penataan Blok Pengelolaan


- Pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi belum dapat dilaksa nakan secara optimal karena berbagai kendala, seperti terbatasnya promosi kawasan.



- Terdapat pemukiman/bangunan villa di dalam - Berkoordinasi dengan BPKH wilayah VII kawasan bahkan telah dilengkapi agar dapat dilaksanakan enclave pada dengan sertifikat hak milik areal pemukiman masyarakat - Inventarisasi pemukiman/bangunan di dalam kawasan serta melaksanakan pengawasan agar tidak semakin meluas


Kab. Gowa

Kab. Bone



34

No.

Nama Kawasan

1

2

15.

16.

TWA. Lejja

TWA. Kapoposang


SK Menhut No. 636/Kpts-II/1996 Tgl. 07 Oktober 1996

SK Menhut No. 588/Kpts-VI/1996 Tgl. 12 September 1996

Luas (Ha)

1.318

50.000

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6

- Perlindungan dan Peng amanan

- Terdapat dua dusun di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan sertifikat hak milik

- Inventarisasi pemukiman/bangunan di dalam kawasan serta melaksanakan pengawasan agar tidak semakin meluas



- Dijadikan desa model pemberdayaan masyarakat agar dapat dilakukan upaya pembinaan secara partisipatif serta melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak pemerintah daerah











- Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan








Kab. Soppeng

Kab. Pangkep

35

No.

Nama Kawasan

1

2


Luas (Ha)

Kegiatan

Lokasi

Permasalahan

Upaya Tindak Lanjut

3

4

5

6





- Terjadinya penangkapan ikan menggunakan bom dan racun/bius sehingga merusak kon disi terumbu karang

- melaksanakan pengelolaan secara bersama dari berbagai stakeholder terkait dalam wadah forum kolaborasi pengelolaan TWA. Kapoposang



- Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan





- SDM yang masih kurang kuantitas dan kualitasnya


36

REKAPITULASI KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

Recommend Documents