REFORMASI Persepakbolaan Indonesia Dunia persepakbolaan Indonesia boleh dikata sangat unik dalam artian lain dari pada yang lain. Lembaga tertinggi sepakbola nasionalnya baru saja lepas dari kelompok pengurus yang tidak hanya dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi tetapi juga mengatur pertandingan dan menyalahgunakan dana rakyat/subsidi pemerintah (APBD) untuk menjalankan dan membayar berbagai klub sepakbola profesional. Penggunaan dana APBD memiliki dua dampak negatif, yaitu (1) mendorong merebaknya korupsi dana masyarakat dan (2) menghambat klub sepakbola menuju lembaga profesional yang seharusnya diharapkan mampu meraup keuntungan. Dampak samping lainnya adalah kecenderungan memanipulasi klub sebagai ìkendaraan politikî bagi kalangan pejabat pemerintah daerah dan politisi. Dana APBD seharusnya dimanfaatkan dan dibagikan demi kemaslahatan rakyat banyak (pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit dll.) bukannya digunakan untuk membiayai klub sepakbola yang katanya “profesional” itu. Liga Sepakbola Indonesia saat ini mengalami perubahan cepat dan masif di bawah jajaran kepengurusan yang boleh dikata legitimate dengan dinahkodai oleh Djohar Arifin sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Anggota PSSI melalui mekanisme Kongres Luar Biaya telah memilih Djohar dan anggota Komite Eksekutif lainnya pada tanggal 9 Juli 2011. Saat itulah harapan lahirnya Era Baru Persepakbolaan Nasional di Indonesia mencuat. Akan tetapi harapan luhur tadi rupanya tinggal harapan, berbagai upaya reformasi oleh Era Baru selalu menghadapi tantangan dari rezim pengurus sebelumnya termasuk jaringan kerja mereka yang menggurita hingga seluruh pelosok tanah air maupun di luar negeri. Rupanya mereka masih menyimpan hasrat ingin menguasai kembali PSSI. Rekonsiliasi ditawarkan, tapi ditolak. PSSI di bawah kepemimpinan Djohar Ariffin Husin tetap melanjutkan perubahan dan peningkatan, kendati berbagai rintangan menghalang. Kepengurusan PSSI sekarang ini juga memfokuskan pada program edukasi berkelanjutan melalui pelatihan bagi pemain - pemain muda.
i
2006
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid, didakwa dengan berbagai tuduhan korupsi atas import gula dan pembagian minyak goreng.
2007
Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dinyatakan bersalah dan dihukum dua tahun penjara atas berbagai tuduhan tindak pidana korupsi.
2007
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Adyaksa Dault dan Ketua Komite Olah Raga Nasional (KONI) Rita Subowo mendesak Nurdin mengundurkan diri demi alasan etika.
2007
Akan tetapi, Nurdin Halid justru memanipulasi Pasal 32 Statuta FIFA tentang Komposisi. (Bukti 1).
10 DES 2009
Tekanan publik atas pengunduran diri Ketua Umum PSSI Nurdin Halid semakin memuncak, apalagi setelah menyaksikan kekalahan tim nasional Indonesia dari Myanmar 1 ñ 3 pada perhelatan olah raga negara-negara Asia Tenggara pada Sea Games di Laos.
25 JAN 2010
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat khusus kabinet membahas persepakbolaan nasional.
5 FEB 2010
Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Olah Raga dan Pemuda mengumumkan rencana penyelenggaraan Konggres Sepak Bola Nasional.
30-31 MAR 2010
Konggres Sepak Bola Nasional dilangsungkan dan mengeluarkan tujuh ìRekomendasi Malangî yang mendesak PSSI melakukan reformasi organisasi dan programnya.
5 MEI 2010
Alih-alih menjalankan rekomendasi, justru dibentuk apa yang disebut dengan Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional Indonesia (GRSNI).
27 MEI 2010
GRSNI mengadakan sebuah forum diskusi dengan berbagai sumber, termasuk sejumlah pakar sepak bola dari manca negara dan dihadiri pula oleh Menteri Olah Raga dan Pemuda serta KONI.
4 JUL 2010
Anggota GRSNI mengirim sebuah ìsurat terbukaî melalui harian Koran Tempo yang meneguhkan bahwa reformasi persepakbolaan Indonesia adalah mutlak dilakukan.
17 SEP 2010
GRSNI dan klub yang turut serta dalam kompetisi Liga Super Indonesia menyatakan protes atas kondisi persepakbolaan nasional di bawah kepemimpinan Nurdin Halid; mereka meminta agar dana APBN tidak lagi digunakan untuk membiayai klub dan praktik pengaturan pertandingan dihentikan.
24 OKT 2010
Klub sepak bola profesional dan anggota Pengurus Daerah PSSI mengumumkan kompetisi Liga Primer Indonesia.
22 DES 2010
Liga Primer Indonesia mengirim surat resmi affiliasi ke PSSI, tetapi ditolak oleh PSSI.
6 JAN 2011
Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan sikap penolakan atas digulirkannya kompetisi Liga Primer Indonesia.
8 JAN 2011
Liga Primer Indonesia mulai berjalan, diikuti 19 klub. Tujuan utama Liga Primer Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi besar liga sepak bola profesional di tanah air sambil menggalang dukungan dari dunia usaha bagi perkembangan persepakbolaan nasional bukannya menggunakan dana masyarakat untuk membiayai klub sepak bola Indonesia.
ii
21-23 JAN 2011
Nurdin Halid mengadakan Konggres di Bali, dengan mengesampingkan dan melanggar Statuta FIFA maupun Statuta PSSI sendiri mengenai statusnya (dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi). Konggres tidak menghasilkan putusan apa pun selain agenda rencana penyelenggaraan Konggres Luar Biasa. (Bukti 2).
19 FEB 2011
Panitia Pemilihan menyetujui Nurdin Halid ikut berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI yang akan datang, sementara kandidat kuat lainnya justru ditolak tanpa ada alasan yang kuat.
23-26 FEB 2011
Ratusan ribu supporter sepak bola dari seluruh penjuru daerah di Indonesia mengadakan aksi damai di Jakarta dan berbagai kota lainnya, menuntut reformasi di dalam tubuh PSSI.
25 FEB 2011
Kemudian Panitia Banding menggugurkan pencalonan Nurdin Halid, dan calon ñ calon Ketua Umum PSSI lainnya.
28 FEB 2011
Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menulis surat kepada FIFA, menyatakan bahwa Panitia Banding telah mencoret seluruh calon Ketua Umum PSSI, sehingga tidak ada lagi calon untuk pemilihan Ketua Umum PSSI yang akan datang.
3 MAR 2011
Panitia Eksekutif FIFA memutuskan PSSI harus mengadakan Konggres berdasarkan Statuta FIFA untuk memilih Panitia Pemilihan dan Panitia Banding yang baru paling lambat 26 Maret 2011. Dan mengadakan Konggres lainnya untuk memilih Ketua Umum PSSI selanjutnya beserta anggota Panitia Eksekutifnya paling lambat 30 April 2011.
26 MAR 2011
PSSI mengadakan Konggres di Pekanbaru, Riau. Tetapi, PSSI meninggalkan Konggres bahkan sebelum dimulai. Konggres dilanjutkan oleh anggota untuk memilih Panitia Pemilihan dan Panitia Banding.
28 MAR 2011
Karut marut tersebut memaksa Pemerintah Indonesia membekukan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid karena dianggap telah gagal mengelola organisasi PSSI dan keengganan Nurdin Halid melakukan reformasi di dalam tubuh PSSI.
4 APR 2011
Emergency Committee FIFA mengeluarkan keputusan tentang pembekuan status Nurdin Halid dan pembubaran Panitia Eksekutif PSSI serta membentuk sebuah Komite Normalisasi.
14 APR 2011
Komite Normalisasi dan anggota yang memiliki hak suara mengadakan Konggres di Jakarta dan menyetujui Panitia Pemilihan dan Panitia Banding pada tanggal 26 Maret 2011 dan mengadakan Konggres lanjutan pada tanggal 20 Mei 2011.
15 APR 2011
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan sebuah studi tentang kemungkinan tindak pidana korupsi dari penggunaan dana masyarakat (APBD) ke klub sepak bola profesional. (Bukti 3).
19 APR 2011
Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar berkunjung ke markas FIFA.
21 APR 2011
FIFA menyatakan Komite Normalisasi sebagai Panitia Pemilihan.
iii
20 MEI 2011
Kongress PSSI Ketua Komite Normalisasi selaku Ketua Konggres, Agum Gumelar, secara sepihak mengakhiri Konggres yang masih berjalan dan kemudian meninggalkan ruang Konggres. Pengamat FIFA yang tugas utamanya mengamati jalannya Konggres melakukan intervensi dengan menyarankan Komite Normalisasi menghentikan jalannya Konggres.
23 MEI 2011
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan dana APBD untuk membiayai klub sepak bola profesional. (Bukti 4).
28 MEI 2011
Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar, mengakui keberadaan Liga Primer Indonesia dan mengijinkan liga tersebut melanjutkan roda kompetisinya sampai selesai.
9 JUL 2011
Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar dan Liga Primer Indonesia, menandatangani Nota Kesepahaman (MOU). (Bukti 5). Konggres Luar Biasa dilangsungkan di Solo. Konggres berhasil memutuskan kepemimpinan baru PSSI yang sudah lama dinanti-nantikan. Djohar Arifin Husin dan Farid Rahman masing-masing terpilih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI untuk periode 2011 ñ 2015 berserta 9 anggota Komite Eksekutif lainnya.
iv
11 JUL 2011
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI mulai bertugas di kantor PSSI. Kantor boleh dikata kosong melompong, tidak ada dokumentasi atau pun arsip. Rekening bank PSSI juga habis sementara jumlah kewajiban yang harus dibayar menumpuk. Pada minggu yang sama, pengurus baru PSSI mengunjungi kantor AFC di Kuala Lumpur, dan betapa terkejutnya mereka setelah diberitahu oleh Sekretaris Jenderal AFC dan Departemen Kompetisi bahwa Indonesia tidak melaksanakan Kriteria AFC mengenai klub sepak bola profesionalnya dan tenggat waktu untuk menjalankan Kriteria ACL tersebut adalah 14 Oktober 2011.
25 JUL 2011
PT Liga Indonesia (LI) selaku penyelenggara Liga Super Indonesia (LSI) mempresentasikan kegiatan dan program mereka di hadapan Komite Eksekutif PSSI. PSSI meminta PT LI menyerahkan laporan kegiatan dan laporan keuangan mereka untuk periode 2004 ñ 2011.
3 AGUS 2011
Komite Eksekutif berdasarkan pelaksanaan Kriteria Lisensi Klub Sepak Bola Profesional ACL mengadakan Lokakarya bagi Klub Sepak Bola Profesional. Delegasi AFC mengatakan tak satu pun klub sepak bola Indonesia yang memenuhi Kriteria ACL sebagaimana diperkenalkan tiga tahun lalu. Tenggat waktu pengiriman pemenuhan ACL Criteria adalah 14 Oktober 2011. (Bukti 6).
22 AGUS 2011
PSSI tidak pernah menerima laporan resmi mengenai kegiatan PT LI. PSSI juga meminta pengelola PT LI menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit, tetapi mereka menolak memberikannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 79 Statuta PSSI, Komite Eksekutif PSSI mengakhiri pelimpahan PT LI sebagai pengelola liga profesional. (Bukti 7)
25 SEP 2011
Menurut Statuta PSSI pasal 37 al.1 (i) Komite Eksekutif memutuskan 24 klub sebagai peserta liga profesional PSSI (Bukti 21) dan mencari bantuan dari SMT AFC untuk melaksanakan penilaian menyeluruh atas pemenuhan Kriteria ACL untuk masing-masing klub tersebut.
11 OKT 2011
Sebagai ganti PT LI, PSSI menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) sebagai penyelenggara liga. (Bukti 8)
13 OKT 2011
PSSI mengadakan pertemuan dengan para manajer klub LPIS.
15 OKT 2011
PT LPIS bersama PSSI menggulirkan Indonesian Premier League (IPL) di Bandung, Jawa Barat. PSSI dan PT LPIS menyepakati menangguhkan penyelenggaraan liga selama satu bulan demi persiapan Sea Games dan klub peserta IPL mendukung gagasan tersebut.
26 0KT 2011
LPIS melaporkan 18 dari 24 klub sudah menyerahkan formulir mereka sesuai ketentuan IPL.
1 NOV 2011
AFC mengingatkan klub bahwa kompetisi di luar PSSI adalah illegal.
3 NOV 2011
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin menulis surat kepada Presiden FIFA Joseph S. Blatter dan Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke yang menyanggah pernyataan Komite Eksekutif yang disampaikan pada tanggal 14 Oktober 2011. (Bukti 9).
v
18 NOV 2011
Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin melaporkan tindakan sengaja yang dilakukan oleh anggota Komite Eksekutif kepada Komite Etik PSSI.
21 NOV 2011
PSSI sebagai pemegang saham mayoritas PT LI mengirim surat ke Dewan Direksi PT LI meminta diselenggarakannya rapat umum pemegang saham paling lambat tanggal 5 Desember 2011.
26 NOV 2011
PT LPIS melanjutkan roda kompetisi Liga IPL setelah berakhirnya Sea Games dan melaporkan ada 13 klub yang turut serta dalam musim kompetisi saat itu. Beberapa klub yang sebelumnya sudah mendaftarkan kemudian memutuskan menarik diri keikutsertaan mereka dari kompetisi IPL.
6 DES 2011
PSSI mengirim surat lagi ke PT LI, meminta kembali diselenggarakannya rapat umum pemegang saham sebelum tanggal 20 Desember 2011.
12 DES 2011
PSSI mengumumkan melalui empat harian surat kabar national, mengenai permintaan mereka kepada PT LI untuk melapor ke PSSI.
13 DES 2011
Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sangsi kepada 32 klub peserta ISL. (Bukti 12)
22 DES 2011
PSSI menerima surat dari FIFA mengenai ISL yang dijalankan oleh PT LI. Ada enam butir permasalahan yang harus diperhatikan oleh PSSI.
23 - 26 DES 2011
PSSI mengirim delegasi untuk bertemu dan mengadakan pertemuan konsultasi dengan seluruh klub peserta yang keluar dari liga ISL (Bukti 13).
26 DES 2011
Komite Etik akhirnya menjatuhkan sanksi kepada empat anggota Komite Eksekutif berupa pemecatan dari PSSI dan semua kegiatan persepakbolaan di Indonesia di bawah kewenangan PSSI. (Bukti 14)
3 DES 2012
Atas permintaan KPSI, PSSI melakukan proses verifikasi permintaan 460 anggota. Sekretaris Jenderal PSSI melaporkan bahwa tuntutan tersebut adalah palsu. (Bukti 15).
11 JAN 2012
PSSI melaporkan keseluruhan situasi persepakbolaan Indonesia kepada FIFA dan AFC dalam upaya mencari jalan penyelesaian untuk liga yang tidak terdaftar tersebut. (Bukti 16)
13 JAN 2012
FIFA dan AFC menjawab laporan PSSI. (Bukti 17)
14 MAR 2012
PSSI mengundang semua klub yang keluar dari liga ISL dalam sebuah pertemuan informal (Bukti 18) dan menyampaikan 5 penawaran jalan keluar yang dianggap menguntungkan semua pihak. (Bukti 19) Hanya satu klub yang hadir yaitu Persib Bandung.
16 MAR 2012
17- 19 MAR 2012
CAS memutuskan tidak ada jurisdiksi baginya untuk memutuskan kekisruhan yang ada saat itu atau pun kasus no. 2012/A/2688. Keputusan CAS juga mendukung pengurus PSSI melaksanakan Konggres Tahunan. PSSI mengadakan Konggres Tahuan di Palangkaraya. (Bukti 20)
30 MAR 2012
FIFA dan AFC membentuk Satuan Kerja (Task Force) yang langsung dipimpin oleh Wakil Presiden AFC yaitu Pangeran HRH Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah dan anggota Komite Eksekutif AFC Datoí Worawi Makudithat bertugas membantu PSSI mencari jalan keluar kekisruhan penyelengaraan liga sepak bola di Indonesia. (Bukti 22)
24 APR 2012
Satuan Kerja (Task Force) AFC bertemu dengan PSSI dan wakil ñ wakil ISL. Pertemuan menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan diskusi lanjutan demi kepentingan persepakbolaan Indonesia. (Bukti 23).
vi
25 JUL 2011
PT LI menyatakan bahwa 99% sahamnya dipegang oleh PSSI dan 1% lainnya oleh organisasi swasta bernama ìWhen Iím 64 Foundation.î PT LI berjanji menyerahkan audit keuangan oleh Gran Thornton yang dilaksanakan pada saat itu dan mengadakan rapat umum pemegang saham.
14 OKT 2011
Tiga anggota Komite Eksekutif PSSI menulis surat kepada AFC dan FIFA, menyatakan bahwa mereka menentang keputusan PSSI yang menyertakan 24 klub dalam kompetisi profesional.
27 OKT 2011
14 klub dan PT LI mengaku berhasil mengadakan rapat umum pemegang saham tanpa mengundang atau pun kehadiran PSSI, selaku pemegang saham mayoritas PT LI.
31 OKT 2011
PT LI tidak memenuhi janjinya yaitu mengirim hasil rapat umum pemegang saham dimaksud.
NOV 2011
Empat Komite Eksekutif, La Nyalla Manttalitti, Roberto Row, Erwin Dwi Budiawan dan Tony Apriliani, secara pro-aktif mendorong anggota PSSI untuk mendukung liga yang tidak terdaftar atau illegal, yaitu Indonesia Super League (ISL) di bawah PT LI. Parahnya lagi, mereka juga terlibat dalam pembentukan lembaga baru yang disebut, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) yang menuntut diadakannya Konggres Luar Biaya untuk menggantikan Pengurus PSSI saat ini. (Bukti 10)
29 NOV 2011
Kementerian Hukum dan HAM melalu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara resmi menyampaikan klarifikasi bahwa struktur pemegang saham PT LI masih sama (yaitu PSSI 99% dan When Iím 64 Foundation 1%) yang juga menyanggah pernyataan PT LI yang mengatakan rapat umum pemegang saham telah mengubah struktur pemegang saham PT LI. (Bukti 11).
1 DES 2011
Kompetisi liga ISL digulirkan dengan diikuti 18 klub peserta.
5 DES 2011
Tenggat waktu PT LI mengadakan rapat umum pemegang saham. Tidak ada respon sama sekali.
23 DES 2011
KPSI menuntut diadakannya Konggres Luar Biasa dan penggantian kepengurusan PSSI saat ini. PSSI menerima mosi dari KPSI yang mengaku sebanyak 460 anggota PSSI mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PSSI dan karena itu meminta diselenggarakannya Konggres Luar Biasa.
2 MAR 2012
Persisam Samarinda, Deltras Sidoarjo FC, Pelita Jaya FC, La Nyalla M. Mattaliti dan Erwin Dwi Budiawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olah Raga (CAS) dengan kasus No. 2012/A/2688 terhadap PSSI mengenai sanksi klub.
18 MAR 2012 15 MEI 2012
KPSI mengadakan konggres yang illegal. Delapan klub peserta kompetiti ISL menuntut PSSI menghentikan kompetisi IPL. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan ini.
vii
LIMA PENAWARAN 1)
PSSI akan merujuk AFC Club Licensing Regulation (CLS) sebagai dasar seleksi klub rofessional. Semua peserta wajib mematuhi ketentuan CLR, namun PSSI menyadari kesulitan yang akan dihadapi sehubungan dengan status anggota klubnya saat ini dalam memenuhi ketentuan CLR tersebut. PSSI terus berupaya dan berkonsultasi dengan AFC agar semua klub peserta pada akhirnya dapat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan.
2)
PSSI mengajukan nama baru untuk tingkat tertinggi kompetisi sepak bola rofessional. Ke depan ISL atau IPL tidak lagi digunakan. Dikhawatirkan pemakaian salah satu dari kedua nama tersebut dapat memicu resistensi klub peserta dalam upaya menggabungkan dua liga menjadi satu liga tunggal.
3)
PSSI menawarkan agar pemilihan CEO baru penyelenggara Liga didasarkan pada kemampuan melalui merit system. Calon harus memiliki pengalaman luas dalam mengelola kompetisi sepak bola rofessional dan jaringan internasional sehingga PSSI dapat bangkit kembali dan membangun kembali liga rofessional yang baru.
4)
PSSI mengijinkan ISL dan IPL menyelesaikan kompetisi di musim yang berjalan sesuai jadwalnya masing-masing. Tetapi, PSSI harus memiliki wewenang penuh mengatur dan mengelola pertandingan ñ pertandingan ISL dengan menugaskan pengawas pertandingan.
5) PSSI akan menghargai dan menghormati penawaran rofessio tertinggi sebagai pemenang sponsor utama liga rofessional yang baru.
viii
7 JUN 2012
Tanggung Jawab di bawah MOU Masing ñ masing pihak wajib menjalankan tanggung jawabnya sbb.: 1.
Empat Anggota Komite Eksekutif PSSI yang Diberhentikan
PSSI sepakat mengangkat kembali keempat anggota Komite Eksekutif PSSI yang sudah diberhentikan: La Nyalla Mattalitti, Roberto Rouw, Erwin Dwi Budiawan and Tony Apriliani. Namun prosedur pengangkatannya kembali akan ditetapkan oleh Komite Gabungan PSSI (Butir 5). 2.
Status ISL
ISL secepatnya menyatakan di bawah jurisdiksi PSSI, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, administrasi dan transfer pemain dan penunjukkan pengawas pertandingan sampai satu-satunya liga sepak bola profesional Indonesia terbentuk. Sambil menunggu, ISL diperbolehkan beroperasi secara mandiri. 3.
Status KPSI
Para pihak sepakat bahwa KPSI akan dibubarkan dan berhenti beroperasi sebagai badan penyelenggara sepak bola nasional. Selain itu, para pihak juga sepakat bahwa KPSI akan dilebur dan karena itu dibubarkan sebagai sebuah badan segera setelah diadakannya konggres PSSI yang akan datang. 4.
Pembentukan Komite Gabungan PSSI
Para pihak sepakat membentuk sebuah Komite Gabungan PSSI yang beranggotakan dari masing ñ masing pihak bertugas mengevaluasi IPL dan ISL dalam rangka membentuk sebuah dan satu-satunya liga sepak bola profesional di Indonesia secepatnya. Komite tersebut bekerja di bawah pengawasan dan kerjasama dengan Satuan Kerja (Task Force) AFC Indonesia dan bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan FIFA dan AFC mengenai kajian statuta PSSI dan hal-hal terkait lainnya. Komite Gabungan PSSI terdiri dari: I.
Ketua: ditunjuk oleh PSSI
II.
Wakil Ketua: ditunjuk oleh ISL/KPSI;
III.
Anggota: 3 anggota ditunjuk oleh IPL dan 3 anggota lainnya oleh ISL/KPSI;
5.
Konggres PSSI
Para pihak sepakat mengadakan Konggres PSSI paling lambat akhir 2012 termasuk adopsi statuta baru. Komposisi konggres PSSI tetap sama seperti konggres PSSI yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 dengan dihadiri FIFA dan AFC dan agenda konggres wajib mendapat persetujuan dari AFC Task Force Indonesia. Verifikasi komposisi konggres tersebut akan dibahas dan ditetapkan oleh Komite Gabungan PSSI untuk mencegah masuknya anggota illegal.
xi
20 SEP 2012
PSSI diberi penjelasan terinci mengenai kualifikasi AFC Club Competition untuk musim 2013 dan 2014 yakni apabila klub gagal meraih poin minimum 600 untuk tahun 2012 maka slot otomatis untuk kompetisi klub AFC 2014 akan hilang.
25 SEP 2012
PSSI melaporkan ke FIFA pertemuan antara Ketua Umum PSSI Prof. Dr. Ir Djohar Arifin Husin dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Indonesia guna membahas hasil rapat Komite Gabungan (JC) kedua antara AFC dan PSSI. Menteri mendukung PSSI dan sepakat bahwa Tim Sepak Bola Nasional Indonesia di bawah kendali PSSI, dan akan terus memantau kemajuan hasil rapat JC tersebut.
26 SEP 2012
PSSI mengirim surat ke AFC menyampaikan saran ñ saran peta jalan unifikasi liga.
1 OKT 2012
Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz mengirim surat kepada AFC sebagai jawaban atas kualifikasi ACL Club Competition yang dibahas pada tanggal 20 September 2012. Surat tersebut memuat permintaan kepada AFC untuk mengadakan rapat pembahasan bersama PSSI dan semua klub guna membahas prestasi klub sepak bola profesional Indonesia menurut penilaian AFC.
3 OKT 2012
PSSI mengirim jawaban atas surat FIFA tertanggal 26 September 2012 yang menanyakan kepada FIFA dan AFC selaku pembina Nota Kesepahaman Tiga Pihak antara PSSI dan ISL/KPSI yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2012 ñ untuk mengklarifikasi status sanksi yang diberikan apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.
4 OKT 2012
PSSI mengirim surat kepada FIFA dengan meminta saran nasihat dari FIFA mengenai pelanggaran MOU. Salah satu butirnya adalah Tim Sepak Bola Nasional Indonesia harus berada di bawah jurisdiksi PSSI. Tetapi, PSSI lewat media mengetahui bahwa KPSI masih menolak mematuhi kesepakatan dan tetap menjalankan tim nasionalnya mereka sendiri.
8 OKT 2012
PSSI mengirim surat kepada anggota AFC dan FIFA, memberitahukan bahwa KPSI sudah membentuk tim nasionalnya sendiri. Surat tersebut juga meminta seluruh anggota AFC dan FIFA mempertimbangkan dan mengabaikan semua bentuk kompetisi dan petisi yang diajukan oleh KPSI termasuk pendaftaran kompetisi, permintaan pertandingan persahabatan, pemain asing, pelatih dan pengawas pertandingan FIFA untuk memastikan bahwa ketentuan dan peraturan sepak bola yang berlaku benar-benar dapat dilaksanakan oleh anggota Keluarga Sepak Bola Dunia FIFA.
8 OKT 2012
Menindak lanjuti surat tertanggal 03 Februari 2012 tentang pelanggaran MOU yang dilakukan oleh KPSI. PSSI melaporkan bahwa pelanggaran tersebut masih berlangsung. Dan hingga kini belum berhenti. ìTim Nasionalî bentukan KPSI mengadakan pertandingan persahabatan dengan dua klub ISL yaitu Arema ñ Pelita dan Gresik United/Persegres pada tanggal 06 Oktober 2012. Tim tersebut diumumkan kepada masyarakat sebagai Tim Nasional Indonesia. Mereka juga menggunakan logo resmi PSSI untuk keluar negeri, publisitas ke media. Selain itu, KPSI juga menggunakan kop surat PSSI untuk melakukan korespondensi lokal dan akan mengadakan Konggresnya sendiri pada tanggal 10 November 2012.
x
CATATAN
