PT FREEPORT INDONESIA: BISNIS BERETIKA?

PT FREEPORT INDONESIA: BISNIS BERETIKA? Oleh : Augustina Kurniasih

1)

ersaingan bisnis pada beberapa waktu terakhir ini dapat dikategorikan sebagai pert arungan pembent ukkan dan penj agaan image di mat a konsumen at au masyarakat umum. Perusahaan dapat menj adi unggul dengan pembent ukan corporate image yang ramah lingkungan dan memiliki kepekaan sosial. Keuntungan lain, dengan situasi dan kondisi usaha yang aman dan harmonis dengan warga sekitar, membuat perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman.

Indonesi a adal ah negeri yang kaya. Sumber daya alam Indonesia melimpah, dari minyak bumi hingga emas, bat ubara, perak, dan t embaga. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wi l ayah, dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan ini menj adi salah sat u hal yang bisa dibanggakan kepada dunia. Namun kebanggaan it u dapat berlangsung dalam wakt u yang rel at if singkat karena sumberdaya alam merupakan kekayaan yang t idak dapat diperbaharui, sehingga lambat laun akan habis. Kekayaan alam Indonesia yang begi t u besar, t el ah mengundang banyak perusahaan asing ingin mel akukan kerj asama pert ambangan dengan pemerint ah Indonesia. Salah sat u perusahaan asing yang melakukan ker j asama penambangan di Indonesi a adal ah PT Fr eepor t Indonesia (PTFI). Pelaksanaan suatu usaha, termasuk pert ambangan, akan berdampak t erhadap masyarakat . Dampak yang dit erima masyarakat akan dit ent ukan dari kecakapan perusahaan dalam mengelola usahanya (corporate gover nance). Sebel um masa kr i si s, i st i l ah corporat e governance hampir t idak dikenal di Indonesia. Isu mengenai

1)

Dosen FE Universitas Mercu Buana - Jakarta e-mail: [email protected]

penerapan cor por at e gover nance mulai diperhit ungkan dan dianggap pent ing guna mendukung pemulihan ekonomi akibat krisis. Banyak pihak menilai bahwa penerapan corporate governance masih bel um memadai t er ut ama unt uk memberikan informasi kepada dunia luar. Padahal diyakini bahwa corpor at e gover nance ber per an dal am mencipt akan pasar yang st abil. Kor men ( 2007) menul i skan bahwa hasi l penel i t i an IICD (The Indonesi an Inst i t ut e f or Corpor at e Di r ect or shi p) menunj ukkan bahwa penerapan cor por at e gover nance yang baik di perusahaan akan memacu pertumbuhan perusahaan. Penerapan good cor por at e gover nance (GCG) secara int ernal akan membawa perusahaan menj adi perusahaan yang berkinerj a lebih baik di masa yang akan dat ang. Banyak perusahaan swast a kini mengembangkan apa yang disebut dengan corporat e social responsibility (CSR) dan corporat e cit izenship (CC). CSR adalah pengambilan keput usan yang dikait kan dengan nilainilai et ika, memenuhi kaidah-kaidah dan keput usan hukum, sert a menghargai manusi a, masyarakat , dan l i ngkungan. Sedangkan CC adal ah

2

cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan pihak lain sebagai salah sat u cara unt uk memperbaiki reput asi dan meningkat kan keunggulan kompet it if (Dj ogo, 2005). Pentingnya penerapan GCG lebih mudah dit unj ukkan melalui perusahaan publik. Bukti empiris menunjukkan para invest or berani membayar t i nggi har ga saham per usahaanperusahaan yang wel l -gover nance (Soebekt i, 2007). Beberapa wakt u t erakhir semaki n banyak muncul ket idakpuasan bahkan kemarahan rakyat sebuah negara karena kekayaan al amnya di kuasai per usahaan asi ng at au perusahaan mul t inasional . Mel ihat tekanan yang semakin besar dari perusahaan multinasional pada negara, muncul pertanyaan apa yang bisa dan sudah di perbuat ol eh perusahaan mult inasional? Apa t anggung j awab

laporan pada t ahun 2006. Laporan PTFI dengan j udul Unsur-unsur Pembangunan Berkel anj ut an memuat uraian mengenai manf aat ekonomi, perubahan dan pengembangan sosial, sert a pengelolaan lingkungan yang t el ah di l akukan perusahaan. Dat a yang dikemukakan dalam laporan tersebut, adalah berbagai manfaat ekonomi sert a perubahan dan pengembangan sosial yang t elah dilakukan perusahaan pada t ahun 2005 at au akumul asi sel ama per i ode 19922005. Beberapa kont ribusi PTFI sesuai hasil kaj ian LPEM-UI yang diungkapkan dalam laporan t ersebut , disaj ikan pada Tabel 1. Disebut kan pula bahwa sej ak 1996 PTFI t elah mengalokasikan sebagian pendapat annya unt uk di manf aat kan masyar akat set empat mel al ui Dana Kemit raan Fr eepor t bagi Pengembangan Masyarakat.

Tabel 1. Kontribusi PTFI Tahun 2005 Unsur konstribusi (terhadap)

Nilai

PDB Indonesia 2005

2.4% (Rp 65 trilyun)

PDB PDRB Papua 2005

58%

PDRB Kabupaten Mimika 2005

99%

Pembayaran pajak

1.6% APBN

Pendapatan seluruh rumah tangga

1,3%

Pendapatan seluruh propinsi Papua

42%

Sumber : Laporan PTFI, 2006a

mereka at as lingkungan dan masyarakat sekit ar? Permasalahan PT Fr eepor t Indonesi a (PTFI) merupakan sal ah perusahaan pert ambangan di Indonesia. Perusahaan yang mulai beroperasi di Indonesia sej ak t ahun 1967 ini membuat suat u DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

Perubahan dan pengembangan sosial yang t elah dilaksanakan PTFI adalah: (1) Komit men unt uk menyediakan peluang di bidang pengembangan sosial, pendidikan dan ekonomi, t ermasuk mel at ih dan mempekerjakan warga setempat di wilayah perusahaan. Bi sn i s Be r e t i k a ?

3

(2) Mendukung memel ihara t radisi budaya Asmat dan Kamoro. (3) Mensponsori berbagai kaj ian sosial, seni, budaya, bahasa, dan ekonomi t erhadap masyarakat Amungme dan Komoro. Berdasarkan laporan t ersebut , apa komplemen at au koment ar yang dapat diberikan dikait kan dengan : (1) Falsafah Sains, (2) Et ika Bisnis, dan (3) Good Corporat e Governance? Tujuan Penulisan Tul i san i ni ber t uj uan unt uk memberi komplemen atau kritik atas Laporan CSR dari PTFI. Komplemen di kai t kan dengan f al saf ah sai ns, et i ka bi sni s, dan good cor por at e governance.

Sektor Pertambangan dan Pendapatan Nasional Sekt or pert ambangan dan penggalian merupakan salah sat u sekt or riil penyumbang pendapatan nasional Indonesia (GDP). Secara keseluruhan t erdapat 9 sekt or penyumbang GDP Indonesia, yaitu 1) pertanian, 2) pertambangan dan penggalian, 3) indust ri pengolahan, 4) lit srik, gas, dan air bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hot el, dan rest oran, 7) pengangkut an dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan, dan j asa perusahaan, serta 9) jasa-jasa. Pendapatan nasional dari sektor riil menunjukkan hasil yang dapat diperoleh Negara dari suatu sektor usaha atau dari sisi supply. Perhitungan pendapatan nasional suatu Negara dapat dilakukan dengan

Bi sn i s Be r e t i k a ?

pendekatan gross domest ic product (GDP) at au gr oss nat i onal pr oduct (GNP). Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah pada GDP pendapatan nasi onal di hi t ung at as dasar produksi yang di hasi l kan di suat u wilayah Negara, t anpa memperhat ikan siapa yang menghasil kan nil ai t er sebut . Sement ar a pendapat an nasional yang dihit ung berdasarkan GNP perhitungan didasarkan produksi yang dihasilkan warga suat u Negara, baik yang berada di dalam wilayah Negara tersebut maupun yang berada di luar negeri.

Falsafah Sains Menurut Suariasumant ri (2005), f al saf ah sai ns at au f i l saf at i l mu merupakan bagian dari epistemology (f ilsaf at penget ahuan) yang secara spesi f i k mengkaj i haki kat i l mu (penget ahuan ilmiah). Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan t ekni s yang ber si f at khas, maka f ilsaf at ilmu sering dibagi menj adi filsafat ilmu alam dan filsafat ilmuilmu sosial. Sel anj ut nya dij el askan bahwa manusi a mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan demi kel angsungan hi dupnya. Manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidup. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan kar ena kemampuan ber pi ki r menurut suatu alur kerangka berpikir t ert ent u. Secara gari s besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir yang mempunyai karakt erist ik t ertentu dalam menemukan kebenaran.

DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

4

Sebagai suat u kegiat an berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri t ertentu. Ciri pertama kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Ciri kedua, penalaran bersifat analitik. Untuk melakukan kegiataan analisis dalam menarik suat u kesimpulan. Penget ahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio at au fakt a. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran, mengembangkan paham yang disebut sebagai rasional isme, sedangkan yang menyat akan f akt a yang t er t angkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran, mengembangkan paham empirisme. Sukarman (2007) menj el askan bahwa nama semula ilmu ekonomi adalah f ilsaf at moral. Dalam masa perubahan dari filsafat menjadi ilmu, penyelidikan filsaf at t idak lagi menyeluruh tetapi menjadi lebih sempit dan bersifat sekt oral saj a. Etika Bisnis Menur ut Si manj unt ak (2005), et ika bisnis menyangkut kepat ut an perilaku semua pihak yang t erkait l angsung dengan kegi at an suat u perusahaan. Sel anj ut nya menurut Sukarman (2007), perilaku etis bukan hanya t indakan sesaaat saj a, t et api harus menj adi kebi asaan (habi t ). Oleh karenanya menumbuhkan budaya et ika dalam perusahaan merupakan upaya yang berkesinambungan. Semenet ar a Reksodi put r o (2004) menyat akan bahwa et i ka bi sni s di dasar kan pada ni l ai -ni l ai yang mel ampaui ket ent uan at au norma at uran (perat uran). Keraf (1998) menj el askan ada lima prinsip et ika bisnis. Pert ama, DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

prinsip ot onomi, yait u sikap dan kemampuan manusia unt uk mengambil keput usan dan bert indak berdasarkan kesadarannya sendiri t ent ang apa yang dianggapnya baik unt uk dilakukan. Kedua, prinsip kej uj uran. Kej uj uran dal am berbi sni s adal ah kunci keberhasilan, t ermasuk unt uk bert ahan dalam j angka panj ang, dalam suasana bisnis pernuh persaingan ket at . Ket i ga, pr i nsi p keadi l an. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dal am kegiat an bisnis, baik dalam relasi ekst ernal perusahaan maupun relasi int ernal perusahaan perl u di perl akukan sesuai dengan haknya masi ng-masi ng. Keadi l an menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Pri nsi p keempat , sal i ng mengunt ungkan. Prinsip ini menunt ut agar bisnis di j al ankan sedemikian rupa sehingga mengunt ungkan semua pihak. Prinsip kelima, integritas moral. Prinsip ini t erut ama dihayat i sebagai t unt ut an int ernal dalam diri perlaku bisnis at au perusahaan agar menj al ankan bi sni s dengan t et ap menj aga nama baiknya at au nama baik perusahaan. Good Corporat e Governance Cor por at e gover nance adal ah t at a kelola perusahaan. Sement ara good cor por at e gover nance (GCG) ber ar t i pengel ol aan per usahaan dengan bai k. Menur ut Sukar man (2005), good governance dimaksudkan sebagai alat unt uk mengawasi performa pada pengelola sesuai dengan mandatnya. Ada beberapa unsur good gover nance, dar i ber bagai unsur t ersebut yang paling relevan unt uk dibicarakan adalah unsur ket erbukaan dan t ranparansi.


5

Selanjutnya Reksodiputro (2004) , menj elaskan bahwa GCG mengacu pada st andar dasar yang bert uj uan pada ket aat an (compliance) t erhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Sesuai Cadburry report Sukarman (2005), GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendal i kan per usahaan agar mencapai keseimbangan kekuat an (power) dari pengelola dan kewenangan (r i ght ) dar i pemi l i k dal am memberi kan pert anggungj awaban kepada pemilik dan publik. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan at au Cor por at e Soci al Responsi bi l i t y (CSR) adal ah pengambil an keput usan yang di kai t kan dengan nilai-nilai et ika, memenuhi kaidahkaidah dan keput usan hukum, sert a menghargai manusia, masyarakat , dan l i ngkungan ( Dj ogo, 2005) . Dengan meningkat nya peran swast a ant ar a l ai n mel al ui pasar bebas, privat isasi, dan globalisasi maka semakin luas int eraksi dan t anggungj awab perusahaan, t ermasuk dalam hal CSRnya. Manurut Reksodi put ro (2004), konsep CSR agak t umpang t i ndi h dengan konsep good corporate governance (GCG) dan konsep etika bisnis. Menurut Wienerberg Reksodiput ro (2004), CSR lebih berdasarkan nilaini l ai (val ue-based) dan f okusnya keluar (ekst ernal) perusahaan. CSR di t uj ukan pada st akehol der yang lebih luas, termasuk, customer, LSM, supplier, dan komuniti. Dengan demiki an, perhat i an manaj emen t i dak saj a harus dit uj ukan pada st andar dasar ekonomi , t et api j uga pada


dampak kegiat an perusahaan t erhadap l ingkungan hidup, komunit i seki t arnya, dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Utama (2007) didasarkan pada semua hubungan, t idak hanya dengan masyar akat t et api j uga dengan pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik, pemerintah, supplier, bahkan competitor. Salah satu bentuk t anggung j awab sosial perusahaan adal ah communi t y devel opment . Per usahaan yang mengedepankan konsep community development lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat. Pendapat serupa di sampai kan Dj ogo ( 2005) yang menyat akan bahwa CC menyangkut masalah pembangunan sosial (social development) dan dilakukan pada konteks partnership dan t at a kelola (governance). Prinsip ini memperhat ikan pembangunan masyarakat , perl i ndungan dan pel est ari an l i ngkungan unt uk keber l anj ut an l i ngkungan, ser t a membant u memper bai ki kual i t as hidup manusia. CC dilakukan melalui manajemen internal yang lebih baik, membant u member i kan bant uan sumber daya unt uk pembangunan sosial dan kemitraaan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas. Menur ut Bank Duni a Dj ogo (2005), t anggung j awab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen tersebut adalah: perlindungan lingkungan, j aminan kerj a, hak azasi manusia, int eraksi dan ket erlibat an perusahaan dengan masyarakat , st andar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, per l i ndungan


6

kesehat an, kepemimpinan dan pendi di kan, ser t a bant uan bencana kemanusiaan. Har ahap (2007), menyat akan bahwa hi ngga saat i ni bel um ada pengert ian t unggal mengenai CSR. Jika dit arik benang merahnya, CSR merupakan bagi an st rat egi bi sni s korporasi yang berkait an dengan kelangsungan usaha dalam j angka panjang. Filosofi bisnis yang dikembangkan sej ak awal seharusnya adal ah pihak korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekit ar. Sebaliknya, masyarakat merupakan bagian yang t idak t erpisahkan dari pihak korporasi. Unt uk itu perlu keharmonisan dan keselarasan ant ara pihak korporasi dan masyar akat seki t ar, agar sal i ng mengunt ungkan (simbiosis mut ualist is). Kear i f an kuno, The Anci ent Wisdom, yang berasal dari Timur diberi label/stigma sebagai mistisisme, tidak rasional, menggunakan intuitif, t i dak di al ogi s, dan sebagai nya. Namun Frit j of Capra menunj ukkan adanya paralelisme antara fisika subat omik dengan kearifan kuno. Menurut Capra Danardono (2004), Barat selama ini hanya mengukur kemajuan dengan rasionalitas atau intelektualit as. Banyak kenikmat an hidup yang telah dicapai, namun kemajuan yang melulu rasional dan int elekt ual t ernyat a menghasilkan kerusakan lingkungan, penurunan kualit as kesehat an, dan sebagainya. Kini disadari bahwa t erj adi ket impangan dalam hidup, sehingga memunculkan gerakan ekologi, f eminisme, dan small i s beaut i f ul dal am perekonomian. Menurut Capra, dalam Taoisme diyakini ada aspek Yin dan Yang secara bersamaan. Bil a aspek Yang t el ah mencapai kl i maksnya, maka Yang DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

akan mundur untuk memberi kesempatan pada Yin. Siklus Yin-Yang inilah yang senantiasa membuat kehidupan berj alan harmonis. Menurut Keraf (1998) t anggung j awab sosial perusahaan menunj ukkan kepedulian perusahaan terhadap kepent ingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar terhadap kepent ingan perusahaaan saj a. Ada empat bidang yang t ermasuk dalam lingkup CSR. Pert ama, ket erlibat an perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kedua, keuntungan ekonomis. Set iap pelaku bisnis, t ermasuk perusahaan secara moral dibenarkan unt uk mengej ar keunt ungan karena dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan tersebut. Keterlibatan sosial sebagai wuj ud t anggung j awab dan kepedul ian perusahaan at as kemaj uan masyarakat , akan memunculkan cit ra posit if mengenai perusahaan dan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran dan produk perusahaan tersebut. Ketiga, memenuhi at uran hukum yang berlaku di suat u masyarakat . Perusahaan waj i b menj aga ket ert i ban dan keteraturan sosial. Keempat, hormat pada hak dan kepent i ngan st akehol der yang punya kepent i ngan langsung atau tidak langsung dengan kegiat an bisnis perusahaan. Fauzia (2006) menj elaskan bahwa CSR adalah bentuk filantropi yang menj adi komit men kepedulian perusahaan t erhadap masyarakat . Filantropi yang bisa disepadankan dengan keder mawanan sosi al mer upakan ist ilah Yunani yang bisa mencakup semua jenis dan bentuk kegiatan kedermawanan sosial di berbagai peradaban, wilayah, kult ur, dan zaman. Bi sn i s Be r e t i k a ?

7

Filant ropi adalah segala bent uk kegiat an non pemerint ah yang bersifat sukarela dan dilakukan untuk kepent ingan publik. Peran CSR Survey The Mi l l enium Pol l on CSR (1999) dilakukan oleh Environics Int ernat ional (Toront o), Conference Board (New York), dan Prince of Wal es Busi ness Leader For um (London) terhadap 25.000 responden di 23 negara yang ada di 6 benua. Hasil survey menunj ukkan bahwa 1) separuh responden peduli mengenai perilaku sosial perusahaan, 2) dua per t iga responden menyat akan bahwa keberhasilan perusahaan 60 % dit ent ukan dari penerapan et ika bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak t erhadap lingkungan, dan t anggung j awab sosi al per usahaan ( CSR) , hanya 40% di t ent ukan ol eh ci t r a perusahaan dan br and i mage, dan 3) Hanya sepert iga yang mendasari opi ni nya at as f akt or-f akt or bi sni s fundamental seperti finansial, ukuran perusahaan, st rat egi perusahaan, at au manaj emen ( Hasi buan dan Sedyono, 2002). Survey lain yang dilakukan pada t ahun 2000 oleh Burson Marst eller menunj ukkan bahwa 42% responden percaya bahwa track record dari CSR akan meni ngkat kan har ga saham dan 89% mengat akan bahwa keput usan mer eka sebagai l egi sl at or, regulat or, wart awan, dan LSM pada masa yang akan dat ang akan dipengaruhi oleh isu-isu CSR. Pelanggan, invest or, kelompok-kelompok komuni t as, akt i vi s-akt i vi s l i ngkungan, maupun t rading part ner akan menanyakan pada perusahaan detail-detail i nf or masi t ent ang ki ner j a sosi al mereka. Bi sn i s Be r e t i k a ?

Pada saat ini konsep corporate social responsibil it y (CSR) merupakan bagian pedoman melaksanakan good corporat e governance (GCG). Masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis semakin mendapat perhat ian masyar akat , t er ut ama di negar a maj u, yang biasanya sangat liberal dal am mengat ur per usahaanperusahaan (Reksodiput ro, 2004).

Pembahasan Pembangunan sekt or riil , t ermasuk pertambangan dan penggalian diharapkan berdampak posit if yait u dapat menyerap t enaga kerj a, meningkat kan produkt if it as ekonomi, dan dapat menj adi asset pembangunan nasional maupun daerah. Kenyataan yang dapat dilihat selama puluhan tahun praktek bisnis dan industri korporasi di Indonesia menunj ukkan dampak yang muncul seringkali justru memarj inalkan masyarakat sekit ar. Pemikiran yang mendasari CSR adal ah bahwa per usahaan t i dak hanya mempunyai kewaj i bankewaj iban ekonomi dan legal, t api j uga t erdapat kewaj iban-kewaj iban t erhadap pihak-pihak lain yang berkepent i ngan ( st akehol der ) yang jangkauannya lebih luas dan melebihi kewaj i ban-kewaj i ban yang sudah disebutkan sebelumnya. CSR merupakan konsep dimana perusahaan secara sukarela menyumbangkan sesuat u ke arah masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang lebih bersih. Kehadiran perusahaan mult inasioanal sepert i PTFI diakui bermanfaat karena Indonesia membut uhkan t enaga ahli di bidang t eknologi pert ambangan dan penggal i an agar DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

8

kekayaan al am bi sa di ekspl oi t asi . Tujuan eksploitasi ini tentunya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Namun kehadiran perusahaan mult inasional sering memunculkan kontroversi. Kontroversi tersebut beragam, mulai dari persoalan lingkungan hidup, hingga persoalan pembagian hasil yang dianggap merugikan negara. Sektor Pertambangan di Indonesia Okt avi ani (2006) menyat akan bahwa sekt or per t ambangan dan penggalian mengalami pert umbuhan pal i ng bur uk sel ama l i ma t ahun t erakhir (2000-2005). Nilai produk sektor pertambangan dan penggalian pada t ahun 2002 hi ngga 2004 menurun, sehingga di tahun 2003 dan 2004 pert umbuhannya negat if. Rendahnya t ingkat pert umbuhan sekt or ini lebih disebabkan t idak st abilnya

Winzenreid, penasehat ahli ari Price Wat erhouse Coopers bahwa t ingkat pengeluaran eksplorasi Indonesia baru sekit ar 2 persen dari pengel uaran eksplorasi global pada t ahun 2005. Sebagai perbandingan dit unj ukkan pengeluaran eksplorasi negara lain, yai t u Ameri ka Lat i n mencapai 23 persen, Kanada 19 persen, Afrika 17 persen, Amerika Serikat 8 persen, Pasifik dan Asia Tenggara 4 persen, sedangkan bagian dunia lainnya 16 persen. Selanj ut nya disebut kan bahwa dalam hal potensi sumberdaya mineral, Indonesia mendapat nilai 97 (dari maksimum 100) dan menduduki peri ngkat ke t uj uh dari 64 wil ayah. Enam Negar a t er at as dal am hal pot ensi sumberdaya mineral adalah Rusia, Peru, Mali, Ghana, Republik Demokratik Kongo, dan Papua Nugini sepert i disaj ikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian Indonesia, Tahun 2000-2005 Tahun

Nilai (milyar rupiah)

Pangsa (%)

2001

168.244,3

11,66

Pertumbuhan (%)

2002

169.932,0

11,28

1,00

2003

167.603,8

10,63

- 1,37

2004

160.100,4

9,66

- 4,48

2005

162.642,0

9,30

1,59

Sumber : Oktaviani, 2006

harga duni a unt uk produk-produk pert ambangan, sepert i pert ambangan minyak dan gas bumi, dan t erbat asnya sumber-sumber t ambang bar u, dan pr oduksi yang r el at i f menurun. Meski pun sumbangan sekt or pert ambangan bagi GDP Indonesia t idak t erlalu besar, namun Indonesia masih memil iki pot ensi unt uk mengembangkan sekt or pert ambangan. Sebagai mana di sebut kan Sacha DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

Menurut Wahyuni (2007) meski sekt or pert ambangan Indonesia dinilai sangat prospekt if secara geologis, namun kebij akan yang diambil pemerintah belum mendukung indust ri pert ambangan. Berdasarkan survey dari Frase Institute selama tahun 2005-2006, kebij akan pert ambangan pemerintah Indonesia mendapat nilai 22 dari nil ai maksimum 100. Nil ai tersebut sudah meningkat dibandingkan survey Frase sebelumnya dimana Bi sn i s Be r e t i k a ?

9

Indonesia hanya mencapai nilai 12. Dalam hal kebij akan pemerint ah di sekt or indust ri pert ambangan, Indonesia menduduki peringkat ke enam t erakhir dari 64 wilayah. Kebij akan pertambangan Indonesia hanya lebih baik dibanding Zimbabwe, Papua New Guinea, Republik Demokrat ik Kongo, Venezuela, dan Philipina. Sudah hampir 40 t ahun indust ri pert ambangan mineral di Indonesia gagal membukt ikan perannya sebagai penopang perekonomian Indonesia, apalagi mensejahterakan penduduk lokal dimana bahan mineral t ersebut dit ambang. Kont ribusi sekt or ini sekit ar 1. 6 t ril yun rupiah at au sekit ar 9-10% t erhadap APBN dalam 5 tahun terakhir (lihat Tabel 2). Nilai t ersebut lebih kecil daripada sekt or kehut anan. Ni l ai t ambahnya j uga r endah, kar ena bahan t ambang umumnya di ekspor dal am bent uk bahan ment ah, bukan dalam bent uk bahan j adi at au set engah j adi. Padahal apabila ekspor dilakukan dalam bent uk barang j adi at au barang set engah j adi, berart i sudah dilakukan pengubahan bentuk dan dilakukan di dal am negeri. Pengubahan bent uk t er sebut t ent unya member i ni l ai t ambah dan mencipt akan lapangan kerj a. Dengan kat a lain, ekspor dalam bent uk bahan ment ah mengakibat kan penyerapan t enaga kerj a lokal menj adi rendah. Sekt or pert ambangan j uga gagal menunj ukkan t anggung j awabnya t erhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan penyel esai an konf l i k dengan penduduk l okal di l okasi - l okasi penambangan. PTFI PTFI merupakan salah satu perusahaan per t ambangan penghasi l Bi sn i s Be r e t i k a ?

t erbesar t embaga dari bij i mineral yang j uga mengandung emas dalam j umlah cukup besar. Kont rak Karya (KK) pert ama dengan Pemeri nt ah Indonesia dilakukan pada April 1967 dan kegiatan eksplorasi di Etsberg dimulai pada Desember 1967. Konstruksi dalam skala besar dimulai pada Mei 1970, sedangkan ekspor perdana konsent rat t embaga dilakukan pada Desember 1972. Akhir 1991, KK kedua dit andat angani dan PTFI di beri hak ol eh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama sedikit nya 30 tahun ke depan. Artinya hingga tahun 2021 PTFI masi h memi l i ki hak konsesi di Papua. Produk t embaga yang berasal dar i kompl eks per t ambangan di Papua dan juga produk tembaga dari pabrik peleburan di Gresik yang 25% sahamnya mi l i k PTFI, mer upakan bahan yang sangat pent ing bagi industri komunikasi, transportasi, elekt ronika, dan indust ri lain yang menj adi andalan dunia. CSR PTFI PTFI adal ah sebuah badan hukum. Artinya perusahaan dibentuk ber dasar kan hukum t er t ent u dan disahkan dengan hukum at au at uran legal. Oleh karena itu keberadaannya di j ami n dan sah menurut hukum. Sebagai badan hukum perusahaan mempunyai hak-hak legal t ert ent u. Sej alan dengan it u, perusahaan j uga mempunyai kewaj iban legal. Dal am pandangan l egal recognition, perusahaan merupakan usaha bebas dan produkt if yang dibent uk unt uk mencapai kepent ingan para pendirinya. Dengan demikian akt ivit as perusahaan memang melayani masyarakat , namun bukan it u DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

10

t uj uan ut amanya. Tuj uan ut ama perusahaan adalah kemakmuran bagi pemegang saham (shareholder). Sesuai dengan konsep t anggung j awab sosial perusahaan, PTFI harus bert anggung j awab at as t i ndakan dan kegiat an bisnisnya yang mempunyai pengaruh at as orang-orang t ert ent u, masyarakat , sert a l i ngkungan di mana PTFI beroperasi . Art inya PTFI diharapkan ikut menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sej aht era, bahkan diharapkan ikut melaksanakan kegiatan tertentu yang t idak semat a-mat a didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan langsung, melainkan demi kemaj uan dan kesej aht reraan masyarakat . Tanggung j awab sosi al menunj ukkan kepedul ian perusahaan t erhadap kepent ingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepent ingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial per usahaan, t i dak di benar kan perusahaan mengej ar keunt ungan dengan mengorbankan kepent ingan pi hak l ai n, t er masuk masyar akat luas. Laporan PTFI menunj ukkan berbagai kebaikan perusahaan t ersebut bagi pemer i nt ah dan masyar akat Papua. Tent unya perlu disampaikan t erima kasih bahwa berkat adanya PTFI, bumi Papua yang mengandung bahan t ambang yang begi t u ber limpah dan bernilai tinggi dapat digali dan dit ambang. Disadari bahwa kemampuan teknologi bangsa Indonesia pada saat PTFI memulai penambangan di Papua memang relatif belum maj u. Adanya Kont rak Karya (KK) menyebabkan kegi at an ekspl orasi dapat segera direalisasikan. Kont rak Karya (KK) kedua yang di t andat angani t ahun 1991 pada DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

beber apa wakt u t er akhi r t el ah memunculkan berbagai kont roversi. Kalangan DPR RI menilai KK dengan PTFI harus direvisi karena pemerintah belum mendapat kan manf aat yang maksimal dari proyek pert ambangan t embaga dan emas di Papua. Pembagian royalt y ant ara PTFI dengan pemerint ah Indonesia harus dinegosiasi kembali. Usulan t ersebut mengemuka menyusul t emaun Badan Pemer i ksa Keuangan (BPK) yang menyebut kan bahwa penyusunan KK PTFI berpot ensi merugikan negara. Rapat Maj el i s Pi mpi nan Par i purna Ikat an Cendekiawan Musl im se-Indonesia (ICMI) pun merekomendasi kan pemeri nt ah agar mencari r umusan ker j asama bar u secar a bij ak dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pi hak ( ICMI, 2006) . Dasar per t i mbangannya kar ena kondisi saat ini sudah berubah j auh di bandi ngkan masa l al u. Masal ah t anggung j awab sosial perusahaan dan neraca sumber daya alam perlu dibahas oleh pemerint ah agar lebih mendorong sebanyak mungkin hasil sumberdaya alam tersebut dialokasikan bagi kemakmuran bangsa dan Negara. a. CSR PTFI Ditinjau dari Falsafah Sains Pembenaran suat u kaj ian dalam pengert i an f al saf ah sai ns bi sa di dasarkan pada prinsip rasionalisme dan/ at au empi ri sme. Pendekat an rasionalisme at au deduksi menekankan bahwa j i ka suat u pernyat aan benar dan di dukung ol eh asumsi asumsi yang benar, maka kesimpulan yang di per ol eh j uga akan benar. Dengan pendekat an deduksi angkaangka yang dit uliskan dalam laporan PTFI dapat mengant ar kan pada Bi sn i s Be r e t i k a ?

11

kesimpulan bahwa banyak hal sudah diperbuat ol eh PTFI, yang art inya keber adaan PTFI di Papua t el ah member i kan keunt ungan at au manf aat baik bagi penduduk l ocal (Papua) maupun bangsa Indonesia secara umum. Pendekat an empi r i sme at au induksi menekankan pada bukti-bukti empiris di lapangan t erhadap suat u kej adi an at au keadaan. Ber bagai angka yang disaj ikan dalam laporan PTFI yang menyat akan hal-hal yang sudah diberikan PTFI kepada masyarakat Indonesia perlu dikaji kembali. Banyak hal masih perlu dipert anyakan, karena secara empiris dapat dit arik kesimpulan yang berbeda. Eksploitasi bumi Papua khususnya unt uk t embaga dan emas selama 40 t ahun menunj ukkan ket i daksei mbangan antara Yang dan Yin. Manusia dan alam sepert i dua ent it as yang t erpisah. Ekpl oit asi besar-besaran yang dilakukan t elah mendat angkan keunt ungan besar bagi perusahaan penambang, namun di sisi lain t elah menimbulkan kerusakan alam yang t idak kecil dan merugikan masyarakat sekit ar. Dal am l aporan yang di saj i kan PTFI t i dak di sebut kan ber apa keunt ungan yang t el ah di perol eh per usahaaan bai k pada t ahun dilaporkannya kegiat an perusahaan (t ahun 2005), akumul asi kegi at an pada periode t ert ent u (1992-2005 at au 1996- 2005) , apal agi sej ak perusahaan beroperasi di Indonesia pada t ahun 1967. Disebut kan dalam laporan PTFI bahwa pada t ahun 2005 paj ak, royalt i, biaya, dan pembayaran lain yang di bayar kan ke pemer i nt ah Indonesia adalah sebesar 1,2 miliar dol ar AS, dan sel ama t ahun 1992Bi sn i s Be r e t i k a ?

2005 nilai tersebut telah sebanyak 3,9 miliar dolar AS. Art inya selama 13 t ahun ( 1992- 2005) j uml ah yang di ber i kan kepada pemer i nt ah Indonesia adalah sebesar 2,7 miliar dolar AS. Mengapa j umlah kont ribusi pada t ahun 2005 (1 t ahun) begit u jauh berbeda dengan kontribusi pada periode 1992-2005 (13 t ahun)? Apakah hal t ersebut didorong oleh adanya prot es dari berbagai kalangan? Sel ai n i t u di sebut kan bahwa j umlah manfaat langsung dan t idak langsung pada t ahun 2005 mencapai 7 miliar dolar dan selama periode 1992-2005 t elah mencapai 40 miliar dolar AS. Tidak ada informasi, angka -angka t ersebut merupakan berapa bagian dari t ot al penerimaan at au keunt ungan yang sudah ber hasi l diperoleh PTFI baik pada tahun 2005, pada per i ode 1992- 2005, at au bahkan selama PTFI telah melakukan penambangan di Indonesia. Angka absolute seperti itu kurang bermakna karena t i dak dapat menunj ukkan ber apa persen bagi an yang t el ah di serahkan pada Negara Republ i k Indonesia, bagi masyarakat Papua, dan apakah sudah cukup adi l ? Menurut Adam Smit h Keraf (1998), di ant ara prinsip umum et ika bisnis, prinsip keadilan merupakan prinsip paling pokok. Selain itu, penyajian data secara akumulasi unt uk periode 1992-2005 yang dikemukakan dalam angka total menj adi kurang bermakna, karena t i dak dapat menunj ukkan kecenderungan yang sebenarnya t erj adi. Apakah t er j adi t r en meni ngkat , konst an (t anpa pert umbuhan), at au malah t erj adi penurunan? Dal am l aporan PTFI t i dak di t emukan pernyat aan at au informasi mengenai besar peneri maan at au DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

12

keuntungan usaha penambangan PTFI di Indonesia. Pembaca laporan harus cukup puas dengan angka-angka yang di saj i kan unt uk sat u t ahun (2005) at au ni l ai akumul asi yang relat if besar (selama periode 19922005), dalam bent uk nilai mut lak. Bi l a di sebut kan bahwa pada t ahun 2005 PTFI t elah menyumbang 2,4 persen PDB Indonesia, 58% PDRB Papua, dan 90% PDRB Kabupat en Mimika, maka pert anyaannya, seberapa besar nilai hasil t ambang PTFI dibandingkan nilai t ambang Indonesia, Papua, dan Kabupat en Mimika? Selain itu, penghitungan pendapatan nasional didasarkan pada PDB (Produk Domest i k Brut o), art inya di hit ung berdasarkan wilayah dimana hasil suat u sekt or perekonomian diperoleh. Jika perhit ungan pendapat an nasional tersebut didasarkan pada produk nasional bruto (PNB), maka sebenarnya masyarakat mana (bangsa siapa) yang meni kmat i hasi l t ambang Papua? Kemana perginya penerimaan yang diperol eh dari hasil t ambang PTFI? Apakah di ni kmat i di dal am wilayah Negara Republik Indonesia? Disebut kan dalam laporan PTFI bahwa PTFI t el ah menyedi akan lapangan kerja sebanyak 8.000 orang pada tahun 2005 dan 25% nya adalah put ra Papua. Tidak dij elaskan j enis pekerj aan apa yang diberikan kepada putra Papua dan seberapa besar penerimaan yang dapat di perol eh pekerja putra Papua? Apakah kesempat an ker j a yang di ber i kan bagi put ra Papua sudah cukup memadai dibandingkan dengan t ot al kesempatan kerja yang tersedia dari usaha penambangan t ersebut ? Sel anj ut nya di sebut kan pul a beberapa kont ribusi t idak langsung PTFI, yait u : DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

(1) Invest asi unt uk membangun prasarana perusahaan di Papua yang nant inya akan diserahkan kepemi l i kannya pada pemer i nt ah Indonesia bila kontrak karya telah berakhir. Sel ama ini prasarana t ersebut dinikmat i ol eh siapa? Sudahkah dinikmat i oleh masyar akat seki t ar per usahaan dan bangsa Indonesia pada umumnya? Berapa besar manfaat it u? Konsep yang menyatakan bahwa nilai pada hari ini lebih besar daripada nilai yang akan diperoleh pada masa yang akan dat ang (t i me val ue of money) j uga menunj ukkan bahwa apa yang dapat dinikmat i PTFI pada hari ini t ent unya j auh l ebih besar daripada apa yang bisa diperoleh bangsa Indonesia di masa yang akan dat ang ket ika KK t elah berakhir. (2) Investasi dalam bentuk prasarana sosi al yang member i manf aat langsung bagi masyarakat seperti gedung sekolah, klinik kesehatan, perkant oran, sarana ibadah dan rekreasi, sert a perngembangan usaha kecil dan menengah. Invest asi prasarana sosial inipun perlu dikaj i, t elah dapat menj angkau berapa banyak anggot a masyarakat ? (3) Penyediaan lapangan kerj a bagi 8.000 orang di tahun 2005. Belum diket ahui berapa persen penyerapan tenaga kerja tersebut bagi masyar akat Papua at au bagi pengangguran di Papua. Jika pada tahun 2005 jumlah pengangguran di Indonesia adal ah 10, 85 j ut a or ang, maka PTFI menyer ap 0,07% dari j umlah pengangguran yang ada di Indonesia. Apakah angka penyerapan t enaga kerj a t ersebut sudah memadai dengan Bi sn i s Be r e t i k a ?

13

banyaknya hasil t ambang yang dapat diperoleh PTFI dari bumi Indonesia? (4) Pembayaran upah bagi karyawan PTFI mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS sejak tahun 1992. Sekali lagi, karyawan dari bangsa mana yang t er ut ama mener i manya? Di mana mer eka menggunakan penerimaan upah t ersebut ? Apakah digunakan di dalam wilayah Indonesia, at au j ust ru digunakan untuk konsumsi di luar Indonesia? Berikut nya, dalam rangka membangun dan memelihara hubungan konst rukt if dan posit if dengan masyarakat Papua, PTFI memberikan dana per wal i an bagi masyar akat Amungme dan Komoro dengan memberi kontribusi sebesar 7.5 juta dolar AS. Selain itu PTFI melibatkan masyarakat Amungme dan Komoro sebagai persert a ekuit as. Per 31 Desember 2005 dana t ersebut sudah mencapai 43. 000 l embar saham bi asa pada Freeport -McMoran Copper & Gol d Inc. Sekali lagi, belum ada informasi yang menj el askan 43. 000 l embar saham t ersebut merupakan berapa persen dari out st anding shares yang dimiliki PTFI. Padahal dalam suat u Perseroan Terbatas, hak suara pemegang saham sangat t ergant ung oleh besar saham yang dikuasai. Art inya j ika 43.000 lembar saham t ersebut set ara dengan X % maka hak suara masyarakat Amungme dan Komoro pun sebesar X %. Apa yang dapat diperoleh masyarakat Amungme dan Komoro dengan hak suara sebesar itu? Program CSR PTFI dilaksanakan melalui kemit raan dengan masyarakat adat Amungme (LEMASA) dan Kamoro (LEMASKO) dengan memBi sn i s Be r e t i k a ?

berikan kontribusi berupa dana kemit raan. Dana kemit raan t ersebut dikelola dan disalurkan oleh lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamor o (LPMAK) ber upa program pendidikan dana t raining, kesehat an, pembangunan desa, dan pengembangan wirausaha. Namun hasil audit The Int ernat ional Cent er f or Corporat e Account abil it y (ICCA) menunj ukkan masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan dan distribusi dana oleh LPMAK serta pemberian bant uan yang t idak pada tempatnya. b. CSR PTF Ditinjau dari Etika Bisnis Mengacu pada pri nsi p-pri nsi p et ika bisnis menurut Keraf (1998), maka prinsip kej uj uran, prinsip keadilan, dan prinsip saling mengunt ungkan (mut ual benef i t princi pl e) dari bisnis PTFI masih dipert anyakan penerapannya. Hal ini didasari kenyat aan adanya koment ar dari berbagai pihak t erhadap pel aksanaan kegiat an penambangan PTFI. Dalam tulisan yang dapat dibaca sebagai laporan PTFI, tidak diikutkan laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dari sisi lain, sel ama ini l ebih banyak t erdengar koment ar mengenai dampak kerusakan l i ngkungan yang t er j adi di bumi Papua akibat kegiat an penambangan yang dilaksanakan. Wi di ant o (2006) menyat akan bahwa bahwa PTFI gagal menunj ukkan t anggung j awabnya t erhadap pengelolaan lingkungan dan resolusi konf l i k dengan penduduk l okal . Sekit ar 1.3 milyar t on limbah tailing dan 3,6 t on limbah baru dibuang begit u saj a ke lingkungan. Limbah t ersebut telah mencemari Sungai Ajkwa dan menyebabkan j ebol nya Danau DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

14

Wanagon hingga t erkont aminasinya r at usan r i bu hekt ar dar at an dan laut an Arafura. Dampak yang diakibat kan PTFI t erhadap wi l ayah seki t ar penambangan cukup mempr i hat i nkan. Menur ut Reza (2006), ker usakan lingkungan secara fisik yang t erj adi di Papua ant ara lain berupa sungaisungai yang menj adi al i ran pembuangan l imbah perusahaan t el ah t er cemar zat -zat beracun, t anah sekit ar 230 kilomet er persegi rusak, dan pengundul an hut an di daerah sekit ar penambangan semakin meluas. Hal-hal t ersebut t ent unya menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 82 t ahun 2002 t ent ang pencemaran lingkungan hidup. Jika memang PTFI berl aku secara lebih adil dan legawa, sebenarnya perlu diperhit ungkan imbangan ant ara t ot al penerimaan (bagi perusahaan) yang sel ama i ni sudah di ambi l dar i bumi Papua dengan bi aya-bi aya yang harus di t anggung. Biaya-biaya di sini t ermasuk kerusakan lingkungan yang telah terj adi, dan dampaknya t erhadap masyarakat . Tent unya diperlukan audit dari pihak l ain yang i ndependent , sehingga dapat diperoleh masukan yang obyekt if unt uk menil ai. Jika kerusakan yang t erj adi merupakan biaya (cost), maka secara jujur harus diakui lebih besar penerimaan daripada biaya, at au lebih besar biaya daripada penerimaan yang diperoleh? Jika berbagai kerusakan lingkungan dan derit a masyarakat yang t erj adi j auh lebih besar daripada penerimaan, maka sebenarnya keberadaan PTFI t i dak mengunt ungkan bagi masyarakat Indonesia. Sebuah survey mengat akan bahwa 68% consumen tidak mempercayai DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

per usahaan-perusahaan. Ket i dakpercayaan ini merupakan anggapan bahwa perusahaan-perusahaan it u hanya mengeruk keunt ungan t anpa memberikan faedah pada lingkungan dan masyarakat sekit ar. Sement ara Widiant o (2006) menyatakan bahwa meskipun PDB Papua berada di ranking ketiga, tetapi nilai indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua berada di urut an ke 29 dari 30 propinsi di Indonesia. Bahkan akumulasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di at as 35% berada di kawasan konsesi PTFI. Dampak sosial lain, disebut kan bahwa bisnis prost it usi di kot a t ambang Timika meningkat seiring kenaikan produksi PTFI. Sebelumnya, Suryana (2003) menyampaikan bahwa kasus penambangan PTFI merupakan salah sat u kasus yang terkenal dan sering disodorkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat unt uk menyadarkan masyarakat tentang bahaya operasi penambangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Tidak hanya dari kalangan LSM, penelitian empiris menunjukkan bahwa perhat ian perusahaan mult inasional t erhadap persoalan lingkungan cukup minim. Survei yang dilakukan Pusat Ant ar Universit as-St udi Ekonomi Universitas Gajah Mada terhadap 90 perusahaan mult inasional yang beroperasi di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang dari pert ambangan hingga elekt ronik menemukan bahwa mayorit as perusahaan mul t i nasi onal yang ber oper asi di Indonesia hanya memikirkan keunt ungan binsis dan cenderung mengabaikan persoalan lingkungan hidup. Menurut para LSM dalam Suryana (2005), operasi pert ambangan t idak hanya merusak lingkungan, tapi juga Bi sn i s Be r e t i k a ?

15

sering menj adi fakt or penyebab pelanggaran hak azasi manusia, t erutama terhadap suku-suku asli setempat . Pada kasus penambangan PTFI, penduduk Amungme diungsikan keluar dari tanah leluhur mereka begitu di t anah mereka dit emukan cadangan mineral. Fauzia (2006) menj elaskan bahwa aksi demonst rasi t erhadap PTFI yang akhirnya ricuh dan menimbulkan korban t ewas merupakan luapan emosi masyarakat . Kerusuhan dan demonstrasi tidak muncul begitu saja t anpa ada f akt or pemicu di bel akangnya, yait u kesenj angan sosial dan perasaan ket idakadilan. Usman (2006) mengemukakan bahwa Walhi melakukan siaran pers unt uk menyampai kan per mi nt aan agar PTFI dit ut up, selanj ut nya dilakukan audit dan penyelidikan menyeluruh at as seluruh rangkaian pelanggaran HAM kerusakan ekologi, dan kerusakan sosial budaya yang diderit a masyarakat Papua sehubungan adanya kegiatan pertambangan PTFI. Melalui audit yang t ransparan dapat diket ahui manfaat keberadaan PTFI bagi masyarakat Papua. Jika dinilai masih terlalu kecil maka harus dimint a revisi bagi hasil, selain gant i rugi atas kerusakan lingkungan dan sosial budaya yang di aki bat kan PTFI (Kompas, 2006). PTFI merasa bahwa pengelolaan limbahnya sudah baik. Perusahaan berkeras bahwa pembuangan tailing si sa penambangan ke sungai Aghwagon-Otonoma-Ajkwa merupakan pilihan terbaik, dengan mempert i mbangkan keadaan geot ekni k, t opografi, iklim, seismolog, dan mutu air yang ada. Dikemukakan bahwa tailing yang dibuang t idak beracun karena dalam memproses biji mineral Bi sn i s Be r e t i k a ?

tidak menggunakan sianida dan merkuri. Di si si yang berbeda, Badan Pengendal i an Dampak Li ngkungan (Bapedal) pada t ahun 2001 menilai cara pembuangan t ai l i ng t ersebut mel anggar Per at ur an Pemer i nt ah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai yang melarang pembuangan limbah padat at au cair ke dalam at au di sekitar sungai. Tailing PTFI juga dinyat akan t idak memenuhi baku mut u limbah cair yang mensyaratkan total suspended solution (TSS) atau limbah t idak t erlarut sebesar 400 ppm sement ara TSS tailing PTFI mencapai 4.000 ppm (Wiguna, 2006). c. CSR PTFI Ditinjau dari GCG Laporan PTFI pada t ahun 2006 menunj ukkan bahwa per usahaan t el ah menyebarkan inf ormasi mengenai pelaksanaan kegiat an sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun kualit as inf ormasi yang di beri kan bel um dapat dikat egorikan sebagai t ransparan. Padahal penyebaran informasi secara t ransparan hanyalah suat u pra kondisi, belum merupakan kondisi yang cukup (suf f i ci ent condi t i on) unt uk mencapai t uj uan dil aksanakannya good governance. Tujuan good governance adalah agar perusahaan berperf orma baik sehi ngga dapat meni ngkat kan kemakmuran pemegang saham dan memberi manf aaat bagi pemangku kepent ingan. Sal ah sat u pet unj uk meningkat nya kemakmuran pemegang saham dapat dilihat dari tingkat penerimaan perusahaan. Laporan The El ement of Sharehol der Val ue dari PTFI (2006) menunj ukkan bahwa kemakmuran pemegang saham memang t erus meningkat . Hal t ersebut diketahui dari penerimaan PTFI yang DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

16

t erus meningkat pada periode t ahun 2001-2005, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

informasi yang t idak t erbuka t ersebut , t i mbul ket i dakper cayaan. Ket i dakpercayaan t ersebut dapat

Tabel 3. Penerimaan PTFI pada Tahun 2001-2005

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 Rata-rata

Penerimaan (US$) 1.838.866 1.910.462 2.212.165 2.371.866 4.179.118 2.502.495,4

Pertumbuhan (%) 3,89 15,79 7,22 76,20 20,62

Sumber : Laporan PTFI, 2006b

Dari sisi pemangku kepentingan, bagaimana tata kelola perusahaan sebagai cerminan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat seki t ar ? Lapor an PTFI mengenai Unsur-Unsur Pembangunan Berkelanj ut an menunj ukkan bahwa program CSR PTFI telah dilakukan. Memperhatikan komentar pihak eksternal perusahaan, diperoleh masukkan bahwa sejauh ini tanggung jawab sosial PTFI belum memadai, karena belum berhasil mempersempit kesenjangan dan ket idakadilan sosial. Dampak sosial dan lingkungan yang dit imbul kan sel ama kegiat an penambangan yang sudah berlangsung selama 40 t ahun begit u besar, sehingga muncul permintaan dari beberapa pihak agar usaha penambangan ini dit ut up. Art inya pengelolaan PTFI belum baik (good), karena banyaknya koment ar yang menunj ukkan ket idakpuasan masyarakat . Akar permasalahan ket idakpuasan masyarakat tersebut nampaknya disebabkan karena PTFI kurang melaksanakan keterbukaan informasi t erhadap masyarakat . Dikarenakan DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

mengakibatkan gangguan bagi kegiat an bisnis perusahaan di masa yang akan dat ang. Padahal PTFI t el ah diberi hak konsesi hingga tahun 2021. Suat u peri ode wakt u yang rel at i f masih panj ang. Sebagaimana t elah disebut kan di bagian terdahulu, dalam laporan PTFI mengenai Unsur-unsur Pembangunan Berkelanjutan (2006), data yang disaj ikan t idak mengungkapkan secara j elas dan t ransparan mengenai kegiat an bisnis yang sesungguhnya dari PTFI. Juga belum terungkap secara jelas manfaat PTFI bagi bangsa Indonesia secara umum, dan bagi masyarakat Papua pada khususnya. CSR memang mer upakan j awaban at as inisiat if bahwa bisnis t idak hanya berj alan demi kepent ingan pemegang saham (shar ehol ders) saj a, namun j uga unt uk stakeholders yait u pekerj a, masyarakat , dan lingkungan. Meskipun tujuan bisnis adalah mencari laba, namun perusahaan j uga harus bisa menyej aht erakan orang (people) dan menj amin kelestarian lingkungan. Jika PTFI t er us mel aksanakan CSR secar a Bi sn i s Be r e t i k a ?

17

konsi st en dan berkesi nambungan, maka hal t ersebut menunj ukkan perusahaan telah mengaplikasikan good cor por at e gover nance, memat uhi r egul asi dan et i ka, menj unj ung transparansi, dan memenuhi harapan st akehol der s. Harapan st akehol der nampaknya belum terpenuhi, sebagaimana masih t erj adi berbagai ket idakpuasan masyarakat dan unj uk rasa kar yawan t er hadap per usahaan. Ket idapuasan masyarakat masih t erjadi hingga tahun 2006 lalu dan unjuk rasa karyawan masih t erj adi hingga April 2007. Peran Pemerintah Dilema keberadaan perusahaan PTFI di Indonesia perlu dicarikan penyelesaian, yang sudah dibayangkan t idak mudah. Pemerint ah mest i mengef ekt if kan kebij akan lingkungan. Masyarakat sekit ar dan LSM diaj ak mengawasi dampak beroperasinya PTFI t erhadap lingkungan. Pemerint ah j uga perlu memint a PTFI agar l ebih t ransparan dal am mengelol a lingkungan. Member i kan i nf or masi secara t erbuka at au t ransparan belum merupakan kondisi yang cukup unt uk mencapai t uj uan dil aksanakannya good cor por at e gover nance. Pemberian informasi secara terbuka baru merupakan pra kondisi. Tuj uan good cor por at e gover nance adal ah agar perusahaan berf ungsi dan berperforma baik, sehingga dapat meningkat kan kemakmuran masyarakat . Pemerintah perlu melakukan titik t emu dalam pengat uran lingkungan. Regul asi yang t er l al u ket at akan membuat perusahaan mult inasional t i dak nyaman, sehi ngga mer eka


meninggalkan at au t idak mau berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, perat uran yang t erl al u l onggar akan menyediakan kesempat an bagi perusahaan mult inasional unt uk melakukan kerusakan l ingkungan l ebih parah. Salah sat u cara yang dapat ditempuh, Pemerintah perlu mengefekt ifkan inst rumen paj ak baru unt uk meminimalisasi kerusakan lingkungan. Instrumen ini dimaksudkan untuk mendor ong agar vol ume sampah yang dihasilkan dan dibuang ke lingkungan sekitar dapat ditekan, karena semakin besar volume sampah yang dihasilkan maka akan semakin t inggi paj ak yang harus dibayarkan. Pada wakt u yang akan dat ang, bukan t idak mungkin CSR menj adi kewaj iban baru st andar bisnis yang harus dipenuhi, sepert i halnya st andar ISO. Paradigma CSR perlu diubah, bukan sebagai konsekuensi (uni nt ended consequence) t api menj adi t uj uan. Jika hanya sebagai konsekuensi, CSR akan dikalahkan t uj uan ut ama perusahaan unt uk memaksimalkan laba. Sedangkan jika menjadi t uj uan, CSR akan menj adi priorit as perusahaan dalam menj alankan kegiat annya, t anpa melalaikan laba. CSR akan membuat per usahaan dicint ai masyarakat karena perusahaan berbuat banyak bagi mereka. Perusahaan yang dicintai masyarakat mempunyai pr ospek masa depan yang baik, karena akan mendapat dukungan keberlanj ut annya.

Kesimpulan Penerapan CSR di perusahaan sudah menj adi kebut uhan. Apalagi bagi perusahaan dengan skala besar,


18

karena umumnya perhat ian masyarakat terhadap pelaksanaan usahanya akan semakin besar pula. Perusahaan akan kesulit an j ika masi h menggunakan par adi gma l ama, yait u mengej ar keunt ungan setinggi-tingginya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekit ar. Jika paradigma t ersebut dipert ahankan, maka akan memicu ket idakpuasan (kecemburuan sosial) dari masyarakat sekit ar. Jika hubungan dengan masyarakat sekit ar t idak baik, perusahaan tidak dapat menggali potensi masyarakat lokal yang seyogyanya dij adikan modal sosial perusahaan unt uk maju dan berkembang. Akibatnya hal it u akan merugikan perusahaan. Per l u per at ur an per undangundangan yang mengatur konsep dan j enis t anggung j awab sosial perusahaan dalam rangka law enforcement dan peningkat an ekonomi lokal dan nasi onal . Di si si l ai n, di reksi dan dewan komisaris sebagai manajemen puncak harus memiliki komitmen penuh dalam menerapkan CSR, sehingga menj adi budaya perusahaan. Berbagai penelit ian menunj ukkan korelasi posit if ant ara CSR dan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR j ust ru memiliki kondisi keuangan yang baik. Dengan kat a l ain sudah wakt unya perusahaan tidak lagi menggolongkan penerapan CSR sebagai biaya, melainkan sebagai investasi perusahaan, untuk mendapatkan return lebih baik di masa yang akan dat ang. Jika perusahaan t elah melakukan CSR dengan baik, maka perusahaan t ersebut t ergolong t elah melakukan GCG. Ji ka per usahaanperusahaan di Indonesia t elah mel aksanakan GCG maka masyarakat DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

akan menerima keberadaan perusahaan t erebut . Pada t ahap selanj ut nya, hal t ersebut akan dapat memperbaiki iklim invest asi di Indonesia. Saran Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap sebagai inti dari et ika bisnis adalah bahwa perusahaan t idak hanya memiliki kewaj iban ekonomis dan legal, t api j uga kewajiban terhadap pihak lain. CSR merupakan j awaban at as inisiat if bahwa bisnis t idak hanya berj alan demi kepent ingan pemegang saham (shareholders) saj a, t api j uga unt uk stakehol ders, yait u pekerj a, konsumen, pemer i nt ah, masyar akat , dan lingkungan. Penerapan CSR memang bersifat sukarela. Menj adi waj ar, j ika penerapannya bebas t af sir berdasarkan kepent i ngan masi ng-masi ng. Ol eh karena it u diperl ukan pengat uran penerapan CSR di Indonesia, agar memiliki daya at ur, daya ikat , dan daya paksa. Tanggung j awab perusahaan yang semul a adal ah r esponsibility (tanggung jawab non hukum) akan ber ubah menj adi l i abi l i t y (t anggung j awab hukum). Perusahaan yang t idak memenuhi perat uran per unang-undangan dapat di ber i sanksi. Kebij akan yang pro masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibut uhkan di t engah arus zaman neoliberalisme. CSR perlu disikapi secara st rategis, dan merupakan langkah manaj emen yang t erencana. Dari sisi perencanaan (planning), agar pelaksanaan CSR dapat berkesinambungan dan mudah dievaluasi, perlu dibentuk sat u bagian khusus di perusahaan yang mengelola kegiatan ini. Dengan demi ki an pr ogr am CSR dapat Bi sn i s Be r e t i k a ?

19

direncanakan, disempurnakan, dan dikait kan dengan laba perusahaan. Art inya, program CSR bisa memberi benef it t ert ent u bagi perusahaan, bisa berupa laba at au sesuat u yang l ai n yang dapat di ukur, sehi ngga bukan sekedar charity. Jika PTFI mengedepankan pembangunan masyarakat sebagai wuj ud pelaksanaan CSR, maka berarti perusahaan sebenarnya menggali pot ensi masyarakat lokal yang dapat dij adikan modal sosial perusahaan unt uk maj u dan berkembang. Selain dapat mencipt akan peluang-peluang sosial ekonomi masyar akat , menyer ap t enaga kerj a dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun cit ra PTFI sebagai perusahaan yang ramah dan pedul i l ingkungan. Selanj ut nya akan t umbuh rasa percaya masyarakat sehingga kehadiran PTFI di bumi Papua dit erima masyarakat karena berguna dan bermanfaat . Cit ra posit if ini akan memudahkan perusahaan mendapat kan keper cayaan dan dukungan dar i masyarakat yang lebih luas, sehingga kesinambungan usaha (sust ai nabi lity) usaha dapat dipert ahankan. Upaya memperbaiki hubungan bai k dengan masyar akat seki t ar dapat dit empuh, t idak saj a dengan mempekerj akan mereka di area penambangan. PTFI dapat memberdayakan masyarakat set empat pada kegi at an bi sni s seper t i usahat ani (agribisnis), agroindust ri, maupun agrowisata. Diperoleh informasi (dari kegiat an perkuliahan) bahwa t anah Papua dapat ditanami berbagai tanaman yang bernilai ekonomi t inggi, seperti tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan, t anaman t ahunan sepert i kelapa hibrida, mat oa, dan buah mer ah. Masyar akat dapat Bi sn i s Be r e t i k a ?

dijadikan plasma untuk menghasilkan berbagai t anaman t ersebut , PTFI mejadi inti yang memberikan pengetahuan untuk berusaha, menyediakan sar ana pr oduksi , dan mener i ma produksi yang dihasilkan. Masyarakat j uga dapat diaj ak unt uk mengolah hasil pert anian yang dihasilkan sehi ngga mempunyai ni l ai t ambah. Keindahan alam Papua dan kegiat an penambangan dapat di j adi kan produk wisat a yang dapat dij ual. St rat egi lainnya, perusahaan secara t erbuka membangun kemit raan dengan ber bagai kal angan dan or gani sasi , t er masuk LSM. Per l u dibentuk departemen tersendiri yang mengelola pelaksanaan CSR di PTFI, sehingga kegi at an t ersebut dapat lebih t erarah, t erkendali dan mudah dievaluasi. PTFI perlu meningkat kan ket erbukaannya (openness), t er ut ama dalam hal penerapan CSR-nya. Sebagaimana yang t elah dilakukan perusahaan public, diperlukan penerapan CSR secara transparan oleh para profesional, dewan direksi, dan komisaris. Transparansi pada int inya adalah ket erbukaan, t erut ama menyangkut f ai r ness dan account abi l i t y. Para pel aku organi sasi yang menjalankan kegiatannya dengan adil (fair) terhadap stakeholdernya, tentu tidak berkeberatan memberitahukan kegiat annya kepada pihak luar. Selain it u, apabila seluruh kegiat an dapat di per t anggungj aw abkan dengan baik, t ent u perusahaan j uga t idak akan keberat an unt uk mengumumkan kegi at an per usahaannya secara t erbuka kepada masyarakat luas. Lapor an kepada st akehol der disampaikan secara rut in dan t anpa harus dimint a. Penyampaian dapat DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

20

dilakukan melalui berbagai media, sepert i l aporan t ahunan, not ul en rapat, website perusahaan yang berkualit as, dan menggunakan analisa dari analis independen. Dengan demikian semua pemegang saham dan semua pihak yang berkepent ingan mendapat kan inf ormasi yang benar dan sesuai dengan langkah-langkah st rat egis perusahaan. Salah sat u kerugian yang dapat terjadi akibat adanya penilaian buruk masyarakat t erhadap pel aksanaan CSR adalah konsumen bisa-bisa tidak mau membeli produk yang dihasilkannya, art inya perusahaan akan menghadapi penurunan penj ualan, yang selanjutnya dapat berdampak menurunnya keunt ungan. Jika hal ini t erj adi, maka t uj uan perusahaan unt uk mendapat kan keunt ungan opt imal tidak akan tercapai. Sebaliknya, CSR yang dilaksanakan dengan baik menunj ukkan perusahaan mel akukan good corporat e governance, dan hal ini akan memacu pertumbuhan, artinya akan memacu perkembangan per usahaaan di masa yang akan datang. Pelaksanaan CSR (khususnya yang dikait kan dengan communit y devel opment ) t el ah di anggap sebagai sal ah sat u f akt or pendukung daya saing perusahaan. Perusahaan yang mel aksanakan CSR dengan bai k, t i dak saj a membuat per usahaan menj adi popular, t api j uga dicint ai masyarakat karena perusahaan berbuat banyak bagi masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA Danardono, D. 2004. Rasi o yang Ar gument at i f - Komuni kat i f dan Int uisi yang Inst rukt if DIGNA Telaah dan Opini Proaktif

dal am Menel usur i Jej ak CAPRA: Menemukan Int egrasi Sai ns, Fi l saf at , Agama. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Dj ogo, T. 2005. www. ber i t abumi .or.id Fauzia, A. 2006. Sat u Pelaj aran dari Papua: Fi l ant r opi dan Tanggung Jaw ab Sosi al Perusahaan . Harahap, O. S. R. 2007. Tanggung Jawab Sosi al Per usahaan. www.pikiran-rakyat.com Hasi buan, C. dan Sedyono. 2002. Etika Bisnis, Corporate Social Responsi bi l i t y ( CSR) , dan PPM. www.lppm.ac.id Ikat an Cendeki aw an Musl i m Indonesi a. 2006. ICMI Me r e k o m e n d a si k a n Peni nj auan Ul ang Kont r ak Kar ya dengan Fr eepor t . www.republika.com Ker af , S. 1998. Et i ka Bi sni s: Tunt ut an dan Rel evansinya. Kanisius. Yogyakart a. Kor men. 2007. Ri set 61 Li st ed Company LQ-45 di Indonesia dal am Busi nessRevi ew, Februari 2007. Okt avi ani , R. 2006. Pr edi ksi Per t umbuhan Ekonomi dan Sekt or Ri i l Indonesi a 2007 dengan Beber apa Pi l i han Kebij akan. Makalah Seminar Economi c Out l ook. Depart emen Il mu Ekonomi, Fakul t as Manaj emen dan EKonomi (FEM). IPB. Bogor. PT Freeport Indonesia. 2006a. UnsurUnsur Pembangunan Berkelanjutan. PTFI. Jakarta. . 2006b . The El ement s of Shar ehol der Val ue. Fr eepor t - McMor an copper & Gold Inc. Jakart a. Bi sn i s Be r e t i k a ?

21

Reksodiput ro, M. 2004. Sekt or Bisnis (Corporate) sebagai Subyek Hukum dal am Kait an dengn HAM. www.duniaesai.com Reza, A. 2006. FREEPORT, Sat u dari Seki an Banyak Ekspl oi t asi Sumber Daya Al am di Indonesia. www. reza. f apet online.com Si manj unt ak, P. 2005. Per anan Et i ka dal am Bi sni s dal am Inf ormasi Hukum Vol ume 3 Tahun VII. Jakart a. Soebekt i , S. 2007. GCG sebagai Acuan Pemegang Obl i gasi dal am Busi nessRevi ew, Februari 2007. Sukar man, W. 2005. Per an Masyarakat dan Part ai Polit ik agar Good Cor por at e Gover nance Di l aksanakan Ef ekt if pada BUMN . Bahan Kul iah Fil saf at Sains, Et ika Bisnis, dan Good Cor por at e Governance Program Dokt or Manaj emen Bisnis IPB. Bogor.

Sur yana, A. 2003. Dar i Sabang sampai Fr eepor t : Neol i ber al i sme dan Kehancur an Li ngkungan Hidup dalam Neoliberalisme. Ci ndel ar as Pust aka Rakyat Cerdas. Yogyakart a. Usman, E. 2006. Tekad Kami : Tut up Fr eepor t ! . www.walhi.or.id Ut ama, H. W. 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Invest asi bukan Bi aya. www.klikharry.wordpress.com Wahyuni, A. I. 2007. Laba Indust ri Tambang RI Pecahkan Rekor. www.detikcom.com Wi di ant o, A. 2006. Kegagal an Indust r i Per t ambangan Indonesia. www.j at am. org Wi guna, O. 2006. Freeport Kl ai m Pengel ol aan Li mbah Sudah Baik. www.t empo.co.id

-oOo-



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

PT FREEPORT INDONESIA: BISNIS BERETIKA?

Recommend Documents