TATA CARA/PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BALI
1.
Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan Fotokopi SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
2. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN SAPI POTONG Persyaratan dan Prosedur
Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
10.000,-
2 hari
I. PERSYARATAN PEMASUKAN 1. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian sapi bali II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali tentang rencana pengeluaran ternak potong sapi bali sekali dalam setahun dengan melampirkan : - Permohonan berbadan hukum dan berdomisili di Prov. Bali. - Ternak Potong Sapi Jantan yang mempunyai berat minimal 375 Kg. - Memiliki SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku. - Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal.
3. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK POTONG SELAIN SAPI POTONG
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan : b. SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). c. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. d. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
4. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN DOC (DAY OLD CHICKEN)
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Surat Keterangan Bebas penyakit AI, Pullorum, Mareks dan ND dari perusahaan asal DOC. II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali sekali dalam setahun dengan melampirkan : SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.
5. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN/SATWA
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan Fotokopi SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Hasil Uji Laboratorium (Elisa Tes) khususnya untuk hewan penular rabies (HPR) II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali sekali dalam setahun dengan melampirkan : b. SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku (kecuali orang pribadi). c. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. d. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.
Standar Biaya (Rp) 10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
6. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN PRODUK HEWAN PANGAN
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. c. Memiliki Sarana/Prasarana antara lain : - Cold Storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi syarat. d. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. e. Memenuhi Persyaratan Kekarantinaan yang berlaku. f. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan b dan c tidak diperlukan. II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan.
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
7. IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN PRODUK HEWAN NON PANGAN
Persyaratan dan Prosedur
I. PERSYARATAN PEMASUKAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan SIUP, TDP, dan NPWP (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. c. Memiliki Sarana/Prasarana antara lain : - Cold Storage yang masih berfungsi baik. - Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi syarat. d. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. e. Memenuhi Persyaratan Kekarantinaan yang berlaku. f. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan b dan c tidak diperlukan. g. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah tujuan. II. PERSYARATAN PENGELUARAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Bali dengan melampirkan : Fotokopi SIUP, TDP, dan NPWP yang masih berlaku sebanyak satu (1) lembar (kecuali orang pribadi). b. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang daerah asal. c. Melampirkan Rekomendasi/Izin Pemasukan dari daerah penerima atau tujuan. d. Melampirkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) e. Kecuali untuk Produk Hewan Pangan Telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 Kg maka persyaratan d tidak diperlukan.
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
8. IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN
Persyaratan dan Prosedur
Standar Biaya (Rp) 10.000,-
I.
PERSYARATAN IZIN DISTRIBUTOR OBAT HEWAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : Fotokopi SIUP, TDP, SITU dan NPWP b. Melampirkan Nama Produk. c. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas/Kantor yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kab./Kota. d. Memiliki Gudang Tempat penyimpanan obat hewan dan refrigerator yang memenuhi syarat (melalui pemeriksaan lapangan). e. Memiliki Tenaga Ahli (Dokter Hewan/Apoteker) sebagai penangung jawab teknis. f. Melampirkan Rekomendasi dari ASOHI Cabang Bali.
Waktu (hari kerja)
2 hari
9. REKOMENDASI EKSPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN
Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN IMPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN 1. HEWAN ATAU TERNAK a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Identitas Hewan/Ternak. Sertifikat Vaksinasi khusus untuk HPR b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang dari daerah asal. 2. PRODUK HEWAN PANGAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan Fotokopi : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API) b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. d. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan lapangan) 3. PRODUK HEWAN NON PANGAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API) b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Non Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan lapangan.
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 Hari
10. REKOMENDASI IMPORT HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN IMPOR HEWAN/TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN 1. HEWAN ATAU TERNAK a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Identitas Hewan/Ternak. Sertifikat Vaksinasi khusus untuk HPR b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal dari Dokter Hewan berwenang dari daerah asal. 2. PRODUK HEWAN PANGAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan Fotokopi : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API) b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya. d. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan lapangan) 3. PRODUK HEWAN NON PANGAN a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan : SIUP, TDP, NPWP (kecuali orang pribadi) Identitas pemohon. Surat Angka Pengenal Impor (API) b. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Asal Produk Hewan Non Pangan dari Negara Asal. c. Memiliki Sarana dan Prasarana (Cold Storage dan Kendaraan Angkut Daging yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemantauan lapangan)
Standar Biaya (Rp)
10.000,-
Waktu (hari kerja)
2 Hari
11. IZIN PERTUNJUKAN KESENIAN UNTUK PARIWISATA Standar Biaya (Rp)
Persyaratan dan Prosedur
A. Persyaratan : 1. Mengajukan surat permohonan Kepada Kepala Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
dengan
materai Rp.6.000,2. Fotokopi Susunan Pengurus Sekeha/Sanggar. 3. Fotokopi Daftar Anggota. 4. Fotokopi Tanda Daftar Sekeha/Sanggar. 5. Fotokopi KTP Ketua Sekeha/Sanggar. 6. Fotokopi Sertifikat Pramana Patram Budaya.
Biaya Pelayanan Administrasi Rp. 20.000,-
Waktu (hari kerja)
2 hari
12. IZIN LOKASI SHOOTING FILM/REKAMAN VIDEO DI DAERAH BALI Standar Biaya (Rp)
Persyaratan dan Prosedur
A. Persyaratan :
Rp. 100.000,-
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,2. Surat Keterangan dari KBRI/Konsulat RI yang ada di negara produser bersangkutan (bagi produser asing). 3. Surat Izin Produksi (SIP) Kebudayaan dan Pariwisata RI.
dari
Menteri
4. Daftar Nama kru dan artis. 5. Foto copy daftar riwayat hidup, visa dan passport dari masing-masing artis, kru yang dikeluarkan oleh KBRI di negara produser tersebut. 6. Jadwal pelaksanaan shooting dan tempat/obyek yang dijadikan sasaran shooting. 7. Bagi produser asing agar melengkapi dengan surat pernyataan : a. Mentaati segala ketentuan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku. b. Tidak menyimpang dari script/sinopsis /skenario yang telah diajukan/ditentukan. c. Bersedia menyerahkan 1 (satu) release copy film/rekaman video kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai dokumen daerah. d. Bersedia menyertakan petugas dari Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali, dari unsur Instansi Terkait sebagai pendamping. e. Bersedia mengekspor kembali peralatan shooting ke negara asal produsen bersangkutan setelah melakukan aktivitas pengambilan gambar/shooting di Bali. 8. Khusus bagi produser film /rekaman video cerita (film layar lebar, sinetron) baik asing maupun produser Indonesia yang akan membuat film cerita di Daerah Bali, Badan Pembina Perfilman Daerah (BAPFIDA) Bali akan membahas terlebih dahulu skenario film tersebut guna meluruskan jika ada adegan/dialog yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan budaya masyarakat Bali.
Waktu (hari kerja)
14 hr.
13.
IZIN EDAR FILM DI DAERAH BALI
Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN : Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan melampirkan judul film yang akan dilegalisir.
14.
Standar Biaya (Rp)
Biaya Pelayanan Administrasi Rp. 10.000,/judul.
Waktu (hari kerja)
2 hari
REKOMENDASI PERTUNJUKAN KE LUAR NEGERI (BEBAS FISKAL).
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat permohonan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan materai Rp. 6.000,2. Susunan Pengurus Sekeha/Sanggar. 3. Daftar Anggota. 4. Fotokopi Tanda Daftar Sekeha/Sanggar. 5. Fotokopi KTP Ketua Sekeha/Sanggar. 6. Fotokopi Sertifikat Pramana Patram Budaya. 7. Pasfoto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar. 8. Surat Undangan dari Negara Asing untuk mengisi pertunjukan.
Standar Biaya (Rp)
Rp. 25.000,-
Waktu (hari kerja)
2 Hari
15. REKOMENDASI UNTUK KEGIATAN SENI BUDAYA DI DALAM DAERAH/LUAR DAERAH.
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat permohonan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,2. Susunan Pengurus Sekeha/Sanggar. 3. Daftar Anggota. 4. Fotokopi Tanda Daftar Sekeha/Sanggar. 5. Fotokopi KTP Ketua Sekeha/Sanggar. 6. Fotokopi Sertifikat Pramana Patram Budaya. 7. Pasfoto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar.
Standar Biaya (Rp)
20.000,-
Waktu (hari kerja)
2 Hari
16.
IZIN USAHA SARANA USAHA WISATA TIRTA.
Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang maksud dan tujuannya bergerak dibidang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta dan Telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. 3. Fotokopi NPWP 4. Usulan Rencana Usaha. 5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 6. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU), HO Ijin Gangguan dari Pemda Kabupaten/Kota setempat. 7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Bali. 8. Daftar Peralatan sebanyak 10 (sepuluh) set, beserta dokumen kelayakannya. 9. Daftar Dive Master dan atau Instruktur. 10. Dokumen Ketenaga Kerjaan.
Standar Biaya (Rp)
50.000,-
Waktu (hari kerja)
14 hari
17. IZIN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA (BPW)
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-. 2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek Pasar dan Pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2).
Standar Biaya (Rp)
50.000
Waktu (hari kerja)
14 hari
18. IZIN USAHA CABANG BIRO PERJALANAN WISATA
Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek pasar dan pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2).
Standar Biaya (Rp)
50.000
Waktu (hari kerja)
14 hari
19. IZIN AGEN PERJALANAN WISATA
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek pasar dan pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2).
Standar Biaya (Rp)
50.000
Waktu (hari kerja)
14 hari
20.
IZIN BIRO PERJALANAN PARIWISATA LANJUT USIA (BPW LANSIA).
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek pasar dan pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 m2).
Standar Biaya (Rp)
50.000
Waktu (hari kerja)
14 hari
21. IZIN USAHA MICE (MEETING, INCENTIVE, CONVENTION, EXIBITION)
Persyaratan
A. PERYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp 6.000,2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek Pasar dan Pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2).
Standar Biaya (Rp)
50.000,-
Waktu (hari kerja)
14 hari
22. IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA
Persyaratan
A. PERSYARATAN : 1. Mengajukan surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali dengan materai Rp. 6.000,-. 2. Pasfoto pimpinan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 3. Fotokopi KTP pimpinan. 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM). 5. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU) dari Pemda Kabupaten/Kota setempat (Kecuali bertempat di Hotel Berbintang). 6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Melampirkan Surat Bukti Kepemilikan Kantor atau Surat Perjanjian Sewa menyewa minimal 5 (lima) tahun yang disahkan oleh Notaris/Camat setempat bagi yang bersatatus sewa. 8. Daftar Riwayat Hidup Direksi. 9. Struktur Organisasi. 10. Denah Lokasi Kantor. 11. Paket Wisata Unggulan. 12. Paket Wisata Reguler. 13. Profil Perusahaan yang menyangkut : a). aspek Pasar dan Pemasaran; b). aspek fisik (luas kantor minimal 30 M2).
Standar Biaya (Rp)
50.000
Waktu (hari kerja)
14 hari
23. REKOMENDASI PERSYARATAN DASAR KLASIFIKASI HOTEL BERBINTANG
Persyaratan dan Prosedur
A. PERSYARATAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Persetujuan Prinsip Gubernur. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin undang-undang gangguan/HO Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Laik Sehat Hotel dan Grading Dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dokumen Amdal atau UKL/UPL. Akta Pendirian Perusahaan. Sertifikat Kelaikan Dari Dinas Tenaga Kerja Menyangkut Kelaikan Tentang Lift, Boiler, Petir, Pemadan Api/Fire Hydrant. Izin Usaha Hotel Bagi Hotel yang Sudah Operasi Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel bagi Hotel yang sudah pernah diklasifikasi (sudah habis masa berlakunya). Rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota bagi Hotel Melati yang meningkat menjadi Hotel Bintang. Perizinan/Sertifikat lainnya yang dimiliki.
Standar Biaya (Rp) 1. 2. 50.000
Waktu (hari kerja)
14 Hari
