PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) Nama
: Wina Novrianty
NPM
: 59213312
Program Studi
: Manajemen Keuangan
Pembimbing
: Dr. Lies Handrijaningsih, SE., MM
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara bersamaan dalam suatu periode tertentu. Realisasi Anggaran memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Suatu pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran yang dimaksud meliputi berbagai unsur yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperlukan. Laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang mempengaruhi pelaksanaan.
TUJUAN KERJA PRAKTIK Materi Kerja Praktik Materi kerja praktik yang akan dikaji adalah tentang : Materi yang dapat diambil dalam Kerja Praktik ini berkaitan dengan Pelaporan Keuangan Realisasi Anggaran Belanja pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dan berpengaruh pada prosedur-prosedur yang digunakan oleh Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Bagian Keuangan untuk mengetahui Realisasi Anggaran Belanja pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Tujuan Kerja Praktik • • • •
Untuk mengetahui dan mempelajari proses penyusunan prosedur pelaporan keuangan tentang realisasi anggaran belanja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang berkaitan dan digunakan didalam pelaporan realisasi anggaran belanja BPHN. Untuk mengetahui manajemen berperan sebagai pengendalian pengeluaran anggaran dan realisasi anggaran belanja di BPHN. Untuk meningkatkan, memperluas dan memantapkan kecakapan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sesuai dengan program studi yang dijalani.
BAB III METODE KERJA PRAKTIK Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menggunakan beberapa motede kerja praktik untuk memperoleh data yang yang tepat dan akurat, yaitu : Studi Lapangan • Interview/wawancara : Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan wawancara langsung kepada pembimbing dan staff lainnya mengenai materi kerja praktik penulis, penulis juga meminta data-data dalam pembutan Laporan Kerja Praktik. • Observasi Merupakan kegiatan riset yang dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai kegiatan yang dilakukan di kantor BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. Studi Pustaka Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari buku-buku, artikel serta sumber bacaan lainnya untuk menambah dan melengkapi penjelasan yang masih belum dimengerti dari pembimbing dan pencarian data yang digunakan untuk melengkapi LKP
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kerja Praktik Hasil yang didapat penulis selama melakukan praktik kerja lapangan ini adalah penulis mengetahui Prosedur Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja pada kantor BPHN. Bagian Keuangan menjalankan tugas Pelaporan Realisasi Anggaran yang dilakukan pada Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat disajikan setiap hari, setiap bulan dan per semester atau tahunan. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja penulis mendapatkan hasil mengenai bagaimana Prosedur Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja.
Flow Chart Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPHN
Pembahasan Hasil Kerja Praktik Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pada kantor BPHN Dalam pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan di kantor BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI ini diperoleh data dan informasi mengenai dokumen transasksi, akun pendapatan dan belanja serta gambaran umum instansi khususnya untuk mengetahui Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada kantor BPHN. Penyusunan laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan peremerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Pada tahun 2014, peraturan pemerintah memberlakukan SAP menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual sehingga aplikasi yang digunakan pun berbasis kas menuju akrual yaitu pendapatan negara dan hibah dan belanja negara diakui berdasarkan basis kas.
Masalah Dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor BPHN Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BPHN pada Bagian keuangan, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdapat beberapa masalah yaitu, pada sumber data dukung dari Bendahara yaitu terkait dengan dokumen SPM dan SP2D yang terlambat sampai ke Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Pada saat terjadi keterlambatan KPPN sudah mengganggap BPHN menerima atas permintaan uang makan dan ada realisasi anggaran di KPPN. Jika Bendahara terlambat memberikan data ke Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor BPHN tidak dapat menginput realisasi atau tertunda. Sistem error karena terjadi kesalahan saat memasukan inputan kode akun belanja atau kode program. Sistem online Kementerian Hukum dan HAM RI yang error dan datanya belum terupdate.
Penyelesaian Atas Masalah dalam Penyusunan laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor BPHN Selain Masalah yang ada pada Kantor BPHN tentunya ada pula cara untuk penyelesaian masalah atau kendala tersebut. Penyelesaian masalah atau kendala yang dilakukan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM RI, KPPN, Sub Bagian Bendahara, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut keterlambatan sumber data yang seharusnya tersedia jadi tertunda karena belum sampai, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mengajukan permohonan kepada Bendahara untuk segera mengirim ulang data yang diperlukan dan secepatnya masalah teratasi agar tidak terjadi keterlambatan untuk menginput data SPM dan SP2D yang diperlukan untuk realisasi anggaran. Apabila terjadi sistem error segera diperbaiki inputan data yang salah terinput lalu hapus data yang salah dan diinput kembali dengan data yang benar. Dan terakhir melakukan update aplikasi yang sudah diterbitkan dengan versi terbarunya.
Kesimpulan 1. 2.
3.
4.
Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPHN, sudah baik dan sesuai dengan SOP penyusunan Anggaran pada kantor BPHN kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional antara lain yaitu : surat perintah membayar (SPM), surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah pencairan dana (SP2D), printout tampilan aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan laporan realisasi anggaran belanja (SPM&SP2D), dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja kantor BPHN. Peran manajemen sebagai pengawas anggaran sudah terlaksana dengan baik dan efektif, dapat terlihat dari cara bekerja yang dilakukan sesuai dengan mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dapat menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja dengan tepat waktu. Dalam mempelajari perencanaan dan pelaporan anggaran BPHN dapat memperoleh wawasan ilmu, pemahaman tentang penyusunan anggaran maupun Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja kantor BPHN.
BAB V PENUTUP Saran 1.
2.
3.
Tidak perlu adanya perubahan peraturan pada Pelaporan Realisasi Anggaran belanja pada Kantor BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI karena hanya akan menghambat proses yang ada dan peraturan-peraturan lain yang sudah berlaku. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja diperika dengan teliti sewaktu dalam proses melaporan kembali ke kepala subbagian. Manajemen harus bekerjasama dan berperan penting dalam mengendalikan anggaran biaya operasional yang dilakukan ataupun dikerjakan.
