Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 125- 134
PROSEDUR MUTASI JABATAN STRUKTURAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Ikar Saputra1, Mahdi Syahbandir2, Mujibbussalim2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract:The mutation of structural position for civil servants is aimed to educate the career of the servants in the position of official structural and its rank is based on requirement that has been determined in the existing laws. The rule of appointing the servants in the position is ruled in the Government Regulation Number 100, 2000 regarding the Appointment of Civil Servants in the Structural Position changed with the Regulation Number 13, 2002. it’s main aim is as mandated by the Government Regulation that is to fulfill the government staffs that are able to provide service for people professionally, responsibly, honesty, fairly and justice in running the state duty, government, and development and clean and free from corruption, collusion, and nepotism. Almost in every regional procedure of the position is often violating the Government Regulation, and it also happens in Pidie District especially regarding the requirement and criteria of the servants that can be appointed in one structural position that is often not based on what have been ruled in the laws frequently. Keywords: Structural official position and mutation procedure
Abstrak : Mutasi jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tersebut diatur dengan tegas dalam PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah dirubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Adapun tujuan utamanya sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut yaitu demi terwujudnya aparatur pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hampir di setiap daerah prosedur mutasi jabatan struktural sering bertentangan dengan apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, demikian juga di Kabupaten Pidie terutama sekali tentang persyaratan dan kriteria Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu yang sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Jabatan struktural dan prosedur mutasi
“Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
PENDAHULUAN
Pada UU No. 43 Tahun 1999 tentang
dan pangkat tertentu”. Selanjutnya pada ayat (2)
perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang
disebutkan bahwa: “Pengangkatan Pegawai
Pokok-pokok Kepegawaian tepatnya pada Pasal
Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan,
17
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai
ayat
125 -
(1),
dimana
disebutkan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
bahwa:
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dengan kompetisi, prestasi kerja, dan jenjang
yang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta
ditempatkan pada suatu jabatan pada instansi
syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis
pemerintah yang tidak sesuai dengan latar
kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
belakang pendidikan dan bidang ilmu yang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
dikuasai PNS yang bersangkutan.
pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal”.
lalu,
masih
ditemui
PNS
yang
Permasalahan seperti di atas ini tentunya menjadi kendala struktural untuk mencapai atau
Peraturan pelaksana untuk hal tersebut di
menerapkan prinsip dasar secara profesional.
atas maka dibentuklah PP No. 100 Tahun
Hal ini justru akan menghambat efektifitas dan
2000tentangPengangkatan
Negeri
produktivitas dalam menjalankan pekerjaannya.
SipilDalam Jabatan Struktural yang mengatur
Oleh karena itu berdasarkan ini juga tentu akan
dan
tentang
sulit munculnya efektifitas dalam pelaksanaan
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural,
tugas pokok dan fungsi organisasi serta
namun dalam rangka pengembangan dan
kelancaran
pembinaan
pembangunan nasional.
menjelaskan
karier
Pegawai
secara
rinci
Pegawai
Negeri
Sipil
dalam
penyelenggaraan
(sebagaimana yang disebut dalam konsideran PP ini) telah dirubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Kemudian dikeluarkanlah
Keputusan
Kepala
Kepegawaian
NegaraNomor
13
Badan Tahun
2002tentangKetentuan Pelaksanaan PPNomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil
dalam
Jabatan
Struktural
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002. Persyaratan utama untuk dapat diangkat dalam suatu jabatan struktural, maka pada Pasal 5 PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No
Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Manajemen Kepegawaian Daerah dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang berada pada pemerintah pusat
diserahkan
dan
dialihkan
menjadi
kewengan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewengan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat. Di antara kewenangan yang diserahkan kepada daerah tersebut adalah
13 Tahun 2000. Namun peraturan perundang-undangan tersebut sering tidak diindahkan oleh baperjakat dan pejabat pembina kepegawaian, seperti pengangkatan
KAJIAN KEPUSTAKAAN
jabatan
struktural
pada
pemerintah Kabupaten Pidie beberapa waktu
kewenangan
untuk
menyelenggarakan
administrasi kepegawaian daerah. Maksud dan tujuan
penyerahan
kewenangan
menyelenggarakan administrasi kepegawaian ini diharapkan agar daerah mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 126
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan
Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara
pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan
umum dengan berlakunya UU No. 32 Tahun
kemampuan keuangan daerah (Sri Hartini,
2004 menggantikan UU No. 22 Tahun 1999
et.al., 2008: 111).
Tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan
Secara normatif dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
suatu kemunduran dalam era otonomi daerah karena
peluang
Tentang Pemerintahan Daerah mengganti UU
profesionalitas
No.
terwujud.
22
Tahun
1999,
sebagai
aturan
untuk
pegawai
peningkatan
di
daerah
sulit
penyelenggaran otonomi daerah yang telah merubah paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Namun dengan lahirnya UndangUndang yang baru ini telah terjadi beberapa
Tahapan-Tahapan Proses Pegawai Negeri Sipil di Daerah
Rekrutmen
Proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil
menjadi
dan pengangkatan dalam jabatan struktural
sekarang
tidak terlepas dari teori birokrasi. Weber
diambil alih kembali oleh pemerintah pusat.
memandang birokrasi sebagai suatu istilah
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 urusan pegawai
kolektif bagi suatu badanyang terdiri atas
daerah adalah kewenangan daerah sendiri tetapi
pejabat-pejabat, suatu kelompok yang pasti dan
dalam UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan
jelas pekerjaan sertapengaruhnya dapat dilihat
untuk pegawai daerah adalah kewenangan
pada semua macam organisasi.
aturan
yang
kewenangan
justru
seharusnya
pemerintah
daerah
untuk
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah
pemerintah daerah Kota dan Kabupaten sudah
proses kegiatan untuk mengisi formasi yang
tidak ada.
lowong(kosong). Lowongan formasi dalam
Pemerintah
Pusat,
kewenangan
Daerah
suatu satuan organisasi negara pada umumnya
Kabupaten dan Kota dalam UU Nomor 32
disebabkan oleh adanya Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2004 ini sama sekali tidak punya
yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan,
kewenangan dalam melaksanakan manajemen
dan adanya pengembangan organisasi. Karena
kepegawaian daerah walapun ada kewenangan
penadaan Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan
Bupati
untuk
Kewenangan
atau
Pemerintah
Walikota
untuk
menetapkan
mengisi
formasi
yang
lowong,
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
pelaksanaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan,
dari dan dalam jabatan eselon II pada
baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai,
Pemerintah
maupun kompentesi jabatan yang diperlukan
Kabupaten
daerah
Kota/
sebelumnya harus berkonsultasi
dengan Gubernur. Ini menandakan bahwa Gubernur turut menentukan terhadap apa yang di tetapkan oleh Bupati/Walikota. 127 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
(Deddy
Supriady
Bratakusumah,
Dadang
Solihin, 2002:106-107). Manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kepegawaian tidak lagi menggunakan sistem sentralisasi
seperti
dalam
pelaksanaan
Peraturan mengatur
perundang-undangan
dengan
lengkap
dan
telah
kompleks
manajemen PNS pada era berlakunya UU No. 8
tentang hak dan kewajiban Pegawai Negeri
Tahun
Sipil, namun semua itu tetap saja sangat
1974,
pelaksanaan
namun otonomi
bersamaan daerah,
dengan
pelaksanaan
tergantung
pada
pribadi
aparatur
negara
otonomi di daerah menjadi wewenang daerah
tersebut. Apabila semua kewajiban Pegawai
masing-masing. Meskipun demikian dalam
Negeri
pelaksanaannya, aturannya, proses maupun
sesungguhnya maka akan terwujud suatu
tahapan dalam pelaksanaan manajemen PNS
pemerintahan
belum
bertanggung jawab, berwibawa serta berdaya
banyak
berubah
dari
pelaksanaan
manajemen PNS sebelumnya (Miftah Thoha,
Sipil
di
atas
yang
dijalankan
bersih,
dengan
jujur
adil,
guna.
2007:54). Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Eselon Tinjauan Yuridis Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Pada dasarnya kewajiban pegawai ngeri
sarat
adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan
perundang-undangan.
serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi
Menurut Sastra Djamika seperti yang dikutip
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
oleh Sri Hartini Et.al, kewajiban pegawai negeri
tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan
dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil
peraturan
1. Kewajiban-kewajiban
yang
ada
Dalam era globalisasi dewasa ini yang dengan
persaingan
dan
yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang
hubungannya dengan suatu jabatan;
tantangan,
teguh
etika
birokrasi
dalam
2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung
memberikan pelayanan yang sesuai dengan
berhubungan dengan suatu tugas dalam
tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat
jabatan, melainkan dengan kedudukannya
(Deddy
sebagai pegawai negeri pada umumnya
Solihin, 2002:141-142).
3. Kewajiban-kewajiban
lain
(Sri
Hartini,
untuk
Bratakusumah,
Dadang
Penetapan jenjang pangkat untuk masingmasing eselon merupakan tindak lanjut dari
et.al., 2008:39-40). Tentunya
Supriady
menjunjung
tinggi
prinsip
pembinaan
karier
dalam
jabatan
kedudukan Pegawai Negeri Sipil, diperlukan
struktural, yaitu PNS yang diangkat dalam
elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan,
jabatan struktural pangkatnya harus sesuai
ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung
dengan
jawab,
jabatannya.
jujur,
tertib,
bersemangat
dengan
pangkat
yang
Penetapan
ditentukan eselon
untuk
ditetapkan
memegang rahasia negara dan melaksanakan
berdasarkan penilian atas bobot tugas, tanggung
tugas kedinasan.
jawab, dan wewenang. Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 128
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah
menduduki jabatan struktural harus
bahwa hasil yang diperoleh dengan melakukan analisis
terhadap
data-data
yang
telah
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
dikumpulkan. Dalam menganalisis dilakukan
kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang
dengan mengkaji dasar pengaturan terkait
ditetapkan untuk jabatan tersebut.
tentang prosedur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan yang di atur dalam peraturan
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
perundang-undangan dan pelaksanaannya di
menggunakan
metode
pemerintah kabupaten Pidie.
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dengan kata lain penelitian ini yaitu melihat
HASIL PEMBAHASAN
Prosedur Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pidie
Struktural Pemerintah
dan
Proses pengangkatan PNS dalam sebuah
implementasinya. Selain itu, juga digunakan
jabatan struktural baik untuk jabatan eselon II,
pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan
III dan IV seharusnya tim baperjakat dan
yang dilakukan dengan meneliti implementasi
pejabat
peraturan perundang-undangan di lapangan atau
memperhatikan syarat-syarat yang di tuntut
meneliti hukum pada kenyataannya. Pendekatan
oleh peaturan perundang-undangan sebagai
yuridis
melihat
mana telah diuraikan pada paragraf di atas.
keberlakuan hukum itu dalam kenyataannya
Apabila semua persyaratan tersebut benar-benar
(Lexy J. Moleong, 1993:6). Soerjono Soekanto
dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya
mengemukakan dalam ilmu hukum terdapat dua
proses mutasi jabatan atau pengangkatan PNS
jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum
dalam jabatan struktural bukanlah suatu hal
normatif dan penelitian hukum sosiologis atau
yang mudah dan dapat diproses dengan cepat
emperis ( Soerjono Soekanto, 1986:1).
sehingga mutasi jabatan dapat dilakukan dalam
hukum
dari
empiris
Spesifikasi
aspek
ditinjau
normatif
dengan
penelitian
ini
adalah
pembina
kepegawaian
benar-benar
rentang waktu sangat dekat setiap kalinya.
deskriptif analitis dan evaluatif analitis (Dian
Pada kenyataannya di Kabupaten Pidie
Puji N. Simatupang, 2008:18). Deskriptif
proses mutasi jabatan sering sekali dilakukan
analitis adalah penelitian yang mendeskripsikan
dalam rentang waktu yang sangat dekat, hal ini
tentang pengaturan prosedur mutasi jabatan
dapat dilihat pada tahun 2013 di bawah
struktural PNS di pemerintah Kabupaten Pidie.
pimpinan Bupati Sarjani Abdullah. Dari data
Sedangkan evaluatif analitis merupakan suatu
yang
penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi
Daerah (BKD) Kabupaten Pidie dalam kurun
tentang prosedur mutasi jabatan PNS di
waktu Januari 2013 sampai Juni 2013 sudah
pemerintah kabupaten Pidie. Analitis dalam arti
dilakukan 6 (enam) kali proses mutasi jabatan
129 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
diperoleh
dari
Badan Kepegawaian
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang pada dasarnya berbeda sasaran eselonnya.
dan
Tercatat mutasi jabatan pertama tertanggal 14
penilaian tersebut disampaikan kepada Sekda
Januari 2013, selanjutnya tanggal 11 Februari
untuk di minta persetujuan Bupati, apabila
2013,
bupati
kemudian
tanggal
1
Maret
2013,
pengalaman
setuju
kerja.
baru
Kemudian
dibuatkan
SK
hasil
(surat
selanjutnya 27 Maret 2013, berikutnya pada
Keputusan) pengangkatan dalam suatu jabatan
tanggal 3 April 2013 dan terakhir pada 31 Juli
struktural di BKD, setelah itu baru dilantik.
2013.
Namun demikian berdasarkan wawancara Meskipun berbeda jabatan eselon yang
dengan beberapa orang PNS yang telah
dimutasi, namun fenomena seperti ini seakan-
beberapa kali dimutasi oleh pejabat pembina
akan menunjukkan bahwa proses pengangkatan
kepegawaian dalam hal ini Bupati, menurut
PNS dalam sebuah jabatan struktural itu
mereka prosedur seperti di atas tidak selamanya
merupakan
dan
berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terbukti
gampang dilakukan. Apabila ditinjau dari
terbukti karena kadang kala proses mutasi
persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan
jabatan telah beredar kabar bahwa si A yang
perundang-undangan yang belaku seharusnya
akan diangkat sebagai kepala instansi tertentu,
proses
mudah
sementara kabar tersebut sudah posotif karena
dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian,
bersumber dari orang-orang yang ikut dalam
karena peraturan mensyaratkan prosedur yang
tim seleksi namun tiba-tiba pada saat keluar
panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan
undangan ternyata si B yang di undang untuk
para responden dan informan, menurut mereka
dilantik. Padahal ketika kita telusuri si B pada
bahwa prosedur pengangkatan PNS dalam
dasarnya
jabatan
tersebut.
hal
mutasi
yang sangat
jabatan
struktural
itu
mudah
tidak
sudah
dijalankan
tidak
layak
menduduki
jabatan
sebagaimana mestinya, dalam hal pemilihan
Fenomena seperti di atas menunjukkan
PNS yang akan diangkat pada suatu jabatan
adanya indikasi main comot PNS yang hendak
struktural untuk eselon III dan IV pada
diangkat kedalam jabatan struktural, tanpa
umumnya
isntansi
melalui tahapan prosedur pengangkatan seperti
masing-masing untuk jabatan yang kosong baik
yang diatur oleh peraturan Perundang-undangan
karena pensiun, mengundurkan diri, pindah
tetapi lebih karena faktor-faktor pendukung
instansi, maupun sudah mendapat promosi
lainnya, bisa saja karena kedekatan PNS
kejabatan
lagi
tersebut dengan bupati atau wakil bupati sendiri
dibebankan
baik setelah menjabat atau sebelumnya, bisa
kepadanya karena sakit atau cedera serta PNS
saja karena titipan oleh anggota dewan yang
yang mendapat kesempatan tugas belajar.
berpengaruh dan tidak tertutup kemungkinan
Selanjutnya dinilai oleh tim baperjakat tentang
karena PNS tersebut orang yang dekat dengan
kelayakan, kepangkatan, kepatutan, pendidikan
penguasa-penguasa dibalik layar.
diusulkan
lain
melaksanakan
oleh
kepala
dan
tidak
tugas
yang
dapat
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 130
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dari
penelitian
tersebut
dapat
kita
Namun, dari data yang diperoleh dari
simpulkan bahwa prosedur mutasi jabatan
BKD Kabupaten Pidie, dapat dilihat begitu
struktural PNS di Kabupaten Pidie belum sesuai
banyak PNS yang mendapat promosi jabatan
sepenuhnya sebagaimana ketentuan perundang-
terutama sekali untuk eselon IV-a dan eselon
undangan yang berlaku, serta masih banyak
IV-b yang didominasi oleh PNS yang masih
terdapat
bergolongan III/a dan III/b. Sementara itu pada
ketimpangan-ketimpangan
dalam
pemilihan PNS yang diangkat dalam jabatan
kenyataannya
masih
banyak
PNS
yang
struktural.
mempunyai golongan lebih besar yang tidak mempunyai jabatan eselon. Sebagai sampel
Hambatan-Hambatan Atau Kendala Dalam Melaksanakan Prosedur Mutasi Jabatan Struktural PNS di Pemerintah Kabupaten Pidie Pada dasarnya secara prosedural terlihat
penelitian
tidak ada hambatan dalam hal mutasi jabatan
Pejabat Struktural Eselon IV-a dan IV-b di
struktural PNS di pemerintah Kabupaten Pidie,
lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie. Pada
sebahagian mekanisme dapat dilaksanakan
data ini tercatat sebanyak 63 (enam puluh tiga)
dengan baik, namun penetapan calon pejabat
orang PNS pejabat yang di angkat dalam
yang akan diangkat dalam sebuah jabatan
jabatan struktural di berbagai instansi, dari
struktural yang sering mengalami kendala atau
63(enam puluh tiga) orang PNS tersebut
hambatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan
tercatat sebanyak 33(tiga puluh tiga) PNS yang
sebelumnya bahwa dalam hal ini begitu besar
mendapat promosi jabatan pada eselon IV-a dan
pengaruh dan intervensi dari pihak-pihak yang
IV-b. Dari 33 (tiga puluh tiga) orang PNS yang
seharusnya tidak terlibat dalam penentuan siapa
dipromosi
calon pejabat struktural.
bergolongan III/a dan III/b. Sementara masih
Hal ini dapat dilihat pada kenyataannya banyak Pegawai Negeri Sipil bergolongan
pada
mutasi
jabatan
yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/059 Tahun 2013 tentang Pengangkatan
tersebut
mayoritas
mereka
banyak PNS yang bergolongan diatasnya yang tidak mendapat jabatan eselon.
rendah, usia masa kerja serta pengalaman yang
Pada data yang diperoleh menunjukkan
masih minim yang mendapat promosi jabatan,
bahwa ada beberapa PNS dengan golongan III/a
sementara para PNS senior yang golongannya
dan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik
lebih besar, pengalaman kerja sudah jauh lebih
menduduki jabatan Pj. Sub kepala bagian
memadai dan usia masa kerja yang sudah cukup
keuangan pada seketariat Kantor Camat, hal ini
malah di deportasi/ dibangku panjangkan.
tentunya tidak lazim karena mengingat masih
Meskipun dari hasil wawancara dengan para
sangat banyak sarjana ekonomi yang pangkat
responden
dan
tidak
didapatkan
pengakuan
demikian. 131 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
golongannya
setara
tetapi
belum
mendapatkan jabatan eselon. Ironisnya lagi ada
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala juga PNS yang berlatar belakang sarjana
Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina
ekonomi yang diangkat pada jabatan Pj. Kepala
Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan
Seksi Kepustakaan pada kantor Perustakaan dan
faktor senioritas dalam kepangkatan, usia,
Arsip.
pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki”.
Akibat Yang Terjadi Apabila PNS Yang Dilantik Dalam Jabatan Struktural Tidak Memenuhi Kriteria Yang di Syaratkan Peraturan Perundang-Undangan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada dasarnya harus memenuhi
Kriteria yang sering tidak terpenuhi dalam hal pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kabupaten Pidie adalah item nomor c dan item nomor e pada Pasal 5. Hampir setiap mutasi jabatan PNS di
semua syarat dan kriteria yang diwajibkan
Kabupaten
peraturan perundang-undangan. Agar nantinya
pengangkatan PNS kedalam jabatan struktural
setelah
yang
yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang
diangkat mampu melaksanakan tugasnya secara
pernah ditekuni oleh PNS tersebut. Sebagai
baik dan profesional demi mewujudkan tujuan
contoh pada mutasi jabatan yang dilaksanakan
nasional dan pembangunan nasional.
pada tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan
dilantik
diharapkan
pejabat
Pidie
sering
menghasilkan
Persyaratan untuk dapat diangkat dalam
Keputusan Bupati Pidie Nomor : Peg.800/059
jabatan struktural, berdasarkan Pasal 5 PP No
Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat
100 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
Struktural Eselon IV-a dan IV-b di lingkungan
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
pemerintah Kabupaten Pidie, pada data yang
b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1
diperoleh dari BKD ternyata ada beberapa
(satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang
pejabat eselon yang notaben pendidikannya
ditentukan;
jauh melenceng dengan bidang tugas yang
c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; d. semua
Hal sebagaimana disebutkan di atas kerja
terkadang dapat dimaklumi, apabila jabatan
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
tersebut diberikan kepada PNS yang telah lama
(dua) tahun terakhir;
bertugas dibidang tersebut, mengingat pangkat
e. memiliki
unsur
diemban.
penilaian
kompetensi
prestasi
jabatan
yang
diperlukan; dan f. sehat jasmani dan rohani. Kemudian pada Pasal 6 juga di sebutkan bahwa: “Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina
dan golongannya sudah cukup besar untuk menjadi staf serta dinilai memang memahami bidang pekerjaannya, karena sudah sangat lama bekerja dibidang tersebut sebagai staf. Namun pada kenyataannya PNS yang diangkat dalam jabatan
struktural
yang
bidangnya
jauh
melenceng dari bidang disiplin ilmu yang Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 132
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pernah dia miliki justru PNS yang masih golongan III/a dan III/b yang masa kerjanya
KESIMPULAN DAN SARAN
masih
Kesimpulan
tergolong
rendah
karena
memang
Berdasarkan
diangkat dengan pangkat/golongan III. Bahkan
hasil
penelitian
bahwa
ada juga PNS yang tidak mempunyai ijazah
prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
sarjana yang diberikan jabatan eselon IV-a dan
dalam jabatan struktural dapat disimpulkan
IV-b sementara golongannya masih III/a atau
bahwa prosedur mutasi jabatan struktural PNS
III/b.
di Kabupaten Pidie belum sesuai sepenuhnya Apabila pejabat yang diangkat tidak
sebagaimana ketentuan perundang-undangan
memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh
yang berlaku, serta masih banyak terdapat
paraturan perundang-undangan tetapi lebih
ketimpangan-ketimpangan
mementingkan faktor-faktor lain, maka hal
PNS yang diangkat dalam jabatan struktural.
inilah yang sering menimbulkan masalah fatal
Adanya indikasi PNS-PNS yang dititip oleh
kepegawaian antara lain: para staf tidak cocok
pihak-pihak tertentu pada jabatan eselon, bukan
bekerja sama dengan kasie yang dilantik
murni
tersebut, tidak berjalannya koordinasi antar
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
sesama kasie dalam sebuah instansi, dan
Dalam hal penentuan PNS yang diangkat
muncul rasa tidak senang dengan pejabat yang
dalam suatu jabatan stuktural eselon III dan IV
diangkat karena merasa pengangkatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur oleh
tidak
kepala
adil.
Masalah-masalah
kepegawaian
dipilih
instansi
dalam
berdasarkan
pemilihan
kriteria
masing-masing
dan
yang
tim
seperti itu sering sekali berakibat menurunnya
baperjakat, namun hambatan atau kendala
tingkat
dalam
etos
kerja
dengan
pejabat
yang
melaksanakan
prosedurnya
justru
bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan yang
berbenturan dengan kebijakan Bupati selaku
menjadi
antara
pejabat pembina kegawaian di kabupaten,
pegawai yang bersangkutan dengan pejabat
sehingga usulan dari kepaa instansi tidak
tersebut menjadi kurang baik hasilnya. Selain
membuahkan hasil meskipun sudah diseleksi
itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai
dengan baik.
tanggung
jawab
bersama
yang lain yang pada akhirnya berakibat pada
Akibat dari pelantikan PNS yang tidak
menurunnya prestasi kerja pegawai, serta
memenuhi standar dan kriteria yang diatur oleh
berimbas pada kurangnya mutu pelayanan
peraturan perundang-undangan terutama sekali
terhadap masyarakat. Pada akhirnya akan
bidang disiplin ilmu yang tidak sesuai dengan
membuat kinerja pemerintah kabupaten pidie
jabatan dan pengangkatan PNS dari instansi
menjadi merosot yang berakibat fatal bagi
lain yang belum berpengalaman di bidang
kemajuan kabupaten Pidie untuk masa yang
kerjanya, maka hal ini akan menimbulkan
akan datang.
masalah kepegawaian antara lain rasa tidak
133 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala senang dengan pejabat yang di angkat karena
agar pelaksanaan prosedur mutasi jabatan PNS
merasa pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa
benar-benar
tidak senang ini sering sekali
diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.
berakibat
menurunnya tingkat etos kerja dengan pejabat
murni
Disarankan
sebagaimana
kepada
pemerintah
yang
agar
yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan
dilakukan perubahan secepat mungkin terhadap
yang menjadi tanggung jawab bersama antara
peraturan perundang-undangan yang mengatur
pegawai yang bersangkutan dengan pejabat
tentang pengangkatan PNS dalam jabatan
tersebut menjadi kurang baik hasilnya. Selain
struktural dengan mencantumkan sanksi yang
itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai
tegas terhadap pejabat pembina kepegawaian
yang lain yang pada akhirnya berakibat pada
dan tim baperjakat apabila mengangkat PNS
menurunnya prestasi kerja pegawai, serta
pada jabatan eselon tertentu yang tidak sesuai
berimbas pada kurangnya mutu pelayanan
dengan kompetensi yang disyaratkan oleh
terhadap masyarakat.
peraturan perundang-undangan. DAFTAR KEPUSTAKAAN
Saran Disarankan
kepada
tim
baperjakat
Kabupaten Pidie untuk lebih selektif lagi dalam memilih PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural., jangan mengangkat PNS yang disiplin ilmunya tidak sesuai dengan bidang tugasnya, karena itu akan menghambat kinerja PNS
yang
berimbas
kepada
pelayanan
masyarakat. Disarankan kepada Bupati Pidie selaku pejabat pembina kepegawaian di kabupaten, agar
mampu
menepis
semua
kekuasaan-
kekuasaan dibalik layar yang mempengaruhi
Deddy, S.B., 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Siswanto, S., 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sri, H., et.al., 2008. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika. Hasibuan. 2008. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Miriam, B., 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Miftah, T., 2007. Manajeman Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. Suwoto, M., 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan. Surabaya: Universitas Airlangga. Soejono, S., 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 134
