Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
8 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 90- 97
MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA Hafrizal1, Mahdi Syahbandir2, Taqwaddin2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: Civil Servants as elements of the state apparatus in the wheels of government are required to carry out the functions and duties as civil servants and public servants should be able to uphold the dignity and image of the civil service in the interest of society and the state. But in fact the field are still many public servants who know less and less aware of the duties and functions that need to be implemented supervision attached. The results showed that the implementation of embedded control has been done by the direct leadership in government agencies or offices in Pidie Jaya has been carried out by the direct leadership. Civil Discipline is important and should receive adequate attention in its implementation. However, in practice there are obstacles is the lack of facilities and infrastructure in the performance of duties, lack of supervision of the work, lack of human resources, lack of welfare received by civil servants themselves so as to open up opportunities for deviation or violation of work discipline. In addition, the absence of a clear and unequivocal laws in violation of employee discipline.There should be attached to the guidance and supervision of Civil Servants by any agency or department head's in Pidie Jaya regency government in improving discipline and therefore contributes to the attitude and behavior of employees as well as the provision of strict sanctions against any violators of discipline to the Civil Service provide a deterrent effect in order to avoid repetition of the same act. Keywords: Surveillance attached Abstrak: Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadari akan tugas dan fungsinya sehingga perlu dilaksanakan pengawasan melekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan melekat yang telah dilakukan oleh pimpinan langsung di instansi atau dinas di pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah dilaksanakan yang dilakukan oleh pimpinan langsung. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan hal penting dan perlu mendapatkan perhatian yang cukup dalam pelaksanaannya. Namun didalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan yaitu kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, kurangnya pengawasan dalam bekerja, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh pegawai negeri itu sendiri sehingga dapat membuka peluang adanya penyimpangan atau pelanggaran disiplin kerja. Selain itu juga belum adanya perangkat hukum yang jelas dan tegas dalam pelanggaran kedisiplinan pegawai. Hendaknya ada pembinaan dan pengawasan melekat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh setiap pimpinan instansi atau dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya peningkatan kedisiplinan sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pegawai serta adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan perbuatan yang sama. Kata Kunci: Pengawasan melekat
90 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
PENDAHULUAN
Negara dalam menjalankan kekuasaannya
Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil.
Namun
mempunyai alat untuk mengatur yang disebut
pelaksanaan
pemerintah
itu,
mungkin terlaksana secara baik apabila tidak
konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara
disokong oleh pengawasan yang baik pula.
adalah menyelenggarakan ketertiban hukum,
Pada dasarnya pengawasan ini adalah alat untuk
dengan berdasarkan dan berpedoman pada
merangsang, membimbing, dan mengontrol
hukum.
segala
supaya dapat tercapai apa yang kita inginkan
pemerintahannya
sehingga di aturlah di dalam Instruksi Presiden
(Government).
Dalam
Negara
dari
alat–alat
kekuasaan
Sementara
Hukum
didasarkan atas hukum. Peraturan
yang
wewenang pemerintahan
perundang-undangan
mengatur
tentang
aparatur
yang
seluruh
tugas
tidak
akan
Pelaksanaan
Pengawasan. Kita tidak akan mampu menghasilkan
dan
manusia seutuhnya jika proses dilaksanakan
penyelenggara
dengan tidak baik dan tidak akan mengalami
instansi
perkembangan yang memadai dan yang cukup
Kelancaran
akomodatif. Suatu kesuksesan bukan hanya
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
terletak pada suatu manusia yang baik, tetapi
nasional terutama dari ketertiban aparatur
juga terletak pada pengawasannya. Karena pada
pemerintahan yang pada pokoknya tergantung
tahap ini akan dikaji dan dinilai, apakah
pada dedikasi pegawai negeri sipil dengan
pengawasan
memiliki jiwa disiplin.
prosedurnya yang kemudian akan dirumuskan
pemerintahan
di
itu
Nomor 15 Tahun 1983 tentang
berlaku mengatur sesuatu dalam masyarakat baik
kedisiplinan
di
jajaran
Indonesia.
Hal ini diperlukan karena pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara tugas pemerintahan
dilaksanakan
sesuai
dengan
kembali apakah pengawasan sudah relevan dengan prosedurnya.
dan pembangunan. Tujuan pemerintah menurut
Unsur disiplin yang dimaksud adalah
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi
ketaatan dan kepatuhan pada aturan-aturan yang
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
telah ditetapkan ataupun kebiasaan-kebiasaan
darah
memajukan
yang berlaku yang mempunyai fungsi untuk
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
menyelamatkan manusia itu sendiri dan seluruh
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
lapisan masyarakat yang terkait di dalamnya
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
guna
abadi dan keadilan sosial (pembukaan Undang-
Kabupaten Pidie Jaya.
Indonesia
dan
untuk
Undang Dasar 1945). Melihat
tumbuh
dan
berkembangnya
Dengan demikian untuk mewujudkan tata masalah
kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang
kedisiplinan ini sehingga perlu diatur secara
tertib, bersih, makmur dan berkeadilan maka
tersendiri seperti yang diatur dalam Peraturan
sangat perlu kedisiplinan, pengawasan, dan
91 -
betapa
untuk
pentingnya
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menjalankan peraturan-peraturan yang telah ada
rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan
sesuai dengan yang telah ditetapkan.
sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan
dengan
perolehan
dan
penggunaan wewenang pemerintah oleh
KAJIAN KEPUSTAKAAN
Dalam penerapan pengawasan melekat
subjek hukum publik dalam hukum publik).
dikenal beberapa teori yang dapat diuraikan
(Irfan Fachrudidn, 2004:4)
sebagai berikut: Pengawasan
1. Teori pengawasan. Menurut teori ini, Akan halnya dengan pengawasan dalam hubungannya dengan pemberdayaan bahwa pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan
evaluasi
atasnya,
dan
mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya
teori
ini
Pengorganisasian
merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai
dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana meskipun setiap organsasi mempunyai karakteristik kegiatan
pengertian
wewenang
adalah kemampuan yang diberikan oleh perundang-undangan
menimbulkan
untuk
akibat-akibat
hukum.(Indroharto, 1994:65). Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het
berbeda
pengawasan
tetapi
semua
dalam
organisasi
sama. Yang
dimaksud
dengan
proses
melaksanakan pengawasan. Rangkaian langkahlangkah dalam
proses pengawasan, yakni
pengawasan fungsional, itu pada hakekatnya tidak
berbeda dengan rangkaian langkah-
langkah
dalam pengawasan melekat atau
pengawasan atasan langsung. Menurut Joseph A. Maciarello dalam Nawawi, proses pengawasan itu mencakup :
3. Teori kewenangan.
peraturan
yang
melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang
dengan efisien. (Didyet Harjitno, 2001:76)
yuridis,
kegiatan-
pengawasan adalah serangkaian tindakan dalam
2. Teori organisasi.
Secara
dari
kegiatan yang merupakan upaya agar peristiwa
sesuai dengan rencana (Sujatno, 1986:17)
Menurut
terdiri
geheel
van
bestuurechttelijke
bevoegdheden
door
publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het bestuurechttelijke
Expection (merumuskan apa yang diinginkan dari
kekayaan
yang
dimiliki),
Alocation
(mengalokasikan sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut), Monitoring
Performance
(mencatat
dan
memonitor hasil kerja), Corrective Actions (melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan) (Hadari Nawawi, 1994:15). Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan bersifat objektif, preventif, Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 92
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adanya keluwesan dalam
pengawasan
dan
Pemerintah
Kabupaten
Pidie
Jaya,
maka
pengawasan harus memperhatikan pola dasar
Metode penelitian yang digunakan dalam
organisasi. Pelaksanana pengawasan yang lebih
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif
penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa
dan yuridis sosiologis. Data yang digunakan
yang melakukan kesalahan, tetapi mencari
adalah data sekunder yang meliputi bahan
kebenaran
pelaksanaan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang.
bahan hukum tersier. Guna melengkapi data,
Pengawasan
pemonitoran
maka dilakukan penelitian lapangan dengan
mengetahui
menarik dan mewancarai responden serta
kegiatan
terhadap
adalah
organisasional
hasil
proses untuk
apakah kinerja aktual sesuai dengan standard
informan.
dan tujuan organisasional yang di harapkan.
diklasifikasi, dan diolah secara kualitatif
Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimasi
pemanfaatan
sumber-sumber
Setelah
Sumber
data
data
yang
dikumpulkan,
diperoleh
dalam
dan
penelitian ini dapat dikategorikan menjadi data
pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian
primer dan data sekunder. Penelitian ini
kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan
menggunakan metode yuridis normatif dan
diketahui dengan membandingkan hasil yang
yuridis
dicapai dengan standar organisasi, yaitu apakah
pengumpulan data yang digunakan dalam
masukan lebih besar, sama dengan atau lebih
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
kecil dari keluaran (Ulbert Silalahi, 2002,391).
(library research) dan penelitian lapangan (field
Penerapan pengawasan melekat tidak
empiris
oleh
karena
itu
teknik
research).
berarti harus selalu memata-matai saat para karyawan dalam bekerja. Sebab pengawasan bukan hanya mencapai kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Beranjak dari pandangan diatas, dapat diyakini secara jelas bahwa bahwa pengawasan melekat mempunyai peranan cukup besar terhadap kinerja karyawan atau pegawai sehingga pimpinan dituntut untuk meningkatkan
kualitas
maupun
kuantitas
pengawasannya.
HASIL PEMBAHASAN
1. Pada dasarnya pegawai merupakan sumber daya
manusia
terpenting
bagi
organisasi dalam mencapai tujuannya. Agar tujuan
dapat
pengawasan
dicapai maka yang
disebut
diperlukan dengan
pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, sehingga jika terjadi kesalahan maka dapat dikoreksi secara dini yang dapat dilanjutkan dengan melakukan
METODE PENELITIAN
yang
tindakan
perbaikan.
Sebagaimana digariskan dalam Inpres No.15
Berdasarkan objek masalah yang dikaji
Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
yaitu Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan, Pengawasan Melekat pada
Melekat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
hakekatnya mewajibkan agar setiap atasan
93 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala langsung atau pejabat pimpinan lainnya
menjalani
suatu
hukuman
langsung mengetahui kegiatan nyata dari
diantaranya
adalah
sanksi
setiap aspek serta permasalahan pelaksanaan
Tujuan sanksi administrasi diberikan agar
tugas dalam lingkungan satuan organisasi
perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.
masing-masing untuk selanjutnya bilamana
Sebagai contoh adalah seorang pegawai
terjadi
langsung
negeri tidak hadir selama beberapa hari
mengambil langkah-langkah perbaikan dan
tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia
tindakan sepenuhnya sesuai dengan rencana
memperoleh teguran lisan dari atasannya
yang telah ditetapkan sebelumnya serta
dengan
peraturan
yang
mengulangi kesalahannya. Pemberian sanksi
berlaku. Seperti yang tercantum dalam
administrasi akan menimbulkan dampak
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
baik bagi Pegawai Negeri Sipil yang
Negara No. 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk
bersangkutan yang langsung memperoleh
Pelaksanaan
sanksi
penyimpangan
dijelaskan
dapat
perundang-undangan
Pengawasan bahwa
Melekat,
pengawasan
tujuan
Pegawai
administrasi
tertentu,
administrasi.
tersebut
tersebut
tidak
maupun
melekat
Pegawai Negeri Sipil lainnya. Adanya
merupakan salah satu bentuk pengendalian
pemberian sanksi tersebut setidaknya akan
aparat pemerintah di setiap instansi dan
memberikan efek kepada PNS tersebut
satuan organisasi dalam meningkatkan mutu
dimana akan timbul kekhawatiran adanya
kinerja di dalam lingkungan tugasnya
sanksi lebih lanjut yang lebih berat. Hal ini
masing-masing
tujuan
seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat
instansi/organisasi dapat tercapai secara
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun
efektif dan efisien. Pengawasan melekat
2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai
dapat
kegiatan
Negeri Sipil dimana dijelaskan bahwa
pemantauan, pemeriksaan dan penilaian
kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah
yang dilakukan pimpinan kepada para
dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian
bawahannya.
melakukan
agar
diwujudkan
melalui
2. untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran
dipandang
perlu
pelaksanaan menetapkan
sifatnya
pelanggaran sama,
disiplin
terhadapnya
yang dijatuhi
tugas,
hukuman disiplin yang lebih berat dari
peraturan
hukuman disiplin terakhir yang pernah
disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
dijatuhkan kepadanya
disiplin pegawai negeri tersebut tentu saja
3. Setiap pelanggaran yang dilakukan bisa
mempunyai konsekuensi yang harus ditaati
terjadi karena kurangnya kesadaran akan
oleh
Sipil.
pentingnya kedisiplinan itu sendiri. Karena
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut
itulah perlu diadakan pertemuan setiap
berakibat pelaku pelanggaran tersebut harus
bulannya dimana pimpinan dapat selalu
setiap
Pegawai
Negeri
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 94
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memberikan
motivasi
pegawainya
agar
kepada
mereka
para
memiliki
penegakan disiplin. Karena itu bila sudah pimpinan
langsung
yang
melakukan
kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi.
pengawasan tentu pimpinan ini harus lebih
Pemberian motivasi kerja tidak hanya
baik dari mereka yang akan diawasi. Jika
dilakukan oleh pimpinan saja namun dapat
kualitas pimpinan yang mengawasi tidak
dilakukan juga oleh sesama rekan kerja atau
lebih baik dari mereka yang diawasi tentu
bahkan seorang motivator khusus yang
saja akan sia-sia dan upaya membentuk
sengaja didatangkan untuk memberikan
aparatur negara yang baik dan berwibawa
pelatihan motivasi kepada para pegawai.
akan semakin jauh dari harapan. Dalam
Tidak hanya motivasi kerja yang diberikan
penelitian ini kaitannya dengan pelaksanaan
tetapi juga sebaiknya diberikan reward and
pengawasan
punishment. Reward tidak harus berbentuk
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
uang tetapi dapat juga berupa pujian atau
Jaya yang masih tergolong rendah, telah
penghargaan sebagai karyawan teladan.
diidentifikasi
Sementara itu bagi pegawai yang tidak
berpengaruh terhadap baik-buruknya kinerja
disiplin diberikan sanksi. Kendala juga
aparat yaitu dari dalam diri (internal) adalah
muncul karena sistem yang ada di sipil harus
faktor motivasi dan faktor kemampuan, dan
melalui prosedur yang berlaku sehingga
dari luar diri manusia (eksternal) adalah
membutuhkan waktu yang lama untuk
faktor sistem dan prosedur kerja, serta
menghukum seseorang. Hal ini tentu akan
sarana dan prasarana.
Pegawai
Negeri
Sipil
hambatan-hambatan
yang
memerlukan waktu yang cukup lama dalam
Secara umum bahwa tingkat kinerja para
memberikan sebuah sanksi administrasi.
Pegawai Negeri Sipil dimanapun mereka
Pemberian sanksi bagi seorang Pegawai
bekerja secara kuantitatif maupun kualitatif
Negeri Sipil sepertinya lebih mengalami
dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor.
kelonggaran dibandingkan dengan Pegawai
Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan
Swasta. Seorang Pegawai Swasta bisa
menjadi dua kelompok utama yakni faktor yang
langsung dijatuhi hukuman berat ketika dia
datang dari dalam diri manusia itu sendiri dan
melakukan
faktor yang datang dari luar diri manusia.
kesalahan.
Namun
seorang
Pegawai Negeri Sipil harus menunggu
Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan
prosedur yang cukup lama. Pengawasan
pengawasn melekat terhadap pegawai negeri
melekat yang dilakukan pimpinan langsung
sipil masih banyak yang belum terlaksana
sebenarnya menjadi harapan besar dalam
dengan
upaya penegakan disiplin karena pimpinan
mengakibatkan kurangnya pelayanan yang
atau atasan langsung inilah yang akan
diberikan
menjadi 95 -
andalan
dalam
pengawasan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dengan
oleh
abdi
baik,
sehingga
masyarakat
yaitu
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pegawai tersebut yang dapat berakibat
pendekatan antara lain : pembinaan pegawai
menghambat kemajuan suatu daerah.
pada segi operasional, pengawasan secara langsung maupun secara fungsional dan hal
KESIMPULAN DAN SARAN
ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
Kesimpulan
berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh
1. Masih banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh
para
pegawai
yang
disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang
dilakukan
sehingga
oleh
atasan
mengakibatkan
langsung banyaknya
pelanggaran yang terjadi. Hal ini menuntut para
pimpinan
untuk
melakukan
para pegawai. Dengan demikian, adanya pengawasan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan ataupun keteledoran dalam bekerja yang mungkin terkesan kaku dalam pelayanan masyarakat, banyak birokrasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan sifat dan sikap disiplin dalam jiwa pegawai.
pengawasan melekat terhadap para pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga untuk kemajuan Kabupaten Pidie Jaya.
Saran 1. Pembangunan
aparatur
pemerintahan
diarahkan untuk menciptakan aparatur yang
2. Dengan adanya mekanisme pengawasan
lebih efisien, bersih dan berwibawa serta
melekat yang dilakukan oleh pimpinan atau
mampu melaksanakan seluruh tugas umum
atasan
mengurangi
dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh
Dalam hubungan ini kemampuan aparatur
pegawai negeri sipil dimana pada setiap
pemerintah
pelanggaran yang dilakukan dapat lansung
ditingkatkan.
langsung
dapat
serta
sikap
disiplin
perlu
dikenakan sanksi baik lisan ataupun tulisan
2. Hendaknya ada pembinaan Pegawai Negeri
yang dapat dijadikan pembelajaran bagi
Sipil dalam upaya peningkatan kedisiplinan
pegawai tersebut dan rekannya.
sebab dengan melakukan pembinaan di
3. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri
harapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pegawai.
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
3. Hendaknya ada sanksi yang tegas yang
Pidie Jaya antara lain dipengaruhi oleh
dijatuhkan oleh pimpinan terhadap setiap
faktor eksternal dan faktor internal dimana
pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil.
mempengaruhi kondisi kinerja pegawai yang akan
berdampak
keseluruhan.
pada Untuk
kinerja
secara
meningkatkan
pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya
telah
dilakukan
DAFTAR KEPUSTAKAAN Sujatno, 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia. Dydiet, H., 2001. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo.
beberapa Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 96
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Indroharto, 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti. Stout, H.D., 2004. De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni. Hadari, N., 1994. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT. Erlangga. Ulbert, S., 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
97 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
