PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SILABUS (Reg 1A) Semester: Pebruari-Juli 2014 Mata Kuliah Kode Semester Program Studi Dosen
: Sistem Akuntansi Pemerintahan (Non Profit) : : III : Magister Akuntansi : Dr. Bandi, M.Si., Ak, CA R. Asisten Direktur II, Lt2, Gedung Pascasarja. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta. blog: bandi.staff.fe.uns.ac.id Email:
[email protected]
Deskripsi Matakuliah Matakuliah ini membahas sistem akuntansi untuk sektor publik, khsusnya sistem akuntansi entitas pemerintahan, yang sebagian besar didasarkan pada peraturan keuangan dan akutnansi pemerintahan. Pembaruan pengetahuan tentang aturan baru berkenaan dengan keuangan dan akuntansi pemerintahan adalah mutlak diperlukan. Pembahasan dimulai dari tujuan penyusunan sistem akuntansi sektor publik /pemerintahan, dasar hukum, gambaran umum pelaksanaan akuntansi sektor publik, kebijakan akuntansi sektor publik dan kelengkapan-kelengkapan sistem akuntansi sektor publik. Setelah menyelesaikan matakuliah ini diharapkan mahasiswa mendapatkan dasar pemahaman tentang sistem akuntansi yang diterapkan dalam lingkup sektor publik. Metode kuliah Kuliah dilaksanakan dengan metode diskusi untuk itu mahasiswa harus aktif berpartisipasi. Tugas Mahasiswa Selama mengikuti kuliah ini mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Presentasi materi kuliah. Tugas ini adalah tugas kelompok untuk itu mahasiswa akan dibagi dalam kelompokkelompok. Meski tugas ini adalah tugas kelompok tetapi penilian prestasi oleh dosen didasarkan pada kemampuan individual. 2. Pratisipasi kelas Mahasiswa selain presenter diharapkan ikut berpartisipasi dalam diskusi dengan cara berpendapat, bertanya, menyanggah dll. Tugas ini adalah tugas individual. 3. Tugas akhir (Paper/Proposal/Rancangan SI) Di akhir masa perkuliahan mahasiswa diwajibkan menulis sebuah paper dengan tema yang relevan dengan sistem akuntansi pemerintahan atau akuntansi pemerintahan atau karya lain dalam bentuk proposal riset akuntansi pemerintahan, rancangan sistem dan prosedur akuntansi entitas pemerintah atau mini riset atau kajian ilmiah yang memanfatkan data keuangan pemerintah. Tugas ini adalah tugas individual yang wajib dikumpulkan tercetak pada akhir semester. Magister Akuntansi UNS 2014
1
Penilaian Nilai akhir ditentukan berdasar komponen sebagai berikut: 1. Kuis, & absensi maksimal 20% 2. Presentasi, Partisipasi & Penugasan Kelompok maksimal 30% 3. Tugas Akhir Individu/ Proposal &/ Paper ) 4. Ujian I ) minimal 5. Ujian II ) 50% Jika salah satu komponen tidak terpenuhi atau terlambat memenuhi penugasan di atas, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
Buku acuan 1. BPK RI. 2009. Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah. 2. KSAP. Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2009. 3. Payamta, 2010. Kumpulan Materi Kuliah Sistem Akuntansi Pemerintahan (Dikompilasi). Program Magister Akuntansi FE UNS. 4. Bastian, Indra, 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. (kode: IB) 5. Deddi Nodiawan, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. (Kode DN). 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP PP No. 60 tahun 2008). 7. Kumpulan Artikel yang diarahkan Dosen Pengampu. 8. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (up date): a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara; b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; d. UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah; e. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. PP No.23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; g. PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan i. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; j. PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. k. PP No.6/2006 tentang Barang Milik Negara/Daerah l. PP No.38/2008 tentang Barang Milik Negara/Daerah m. Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013. n. Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014 (up date terbaru). o. Permendagri No. 64/2013 Pedoman Penerapan SAP Akrual pada Pemerintah Daerah p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4/2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). q. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. r. PP terkait Materi s. PMK terkait Materi t. Permendagri terkait Materi Magister Akuntansi UNS 2014
2
Rencana Kuliah SESI KE 1
2
3
4
5
6
7
MATERI Penjelasan Silabus Pengantar Sistem Akuntansi Pemerintahan Akuntansi Sektor Private Versus Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Lingkungan Akuntansi Pemerintahan • Entitas Pelaporan • Dasar hukum Pelaporan Keuangan • Asumsi dasar, Karakteristik, dan prinsip akuntansi • Kendala informasi yang relevan dan handal • Unsur-unsur laporan keuangan TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN: • Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik • Persamaan dasar Akuntansi • Basis akuntansi & Fokus Pengukuran • Akuntansi anggaran & Akuntansi Komitmen • Anggaran Pemerintah (APBN & APBD) • Anggaran Berbasis Kinerja
KEL. Silabus Modul
• Modul • IB –1 • SAP PP 71 TH 2010 • Bultek terkait
• • • •
DN - Bab 1, 5 IB – 3 Modul Bultek terkait
• SAP • PP No. 24 Th 2005 • PP No. 71 Th. 2010 • Jan Husada SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN • PMK No. 171/PMK.05/20 KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT: 07 • Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pusat • Lamp: PMK • Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara No. • Kode Akun Pemerintahan Pusat 59/PMK.06/200 • Bentuk dan Format Laporan Keuangan 5 (UPDATE) • Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: Perbandingan • PP No. 24 tahun 2005 (cash toward accrual basic) • PP NOMOR 71 TAHUN 2010 (Accruel basis) Artikel: Kajian Basis Accrual
Tugas: contoh laporan keuangan Pusat SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH: • Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah • Prosedur Akuntansi • Rancangan Formulir dan Contoh Jurnal • Chart of Account • Kebijakan Akuntansi Pemda Tugas: contoh laporan keuangan Daerah PELAPORAN KEUANGAN • Neraca
Magister Akuntansi UNS 2014
Presentasi (Pembahas) Pengampu
K.1 (K-2)
K.2 (K-3)
K.3 (K-4)
• Permendagri No. 64/2013 • BUKU 4 SIKAD • IB – 4
K.4 (K-5)
• KSAP – 2009
K.5 (K-1)
3
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas, Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan • Laporan Konsolidasian Tugas: contoh laporan keuangan UJIAN MID SISTEM PENGANGGARAN PUSAT/APBN • Keuangan daerah • Proses Penyusunan APBN • Pedoman Akuntansi APBN • Penyusunan Anggaran Negara (APBN) • Struktur APBN • • • •
8
• IB - 6 • IB -7 • PP. 71 TAHUN 2010 • Bultek terkait
BUKU I SIKAD • MODUL (Payamta) • PP No.58/2005 •
(terbaru)
• PMK 9
SISTEM PENGANGGARAN DAERAH /APBD • • • • •
10
11
12
13
Keuangan daerah Proses Penyusunan APBD Pedoman Akuntansi APBD Penyusunan Anggaran Daerah (APBD) Struktur APBD
SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) & SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) • Neraca untuk Pertama kali • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • APIP Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU): • BLU Pusat • BLU Daerah (BLUD) • Implementasi SPIP dalam Kebijakan manajemen • Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tugas: contoh laporan keuangan BLU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN & AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (BMN) • Sistem Administrasi BMN • Sistem Pengkodean BMN • Pemindahtanganan BMN • Pemanfaatan BMN • Penghapusan BMN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN & AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH (BMD) • Sistem Administrasi BMD • Sistem Pengkodean BMD
Magister Akuntansi UNS 2014
• BUKU I SIKAD • MODUL
K.1 (K-2)
• PP No.58/2005 (terbaru) • Permendagri No. 37 Tahun 2012 (terbaru) • Permendagri 27 tahun 2013 (terbaru)
• BUKU 2, 4 SIKAD • IB – 4, 8 • SPIP PP No. 60 2008 • PP 23 tahun 2005 (BLU)
K.2 (K-3)
K.3 (K-4)
• Permendagri 4/ 2008. • PMK. 76/PMK.05/2008
• • • • •
PP 6/2006 PP 38/2008 PMK 2/11 PMK 4/2006 PMK terkait
K.4 (K-5)
• • • •
PP 6/2006 PP 38/2008 Permendagri 2/11 PMK 4/2006
K.5 (K-1)
4
14
• Pemindahtanganan BMD • Pemanfaatan BMD Penghapusan BMD Diskusi Tugas Akhir/ Proposal Tesis UJIAN AKHIR
Permendagri terkait
Individual
CATATAN
1. Setiap pertemuan, secara individu mahasiswa wajib membaca materi, dan berpartisipasi dalam membuat ringkasan materi kuliah (RMK) kelompok, dan mengerjakan tugas terkait setiap sesi. 2. Setiap kelompok wajib membuat & menyerahkan RMK hard copy kepada pengampu, dan menyelesaikan tugas sesuai silabus dan menyajikan presentasinya di depan kelas serta memimpin diskusi sesuai rencana kuliah. 3. Kelompok Pemateri/ Pemakalah, wajib mengemail paling lambat sehari sebelum kuliah berlangsung, materi kuliah atau bahan diskusi mingguan ke alamat:
[email protected]
Magister Akuntansi UNS 2014
5
