LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) DI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KANTOR DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA KOTA SAMARINDA
Oleh
MARDIANA NIM. 120 500 167
PROGRAM STUDI GEOINFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Laporan PKL
: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda
Nama
: Mardiana
NIM
: 120 500 167
Program Studi
: Geoinformatika
Jurusan
: Manajemen Pertanian
Pembimbing
Penguji I
Penguji II
Yulianto, S.Kom, M.MT Ir. Iskandar, MP Husmul Beze, S. Hut,M.Si NIP. 19830719 200912 1 007 NIP. 19591119 198710 1 001 NIP. 197906 13200812 1 003
Menyetujui/Mengesahkan, Ketua Program Studi Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Husmul Beze, S.Hut, M.Si NIP. 197906 13200812 1 003
Lulus ujian pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapang) yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di kantor yang berbeda di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya
kepada
pihak-pihak
yang
terlibat
secara
langsung
maupun
tidaklangsung didalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini,antara lain: 1.
Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan dukungan.
2.
Bapak Dian Ruhendra, ST, MM, selaku pembimbing PKL yang memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis.
3.
Bapak Yulianto. S.Kom, M.MT, selaku dosen pembimbing PKL.
4.
Bapak Husmul Beze, S.Hut, M.Si dan Bapak Ir. Iskandar, MP,selaku dosen penguji.
5.
Seluruh staf dan karyawan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda yang juga telah membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan PKL.
6.
Teman-teman yang telah membantu dalam penulisan laporan PKL ini. Saya menyadari bahwa dalam pembuatanLaporan PKL ini masih terdapat
banyak kekurangan dalam penulisan maupun penyajian. Maka dari itu, penulis
iv
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun, agar penulis dapat menghasilkan yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga PKL ini dapat diterima dan bermanfaat baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Apabila dalam penyajian Laporan PKL ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf.
Kampus Bukit Panjang, 15 Juni 2015
Penulis
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii KATA PENGANTAR ................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. v DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ........................................................................................ 3 C. Hasil yang Diharapkan ............................................................... 3 BAB II. KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi Pemenrintahan Dinas Pekerjaan Umum 4 B. Tinjauan Umum Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota .......... 4 C. Manajemen Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda 9 D. Visi dan Misi................................................................................. 16 E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan ................................................. 18 BAB III. HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) Di Dinas Pekerjaan Umum (PU)20 B. Hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) Di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda ......................................................................... 26 C. Survei Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) .............................................................. 29 D. Pengolahan Data ....................................................................... 32 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 38 B. Saran ......................................................................................... 38 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 39 LAMPIRAN .................................................................................................. 40
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Hasil Pekerjaan Survei Reklame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.
Gambar Batas Bangunan Dan Batas Pagar Dari jalan . . . . . . . ...... Hasil Pekerjaan Survei Patok GSB dan GSP. . . . . . . . . . . . . ...
30
Hasil Toponimi Patok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3. 4.
31
Lampiran 1. 2.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya . . . . . . . . . . . . . . ..... Layout Peta Sebaran Patok Dan Reklme Kota Samarinda. . . . .
41 42
DAFTAR TABEL
Nomor 2.1.
TubuhUtama
Halaman
Jadwal Kegiatan praktik kerja Lapang Di Dinas Pekerjaan Umum…………………………………………………………...
18
2.2.
Jadwal Kegiatan Praktik kerja Lapang Di Dinas Cipta Karya……………………………………………………………
19
2.3.
Tabel Kegiatan Mengidentifikasi Ruas Jalan Di dinas pekerjaan Umum………………………………………………
25
2.4.
Tabel Lanjutan Mengidentifikasi Ruas Jalan………………
26
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang harus diambilmahasiswa dalam penyelesaian studi di jurusan GeoinformatikaPoliteknik Pertanian Negeri Samarinda. Karena mahasiswa
tidak memiliki pengalaman
kerja maka hanya memiliki teori dan praktik oleh karena itu diadakan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang bertujuan agar mahasiswa yang bersangkutandapat memahami dan mengerti bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya.Melalui Kerja Praktik Lapang, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teoriteoriilmiahyang di peroleh di bangku kuliah yang berguna untuk memecahkan masalahyang ada di lapangan serta memperoleh pengalaman yang berguna dalamperwujudan pola kerja yang akan dihadapi. Tempat untuk melaksanakan Praktik KerjaLapang tersebut salah satunya adalah di Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Kalimantan Timur. Namun dikarenakan minimnyakegiatan maka Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melakukan pemindahan tempat PKL keDinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Kota merupakan suatu permukiman yang menetap (permanen) dengan penduduk yangheterogen, dimana di kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yangterintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya. (Burger, 1983 dalam Taufik 2013).Suatu kota yang merupakan pusat kegiatan usaha terdiri dari berbagai unsur ruang kota. Unsur-unsur ruang kota tersebut akan membentuk struktur kota. Proses pembentukan ini akan berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang lainnya, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari fungsi kota itu sendiri baik berupa fungsi primer maupun fungsi sekundernya (Anonim, 2012). Untuk membangun sebuah kota yang ideal dengan berbagai
2
fasilitas yang mendukung didalamnya, maka perlu adanya kegiatan penataan dan perencanaan tata ruang kota agar sesuai dengan fungsi kota tersebut. Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan lembaga pemerintah
yang
menangani
masalah
kecipta-karyaan,
penataan
dan
perencanaan tata ruang kota di Kota Samarinda. Di samping menangani masalah penataan kota, kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda juga menangani masalah penataan bangunan dan perizinan mendirikan bangunan. PKL juga dapat menjadikan mahasiswa mandiri dan memiliki visi serta misi untuk masa depannya. Dalam Praktik Kerja Lapang, mahasiswa dituntut untuk memiliki keahlian (Skill) dalam menjalankan pekerjaan karena praktik di perkuliahan seringkali berbeda dengan praktik langsung didunia nyata. Oleh sebab itu dibutuhkan
kreatifitas
dan
inisiatif
yang
tinggi
dari
mahasiswa
dalam
melaksanakan tugas di suatu perusahaan atau instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu program studi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yaitu Geoinformatika telah mempelajari masalah yang berkaitan dengan hal-hal perencanaan pembangunan wilayah. Dengan latar belakang tersebut mahasiswa Geoinformatika melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapang di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. B. Tujuan Tujuan diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah : 1. Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. 2. Memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya, sehingga akhirnya dapat menyesuaikan diri, 3. Memperoleh pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai pekerjaan geodesi informatika.
3
4. Mahasiswa dapat membandingkan perbedaan dalam tata cara pengambilan data dan penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktik baik di lapangan dan praktik di perkuliahan. C. Hasil yang Diharapkan Sedangkan hasil yang di harapkan dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 1.
Dapat membandingkan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh dalam dunia kerja.
2.
Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah khususnya Kantor Kantor Dinas Cipta Karya dan tata Kota Samarinda dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
3.
Mahasiswa memperoleh kemudahan untuk memahami prosedur-prosedur kerja dan menekuni pekerjaan yang diterapkan dalam instansi.
4.
Menumbuhkan sikap profesional mahasiswa sebelum memasuki pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
BAB II KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum 1. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(disingkat
Kemenpupera
RI)
adalah
Kementerian
dalam
PemerintahIndonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (20002004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono B. Tinjauan Umum Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda 1. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Daerah
dalam
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan program
dalam
merumuskan
kebijakan
perencanaan
kegiatan
pengaturan,
pembangunan,
operasional
pengawasan
dan
pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun,
5
kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan
dalam
pelaksanaan
pembangunan
dan
pengelolaan
bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategi, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategis dan program
pembangunan
baru,
perbaikan,
pemanfaatan,
pemugaran,
perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian
kawasan
perumahan
serta
pembinaan
hukum
peraturan
perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, teknologi dan industri, pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana sarana air limbah, jasa konstruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah dengan kebijakan umum daerah.(Anonim, 2008) 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas a. Tugas Pokok Pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda
6
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
pemerintahdaerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program
kegiatan
pengaturan,
pembangunan,
pengawasan
dan
pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelola peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategis, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan
strategis
pemanfaatan,
dan
program
pemugaran,
pembangunan
perluasan
dan
baru,
perbaikan,
pemeliharaan
dalam
pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, teknologi dan industri, pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan
strategis
pembangunan
pedesaan
dan
perkotaan,
pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta
7
prasarana sarana air limbah, jasa kontruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan se-arah dengan kebijakan umum daerah.(Anonim, 2012) 3. Fungsi Penjelasan mengenai fungsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Anonim, 2012), dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
teknis
keciptakaryaan
dan
pengembangan,
koordinasi,
perencanaan
ketatakotaan
program
operasional
upaya
pembinaan,
dalam
monitoring,
evaluasi
penyelenggaraan
kegiatan urusan cipta karya dan tata kota sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan se-arah kebijakan umum daerah. b. Pelaksanaan pengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan serta pelayanan umum pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis pengembangan perkotaan dan pedesaan, air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana dan sarana air limbah, kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat pada kawasan dan lingkungan siap bangun, penanggulangan dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh, perumahan kumuh sesuai NSPK dan NSPM yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang se-arah kebijakan umum daerah.
8
c. Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan dan lingkungan, rumah negeri asset pemda, penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan kawasan strategi, penyusunan perencanaan detail tata ruang serta pemanfaatan kawasan strategi dan sebagai RTR kawasan strategi, dan pengendalian memanfaatkan ruang wilayah dan kawasan, penyusunan pengaturan zonasi yang se-arah dengan kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi. d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan strategi dan program pembiayaan, pembinaan perumahan formal dan swadaya baik dalam pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan perluasan, pemugaran dan pemeliharaannya, sistem pengembangan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, pembinaan teknologi
dan
industri
perumahan
serta
pengembangan
pelaku
pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dengan memanfaatkan badan usaha baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan, swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, konsultan, kontraktor
dan pengembang yang se-arah
kebijakan umum daerah merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi; dan e. Pengkoordinasian teknis pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan
9
pedesaan, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang utuh, prasarana dan sarana air limbah, kasiba dan lisiba, pemulihan kawasan kumuh dan pembangunan kawasan pemukiman, pelaksanaan peraturan pedoman dan standar teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan, yang dilindungi dan dilestarikan dan pelaksanaan penataan ruang dan kawasan perumahan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta NSPM yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang se-arah kebijakan umum daerah serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya. C. Manajemen Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda 1. Pengorganisasian Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dapat dilihat pada lampiran 1. Adapun uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Anonim, 2008) adalah sebagai berikut : a. Sekretariat dan Sub Bagian Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian Bidang-Bidang lingkup Dinas dengan menyelenggarakan pelayanan umum administratif kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.
10
Sekretariat
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris
yang
dalam
menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota. b. Bidang Prasarana Perkotaan Bidang Prasarana Perkotaan yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang prasarana perkotaan serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Kepala Bidang Prasarana Perkotaan yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
penatakotaan
dengan
menyelenggarakan kegiatan bina teknik prasarana perkotaan, revitalisasi perkotaan, dan fasilitas utilitas kota yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan provinsi Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
Kepala
Bidang
Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :
11
1) Pelaksanaan
pernyusunan
perumusan
perencanaan
program
kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang prasarana perkotaan dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; 2) Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan dan strategis perencanaan dan pengawasan teknis Prasarana Perkotaan dan kawasan yang menjadi kewenangan penanganan
Pemerintah
Daerah
Kota,
koordinasi
dengan
Badan/Dinas/Instansi/ Lembaga terkait mengenai fasilitas kota dan rencana pengembangan kota, Memberikan bantuan dan penyuluhan teknik
mengenai
perencanaan
teknik,
permukiman
dan
pengembangan kota, pengadaan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan
Prasarana
Perkotaan
yang
menjadi
kewenangan
penanganan Pemerintah Kota serta Fasilitas Kota; 3) Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam usaha melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana permukiman, serta kualitas lingkungan yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang searah kebijakan umum daerah; 4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan
12
unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya. 2. Bidang Bangunan Gedung Bidang Bangunan Gedung yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
ketatakotaan
yang
bertugas
dan
berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun
dengan
SKPD
terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 620 diatas, Kepala Seksi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai fungsi antara lain: a. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan operasional program pengadaan pembangunan gedung; 1) Kantor kelurahan dan balai pertemuannya 2) Kantor kecamatan dan bangunan penunjangnya 3) Balaikota Kota Samarinda dan bangunan penunjangnya 4) Gedung untuk instansi setingkat kantor, dinas dan badan dan bangunan penunjangnya
13
5) Gedung untuk instansi vertikal dan bangunan penunjangnya 6) Gedung untuk pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas induk, puskesmas pembantu, pos yandu dan sejenisnya) 7) Gedung untuk pelayanan pendidikan (setingkat TK, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi) dan bangunan penunjangnya 8) Gedung untuk Pasar dan bangunan penunjangnya 9) Gedung untuk pelayanan perhubungan dan bangunan penunjangnya 10) Gedung untuk rumah ibadah dan bangunan penunjangnya 11) Gedung untuk pusat kegiatan dan layanan masyarakat (pertemuan, organisasi kepemudaan dan sejenisnya); b. Pendataan Terstruktur terhadap bangunan gedung yang telah dibangun; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. 3. Bidang Perumahan Pemukiman Bidang Perumahan Permukiman yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan permukiman serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
14
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perumahan Permukiman,
mempunyai
fungsi
sesuai
tanggung
jawab
dan
kewenangannya antara lain : a. Pelaksanaan pernyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan
teknis
dibidang
perumahan
permukiman
dengan
menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; b. Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan
dan
pengendalian
strategis dan
perencanaan
pembangunan
dan
sarana
pengawasan
prasarana
teknis
permukiman
termasuk pembangunan perumahan, pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman, pengendalian permukiman dan perumahan,
memberikan
bimbingan
dan
pembinaan
kepada
Pengembang dan memberikan perijinan, pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam usaha melibatkan peran serta masyarakat
untuk
bersama-sama
meningkatkan
tingkat
kualitas
perumahan (rumah sehat) yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah kebijakan umum daerah; c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
15
pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya 4. Bidang Penataan Kota Bidang Penataan Kota yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
ketatakotaan
yang
bertugas
dan
berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang penataan kota serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun
dengan
SKPD
terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Penataan Kota mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain : a. Pelaksanaan pernyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis dibidang penataan kota dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; b. Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan
dan
strategis
perencanaan
dan
pengawasan
teknis
menyelenggarakan perijinan bangunan, pendataan, menganalisa dan mengolah data perencanaan fasilitas kota, penyusunan Rencana Tata
16
Bangunan dan Letak penempatan Papan Reklame, Baliho, Spanduk, Neon Box dan bangunan advertizing lainnya, evaluasi terhadap pelaksanaan aturan ketataruangan yang berlaku seperti RDTRK, RTRK, RTBL, Sempadan Sungai, Jalan dan Bangunan, Jalur Hijau dan tata ruang parkir, penyusunan Peraturan Teknik ketataruangan yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Teknis Kawasan lainnya, penyusunan Peraturan Teknik Tata Bangunan yang meliputi Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknis Arsitektur dan Konstruksi lainnya, pengawasan letak bangunan terhadap garis sempadan, ruang parkir, dan keselamatan bangunan, pengawasan perijinan dan konstruksi bangunan sesuai dengan ketetapan dalam surat ijin membangun, pengendalian dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah kebijakan umum daerah; c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya.
17
D. Visi dan Misi Menurut Astina, (2014), Adapun Visi dan Misi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda adalah sebagai berikut: 1. Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Terwujudnya
pemerataan
pembangunan
dibidang
infrastuktur
dansuprastuktur, lingkungan permukiman dan perumahan yang layak dan serasi,tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi,aman, dan nyaman serta berkelanjutan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat terbentuknya masyarakat yang berjati diri, produktif dan mandiri. 2. Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda a. Meningkatkan pembangunan dan pemanfataan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang ada baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN Swasta maupun Hibah dan memberikan pelayanan terbaik serta mendorong kepada para pemangku kepentingan, investor bersama-sama masyarakat,untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tanpa
meninggalkan
cirri/khaskota
serta
bentuk
pelayanan
sederhana,jelas,aman dan efesien dan tepatwaktu. b. Meningkatkan pembangunan pemukiman, perumahan dan fasilitas kota yanglayak, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh,rapi, aman dan nyamandan berkelanjutan dalam rangka untuk mendukung ketahanan masyarakat,maupun menjamin lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas masyarakat.
18
c. Mengatur
dan
mengendalikan
pemanfaatan
ruang
kota
guna
meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan hidup. d. Mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budaya lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. e. Meningkatakan sumber daya manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok danfungsi. E. Tempat dan Waktu Kegiatan PKL Praktik kerja lapang (PKL) dilaksanakan di dua kantor yang berbeda yaitu Kantor PU, Jalan Tengkawang No. 5, Samarinda dan Kantor Cipta Karya. Hal ini dikarenakan minimnya kegiatan di Kantor dinas PU mengharuskan Mahasiswa untuk mencari lokasi PKL yang baru yaitu di Kantor Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, jalan Kesuma Bangsa No. 84, Kecamatan Samarinda Ulu.. Adapun jadwal kegiatan selama PKL di Kantor Dinas PU dapat dilihat pada tabel 1 Tabel 1.Jadwal Kegiatan Praktik KerjaLapang (PKL)Dinas Pekerjaan Umum No Waktu Kegiatan Lokasi Keterangan Kantor Dinas 1 06 - 07 April 2015 Identifikasi Jalan Pekerjaan Praktik Kota Samarinda Umum
19
Kegiatan – kegiatan yang di lakukan pada saat praktik kerja lapang (PKL) di Kantor Dinas CIpta Karya dapat di lihat pada Tabel 2. Tabel 2.Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) Dinas Cipta Karya No Waktu Kegiatan Lokasi Keterangan Ruang Rapat 1 4 Mei 2015 Rapat Cipta karya
2 3 4
6– 8 Mei 2015
Pembuatan Surat Izin Reklame Mengisi Atribut
11 - 12 Mei 2015
Survei Lapangan
15 - 18 Mei 2015
Survei Reklame dan Dokumentasi
5 Mei 2015
5 6
19 – 22 Mei 2015
7 25 - 26Mei 2015
8
27 - 29Mei 2015
9 10
1 Juni 2015 3 - 4Junl 2015
11
5 – 6 Juni 2015
Layout Peta (Kota Samarinda) Survei Patok Dan Pengambilan Titik Koordinat GSP dan GSB Surat Perpanjangan Iklan Dan Baliho Download Data Input Data Ke Excel secara manual Input Data Ke
arc_map
Kantor Dinas
Praktik
Kantor Dinas Kecamatan Tanah Merah dan Samarinda Seberang Kecamatan Samarinda Kota
Praktik
Kantor Dinas
Praktik
Kecamatan Bukuan, Rawa Makmur, Handil Bakti
Praktik
Kantor Dinas
Praktik
Kantor Dinas Kantor Dinas
Praktik Praktik
Kantor Dinas
Praktik
Praktik
Praktik
BAB III HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG A. HasilPraktik Kerja Lapang (PKL) di Dinas Pekerjaaan Umum (PU)
1. Identifikasi Ruas Jalan Kota Samarinda a. Tujuan Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk melihat apakah penggunaan Ruas Jalan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda. b. Dasar Teori Menurut(R. Desutama. 2007)Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, dimana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian
21
Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsinya terdiri atas : 1. Jalan Arteri
Jalan Arteri Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. (R. Desutama. 2007) Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Primer adalah : a) Kecepatan rencana> 60 km/jam. b) Lebar badan jalan> 8,0 m. c) Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. d) Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. e) Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. f) Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jalan Arteri Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan
primer
menghubungkan
dengan kawasan
kawasan sekunder
sekunder kesatu
kesatu
dengan
atau
kawasan
sekunder lainnya atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Sekunder adalah : 1. Kecepatan rencana > 30 km/jam. 2. Lebar jalan > 8,0 m.
22
3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas ratarata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan Kolektor
Jalan Kolektor Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang kesatu dengan kota jenjang ketiga. (R. Desutama. 2007). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Primer adalah : a. Kecepatan rencana > 40 km/jam. b. Lebar badan jalan > 7,0 m. c. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. d. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. e. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. f. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan
Kolektor
menghubungkan
Sekunder
kawasan
adalah
sekunder
kedua
ruas
jalan
dengan
yang
kawasan
sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Sekunder adalah : 1) Kecepatan rencana > 20 km/jam.
23
2) Lebar jalan > 7,0 m. 3. Jalan Lokal
Jalan Lokal Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. (R. Desutama, 2007). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Primer adalah : a. Kecepatan rencana > 20 km/jam. b. Lebar badan jalan > 6,0 m. c. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa Jalan Lokal Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Sekunder adalah : 1) Kecepatan rencana > 10 km/jam. 2) Lebar jalan > 5,0 m. c. Alat dan Bahan 1) Komputer/PC. 2) Sofware Arc Map 10.2.2, 3) Peta hasil scan, sebuah peta yang didigitasi di dalam komputer. 4) Tally sheet Berupa data-data ruas jalan d. Prosedur Kerja 1) Membuka aplikasi Arc Map 10.2.2
24
2) Setelah lembar kerja baru terbuka, klik tombol
untuk add data (
Projek yang mau diidentifikasi ). 3) Membuka data ruas jalan kota samarinda yang ada diexcel 4) Kemudian mengklik kanan pada Jaringan _ jalan _ 26 _ nov_2014 5) Kemudian mengidentifikasi nama ruas jalan satu persatu yang ada diexcel didalam atribut jaringan_jalan_26_nov_214. e. Hasil Ada 36 Ruas jalan di Kota Samarinda, namun ternyata hanya 19 yang sesuai dengan RTRW Samarinda tahun 2014. Sebagian data atribut hasil identifikasi di Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar 4. f.
Pembahasan Selama kegiatan berlangsung ditemukan beberapa kendala seperti banyaknya
nama
jalan
yang
sama.
Hal
ini
menyulitkan
untuk
mengindentifikasi ruas jalan yang benar. Selain itu atribut jalan yang harus diidentifikasi sangat banyak, mendekati 2000 ruas jalan. Hal ini menyebabkan proses identifikasi sebenarnya berlangsung cukup lama karena banyaknya objek jalan yang harus diidentifikasi. Selama 2 hari pekerjaan berlangsung, tim hanya berhasil mengidentifikasi 36 ruas jalan. Pekerjaan identifikasi juga diselingi oleh pekerjaan lain yaitu input data keuangan bulanan sehingga pekerjaan juga menjadi tertunda. Adapun kegiatan identifikasi ruas jalan tersebut yang dilaksanakan di kantor dinas Pekerjaan Umum tertera pada tabel di bawah ini :
25
Tabel 3. Identifikasi jalan di Dinas Pekerjaan Umum ii. Pembangunan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional), Dengan Rincian: NO.
NO. RUAS
NAMA RUAS JALAN
PANJANG (KM)
Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab Kutai Barat)- Long Hubung –Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun-Long Pahangsi-Tiong ohang-Long Apari (Kab. Mahakam Ulu) – Batas Provinsi Kalimantan Barat Ruas Jalan Long Apari – Lasantuya (Perbatasan Malaysia) Ruas Jalan Sp. Datah Naha – Perbatasan Malaysia
1.
2. 3. 4.
Ruas Jalan Batu Cermin (Samarinda) – L2 12 (Tenggarong Seberang 5. Ruas Jalan Outer Ring Road – BSB (Bandara 55,3756 Samarinda Baru) 6. Ruas Jalan Poros Jalan Batu Besaung – Jalan 7,2 Berambai (Samarinda) 7. Ruas Jalan Km. 13 – Jembatan P. Balang 8. Ruas Jalan Jembatan P. Balang – Panajam 9. Ruas Jalan Sp. Batu Kelau‐ Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara) Long Hubung –Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara) 10. 008.11K Ruas Jalan Syarifuddin Yoes (Jl. Ke Airport) (Kota Balikpapan) 11 008.11K Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan) 12 008.11K Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan) 13 008.11K Ruas Jaln MT. Haryono / Ring Doad (Balikpapan) iii. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 1 (K‐1) (Jalan Provinsi), dengan rincian: NO. NO. RUAS NAMA RUAS JALAN PANJANG (KM) 1. Ruas Jalan Tanjung Batu – Batas Provinsi Kalimantan Utara – rencana Kolektor 3 iv. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 2 (K‐2) (Jalan Provinsi), dengan rincian: PANJANG NO. NO. RUAS NAMA RUAS JALAN (KM) 1. Ruas Jalan Sebulu – Muara Bengkai 112,0 2. Ruas Jalan Sangkulirang – Talisayan (No. Ruas = 241,0 34.033) 3. Ruas Jalan Sp. Pengodan – Sp. Talisayan 4. Ruas Jalan Resak – Petung(Rencana Jalan Kolektor 2) 5. Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Muara Badak v. Pembangunan Jalan Kolektor Primer 3 (K‐3) (Jalan Provinsi), dengan rincian: NO. 1.
2.
NO. RUAS
NAMA RUAS JALAN Ruas Jalan Batas Provinsi Utara – Tabang – Kembang Janggut – kota Bangun Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara)(Rencana Kolektor 3) Ruas Jalan Sp. Abit – Kahala ‐ Ma. Wahau
24,6 PANJANG (KM)
26
Tabel 3. lanjutan 3.
Ruas Jalan muara Bengkal – Muara Ancalong ( Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat)(Rencana jalan Kolektor 3) Ruas Jalan Linggang Bigung – Batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kutai Barat)(Rencana Jalan Kolektor 3)
4.
Adapun keterangan dari tabel di atas sebagai berikut : a. Merah : Pemeliharaan b. Biru
: Beda Fungsi
c. Hijau : Pembangunan d. Hitam : Tidak Ada
B. Hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Cipta Karya danTata Kota Samarinda 1. Survei Reklame a. Tujuan Tujuan dilakukannya survei reklame ialah untuk mengambil titik koordinat tempat yang akan digunakan untuk pembangunan reklame sesuai dengan permintaan dari pemohon. b. Dasar Teori Dalam penyelenggaraan reklame terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sesuai dengan PERWALI (Peraturan Walikota)
Samarinda,
mulai
dari
lokasi
penempatan
reklame,
pemeriksaan, prosedur administrasi, batas waktu, dll. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut telah tercantum pada BAB I hingga BAB XII PERWALI Samarinda.
27
c. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan survei reklame adalah: 1) GPS Map 78s GARMIN 2) Komputer/PC 3) Kendaraan 4) Tally Sheet 5) Data GSP dan GSB Samarinda 6) Kamera Digital d. Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan dalam kegiatan survei ini adalah: 1) Menyiapkan segala perlengkapan untuk survei ke lapangan yaitu GPS Map 78s GARMIN, kendaraan dan data dari pemohon. 2) Pergi ke lokasi pembangunan dengan kendaraan yang telah disiapkan. 3) Mulai mengambil titik koordinat lokasi tersebut dengan cara menyalakan alat GPS, tunggu hingga minimal 4 satelit terdeteksi, tekan dan tahan tombol enter, beri nama pada titik tersebut sesuai dengan nama pemohon kemudian save. 4) Potret area sekitar dengan menggunakan kamera digital dengan sudut pandang yang telah ditentukan agar mempermudah pembuatan sketsa gambar. 5) Kembali ke kantor dan memulai proses pembuatan advis teknis reklame.
28
e. Hasil Hasil yang didapat dari kegiatan survei reklame di lima kelurahan di kota Samarinda yaitu Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, Karang Mumus, Pelabuhan, dan Sungai Pinang. Dari kelima Keluran tersebut terdapat 103 titik reklame, dapat dilihat dari Gambar 2.
Gambar 1. Hasil Pekerjaan Survei Reklame f.
Pembahasan Survei reklame dilakukan untuk memberikan keterangan secara teknis tentang bangunan reklame tersebut.
Hal tersebut tidak boleh
dilakukan oleh pihak penyelenggara karena bangunan reklame harus memperoleh izin dari dinas yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda No. 26 tahun 2012.
Jika peraturan tersebut
dilanggar oleh pihak penyelenggara, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda diberikan kewenangan untuk mencabut reklame tersebut karena tidak mematuhi prosedur yang telah ada.
29
Saran Teknis Reklame merupakan surat perizinan pembangunan yang diberikan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda kepada penyelenggara reklame berupa surat izin pembuatan maupun surat izin perpanjangan sebuah reklame. Saran Teknis tersebut berisi tentang data penyelenggara/pemohon, data reklame (bentuk dan ukuran), keterangan lokasi pembangunan, sketsa hingga denah lokasi pembangunan reklame tersebut serta penyataan telah memperoleh izin dari Kantor Dinas yang bersangkutan. C. Survei Lokasi Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) 1. Survei Patok Garis Sempadan Bangunan Dan Garis Sempadan Pagar a. Tujuan Tujuan dari kegiatan Survei Lokasi Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah untuk mengetahui secara langsung lokasi pembangunan patok dan bentuk areanya
sehingga
dapat
menyiapkan
hal-hal
yang
kemungkinan
diperlukan pada saat pembuatan Patok GSB dan GSP di daerah tersebut sesuai dengan denah lokasi pembuatan yang diperoleh dari konsultant. b. Dasar Teori Garis Sempadan Bangunan (GSB) GSB atau building demarcation line adalah garis batas dalam mendirikan bangunan disuatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. Garis ini bisa membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang, ataupun samping. Lebar GSB biasanya dihitung seperempat dari lebar Daerah Milik Jalan (DMJ) dan ditarik dari batas Garis Sempadan Pagar (GSP). Khusus untuk kawasan perdagangan dan jasa komersial, GSB minimum adalah 5 (lima) meter
30
dari
batas
GSP.
Garis
Sempadan
Samping/Belakang
Bangunan
(GSpS/GSpB), yaitu sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping atau belakang kapling, dihitung dari garis batas kapling terhadap batas terluar samping atau belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan factor keselamatan antar bangunan. Sjahputra, (2012)
Gambar2. Batas bangunan dan Batas pagar dari jalan
c. Alat dan Bahan Alat yang digunakan dalam kegiatan survei patok ialah: 1) Kendaraan, untuk menuju ke lokasi 2) Denah lokasi pembuatan Patok GSB dan GSP 3) Kamera Digital, untuk memotret area sekitar d. Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan pada saat kegiatan survei berlangsung ialah:
31
1) Pergi ke lokasi pembuatan Patok GSB dan GSP menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. 2) Setelah sampai dilokasi pembuatan, konsultant akan memberikan penjelasan-penjelasan singkat mengenai hal-hal tentang lokasi dan apa saja yang harus dilakukan pada saat pembuatan patok didaerah tersebut. 3) Memotret area sekitar menggunakan kamera digital. 4) Menuju ke lokasi selanjutnya. e. Hasil Hasil yang didapatkan dari Survei Patok GSB dan GSP di Kelurahan Bukuan, Rawa Makmur, dan Handil Bakti terdapat 40 titik Patok, dapat dilhat pada Gambar 3.
Gambar3. Hasil Pekerjaan Survei Patok GSB dan GSP f.
Pembahasan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) merupakan garis batas pembangunan yang seharusnya dibangun
32
terlebih dahulu sebelum terdapat bangunan di daerah tersebut. Tetapi, karena banyak bangunan-bangunan lama yang dibangun sebelum adanya garis sempadan, maka pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tidak dapat memberikan sanksi denda maupun penggusuran terhadap bangunan tersebut. Jadi Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar hanya diberlakukan untuk bangunan-bangunan baru yang akan dibangun di daerah tersebut. Sejauh ini pembangunan GSB dan GSP telah mencapai Kelurahan Handil Bakti dimana baru diadakan survei Patok di daerah tersebut. GSB dan GSP dibangun di sepanjang jalan sebelah kanan maupun kiri dengan interval jarak pembangunan ± 50m. D. Pengolahan Data a.
Tujuan Tujuan dari proses pengolahan data ialah untuk memproses data-data koordinat lapangan yang telah diperoleh dari hasil survei lapangan menjadi sebuah Peta Sebaran Bangunan Pemerintah se-Samarinda.
b.
Dasar Teori Georefencing adalah proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan system koordinat ke dalam system koordinat dan proyeksi tertentu.(Chandra, 2012) Pembuatan layout peta merupakan pekerjaan terakhir setelah input data, editing data, analisis data, penambahan label, dan pengaturan legenda daftar isi telah dilakukan. Melalui fasilitas layout dapat membuat dan mengatur data mana saja yang akan digunakan sebagai output dari proses
33
atau analisis gis yang digunakan sertabagaimana data tersebut akan ditampilkan. Triyadi, (2013), Layout ini akan bermanfaat untuk memperjelas peta dan memperindah secara tampilan, selain itu tujuan yang lebih penting mengenai layout peta adalah sebagai atribut pelengkap yang mampu menjelaskan isi peta, yang merupakan informasi-informasi penting. Tanpa adanya layout, sebuah peta tidak akan berarti apa-apa, dan hanya bermakna sebagai gambar biasa. Pentingnya layout ini pada sebuah peta, sehingga perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain layout yang baik. Melalui praktikum ini praktikan diharapkanakan mempunyai pengetahuan mengenai layout dan dapat mengaplikasikannya untuk keperluan lain. c.
Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan pada saat proses pengolahan data adalah: a. Download Data dari GPS ke Laptop b. Membuka program MapSource pada komputer/PC c. Sambungkan alat GPS Map 78s dengan komputer/PC menggunakan kabel data, lalu nyalakan GPS. d. Karena GPS Map 78s tidak bisa terbaca secara otomatis pada Software MapSource, maka cara men-download datanya menggunakan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Mengklik Open pada menu File 2) Mencari direktori penyimpanan pada GPS. Biasanya file penyimpanan berbentuk GPX.
34
3) File GPX berupa gabungan data koordinat yang dibedakan sesuai tanggal pengambilan datanya. 4) Openfile satu-persatu sesuai tanggal pengambilan data kemudian save dalam bentuk file txt, mps dan dxf. 5) Setelah melakukan proses download data secara keseluruhan dan menyimpannya dalam satu folder, 6) Meng-input datake aplikasiArcGIS 10.2.2. 7) Membuka aplikasi ArcGIS 10.2.2 8) Setelah lembar kerja baru terbuka, klik tombol
untuk add data.
9) Setelah memasukkan semua data, kemudian memasukkan citra Kota Samarinda yang telah ter-georeference untuk mengecek apakah terdapat titik yang melenceng dari peta atau tidak. 10) Jika terdapat titik yang melenceng, mengecek kembali data koordinat lapangannya. Tetapi jika tidak maka proses pengolahan data dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 11) Toponimi atau Penamaan pada peta a. Open Attribute Layer pada Data Patok atau data Reklme, kemudian membuat kolom baru yaitu “Keterangan” dan isi kolom tersebut sesuai dengan data tentang Patok atau Reklame yang telah ada. b. Kemudian mengklik kanan pada layer yang diinginkan kemudian pilih Label Features. c. Apabila sudah diaktifkan tetapi hasil yang tertera pada Peta yaitu 0, maka ubah Label Field-nya dengan cara klik kana pada layer yang diinginkan, klik properties.
35
d. Pilih Label kemudian ubah Label Field menjadi “Keterangan” lalu klik OK. Maka hasilnya akan tampak seperti berikut:
Gambar 4. Hasil Toponimi Patok
12) Setelah proses toponimi selesai, maka berikutnya adalah tahap akhir pengolahan data yaitu proses pembuatan Layout Peta. Cara membuat Layout Peta adalah sebagai berikut: a. Mengklik Menu Insert, memilihNeatline kemudian mengatur posisi Neatline. b. Kemudian mengklik Menu Insert, memilihText untuk memasukkan Judul Peta. c. Setelah itu, mengklik pada menu Insert dan memilih North Arrow dan selanjutnya memilih Legend, Scale Bar, Scale Text dan Object. Tetapi terlebih dahulu mengatur skala peta.
36
d. Setelah semuanya dimasukkan kedalam peta, maka hanya perlu ditata rapi sehingga pembaca peta mudah dalam membaca maupun memahami isi dari peta tersebut. e. Selanjutnya yaitu membuat garis Grid untuk memberitahukan kepada pembaca tentang koordinat letak dari bangunan-bangunan tersebut. Caranya yaitu mengklik kanan pada Peta kemudian memilih Properties. f. Pada window Propertiesmemilih Grids lalu klik New Grids. g. Memilih tipe grid, karena yang dipakai pada peta adalah sistem koordinat UTM maka memilih Measured Grid. h. Setelah itu mengklik Next sampai dengan Finish dan Grids akan terbentuk secara otomatis. 13) Jika proses Layout telah selesai, maka pengolahan data juga selesai dan peta siap untuk di-print out. d.
Hasil Hasil yang didapatkan dari proses pengolahan data tampak Pada lampiran 2.
e.
Pembahasan Kegiatan pengolahan data lapangan memerlukan waktu selama ± 2 minggu waktu kerja. Penyebab lamanya proses pengolahan data adalah proses download data yang dilakukan tidak cukup dalam waktu 1 atau 2 hari dikarenakan para pekerja lapangan terlambat memberikan data pada batas waktu yang ditentukan sehingga menghambat proses pengolahan data. Pada saat pengolahan data tentu terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu beberapa titik koordinat melenceng dari tempat yang
37
seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak semua data lapangan dimasukkan melalui proses download data, melainkan beberapa dimasukkan secara manual kedalam program Microsoft Excel sehingga ada beberapa kesalahan dalam penulisan koordinat lapangan. Ini terjadi karena tidak semua pekerja menguasai cara men-download data, jadi cara yang diambil yaitu memasukkan data secara menual. dilakukan
pengecekan
ulang
Karena data melenceng, jadi harus
terhadap
data-data
lapangan
dan
mengubahnya sehingga titik kembali pada posisi yang seharusnya. Proses pengolahan data yang memerlukan waktu paling lama yaitu proses toponimi. Pada proses toponimi, penamaan tidak hanya dilakukan pada patok dan reklame pemerintah tetapi juga penamaan terhadap jalan agar tidak menjadi peta buta. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pembuatan peta karena menentukan apakah peta tersebut layak untuk menjadi konsumsi masyarakat atau hanya menjadi peta buta yang tidak ada seorang-pun mengerti cara membacanya kecuali ahli peta.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda adalah sebagai berikut : 1.
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada pemilik bangunan yang tidak mengikuti aturan, namun bisa memberikan rekomendasi bangunan mana saja yang harus ditertibkan.
2.
Tata cara pengambilan data koordinat lapangan di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda masih menggunakan cara manual yaitu dengan cara ditulis kemudian di-input ke dalam program Microsoft Excel. Tetapi untuk kemajuan alat survei dan Software yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sudah lebih maju dan terbaru. B. Saran
1.
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan alat dan software sehingga perlu diadakan pelatihan secara berkala.
2.
Mahasiswa sebaiknya lebih banyak diajak dalam kegiatan-kegiatan survei lapangan
sehingga
mahasiswa
dapat
memperoleh
pengalaman,
pengetahuan serta wawasan yang lebih luas tentang bidang pekerjaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2008. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.http://dcktk-smd.org/ Anonim. 2012. PengertianDigitasi. https://gisindonesiablog.wordpress.com/2012/10/25/digitasi/ Anonim.2012. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FXaA2Qe nsX0J:satpolpp.samarindakota.go.id/upload/file/perwali-262012.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk Anonim. 2013. Bidang smd.org/?page_id=1260
Prasarana
Perkotaan.
http://dcktk-
Anonim. 2013. Tugas Pokok. http://dcktk-smd.org/?page_id=1168 Anonim.2013. Tugas Pokokdan Fungsi Dinas. http://ciptakota.samarindakota.go.id/content/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas Anonim. 2014. GSB-Garis Sempadan Bangunan. http://www.arsindo.com/artikel/gsb-garis-sempadan-bangunan/ Astina, Fitria. 2014. Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Menata Jalur Hijau Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Nup xX7POwqIJ:ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/03/Jurnal%2520Fitria%2520%2803-04-14-07-3122%29.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk Chandra. 2012. Georeferencing Citra/Map Digital ArcMap.http://chandrafz13.blogspot.com/2012/11/georeferencingcitramap-digital-pada.html
Pada
Sjahputra, Rulianto. 2012. Garis Sempadan Bangunan (GSB), KDB, KLB Dan Ketinggian Bangunan (TB).http://kecamatanneglasari.blogspot.com/2012/11/garis-sepadanbangunan-gsb-kdb-klb-dan.html Taufik.2013. Pengertian Kota Menurut Para Ahli. https://taufikzk.wordpress.com/2013/11/28/pengertian-kota-menurut-paraahli/ Triyadi. 2013. Layout Petadengan SIG. http://triyadirikky06.blogspot.com/2013/01/layout-peta-dengan-sig.html
41 Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota KEPALA DINAS H. ISMANSYAH, SE, M.Si NIP. 19600929 198902 1 001
KELOMPOK JAFUNG
SEKRETARIS HERWAN RIFA’I, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 198609 1 001
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
Hj. MUSTIKA RETNO ANDRITA, SE NIP. 19700328 198912 2 002
INDRA WIJAYANTO, SE, M.P.Si NIP. 19791111 200312 1 005
NENENG CHAMELIA SHANTI, ST. M.Si NIP. 19751105 200112 2 003
BIDANG PRASARANA PERKOTAAN
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
BIDANG PERUMAHAN PEMUKIMAN
BIDANG PENATAAN KOTA
H. MAHYUDIN, ST, MT NIP. 19601226 198903 1 005
Hj. SUSY SUKMAWATI, ST, MT NIP. 1969 1119 199605 2 001
DENNY ALFIAN NOORSHANDY, ST NIP. 19740713 199903 1 001
DIAN RUHENDRA, ST, MM NIP. 19750526 199903 1 004
SEKSI BINA TEKNIK PRASARANA PERKOTAAN
SEKSI BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG
SEKSI BINA TEKNIK PERUMAHAN PEMUKIMAN
SEKSI TATA RUANG
AGUS SUPRIYANTO, ST, MT NIP. 19670824 199902 1 003
H. ZUL HERMANA, ST NIP. 19751222 200112 1 003
SEKSI REVITALISASI PERKOTAAN
SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
SEKSI PRASARANA PERUMAHAN PEMUKIMAN
SYAIFULLAH NURWIJAYA YUDA, ST, MM NIP. 19720414 200012 1 003
ENDRO TOMO, ST, MT NIP. 19680410 199203 1 016
DARMADI, ST NIP. 19720705 199903 1 009
SEKSI FASILITAS UTILITAS KOTA
SEKSI REHAB & PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG
SUNAR, ST, M.Si NIP. 19650 215 199103 1 012
SAID ADI TAQWAN, ST NIP. 19720402 200312 1 007
SEKSI TATA BANGUNAN M. FARID, BE NIP. 19660428 199001 1 001
SEKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMUKIMAN
SEKSI PENGENDALIAN BANGUNAN
SURYO PRIYO RAHARJO, ST, MM NIP. 19730915 199903 1 007
M. CECEP HERLY, ST, MM NIP. 19730927 200212 1 001
UPTD TINDAK DARURAT
UPTD DATA BASE
UPTD OPERASIONAL PENGAWAS BANGUNAN
MUHAMMAD IMAN, ST, MT NIP. 19760214 200112 1 005
M. FIRMAN NIP. 19590404 198503 1 017
Hj. EMILIA SUKMA DEWI, ST NIP. 19740216 199603 2 002
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD TINDAK DARURAT
Hj. MU’MINAH H.A RASYID NIP. 19620804 198811 2 002
MULYADI, SE NIP. 19671231 199401 1 009
EDDY DJUNAIDI, ST, M.Si NIP. 19691018 200212 1 003
UPTD PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOVIAR AZWARI, ST NIP. 19740328 200112 1 005
JUSMARAMDHANA ALUS, SH NIP. 19711030 199403 1 002
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD DATA BASE
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD OPERASIONAL PENGAWAS BANGUNAN
Hj. ARBAYAH NIP. 19641207 198611 2 003
H. RUSTAM EFFENDI NIP. 19590103 198902 1 001 Samarinda, 31 Desember 2014 KepalaDinas H. Ismansyah, SE, M.Si Pembina UtamaMuda / IV.c NIP. 19600929 198902 1 001
42 Lampiran 2. Layout Peta Patok Dan Reklame Kota Samarinda
