PROGRAM KERJA REVIU (PKR) KERTAS KERJA REVIU (KKR) CATATAN HASIL REVIU (CHR) IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN
OLEH: GANA HADISURYA, SE, M.AK, QIA Auditor Madya Itjen Kemenristekdikti
REVIU LAPORAN KEUANGAN adalah serangkaian aktivitas berupa penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan (LK), termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.
Komponen LK yang direviu dengan basis SAP Akrual terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; 3. Laporan Operasional (LO); 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) • Reviu dititikberatkan pada akun LK yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian Laporan Keuangan
• Dalam rangka pengendalian reviu, APIP dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu dengan unit penyusun laporan keuangan maupun instansi permeriksa laporan keuangan yaitu BPK RI.
• Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK, yaitu dilakukan secara bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK, tidak menunggu setelah LK tersebut selesai disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK dan pelaksanaan audit oleh BPK RI.
Program
Kerja Reviu (PKR)
Program Kerja Reviu merupakan kumpulan dari prosedur reviu yg akan dijalankan dan dibuat secara tertulis
Setiap program kerja reviu biasanya mengandung empat hal pokok yaitu : 1. Informasi Pendahuluan 2. Pernyataan tujuan reviu 3. Instruksi-instruksi khusus 4. Langkah-langkah kerja
Ketentuan dalam penyusunan program kerja reviu: a.
Tujuan reviu harus dinyatakan secara jelas dan memungkinkan untuk dapat dicapai
b.
Setiap langkah reviu harus merinci prosedur reviu yang harus dilakukan
c.
Setiap langkah reviu harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan
d.
Program reviu harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah reviu yang dilaksanakan
e.
Program reviu harus fleksibel namun setiap perubahan harus dengan persetujuan supervisor
f.
Program reviu harus berisi informasi yang perlu untuk dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara tepat
g.
Program reviu harus menyertakan taksiran waktu yang diperlukan sesuai waktu penugasan
CONTOH PROGRAM KERJA AUDIT (PKR)
Manfaat dari penyusunan program kerja reviu antara lain : a. Merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang biasa dikomunikasikan kepada setiap tim reviu. b. Merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para pereviu dan supervisinya. c. Sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan d. Dapat membantu para pereviu yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan serta langkah langkah kegiatan audit. e. Dapat membantu pereviu untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. f.
Dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor.
KERTAS KERJA
REVIU (KKR)
Kertas Kerja Reviu merupakan catatan catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan pereviu secara sistematis pada saat melaksanakan tugas reviu. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK, pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai: 1. Pihak yang melakukan reviu; 2. Tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang direviu; 3. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK; 4. Asersi yang dinilai dan langkahlangkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan; 5. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu
CONTOH KERTAS KERJA REVIU (KKR)
MANFAAT KERTAS KERJA REVIU: 1. Merupakan dasar penyusunan catatan hasil reviu. 2. Merupakan alat bagi atasan untuk mereviu dan mengawasi pekerjaan para pelaksana reviu. 3. Menyajikan data untuk keperluan referensi. 4. Merupakan salah satu pedoman untuk tugas reviu berikutnya.
Untuk setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang direviu, simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR). Bila memungkinkan, pereviu juga dapat menyusun Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)
Catatan
Hasil Reviu (CHR)
adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang setidaknya memuat simpulan penyelenggaraan akuntansi dan atau penyajian laporan keuangan yang harus diperbaiki/ dikoreksi, permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP dan sistem akuntansi yang berlaku, serta tindakan perbaikan/koreksi oleh pereviu kepada unit akuntansi, baik yang telah dilakukan atau yang belum/tidak dilakukan Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi yang disajikan dalam bentuk CHR dan IHR (bila memungkinkan). Pada tingkatan unit tertentu disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan IHR unit-unit akuntansi dibawahnya.
CONTOH CATATAN HASIL REVIU (CHR)
Ikhtisar
Hasil Reviu (IHR)
adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil reviu yang berisi tabulasi tiap akun dalam laporan keuangan yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi.
CONTOH IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)
Mekanisme Pelaksanaan
Reviu
1. Yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) •
Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis, reviu laporan keuangan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI melaksanakan reviu atas laporan keuangan di satuan kerja (Satker) dimana SPI berada untuk masing-masing DIPA yang diperoleh dari Eselon I diatasnya, sehingga diharapkan hasil reviu laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi kompilasi di masing-masing Eselon I diatasnya.
•
Bagi Perguruan Tinggi Baru (PTN-B)/ Kopertis yang belum memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) maka reviu laporan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, yaitu menjadi tanggungjawab Inspektorat dimana PTN-B/Kopertis tersebut berada dalam wilayah tanggungjawabnya.
2. Yang Dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal • Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti yang dalam hal ini Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III melaksanakan reviu laporan keuangan atas kompilasi tingkat Eselon I di masing-masing wilayah tugasnya, serta melakukan reviu atas laporan keuangan tingkat satuan kerja (Satker) bagi Satker yang tidak mempunyai SPI. • Untuk reviu laporan keuangan tingkat kementerian, pelaksanaan reviu menjadi tanggungjawab Inspektorat I, dimana dalam pelaksanaannya reviu yang dilaksanakan merupakan hasil kompilasi dari seluruh tingkat Eselon I dilingkungan Kemenristekdikti serta berkoordinasi dengan Inspektorat II dan Inspektorat III.
TERIMA KASIH
