LECTURE GBE
ECONOMIC DEVELOPMENT & REGIONAL ECONOMY Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D Program Magister Manajemen UGM E-Mail :
[email protected] HP : 0811 – 25 – 4255
KUNJUNGI SITUS:
http://www.mudrajad.com
1
WHO IS MUDRAJAD KUNCORO? Contact me?
KUNJUNGI SITUS:
E-Mail :
[email protected]
h // m dr j d.com http://www. mudrajad
Fax: 0274 895734 HP : 0811254255
Penulis 17 buku buku:: Economic Integration g and Multinational Investment Behavior Regional Development In Transition Ekonomi Mikro Ek Ekonomi i Pertanian P t i Ekonomi Industri Manajemen Keuangan Internasional Ekonomi Pembangunan Metode Kuantitatif Analisis Spasial dan Regional Manajemen Perbankan Metode Riset Bisnis & Ekonomi Otonomi dan Pembangunan Daerah 2 Ekonomi Pembangunan II
Latar Belakang Pendidikan – PhD in Management: g University of Melbourne, Australia (2001) – Master of Social Science in International Finance: University of Birmingham UK Birmingham, (1993) – Sarjana Ekonomi with cum laude: FE UGM (1989)
3
Konsultan Pelindo II (kiri) dan PT Toyota Astra Motor (kanan)
4
Dosen FE & Pascasarjana UGM Koordinator Peneliti PSEKP UGM Pemred Pem ed Jurnal J nal Ekonomi & Bisnis Indonesia Komisaris P PT.An T.Anindya indya Mitra Internasional,, BUMD Milik Internasional Prop DIY
5
Tim Penyusunan Kebijakan Industri Nasional (KIRI); Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Perbaikan Iklim Investasi, Menko Perekonomian (KANAN)
6
IQRO: BACALAH
7
REFERENSI Bacaan yang dianjurkan
– Meier, Gerald M., Leading Issues in Economic Development, Development, 7th. edition, Oxford University Press, New York, 2000. – Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah d dan K Kebijakan Kebijakan, bij k , UPPUPP-edisi di i k ke-3, ke3 AMP YKPN YKPN, Yogyakarta, Y k t 2003. 2003 – Kuncoro, Mudrajad, Otonomi & Pembangunan Daerah, Daerah, Erlangga, jakarta, 2004. Todaro Michael P., P Economic Development, Development, 6th edition, edition – Todaro, Longman, New York and London, 2000.
Suggested web web--sites
– Todaro’s book, review, practice, and additional materials, h http://www.aw.com/todaro // / d – Joseph Stiglitz, “An Agenda for the New Development Economics”, http://www.unrisd.org – Paul Krugman, Krugman “The The Rise and Fall of Development Economics” Economics , http://www.mit.edu/krugman/www/dishpan.html – Bank Dunia, http://www.worldbank.org – International Monetary Fund, http://www.imf.org – Badan Pusat Statistik, http://www.bps.go.id 8 – Bank Indonesia, http://www.bi.go.id
What is economic development? PANDANGAN TRADISIONAL
– Pada tahun 1950 1950--1960an orientasi pembangunan yang berkembang g di NSB adalah bagaimana g meningkatkan g pendapatan per kapita, kapita, atau yang disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Jadi, Pertumbuhan= pembangunan – Pemikiran awal mengenai pembangunan ekonomi seperti di atas dilandaskan pada teori Harrod Harrod--Domar, Arthur Lewis, WW Rostow, Hirschman, RosensteinRosenstein-Rodan, N k Nurkse, L Leibenstein. ib t i Dalam D l bukunya b k yang berjudul b j d l The Th Theory of Economic Growth, Growth, Arthur Lewis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara manapun. manapun – Asumsi: trickle down effect – Kata kunci: pembentukan modal – Strategi (Eurocentrism): Industrialisasi Mengundang modal asing
9
Fakta Pada akhir dasawarsa 19601960-an, NSB mulai menyadari d i bahwa b h growth th tidak tid k identik id tik dengan d development.. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi development pada tahap awal pembangunan ekonomi di NSB dibarengi dengan munculnya masalahmasalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan ekonomi hanya merupakan necessary condition dan bukan sufficient condition bagi g p proses p pembangunan pembangunan. g . Growth without development Kasus Kaltim, Riau, Papua yang kaya SDA namun jumlah penduduk miskin masih substansial 10
WHY ? Redefinisi ede s makna a a pe pembangunan ba gu a ekonomi ekonom e o o i: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus Usaha untuk meningkat meningkatkan kan pendapatan per kapita dalam jangka panjang P Pembangunan b adalah d l h proses yang multidimensi, yang mencakup dimensi ekonomi maupun perubahan kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. 11
Pertumbuhan Ekonomi Daerah & PDRB per kkapita it Dasar: asa peningkatan pe g ata “kue ue daerah” dae a dan da berapa yang dinikmati oleh masingmasingmasing penduduk di daerah tersebut P Pertumbuhan b h ekonomi k i daerah d h (rog) ( ) dihitung dihi dengan:: dengan – Rog = (PDRBt - PDRBt-1) / PDRBt-1 x 100%
Pendapatan dengan dengan: g :
per
kapita
(Ycapita) dihitung
– Ycapita = PDRB / jumlah penduduk
12
Provincial Provin cial Typology Based on Economic Growth and income Per capita p Tipologi Klasen Propinsi; Indonesia 1993-2000 NTB
8
Pertumb buhan (%)
6
Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
IJ
Berkembang Cepat SLU KBKS SMB SLA SLS SMT NTTLP BL SLTJB SMS DIY BKL JTEJTM KT
4
2
DKI KTI
JBR 0
RU ML
-2
AC
Relatif Tertinggal
Maju Tertekan
-4 0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
P d Pendapatan t Per P Kapita K it (Rp.000) (R 000) AC = DI aceh RU = Riau BKL = Bengkulu JBR = Jabar JTM = Jatim KB = Kalbar KTI = Kaltim SLS = Sulsel NTT = NTT KT = Kalteng SLU = Sulut SLA = Sultra ML = Maluku 13 SMT = Sumut JB = Jambi LP = Lampung JTE = Jateng BL = Bali KS = Kalsel SLT = Sulteng NTB = NTB IJ = Irian Jaya SMB = Sumbar SMS = SumselDKI = DKI Jakarta DIY = DI Yogyakarta
Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Maluku Utara Dibandingkan d dengan Propinsi Maluku l dan d Nasionall Tahun 1995 – 2002
20 10 Maluku Utara
0 -10
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Maluku Nasional
-20 -30 30 14
Kab Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan termasuk dalam daftar 199 Daerah Tertinggal* di Indonesia Menurut Kepmeneg PDT No No. 001/KEP/M001/KEP/M-PDT/II/2005 Propinsi
Jumlah
Daerah
Kab/kota
Tertinggal
Propinsi
Jateng
Jumlah
Daerah
Kab/kota
Tertinggal 35
3
5
2
38
6
Banten
6
2
1
Bali
9
1
11
2
NTB
9
7
Jambi
10
3
NTT
16
15
Sumsel
14
6
Kalbar
12
9
Lampung
10
5
Kalteng
14
7
Babel
7
2
Kaltim
13
5
Jabar
25
2
S l t Sulut
9
2
NAD
21
12
Sumut
25
6
DIY
Sumbar
19
9
Jatim
Bengkulu
9
8
Kepri
6
Riau
* 6 Kriteria penentuan daerah tertinggal: perekonomian masyarakat, SDM, infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, karakteristik daerah
15
Mengapa tertinggal? Rendahnya tingkat pendidikan, Human D Development l Index I d (IPM), (IPM) kesejahteraan k j h rakyat k Mengandalkan sektor pertanian yang tradisional, bahkan subsisten, dan rendah dari penggunaan mekanisasi pertanian Tingginya biaya membeli input antara karena sistem transportasi kurang memadai dan belum g sehingga gg menimbulkan ekonomi berkembang biaya tinggi Pelayanan jasa dan perbankan belum merata di banyak wilayah Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi. Kondisi kesehatan rendah (busung lapar, malaria dll)
16
FINLANDIA, daerah tertinggal penghasil Nokia Finlandia adalah negara Eropa yang tertinggal, miskin akan sumber alam, j dari memiliki sedikit tanah subur,, jauh jalur perdagangan strategis. Namun Finland sekarang terkenal di dunia sbg produsen HP terlaris: NOKIA. Tahun 1967, Bjorn Westerlund, Westerlund, presiden Finnis Cable Works mengembangkan perusahaan yang kelak kita kenal dengan nama Nokia. Paradigma baru: kesejahteraan dan kemajuan tak hanya tergantung modal dan kekayaan. Kunci sukses: – Kunci sukses suatu daerah k d h adalah d l h keterbukaan pada dunia. – Finlandia membuat wilayahnya menarik untuk investor dengan menawarkan perijinan kemudahan peraturan & perijinan. – Daerah tak hanya lokasi untuk bekerja tapi tempat kehidupan.
17
VISI STRANAS PDT (001/KEP/M-PDT/II/2005) “terwujudnya daerah tertinggal sebagai daerah dengan g wilayah y dan masyarakat y yang y g maju j dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia” Sasaran • • • • •
Jangka Menengah (2009): Berkurangnya jumlah desa tertinggal Turunnya indeks kemiskinan di daerah tetinggal Berkurangnya daerah terisolasi Meningkatnya laju pendapatan penduduk T Tercapainya i rehabilitasi h bilit i d dan pemulihan lih
Pembangunan ekonomi lokal Tingkatkan ketermpilan Tingkatkan modal sosial Pusat ekonomi baru Tingkatkan akses pasar Menghubungkan DT dengan pusatpusat-pusat Kerjasama ekonomi antar daerah kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat Kebutuhan sosial Keterampilan masyarakat Pengelompokan pemukiman Penegakan hukum pertanahan
Pengembangan sarana prasarana Perbaikan aksesibilitas Telekomunikasi Air bersih Listrik Pengolahan hasil pertanian Kesehatan Pendidikan Pariwisata Perumahan
Rehabilitasi & Mitigasi Bencana Sarana sosial ekonomi yang rusak Harmonisasi antar kelompok p Penghijauan Bangunan tahan bencana Deteksi dini
18
PARADIGMA BARU GROWTH WITH CHANGE – Perubahan struktural Pola umum: P Î MÎ S PÎS (e.g. DIY, Bali) MÎS (e.g. Hongkong, Singapura)
– Menjawab M j b 3 masalah l h dasar: d Kemiskinan Pengangguran Ketimpangan distribusi pendapatan STRATEGI KEBUTUHAN POKOK – Basic needs: Konsumsi minimum (PSP) Jasa umum (kesehatan, (kesehatan pendidikan) – Todaro (1989): life sustenance, self self--esteem, freedom
19
Sasaran Program Ekonomi Nasional Visi Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (2004-09) Perekonomian yang Mampu Menyediakan Kesempatan Kerja dan Penghidupan yang Layak dengan Pondasi bagi Pembangunan yang Berkelanjutan
Misii K Mi Kabinet bi t Indonesia I d i Bersatu: B t ¾Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ¾Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis ¾Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera
Sasaran Program Ekonomi Nasional (2005-09)
Sumber: Dokumen Visi & Misi Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Realisasi setelah 2,5 tahun SBY-JK?
9
Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% pada 2009
9
Mengurangi angka pengangguran terbuka ke 5,1% di 2009 d darii 10 10,1% 1% di 2003
9
Menurunkan angka kemiskinan ke 8,2% di 2009 dari 17,4% di 2003
9
Peningkatan daya saing ekonomi nasional & pengurangan biaya transaksi
9
Peningkatan investasi khususnya untuk infrastruktur 20
PRO--GROWTH? PRO Ditopang oleh penurunan laju inflasi, suku bunga, dan menguatnya nilai rupiah, ekonomi Indonesia tumbuh setidaknya 5,5% tahun 2006. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding ratarata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama enam tahun terakhir, yakni 4,6%. Konsumsi tetap merupakan penyumbang utama (66 (66--68%) pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan investasi masih lemah dan belum sustainable,, dan ekspor netto masih tumbuh rendah. sustainable
Indikator Pertumbuhan sisi permintaan (%)
Rata rata Rata-rata per tahun 2005 2006* (2000-6)
2000
2002
2004
Pertumbuhan ekonomi
4.9
3.7
5.1
5.6
5.5
4.6
# Konsumsi
2.0
4.7
4.9
4.0
3.2
3.9
# In Investasi e t i (PMTB)
16 7 16.7
02 0.2
14 7 14.7
10 8 10.8
29 2.9
76 7.6
# Ekspor
26.5
-0.6
13.5
16.4
9.2
10.3
# Impor
25 9 25.9
-5.0 50
26 7 26.7
17 1 17.1
76 7.6
11 8 11.8 21
Sumber: Diolah dari BI & BPS
PRO--JOBS? Pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata 4,6% per tahun) tidak cukup PRO menciptakan kesempatan kerja baru. Penciptaan kesempatan kerja hanya sekitar 1-1,3% selama 20042006. Kesempatan kerja malah disumbang 63% dari sektor informal. Inilah salah satu persoalan besar ekonomi Indonesia: pertumb ekonomi 5,5% 5 5% belum mampu menurunkan jumlah pengangguran terbuka terbuka, tetapi malah meningkatkan setidaknya 900 ribu penganggur baru.
2001
2002
2003
2004
Feb 05
Nov 05
Feb 06
Growth (%) Working age
2.0
3.3
1.8
1.7
1.1
1.9
0.5
Labor force
3.3
2.0
2.0
1.2
1.8
0.1
0.4
Emplymnt growth
1.1
0.9
1.3
1.0
1.3
-1.0
1.3
-2.3
2.2
5.9
-5.7
1.6
-1.2
2.5
Manufacturing
3.8
0.2
-5.1
-3.7
3.9
2.6
-3.1
Other
3.9
-0.2
-1.6
9.9
-2.6
-1.9
1.4
68.6
67.8
67.9
67.6
68.0
66.8
66.7
8.1
9.1
9.7
9.9
10.3
11.2
10.5
64.7
63.2
63.9
63.2
2263.8
Agriculture
Percentage LFPR Unemployment Informal employment
Source: Sakernas (2006); Key Indicators (ADB 2006)
%
Jobless Growth in Indonesia 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Sumber: Diolah dari BPS ((2008))
20 01
Unemployment
20 02
Growth
20 03Poverty20 04
Poor
20 05
20 06
Pro-Growth: UNBALANCED GROWTH Indonesia economy growths haven’t on the right track, because the national cake enjoyed j y by y 40% of the middle income g group p and 20% of highest g income g group. p Meanwhile, the 40% of the lowest income group declined steadily during 2002-2006.
Kelompok l k Penduduk
2002
2003
40% 0% terendah d h
20 92 20.92
20 20.57
40% menengah
36 89 36.89
20% teratas Gini Ratio
2004
2005
2006
20 8 20.8
20 2 20.25
19.75 9
19.10
37 1 37.1
37 13 37.13
35 05 35.05
38 10 38.10
36 11 36.11
42.19
42.33
42.07
44.7
42.15
44.79
0.29
0.32
0.32
0.374
0.33
0.37
Sumber: Diolah dari BI, Laporan Perekonomian Indonesia 2007
2007
10 Wealthiest in Indonesia
Source: Globe Asia (2007)
Bottom of Pyramid y : Household Expenditure p East Java 2005 East Java Population 37,1 million comprising 10 1 million 10,1 “households”
Household Expenditure
Upper Class > Rp. 500.000,- perkapita Economy 2,1 Million (5,68%) Middle Class Economy 11,8 Million Peoples (31,75%)
Low Class Economy 8,3 Million Peoples (22,43%)
< Poverty Line 14,9 Million Peoples (40,14%)
Rp. 200.000,- - Rp. 499.999,- perkapita
Rp. 150.000,- - Rp. 199.999,- perkapita
< Rp. 150.000,- perkapita
Sumber : Enciety Business Consult, diolah dari Susenas Jatim - BPS
PETA KEMISKINAN TAHUN 2004 DI MANA LOKASI SI MISKIN, BUSUNG LAPAR, KELAPARAN? Berkaitan dengan Sensus Kemiskinan, ada kecenderungan jumlah orang miskin meningkat.
28
BAGAIMANA TINGKAT KEMISKINAN (%) DI PANTAI SELATAN JAWA PADA TAHUN 2004?
29
BANTUAN LANGSUNG TUNAI MAMPUKAH MENGURANGI KEMISKINAN ATAU MALAH MENAMBAH JUMLAH ORANG MISKIN?
Seberapa jauh insiatif daerah dalam pengentasan kemiskinan? k i ki ? 30 FEER
ROGRAM KEGIATAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BALIKPAPAN
PENDIDIKAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KESEHATAN
BANTUAN BIAYA KESEHATAN
KETRAMPILAN
DIKLAT KETERAMPILAN
PENDAPATAN
PENINGKATAN PENDAPATAN (AKSES MODAL)
31
ALOKASI DANA BANTUAN KELUARGA MISKIN MELALUI APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005 PROGRAM
JUMLAH ANGGARAN
SUMBER DANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2005 KET KET.
SUMBER DANA JUMLAH
PENDIDIKAN
9 873 M 9,873
Beasiswa,bebas SPP, dana masuk SD--SMU SD
APBN
KESEHATAN
4,211 M
29.000 org miskin @ Rp11.000/bln
SUBSIDI PROPINSI
KETERAMPIKETERAMPILAN
2,100 M
19 ketrampilan; 64% telah mendapat p kerja/mandiri
APBD KOTA BALIKPAPAN
PENUNJANG
150 Jt.
TOTAL
16,334 M
- Pendataan - Pembuatan Kartu Gakin
5 776 M 5,776 500 Jt. 16,334 M
TOTAL 22.610 M
32
2003
2001
3
1
1
2
Astra Int
6.06
10 Besar Perusahaan Terbaik di Indonesia yang masuk “ “Top 200 b best Companies in Asia” Menurut Far Eastern
1
2
2
3
Indofood
5.90
6
3
3
6
Sampoerna
5.72
4
4
4
1
Gudang Garam
5.55
7
5
5
5
Indosat
5.42
(25/12/20035/1/2004)
8
6
8
7
Djarum
5.10
Sumber:
9
7
9
(-)
Telkomsel
5 03 5.03
http://www.feer.com/articl es/2003/0312_25/free/p064 .html, html accessed 25 Dec 2003
-
8
(-)
(-)
Satelindo
4.97
10
9
7
() (-)
Sosro
4 95 4.95
-
10
10
(-)
SCTV
4.94
Economic Review
2000 1999
Perusahaan
Skor
Tidak semua industri mengalami krisis. krisis Perilaku konsumtif rakyat Indonesia: tetap beli mobil/sepeda motor, makan mie instant, ngrokokan untuk penghilang stress, ke manamanamana nenteng ponsel, nonton TV terus, sambil minum teh botol. Inilah perilaku gol 33 menengah dan kaya di Indonesia.
Sektor Riil dalam Dinamika Perekonomian Indonesia OTONOMI DAERAH
GEJOLAK EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Grand strategy?
Harga minyak terkoreksi Harga komoditas ekspor utama Volatilitas the fed fund rate
Struktur perekonomian yang rentan terhadap gejolak Ketimpangan antar gol pendapatan & daerah meningkat Dominasi “hot money” Infrastruktur lemah Bencana alam
SEKTOR RIIL
Deindustrialisasi Daya beli menurun Daya saing ekonomi dan efisiensi menurun Problem ketenagakerjaan Permasalahan struktural
KEBIJAKAN MONETER & PERBANKAN Sustainabilitas dan insentif fiskal Kebijakan uang longgar Sumber pembiayaan yang lebih Kebijakan stabilisasi rupiah Prudensial & risk based murah (Basel II) Konsolidasi Relaksasi peraturan KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN INDUSTRI & PERDAGANGAN Menggerakkan sektor riil Harmonisasi dan Penurunan Tarif Fasilitasi Perdagangan (ASEAN 34 Single Window)
KEUNGGULAN KOMPETITIF From comparative to competitive advantage
35
PARADIGMA BARU STRATEGI PEMBANGUNAN MANDIRI – Mahatma Gandhi di India – Julius Nyerere di Tanzania – Mao Zedong di Cina – Konsep Tata Ekonomi Dunia Baru STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) – Buku The Limits to Growth karya Club of Rome (1972) – Ecodevelopment: banjir, longsor STRATEGI ETHNODEVELOPMENT – Konflik antar ras/etnis – Malaysia: New Economic Policy 36
PARADIGMA BARU E ol i pemikiran pemiki n tentang tent ng paradigma p digm pembangunan pemb ng n n Evolusi muncul karena terjadinya anomali pembangunan di NSB. Banyak konsep pembangunan yang telah berhasil b h il diterapkan dit k di b banyak k negara maju j khususnya kh negara--negara Eropa, namun gagal saat diaplikasikan negara oleh negaranegara-negara berkembang. East Asia Miracle pada awalnya telah banyak diramalkan hanya merupakan buble economy economy, yaitu pertumbuhan ekonomi memang p g tinggi gg namun lemah dan tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat. Dari “miracle” ke “mirage”. Hal inil inilah ah yang melatarbelakangi munculnya paradigma pembangunan yang baru, yaitu paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan manusia (People People--centered Development) 37
H l t IIndex d (HDI) Human D Development Dasar: Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi & PDRB hanya mencatat peningkatan produksi barang & jasa, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan “kue” & pertumbuhan kue. HDI mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 sasaran pembangunan, yaitu: yaitu: – usia panjang (longevity longevity)) yang diukur dengan tingkat harapan hidup – pengetahuan (knowledge (knowledge)) yang diukur dengan rata rata--rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata rata--rata tahun sekolah – Standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang di masing masing--masing daerah daerah..
Formula HDI=1/3 [X1+ X2 + X3] – di mana X1=Indeks harapan hidup kelahiran; X2= Indeks pendidikan =2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks ratarata-rata lama sekolah); X3= Indeks 38 standar hidup layak.
HDI INDONESIA YEAR
HDI
Rank
2003
0,682
112
2002
0,684
110
1999
0,681
105
Number of countries=175 Source: http://www.undp.org
YEAR
COUNTRY
RANK
2003
SINGAPURA BRUNEI D. MALAYSIA THAILAND FILIPINA VIETNAM INDONESIA MYANMAR KAMBOJA
28 31 58 74 85 109 112 131 130
1999
SINGAPURA BRUNEI D. MALAYSIA THAILAND FILIPINA INDONESIA VIETNAM MYANMAR KAMBOJA
22 25 56 67 77 105 110 128 137 39
Gambar 5.3. Fundamental Ekonomi Berdasarkan HDI dan Pendapatan per Kapita, 1999 9
Human Developme ent Index (HDI)
70 12 21
20
4
3 2 14 25 11 510 1 18 8 23 7 19 613 24 22 17 16
60
26 15
50
40 0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
PDRB per Kapita 1=Aceh 2=Sumut 3=Sumbar 4=Riau
5=Jambi 6=Sumsel 7=Bengkulu 8=Lampung
9=DKI 10=Jabar 11=Jateng 12=DIY
13=Jatim 14=Bali 15=NTB 16=NTT
17=Kalbar 18=Kalteng 19=Kalsel 20=Kaltim
21=Sulut 22=Sulteng 23=Sulsel 24=Sultra
25=M aluku 26=Irja 40
CHANGE AND STRATEGY
Rhenald Kasali (2005): “Para Para change makers melakukan transformasi struktural, sekaligus kultural. Untuk berubah, seorang pemimpin harus mampu mengajak orang lain, melihat apa yang ia “lihat”, bergerak, dan menyelesaikannya dengan tuntas.
41
BASIS: Low labor cost Abundence of resources
BASIS: Efficiency in Products & Services
BASIS: Product Innovation By global & sophisticated technology 42
REGIONAL ECONOMY
43
Era Otonomi Daerah UU NO.22 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004
REGIONAL AUTONOMY
UU NO.25 Tahun 1999 UU No. 33 Tahun 2004
Local Government Authority y Fiscal Decentralization
Pembangunan Ekonomi Daerah • Kemiskinan, Kemiskinan Pengangguran Pengangguran, ketimpangan • Industri, UKM, Ekspor?
Pelayanan Publik & governance • Efisiensi? • Perubahan perilaku birokrat? Siapa mendapat buah otda? • Elit politik daerah: bupati/walikota/gubernur, DPRD? • Masyarakat lokal?
44
Pembagian Kewenangan versi UU No. 32/2004 Pusat (pasal 10 ayat 3 & 5):
politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan fiskal nasional agama.
Provinsi (Pasal 13 ayat 1&2): • • • • • • • • • • • • • • •
Perencanaan & pengendalian pembangunaan perencanaan, p p pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat penyediaan sarana & prasarana umum penanganan bidang kesehatan penyelenggaraan pendidikan & alokasi sumber daya manusia potensial penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kabupaten/kota pengendalian lingkungan hidup pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; pelayanan kependudukan, kependudukan dan catatan sipil pelayanan administrasi umum pemerintahan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota penyelenggaraan l pelayanan l d dasar lainnya
Kabupaten/Kota (Pasal 11) – –
– – –
– – – – – – – –
perencanaan dan pengendalian pembangunan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penyediaan sarana dan prasarana umum penanganan bidang kesehatan penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial pelayanan bidang ketenagakerjaan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pengendalian lingkungan hidup Pelayanan pertanahan pelayanan kependudukan, dan catatan sipil pelayanan administrasi umum pemerintahan 45 pelayanan administrasi penanaman modal penyelenggaraan pelayanan
KEWENANGAN YG TUMPANG TINDIH KAB/KOT VS PROV
KEHUTANAN PERKEBUNAN 13 % PERTANAHAN 10 % PAJ&RES KEND BERMOT 3%
PU 8% PERTANIAN 3% PARAWISATA 4 %
PERHUB LAUT 8%
KELAUTAN 4 % PENDIDIKAN 4 %
PERTAMBANGAN 7 %
NAKER/KEPEG 6 %
PMA 4%
PERHUB. DAR & UDARA 6 %
Sumber: Survei I Made Suwandi (2005), “Monitoring & Evaluasi Implementasi otonomi Daerah Di Indonesia”, Dirjen Otda, Depdagri
Tumpang p g tindih - Statistik - Naker/Kepeg - Pertambangan - Pendidikan - Perikanan - Kelautan - Metrologi - AMDAL - SIUP/IMB - Parawisata - Kebudayaan - Perdagangan N=277 46
Seberapa jauh Otda membawa perubahan g p pembangunan g ekonomi daerah di DIY? bagi Uji Beda RataRata-rata Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per Kapita Kab/kota di Prov DIY, 1993 1993--1997 dan 1998 1998--2003 Kab/kota/provinsi DIY
Nilai t hitung Pertumbuhan PDRB
PDRB per kapita
2,124 **
-0,834
1,330
5,038 *
1,863 **
-0,205
2,780 *
-1,741
1,921 **
-0,846
2,337 , *
-1,829 ,
Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Yogyakarta gy
*: signifikan pada α sebesar 5% 10%
** : signifikan pada α sebesar47
Membangun Daerah Dengan Visi yang Jelas, Terukur, Dapat Di l i d ttertentu t t Dicapaii selama periode Vision without action is just a dream Action without vision i i iis jjustt an activity Vision and action altogether can change the world
Contoh Visi Kabupaten Nabire: – Menuju Nabire 2010 yang masyarakatnya kenyang, sehat dan pintar
48
PDRB per Kapita Kab/Kota di DIY Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Rp.), 1993 1993--2003
Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 1993 Kabupaten/Kota di DIY DIY, 1992--2003 1992
Pertumbuhan PDRB DIY, DIY 1993-2003
PDRB Perkapita Perkapita, 1993 1993-2003 2003
15.00
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 ,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500 000 500,000 0
P e rt u m b u h a n
P e rtu m b u h a n
10 00 10.00 5.00 0.00 -5.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-10.00 15 00 -15.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-20.00
Tahun
Tahun Kulonprogo
Bantul
Gunungkidul
Sleman
Jogja
Kulonprogo
Bantul
Sleman
Jogja
Gunungkidul
49
Kabupaten/Kota PDRB Perkapita Pert Ekonomi Pasuruan
7.503
6,25
Kota Mojokerto
17.963
Nganjuk
7.854
6,41
Kota Surabaya
50.036
6,87 ,
Kota Blitar
8.527
6,52
Gresik
23.852
7,42
Bojonegoro
8.266
6,69
Kota Probolinggo
15.948
6,36
Jombang
8.643
6,22
Kota Malang
29.199
6,50
Mojokerto
6,82
9.804
6,22
Sidoarjo
25.124
6,66
Malang
10.050
6,09
Kota Batu
Kota Pasuruan
10.263
6,21
Tulungagung
11.519 13.529
6,72 , 6,31
PDRB Perkapita Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
PDRB Perkapita Rendah Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
PDRB Perkapita Jawa Timur 14.067
PDRB Perkapita Rendah Pertumbuhan Ekonomi Rendah Kediri Pacitan Sumenep Pamekasan Sampang Trenggalek Madiun N Ngawi i Magetan Ponorogo Bondowoso Lamongan Bangkalan Situbondo Jember Lumajang Tuban
6.886 4.535 4 535 8.809 4.226 4.931 5.573 6.940 5 965 5.965 8.701 6.297 5.219 6.738 6.085 9 299 9.299 7.827 9.399 9.726
3,91 4 21 4,21 4,26 4,65 4,71 4,81 4,93 4 95 4,95 5,05 5,17 5,37 5,49 5,37 5,55 5,54 5,76 5,16
Pertumbuhan Ekonomi Jawa P a Timur 6,05
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB perkapita Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Kuadran Tahun 2007
Kabupaten/Kota PDRB Perkapita Pert Ekonom
PDRB Perkapita Tinggi Pertumbuhan Ekonomi Rendah Banyuwangi K t K Kota Kediri di i Kota Madiun Kota Blitar Probolinggo
11.287 153 135 153.135 11.220 10.459 10.531
5,40 3 85 3,85 5,90 5,73 5,51
Adakah perubahan struktural di DIY? Proporsi PDRB di Propinsi DIY Menurut Sektor, Tahun 2000 – 2004 ((Tahun dasar 2000)) 17.2 17.6 17.9 18.0 18.0
JASA-JASA 9.3 9.2 9.0 87 8.7 8.7
KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
9.8 9.4 9.0 8.8 8.5
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
20.3 20.2 19.8 19 8 19.7 19.5
Sektor
PERDAGANGAN,HOTEL , DAN RESTORAN 8.0 7.7 7.2 6.9 7.0
BANGUNAN
LISTRIK,GAS DAN AIR BERSIH
0.9 0.9 0 9 0.9 0.8 0.7 14.8 15.1 15.4 15.7 16.1
INDUSTRI PENGOLAHAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
0.7 0 7 0.8 0.8 0.8 0.9 18.9 19.2 20.0 20.5 20.6
PERTANIAN
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Persentase
Sumber: Diolah dari BPS (2005)
2000
2001
2002
2003*)
25.0
51
2004**)
Penggun naan
PDRB di Propinsi DIY Menurut Penggunaan: 2000 – 2004 Konsumsi swasta turun tapi konsumsi pemerintah meningkat Investasi meningkat tapi Net ekspor negatif meningkat. negatif. Impor (M)
39.4 40.0 38.3 37.2 39 0 39.0
Ekspor (X)
37.5 40.2 39.1 39.0 39.8 17.9 17 9 18.1 17.8 16.7 16.1
Konsumsi Pemerintah (g)
31.0 27.7 26 5 26.5 24.6 24.9
I Investasi t i(i)
49.6 51.0 52.3 53.8 55 1 55.1
Konsumsi ( c )
0.0
10.0
2000
20.0
2001
30.0
40.0
Persentase 2002 2003*
50.0
60.0
2004** 52
Sumber: Diolah dari BPS (2005)
Indeks Entropi Theil DIY, 1993 1993-2003 2003 Ketimpangan Antar Kab/Kota Cenderung Meningkat. Meningkat. Gravitasi ekonomi DIY terkonsentrasi di Sleman & Kota Jogja
In d e k sE n tro p iT i h e il
Indeks Entropi Theil 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
T ahun
53
SUMBER PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD Kabupaten Tahun 2005 D Dana perimbangan i b (DAU, (DAU dll) masih ih mendominasi. d i i BUMD belum b l dioptimalkan sebagai sumber PAD dan “mesin pencetak uang”. Keterangan PAD Dana Perimbangan Lain-lain Lain lain pendapatan yang sah
Total Pendapatan
Pacitan
Wonogiri
Gunung g Kidul
4,4%
7,4%
6,9%
91,8%
87,1%
87,7%
3,7%
5,5%
5,4%
100 0% 100,0%
100 0% 100,0%
100 0% 100,0%
286.922
449.382
351.293
54
E-government Award 2005 Kategori : Propinsi Peringkat
Lembaga
1
Jawa Timur
2
DI Yogyakarta
3
Jawa Barat
Kategori : Kabupaten/Kota Peringkat
Lembaga
1
gy Kota Yogyakarta
2
Kabupaten Bantul
3
Kabupaten Sleman
Pemkot Yogyakarta sekaligus meraih penghargaan "Best of The Best“ dan Pemda Prop DIY 55 menempati peringkat ke-2, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam Warta Ekonomi E-Government Award 2005
Kriteria Penilaian EE-government Award Kriteria Penilaian Pertama 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Identitas lembaga; Desain website; Isi website; Fasilitas website; Fitur website;; Uji respons.
Kriteria Penilaian Kedua Penilaian akhir dewan juri difokuskan pada detail manajemen back office, di mana teknis pengumpulan data dilakukan dengan metode inin-depth interview ke pejabat berwenang, yaitu pemimpin lembaga atau pengelola teknis ee-government, mengunjungi lokasi p pengelolaan g e e--g government,, serta pengumpulan data sekunder pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian.
Data yang dikumpulkan berupa p informasi: Sikap kepemimpinan, Proses perubahan dalam organisasi pemerintahan, Strategi investasi eegovernment, go e e t, Kolaborasi/kerja sama dengan lembaga pemerintah lain atau p swasta, Jenis pelayanan yang diberikan kepada p masyarakat. 56
MAMPUKAH UU PENANAMAN MODAL MEMPERBAIKI IKLIM INVESTASI?
Percent of respondents reporting obstacle to be moderate, severe, or very severe Percent of respondents reporting obstacle to be moderate, severe, (ranked by ( y mid-year y survey) y)
or very severe (ranked by mid mid-year year survey)
Investment Climate 57
Source: World Bank
PUNGLI DI DIY? JENIS PUNGUTAN TIDAK RESMI / LIAR
Sedikit
Tidak Ada
84,6% 84,6 84 6% 6%
12,8% 12 8%
12,8% 12 8%
5,1% %
92,3% 92 3% 92,3 3%
2 6% 2,6%
2 6% 2,6%
P t li l h oknum k Pungutan liar oleh aparatt keamanan (polisi).
0
56,4%
0
0
Pungutan liar yang mengatasnamakan kelompok / organisasi kemasyarakatan (pemuda desa, dsb)
0
12,8%
2,6%
2,6%
Pungutan liar oleh preman
0
2,6%
41%
41%
Biaya tidak resmi dalam proses peradilan. Biaya tidak resmi dalam pelayanan oleh birokrasi terhadap d dunia usaha. h (pengurusan ( izin usaha; dan berbagai urusan dengan birokrasi lainnya).
Sangat Tinggi
Tinggi
0
58
Sumber: Diolah dari Data Primer oleh Kuncoro & Rahajeng (2005)
6. Grease money (pungli, upeti, biaya ekstra) mencapai setidaknya Rp 3 trilyun per tahun menimbulkan “high cost economy”. Hambatan H b t yang di dirasakan k oleh l h para pelaku l k bisnis bi i (%) Gambar 2. Hambatan yang Dirasakan Para Pelaku Bisnis Perijinan (%)*
oleh pemerintah Pungli pusat
Peraturan daerah K ik ttarif Kenaikan if BBM, BBM li listrik, t ik dll Pajak/retribusi Kelangkaan bahan baku Langkanya modal Stabilitas & hankam Upah minimum regional Pemasaran Kapasitas bisnis
Memproses perijinan Bom (terorisme) Biaya pengapalan Ketepatan waktu Infrastruktur 0
5
10
15
T h e p ro p o rtio n o f ille g a l c h a rg g e s to e x p o rt c o s ts : A s s u m in g th e e x p o rt c o s t p e r c o u n ta in e r: 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 th e n a m m o u n t o f ille g a l c h a rg e s b e c o m e s : 3 0 0 ,0 0 0 .0 0 A s s u m in g In d o n e s ia e x p o rt o n a v e ra g e p e r y e a r: 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 T o ta l ille g a l c h a rg e s 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 e x c h a n g e ra te 1 U S $ = R p . 8 ,5 500 3 5 2 ,9 9 4 1 ,1 1 7 6 .4 47
20
7 .5 % ru p ia h ru p ia h c o u n ta in e rs p e r y e a r ru p ia h p e r y e a r U S $ p er year
S o u rc e : C a lc u la tio n b a s e d o n c h a rg e fin d in g s , 2 0 0 4
Sumber: Diolah Berdasarkan survei lapangan di Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara-Kudus, Surabaya, Bali; Kuncoro, et al (2004)
59
Struktur Biaya Perusahaan Per Industri no
Bi Biaya
Tekstil k il
G Garmen
S Sepatu
Kayu & Rata-Rata Furnitur i Elektronik El kt ik bambu rata
1
Raw Material
63.3
55.5
46.2
44.4
53.6
54.2
51.5
2
Labor
13.3
17.4
25.3
34.5
16.5
24.0
23.6
3
Central Tax
2.0
2.8
5.3
3.9
5.6
4.2
4.3
4
Retribusi/ pajak daerah
2.0
2.2
3.2
3.2
6.0
4.0
3.8
5
Transport
3.3
3.1
5.4
2.7
2.5
3.8
3.6
6
E i Engine
56 5.6
33 3.3
25 2.5
22 2.2
44 4.4
25 2.5
30 3.0
7
Gasoline
3.8
2.7
1.5
3.0
2.8
2.5
2.5
8
Lobbying Cost
1.5
2.0
2.1
1.4
3.2
2.5
2.3
9
Telephone
1.4
1.6
1.8
2.5
1.9
2.2
2.0
10
Water
0.4
1.9
1.5
1.7
1.9
2.8
2.0
11
Others
3.7
8.1
11.4
2.9
4.6
3.9
5.9 60
Sumber: Diolah dari data primer
MULTILEVEL CORRUPTION ATAU KORUPSI BERJAMAAH?
61
Sumber: Dwiyanto, et al. (2002); Kuncoro (2006)
Strategi SBYSBY-JK Triple track strategy (pro (pro--growth, pro pro--jobs, pro pro--poor poor)) bagus dari sisi visi tapi lemah dari sisi implementasi. Tiga sasaran & prioritas korupsi – Upaya pencegahan terjadinya korupsi – Melakukan tindakan tegas pada kegiatan korupsi yang masih terjadi apalagi skalanya menengah dan besar. terjadi, besar – Mencari mereka yang oleh pengadilan telah dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi
62
http://www.presidensby.info/index.php/topik/index.html
ZERO TOLERANCE ON CORRUPTION = ZERO DEVELOPMENT? Rasulullah SAW: “Allah melaknat orang g yang menyuap berikut orang yang menerima suap dan broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya keduanya” (HR Imam Ahmad) Dosa besar = akumulasi dosa kecil J b t Jabatan adalah d l h amanah. h Ucapkan U k “astaghfirullah atau inna lillahi wa inna illaihi rojiun” rojiun” bukan “alhamdulillah” ketika mendapat d jabatan b apa pun. Perang melawan korupsi: – Mulai dari yang kecil: di kantor anda – Mulai dari diri sendiri @www.mudrajad.com – Mulai dari sekarang
63
JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH DI INDONESIA (Sampai Akhir 2004) N O
KETERANGAN
KOTA
GRAND TOTAL
% Terhadap Total koleksi Peraturan
PROPINSI
KABUPATEN
65
713
267
1,045
15,67%
1
PAJAK
2
RETRIBUSI
175
3,010
1,003
4,188
62,82%
3
NON PUNGUTAN
108
562
255
925
13,87%
4
SUMBANGAN
8
66
13
87
1,30%
5
PEMERINTAHAN
15
152
63
230
3,45%
6
POLA DASAR PEMB. PEMB
1
12
4
17
0 25% 0,25%
7
RUTR
0
14
3
17
0,25%
8
APBD
16
73
59
148
2,22%
9
USAHA DAERAH
3
3
2
8
0 12% 0,12%
1
1
2
0,03%
391
4,606
1,670
6,667
100%
5.86%
69.09%
25.05%
100.00%
10
LAINLAIN-LAIN Total % Terhadap p Total koleksi Peraturan
Sumber: Diolah dari KPPOD
Peraturan dalam bentuk PERDA merupakan p peraturan y p yang g p paling g banyak y dikeluarkan yaitu sebesar 90,1% dari keseluruhan peraturan yang ada, disusul 64 oleh SK Gubernur/Bupati/Walikota sebesar 6,97% dan RANPERDA 2,79%. AUTONOMY=AUTOMONEY?
Distribusi Alasan Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat % Yes
Reason for Cancellation
Yes
A. Against Public Interest
70
103 40.46
B. Against Other/Higher Regulations
49
124 28.32
C. Making barrier to good/services flow
34
139 19.65
D D D. Duplication li ti with ith other th tax/retribution t / t ib ti
83
90 47.98 47 98
E. Not Relevant
95
78 54.91
Sumber: Priyono (2004)
No
65
Masalah Regulasi Dari 13 13.520 520 Raperda, Raperda 4 4.574 574 sudah dikirim ke Depdagri & Depkeu untuk dikaji, 448 direkomendasi batal, 8.946 belum dikirim (Jawa Pos, 30/4/2005) P Proses Regulasi: R l i • Kurangnya identifikasi masalah • kurang mempertimbangkan alternatif di luar Perda • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan REFORMASI Regulasi
Produk dari Proses Kebijakan: • Retribusi/pajak/pungutan yang beragam •distorsi pasar •pajak berganda 66
•diskriminasi
Think globally but act locally
67
Penerimaan masyarakat (acceptibility) Dasar pertimbangan Pemkab Lamongan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan
Konsistensi (Consistence) Minimum resiko konflik (minimum conflic risk) Berprospek & berkelanjutan (sustainabliity)
Penghargaan Otonomi Award (Jawa Post Institute of Pro Otonomy)
Grand Category Region in Leading Commitment on Economic (2003) Region in an Innovative Breakthrough on Economic growth(2004) 68
Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta K t P iji Kantor Perijinan
Debirokratisasi Perijinan
Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Membantu M b t dalam d l kegiatan sosialisasi
• Pelayanan satu atap satu pintu • PROTAP jelas • Besarnya biaya jelas • Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diperdiper hitungkan sebagai penyertaan modal • Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat
Setiap rencana investasi Pemkab Lamongan g selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida
Pemkab P k bL Lamongan membantu b t investor dalam melakukan sosialisasi 69 kepada masyarakat
Kantor Pelayanan Terpadu ONE STOP SERVICE di Kab Sragen Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu dengan sistem One Stop Service 52 Perijinan (pendelegasian kewenangan kepada Kepala KPT) 10 Non Perijinan j Pelayanan Kecamatan dgn One Stop Service Pembuatan KTP on line system Pelayanan Ijin Skala Kecil (pendelegasian kewenangan dr bupati) Desentralisasi Desa 70
1. 2 2. 3.
4. 5.
1. Waktu & biaya tidak jelas 2. Pungli dianggap hal yang wajar 3. Melalui banyak instansi & berurutan y yyang g buruk 4. Pelayanan
6.
Waktu, biaya jelas & pasti Dijamin tidak ada pungli Seluruh ijin diproses bersamaan, selesai di satu tempat, maksimal waktu 12 hari (selesai semua) Mudah, cepat, transparan, nyaman, dan pasti Survei kepuasan pelanggan memperoleh score inde index 81 (sangat memuaskan) Lebih cepat selesai 30 % dari waktu yang ditentukan
7. Di Jawa Tengah, Kantor Pelayanan Terpadu dengan One Stop Service (OSS) telah dit diterapkan k di sebelas b l k kota/kab. t /k b Kantor Pelayanan Terpadu 71 menggratiskan 26 izin dari 34 izin yang dilayani.
Attraction Marketing GAMBAR 2. KLASIFIKASI ATRAKSI
SUMBER DAYA ALAM
BUATAN MANUSIA
• • • • • •
TEMPAT Tirta: Kolam renang, renang Rafting, Rafting Waduk Gajah Mungkur GOA: caving PANTAI: Baron Pegunungan: Karst Bangunan Historis: makam, petilasan, rute Sudirman Wisata religius
PERISTIWA FESTIVAL DAERAH
Kesenian Tradisional
72
East Java Future Project Oil & Gas
Port & refinery GAS
Oil & Gas
Bridge B id TOLL
fisheries
OIL
port Note
: Planing Toll Road
Waterfront city
fi h i fisheries
South East Java By Pass
From Soeharto to Susilo Susilo:: Are there any differences?
@Mudrajad/FEB UGM
74
…finally….
Lebih Kurang Mohon Dimaafkan Lain Kali Mohon Diundang
PAPER Take a p province//kabup/ province/kabup p/kota as a case study. Analyze to what extent regional autonomy has brought significant changes on the provincial economic development, in particular in terms of: – – – –
GRDP per capita and economic growth HDI Poverty Inequality
Deadline of paper submission: SATU BULAN SETELAH KULIAH HARI INI. INI 76
