PROBLEMATIKA YANG TERJADI DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Batam)
TESIS
Oleh: ROMELDA PRONIASTRIA SIMAMORA 087011096 / M.Kn
C
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
PROBLEMATIKA YANG TERJADI DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Batam)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
Oleh: ROMELDA PRONIASTRIA SIMAMORA 087011096 / M.Kn
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis
: Problematika Yang Terjadi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Batam) : Romelda Proniastria Simamora : 087011096 : Kenotariatan
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi
Menyetujui Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Pembimbing
Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum
Pembimbing
Chairani Bustami, SH, S.pN, MKn
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Dekan Fakultas Hukum,
Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Prof. Dr. Runtung, SH, MHum
Tanggal Lulus : 19 Agustus 2011
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada Tanggal : 19 Agustus 2011
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Anggota
: 1. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum 2. Chairani Bustami, SH, S.pN, M.Kn 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Notaris Syahril Sofyan, SH, M.Kn
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada kenyatannya masih terdapat berbagai problematika dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertifikat dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika yang terjadi dalam pendaftaran tanah di Kota Batam, upaya pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, dan eksistensi PP Nomor 24 Tahun 1997 untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan secara pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada para responden sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan dan literatur. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa problematika yang terjadi di Kota Batam disebabkan adanya tumpang tindih antara pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam serta instusi lain di Batam dalam menerapkan kewenangan masing-masing khususnya dalam bidang pertanahan, dan tidak adanya penerapan prinsip KISS dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam, sehingga masyarakat yang mengalami dampak dari tidak adanya kesinkronan data dan peraturan-peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batam dengan memeriksa secara mendetail data fisik dan data yuridis sampai kepada aspek kesejarahan terhadap objek untuk setiap permohonan hak yang diajukan dengan sasaran terwujudnya perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2. Meskipun pada kenyataannya belum dapat terwujud eksistensinya secara maksimal dimana penerapannya mempunyai sisi positif dan sisi negatif dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan. Apabila pasal ini dapat diterapkan dengan catatan masyarakat mengetahui aturan ini, dan memperoleh sertifikat sebagai alat bukti haknya agar dikemudian hari tidak diganggu gugat oleh pihak lain maka kepastian akan pendaftaran tanah akan terwujud dengan baik.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
One of the purpose of land registration is to give legal certainty and legal protection to the holders of land rights. Therefore, in order to realize this purpose, regulations of land registration were made and one of them was Article 32, paragraph 2 of PP (Government Regulation) No. 24/1997. But, in reality, there are still some problems in owning a piece of land which is related to this Article; namely, a piece of land which has been tilled by its tiller for years and completed by a certificate which certifies that it is a protected forest area. Therefor, the problems in this reseacrh was how about the problems which occurred in the land registration in Batam, the government’s effort in realizing legal protection of the holders of land rights, and the existence of PP No.24/1997 in order to realize legal certainty of the holders of land rights. This reseacrh was descriptive analytic which was done by judicial normative approach. The data were obtained by collecting the primary and secondary data. The primary data were collected by conducting interviews with the respondents, while the secondary data were obtained from legal provisions and literature. The data were analyzed qualitatively. The result of the reseacrh showed that the problems which occurred in Batam was because of the overlapping between the government of Batam and Batam Authorities and other government agencies in applying their authorities respectively in land problems. Besides that, there was no application of KISS principle in organizing administration in Batam so that people would suffer from the lack of synchronization of the data and of legal provisions. The effort done by Batam administration was by examining in detail this physical and legal data up to the historical aspect on the objects for each request in order to realize the legal protection as it was stipulated in Article 32, paragraph 2 of PP No.27/1997. Even though in reality its existence is not realized maximally the application has the positive and negative sides of in handling the dispute of land problems. If this article can be applied and people know this regulation, they will obtain the certificate as a proof so that their rights are not contested by other parties and the certainty of land registration will be properly realized.
Keywords: Legal Certainty, Legal Protection
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Segala sembah sujud, puji syukur, dan terimakasih penulis ucapkan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus di Surga atas segala cinta kasih, pertolongan, kemurahan, dan penyertaanNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dengan judul “Problematika Yang Terjadi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Batam). Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar: 1.
Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2.
Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum, selaku anggota Komisi Pembimbing.
3.
Ibu Chairani Bustami, SH, S.pN, MKn, selaku anggota Komisi Pembimbing.
yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada
Universitas Sumatera Utara
Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum dan Bapak Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn selaku Komisi Penguji yang telah berkenan memberi masukan dan arahan terhadap penyempurnaan tesis ini. Dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati mengucapkan ucapan kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, MSC (CTM), Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. 3. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis sampai kepada tingkat Magister Kenotariatan. 4. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan. 5. Seluruh teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera, Medan khususnya kelas A reguler, yang telah membantu dan memotifasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
Universitas Sumatera Utara
6. Teman-teman terbaikku, Claudya Eterina Purba, SH, MH dan Junita Sitorus, SH, MH, Rikky F.V. Sinaga, SE, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terkhusus dan teristimewa, penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahnda Sihar Simamora dan Ibunda D. Marpaung yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil serta adik-adik ku tersayang Desi, AM.Keb, Putri dan Yosua yang penuh kasih sayang dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, baik dalam tata bahasa maupun ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak demi penyempurnaan tesis ini dan kiranya hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebaikan, ketulusan dan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.
Medan,
Agustus 2011
Penulis,
Romelda Proniastria Simamora
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I.
II.
IDENTITAS PRIBADI Nama
: Romelda Proniastria Simamora
Tempat / Tgl. Lahir
: Lolowa’u, 21 Januari 1986
Alamat
: Jl. Saudara No. 48-A Medan
ORANG TUA Ayah
: Sihar Simamora
Ibu
: Dameria Marpaung
III. PENDIDIKAN
IV.
SD N. 002 Ranai - Natuna
: Lulus Tahun 1998
SMP N. 1 Ranai – Natuna
: Lulus Tahun 2001
SMA N. 1 Tanjung Pinang
: Lulus Tahun 2004
S1 Ilmu Hukum USU
: Lulus Tahun 2008
PEKERJAAN Maret 2010 – sekarang
: Staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ............................................................................................................
i
ABSTRACT ...........................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................
vi
DAFTAR ISI .........................................................................................................
vii
BAB I
: PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang ..............................................................................
1
B. Perumusan Masalah .......................................................................
14
C. Tujuan Penelitian ...........................................................................
14
D. Manfaat Penelitian .........................................................................
15
E. Keaslian Penulisan .........................................................................
15
F. Kerangka Teori...............................................................................
19
1. Kerangka Teori.........................................................................
19
2. Konsepsi ...................................................................................
27
G. Metode Penelitian ..........................................................................
29
1. Spesifikasi Penelitian ...............................................................
30
2. Metode Pengumpulan Data ......................................................
30
3. Lokasi Penelitian ......................................................................
31
4. Analisis Data ............................................................................
31
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PROBLEMATIKA YANG TERJADI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BATAM ............................................................. .
33
A. Pendaftaran Tanah.......................................................................... .
34
B. Kewenangan Pertanahan Antara Pemerintah Kota Batam Dan Otorita Batam ................................................................................. .
48
C. Problematika Yang Terjadi Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Batam ............................................................................................. .
56
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH.......................................................................... .
71
A. Perlindungan Hukum Hak atas Tanah............................................ .
71
B. Upaya Pemerintah Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah ................................ .
78
BAB IV : EKSISTENSI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TERHADAP TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ................................................ .
97
A. Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah ................................ .
97
B. Eksistensi PP Nomor 24 Tahun 1997 Terhadap Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah ...... .
111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... .
120
A. Kesimpulan .................................................................................... .
120
B. Saran............................................................................................... .
122
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... .
124
Universitas Sumatera Utara
