PP DAN PL DALAM PERSPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN Ditjen PP dan PL
Kerangka Pikir Pengelolaan PP dan PL Upaya Kes
Pusat PP & PL dalam UU 36/2009 ttg Kesehatan
Penyakit Menular
Penyakit Tidak Menular
-SE -PFR -Penemuan & Penanganan Kasus
Prov
Kab.
Masy KesLing
Angka Kemati an , Kesakit an , & Kecacat an Turun
Kinerja Surveilans Epidemiologi PWS
SE
SKD
KLB
Urusan Konkuren
Dasar Tindak • Penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi • Komitmen nasional dan internasional • Dinamika kependudukan • Ancaman PINERE
Kinerja Kesling Penyehatan
PFR (Kesling)
Pengamanan
Pengendalian
Urusan Konkuren
Dasar Tindak • • • • •
Orientasi Kawasan dan Ekosistem Isu Strategis dan Global Komitmen Nasional dan Internasional Kearifan Lokal Perkembangan Iptek
Kinerja Penemuan dan Penanganan Kasus Penemuan Kasus
Penemuan dan Penanganan Kasus
Urusan Konkuren
Profilaksis dan Pengobatan Massal
Dasar Tindak • • • • •
Komitmen Nasional dan Internasional Perkembangan Iptek Transisi epidemiologi Dinamika kependudukan Kerawanan Wilayah
IMPLEMENTASI PP DAN PL
SEBAGAIMANA TELAH DIATUR DALAM PERMENKES NOMOR 922/2008 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pokok Pikiran PP&PL Dalam Revisi PP 38/2007 • Penguatan Jejaring Kerja SE dengan fokus PWS, SKD, dan KLB • Pengelolaan, pencegahan, penanggulangan, & perlindungan pada situasi KLB/Wabah dan pandemi • Pengendalian penyakit menular (PFR dan Penemuan dan penanganan kasus) • Kesehatan Matra (matra lapangan, situasi khusus, perpindahan penduduk, haji, bencana, dan musibah massal) • Karkes (karantina dan isolasi wilayah) • Kesling (penyehatan, pengamanan, dan pengendalian)
Matrik Muatan Revisi PP 38/2007 Sub Bidang (sesuai SKN)
1.
Upaya Kesehatan
sub-sub bidang (sesuai UU Pemerintah 36/2009) 1. Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. Peningkatan 1a Pengelolaan Surveilans Kesehatan dan epidemiologi Pencegahan Penyakit
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
1 Penyelenggaraan 1 Penyelenggaraan Survailans Survailans epidemiologi di epidemiologi di tingkat Provinsi tingkat Kab/Kota
1b Pengelolaan 1b Penyelenggaraan 1b Penyelenggaraan Survailans penyelidikan penyelidikan Kejadian Luar kejadian luar kejadian luar Biasa biasa biasa 1c Pengelolaan 1c Mengirim 1c Mengirim surveilans spesimen biologis spesimen biologis muatan informasi ke tingkat ke tingkat bahan biologis nasional nasional dan penelusuran ulang asal muasal agen penular
Catatan
Sub Bidang (sesuai SKN)
sub-sub bidang (sesuai UU 36/2009)
Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi
2 Pengelolaan, 2 Pengelolaan, Pencegahan, Pencegahan, Perlindungan Perlindungan Khusus (massal) Khusus (massal) dan dan Penanggulangan Penanggulangan penyakit menular penyakit menular berpotensial di tingkat Provinsi wabah, yang menjadi komitmen nasional dan global (Pandemik)
3 Pengelolaan, Pencegahan, Perlindungan khusus (massal) Penanggulangan dan Pengendalian penyakit tidak menular tingkat nasional
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Catatan
2 Pengelolaan, Pencegahan, Perlindungan Khusus (massal) dan Penanggulangan penyakit menular di tingkat Kab/Kota
3 Penyelenggaraan 3 Penyelenggaraan pengendalian pengendalian penyakit tidak penyakit tidak menular di tingkat menular di tingkat provinsi Kab/Kota
disease registry dengan alat canggih dan konvensional ada dimana?, penelitian cohort di Litbangkes, registrasi penyebab kematian?
NSPK Penyebab kematian di Pusat, diklat terkait penentuan penyebab kematian dilakukan di prov, mencatat penyebab kematian di Kab/Kota
Sub Bidang (sesuai SKN)
sub-sub bidang (sesuai UU 36/2009)
Pemerintah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Catatan
4 Pengelolaan 4 Penyelenggaraan 4 Penyelenggaraan hanya diatur di kesehatan matra kesehatan matra kesehatan matra Permenkes (Pusat), terkait dan haji di tingkat dan haji di tingkat penyelenggaraan di pertahanan dan provinsi kab/kota daerah melekat pada keamanan di kegiatan layanan lain, c: tingkat nasional penyelenggaraan arus mudik di pelabuhan, kesehatan matra diselenggarakan di pelabuhan Catatan : Penyelenggaraan di Prov - Dekon, di Kab/Kota - TP Pengelolaan kesehatan haji dan umrah
-
-
Pemeriksaan kesehatan CTKI
-
-
5 NSPK Karantina kesehatan
5 Penyelenggaraan 5 Karantina kesehatan di tingkat provinsi
urusan agama adalah urusan pusat, penyelenggaraan di daerah melalui Dekon dan TP urusan CTKI adalah urusan pusat penyelenggaraan di daerah melalui Dekon dan TP amanat UU 39 UU 36/2009 Pasal 155 (4) dilimitasi hanya Dekon
Sub Bidang (sesuai SKN)
sub-sub bidang (sesuai UU 36/2009)
Kesehatan Lingkungan
Catatan Pemerintah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
6 Penetapan NSPK, 6 Pengelolaan peningkatan Kesehatan kapasitas dan Lingkungan di Pengelolaan tingkat provinsi, Kesehatan Peningkatan Lingkungan di kapasitas sarana tingkat nasional (lab) dan dan global, dan pemberdayaan agent yang SDM berasal dari luar negeri Pengelolaan IHR
Pengelolaan air bersih, sampah luar negeri, polusi, Pembuatan NSPK
6 Pengelolaan Perlu diperjelas tugas Kesehatan urusan kesling di Lingkungan di provinsi. tingkat kab/kota dan peningkatan kesadaran thdp kesling
Penyelenggaraan IHR dengan Dekon
Fungsi Prov sesuai IHR dan pengawasan kab/kota
Penyelenggaraan kesling di tingkat Provinsi
Penyelenggaraan kesling di tingkat Kab/Kota
Pengelolaan s/d Kompensasi kasus KIPI di tingkat provinsi APBD
-
Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ???
PP dan PL Perlu Pengaturan : • • • •
Jejaring kerja Tata Hubungan Kerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengaturan Mekanisme Kerja - Pemberian Bantuan - Distribusi Logistik
