POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011...
Politik Uang dalam Pemilihan Bupati Sarolangun 2011 dan Dampaknya terhadap Pendidikan Akhlakulkarimah pada Masyarakat Sarolangun Maryadi Syarif
Abstrak: Penelitian yang mendasari tulisan ini adalah praktek politik uang yang terjadi di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dalam peristiwa pemilihan kepala daerah tahun 2011 visà-vis pendidikan moral keagamaan atau akhlakulkarimah yang masih terus dikembangkan melalui institusi sosial keagamaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian partisipasi dan mewawancara beberapa pelaku yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di lokasi penelitian tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan semakin menguatnya degradasi akhlak masyarakat akibat praktek politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
Pendahuluan Moralitas atau ahlak adalah kualitas perbuatan manusia, sehingga satu perbuatan dikatakan baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma sebagai ukuran, dalam konteks penelitian ini adalah norma agama Islam; agama yang dianut mayoritas masyarakat Melayu Jambi. Sumaryono membagi wujud moralitas menjadi dua: moralitas objektif, yaitu perbuatan yang terlihat sebagaimana adanya, terlepas dari modifikasi kehendak pelakunya, dan moralitas subjektif, yaitu moralitas yang didasari Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
485
486
MARYADI SYARIF perbuatan yang dipengaruhi oleh pengetahuan subjektif, perhatian pelaku, latar belakang, stabilitas emosional dan perlakuan personal lainnya. Moralitas subjektif ini mempertanyakan apakah satu perbuatan sesuai atau tidak dengan hati nurani pelakunya. Moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya, niat baik atau buruk. Sedangkan ahlak, berasal dari bahasa arab yang sudah dibakukan sebagai tingkah laku, perangai atau kesopanan. Menurut Ibnu Maskawaih. ahlak adalah kondisi jiwa yang selalu manusia berbuat sesuatu, tanpa ia pikirkan terlalu lama. Abu Bakar Jabir Al-Jaziri mendefinisikan Ahlak sebagai bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela. Menurut Imam Al-Ghazali, Ahlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan, tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan terpuji menurut ketentuan rasio dan norma agama, dinamakan ahlak baik. Tetapi manakala melahirkan tindakan buruk maka dinamakan ahlak buruk (keburukan ahlak seseorang dapat dipengaruhi oleh bawaan buruk dan lingkungan sosial yang tidak menguntungkan perkembangan kejiwaannya,baik dilingkungan rumah tangga,sekolah dan masyarakat). Dari pengertian ahlak yang tersebut, maka bagi mereka yang terlibat politik uang (yang memberi dan yang menerima) karena hal itu melanggar norma-norma Agama,adat dan istiadat,maka hal itu adalah termasuk ahlak burukSetelah berakhirnya Pemerintahan orde baru, maka tuntutan rakyat Indonesia akan perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi semakin besar dan mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk merancang Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah atau otonomi daerah, maka pada tahun 1999 lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah/ otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... maka sitem pemerintahan berubah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dengan demikian terbuka pula peluang untuk pemekaran wilayah di seluruh Indonesia, baik wilayah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, mengingat besarnya minat masyarakat daerah untuk melakukan pemekaran daerahnya, maka usulan-usulan daerah di tanggapi oleh pemerintah pusat dan DPR sehingga terjadilah pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemekaran wilayah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sebelum tahun 1999 memiliki lima Daerah Kabupaten dan satu Kota madya, maka berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten dalam Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung, menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Batang Hari menjadi Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi,. Kabupaten Sarolangun Bangko, menjadi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Berdasarkan UU No.54 Tahun 1999 tersebut Provinsi Jambi memiliki sembilan Daerah Kabupaten dan satu Kota Madya. Untuk merealisasi UU RI Nomor 54 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Kabupaten dalam Provinsi Jambi, bagi daerah/ kabupaten yang telah dimekarkan Gubernur Provinsi Jambi menunjuk seorang karateker Bupati dan seorang Sekretaris Daerah untuk seluruh Kabupaten pemekaran dalam Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten Sarolangun, untuk Kabupaten Sarolangun yaitu Drs. H. Muhammad Madel, sebagai kateker Bupati dan Drs.H.Hasan Basri Harun sebagai Sekretaris Daerah. Untuk menjajalankan roda pemerintahan di Kabupaten pemekaran tersebut karateker Bupati dan sekretaris daerah diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk membentuk Badan-badan dan dinas-dinas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah,dan Perundangan-undangan yang berlaku, serta mengangkat Kepala Badan,Kepala Dinas,kepala bagian dan Camat,serta Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
487
488
MARYADI SYARIF perangkat daerah lainnya untuk menjalankan roda pemerintahan daerah,sekaligus mempersiapkan pemilihan Bupati kepala Daerah yang defenitif,maka setelah Kabupaten Sarolangun memiliki anggota legeslatif dari Kabupaten induk Kabupaten Sarolangun Bangko,sesuai dengan daerah pemilihan pada pemilu legeslatif sebelumnya sebanyak 25 orang anggota legeslatif, maka pada tahun 2001,tepatnya pada bulan Juni tahun 2001 dilaksanakanlah pemilihan Bupati dan wakil Bupati definitif periode 2001-2006 oleh DPRD Kabupaten Sarolangun. Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarolangun periode pertama diikuti sebanyak tiga pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, yaitu 1. Pasangan Drs.H.Muhammad Madel dan Drs.H.Maryadi Syarif. 2.pasangan Drs.H.Hasan Basri Agus dan Nasri Umar,SH. 3.pasangan Imam Iskandar,SH dan Marjoni.SE Dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarolangun oleh anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Drs.H.Muhammad Madel dan Drs.H.Maryadi Syarif. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :132.25274 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001. Tentang pengesahan dan penetapan Drs.H.Muhammad Madel sebagai Bupati Sarolangun dan Drs.H.Maryadi sebagai wakil Bupati Sarolangun periode 20012006. maka pelantikan Bupati dan wakil Bupati dilaksanakan pada tannggal 31 Juli 2001 oleh Gubernur Jambi Drs.H.Zulkifli Nurdin atas nama Menteri Dalam Negeri,dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sarolangun. Dengan berakhirnya masa pemerintahan orde baru dan munculnya era reformasi yang menuntut adanya perubahan menyeluruh dalam sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi atau otonomi daerah,hal tersebut telah diwujudkan melalui UU Nomor: 22 tahun 1999.dan perubahan dalam sistem demokrasi politik,yang selama orde baru dibatasi dengan dua partai politik dan satu golongan karya, maka lahir pula UU.Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai politik. didalam pasal 2 ayat 1 mengamanatkan banhwa untuk pembentukan partai Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... politik diberi kemudahan sekurang-kurangnya 50 orang warga Republik Indonesia yang telah beusia 21 tahun keatas dengan akta Notaris,sudah dapat mendirikan sebuah partai politik. Dengan demikian peluang dan kesempatan untuk mengikuti Pemilu legeslatif dengan sistem multi partai, tidak seperti pemilu dimasa orde baru,yang selama ini dinominasi oleh Golongan karya (GOLKAR) parati Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang luarbiasa sekaligus memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legeslatif dari partai politik dimaksud baik pusat maupun daerah,begitu pula pigur kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dinominasi oleh GOLKAR,tetapi terbuka pula kesempatan bagi pigur-pigur lain yang diusung oleh PARPOL yang lain. Sesuai dengan UU RI No.22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU RI No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah,maka untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat,maka lahir pula Kepres Nomor 70 Tahun 2001 Tentang pemben tukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian disusul dengan Undanga-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum. Berdasarkan Kepres No.70 tahun 2001 dan UU RI No. 12 Tahun 2003, maka mulai tahun 2004 setelah pemilihan umum legeslatif, baru dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) begitupula pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing, yang diselenggarakan oleh KPUD setempat,sesuai dengan periode nisasinya. Kabupaten Sarolangun selaku Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko pada tahun 1999 melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode pertama tahun 2001Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
489
490
MARYADI SYARIF 2006 dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Sarolangun,sebagaimana telah di jelaskan pada bagian terdahulu, sedangkan untuk periode kedua tahun 2006-2011 telah dilaksanakan Secara langsung oleh rakat,yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Sarolangun, begitu pula Kabupaten pemekaran lainnya. Artikel ini akan mengurai praktik politik uang dalam pemilihan Bupati Sarolangun tahun 2011 dan dampaknya terhadap pengembangan pendidikan akhlak karimah dalam masyarakat di Kabupaten Sarolangun.
Implikasi politik uang pada Pilkada Sarolangun 1. Kecamatan Singkut. Pada tanggal 10 maret 2011 di Desa bukit murau Kecamatan Singkut, Kepala Dinas Perkebunan memberikan bantuan bibit karet sebanyak 1. juta biji karet kepada kelompok tani dan penangkar bibit karet,yang diserahkan langsung oleh pasangan nomor urut 1 Cek Endra sebagai Bupati, di terima oleh Ketua kelompok tani/penangkar bernama Nirman. penyerahan bantuan bibit tersebut,bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pencalonan Cek Endra sebagai Bupati Ingcambend dan Cabub.periode 20112016 dalam pengarahannya baik Bupati maupun Kepala dinas perkebunan Kabupaten Sarolangun meminta agar masyarakat petani karet memilih pasangan nonor urut 1 pada Pilkada bulab April 2011. Setelah itu langsung disambut oleh kelompok tani dan penangkar bibit karet tersebut membacakan sumpah siap memenangkan pasangan nomor urut 1 (Cek Endra Fahrul Razi meninaml kemengan 80 % dalam acara tersebut juga disiapkan hadiah yang telah disiapkan di atas panggung yang telah dipasang stiker calon nomor urut 1 pada setiap hadiah. Pada acara tersebut dihadiri oleh kepala Dinas perkebunan,pertanian Camat Singkut dan Kepala Desa setempat. Keterangan tersebut peneliti peroleh sdr.Abusamah dan M.Hamka. kasus tersebut telah disampaikan oleh yang bersangkutan dalam sidang gugutan pilkada oleh pasangan nomor urut 3 keterangan tersebut disampaikan di Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... bawah sumpah dalam sidang gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selama masa kampanye berdasarkan laporan dari para tim sukses pasangan nomor uru 3 di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, pasangan nomo urut 1 senantiasa di ikuti oleh pejabat-pejabat tertentu,khusnya Camat dan para PNS di kecamatan yang bersangkutan selalu dihadirkan Pada tanggal 26 April 2011 Tim sukses pasangan nomor urut 3 memergoki sebuah mobil strada bernomor polisi BH 9699 AM; pada awalnya mobil tersebut dicurigai oleh tim pasangan nomor urut 3 sedang beroperasi membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih pada waktu itu sedang berada di desa siliwangi, setelah dilakukan pengejaran dan akhirnya mobil itu dapat ditahan dan 2 orang pelaku, ternyata kecurigaan tim pasangan nomor urut 3 terbukti, di mobil itu di temui 1 buah buku berisi catatan namanama orang yang akan di bagi-bagikan uang untuk memenangkan pasangan nomor urut 1, uang itu sudah di siapkan di dalam amplop berisi Rp.50.000,- per amplop yang masih tersisa setelah dihitung Rp.1.500.000,-dan sebagian besar sudah diedarkan oleh 2 orang pelaku yaitu sdr. Supriadi dan Marto, barang bukti yang ditemui selain uang kontan dan 1 buah buku catatan nama-nama orang yang di beri uang juga ada 1 botol minuman beralkohol merek anggur alaga. Semua barang bukti termasuk mobil malam itu juga diserahkan ke Panwaslu, oleh panwaslu diserahkan ke Polres Sarolangun, setelah itu tidak ada proses sama sekali oleh panwaslu. Penjelasan tersebut adalah laporan langsung oleh Tim sukses yang melakukan pengawasan pada malam itu dan menangkap mobil tersebut yaitu 1. Asy’ari.AR. 2.M.Ali Guntur. 3. Arzal Indra. 4. Ja’far. 5. Bajuri.kepada peneliti pada waktu itu sebagai cawabub pasangan nomor urut 3. Kemudian penjelasan kasus tersebut telah diberi kesaksian oleh nama-nama tersebut dibawah sumpah dalam sidang gugatan pilkada pada Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pada tanggal 24 April 2011 pukul 21.00 WIB bertempat di dusun Cianjur Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut,Sdr. Abd.Majid Kepala Tata Usaha Puskesmas Singkut membagikan uang kepada Sdr. Saiful Amri warga Dusun Cianjur sebanyak Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
491
492
MARYADI SYARIF Rp.50.000,- untuk membeli minuman,dan di saat sdr Abd.Majid mau pulang dari rumah sdr Saiful Amri,sdr. Abd.Majid mengatakan kepada sdr.Saiful Amri bahwa dia akan membagi-bagikan uang kepada warga cianjur untuk memmilih pasangan nomor urut 1 (Cek Endra-Fahrul Razi) pada Pilkada tanggal 29 April 2011 nanti. Hal yang tersebut telah disampaikan oleh sdr.Saiful Amri kepada Tim sukses pasangan nomor urut 3 dan telah disampaikan pula oleh sdr. Saiful Amri di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta sebagai saksi dibawah sumpah. Pada tanggal 25 April 2011 bertempat di rumah sdr.Warni Desa Pematang kolim, kelompok Yasinan TSM diberi uang Rp.100.000, per kepala oleh Tim sukses nomor urut 1 untuk memilih pasangan nomor urut 1. Penjelasan tersebut di sampaikan oleh Sdr. Abas Pane Tim sukses pasangan nomor urut 3 sebagai saksi di bawah sumpah pada sidang gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat dan tim sukses pasangan nomor urut 3 yaitu Bapak AMIR warga Desa Pasar Singkut pada tanggal 5 Juli 2013 di Singkut,dalam wawancara tersebut beliau menceritakan kronologis politik uang yang di lakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 di beberapa Desa yang berada di bawah pengawasan beliau selaku Koordinator Tim sukses pasangan nomor urut 3 untuk desa Pasar, Desa Bukit Murau, Desa Perdamaian dan Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut bahwa politik uang betulbetul terjadi di singkut dengan bermacam modus yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 termasuk para anggota dan pimpinan DPRD dari partai pendukung, yang berdumisili di Singkut dan sekitarnya,melalui pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat dalam masa kampanye, memberikan bantuan juga menjanjikan masyarakat apabila pasangan nomor urut 1 menang jalan akan di aspal dan lain sebagainya,untuk membujuk masyarakat. Puncak dari politik uang pada Pilkada Sarolangun tahun 2011 di Kecamatan Singkut, adalah pada H-2 sampai pada malam hari pemilihan nya tim mereka menyebar di seluruh desa Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... mendatangi rumah-rumah warga yang di kawal oleh para preman yang di datangkan dari luar Singkut,membagi-bagikan uang untuk memilih pasangan nomor urut 1 ada juga membagikan uang untuk tidak memilih terhadap orang-orang yang di yakininya tidak akan memilih nomor urut 1 dan orang-orang tersebut tidak diberikan undangan untuk memilih,sehingga banyak orang yang tidak memilih. Di Singkut khususnya beberapa desa tersebut, pada dua hari sebelum pemilihan sampai malam hari pemilihan (tanggal 27-28 April ) malam situasinya mencekang, warga merasa takut untuk keluar rumah karena ada intimidasi terhadap warga oleh Tim sukses dan para preman. Praktek politik uang tersebut ada yang dapat di buktikan seperti yang di laporkan oleh orang yang menerima uang tetapi mereka tidak mau menggunakan uang tersebut, maka uang itu dijadikan oleh orang yang menerinya sebagai bukti adanya praktek politik uang dan telah disampaikan oleh yang bersangkutan di dalam sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta mereka di sumpah sebagai saksi. Sayangnya saya sendiri tidak dapat membuktikan secara fisik seperti teman yang lain,dan tidak bisa melihat dari dekat secara langsung pada malam hari itu, karena ruang gerak saya dan tim kita di persempit dan diawasi secara ketet oleh tim mereka,. hampir semua tim sukses kita pasangan nomor urut 3 tidak bisa berbuat banyak dikernakan situasi tersebut,bila ditanya sama warga semuanya aksi tutup mulut,sebenarnya politik uang pilkada di Singkut yang tidak dapat di buktikan secara fisik,jauh lebih banyak dari yang dapat dibuktikan secara fisik,karena tim sukses mereka sangat banyak,dan juga banyak tim sukses bayaran yang didatangkan dari luar Kabupaten Sarolangun. Kami dari tim sukses pasangan nomor urut 3 pada malam-malam tersebut hanya bisa melakukan pemantauan dari jauh terhadap kegiatan mereka. Baru setelah selesai pemilihan dan Bupati terpilih sudah di lantik serta suasana sudah aman,baru ada warga yang mau bercerita tentang kejadian-kejadian pada H-2 dan malam hari pemilihan itu seperti yang saya ceritakan itu. tetapi tidak ada gunanya lagi, Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
493
494
MARYADI SYARIF nasi sudah menjadi bubur,begitulah hasil wawancara saya dengan Bapak Amir di Singkut. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak JASIMIN warga desa perdamaian simpatisan pasangan nomor urut 3 beliau mengatakan kepada peneliti bahwa sebenarnya Pak di sini (di Desa perdamaian ) ini awalnya adalah mayoritas pendukung Bapak, tetapi setelah adanya ancaman-ancaman dan gempuran membagi-bagi uang kepada warga akhirnya situasi berubah total, karena orang sini adalah hampir semuanya warga transmigrasi, apabila di ancam warga sangat takut karena desa ini termasuk jumlah mata pilihnya besar, jadi desa ini mulai masa kampanye sampai hari pemilihannya di jaga oleh oleh orang-orang yang tidak dikenal berlalu lalang dan keluar masuk desa ini mereka itu adalah para preman dari selatan, jadi masyarakat hanya ingin selamat dan pada hari pemilihan pasangan nomor urut1 menang telak dari pasangan nomor urut 3. Jadi intinya Pak di desa kami memang terjadi politik uang dan premanisme,tetapi saya tidak punya data tentang orang-orang yang saya ceritakan itu tetapi saya mengetahui kerena saya juga adalah sebagi ketua RT. Saya menyaksikan tim sukses pasangan nomor urut 3 di Desa Perdamaian ini,tidak bisa berbuat banyak di ejek dan di ancam agar tidak melakukan kegiatan mempengaruhi warga disini, tim dan warga para takut pak.ya akhirnya saya saksikan mereka hanya pasrah saja apa yang akan terjadi dan apapun hasilnya pada pemilihan itu, demikianlah pak yang bisa saya jelaskan secara singkat kepada Bapak. Dokumentasi,dokumentasi yang menjadi objek peneliti adalah: a).Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Nomor : 53/PHPU-D/IX/2011. tahun 2011 Tentang Amar putusan terhadap gugatan pilkada Sarolangun dari pasangan nomor urut 3,terhadap KPUD Sarolangun dan pasangan nomor urut 3 (Cek Endra-Fahrul Razi) didalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud semua kasus politik uang yang dilaporkan oleh penggugat pasangan nomor urut 3, ke Mahkamah Konstitusi dan tertera di dalam Keputusan itu, walaupun gugatan tersebut di tolak oleh Hakim mahkamah konstitusi karena menurut hakim Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... kasus-kasus yang telah disampaikan oleh para saksi dibawah sumpah serta dilengkapi dengan bukti fisik (bukan fitnah) tetapi hakim lebih menerima bantahan dari pihak tergugat walaupun tidak di sertai dengan bukti fisik, tetapi itulah wajah pengadilan di Negeri ini, keadilan masih tetap berpihak kepada orang yang kuat. Dokumen laporan dan gugatan pasangan nomor urut 3 terhadap pasangan nomor urut 1 dan KPUD Sarolangun, serta hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan pada masa kampanye dan hari tenang serta hari pemilihan pilkada di Kecamatan Singkut dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan tim sukses,serta keterangan para saksi yang telah bersaksi di bawah sumpah di mahkamah Konstitusi (MK) walaupun hasil sidang gugatan itu,dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 karena menolak semua gugatan yang telah di sampaikan oleh pasangan nomor urut 3 walaupun menurut peneliti sebagai penggugat pada waktu itu, bantahan dari pihak pasangan nomor urut 1 semuanya di benarkan oleh Hakim MK dari gugatan yang telah terbukti sah dan benar didalam persidangan,dalam amar putusannya di nyatakan semuanya tidak terbukti dan tidak segnifikan, itulah wajah pengadilan di negeri ini dan wajah penegak hukum di MK. Dari keterangan-keterangan yang telah peneliti ungkapkan di atas, dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa pilkada Saroalngun di kecamatan Singkut terimplikasi adanya politik uang yang di lakukan oleh pasangan atau oleh tim sukses pasangan nomor urut 1.Sehingga pasangan nomor urut 1(Ceh Endra Fahrul Razi) di kecamatan singkut menang 60% sedangkan pasangan nomor urut 3 (As’ad Isma- H.Maryadi Syarif) hanya memperoleh suara 30 % jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dan lain sebagainya sebanyak.7.776 orang. 2. Kecamatan Sarolangun. Implikasi politik uang pilkada di Kecamatan Sarolangun. Pelaksanaan Pilkada Sarolangun tahun 2011 di Kecamatan Sarolangun sedikit berbeda dengan situasi Pilkada di Kecamatan Singkut, Kecamatan Sarolangun yang merupakan Ibukota Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
495
496
MARYADI SYARIF Kabupaten Sarolangun sebagai barometer dan pusat perhatian masyarakat karena jumlah mata pilihnya yang terbesar dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun sebanyak 24.767 orang. hampir semua elemen, seperti aparat penegak hukum,para wartawan,LSM, oraganisasi masyarakat, Panwas pilkada melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada, di Kecamatan Sarolangun pihak pasangan nomor urut 1 juga berusaha untuk melakukan politik uang kepada masyarakat pemilih, sebagaimana terjadi di dusun Tanjung Rambai kelurahan Gunung kembang Kecamatan Sarolangun selasa tanggal 25 April 2011 Sdr.Kastolani Tim Sukses pasangan nomor urut 1 diperintahkan oleh sdr Herman,juga Tim Sukses pasangan nomor ururt 1 untuk membagi-bagikan uang sebanyak Rp.650.000,- dengan rincian Rp.50.000,- perorang,hal tersebut dapat ditemui oleh Tim sukses pasangan nomor urut 3 sementara sdr kostalani mendapat uang jalan sebesar Rp.100.000,- Keterangan ini sesuai dengan Laporan Timsukses pasangan nomor urut 3 ke Panwas Pilkada Sarolangun Nomor : 18/P/PW.KD/ K.SRK/ IV/2011. Berikut politik uang juga terjadi di Kelurahan Aur Gading Kecamatan Saroalngun pada tanggal 24 April 2011 terjadi di RT 18 Bapak. Adam ( 59 tahun ) mengaku dan bersaksi serta melapor kepada Panwas Pilkada Sarolangun bahwa dia mengaku diberikan uang oleh sdr. Agus Salim (PNS DISPENDA) Sarolangun sebanyak Rp.70.000,dengan rincian mata uang Rp.50.000,- 1 lembar dan mata uang Rp.20.000,- 1 lembar di dalam amplop tertutup serta 1 lembar baju koko, sdr. Agus Salim mengatakan kepada Bapak Adam, bahwa uang dan baju koko ini adalah titipan dari Bapak Fahru. Razi ( Kawabub) pasangan nomor urut 1, agar mengajak keluarga memilih pasangannya dalam Pilkada nanti. Keterangan ini sesuai dengan surat laporan kepada Panwas Pilkada Nomor :10/P/PW/ KD/K.SRL/ IV/2011. Dengan kejadian tersebut pihak tim sukses pasangan nomor urut 3, Panwas,kelompok masyarakat dan lain-lain, melakukan pengawasan secara ketat terhdap upaya politik uang yang akan dilakukan oleh tim pasangan nomor urut 1,dan tidak hanya di dua Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... Kelurahan itu saja upaya politik uang yang di lakukan oleh pasangan nomor urut 1 bahkan seluruh kelurahan dalam kota Sarolangun dan Desa-desa di luar kelurahan dalam kota Sarolangun.Namun upaya tersebut amat sulit dilakukan karena banyaknya elemen masyarakat yang melakukan pemantawan terhadap politik uang. pada malam hari pemilihan ( tanggal 24 April malam ) situasi dalam kota Sarolangun terasa mencekam,disamping banyaknya aparat keamanan yang berjaga-jaga, juga dari tim sukses pasangan calon yang juga melakukan pemantawan dan pengawasan agar tidak terjadinya politik uang, masing-masing tim sukses mencurigai satu sama lain, sehingga pada malam itu terjadi keributan antara tim sukses pasangan nomor urut 3 dengan tim sukses pasangan nomor urut 1 di Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun, dimana saat tim sukses pasangan nomor urut 3 melakukan pemantawan dan ronda dalam kota Sarolangun, sesampai di kelurahan Sukasari tepatnya di komplek perumnas Suka sari, tim pasangan nomor urut 3 di hadang oleh tim sukses pasangan nomor urut 1, karena perumnas pada saat itu sudah dikuasai oleh tim sukses pasangan nomor urut 1, disaat terjadi perang mulut antara dua tim tersebut, berkat kesiapsiagaan aparat keamanan, maka hal itu tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keterangan ini peneliti peroleh dari laporan Tim sukses pasangan nomor urut 3 pada malam kejadian itu, dan hasil wawancara penelitii dengan Bapak Syamsuddin alamat Kelurahan Sukasari sebagai ketua Tim sekses untuk kelurahan Sukasari, beliau menjelaskan seputar pelaksanaan pilkada di Kelurahan Suka sari dan upaya politik uang yang di lakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 di Kelurahan suksari,memang untuk kelurahan sukasari khususnya dilingkungan Perumnas sudah dikuasai oleh tim sukses pasangan nomor ururt 1,tetapi di luar perumnas di beberapa RT kondisinya cukup normal. Menurut Bapak Syamsuddin politik uang memang ada tetapi sangat terbatas,karena ketatnya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya menurut Bapak Holil, yang rumahnya di jadikan posko tim sukses pasangan nomor urut 3 untuk kelurahan Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
497
498
MARYADI SYARIF sukasari, hasil wawancara kami dengan Bapak Holil, tentang implikasi politik uang di kelurahan suksari, memang ada dilakukan oleh tim pasangan nomor urut 1 dengan berbagai cara,dengan dalih bantuan dan lain sebagainya, karena adanya politik uang itulah hasil pilkada di Kelurahan sukasari di menangkan oleh pasangan nomor urut 1.(Cek Endra-Fahrul Razi ) 48 % . sementara di beberapa Desa dalam Kecamatan Sarolangun yaitu, Desa Bernai, Desa sei. Abang, Desa Panti, Desa Sei Baung dan Desa ujung Tanjung,karena desa-desa tersebut berada di luar kota,dan pada umumnya desa-desa tersebut di kuasai oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 sehingga tim mereka lebih leluasa melakukan kegiatan politik uang walaupun hal itu tidak dapat di buktikan secara fisik. Kenyataannya desa tersebut di menangkan oleh pasangan nomor urut 1. Menurut keterangan dari Ketua tim sukses pasangan nomor urut 3 memang kegiatan tim sukses pasangan nomor ururt 1 lepas dari pantawan dan pengawasan tim sukses pasangan nomor urut 3 karena desa-desa tersebut di jaga oleh para pereman,jadi desadesa tersebut pasangan nomor urut 3 kalah telak dari pasangan nomor urut 1. Berikut ini dapat di lihat perolehan suara masingmasing pasangan nomor ururt 1 dan pasangan nomor urut 3 sebagai berikut :1. Kelurahan Dusun Sarolangun, Nomor urut 1 memperoleh 549 suara, nomor urut 3 memperoleh 1.064 suara. 2. Kelurahan Pasar Sarolangun nomoe urut 1 memperoleh 778 suara, nomor urut 3 memperoleh 982 suara. 3. Kelurahan Sarkam, nomor urut 1 memperoleh 794 suara dan nomor urut 3 memperoleh 2.139 suara. 4. Kelurahan Aur Gading, nomor urut 1 memperoleh 1.497 suara nomor urut 3 memperoleh 1.534 suara. 5.Kelurahan Gunung Kembang, nomor urut 1 memperoleh 440 suara dan nomor urut 3 memperoleh 1.974 suara. 6. Kelurahan Sukasari. nomor urut 1 memperoleh 1.322 suara nomor urut 3 memperoleh 1.289 suara. 7.Desa Tinting nomor ururt 1 memperoleh 224 suara. Nomor urut 3 memperoleh 296 suara. 8.Desa Lidung nomor urut 1 memperoleh 256 suara dan nomor urut 3 memperoleh 1.339 suara 9. Desa Ladang Panjang nomor urut 1 memperoleh 251 suara nomor urut 3 memperoleh 249 suara. 10. Desa Bernai nomor Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... urut 1 memperoleh 980 suara nomor urut 3 memperoleh 522 suara. 11. Desa Sei Abang nomor urut 1 memperoleh 585 suara, nomor urut 3 memeproleh 185 suara. 12.Desa Panti. Nomor urut 1 memperoleh 706 suara. Nomor urut 3 memperoleh 223 suara, 13. Desa Sei Baung nomor urut 1 memperoleh 615 suara nomor urut 3 memperoleh 500 suara 14. Desa Baru nomor urut 1 memperoleh 147 suara nomor urut 3 memperoleh 226 suara. 15, Desa Ujung Tanjung nomor urut 1 memperoleh 239 suara nomor urut 3 memperoleh 182 suara. Dari data tersebut, pasangan nomor urut 1 menang di kelurahan Sukasari, Desa Ladang Panjang, Desa Bernai, Desa sungai Abang, Desa Panti, Desa sungai Baung, Desa Ujung Tanjung dengan jumlah suara, 9.383 suara.(38 %) Sedangkan pasangan nomor urut 3 menang di : Kelurahan Dusun Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kelurahan Sarkam, Kelurahan Aur Gading,Kelurahan Gunung Kembang, Desa Lidung.dan desa Desa Baru. Dengan jumlah suara: 12.704 suara(52,5%) Dari keterangan dan hasil wawancara yang di peroleh tentang pelaksanaan Pilkada Sarolangun di Kecamatan Sarolangun juga terjadi politik uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 tetapi tidak maksimal di kernakan kecamatan Sarolangun yang di kenal Marga Batin V adalah kampung kelahiran kedua pasangan cabub dab cawabub nomor urut 3 (As’ad Isma- H.Maryadi Syarif) yang ditargetkan menang 75 % suara,ternyata karena adanya praktek politik uang oleh pasangan nomor urut 1 sebagaimana telah di kemukakan pada bagian terdahulu, maka target tidak tercapai dari 75 % terealisasi 52 % atau hanya menang 14 % dari pasangan nomor urut 1 secara keseluruhan hasil pilkada Sarolangun tahun 2011 dari 10 Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, 9 kecamatan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 75.838 suara.( 53 % ) Pasangan nomor urut 3 sebanyak, 40.269 suara (30,9 %)
Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
499
500
MARYADI SYARIF
Pengaruh politik uang Pilkada Sarolangun terhadap moralitas dan ahlak masyarakat. Politik uang atau politik uang dalam Pilkada tidak saja merusak sistem demokrasi, tetapi politik uang juga dapat merusak moral bagi orang-orang yang memberi dan menerima uang atau barang dengan tujuan untuk memilih pasangannya dalam pilkada untuk mendapatkan kekuasaan politik, sebagaimana hakikat moral yang telah di kemukakan pada Bab terdahulu, bahwa yang di maksud dengan moralitas, tidak mengklaim secara objektif benar atau salah, tetapi moralitas mengacu pada apa yang di anggap benar atau salah oleh seseorang atau kelompok atau Agama, maka orang yang terlibat dalam politik uang pada pilkada, atau kegiatan yang lainnya, baik menurut menurut adat istiadat atau menurut Agama,adalah sikap atau perilaku yang di anggap salah dan tidak sesuai dengan perilaku apa yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungannya. Sehingga seseorang atau kelompok orang yang melakukan politik uang dianggap tidak bermoral,dan mereka itu selalu di pandang rendah dalam pergaulan masyarakat,hall tersebut telah memunculkan pengelompokan di masyarakat,baik dalam pelaksanaan pilkada maupun setelah pilkada didalam masyarakat. Adapun pengaruh politik uang terhadap ahlak masyarakat,baik pada saat Pilkada maupun setelah pilkada,sebagaimana juga telah di jelaskan pada bagian terdahulu bahwa ahlak adalah suatu sifat yang tertana didalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa untuk memikirkan lebih lama,maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan rasio dan norm Agama,dinamakan ahlak yang baik,tetapi apabila sifat tersebut melahirkan tindakan buruk, maka dinamakan ahlak buruk. Didalam agama Islam politik uang disebut sogok menyogok yang di larang oleh Agama, maka politik uang dalam pilkada adalah termasuk ahlak yang buruk. Oleh sebab itu dampak politik uang dalam Pilkada bagi mereka yang terlibat,baik yang memberi maupun yang menerima, didalam masyarakat di anggap perbuatan yang buruk dan tidak Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... berahlak mereka juga selalu di pandang rendah dalam pergaulan sehari-hari,karena perbuatan yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat umum. Perbedaan antara moralitas dengan ahlak masyarakat yang melakukan politik uang dalam pilkada, secara moral orang yang melakukan politik uang dalam pilkada di anggap salah dan di anggap tidak bermoral. Sedangkan politik uang menurut kajian ahlak di sebut ahlak yang buruk karena bertentangan dengan rasio dan norma Agama. Oleh sebab itu dardasarkan diskripsi di atas, maka menurut peneliti politik uang dalam pilkada Sarolangun tahun 2011.berpengaruh terhadap kerusakan moral dan ahlak masyarakat yang melakukannya dan hal tersebut termasuk penyakit masyarakat yang harus diperbaiki di masa yang akan datang karena hal yang demikian itu juga dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat dan yang demikian itu akan dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah (Bupati dan wakil Bupati) dalam menentukan skala perioritas pembangunan, Bupati akan lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang telah memenangkan mereka dalam pilkada dan hal itu yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Sarolangun pasca pilkada tahun 2011. Dari uraian tadi jelaslah bahwa Kepala Daerah yang terpilih dalam pilkada karena politik uang atau politik uang, akan berdampak kepada kurangnya perhatian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, lemahnya akuntabilitas terhadap publik,dan rendahnya mutu hasil pembangunan,karena proyekproyek fisik yang di programkan oleh pemerintah dikerjakan oleh pihak ketiga yang telah mengucurkan uangnya untuk membantu memenangkan pasangan Bupati terpilih dalam pilkada, lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal. Secara teori ekonomi penomena tersebut, sulit untuk dibantah, modal yang kecil harus mendapatkan keuntungan yang besar, apalagi kalau modal yang telah dikeluarkan itu besar, sudah pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula. Mungkinkah prahara politik dalam Pilkada di era otonomi daerah sekarang ini akan berubah di masa yang akan datang, Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
501
502
MARYADI SYARIF Allahu a’lam. Namun kita sebagai Bangsa Indonesia tidak boleh pesimis tetapi haruslah optimis, bahwa sesuatu itu akan berubah apabila ada upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Hal itu sesuai dengan Firman Allah didalam Al-Qur’an surah Arra’du ayat 11. Yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum atau golongan atau Bangsa, kecuali mereka berusaha untuk merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengapa ada pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati melakukan politik uang dalam Pilkada Sarolangun tahun 2011. Menurut peneliti, mengapa hal itu terjadi karena pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tersebut ingin mendapatkan kekuasaan politik dengan cara memaksakan kehendak, cara yang mudah dilakukan adalah dengan politik uang, karena masyarakat pemilih khususnya golongan ekonomi menengah kebawah, masih sebagian besar mengharapkan politik uang untuk kepentingan sesaat,di samping itu masih sangat lemahnya pengawasan, baik dari Panitia Pengawasan Pilkada, dari aparat penegak hukum, LSM dan masyarakat sendiri. Kelemahan tersebut di manfaatkan oleh pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati atau oleh Tim sukses pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati yang bersangkutan. Menurut peneliti terjadinya politik uang didalam Pilkada khususnya di Kabupaten Sarolangun tahun 2011 tidaklah bertepuk sebelah tangan, tetapi ibarat kata pepatah kata berjawab, gayung pun bersambut, antar pasangan calon kepala daerah dengan pasangan calon wakil kepala daerah dengan masyarakat pemilih,anggota KPUD,Panwas Pilkda disertai lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Kalaulah masyarakat pemilih tidak menghendaki hal tersebut, atau pihak penyelenggara Pilkada dan Panwas serta aparat penegak hukum, LSM melakukan pengawasan secara fungsional secara sungguh-sungguh dan mengambil tindakan tegas terhadap secil apapun pelanggaran dalam Pilkada,peneliti berkeyakinan politik uang tersebut tidak akan terjadi,akankah hal tersebut dapat diwujudkan di masa yang akan datang Allahu a’lam. Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... Kalau politik uang dalam pilkada tidak lagi di lakukan, disaat itulah masyarakat akan mendapatkan sosok seorang pemimpin yang akan menjadi Kepala daerah dan wakil Kepala daerah. Menurut peneliti dengan pelaksanaan demokrasi politik dalam Pilkada yang berjalan pada saat ini,rakyat sulit untuk mendapatkan seorang sosok pemimpin menjadi kepala daerah karena pada umumnya sosok seorang pemimpin yang terdiri dari orang-orang propesional yang jarang memiliki finansial yang banyak, mereka ini dalam pilkada selalu berhadapan dengan sosok calon kepala daerah dari kalangan pengusaha besar yang memiliki kemampuan keuangan untuk memenangkan pilkada tersebut, dengan sendirinya calon yang berasal dari pengusaha inilah yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada tersebut.
Kesimpulan Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Sarolangun periode 2011 periode 2011-2016 telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih sesuai dengan keterangan dari berbagai sumber dan dokumen yang peneliti peroleh serta opservasi peneliti secara langsung dalam Pilkada Sarolangun tahun 2011 yang telah di uraikan dalam bab terdahulu. Politik uang dalam Pilkada Sarolangu tahun 2011 berdampak terhadap moralitas dan akhlak masyarakat yang terlibat politik uang tersebut, mereka dinilai oleh masyarakt yang menolak politik uang, sebagai orang yang tidak bermoral dan berahlak buruk,karena perilakunya sudah tidak sesuai dengan norma Agama Islam dan perilaKu yang tidak dikendaki oleh masyarakat banyak. Di sisi lain politik uang dalam Pilkada telah melahirkan perpecahan dalam masyarakat. Politik uang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pilkada, bagi pasangan calon kepala Daerah dan calon wakil Kepala Daerah yang melakukan politik uang di bandingkan dengan calon yang tidak menggunakan politik uang, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Singkut dan Kecamatan Sarolangun. Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
503
504
MARYADI SYARIF Politik uang juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomii masyarakat serta kualitas hasil pembangunan daerrah Pasca Pilkada. Banyak sisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak mendapat perhatian dari Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasca pilkada, seperti kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan liar yang telah mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,begitu pula kualitas hasil pembangunan prasarana jalan sebagai urat nadi masyarakat desa banyak yang rusak berat, kalau ada yang di kerjakan, dikerjakan asal jadi sama sekali jauh dari berkualitas. Terjadinya politik uang dalam Pilkada Sarolangun tahun 2011 disebabkan adanya pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yaang ingin mendapat kekuasaan politik dengan menggunakan segala cara termasuk politik uang, karena politik uang masih di harapkan oleh sebagian masyarakat pemilih serta adanya implikasi pembiaran oleh lembaga penyelenggara Pilkada,aparat penegak hukum,LSM dan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.
Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI SAROLANGUN 2011... DAFTAR PUSTAKA UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor:32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No:33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. UU Republik Indonesia Nomor :31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. UU Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum KEPRES Nomor : 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan KPU. Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu politik, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002. Sharma. P. Sistem Demokrasi yang hakiki, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004. Khairuddin, Kilas Balik Pemilihan Presiden Tahun 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Mulyana, Demokrasi Dalam Budya Lokal, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005. Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Daryanto. SS, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Appolo, 1997. Khairunnas, Pemimpin Sejati, Jakarta: Gaung Persada, 2012. Prof Dr.Wahyudi Komorotomo, M.PP. Makalah pada Seminar Penguatan Akuntabilitas Anggaran Publik, Kuliah Umum Pascasarjana UNTAG Surabaya, 2013. Joko Widodo, Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendikia Kalikepiting, 1997.
Media Akademika, Vol. 28, No. 4, Oktober 2013
505
