POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA SKRIPSI. Hery Kurniawan

POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa)

SKRIPSI Diajukan Guna memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

OLEH

Hery Kurniawan

050906003

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

2009 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Halaman Persetujuan

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh Nama NIM Departemen Judul

: Hery Kurniawan : 050906003 : Ilmu politik : Politik lokal di tingkat desa ( Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Air Joman Tahun 2007 ).

Menyetujui: Ketua Departemen Ilmu Politik,

Drs.Heri Kusmanto,MA NIP.132215084

Dosen Pembimbing

Dosen Pembaca

(Warjio,SS,MA) NIP.132306950

(Indra Kesuma Nst Sip,M.si) NIP.132313749

Mengetahui: Dekan FISIP USU

(Prof.Dr.M.Arif Nasution,MA) NIP.131757010 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA AIR JOMAN TAHUN 2007)

HERY KURNIAWAN 050906003 Departemen Ilmu Politik ABSTRAKSI Otonomi desa adalah kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Landasan dari penerapan otonomi desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk otonomi desa yang dlakukan oleh desa dalam bidang politik adalah dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa tersebut masyarakat desa memilih secara langsung calon kepala desa yang dikehendakinya. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk politik lokal di tingkat desa yang sejalan dalam mewujudkan otonomi desa. Pemerintah turut menjaga dan mengawasi otonomi desa yang di berikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 desa yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan No 7 tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk menjaga agar pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan tersebut diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa. Skripsi ini merupakan deskripsi penelitian tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Air Joman, Asahan. Penelitian dilakukan dengan meneliti tahapan-tahapan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara. Penelitian juga dilakukan dalam meneliti permasalahan yang ada dalam proses pemilihan kepala desa. Tujuan penelitian ini ingin melihat pelaksanaan kepala desa dengan melihat kesesuaian tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, dari hasil penelitian ini di peroleh bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Air Joman telah melalui tahapantahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan namun terdapat permasalahan yang terdapat dalam rangkaian proses pemilihan kepala desa tersebut. kata kunci : Desa, Pemilihan, Otonomi, pemilih, konflik, kampanye.

Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

ABSTRACT

Autonomy of village is freedom been given by government for village to regulate problem himself like social, economic, and politic. Underlayer form aplicate autonomy village is multiculture, participate, original autonomy, and imposition society. One of kind autonomy of village in politic is village head election. In village election village society have direct choice what they want. Village election is one of kind local politic in village for being autonomy of village. Government keep and control autonomy of village with Rule of Government number 72 in 2005 about village and then with rule Rule of local Government number 7 in 2005 about village election. The rule for keep village head election can do well and fluent. For the rule hope can keep values in village society. This research is research description about application village head election in Air Joman Village, Asahan. This research want know stage village head election until election day. This research want to know about problem in village head election with according to Rule of Government number 72 in 2005. This research used description cualitative for the result get application village head election to fit in Rule of Government but have some problem in this election

Keyword : Village, Election, Autonomy, Government, conflict, elector, campaign


KATA PENGANTAR

Skripsi ini berjudul “Politik lokal di tingkat desa : Studi kasus pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Air Joman 2007. skripasi ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa di Desa Air Joman. Dalam skripsi ini juga ingin menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pemilihan kepala desa yang dapat menggangu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa sebagai salah satu pilar dalam terwujudnya demokrasi pancasila. Dalam skripsi ini diuraikan tentang tahapan-tahapan yang mengatur dalam pemilihan kepala desa yang telah berlangsung pada tahun 2007 penulis ingin mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa air joman dengan tahapan yang telah diatur oleh Undang-Undang dan melihat permasalahan yang ada. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat yang diberikan kepada penulis berupa kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tempat pada waktunya. Salawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi umatnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Untuk itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar penulis menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada orang tua penulis (Alm)H. Zainul Arifin Siregar dan Hj Rosliana yang telah memberikan didikan, doa, dukungan dan motivasi agar penulis selalu Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

berusaha dan berbuat yang terbaik. Juga kepada abang Rinaldi Arifin Siregar SP, kakak Lili Widya Arifina S.H dan adik penulis Hendra Syah putra yang memberikan dukungan materiil dan inmateriil kepada penulis selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada : 1. Bapak prof.Dr M.Arif Nasution MA, selaku Dekan FISIP USU. 2. Bapak Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan II berserta staf fakultas FISIP. 3. Bapak Drs Heri Kusmanto MA, selaku ketua departemen ilmu politik FISP USU dan dosen wali penulis dalam membimbing penulis dalam perkuliahan. 4. Bapak Warjio,SS.MA, selaku dosen pembimbing yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Indra Kesuma, Sip Msi selaku dosen Pembaca yang memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. 6. Bapak Drs Tony P Situmorang MA, selaku ketua penguji dalam pengujian skripsi ini. 7. Kak Uci, Bang Rusdi, Bang Hendra dan seluruh staff pengajar dan karyawan di Depaetemen ilmu politik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan 8. Seluruh kepala desa Air Joman dan seluruh Staf pemerintahan desa Air Joman Asahan yang membantu dalam memberikan data kepada penulis. 9. Tokoh masyarakat Desa Air Joman yang memberikan informasi dan keterangan kepada penulis. 10. Sahabat-sahabat penulis semejak SMU. Ade, tedy, dany, beby, tia, ulan, resty, tami, rika, indah, hendra, bila, dina, pinta, ridho, neno, arif dan febri, 11. Untuk seorang bintang yang selalu bersinar terang bagai matahari yang memberikan semangat dikala penulis menyerah. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

12. Teman-teman Stambuk 05 ilmu politik, Abdu, roby, Topik, Ihsan, jaka, saiful, fadly, filza, winda, novi, rika, dame, dedek, titin, anis, siska dan lain-yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 13. kepada seluruh pihak yang mustahil untuk dapat di sebutkan satu persatu dalam meyelesaikan skripsi ini

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.


DAFTAR ISI Abstraksi .......................................................................................................................i Kata Pengantar .............................................................................................................ii Daftar Isi .......................................................................................................................v Daftar Tabel ..................................................................................................................x Daftar Bagan.................................................................................................................xi Daftar Lampiran ..........................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah ................................................................................................9 1.3 Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................................10 1.4 Tujuan Penelitian ..................................................................................................10 1.5 Manfaat Penelitian ...............................................................................................11 1.6 Lokasi Penelitian ...................................................................................................11 1.7 Landasan Teori ......................................................................................................12 1.7.1 Otonomi Daerah...............................................................................................12 1.7.2. Sistem Demokrasi Desa ...................................................................................13 1.7.3 Pemilihan Umum.............................................................................................16 1.7.4 Konflik Politik..................................................................................................18 I.8 Metode Penelitian ...................................................................................................21 I.8.1 Jenis Penelitian ....................................................................................................21 I.9.2 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................21 I.9 Teknik Analisa Data................................................................................................22 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

I.10 Sistematika Penulisan ..........................................................................................23 BAB II II. 1. Sejarah Kabupaten Asahan .................................................................................24 II.1.1 Sejarah Pemerintahan Tradisional Asahan ........................................................27 II.2. Deskripsi Desa Air Joman ..................................................................................29 II.2.1 Sejarah Desa Air Joman ....................................................................................29 II.2.2 Profil Desa Air Joman ........................................................................................32 III.2.3 Struktur Pemerintahan Desa Air Joman ...........................................................32 BAB III III.1 Desa ....................... ...........................................................................................41 III.2 Otonomi Desa .....................................................................................................44 III.2.1 Landasan Pemerintahan Desa.........................................................................46 III.3 Sistem Pemilihan Kepala Desa.............................................................................48 III.4 Permasalahan Dalam Pemilihan Kepala Desa......................................................73 III. 6 Penerapan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005..........................................77 BAB IV Penutup IV 1. Kesimpulan.........................................................................................................79 IV. 2 Saran ..................................................................................................................83


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Desa di Sumatera Utara....................................................................4 Tabel 3.1 Daftar pemilih setiap dusun ........................................................................55 Tabel 3.2 Jumlah Daftar Pemilih Sementara .............................................................55 Tabel 3.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap........................... ...................................57 Tabel 3.4 Daftar Kampanye........................................................................................66 Tabel 3.6 Rekapitulasi Pemungutan Suara...................................................................71

DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Stuktur Pemerintahan Tradisional Asahan ................................................28 Bagan 2.3 Stuktur Pemerintahan Desa Air Joman ......................................................37 Bagan 2.4 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa...................................40


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sistem Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara indonesia didasarkan oleh nilai-nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam pemerintahan tradisional di berbagai daerah di indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun lalu. Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dengan corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai dengan sejarah dan adat istiadat setempat. Beberapa bentuk pemerintahan yang bersifat tradisional yang ada di indonesia dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan yakni Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Marga Di Palembang, Pananian di Tana Toraja, Tumenggungan dan lain-lain 1

. Melalui Peraturan

Pemerintah No. 72 tahun 2005 mengenai desa menyebutkan bahwa pemerintahan tradisional tersebut di golongkan sebagai desa dengan memperhatikan sebutan yang sesuai dengan sejarah dan adat istiadat tersebut.

1

R.H Unang Sunarjo, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung, Tarsito, 1984. Hal. 10.


Desa sebagai bagian unit terkecil dari bagian administrasi negara Indonesia adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan dari terbentuknya pemerintahan desa adalah keberanekaragama masyarakat yang terdapat dalam desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik desa dalam mewujudkan otomoni desa dengan memberdayakan masyarakat. Desa terbentuk dari adat dan kebudayaan bangsa indonesia. Desa dianggap merupakan sumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan dan lainnya. Nilai –nilai luhur inilah yang menjadi landasan dalam penerapan sistem Demokrasi Pancasila yang di dasari oleh pandangan dan filsafah bangsa indonesia 2. Desa sebagai sumber kekuatan Pembangunan bangsa memunculkan sintesa bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Landasan falsafah dari Demokrasi Pancasila ini di dasarkan oleh musyawarah mufakat yang di wujudkan dalam bentuk rembung desa. Desa merupakan bentuk pemerintahan tradisional yang tetap dapat bertahan dengan nilai-nilai budaya, sejarah dan adatnya. Desa sebagai pemerintahan tradisional telah menganut nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalah yang terdapat dalam desa. Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. Bentuk lain dari sistem demokrasi di desa dapat kita lihat

dengan melihat dalam proses pemerintahan

tradisional dalam pemilihan pemimpin desa yang akan memimpin desanya.

2

Sekretariat Daerah Sumetera Utara, Selayang Pandang Pemerintahan Desa di Sumatera Utara, Medan, 2001, hal. 1


Sistem pemerintahan tradisional tersebut berbeda-beda di tiap daerah namun pemerintahan tersebut bertujuan sama dengan landasan demokrasi yakni sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah warga negara yang berkumpul dan melaksanakan sendiri pemerintahannya 3. Pemerintahan tradisional ini menganut nilai –nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan mempertahankan nilainilai budaya, sejarah dan adat istiadatnya. Desa merupakan miniatur dari bangsa dan negara indonesia karena dalam desa terdapat unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia seperti wilayah tempat masyarakat berkumpul dan bertempat tinggal, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintahan yang berfungsi mengatur masyarakat. Sehingga dalam desa dapat di gunakan sebagai cermin dari indonesia karena di dalam desa terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi dalam masyarakat desa seperti juga sistem politik yang mengatur desa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam negara. Pemerintahan desa di dasari dengan oleh prinsip pemerintahan yang baik seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum untuk mengarahkan budaya politik 4. Dengan pemerintahan desa yang

baik maka akan

menciptakan kemandirian politik di tingkat lokal. peranan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 tentang desa demi mewujudkan otonomi desa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dengan dapat mengatur urusan desanya sendiri maka diharapkan akan tercipta pemerintahan dan kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat desa tersebut. 3

Robert A Dahl, Prihal Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. hal.23. Dede Mariana dan caroline, demokrasi dan politik desentralisasi, yogyakarta, Graha Ilmu, 2008 hal. 81

4


Masyarakat indonesia sebagaian besar berdomisili di desa, hal ini di tunjukkan dengan dengan jumlah desa yang terdapat di indonesia yang berjumlah 66.700 desa dan 5.779 desa berada di Sumatera Utara pada tahun 1998 dan kemudian menjadi 4.839 desa di tahun 2000 5. Dengan melihat data tersebut maka masyarakat indonesia yang mayoritas berdomisili di desa memiliki potensi yang besar dalam menciptakan pembangunan politik negara indonesia.

TABEL 1.1 JUMLAH DESA DI SUMATERA UTARA

No

Daerah Tahun 1995 Tahun 1997 Tahun 1999 Kabupaten 1 Tapanuli Tengah 138 140 140 2 Tapanuli Utara 609 609 328 3 Tapanuli Selatan 1488 1503 1233 4 Nias 651 651 651 5 Langkat 199 215 215 6 Karo 248 248 248 7 Deli Serdang 611 617 617 8 Simalungun 195 195 195 9 Asahan 197 237 237 10 Labuhan Batu 182 215 215 11 Medan 12 Pematang Siantar 13 Sibolga 14 Tanjung Balai 14 19 19 15 Binjai 17 16 Tebing Tinggi 17 Dairi 150 12 151 18 Mandailing Natal 266 19 Toba Samosir 281 Jumlah 4699 4805 4796 Sumber: Arsip Perangkat Biro Pemerintahan Desa Sumatera Utara

5

Tahun 2000 140 328 1233 651 215 248 617 237 237 215 19 151 281 267 4839

Sumber : Biro Pemerintahan Desa Sumatera Utara


Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah desa di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dengan 4699 desa pada tahun 1995 menjadi 4839 desa pada tahun 2000 sehingga potensi dari desa tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik dengan pembangunan politik seperti demokrasi di tingkat desa. Pembangunan politik tersebut dapat dimulai dengan pembangunan politik di tingkat lokal dengan menciptakan kemandirian politik dan otonomi desa. Kemandirian dan otonomi desa bertujuan membangun desa dalam mengatur urusan rumah tangganya termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Sehingga dapat meningkat peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan politik di tingkat local. Dengan menciptakan pembangunan politik di tingkat desa maka akan memberikan pengaruh terhadap pembangunan politik bangsa dan negara indonesia dengan melihat potensi keberadaan desa di tengah masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dalam mewujudkan otonomi di tingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Pemilihan kepala desa langsung merupakan salah satu praktek demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kepala desa ini rakyat memilih secara langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya dengan persyaratan yang diatur oleh masyarakat desa tersebut. Dalam pemerintahan desa peranan Kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan desa yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa untuk menjamin kepentingan masyarakat desa pemerintahan desa telah terdapat badan perwakilan yang Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari perwakilan Masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

untuk menjamin terwujudnya

kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam sistem pemerintahan desa telah terlihat bahwa sistem demokrasi telah berlangsung hingga ke tingkat akar rumput dengan adanya sistem pemerintahan yang terdiri dari fungsi eksekutif dan legislatif. Desa dengan sistem pemilihan kepala desanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam demokratisasi di tingkat desa yang menjadi landasan dalam demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik bangsa Indonesia yang dimulai di tingkat desa Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem pemilihan langsung yang telah berlangsung sebelum bangsa indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung pada proses pemilihan umum. Proses pemilihan umum secara langsung di indonesia ini di dasarkan oleh sistem sistem pemilihan kepala desa dalam pemerintahan tradisional yang berasal dari budaya bangsa indonesia. Proses pemilihan kepala desa tersebut berlangsung pemilihan yang bersifat langsung, dimana dalam pemilihan ini masyarakat desa memilih calon kepala desa yang akan memimpin desanya. Dengan mengunakan azas gotong royong dan kekeluargaan dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Pemilihan kepala desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan azas kekeluargaan dengan dilakukan oleh masyarakat desa dan bertanggungjawab kepada masyarakat desa. Pemilihan kepala desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa. Dengan melihat sistem yang terdapat dalam Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

pemerintahan desa berarti kita dapat melihat gambaran dari proses pembangunan politik di Indonesia dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum secara langsung. Karena akar dari sistem demokrasi dan pemerintahan indonesia berasal dari budaya pemerintahan tradisional yang berbentuk desa desa. Dalam sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Pemerintah telah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengenai desa yang terdapat mengenai proses pemilihan kepala desa. dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan kepala desa hingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan budaya yang terdapat dalam desa dan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintahan daerah setempat. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan dalan tata pelaksanaan pemilihan kepala desa akan dapat dipatuhi dan dapat menghindari konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah maka hal-hal yang tidak diatur oleh dalam peraturan tersebut merupakan bentuk penyimpangan. Peraturan Pemerintah yang di keluarkan oleh pemerintah tentang desa yang menyangkut proses pemilihan kepala desa dan di dukung oleh peraturan daerah Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

mengenai proses pemilihan kepala desa mengatur proses pemilihan umum kepala desa dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam pemilihan kepala desa di setiap desa untuk menghindari konflik dan menjamin terciptanya pemilihan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat dalam memilih calon kepala desa dalam memimpin desanya. Namun dalam beberapa pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa daerah terjadi beberapa konflik yang dapat menganggu proses pembangunan politik di tingkat desa. Seperti dalam konflik pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Sayum Sabah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2008 6. Konflik tersebut dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap oleh masyarakat desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan –tahapan pemilihan kepala desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa penyimpangan dalam proses pencalonan kepala desa, pengerahan massa pendukung calon kepala desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semejak dahulu dan akan dapat menggangu nilai- nilai pembangunan politik di tingkat desa. Dengan terjadinya konflik yang terjadi dalam beberapa pemilihan kepala desa maka akan menciptakan ketidakstabilan dalam pembangunan politik di tingkat desa dalam sistem pemilihan pemimpin. Maka peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 200 dan peraturan daerah melalui Perda Kabupaten Asahan No 6 tahun 2005 tentang proses pemilihan kepala desa untuk menciptakan otonomi desa seolah-olah tidak memiliki kekuatan 6

Sumber: Koran Seputar Indonesia tanggal 20 januari tahun 2009. hal.17.


untuk mewujudkan sistem pemilihan yang demokrasi di tingkat desa. Dengan terjadinya beberapa konflik di beberapa desa di Indonesia. Dalam Kesempatan ini penulis ingin meneliti tentang proses pemilihan kepala desa yang telah berlangsung di Desa Air Joman, Asahan. Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Air Joman karena desa ini merupakan salah satu desa di Sumatera utara yang telah menerapkan proses pemilihan kepala desa hingga saat ini. Hal lain yang meyebababkan penulis tertarik dengan desa ini adalah karena desa ini masih memiliki corak kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dalam kemasyarakatan seperti nilai-nilai dan gotong royong. Penulis melakukan penelitian mengenai proses pemilihan Kepala Desa Air Joman yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2007. Proses penelitian ini dilakukan dengan meneliti tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapan pencalonan hingga proses pemungutan suara. Peneliti juga ingin meneliti permasalahan dan konflik dalam masyarakat desa yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian permasalahan tersebut dengan meneliti proses pemilihan kepala desa mulai tahap pencalonan hingga pemungutan suara dan meneliti tahapan-tahap pemilihan kepala desa

yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 mengenai pemilihan kepala desa. Penelitian ini ingin melihat penerapan pemilihan kepala desa Air Joman apakah sesuai dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan melihat permasalahan –permasalahan yang ada dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Dengan meneliti pemilihan kepala desa tersebut maka diharapkan peneliti akan dapat mengetahui proses pembangunan politik lokal di tingkat desa dalam hal proses pemilihan kepala desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Apakah proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa Air Joman yang telah berlangsung pada tahun 2007 telah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005.

1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Air Joman yang berlangsung pada tahun 2007 di Kabupaten Asahan dalam mewujudkan otonomi desa mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pencalonan bakal calon kepala desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang tejadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang dari perumusan masalah, maka penulis membatasi masa yang akan di teliti yaitu : 1. Penelitian ini mengambil ruang lingkup mendeskripsikan sistem pemilihan kepala desa di Desa Air Joman tahun 2007. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada proses tahapan-tahapan pemilihan kepala desa di Desa Air Joman tahun 2007. 3. Meneliti penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilihan kepala desa di Desa Air Joman tahun 2007

1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan sistem pemilihan kepala desa di Desa Air Joman Asahan tahun 2008 2. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.

1.5 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan politik lokal si tingkat desa seperti dalam pemilihan kepala desa. 2. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai sistem pemilihan kepala desa di tingkat desa. 3. Untuk sebagai cerminan dalam melihat sistem pemilihan kepala desa dalam mewujudkan demokrasi di tingkat akar rumput. 4. Untuk mengetahui otonomi di tingkat desa melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa.

1.6 Lokasi Penelitian Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Sumatear Utara yang menerapkan sistem pemilihan kepala desa. Adapun lokasi penelitian yang di pilih penulis adalah di Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

1.7. Landasan Teori 1.7.1 Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi 7. Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka Otonomi daerah pada pasal 1 ayat 5 adalah : ” Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan”. Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan dan dekonsentrasi kekuasaan 8. Daerah memiliki wewenang melakukan melakukan

7 8

DR.J Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah.Rineka Cipta, Jakarta,2002 hal 3. Hendarmin Danadireksa, Arstektur Konstitusi Demokrasi, Bandung, Fokus Media, 2007 hal. 189.


pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah seperti peraturan daerah dan membiayai dirinya sendiri tidak tergantung pada keuangan pusat. Otonomi daerah berarti memindahkan sebagian besar kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat di serahkan kepada daerah otonom. Peralihan kewenangan dalam otonomi daerah seperti ijin atas pengelolaan pertambangan, perindustrian, perhotelan dari pusat ke daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tujuan dari pemberian otonomi daerah yakni : 1. mengikutsertaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kedalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokratisasi. 2. Meningkatkan daya guna dan hasil penyelengaraan pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk tidak terlalu banyak bergantung kepada pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya . 4. Mensukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan yang makin meningkat.

I.7.2 Sistem Demokrasi Desa Pemerintahan desa adalah Penyelenggara

urusan

pemerintahan oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pemerintah desa sebagai alat pemerintah adalah sebagai satuan organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan 9 Suatu pemerintahan dapat di katakan demokratis jika terdapat indikator penunjang utama yakni keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, partisipasi rakyat dalam pemilihan wakil dalam lembaga politik dalam keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan dan dan kontrol terhadap pemerintahan untuk menjamin pemerintahan itu sendiri 10. Hal ini juga terlihat dalam pemerintahan desa yang tercermin dalam kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan, partisipasi rakyat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislasi. Dalam lembaga pemerintahan desa dapat terlihat seperti : a. Kepala Desa Kepala desa adalah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah, dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa 11. Kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pembagunan, pemeritahan, pembinaan kemasyarakatan dengan di jiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. . Pemilihan kepala desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan di sahkan Oleh bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih di

9

Drs Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta, PT Bina Aksara,1981 hal.35 Irine H.Gayatri Op.cit., hal. 2.

10

11

Ibid.


tentukan rakyat desa itu sendiri melalui Badan Perwakilan Desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat desa melalui Badan Perwakilan Rakyat (BPD). Dalam mewujudkan demokrasi di desa di bentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran dan pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala desa. b. Badan Perwakilan Desa (BPD) Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi yang mengayomi adat istiadat dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan kepala Desa dengan menampung dan dan menyalurkan aspirasi rakyat desa. Badan Perwakilan Desa dapat mengusulkan Pemberhentian kepala desa kepada bupati. Dalam pemerintahan desa terjadi fungsi perwakilan dan kontrol yang di lakukan oleh lembaga –lembaga pemerintahan di desa yang dipilih dan di wakili oleh rakyat desa. Hal ini dilakukan agar sendi tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan kepala desa kepada rakyat Melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi ) dan perwujudan di tingkat desa. Dasar pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang di bentuk dari bentukan masyarakat sendiri dengan mengakui tiga kekuasaan yang ada yang menjadi pergerak pemerintahan desa 12 yakni : 1. Kedaulatan rakyat, merupakan sumber utama dari kekuasaan sehingga kekuasaan berasal dari tangan rakyat dan dan harus di pertanggungjawabkan kepada rakyat.

12

R.Yando Zakaria, Merebut Negara, Yogyakarta,Lapera dan Karsa, 2004. hal 149.


2. Parlemen Desa yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat sehingga badan parlemen desa akan dapat bisa mengunakan haknya bila perlemen desa melakukan penyimpangan. 3. Pemerintahan desa adalah badan eksekutif yang menjalankan aspirasi rakyat desa untuk menjawab masalah dan harapan rakyat dan bertindak sebagao abdi masyarakat. Prinsip pembangunan demokrasi politik desa adalah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan desa yang demokratis dilakukan dengan menjalankan 3 ( tiga) prinsip demokratisasi desa yakni 13: 1. Partisipasi yakni dalam pengambilan suatu keputusan yang di ambil dalam pemerintahan harus dengan persetujuan rakyat desa. 2. Pertanggungjawaban yakni dengan semua lembaga yang ada dalam pemerintahan desa harus bertanggungjawab kepada masyakat desa. 3. Keadilan, yakni pemerintahan harus dapat berdiri diatas semua golongan tanpa adanya diskriminasi dalammenjalankan pemerintahan.

1.7.3 Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif 14. Pemilihan umum menurut Ginsberg memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional 15.

13

R. Yando Op.cit hal 150. Ibid. hal 173. 15 Ibid, hal 171. 14


Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalan pasal 46 ayat 1 dan 2 yakni : (1) ”Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa desa dari calon yang memenuhi syarat”. (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan azas tersebut maka pemilihan kepala desa memiliki azas yang sama dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Adapun pengertian dari azas-azas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 2. Umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. 3. Bebas Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam Melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamananya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 4. Rahasia


Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. 5. Jujur Dalam

penyelenggaraan

pemerintah,

pemilihan

umum,

penyelenggara/pelaksana

peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan

umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Adil Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan paserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam sistem pemilihan umum terdapat dua sistem pemilihan umum yakni 16: a. Sistem pemilihan umum distrik. Dalam sistem pemilihan umum distrik wilayah kesatuan administratif negara di bagi atas sejumlah distrik pemilihan. Jumlah distrik pemilihan harus sama dengan dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Dalam sistem distrik ini dalam setiap distrik hanya akan memunculkan seorang pemenang (single member constituency). b. Sistem pemilihan umum Proporsional Dalam sistem proporsional suara dihitung berdasarkan seluruh jumlah suara yang masuk di seluruh wilayah administratif. Dalam sistem pemilihan umum

16

Ibid, hal. 175


proporsional satu kursi mewakili sejumlah suara yang disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen.

1.7.4 Konflik Politik Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan –perbedaan pendapat persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumbersumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintahan 17. Konflik politik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yang mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal yakni18 : a. Kemajemukan horisontal ialah struktur masyaraka dalam yang majemuk secara kultural, seperti suku, bangsa, daerah, agama, dan ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama dan cendikiawan, dan dalam arti perbedaan karateristik tempat tinggal seperti seperti desa dan kota. Konflik horisontal budaya dapat menimbulkan konflik karena masingmasing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Konflik horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. b. Kemajemukan Vertikal ialah stuktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian masyarakat yang tidak memiliki atau

17 18

Ramlan Surbakti, Op,Cit, hal 151. Ibid hal.152


hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan

yang

bertentangan

dengan

kelompok

kecil

masyarakat

yang

mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Dalam konflik politik di kelompokkan menjadi dua tipe yang dibagi menjadi konflik positif dan konflik negatif 19. Konflik positif itu adalah konflik yang tak mengancam eksistesi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang di sepakati bersama dalam konstitus. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan pemerintahan, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Konflik politik yang dikelompokkan negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik

yang

biasanya disalurkan melalui cara-cara non

konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. Konflik memiliki tujuan dasar yakni mempertahankan dan mendapatkan sumber-sumber kekuasaan 20. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan kekuasan merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena sumber-sumber kekuasaan untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat. Tujuan konflik untuk mempertahankan kekuasaan adalah untuk memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya dan berupaya mempertahankan dari usaha-usaha pihak lain untuk merebut dan mengurangi sumber-sumber tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut maka dalam setiap konflik yang terjadi terbagi kedalam 2 (dua) kategorisasi tujuan konflik yakni 21 :

19

Ibid hal. 153. Ibid hal. 155 21 Ibid hal.156 20


1. pihak –pihak yang terlibat dalam konflik yang memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan sumber-sumber kekuasaan. 2. di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihal lain berupaya keras untuk memperhatahankan apa yang dimilikinya. Menurut Sjamsuddin Haris mengetengahkan lima sumber konflik baik menjelang, saat penyelenggaraan maupun pada saat pengumuman pilkada yaitu 22 : a. Konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik,agama, daerah dan darah. Hubungan etnik, agama, daerah dan darah dapat menimbulkan konflik konflik pada saat pemilihan yang membawa nilai-nilai tersebut. b. Konflik yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon peserta. Kampanye negatif yang dibawa oleh tim sukses calon pemimpin dengan membawa hal –hal yang dapat merusak citra calon lain. c. Konflik yang bersumber dari premanisme dan pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak dapat terjadi akibat calon pemimpin tersebut tidak mendapatkan hal yang dinginkan dan berusaha mengunakan cara pemaksaan. d. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecenderungan perhitungan suara. Proses perhitungan suara akan dapat menimbulkan konflik oleh calon yan tidak puas dalam proses perhitungan suara tersebut. e. Konflik yang bersumber dari perdebatan penafsiran terhadap aturan main pemyelenggaraan pemilihan. Salah penafsiran akan dapat memicu konflik bagi calon yang melakukan tindakan yang dianggap oleh calon tidak melanggar peraturan yang ada.

1.8 Metode Penelitian 22

Ambo Upe.S Sos.M.si, Sosiologi politik Kontemporer, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008.hal 75.


1.8.1 jenis penelitian Jenis metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif . Penelitian metode deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami dengan cermat fenomena yang akan di lakukan penelitian dalam masyarakat. Pendekatan yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati 23. Dalam penelitian ini peneliti untuk memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat mengamati orang-orang dalam situasi sehari-hari yang menjadi tujuan penelitian 24.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 1. Metode lapangan Dengan menggunakan metode ini penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Wawancara Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Dalam penelitian ini wawancara di lakukan secara langsung yakni face to face, artinya pewawancara berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan partanyaan yang telah di siapkan oleh 23

Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006. hal.166. 24 Lisa Harison, Metodologi Penelitian Politik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007. hal.86. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

pewawancara dan jawaban kemudian di catat oleh pewawancara. Wawancara di lakukan langsung terhadap pihak –pihak yang terkait dan dapat membantu proses penelitian. 3. Metode kepustakaan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka dengan data-data sekunder yakni referensi data yang sudah tertulis dan diolah oleh orang lain berupa dokumen, buku-buku, media cetak, internet dan lain-lain yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

1.9. Teknik analisa data Teknik analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah teknik metode deskriftif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai katakata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang orang yang di teliti 25. data yang di peroleh kemudian di jabarkan dan disusun untuk memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual dan berdasarkan data yang sudah terkumpul.

1.10. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan skripsi ini di rencanakan di bagi dari beberapa bab untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai permasalahan yang di teliti. Untuk itu sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : BAB I : PENDAHULUAN 25

Bagong Suyanto. Op., Cit. hal. 166


Pada bab ini mengenai pendahuluan dan pengantar dari penulisan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang penulis melakukan penelitian. Perumusan masalah yang di rumuskan oleh peneliti, pembatasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang di harapkan peneliti, serta metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan. BAB II : DESKRIPSI DEMOKRATISASI DESA AIR JOMAN Dalam bab ini membahas mengenai profil Kabupaten Asahan, gambaran secara umum Desa Air Joman dengan menjelaskan sistem pemerintahan desa tersebut yang meliputi lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga politik desa. BAB III: PEMBAHASAN Dalam bab ini akan memaparkan bagaimana sistem pemilihan kepala dalam politik lokal di tingkat desa dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005. BAB IV : PENUTUP Dalam bab ini mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang di peroleh selama proses penelitian .

BAB II DESKRIPSI LOKASI


II.1. Sejarah Kabupaten Asahan26 Perjalanan Sultan Aceh Iskandar Muda ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai, yang kemudian menjadi Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau dan bertemu dengan Raja Simargolang yang kemudian mendirikan balai pelataran yang kemudian berkembang menjadi perkampungan yang berkembang pesat sebagai pusat pertemuan pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka yang akhirnya menjadi Tanjung Balai. Dalam perkembangan wilayah tersebut kemudian berdiri Kesultanan Asahan yang berdiri pada tahun 1630 dengan Sultan Pertama Bernama Sultan jalil. Kesultanan ini berlangsung sampai Sultan XI. Pada tanggal 22 September 1865 kesultanan Asahan di kuasai oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan di pimpin oleh seorang Kontroler dan membagi wilayah menjadi 3 Yakni : Onder afdeling BatuBara, Onder Afdeling Asahan, Onder Afdeling Labuhan Batu. Pemerintah Belanda masih mengakui kesultanan Asahan namun di bagi dalam beberapa distrik dan onder Yakni : Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang, Distrik Kisaran, Distrik Bandar Pulau dan Onder Bandar Pasir Mandoge. Pada tanggal 13 Maret 1942 Pemerintahan Belanda berhasil di tundukkan oleh Jepang. Dalam pemerintahan jepang dengan pimpinan Letnan T.Jamada membagi wilayah Asahan Bunsyu menjadi distrik yaitu : Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Sungai Kepayang. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan UU No 1 Tahun 1945 Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan di bentuk pada bulan September 1945. 26

http/www.pemkab-Asahan.go.id.pemerintah kabupaten asahan, 2008/19 januari 2009.


Pada tanggal 15 maret 1946 berlaku struktur pemerintahan Republik Indonesia Di Asahan. Wilayah Asahan Di bagi atas lima Kewedanan yaitu : Kewedanan Tanjung Balai, Kewedanan, Kisaran, Kewedanan Batubara utara, Kewedanan Batubara Selatan, Kewedanan Bandar Pulau. Pada Konferensi Pamong Praja se-Keresidenan Sumatera Timur pada bulan juni 1946 di adakan Penyempurnaan struktur Pemerintahan yaitu : 1. Sebutan Wilayah Asahan diganti dengan Kabupaten Asahan. 2. Sebutan Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Bupati. 3. Sebutan Wakil Kepala Wilayah diganti dengan sebutan Patih. Dalam konferensi tersebut memutuskan Kabupaten Asahan dibagi menjadi 15 (lima belas) Wilayah kecamatan. beberapa kecamatan yakni : a. Kewedanan Tanjung balai yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Balai, Air Joman, Simpang Empat, Sei Kepayang. b. Kewedanan Kisaran yang terdiri dari Kecamatan Kisaran, Air Batu dan Buntu Pane. c. Kewedanan Batu Bara terdiri dari Kecamatan Medang Deras dan Air Putih. d. Kewedanan Batubara Selatan terdiri dari kecamatan Talami, Tanjung Tiram, dan lima puluh. e. Kewedangan Bandar Pulau terdiri dari Bandar Pulau, Pulau Rakyat dan Bandar Pasir Mandoge.

Pada tahun 1982 Kota Kisaran ditetapkan menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1982. Dengan peraturan tersebut di bentuk 3 (tiga) wilayah pembantu Asahan yaitu :


1. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Lima Puluh meliputi Kecamatan Medang Deras, Air Putih, Lima Puluh, Talawi, Tanjung Tiram. 2. Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Air Joman meliputi Kecamatan Air Joman, Meranti, Tanjung Balai, Simpang Empat dan Sei Kepayang. 3. Pembantu Bupati Wilayah III berkedudukan di Buntu Pane meliputi Kecamatan Buntu Pane, Bandar Pasir Mandoge, Air Batu, Pulau Rakyat, Bandar Pulau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 4 tahun 1981 dan peraturan Daerah tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1983 tentang Pembentukan, Penyatuan, Pemecahan, dan Penghapusan Desa di tingkat II Asahan telah di bentuk 40 (empat Puluh) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan sebanyak 15 (lima Belas) yang tersebar di beberapa kecamatan. Pada tahun 2008 Kabupaten Asahan Memiliki 25 kecamatan dengan 237 desa dan 27 kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan 27

II.1.1. Sejarah Pemerintahan Tradisional Asahan 28. Sistem pemerintahan tradisional di wilayah Asahan secara umum hampir sama dengan dengan pemerintahan tradisional di Deli Serdang dan langkat. Kekuasaan tertinggi adalah Sultan Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai. Di bawah Sultan terdapat Luhak yang di pimpin oleh Teuku. Teuku membawahi Datuk dan Datuk membawahi Tungkat atau sederajat dengan Kepala Desa atau Kepala Kampung. Tungkat tersebut diangkat oleh Datuk berdasarkan keturunan namun kalau lebih dari

27 28

http://www.wiki.qgito.net/id/wiki/Kabupaten_Asahan.html/2008. Selayang Pandang Pemerintahan Desa di Sumatera Utara Op.Cit.hal. 57.


satu maka diadakan pemilihan dengan persyaratan adalah yang paling dekat dan patuh dengan Datuk. Masa Jabatan tungkat dapat berlangsung seumur hidup. Tungkat-tungkat (Kepala Desa) bertugas membagi-bagikan tanah dengan sistem pinjam pakai dan membuat ketentuan sewanya. Tungkat juga memiliki kewenangan untuk mengatur jual beli tanah dan jual beli tanah harus mendapat persetujuan atau pengesahan dari Datuk Tungkat juga menjadi pengawas dalam pelaksanaan rodi. Uang rodi yang dikumpulkan dari masyarkat di setorkan oleh Tungkat kepada Datuk.Tungkat Menerima komisi dari Datuk dan seterusnya diberikan Datuk kepada Sultan. Adapun Struktur Pemerintahan Tradisional Desa di kabupaten asahan dapat dilihat pada gambar berikut:

STRUKTUR PEMERINTAH TRADISIONAL ASAHAN 29 Bagan 2.1

29

Ibid hal.59


Sultan dan Pembantunya

Luhak di pimpin Tengku

Datuk

Tungkat Sumber : Biro Pemerintahan Desa Sumatera Utara

II.2. DESKRIPSI DESA AIR JOMAN II.2.1 SEJARAH DESA AIR JOMAN 30 Desa Air Joman terbentuk semenjak masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Desa ini bermula terbentuk dengan berkumpulnya masyarakat yang berasal 30

Wawancara dengan tokoh masyarakat, bapak abdullah, pasar I tanggal 20 februari 2009


dari beberapa daerah di sekitar desa Air Joman seperti masyarakat Tanjung Balai dan Asahan. Masyarakat desa tersebut bertempat tinggal dan membentuk suatu komunitas masyarakat dengan mata pencahariannya mayoritas sebagai petani dan nelayan. Desa Air Joman berasal dari dari nama ”Air Jaman” yang berarti air sepanjang jaman. Nama desa ini menurut mitos dan cerita dari masyarakat yang turun- temurun dikarenakan di desa ini dahulu terdapat sebuah lubuk atau danau yang airnya tidak pernah kering sepanjang tahun walaupun sedan memasuki musim kemarau yang melanda desa ini. Lubuk ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di desa ini yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Maka desa ini dinamakan desa Air Jaman yang kemudian seiring dengan perkembangan jaman nama desa ini berubah menjadi Desa Air Joman. II.2.2 PROFIL DESA AIR JOMAN 31 Desa Air Joman terdapat di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Desa ini berbatasan dengan : -

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Palas.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Joman Baru.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Silau.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Binjai Serbangan.

Desa Air Joman memiliki luas daerah 1789 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5664 jiwa yang terdiri dari 2798 jiwa penduduk pria dan 2846 jiwa penduduk wanita. Mayoritas penduduk di desa ini adalah etnis jawa yang berasal dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari pulau Jawa. Penduduk Transmigrasi tersebut tinggal menetap di desa ini. Mata pencaharian

31

Sumber : Kepala Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Air Joman.


penduduk desa ini mayoritas adalah petani dengan mengarap hasil perkebunan dan bekerja sebagai nelayan di laut sekitar Tanjung Balai. Komoditas pendapatan dari masyarakat desa ini berasal dari

perkebunan

seperti kelapa sawit, kopra dan coklat. Sumber pendapatan desa berasal dari retribusi pengangkutan hasil bumi dari para agen pengumpul hasil bumi yang diperoleh seperti dari perkebunan seperti kepala sawit, kopra dan hasil perkebunan lainnya yang kelola oleh masyarakat 32. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat desa ini adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) namun dengan program pengembangan pembangunan desa maka desa ini telah memiliki sarana pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Air Joman. Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Air Joman dan Madrasah Ibtidiyah (setingkat SD). Dalam hal pendidikan politik dan sosialisasi politik desa ini terdapat beberapa sekretariat partai politik yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerindara. Desa Air Joman memiliki beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Serikat Tolong Menolong dan Organisasi Petani kelapa sawit

II.2.3. STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA AIR JOMAN 32

Sumber : Kepala Urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Joman.


Struktur pemerintahan Desa Air Joman mengacu kepada peraturan pemerintah Daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Maka Pemerintahan terdiri dari pemerintahan desa ( kepala Desa dan Perangkat Desa ) dan Badan Pemusyawaratan Desa. Namun peraturan pemerintah daerah tersebut tetap dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Maka strukutur Organisasi pemerintahan desa yang telah ditetapkan adalah 33 :

A. Kepala Desa Kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertindak sebagai lembaga Eksekutif dalam pemerintahan desa untuk dapat menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi yang berfungsi sebagai pengawas jalanya pemerintah desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) yang bersifat langsung bila masa pemerintahan kepala desa terlah berakhir. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. Kepala desa bukan sebagai pegawai pemerintahan dan harus melepaskan jabatannya sebelumnya untuk menjaga netralitas dalam mewujudkan otonomi desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa meliputi :

33

Wawancara dengan Bapak Wagimin, Sekretaris Desa Air Joman di Balai Desa tanggal 16 februari 2009 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Membina kehidupan masyarakat desa. 3. membina perekonomian desa. 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 6. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menujuk kuasanya. 7. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah. 8. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

B. Perangkat desa. Dalam menjalankan tugas pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang berasal dari pegawai pemerintahan kecamatan. Perangkat desa yang terbentuk terdiri dari : a. Unsur pelayanan yaitu Sekretariat Desa yang di pimpin sekretaris desa. sekretaris desa mempunyai tugas untuk membantu tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. fungsi dari sekretaris desa meliputi : 1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa. 2. Memimpin, mengkoodinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur sekretariat desa. 3. Merumuskan program kegiatan kepala desa. 4. Menyusun Rencana dan Penerimaan dan Belanja Desa. 5. Melaksanakan Administrasi kepegawaian Aparat Desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

6. Menyiapkan Produk hukum Desa. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Sekretaris desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala desa dan melakukan koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan unsur pelayanan sekretariat desa memiliki beberapa kepala-kepala urusan dalam membantu kegiatan dan tugas sekretariat desa yang terdiri dari : 1. Kepala urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala urusan ini membantu sekretaris desa dalam penyelenggaraan kegiatan desa yang berkaitan dengan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. fungsi Kepala Urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yakni : a.

Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan.

b.

Melaksanakan

pencatatan

hasil

swadaya

masyarakat

dalam

pembanguna desa. c. Melaksanakan Pengelolaan Buku Administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa. d. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan masyarakat termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (LINMAS).

2. Kepala urusan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala urusan ini membantu sekretaris desa dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Fungsi Kepala Urusan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti : a.

Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan masyarakat.


b. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan Perekonomian desa. c. Mengikuti

perkembangan

serta

mencatat

kegiatan

program

kependudukan. d. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan dan pengurusan kematian. e. Mengikuti perkembangan serta melaporkan keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di desa.

3. Kepala Urusan Umum dan Keuangan. Kepala urusan ini membantu sekretaris desa dalam Penyelengaraan kegiatan Administrasi dan keuangan desa. Fungsi kepala urusan umum dan keuangan seperti: a.

Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.

b.

Melaksanakan pegelolaan buku administrasi umum.

c. Mencatat inventaris kekayaan desa. d. Melaksanakan pengetikan surat-surat persidangan dan rapat. e. Merencanakan Penyusunan Anggaran Belanja Desa.

C. Kepala Dusun. Desa Air Joman dibagai ke dalam 8 (delapan) dusun yang dikepalai oleh Kepala dusun yang merupakan pembantu kepala desa. Kepala Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa di wilayah dusun. Kepala dusun sebagai perpanjangtangan kepala desa dalam memberikan Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

pelayanan dan informasi kepada masyarakat ditiap dusun. Dalam menjalankan tugasnya kepala dusun bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala dusun dipilih masyarakat di dusun tersebut melalui musyawarah di tingkat dusun. Fungsi dari kepala dusun meliputi : 1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan diwilayah kerjanya. 2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan kehidupan dan kerukunan masyarakat di wilayah kerjanya. 3. mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah kerjanya. 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan peraturan dan perundang-Undangan.


STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA AIR JOMAN Bagan 2.3

Kepala Desa Sekretaris Desa

Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Kesejahteraan R k t

Kepala Urusan Umum

Kepala Dusun

Sumber : Kepala Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Air Joman


D. Badan Perwakilan Desa ( BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi menetapkan Peraturan desa dan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 tahun. Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) Desa di pilih oleh masyarakat desa melalui Rapat Musyawarah Desa dengan musyawarah mufakat yang di hadiri oleh perwakilan masyarakat di setiap dusun Desa Air Joman. Anggota Badan Perwakilan Desa Air Joman Berjumlah 11 (sebelas) orang. Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD) meliputi : 1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan tokoh masyarakat. 2. Menetapkan calon terpilih kepala desa melalui Keputusan Badan Perwakilan Desa. 3. Membentuk Peraturan Desa yang dibahas bersama dengan kepala desa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 4. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bersama-sama dengan kepala desa. 5. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa kepada kepala daerah melalui camat. 6. Meminta pertanggungjawaban kepala desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran dan terhadap permasalahan tertentu atas nama masyarakat desa.


Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman Periode 2007-2013 yakni 34: Ketua

: M.Yusuf Dalimunthe

Wakil Ketua

: H. Rajali Sirait

Sekretaris

: Eli Yusnani

Anggota

: Hikmal Abdillah Tarno Dedi Harianto Abd. Khadir Spd Ngantini Mahindun Khairani

34

Sumber: Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagan 2.4 KETUA

WAKIL KETUA SEKRETARIS

ANGGOTA

STAF

Sumber : Sekretariat Badan Permusyarawaratan Desa Air Joman


BAB III PEMBAHASAN

III.1. DESA Desa dan kelurahan merupakan satuan wilayah terkecil yang terdapat di indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 menyebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan Desa dan kelurahan memiliki perbedaan dalam hal kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Desa memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang ekonomi dan politik, sesuai dengan kebutuhan desanya. Desa terlepas dari peranan dan keikutsertaa pemerintah kecamatan dalam hal-hal proses pengambilan kebijakan bagi desanya. Wewenang desa tersebut seperti dalam penetapan peraturan desa dan penetapan kepala desa sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Kelurahan adalah satuan admistrasi yang merupakan perpanjangtangan dari kecamatan. Tujuan di bentuknya kelurahan adalah untuk mingkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi pelayanan di perkotaan sehingga dapat Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang dipilih oleh bupati atau walikota atas usulan camat yang berasal dari pegawai negeri sipil. Lurah melaksanakan program-program yang dirumuskan oleh pemerintah kecamatan. Lurah tidak dapat mengeluarkan kebijakan sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desanya. Dalam proses pengambilan keputusan kelurahan melakukan koordinasi kepada kecamatan. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’ 35. Pengertian lain dari desa adalah “Suatu kesatuan masyarakat berdasarkan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena

sama-sama

memiliki

kepentingan

politik,

ekonomi,

sosial

dan

keamanan;memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri” 36 . Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 melalui Pasal 1 mendefenisikan ”Desa atau dengan nama lain, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adai istiadat setempat

35

P.H.Collin, Dictionary of Politics and Government, (London: Bloomsbury, 2004), hal.257. dalam pertemuan INISIATIF makalah Irine H.Gayatri, Demokrasi Lokal (di Desa), Bandung, 16 April 2007. 36 R.H Unang Sunardjo.Op.cit., hal.11. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

yang di hormati dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yakni : 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten /kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. 3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa. Tujuan

pembentukan

desa

adalah

untuk

meningkatkan

kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pembentukan desa yakni

37

:

a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga. b. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. c. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. 37

Biro Pemerintahan desa Op.,Cit. hal. 80


d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakt dalam hubungan adat istiadat. f. Faktor kehidupan Masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Setelah terbentuknya desa dalam menciptakan pembangunan di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa bentuk desa. Desa terdiri dari beberapa bentuk yakni 38 a. Desa Adat yang merupakan cikal bakal desa di Indonesia dengan Ciri-Ciri : •

Mempunyai batas-batas berbasis suku dan wilayah.

•

Mempunyai stuktur sistem pemerintahan asli menurut hukum adat.

•

Negara tidak mengurus desa adat kecuali memberikan pelayan publik.

•

Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan administrasi.

b. Daerah otonom yang disebut Local Self Government dengan ciri-ciri : •

Bukan bagian dari kabupaten tetapi bagian dari NKRI.

•

Pengaruh negara minimal tetapi negara melakukan desentralisasi, supervise, dan fasilitas.

•

Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa.

c. Desa Administrasi yang di sebut the local state government 38

http://kedai-kebebasan.org/download/1181189647_Pemerintahan_Desa_FNS_-_Wonosobo.pdf/1020-2008.


•

Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.

•

Berada dalam bagian pemerintah kabupaten/ kota yang menjalankan tugas pembantuan negara terutama pelayanan administrasi.

•

Otonomi sangat terbatas dan tidak jelas sehingga desa tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.

III.2. OTONOMI DESA Desa

merupakan

cikal

bakal

terbentuknya

masyarakat

politik

dan

pemerintahan jauh sebelum negara indonesia terbentuk. Sehingga desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan adat istiadat dan hukumnya sendiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sehingga pemerintah harus menghormati otonomi asli yang dimiliki suatu desa 39. Dengan di mulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan landasan kuat terhadap bagi desa dalam mewujudkan ”Development Community” dimana desa tidak lagi sebagai sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai ”Independent Community”yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri 40. Desa diberikan kewenangan untuk dapat mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak 39

40

. Prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Desa.Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2008 hal. 165. Ibid. hal 166


asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat untuk tumbuh

dan

berkembang

mengikuti

perkembangan

desa

tersebut.

Urusan

pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan urusan pemerintahan lainnya.

Namun kebebebasan dari otonomi desa itu sendiri harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia. Otonomi desa harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kehendak masyarakat desa terhadap kemajuan desanya. Otonomi desa memiliki kebebebasan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dengan tanpa melakukan penyimpangan yang berlawanan dengan keistimewaan desa yang diberikan oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang ada harus digunakan sebagai potensi untuk dapat membangun bangsa dalam menjaga keutuhan dan ketahanan negara.

III.2.1. LANDASAN PEMERINTAHAN DESA Dalam pembentukan pemerintahan desa di landasi oleh beberapa pemikiran yakni 41: a. Keanekaragaman Istilah desa dapat di sesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial, budaya, setempat seperti nagari, negeri, kampung, pekon, lembang, pamusungan, huta, bori, atau marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menghormati 41

Ibid. hal. 36


sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah tetap menghargai sistem pemerintahan tradisional yang terdapat dalam adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia sebagai kekayaan budaya dan keanekaragaman bangsa indonesia. keanekaragaman tersebut dilihat sebagai potensi untuk menyatukan bangsa indonesia dalam keberanekaragaman bangsa dan budaya. b. Partisipasi Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersana sebagai sesama warga desa. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat desa. Untuk itu dalam menciptakan tanggungjawab dan kehidupan bersama pemerintah desa harus dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif berpartisipasi untuk terlibat dalam pemerintahan desa sehingga akan tercipta kepedulian masyarakat dalam pembangunan desanya.

c. Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilainilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern. Pemerintahan desa memiliki kebebasan untuk dapat melakukan pembangunan dan mengeluarkan kebijakan dalam pembangunan desanya dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Namun hal tersebut


dilakukan dengan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Demokratisasi Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang di artikulasikan dan di agregasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan Sebagai mitra pemerintah desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) bertindak sebagai wadah yang digunakan oleh masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dalam menjalankan arah pembagunan dan pembangunan desa. Badan Perwakilan Desa bertindak sebagai perwakilan masyarakat desa dalam pemerintahan desa. sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintahan desa harus sesuai dengan aspirasi dan demi kepentingan masyarakat desa.

e. Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggarakan pemerintah desa di abadikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahterakan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat maka di lakukan pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kebersamaan dan tanggungjawab dalam mengelola daerahnya dan kesejahteraan masyarakat desanya.

III.3. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

desa di lakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur tata caranya oleh pemerintah daerah di masing-masing pemerintah daerah kebupaten. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan nomor 7 tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa yang mengatur tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Asahan meliputi : 1. Tahapan pembentukan panitia pemilihan. 2. Tahapan pendataan daftar pemilih. 3. Tahapan penjaringan bakal calon dan penyeleksian calon kepala desa. 4. Tahapan kampanye calon kepala desa. 5. Tahapan pemungutan suara. 6. Tahapan penetapan calon terpilih.

Salah satu pemilihan kepala desa yang berlangsung seperti dalam pemilihan kepala desa di Desa Air Joman Kecamatan Air Joman kabupaten Asahan. Dalam sistem pemilihan kepala desa Air Joman yang dilaksanakan pada bulan desember 2007 dilaksanakan dengan beberapa tahapan pemilihan yakni 42 :

1. Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 43.

42

Wawancara dengan Bapak Wagimin, Sekretaris Desa, Desa Air Joman di Balai Desa, Tanggal 16 Februari 2007. 43 Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Dalimunthe, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 20 Februari 2009 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pemilihan kepala desa di mulai dengan di bentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat independent dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa. Panitia ini di bentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam penentuan calon panitia pemilih di lakukan dengan melakukan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilih pelaksana pemilihan kepala desa yang di bentuk oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD). Panitia pemilihan kepala desa Air Joman tahun 2007 yang di bentuk berjumlah 20 (dua puluh ) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa yakni : a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) b. Pengurus perangkat desa c. Tokoh Masyarakat. Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan dan dilantik oleh kepala daerah. Panitia yang telah disahkan dan dilantik oleh kepala daerah akan mendapatkan pelatihan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melalui biro pemerintahan kabupaten asahan.


Panitia pemilihan kepala desa Air Joman di bentuk pada tanggal 24 September pada tahun 2007 yakni 44 : 1. Ketua Panitia

: M. Saleh Spd

2. Sekretaris Panitia : Wagimin ( Sekretaris Desa Air Joman ) 3. Bendahara Panitia : Nani Noviarni (Perangkat Desa Air Joman) 4.Anggota Panitia

: -Abdul Hayat ( tokoh masyarakat ) -Sunaryo (tokoh masyarakat) - Suparmin (tokoh masyarakat) - Poniradi (tokoh masyarakat) - Salmah S.E ( tokoh Masyarakat) - Junaidi ( tokoh Masyarakat) - Rusli (tokoh Masyarakat) - Siti Hawa ( tokoh masyarakat) - M Ilyas Nasution ( tokoh Masyarakat) - Rusmawati (perangkat desa) - Saiful Sitorus ( kepala dusun I) - Azis Harahap ( kepala dusun II) - Pairin ( kepala dusun III) - Salim (kepala dusun IV) - Muchtar Kelana ( kepala dusun V) - Poniman ( kepala dusun VI) - Rasmo (kepala dusun VII) - Saleh Manurung ( kepala dusun VIII)

44

Sumber : Sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Air Joman 2007


Dalam menjalankan tugas melaksanakan proses pemilihan kepala desa panitia pemilihan terdapat beberapa struktur yang dibagi atas beberapa jabatan dan tugas yakni : a. Ketua Panitia. Ketua panitian pemilih

bertugas sebagai penanggungjawab terhadap

pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Ketua panitia pemilih memantau dan turut terlibat dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan bakal calon kepala desa hingga proses penghitungan hasil pemungutan suara. Ketua panitia bertanggung jawab terhadap proses berlangsungnya pemilihan kepala desa. Ketua panitia menampung aspirasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa termasuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan untuk dapat diselesaikan dengan musyawarah.

b. Sekretaris panitia pemilih Sekretaris panitia bertugas sebagai membantu tugas ketua panitia dalam melaksanakan pemilihan kepala desa. Sekretaris bertugas dalam mempersiapkan halhal administrasi yang di butuhkan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa. Tugas sekretasis desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa seperti memeriksa berkas dan kelengkapan bakal calon kepala desa dan penentuan jumlah peserta pemilih dalam pemilihan kepala desa. Sekretaris panitia berasal dari sekretaris desa dikarenakan perlunya kerjasama dengan perangkat desa yang memahami administrasi demi kelancaran proses administrasi pemilihan kepala desa seperti proses pendataan daftar pemilih. Data dari jumlah pemilih yang sudah di tetapkan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk dilakukan proses pencetakan surat surat dan daftar berita acara. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

c. Bendahara panitia pemilih 45. Bendahara panitia pemilih bertugas membantu pendanaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pendanaan proses pemilihan kepala desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan. Bendahara panitia membuat proposal rumusan pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Air Joman untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Anggaran pendanaan pelaksanaan kepala desa yang diberikan kepala desa sebanyak Rp 9.000.000 ( sembilan juta rupiah ). Adapun pendanaan tersebut pergunakan dalam : 1. Sosialisasi pemilihan kepala desa. 2. Administrasi kesekretariat. 3. Transportasi panitia. 4. Persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

d. Anggota-Anggota Panitia Pemilih. Anggota-anggota panitia pemilihan adalah anggota yang membantu jalannnya proses pemilihan kepala desa. Anggota panitia pemilih ini bertugas menjalankan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan dengan baik. Tahapan- tahapan yang dilakukan panitia pemilihan termasuk dalam proses pendataan pemilih, penelitian bakal calon, persiapan tempat pemungutan suara.

45

Wawancara dengan Nani Noviarni Bendahara Panitia pemilihan kepala desa Air Joman di balai desa, Tanggal 20 Januari 2009


Panitia pemilih dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemilihan kepala desa menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan No 7 tahun 2005 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan b. Menetapkan kebutuhan barang yang berkaitan dengan penyelengaraan pemilihan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. c. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan, penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. e. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan Kampanye , serta pemungutan suara. f. Meneliti persyaratan calon. g. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. h. Melakukan evaluasi dan pelaksanaan pemilihan. Kewajiban panitia dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemilihan kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut : a. memperlakukan calon secara adil dan setara. b. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. c. Menyampaikan laporan kepada kepala daerah melalui camat untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat. d. Mempertanggungjawabkan

penggunaan

anggaran

kepada

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala daerah melaui camat.


e. Menyerahkan arsip, dokumen pemilihan serta barang inventaris yang di pergunakan Panitia Pemilihan kepada Badan Musyawarah Desa (BPD).

2. Tahapan Pendataan Pemilih Dalam melakukan pelaksanaan pemilihan kepala desa salah satu tahapan yang dilakukan oleh panita pemilihan adalah melakukan pendataan daftar peserta pemilih. Dalam penyusunan daftar pemilih ini dilakukan dengan beberapa tahapan proses pendataan pemilih yakni 46 : a. Panitia pemilihan melakukan pendataan dibantu oleh Kepala dusun yang dilakukan dengan dari rumah ke rumah selama 19 (sembilan belas) hari dari tanggal yang ditetapkan yakni 8 sampai 27 Oktober 2007. Dalam proses pendataan pemilih yang terdaftar di berikan tanda bukti pendaftaran dan hasil pendataan pemilih diumumkan oleh panitia pemilihan di setiap dusun dengan di tempatkan di setiap tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat selama 3 ( tiga) hari berturut-turut pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2007. Panitia pemilihan kepala desa Air Joman mengumumkan daftar pemilih sementara kepada masyarakat dengan menempelkan daftar pemilih sementara di balai desa dan di setiap rumah kepala dusun. b. Dalam penentuan daftar pemilih sementara yang telah diumumkan kepada masyarakat diberikan kesempatan dalam memberikan tanggapan dan klarifikasi mengenai pemilih yang tidak terdaftar, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berdomisili di desa tersebut. Panitia melakukan tahapan klarifikasi selama 5 hari pada tanggal 1 sampai

5 November 2007

dengan

mengumumkan selebaran di setiap jalan desa agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih agar melaporkan diri kepada 46

Sumber: Arsip Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2007


kepala dusun atau kesekretariat panitia di balai desa Air Joman. Dalam proses pendataan calon daftar pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih bersama kepala dusun yakni : DAFTAR JUMLAH PEMILIH SEMENTARA SETIAP DUSUN Tabel 3.1 DUSUN

JUMLAH PEMILIH

DUSUN I

582

DUSUN II

438

DUSUN III

497

DUSUN IV

409

DUSUN V

109

DUSUN VI

351

DUSUN VII

366

DUSUN VIII

411

JUMLAH

3163

Sumber : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Joman Dalam tabel 3.1 data pemilih yang disusun oleh panitia pemilih menunjukkan bahwa jumlah pemilih dalam daftar pemilih pemilihan kepala desa Air Joman tahun 2007 berdasarkan pendataan masyarakat di setiap dusun berjumlah 3.163 orang. Jumlah rekapitulasi pemilih sementara berdasarkan jenis kelamin yakni :

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA AIR JOMAN 2007 Tabel 3.2 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

1

LAKI-LAKI

1588

2

PEREMPUAN

1575

Sumber : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Joman 2007

Dalam tabel 3.2 daftar pemilih sementara pemilihan kepala desa Air Joman 2007 menunjukkan jumlah pemilih pria berjumlah 1.588 orang dan jumlah pemilih wanita berjumlah 1.575 orang d. Apabila setelah masa pengumuman tahapan klarifikasi berakhir maka daftar pemilih yang sudah di perbaiki atas laporan dari masyarakat. Daftar pemilih sementara ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dengan di sahkan oleh ketua panitia. Daftar pemilih tetap tersebut kemudian diumumkan di tempat umum dan di balai desa pada tanggal 12 sampai 14 November 2007. Daftar pemilih tetap tersebut di laporkan kepada kepala daerah, pemerintah desa, camat dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam masa klarifikasi yang dilakukan oleh panitia berdasarkan laporan masyarakat mengakibatkan jumlah pemilih bertambah yakni :

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA 2007 Tabel 3.3 KELOMPOK PEMILIH

JUMLAH PEMILIH

PRIA

1665


WANITA

1661

JUMLAH

3326

Sumber : Sekretaris Desa Air Joman

Dalam tabel 3.3 menunjukkan jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa Air Joman berjumlah 3326. Dalam Daftar pemilih tetap kepala desa Air Joman tahun 2007 terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 163 orang setelah dilakukan perbaikan dalam masa klarifikasi daftar pemilih sementara. Dari tabel menunjukkan bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa terdiri dari 1.665 pemilih pria dan 1.661 jumlah pemilih wanita. d.

Daftar pemilih tetap yang telah di tetapkan oleh panitia pemilih kemudian

dilakukan proses pencetakan surat suara dan surat undangan keikutsertaan dalam proses pemilihan kepala desa. Penyerahan surat panggilan pemilihan diberikan kepada masyarakat yang dilakukan panitia pemilih dengan rumah kerumah yang di bantu oleh kepala dusun

2. Tahap Penjaringan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa. Setelah panitia terbentuk maka panitia akan memutuskan dan mengumumkan syarat-syarat calon kepala desa dan syarat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan No 7 Tahun 2007 berupa : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya. d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat pertama atau sederajat. e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh Lima) tahun dan setinggitingginya 52 (lima puluh dua) tahun. f. Sehat jasmani dan rohani. g. Nyata-Nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya. h. Berkelakuan baik, jujur dan adil. i.

Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana.

j.

Tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

k. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat . l.

Bersedia di calonkan menjadi kepala desa.

m. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua Kali masa jabatan. n. Tidak dalam status sebagai Pejabat kepala Desa. o. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus. p. Sudah/ pernah menikah. Syarat-syarat kepala desa di atas di lengkapi dengan surat pencalonan yang di serahkan kepada panitia dalam pendaftaran proses penjaringan bakal calon kepala desa. Surat pencalonan tersebut terdiri dari : a. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

b. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih menjadi kepala desa. c. Surat pernyataan kesediaan yang bersanngkutan sebagai calon kepala desa. d. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. e. Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan pimpinan BPD. f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota BPD, yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa g. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi kepala desa. Dalam proses penjaringan yang dilaksanakan oleh panitia pemilih dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya selama 13 ( tiga belas ) hari kepada seluruh warga masyarakat desa Air Joman yang ingin dan memenuhi syarat sebagai kepala desa pada tanggal 1 sampai 13 November 2007. Dalam mencalon sebagai kepala desa maka terdapat beberapa calon peserta yang mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa Air Joman tahun 2007 yakni : 1. Ramli Siagian S.E. 2. Sayuti Sihombing. 3. Harun Sinaga. Setelah melalui proses penjaringan bakal calon kepala desa maka panitia pemilih melakukan tahapan penelitian terhadap syarat-syarat bakal calon kepala desa. penelitian tersebut dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan admnistrasi pencalonan dan klarifikasi terhadap instansi yang berwenang. Penelitian bakal calon kepala desa dilakukan selama 8 (delapan) hari pada tanggal 5 sampai 13 November Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

2007. Apabila syarat dari bakal calon kepala desa tidak memenuhi syarat sesuai yang telah ditetapkan maka bakal calon kepala desa diberi kesempatan selama 7 ( tujuh ) hari untuk dapat melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan. Dalam hal penelitian bakal calon kepala desa panitia menerima masukanmasukan dari masyarakat dalam rangka melakukan penelitian bakal calon kepala desa. masukan dan tanggapan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan di tindak lanjuti oleh panitia pemilih. Setelah melalui tahapan penelitian calon yang tidak memenuhi persyaratan maka calon tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa. panitia memberikan hasil penelitian bakal calon kepada calon peserta secara tertulis. Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilihan menyatakan bahwa Bapak Harun Sianaga tidak dapat menjadi calon kepala desa dan mengikuti tahapan pemilihan kepala desa. Hal ini dikarenakan bahwa Bapak Harun Sinaga tidak memenuhi salah satu syarat dalam hal pencalonan kepala desa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahapan penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilih menunjukkan bahwa Bapak Harun tidak bertempat tinggal di Desa Air Joman selama 2 tahun berturut-turut dan tidak terdaftar dalam penduduk masyarakat Desa Air Joman. Bapak Harun Melalui proses penelitian bertempat tinggal di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman. Panitia tidak dapat mengesahkan Bapak Harun walaupun Bapak Harun lahir di Desa Air Joman. Panitia menentukan calon peserta pemilihan kepala desa disahkan oleh panitia pemilih dalam sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di tuangkan dalam Berita Acara penetapan yang berhak di pilih dengan di hadiri oleh calon kepala desa atau yang mewakilinya. Penetapan daftar calon yang berhak di pilih kemudian di sampaikan kepada kepala daerah melalui camat. Calon kepala desa yang memenuhi Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

syarat sebagai calon kepala desa sesuai dengan keputusan Panitia pemilihan kepala desa pada tanggal tanggal 21 November 2007 yakni : 1. Ramli Siagian SE bertempat tinggal di Dusun II Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman. 2. Sayuti Sihombing bertempat tinggal di Dusun III Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman. Setelah mendapat pengesahan oleh Kepala Daerah panitia mengumumkan nama calon peserta pemilihan kepala desa di tempat-tempat umum. Kemudian panitia melakukan penentuan tanda gambar dalam pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di balai desa. Hasil dari pemilihan penentuan tanda gambar yang di tetapkan pada tanggal 23 November 2007 di Balai Desa tersebut adalah 47 : 1. Ramli Siagian mendapatkan tanda gambar padi. 2. Sayuti Sihombing mendapatkan tanda gambar kelapa

3. Tahapan Kampanye Kampanye merupakan dari penyelenggaraan dari pemilihan kepala desa. penyelenggaraan kampanye dilakukan selama 13 ( tiga belas ) hari secara bergantian antara calon satu dengan calon lain sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh panitia pemilih. Kegiatan kampanye dilakukan pada tanggal 26 November sampai 8 Desember 2007 yang dilakukan di seluruh wilayah desa. Kegiatan pertama kampaye adalah melakukan rapat terbuka di kantor Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka untuk masyarakat umum. Dalam rapat terbuka 47

Sekretaris Desa Air Joman.


ini masing-masing calon memaparkan program-program dan visi misi mereka kepada masyarakat desa bila terpilih menjadi kepala desa. Dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon kepala desa memiliki visi dan misi yang di janjikan oleh setiap calon kepala desa agar dapat menarik perhatian dari masyarakat agar dapat menarik perhatian masyarakat agar mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Adapun beberapa visi dan misa calon kepala desa tersebut adalah 48 : 1. Ramli Siagian SE. Visi : Bersama Masyarakat membangun Desa Air Joman. Misi : a. Meningkatkan pembangunan sarana pendidikan untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia diikuti dengan keimanan dan ketaqwaan. b. Pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mengurangi tingkat pengganguran dan kemiskinan. c. Mencipatakan rasa aman dan tertib melalui kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). d. Melaksanakan tugas pemerintahan yang bersih dan berwibawa. e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2. Sayuti Sihombing. Visi : Bangkit bersama rakyat menuju perubahan. Misi : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dilandasi keimanan terhadap ketaqwaan kepada Allah SWT. 48

Sumber: Arsip Sekretaris desa Pendaftaran Kampanye Calon Kepala desa 2007


b. Terwujudnya Masyarakat yang damai dan tentram dalam Rukun Tangga. c. Membangun ekonomi masyarakat dengan pemanfaaatan Sumber Daya Alam yang ada. d. Mengikut sertaan Masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan desa. e. Memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Panitia pemilih memberikan kesempatan kepada masing-masing calon kepala desa melakukan kampanye dengan cara : a. Pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang besifat tertutup dengan tidak melebihi kapasitas ruangan yang di hadiri peserta pendukung dengan hanya membawa tanda gambar calon. b. Tatap muka dan dialog. Kampanye ini dilakukan dengan tatap muka dan acara bersifat dialog interaktif antara calon kepala desa dan masyarakat pemilih yang dilaksnakan di ruangan tertutup dan tidak melampaui kapasitas. c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Kampanye dalam bentuk ini dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti koran, selebaran dan media elektronik seperti radio yang materi dan isinya sesuai dengan ketentuan yang belaku. d. penyebaran bahan kampanye kepada umum. Kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan dengan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dengan menggunakan tanda gambar calon. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

e. pemasangan alat peraga di tempat umum. Kampanye dalam bentuk ini dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum dengan memperoleh izin Pemerintah desa setempat atau pemilik tempat yang bersangkutan. Pemasangan alat peraga ini dengan memperhatikan unsur kebersihan dan keindahan. f. Rapat umum. Kampanye rapat umum ini dilakukan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainya dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jadwal yang telah di tetapkan oleh panitia pemilih. g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Kampanye seperti ini dapat dilakukan seperti hiburan yang mengandung unsur budaya. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat hal-hal yang dilarang dalam kegiatan kampanye yakni : a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa. c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat. d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan pengunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat. e. Mengganggu keamanan dan ketertiban umum. f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah. g. Merusak atau menghilangkan alat peraga calon lain. h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

i.

Menggunakan tempat ibadah dan fasilitas pendidikan.

j.

Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.

k. Memberikan uang dan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa Air Joman pada tahun 2007 meliputi49 : 1. Penyebaran selebaran kampanye yang dilakukan dengan menempel tempat-tempat yang mudah di baca oleh masyarakat. Kegiatan kampanye ini dilakukan dengan menyebarkan selebaran dan brosur di seluruh dusun di Desa Air Joman Seperti yang di lakukan oleh tim sukses Ramli Siagian S.E. 2. Pertemuan terbatas dilakukan dengan melakukan kegiatan kampanye di rumah salah satu pendukung calon pendukung kepala desa dengan mengundang masyarakat dusun setempat dan melakukan kegiatan kampanye. kegiatan ini dilakukan oleh kedua pasangan calon kepala desa di kediaman salah satu pendukung calon kepala desa. 3. Rapat umum yang dilakukan oleh tim sukses dan calon kepala desa yang di hadiri oleh masyarakat desa yang dilakukan di kediaman calon kepala desa dengan mengadakan hiburan rakyat. Rapat umum dilakukan di kediaman calon kepala desa dengan di sertai hiburan untuk dapat mengundang dukungan masyarakat desa. 4. kampanye dengan cara rumah ke rumah (door to door) yang dilakukan oleh tim sukses calon kepala desa dengan mensosialisasikan calon kepala desa kepada masyarakat. Tim sukses mengajak masyarakat desa agar mendukung calon kepala desa dilakukan oleh rumah kerumah masyarakat desa.

49

Sumber : Ketua Panitia Kepala Desa Air Joman


Daftar kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa Air Joman yakni : DAFTAR KAMPANYE CALON KEPALA DESA AIR JOMA N 2007 Tabel 3.4 No

Hari/Tanggal

Nama Calon

Bentuk

Tempat Kampanye

Kampanye 1

2

3

Senin/ 26-11-

Sayuti Shb/

Penyampaian

Aula Balai Desa Air

2007

Ramli

program secara

Joman

Siagian S.E.

tertulis

Selasa/27-11-

Sayuti

Pertemuan

Dusun I Desa Air

2007

Shb

Terbatas

Joman

Rabu/28-11-

Ramli

Pertemuan

Di Rumah Calon

2007

Siagian

Terbatas

Kepala Desa Dusun III

4

5

6

7

8

Kamis/29-11-

Sayuti

Pertemuan

Dusun II dan Dusun

2007

Shb

Terbatas

III

Jumat/30-11-

Ramli

Penyebaran

Seluruh Dusun Desa

2007

Siagian

Media Cetak

Sabtu/ 1-12-

Sayuti

Pertemuan

1007

Shb

Terbatas

Minggu/2-12-

Ramli

Rapat

Halaman Rumah

2007

Siagian

Umum

Sahala Dusun VII

Senin/3-12-

Sayuti

Pertemuan

Dusun VII dan VII

2007

Shb

Terbatas

Dusun VI


9

10

11

12

13

Selasa/4-12-

Ramli

Pertemuan

Di Rumah Sunaryo

2007

Siagian

Terbatas

Dusun VI

Rabu/5-12-

Sayuti

Rapat

Dusun II

2007

Shb

Umum

Kamis/6-12-

Ramli

Kegiatan

2007

Siagian

Lain

Jumat/7-12-

Sayuti

Pertemuan

2007

Shb

Terbatas

Sabtu/8-12-

Ramli

Rapat

Di Rumah Calon

2007

Siagian

Umum

Kepala Desa Dusun

Dusun IV

Dusun IV dan V

III Sumber : Arsip Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Joman 2007 Dalam tabel 3.4 menunjukkan daftar kegiatan kampaye yang dilaporkan oleh tim sukses calon kepala desa kepada panitia pemilihan agar kegiatan kampanye berjalan dengan adil dan lancar. 4. Tahap pemungutan suara. Tahapan pemungutan suara dimulai dengan pengumuman pemilihan oleh panitia di bantu oleh kepala dusun dengan di tempel di tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan melakukan penyebaran surat undangan pemilihan dilakukan dengan rumah ke rumah. Selama 3 (tiga) hari sebelum berlangsung pemungutan suara. Sebelum berlangsungnya proses pemungutan suara panitia harus telah mempersiapkan perlengkapan proses pemungutan suara seperti surat suara yang telah di tetapkan dan kotak suara. Penetuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh panitia di tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat dengan mempertimbangkan azas Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Langsung, bebas dan rahasia. Tempat Pemungutan suara ditetapkan dirumah salah satu tokoh masyarakat di Desa Air Joman Yakni Bapak Rajali. Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara bertindak sebagai panitia dalam pemungutan suara yang mempersiapkan dan melaksanakan proses pemungutan suara. Panitia pemilihan bertindak Sebagai Panitia Pemungutan Suara. Pada hari pemungutan suara masyarakat desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara harus membawa undangan yang telah di berikan oleh panitia. Panitia akan memberikan surat suara yang berisikan tanda gambar calon peserta pemilihan. Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara yang telah disediakan oleh panitia dan dimasukkan kedalam kotak suara. Pemungutan suara di mulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.00 WIB pada tanggal 12 Desember 2007 dengan di hadiri oleh panitia pemilihan, calon kepala desa dan saksi dari calon pemilih tim pemantau dan warga masyarakat. Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan : a. Pembukaan kotak suara. b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara. c. Pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Proses pemungutan suara di mulai dengan penjelasan terlebih dahulu tata cara proses pemungutan suara kepada masyarakat peserta pemungutan suara kemudian peserta di persilahkan melakukan proses pemilihan dengan secara bergantian. Setelah melakukan proses pemungutan suara peserta di beri tanda tinta. Suara sah dalam pemilihan kepala desa di anggap sah apabila : a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilih b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu tanda gambar. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIB maka dilakukan pengitungan suara. Penghitungan suara dilakukan dengan transparan dengan dapat disaksikan dan dihadiri oleh saksi calon, pemantauan dengan membawa surat keterangan dan mandat dan warga masyarakat. Sebelum melakukan proses perhitungan suara panitia melakukan penghitungan : a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai. c. Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru. Dalam proses perhitungan suara saksi dari calon kepala desa dapat mengajukan keberatan apabila terjadi proses perhitungan yang keliru dan apabila benar maka panitia harus dapat melakukan pembetulan dalam proses perhitungan suara. Setelah proses perhitungan suara panitia pemilih membuat berita acara yang ditandatangani oleh anggota panitia dan saksi calon kepala desa dan memberikan 1 ( satu ) salinan kepada saksi calon dan 1 (satu ) ekslempar ditempelkan ditempat umum. Setelah proses perhitungan suara panitia pemilih menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada Badan Pewakilan Desa ( BPD). Gambar 3.5


5. Penetapan calon terpilih. Penentapan calon terpilih dilakukan dengan menggabungkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak dalam proses pemungutan suara. Ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah meliputi : 1. Bila terdapat calon yang memiliki jumlah suara yang sama maka dilakukan pemilihan kepala desa putaran kedua bagi calon teratas yang memiliki jumlah suara Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

sama. Apabila masih terdapat jumlah suara yang sama maka dilakukan musyawarah antara calon kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa, 2. Apabila jalan musyawarah tidak terselesaikan maka di lakukan proses pengundian. Calon kepala desa terpilih kemudian di usulkan oleh Badan Perwakilan Desa kepada kepala daerah melalui camat unutuk di sahkan sebagai kepala desa. setelah di sahkan maka kepala desa terpilih akan dilantik oleh kepala daerah. Hasil rekapitulasi dalam proses pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa Air Joman yang dilakukan pada tahun 2007 yakni : REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA AIR JOMAN 2007 Tabel 3.6

No Calon Kepala Desa

Keterangan

Jumlah

Persentase

1

Ramli Siagian S.E

Lambang Padi

1327

60 %

2

Sayuti Sihombing

Lambang Kelapa

853

39 %

3

Suara Sah

-

2180

99 %

4

Suara Tidak Sah

-

41

1%

Sumber : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Joman 2007 Dalam tabel 3.3 tentang rekapitulasi suara proses pemungutan suara yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa Air Joman yang di selenggarakan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa yang memenangkan pemilihan kepala desa adalah Ramli Siagian 1327 suara atau sekitar 60 % ( enam puluh persen) suara dari seluruh suara sah dalam pemilihan kepala desa Air Joman. Dalam pemilihan kepala desa tersebut hanya 2221 orang masyarakat yang menggunakan hak suaranya dari 3362 jumlah masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal itu berarti terdapat Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

1105 orang masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sekitar 30 % (tiga puluh persen) suara. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Air Joman masih cukup rendah yakni dengan tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 30 % (tiga puluh persen). Dalam pemilihan kepala desa Air Joman Tahun 2007 dimenangkan oleh calon Incumbent yanki bapak Ramli Siagian. Menurut tokoh masyarakat Bapak Haji Husain 50. Terpilihnya kembali Bapak Ramli Siagian sebagai kepala desa Air Joman menunjukkan bahwa masyarakat desa merasa puas dengan program yang berhasil di jalankannya dalam masa pemilihan kepala desa sebelumnya seperti program pembangunan sarana pendidikan dan pelayanan administrasi yang mudah. Hal ini juga diakui oleh Bapak Usman 51 yang memilih kembali karena faktor kedekatan dengan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan calon lain yakni Sayuti yang kurang dikenal oleh masyarakat dan masih dianggap kurang dapat memahami aspirasi masyarakat desa.

III.3. PEMASALAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Dalam pemilihan Kepala Desa Air Joman yang telah dilaksanakan pada bulan desember 2007. Terdapat beberapa permasalahan yang mengganggu rangkaian pemilihan kepala desa Air Joman yaitu:

50 51

Wawancara dengan Bapak Haji Husain, tokoh masyarakat,di pasar Bendang tanggal 9 februari 2009. Wawancara dengan Bapak Usman, warga Sungai Rambe, tanggal 9 Februari 2009.


1. permasalahan pendataan pemilih Dalam pemilihan kepala desa Air Joman terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat desa Air Joman yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan nomor 7 tahun 2005 menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan di tiap dusun. Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan dengan wawancara dengan beberapa masyarakat desa seperti menurut salah satu warga 52 Pasar satu ( I ) Desa Air Joman panitia pemilih tidak melakukan pendataan pemilih kepala desa yang dilakukan secara rumah ke rumah namun keluarganya medapatkan undangan dalam pemungutan suara kepala desa. Pendataan pemilihan juga tidak berjalan dengan baik di beberapa dusun di desa Air Joman. Salah satu warga Lubuk Bengkuang 53 di desa Air Joman menuturkan di dusun tempatnya tinggal masih terdapat warga desa yang tidak terdaftar dalam pemilih kepala desa pada tahun 2007. Proses pendataan yang tidak berjalan dengan baik ini memicu konflik dalam masayrakat desa. Seperti yang dikemukan oleh salah satu calon kepala desa yang ikut serta dalam pemilihan tahun 2007 yakni Bapak Ramli Siagian. 54 Mengemukan bahwa banyaknya massanya yang tidak terdaftar dalam

daftar calon pemilih sebanyak

hampir 200 orang. Permasalahan massa dari calon kepala desa ini yang tidak terdaftar

52

Wawancara dengan Bapak Min warga Pasar I desa Air joman, tanggal 26 Januari 2009 Wawancara dengan Bapak Gito warga Lubuk Bengkuang, Tanggal 26 Januari 2009 54 Wawancara dengan Bapak Ramli Siagian di Pasar II, tanggal 18 Januari 2009. 53


dan tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan kepala desa tersebut menimbulkan adanya isu panitia yang memihak kepala calon kepala desa yang lain. Konflik dalam itu kemudian semakin berkembang dengan adanya isu massa dari calon kepala desa Ramli Siagian yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dikarenakan atas pengaruh dari Pejabat Kepala desa Bapak Suwardi S.H. yang dianggap oleh calon kepala desa Ramli Siagian memihak kepada calon lain 55. Hal ini dikarenakan karena salah satu massa pendukung calon Kepala desa Ramli Siagian yang lokasi rumahnya dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) justru tidak terdaftar dalam daftar calon pemilih, Permasalahan pendataan pemilih ini pada akui oleh ketua panitia akibat dari kelalaian kepala dusun dalam melakukan pendataan pemilih 56. Ketua panitia mengakui bahwa salah satu kepala dusun yakni dusun III (tiga) tidak melakukan pendataan secara langsung dengan rumah kerumah, namun pendataan tersebut dengan menggunakan data yang berasal dari perangkat desa. Akibatnya ada terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebanyak sekitar 40 orang calon pemilih. Namun ketua pantia menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar dalam calon pemilih dalam pemilihan kepala desa 2007 akibat dari tidak adanya kepedulian dari masyarakat desa untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada panitia dan balai desa dalam masa pengklarifikasian untuk dapat memperbaiki daftar pemilih sementara sebelum di sahkan menjadi daftar pemilih tetap. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeriksaan masyarakat dan anggota keluarga yang

55

Wawancara dengan Bapak Suherdi di Pasar II desa Air Joman, Tanggal 18 Januari 2009. Wawancara dengan Bapak Saleh ketua Panitia pemilihan kepala desa di dusun 2 tanggal 10 februari 2009 56


tidak terdaftar mengakibatkan masih terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar dan tidak dapat ikut serta dalam proses pemilihan umum. 57 Permasalahan ketidakpedulian dari masyarakat tersebut diakui oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Haji Rajali yang mengakui bahwa pada saat pendataan ia tidak berada di kediamannya dan tidak melakukan pemeriksaan daftar pemilih di balai desa. hal ini juga diakui oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan terhadap daftar pemilih di Balai desa dan melaporkanya kepada kepala dusun atau panitia pemilihan. Akibat dari permasalahan pendataan pemilih tersebut terjadi konflik yang terjadi dengan unjuk rasa yang dilakukan di Balai desa dengan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian yang hampir menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh panitia, aparat kecamatan dan pemerintah daerah dengan tetap berpegang kepada hasil dari daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia. Pemasalahan pendataan pemilih ini mengakibatkan munculnya isu-isu dari kalangan masa pendukung calon kepala desa yang ingin memperoleh kekuasaan yang dapat mengganggu proses pemilihan kepala desa

2. permasalahan dalam penjaringan bakal calon

57

Wawancara dengan Bapak Rajali, tokoh masyarakat Desa Air Joman di pasar IV tanggal 10 februari 2009 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Dalam proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam proses penelitian persyaratan bakal calon kepala desa terdapat salah satu bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencalonan kepala desa Air Joman yakni Bapak Harun Sinaga. Dalam proses penjaringan tersebut Bapak Harun tidak bertempat tinggal di desa Air Joman akan tetapi bertempat tinggal di Kelurahan Binjai Serbangan. Dalam penjaringan tersebut terjadi protes yang dilakukan oleh massa pendukung Bapak Harun kepada panitia pemilihan kepala desa di balai desa. Dalam permasalahan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap syarat-syarat pencalonan kepala desa melalui Peraturan Pemerintah Kabupaten Asahan Nomor 7 tahun 2005. Bapak Harun dalam pencalonannya perpedoman kepada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 tahun 2001. Permasalahan ini akhirnya dibicarakan dan di putuskan dalam permusyawaratan desa dengan keputusan calon kepala desa Bapak Harun tidak dapat mengikuti pemilihan kepala desa Air Joman tahun 2007. Panitia dan pemerintah desa dalam hal ini kurang melakukan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat sehingga bakal calon kepala desa tersebut kurang mengetahui syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Panitia pemilihan kepala desa kurang melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat mengenai tata cara pencalonan kepala desa dan proses pemilihan kepala desa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses hal ini menjadi penting karena untuk menjaga berjalannya proses pemilihan kepala desa yang berjalan dengan baik.

3. pelanggaran dalam kampanye Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Dalam pemilihan kepala desa Air Joman tahun 2007 terjadi pelanggaran dalam hal kegiatan kampaye yang dilakukan pada masa kegiatan kampanye oleh para pendukung calon kepala desa. pelanggaran tersebut terjadi dengan kampanye negatif. Ketua panitia mengakui adanya pelanggaran dalam bentuk negative campaingn dengan melakukan penghasutan yang dilakukan oleh pendukung kepala desa kepada masyarakat. Penghasutan tersebut dilakukan dengan menjelek-jelekkan calon kepala desa lain bila terpilih sebagai kepala desa. Namun pelanggaran kampanye ini hanya diberikan sanksi berupa teguran kepada pihak yang melakukan kampanye negatif melalui kepala dusun.

III.4 PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005. Pelaksanaan

pemilihan kepala desa tahun 2005 telah diterapkan dengan

mengacu kepada Peraturan Pemerintah tahun 2005 yang di perjelas dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan No 7 tahun 2005. Tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa telah di ikuti dengan tahapan-tahapan yang telah diatur seperti tahapan penjaringan daftar pemilih dan tahapan penjaringan yang tetap memegang tata cara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Namun terdapat beberapa hal yang tidak dilaksanakan oleh panitia pemilih dalam pemilihan kepala desa Air Joman yakni tidak dilakukannya pengesahan calon kepala desa kepada kepala Daerah seperti yang ada dalam pasal 28 ( dua puluh delapan) dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan kepala desa karena panitia menganggap pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa merupakan hak otonomi dari desa dan tidak perlu pengesahan dari kepala daerah.


Hal lain yang tidak diterapkan oleh panitia pemilihan adalah dengan tidak adanya panitia pemilih sesuai yang terdapat dalam pasal 60 pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 7 Tahun 2005. Hal ini dianggap oleh panitia pemilihan, pengawasan pelaksanaan kepala desa masih dapat diawasi oleh panitia pemilihan yang ada tanpa perlu adanya panitia pengawas yang berdiri sendiri. Hal ini akan dapat mengganggu terciptanya pemilihan kepala desa yang demokratis dengan kurangnya fungsi pengawasan yang ada dengan adanya pelanggaran –pelanggaran dalam pemilihan kepala desa. Panitia pemilih dalam penerapannya tidak bertindak secara maksimal sesuai dalam jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam hal pendataan pemilih yang hanya dilakukan selama 19 hari dari ketentuan yang ada selama 30 ( tiga puluh ) hari. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pendataan daftar pemilih. Dalam tahapan pencalonan dan penelitian kepala desa yang hanya 14 (empat belas) hari dari ketentuan yang diatur selama 26 ( dua puluh enam hari).


BAB IV PENUTUP

IV. KESIMPULAN Desa merupakan satuan unit wilayah terkecil yang ada di Indonesia. Keberadaan desa sudah ada semejak dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Desa merupakan akar dari nilai-nilai budaya bangsa indonesia yang merupakan landasan falsafah terbentuknya Demokrasi Pancasila yang berasal dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa seperti musyawarawarah desa. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa semejak dahulu mendapatkan perhatian pemerintah melalui pemberian otonomi desa yang tetap menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat desa. Otonomi desa bertujuan untuk menciptakan kemandirian di tingkat desa. Otonomi desa merupakan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah kepada desa untuk dapat mengatur urusan dan rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang sosial dan politik sehingga terciptanya kemandirian di tingkat desa. Otonomi yang di berikan kepada desa memperhatikan sejarah, asal usul desa dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebebasan kepada desa melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat dan budaya yang ada dalam masyarakat desa tersebut.. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menjaga keutuhan dengan menjadi bagian dari bangsa dan negara indonesia Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk otonomi desa dalam bidang politik yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin untuk dapat memimpin desanya. Pemilihan kepala desa adalah salah satu bentuk demokrasi di tingkat desa hal ini di karenakan masyarakat desa dilibatkan secara dalam proses pemilihan pemimpin desanya. Pemilihan kepala desa dilakukan atas pertisipasi dan peran serta masyarakat desa tersebut tanpa adanya keikut sertaan pemerintah daerah dan kecamatan. Pemerintah dalam penerapan otonomi desa tetap memberikan pengawasan dalam hal otonomi desa agar penerapan otonomi desa dapat berjalan dengan baik dan tidak melanggar hal-hal dan ketentuan yang ada termasuk dalam bidang politik seperti dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa dan juga di atur oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan No 6 Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten asahan. Namun dalam rangkaian proses pemilihan kepala desa di Desa Air Joman tidak terlepas dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa Air Joman. Seperti yang terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di indonesia seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Permasalahan yang ada dalam pemilihan kepala desa Air Joman adalah seperti dalam proses pendataan calon pemilih. Akibat permasalahan proses pendataan pemilih dalam pemilihan kepala desa Air Joman mengakibatkan konflik yang mengganggu rangkaian proses pemilihan kepala desa. Permasalahan lain dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pemilihan kepala desa dengan adanya negative campingn yang dapat menganggu proses pemilihan kepala desa.

Konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa konflk dalam masyarakat dalam proses perebutan kekuasaan telah terjadi hingga di tingkat Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

akar rumput. Konflik yang terjadi dalam perebutan kekuasaan di tingkat akar rumput ini telah merusak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa yang ada semejak dahulu. Dengan terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa yang terjadi di tingkat akar rumput menunjukkan bahwa perebutan kekuasan telah terjadi dalam berbagai tingkatan masyarakat. Dalam pemilihan kepala desa tersebut memiliki permasalahan lain yakni partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Air Joman. Dalam pemilihan kepala desa tersebut jumlah pemilih yang tidak ikut dalam proses pemilihan umum sekitar 30 % (tiga puluh persen). Tingkat kelompok pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang cukup tinggi ini akan dapat mengganggu tujuan dari otonomi desa yang bertujuan unuk dapat memilih calon kepala desa yang akan memimpin desanya sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di Desa Air Joman Asahan tentang tata cara dan tahapan pemilihan kepala desa pada tahun 2007 dapat di simpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan kepala desa telah sesuai dengan melalui tahapan tahapan yang telah di atur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang didukung dengan peraturan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Air Joman yang dilakukan oleh Panitia pemilihan telah melalui tahapan-tahapan seperti tahapan pembentukan panitia pemilihan, penjaringan bakal calon kepala desa, penyaringan calon kepala desa, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih. Secara umum pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan.


Namun peranan panitian dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak maksimal hal ini dikarenakan dalam panitia pemilih tidak terdapat panitia pengawas yang mengawasi jalannya proses pemilihan kepala desa hal ini dapat memicu terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan kepala desa. sehingga dalam hal pengawasan pelanggaran dalam rangkaian proses pemilihan kepala desa di lakukan oleh panitia pemilih. Kinerja panitia pemilih juga kurang maksimal dengan kurangnya sosialisasi mengenai perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat dan calon kepala desa. Pada pemilihan kepala desa Air joman yang berlangsung pada tahun 2007 menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dan di junjung dalam masyarakat desa seperti nilai kekeluargaan dan partisipasi dalam masyarakat yang di cita-citakan dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik Hal ini terlihat dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah. Dengan adanya permasalahan yang ada di tingkat desa maka akan sulit mewujudkan otonomi desa dalam pembangunan politik lokal di tingkat desa.


B. SARAN

Dalam penelitian mengenai pemilihan kepala desa Air Joman yang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat menggangu nilai demokrasi di tingkat desa. 2. Penerapan pemilihan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemilahan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyrakat desa. 3. Otonomi desa harus di berikan secara utuh kepada desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang politik yang terwujud dalam pemilihan kepala desa. Otonomi desa akan dapat menciptakan kemandirian masyarakat desa 4. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap permasalahan dan konflik yang ada dalam proses pemilihan kepala desa sehingga proses pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan di tingkat desa. 5. Dalam mewujudkan otonomi desa unsur-unsur pemerintahan desa harus saling melakukan koordinasi yang menyeluruh agar kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dapat mewujudkan pembangunan desa. 6. Perlu adanya aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa tersebut. hal ini Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

di karenakan agar dikemudian hari pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. 7. Panitia dan pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala desa agar masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa. 8. Pemerintah dan panitia perlu melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan perundang-udangan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa.


DAFTAR PUSTAKA

A.Dahl, Perihal Demokrasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001 Budiardjo,Miriam, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 1992. Harison. Lisa, Metodologi Penelitian Ilmu Politik, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group,2007. Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 2002. Mariana. Dede. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008. Ndraha. Taliziduhu. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bina Aksara.1981. Ranadireksa. Hendarmin, Arsitektur Konstitusi Demokrasi, Bandung, Fokus Media,2007. Sunardjo. Unang, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung, Tarsito,1984. Subakti. Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Kencana Prenada, 2005. Widjaja. HAM, Otonomi Desa, Jakarta. PT Grafindo Persada, 2008. Zakaria. Yando, Merebut Negara, Yogyakarta, Karsa dan Lapera, 2005. ............., Selayang Pandang Pemerintahan Desa di Sumatera Utara, Medan, Biro Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Sumatera Utara, 2001.

Makalah Irene H. Gayatri, Demokrasi Lokal ( di desa), Bandung,16 April 2007.

Surat Kabar Seputar Indonesia tanggal 20 januari 2009-02-17 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Website Http/www.pemkab-Asahan.go.id.pemerintah

Kabupaten

Asahan,2008/19

januari

2009. Arsip, Pemilihan Kepala desa, Pemerintah desa Air Joman, 2007.

Wawancara Wawancara dengan Bapak Wagimin, Sekretaris Desa Air Joman, tanggal 16 Januari 2009 dan tanggal 16 Februari 2009 Wawancara dengan Bapak Ramli Siangian, Kepala desa Air Joman tanggal 18 Januari 2009. Wawancara dengan Bapak Suherdi, warga dusun II tanggal 18 januari 2009. Wawancara dengan Bapak Bapak Abdullah, tokoh masyarakat tanggal 20 Januari 2009. Wawancara dengan Bapak Saleh, Ketua Panitia pemilihan kepala desa tanggal 10 februari 2009. Wawancara dengan Bapak Rajali, Tokoh masyarakat tanggal 10 februari 2009. Wawancara dengan Bapak M. Yusuf Dalimunthe, Ketua Badan Permusyawaratan Desa tanggal 20 Februari. Wawancara dengan Bapak Haji Husain, tokoh masyarakat tanggal 9 Februari 2009. Wawancara dengan Bapak Usman, warga Sungai Rambe tanggal 9 Februari 2009. Wawancara dengan Bapak min, warga Pasar I desa Air Joman tanggal 26 Januari 2009. Wawancara dengan Bapak Gito warga Lubuk Bengkuang tanggal 26 januari 2009.


Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). MEMUTUSKAN : . . . -2-

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan . . . -3-

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. 11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. 16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. BAB II PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. jumlah . . . -4-

a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; c. bagian wilayah kerja; d. perangkat; dan e. sarana dan prasarana pemerintahan. (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. (4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. (5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung. Pasal 3 (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 4 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat. Bagian Kedua Perubahan Status Pasal 5 (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. (2) Perubahan . . . -5-

(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan : a. luas wilayah; b. jumlah penduduk; c. prasarana dan sarana pemerintahan; d. potensi ekonomi; dan e. kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 6 (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. BAB III KEWENANGAN DESA Pasal 7 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pasal 8 . . . -6-

Pasal 8 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 9 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya. Pasal 10 (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundangundangan. (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia. BAB IV . . . -7-

BAB IV PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 11 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Bagian Kedua Pemerintahan Desa Paragraf 1 Pemerintah Desa Pasal 12 (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. sekretariat desa; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

b. pelaksana teknis lapangan; c. unsur kewilayahan. (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 13 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan . . . -8-

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. tata cara penyusunan struktur organisasi; b. perangkat; c. tugas dan fungsi; d. hubungan kerja. Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa Pasal 14 (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan peraturan desa; c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 . . . -9-

Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan . . . - 10 -

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Pasal 16 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Kepala desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan. Pasal 17 . . . - 11 -

Pasal 17 (1) Kepala Desa berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau f. melanggar larangan bagi kepala desa. (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

(7) Ketentuan . . . - 12 -

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 18 (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 19 Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 20 (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan. Pasal 21 . . . - 13 -

Pasal 21 Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 22 Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 23 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari. Paragraf 3 Perangkat Desa Pasal 24 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam . . . - 14 -

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pasal 25 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu: a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Pasal 26 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat : a. persyaratan calon; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

b. mekanisme pengangkatan; c. masa . . . - 15 -

c. masa jabatan; d. kedudukan keuangan; e. uraian tugas; f. larangan; dan g. mekanisme pemberhentian. Paragraf 4 Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 27 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota. Pasal 28 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. rincian jenis penghasilan b. rincian jenis tunjangan; c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan. Bagian Ketiga . . . - 16 -

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa Pasal 29 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 30 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 31 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pasal 32 (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Pasal 33 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan . . . - 17 -

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 35 BPD mempunyai wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; e. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD. Pasal 36 BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat. Pasal 37 (1) Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan. (2) Anggota . . . - 18 -

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan kepala desa; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. Pasal 38 (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. Pasal 39 . . . - 19 -

Pasal 39 (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 40 (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Pasal 41 (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan. Pasal 42 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan . . . - 20 -

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota; c. pengesahan penetapan anggota; d. fungsi, dan wewenang; e. hak, kewajiban, dan larangan; f. pemberhentian dan masa keanggotaan; g. penggantian anggota dan pimpinan; h. tata cara pengucapan sumpah/janji; i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja; j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan; l. keuangan dan administratif. Bagian Keempat Pemilihan Kepala Desa Pasal 43 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pasal 44 Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia . . . - 21 -

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f. penduduk desa setempat; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan. j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pasal 45 Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pasal 46 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Pasal 47 . . . - 22 -

Pasal 47 (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Pasal 48 (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Pasal 49 (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 50 (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. (4) Calon . . . - 23 -

(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. Pasal 51 (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota. (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat. (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 52 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 53 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Peraturan . . . - 24 -

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan; b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan; c. hak memilih dan dipilih; d. persyaratan dan alat pembuktiannya; e. penjaringan bakal calon; f. penyaringan bakal calon; g. penetapan calon berhak dipilih; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

h. kampanye calon; i. pemungutan suara; j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah; k. penetapan calon terpilih; l. pengesahan pengangkatan; m. pelantikan; n. sanksi pelanggaran; o. biaya pemilihan. Pasal 54 (1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. (2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat. BAB V . . . - 25 -

BAB V PERATURAN DESA Pasal 55 (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 56 Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 57 Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Pasal 58 Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Pasal 59 (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan . . . Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

- 26 -

(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Pasal 60 (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah. (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. Pasal 61 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa. Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. BAB VI . . . - 27 -

BAB VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Pasal 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi; a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

tahun. b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Pasal 65 ___ Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data . . . - 28 -

___ Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. penyelenggaraan pemerintahan desa; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; c. keuangan desa; d. profil desa; e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. BAB VII KEUANGAN DESA Bagian Pertama Umum Pasal 67 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian Kedua . . . - 29 -

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Pasal 68 (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa. (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 69 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. tanah kas desa; b. pasar . . . - 30 -

b. pasar desa; c. pasar hewan; d. tambatan perahu; e. bangunan desa; f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan g. lain-lain kekayaan milik desa. Pasal 70 (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 71 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajibankewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa. Pasal 72 . . . - 31 -

Pasal 72 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. sumber pendapatan; b. jenis pendapatan; c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah; d. bagian dana perimbangan; e. persentase dana alokasi desa; f. hibah; g. sumbangan; h. kekayaan. Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 73 (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pasal 74 Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bagian Keempat . . . - 32 -

Bagian Keempat Pengelolaan Pasal 75 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Pasal 76 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pasal 77 Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Bagian Kelima Badan Usaha Milik Desa Pasal 78 (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Pasal 79 . . . - 33 -

Pasal 79 (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari : a. Pemerintah Desa; b. tabungan masyarakat; c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. pinjaman; dan/atau e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Pasal 80 (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 81 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. bentuk badan hukum; b. kepengurusan; c. hak dan kewajiban; d. permodalan . . . - 34 -

d. permodalan; e. bagi hasil usaha; f. kerjasama dengan pihak ketiga; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; BAB VIII KERJA SAMA DESA Pasal 82 (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 83 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; b. peningkatan pelayanan pendidikan; c. kesehatan; d. sosial budaya; e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pasal 84 . . . - 35 -

Pasal 84 Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama. Pasal 85 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. ruang lingkup; b. tugas dan tanggung jawab; c. pelaksanaan; d. penyelesaian perselisihan; e. tenggang waktu; f. pembiayaan. Pasal 86 (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota. (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Pasal 87 (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. (2) Perselisihan . . . - 36 -

(2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota. (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan. Pasal 88 (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD. (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat : a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat; b. kewenangan desa; c. kelancaran pelaksanaan investasi; d. kelestarian lingkungan hidup; dan e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. BAB IX LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 89 (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. (2) Pembentukan . . . - 37 -

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 90 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pasal 91 Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi : Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 92 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan g. pemberdayaan hak politik masyarakat; Pasal 93 . . . - 38 -

Pasal 93 Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : __ peningkatan pelayanan masyarakat; __ peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; __ pengembangan kemitraan; _ pemberdayaan masyarakat; dan _ pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal 94 (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 95 Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pasal 96 Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari: a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 97 . . . - 39 -

Pasal 97 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Tata cara pembentukan; b. maksud dan tujuan; c. tugas, fungsi dan kewajiban; d. kepengurusan; e. tata kerja; f. hubungan kerja; g. sumber dana. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 98 (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pasal 99 Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi : a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; b. memberikan . . . - 40 -

b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan; d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; e. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa; f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa; j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu; k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan l. pembinaan lainnya yang diperlukan. Pasal 100 Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi : a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi; b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi; c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota; d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota; e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa; f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; g. melakukan . . . - 41 -

g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu; h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi. Pasal 101 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi : a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa; c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa; g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

j. melakukan . . . - 42 -

j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa; l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan; m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat; n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan. Pasal 102 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi : a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa; e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; h. memfasilitasi . . . - 43 -

h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.; l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 103 (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. BAB XII . . . - 44 -

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 104 Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 106 (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa. Pasal 107 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 45 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ABDUL WAHID

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA I. UMUM Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan UndangUndang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan paran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan . . . -2-

(5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber . . . -3-

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

skala desa, pengeloaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundangundangan. Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Di Desa . . . -4-

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ayat (2) Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada. Pasal 3 Ayat (1) Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif. Ayat (2) . . . -5-

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Ayat (2) Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 . . . Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

-6-

Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Huruf b Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . -7-

Ayat (2) Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Ayat (2) . . . -8-

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d . . . -9-

Huruf d Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. Yang . . . - 10 -

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4 ) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan. Ayat (7) Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Huruf c . . . - 11 -

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . - 12 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 . . . - 13 -

Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Pasal 38 . . . - 14 -

Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih. Pasal 44 Huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b . . . - 15 -

Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan ”dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf j. Cukup jelas. Pasal 45 . . . - 16 -

Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 55 . . . - 17 -

Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ayat (3) . . . - 18 -

Ayat (3) Yang dimaksud dengan ”lembaga kemasyarakatan desa” seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup kelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Huruf d Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi . . . - 19 -

Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Huruf e Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . - 20 -

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah : a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa; c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . - 21 -

Ayat (3) Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya). Pasal 79 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti : a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis. b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis. d. Industri dan kerajinan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat”, adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan ”permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) . . . - 22 -

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi). Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama. Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (2). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 84 Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan. Pasal 85 . . . - 23 -

Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Huruf a. Yang diimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Huruf b . . . - 24 -

Huruf b Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan. Huruf c. Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. Huruf d Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

masyarakat. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 94 . . . - 25 -

Pasal 94 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau prilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Huruf e. Cukup jelas. Huruf f . . . - 26 -

Huruf f. Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas. Huruf h. Cukup jelas. Huruf i. Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan. Huruf l Cukup jelas. Pasal 100 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas. Huruf e. Cukup jelas. Huruf f . . . - 27 -

Huruf f. Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala provinsi. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Pasal 101 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas. Huruf e. Cukup jelas. Huruf f. Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i. Cukup jelas. Huruf j . . . - 28 -

Huruf j. Cukup jelas. Huruf k. Cukup jelas. Huruf l. Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup Jelas. Huruf p Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala Kabupaten/Kota. Pasal 102 Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas. Hery Kurniawan : Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa), 2009. USU Repository © 2009

Huruf e. Cukup jelas. Huruf f. Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas. Huruf h . . . - 29 -

Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”pembangunan partisipatif” adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup Jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4587


POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA SKRIPSI. Hery Kurniawan

Recommend Documents