Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar I Putu Wahyu Mantrawan1), Piers Andreas Noak2), Tedi Erviantono3) 1,2,3)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
ABSTRACT This research is motivated by the position and the role of the village elite in influencing the formulation musrenbang in Gianyar Blahbatuh village. Non government elite into a figure capable of mobilizing the community so as to create social dynamics that will affect resultant force on the formulation of policies between the ruling elite and the local elite in the village Blahbatuh. The purpose of this study seeks to dissect the participation of the local community to the village elite in relation to the formulation musrenbang Blahbatuh village. This study uses qualitative research methods - the descriptive study using a model of Bungin. Engineering research data collection is done by direct observation, and literature that have relevance to the theme of the research as well as assign a resource by interviewing community leaders non - government and aperture Blahbatuh villages and rural communities. The research proves that the villagers Blahbatuh have a high level of political consciousness it is proved that the village administration is part of the local community so that the synergy between the government, the elite non - government and community berasas democratic, rational, interactive and transparent. Local elites non - government became an influential figure in the formulation typically musarembang not only suggest policy proposals alone but actively conduct political lobbying in policy development processes as well as determine the direction of policy. Keyword: Musrenbang, Elit, Society
beberapa
PENDAHULUAN
diakibatkan Pengelenggaraan
musrenbang
di
halnya pesertanya
merta terjadi begitu saja karena kedewasaan
komponen
politik masyarakat Desa Blahbatuh membawa
lemahnya
mencakup perwakilan
masyarakat
(individu
atau
sendiri, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun,
bersifat demokratis pada sektor publik.
tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok
Pentingnya peran partisipasi dan dikarenakan
1
sebuah
sering
kelompok) yang berada di desa/kelurahan itu
suatu tolak ukur yang baik dalam ranah yang
masyarakat
yang
dalam Musrenbang Desa / Kelurahan, seperti
saat ini sangat partisipatif.Hal ini tidak serta
dari
dari
kasus
mekanisme pelaksanaan dan perumusan di
desa Blahbatuh kabupaten Gianyar hingga
transparasi
faktor
perempuan,
wakil
kelompok
organisasi
masyarakat,
pemuda, pengusaha,
kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan
partisipasinya
lain-lain.
masukan
Sedangkan
sang
Kepala
serta
dan
transpanrasi
pengambilan
dari
keputusan
Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan
tersebut sudahkah mampu menyentuh sektor
Perwakilan Desa (BPD) hanya bertindak
riil yang terjadi dari apa yang menjadi
sebagai narasumber, sebagaimana halnya
kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat
Camat dan aparat kecamatan seperti Kepala
dikarenakan walaupun musrenbang sendiri
Sekolah, Kepala Puskesmas, para pejabat
dinyatakan memberikan ruang terbuka untuk
instansi yang ada di desa atau kecamatan,
menampung aspirasi masyarakat, tidak dapat
dan juga LSM yang bekerja di desa yang
dipungkiri juga bahwa tokoh desa didalam
bersangkutan.
masyarakat masih juga memiliki peran yang
Akibat dari kelemahan itu praktek mekanisme
musrenbang
Musrenbang
tersebut
penting dan juga signifikan.
maka
berpotensi
Untuk
itu
penulis
berupaya
gagal
melakukan penelitian di desa Blahbatuh
Desa/Kelurahan gagal yang mencapai tujuan
dikarenakan desa Blahbatuh juga merupakan
idealnya, yakni, pertama, untuk menampung
salah satu desa yang saat ini mengalami
dan
moderenisasi baik dari cara hidup dan cara
menetapkan
kegiatan
yang
berada
dalam kategori prioritas sesuai kebutuhan
pandang
masyarakat yang diperoleh dari musyawarah
adanya
perencanaan pada tingkat di bawahnya yaitu
mempengaruhi partisipasi dan transparansi
(Musyawarah
Kedua,
dari para tokoh desa Blahbatuh itu sendiri
prioritas
dalam pengambilan keputusan yang mana
apabila
Dusun/kelompok).
menetapkan
kegiatan
desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi
Dana
yang
bersumber
para
masyarakatnya,
moderinisasi
ini
dengan
apakah
akan
memiliki masyarakat yang modern.
dari
Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD
KAJIAN PUSTAKA
Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan yang berasal dari lainnya. Serta yang ketiga,
Kelompok Elit Dalam Demokrasi
menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk segera dibahas pada Forum Musrenbang
ditingkat
Kecamatan
Manusia sejak lahir dibekali dengan
(untuk
Hak
dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi). Berdasarkan
uraian
diatas
maka
pengambilan
masukan
keputusan
perbedaan
kedudukan
Adanya
dijalankan
horizontal
dan
dan
melahirkan status,
maupun
Perbedaan
hak
baik
vertical horizontal
menekankan pada aspek jenis kedudukan
dalam
satu dengan yang lainnya, mewujudkan
melalui
gejala deferensiasi social. Perbedaan vertical
2
yang
(Rivai,1981).
para tokoh desa yang memiliki andil dalam sebuah
Kewajiban.
kewajiban
secara
penulis ingin meneliti tentang bagaimana
memberikan
dan
yang menekankan aspek tinggi rendahnya
besar nilai-nilai tersebut menurut laswel,
kedudukan sehingga tercipta adanya ranking
terlibat
(hirearkis)
pengambilan
stratifikasi
akan
mewujudkan
social
gejala
atau
lapisan
secara
aktif
keputusan
dalam
bidang
(Laswel
dalam
Haryono: 1990:16).
sosial(Sorokin,1959).
Identifikasi Elite Lokal Elite Lokal dalam Pembangunan Desa
Keberadaan elite local saat ini juga sangat dipengaruhi oleh factor structural dan organisasional
Kelompok elite local sangat potensial
(Pareti
dalam
Bottomoro,
sebagai agen pembaharuan, terutama dalam
1985).Keberadaan Elite local pada masa kini
fungsinya sebagai jembatan antara kemauan
meliputi mereka yang berada pada birokrasi
pemerintah dan kepentingan masyarakat.
pemerintah (governing elite) yaitu mereka
Mereka yang termasuk elite local bukan
yang dimasukkan sebagai kelompok elite
hanya dari golongan governing elite, akan
karena menduduki jabatan penting dalam
tetapi non-governing elite juga kerap tampil
organisasi
sebagai figure potensial dalam memobilisasi
formal).Elite semacam ini memiliki pengaruh
masyarakat,
dan
keluhan
menyampaikan dan
gagasan,
permintaan
pemerintahan
kekuasaan
Desa
karena
(bersifat
mendapatkan
legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas
anggota
(Supralokal).Disamping
masyarakat(Ufford, 1988).
itu
di
dalam
keputusan
masyarakat berkembang juga kelompok elite
merupakan pernyataan pikiran atau emosi ke
diluar itu (Nongoverning elite), seperti para
dalam situasi kelompok yang mendominasi
bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama
untuk menyumbangkan kemampuan dan ikut
yang mendapatkan legitimasi dari adat dan
bertanggung
agama, orang kaya desa dan pegawai negeri.
Partisipasi
dalam
mengambil
jawab
atas
kelompok untuk
Mereka dikategorikan elite karena kapasitas
mengambil keputusan tidak semata-mata
personal, kemampuan dan pengetahuan adat
oleh jabatan formal dari kedudukan elite.Akan
dan agama yang dimiliki serta kekayaannya,
tetapi
memiliki
sehingga dianggap memiliki kelebihan dan
keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang
selalu menjadi panutan sikap dan kompas
mereka bentuk mendapat nilai tinggi dalam
tindakan bagi masyarakat
itu(Westra,
elite
kehidupan
1980:21).
diluar
Kekuasaan
itu
masyarakat,
karena
juga
sangat
METODELOGI PENELITIAN
berperan.Nilai yang dibentuk dapat berupa kekuasaan,
kejayaan,
kehormatan,
pengetahuan lain-lainya.Dari sini individu-
Penelitian ini menggunakan metode
individu yang berhasil memiliki sebagian
penelitian deskriptif - kualitatif.Penelitian ini
3
juga menjelaskan serta mendeskripsikan,
Untuk dapat menampung aspirasi
menyelidiki dan juga memahami secara
melalui partisipasi aktif para masyarakat,
empiris tentang Peran Elit Desa dalam
Pemerintah
Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan
sebuah
Musrembang
Blahbatuh,
Partisipasi yang merupakan lembaga yang
Gianyar.Sumber data yang diterapkan dalam
bersifat independen yang dibentuk tak lepas
penelitian ini adalah data - data primer dan
dengan persetujuan Perangkat Desa.Komisi
juga data - data sekunder.Penelitian ini juga
ini
menggunakan teknik pengumpulan data yang
pelaksanaan
partisipasi
dilakukan dengan cara observasi langsung,
memberikan
masukan
juga
pertimbangan
dalam
di
Desa
dengan
wawacara
dan
desa
Komisi
juga
Blahbatuh yaitu
bertugas
membentuk
disebut
dengan
mengawasi
tiap
serta
dapat
untuk
sebuah
bahan
pembuatan
dokumen.Penelitian ini menggunakan teknik
kebijakan publik. Komisi Partisipasi juga
pengambilan
purposive
berkedudukan di bawah Kepala Desa dan
sampling.Penelitian ini berlokasi Kabupaten
mempunyai dibekali fungsi, yaitu: a)untuk
Gianyar. Provinsi Bali.
Menampung, memadukan dan merumuskan
sampling
yakni
serta menyampaikan pemikiran dan pendapat masyarakat sebagai buah bentuk partisipasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
untuk nantinya disalurkan kepada pihak yang Desa
Blahbatuh
sendiri
dikenal
terkait;
menonjol dalam melibatkan para masyarakat desanya
dalam
proses
dan
penetapan
kuantitas,
Desa yang juga mengatur tentang peran
pengambilan
dalam
aktif
dalam
terhadap
tiap
efektivitas
dan
efisiensi
dari
dan c) Melakukan mediasi segera untuk
kebijakan publik itu sendiri
berpartisipasi
pengawasan
pelaksanaan partisipasi untuk masyarakat;
proses
menyelesaikan pengaduan atas berbagai
dimana setiap individu diberi kesempatan untuk
juga
pembinaan
sendiri untuk meningkatkan kualitas serta
dalam Perumusan Kebijakan Musrenbang
masyarakat
Melakukan upaya
pelaksanaan partisipasi dari masyarakat itu
sebuahkebijakan publik. Hal inidikarenakan
partisipasi
b)
keberatan masyarakat karena partisipasinya
proses
ditolak.
pengambilan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan
publik.
Agar
hak
dapat tetap terjaga dan berjalan baik,
Pemerintah
Desa
partisipasi
Partisipasi masyarakat dilaksanakan
dengan Blahbatuh
menyediakan banyak informasi publik secara transparan,
guna
mendorong
berdasarkan
atas
asas:
berpendapat
baik
secara
a)
Kebebasan
lisan
maupun
tulisan; b) Rasionalitas, efisiensiesi, tepat
tingkat
guna, dan tepat harus sasaran; c) Sesuai
partisipasi, yang bersifat responsif aktif.
dengan norma, prosedur, dan juga etika sosial yang tetap berlaku; dan d) Tanggap,
4
serta terbuka, dan penuh kesungguhan.
perencanaan dalam pengambilan keputusan,
Peran partisipasi masyarakat dalam proses
pelaksanaan,
perumusan kebijakan public juga meliputi
dengan bantuan tenaga ahli.
Perumusan visi dan misi, rencana strategis,
Sedangkan hal lainya partisipasi masyarakat
dan
seperti
dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi: a)
program
-
program
lainya
dan
juga
pengembangan
pembangunan
desa;
Penyusunan
Terlibat dalam implementasi suatu kebijakan
rencana
tahapan
pembanguan
publik b) Turur membantu tahap penyusunan
serta
tahunan
desa;
anggaran
atau usulan pertimbangan untuk kebijakan
pendapatan dan anggaran belanja desa.
pembangunan yang bersifat partisipatif c)
Penyusunan maupun revisi mengenai tata
Menyelenggarakan
buah
ruang
pembangunan
juga
desa;
Penyusunan
Penyusunan
peraturan
-
yang
kegiatan berdasarkan
peraturan desa; Penyusunan aturan desa
kebijakan
yang berkaitan dengan pembangunan itu
diseutujui; dan d) Menjaga kebijakan publik.
sendiri
dan
pelayanan
umum
Pengawasanjuga
telah
disepakati
dan
seperti
perizinan serta perubahan tarif, dan hal lainlain
yang
monitoring,
KESIMPULAN
dan
evaluasi tahap pelaksanaan suatu kebijakan
Kesimpulan
yang
dapat
di
tarik
atau program; Dan hal lain-lain perumusan
berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
keputusan atau kebijakan publik berkaitan
dapat disimpulkan bahwa derajat partisipasi
dengan kepentingan khalayak rakyat banyak.
masyarakat di Desa blahbatuh masih pada derajat
tokenisme
mendapat Partisipasi masyarakat juga dalam proses
penyusunan
kebijakan
informasi
musrenbang dan
publik
usulan
dimana
masyarakat pelaksanaan
menyampaikan usulan-
pembangunan
yang
dibutuhkan
berbentuk seperti: a) Untuk mengidentifikasi
masyarakat.Musrenbang
berbagaimacam potensi dan masalah yang
utama dalam menjaring aspirasi masyarakat
terjadi b)
dalam rangka perumusan rencana kerja
maupun
Juga memberikan informasi saran
dan
pertimbangan
atau
pembangunan
Desa
menjadi
blahbatuh.
forum
Namun,
pendapat dalam tahap penyusunan strategi
kekuasaan tetap berada ditangan pemerintah
pelaksanaan
c)
Desa blahbatuh dalam mengambil keputusan
Memberikan ruang untuk masukan dalam
atas rencana kerja pembangunan daerah
merumuskan
yang dihasilkan
kebijakan
sebuah
itu
sendiri
kebijakan
d)
Mengajukan buah persetujuan dan atau Musrenbang
keberatan terhadap rancangan kebijakan itu
sebuah
penelitian
diberikan ruang dalam menyampaikan semua
maupun
5
ajang
dimana setiap masyarakat secara individual
sendiri; dan e) Mengadakan buah kerjasama dalam
merupakan
dalam
gagasan, mereka hanya sebatas memberikan
masyarkat Blahbatuh, dalam musrenbang
ide, dan tidak melakukan intervensi bahwa
mereka
ide tersebut harus dilakukan.
gagasan
dan
tidak
ide
yang
hanya
ada
di
dituntut
untuk
mmengutarakan sebuah gagasan, meraka pun
ditutut
untuk
berani
Kedudukan
melakukan
dalam
penolakan jika bagi mereka sebuah ide/
Blahbatuh
untuk
dinilai
banyaknya
Musrenbang memberikan ruang bagi Masyarkat
penyusunan
blahbatuh
gagasan tidak relevan untuk dilaksanakan.
mempunyai
masyarakat
musrenbang
sangat
usulan
disampaikan saat
melakukan
usulan
kuat
Desa dimana
masyarakat
musrenbang
keterbatasan
yang
walaupun
anggaran
dan
pengawasan terhadap ide atau gagasan,
pelaksanaan musrenbang desa yang hanya
pengawasan akan berhasil tidaknya sebuah
dilaksanakan
project akan mereka sampaikan ada saat
menjadikan
forum ,musrenbang dilakukan, pengawasan
aspirasi pada kepentingan pribadi melainkan
masyarakat membantu pemerintah dalam
penyampaian aspirasi pada
mengerjakan projek - projek selanjutnya,
masyarakat luas. Namun, Pemerintah Desa
apakah proyek tersebut baik yang sudah
blahbatuh
berjalan, akan berjalan dan telah berjalan
mengakomodir dan memprioritaskan usulan
dilakukan dengan baik dan sesuai dengan
masyarakat yang disampaikan melalui forum
keputusan dan hasil yang dinanti oleh
musrenbang
selama
satu
masyarakat
tetap
hari
tidak
menyampaikan
kebutuhan
berupaya
untuk
masyarakat. Walaupun di dalam Pelaksanaan
DAFTAR PUSTAKA:
Musrenbang terdapat kekuasaan Goverment dan Non Govermant, tetap saja sedikit
Abu, Rivai (ed). 1998. Sistem Kesatuan
kemungkinan yang dapat dilakukan oleh
Hidup
kedua kelompok kepentinag tersebut untuk
Jakarta:
mengintervensi keputusan musrenbang , hal
Inventarisasi
Dan
ini dikarenakan dua kelompok kepentingan
Kebudayaan
Bali, Depdikbud.
tersebut
sama-sama
meyakini
bahwa
kelompok
masyarakat
Transparansi,
yang
Keuangan
merupakan bagian dari masyarakat tersebut.
kedudukan
khusus
Ardianto,
oleh
Proyek Dokumentasi
dan
Akuntabilitas
Publik
(Sebuah
Elvinaro.
2007.
Komunikasi
Massa Suatu Pengantar. Bandung
masyarakat, seperti permintaan akan sebuah
: Simbosa Rekatama Media
6
Bali.
Tantangan). Bandung: Alfabeta.
Sehingga walaupun kadang mereka diberikan
Daerah
Abdul Hafiz Tanjung. (2011). Akuntansi,
walaupun mereka tergolong elite mereka tetaplah
Stetmpat
Bottomoro,
T.B.
1985.
Heterogenity,
Elites
A
and
Primitive
Theory Social Strukture. York: The Free Press, A Mc. Millan
Soekanto
New
division
of
Publishing Co, Inc.
dan
Public
Badan Perencanaan
Ilmu-ilmu
Sosial,
Indian Villages. New
Santoso,
Governance. Pembangunan
Jakarta: YIIS, Pustaka
Elite
Putnam, Robert, D. 1976. The
(Ed.),
2003,
Pembaharuan
Desa
Secara
Pelajar,
Press (GP Press). SKRIPSI, Hakim Samsul. 2008. ”peranan kepala
Eanglewood
1980.
desa
partisipasi
J: Prentice Hall.
kecamatan
Sosiologi
mahasiswa
Pembangunan Negara- Negara (Terjemahan
R.G.
Se-Sultra
masyarakat
dalam
masbagik” :
205.315/
nomor spp.
studi: ilmu pemerintahan.fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 45 mataram2008.
Sumiman Udu, 2012. Pertautan Kepentingan
Regional
meningkatkan
Jurusan : ilmu pemerintahan. program
Jakarta: PT Grammedia.
(Disampaikan
untuk
pembangunan di desa paokmotong
Moderinisasi:
Pengantar
seminar
Purwo
pedesaan. Jakarta : Gaung Persada
Grafika
Comparative
Elites.
sedang Berkembang
Introductory
Sy Pahmi.2010. perspektif baru antropologi
Kita.
Cleffts, N.
1961.
Partisipatif, Pustaka
Pedesaan.
Study Of Political
LTD.
Yogyakarta
Masyur, Amin (ed). 1988. Kelompok Hubungan Sosial
Robert.
Delhi
Sociology. New York.
Nasional. Jakarta.
dalam
Undang- Undang Republik Indonesia No.
dan
Musyawarah
Daerah
Lembaga
Mahasiswa Ilmu Sosial dan
6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ikatan
Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang
Politik se-Indonesia di Aula Hotel
Desa.
Wakatobi).
7
Fakultas
Sutherland,
Akuntabilitas,
Sekretariat Good
Ilmu
Jakarta:
Six
Transparasi & Partisipasi
Antarelit
Sosiologi.
: Sterling Publishers PVT
Krina, P Loina Lalolo. 2003. Indikator
Soekadijo).
Istilah-istilah
and Village Strukture, A Study of
Yogyakarta
Alat Ukur Prinsip
Kumpulan
Singh, Avter. 1973. Leadership Petterns
Politik Pedesaan, Pustaka Pelajar,
J.W.
1977.
Universitas Indonesia.
Cahyono, Heru (Ed.), 2005, Konflik Elit
Schoorl,
Soerjono.
Perangkat
Undang- Undang Republik Indonesia No 12
Tahun
2008
tentang
Pemerintahan Daerah. Usman Sunyoto. 1991. Elite Desa dan Pembangunan
(Laporan
Penelitian),
Departemen
Pendidikan
dan
Proyek
hasil
Kebudayaan
Pengembangan
Fasilitas
Pusat
Bersama
Antar
Universitas (Bank Dunia XVII) Studi
Sosial, Universitas
PAU
Gadjah
Mada, Yogyakarta. Ufford, Philip, Quarles Van (ed). 1988. Kepemimpinan Implementasi
Lokal Program.
dan Jakarta:
PT Gramedia. Westra,
Pariata.
1980.
Pengertian
Pokok-pokok Manajemen.
Yogyakarta:Penerbit
Administrasi,
UGM. Wisnumurti,
Oka,
Anak
Agung
Gede.
2008. Elite Lokal Bali. Denpasar: Arti
Foundation.
Yusron. 2009. elite local dan civil society. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
WEB Diakses dari http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governa nce/article/view/1533I6 Mei 2016, pukul 22.30 WITA
8
