TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA MENEMPATI TANAH TANPA HAK ( Studi Kasus Putusan Nomor 14/ Pdt.G /2013/PN. Skh.)
ERLINA DEVITA SARI Mahasiswa Fakultas Hukum UNISRI Abstract : The dynamics of the development of people's lives often cause problems in complex and elaborate finish, so that these issues be resolved through court institutions. It can be found with the number of people who filed the lawsuit because they feel their rights and interests are infringed by others. It can be found in its case in the District Court Sukoharjo. One of the cases that come in and was decided by the District Court Sukoharjo ie civil case No. 14 / Pdt.G / 2013 / PN.Skh about tort committed Defendant to the Plaintiff over control of land and buildings owned by the Plaintiff and Defendant Also acts as the National Land Agency (BPN) the block of land owned by the Plaintiff that one object which resulted in Plaintiff suffered material and immaterial losses. Key Words : Tort, Occupying land without rights
LATAR BELAKANG Negara Republik Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya masih bercorak agrarian terutama dalam hal perekonomian, didalam nya terkandung bumi, air, dan ruang angkasa yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Guna mencapai cita-cita Negara tersebut, maka di bidang agraria dikeluarkanya Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hukum Agraria merupakan unsur hukum yang menentukan atas pelaksanaan pembangunan di bidang keagrarian. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara teratur. Kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah sangat besar dalam melangsungkan kehidupan manusia karena tanah merupakan suatu sumber penghidupan bagi manusia yang
banyak manfaatnya, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal mendirikan bangunan, tempat bertani atau segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan manfaat atas tanah. Guna menjamin kepemilikan atas tanah haruslah dilakukan Pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah, sehingga jika terjadi permasalahan atau sengketa penguasaan kepemilikan atas tanah dari sertifikat tersebut tidak dapat dituntut karena merupakan pemilik sah dari tanah tersebut. Penguasaan atas tanah bukan hanya terjadi pada tanah yang belum memiliki sertifikat atau tanah terlantar yang belum dibuat sertifikat, namun juga dapat terjadi pada tanah yang telah memiliki sertifikat. Penguasaan seseorang atas tanah yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penempatan tanah itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak miliknya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah penempatan tanah tanpa hak. Setiap penggunaan atas tanah yang tidak didasarkan hak atas tanah merupakan suatu tindakan berupa perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak pemilik sah tanah tersebut. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata, yang isinya mengatur bahwa:“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah hak ini dapat terjadi mengingat pada perkembangan jaman saat ini pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan lahan tanah bertambah lama semakin sempit dan menjadi sedikit menimbulkan permasalahan tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah sehingga menimbulkan permasalahan penempatan tanah tanpa hak. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di angkat adalah: Bagaimanakah duduk perkara gugatan sengketa perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah tanpa hak? Dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 14 /Pdt.G /2013/PN.Skh? METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini yuridis normatif, yang mengkaji suatu putusan pengadilan dalam hal ini Putusan No: 14/Pdt.G/2013/ PN.Skh . Bentuk kajian berupa menguji penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan hukum untuk membuat putusan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang diperoleh dari: a) Bahan Hukum Primer, berupa Putusan Pengadilan No: 14/Pdt.G/2013/ PN.Skh, KUH Perdata, KUHAP, UUPA. PP No 26 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. b) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, pendapat para ahli hukum perdata, pendapat para ahli hukum pertanahan, pendapat para ahli perbuatan melawan hukum. c) Bahan Hukum Tersier, berupa bahan pendukung yang tidak termasuk dalam Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum sekunder yang berupa kamus hukum Indonesia, kamus hukum Tujuan penelitian Mengetahui duduk perkara perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah tanpa hak dan Mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Putusan No 14 /Pdt.G /2013/PN.Skh. Analisis Data yang digunakan yaitu Kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian ini untuk mengungkapkan perkara perdata yang telah di putuskan Majelis Hakim dengan Putusan No:14/Pdt.G/2013/PN.Skh. Kasus posisi dari putusan ini adalah
sebagai berikut:
Penggugat dalam kasus ini nama: Andreas Suryo Raharjo, Pekerjaan:
Swasta, tempat tinggal di Jalan Jetayu, RT 003/RW 005, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta . Identitas Tergugat pada kasus ini nama : Nyonya Niken Erlina Siswanti, pekerjaan: swasta, tempat tinggal : di Jalan Raya Songgolangit No. 20 B, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Siukoharjo. Dan Identitas Turut Tergugat: Badan Pertanahan Nasional (BPN) beralamat
di
Jalan
Jend. Sudirman
No.
310
Kabupaten Sukoharjo. Pada tanggal 01 Oktober 2012 Andreas Surya Raharjo (Penggugat) dengan Tuan haji Abdullah melakukan jual beli tanah dengan menandatangani Akta jual beli No 430/Baki/2012 atas tanah hak milik No 2970 Kelurahan Gentan dihadapan Wahyudi Eko Nugroho, Notaris PPAT di Kabupaten Sukoharjo. Pada saat proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 2970 tersebut masih dihuni atau ditempati oleh Nyonya Niken Erlina Siswanti (Tergugat). Sampai pada saat tanah sudah dibeli oleh Penggugat yang secara hukum sah milik Penggugat, Tergugat tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat.
Perbuatan Tergugat Tanpa hak menghuni atau menempati tanah dan
bangunan milik Penggugat secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Akibat lain dari perbuatan Tergugat menempati tanah dan bangunan tanpa hak, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo selaku Turut Tergugat telah melakukan pemblokiran tanah milik Penggugat berdasarkan permohonan pihak ketiga yang sedang berpekara dengan Tergugat, padahal dengan jelas tanah tersebut bukan milik Tergugat. Perbuatan Turut Tergugat memblokir tanah tersebut adalah salah obyek. Akibat dari perbuatan Tergugat menempati tanah tersebut Penggugat mengalami kerugian material untuk membuka usaha berdagang sebesar Rp. 200.000.000,- dan kerugian secara immaterial Penggugat mengalami stress berat karena pemblokiran tanah milik Penggugat tersebut dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja mengurus bisnisnya, atas hal tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000. Berdasarkan hal ini Penggugat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menghukum Tergugat tanpa syarat meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan menghukum Turut Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas latanah dan bangunan SHM No 2970 Kabupaten Sukoharjo milik Penggugat karena salah obyek. Adapun putusan Majelis Hakim pada putusan No:14/Pdt.G/2013/PN.Skh dengan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat yang telah menyebabkan kerugian. Majelis Hakim memutuskan menolak tuntuntan Provisi dari Penggugat dan Menolak eksepsi dari Tergugat karena tidak beralasan hukum dan menyangkut pokok perkara. Sehingga dalam hal ini Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Adapun dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatkan sah menurut hukum jual beli atas tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 2970 atas nama Hengky Susanto antara Penggugat dan Pak Abdullah dengan akta jual beli N0 430/Baki/2012 3. Menyatakan sah bangunan dangan Sertifikat Hak Milik No 2970 atas nama Hengky Susanto menurut hukum sak milik Penggugat 4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menghuni dan menempati tanah dan bangunan milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum 5. Menghukum Tergugat untuk segera tanpa syarat dan beban apapun, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian untuk meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat 6. Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak milik No. 2970 seluas 420 m2 atas nama HENGKY SUSANTO, terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan batasbatas tersebut di atas
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.459.000,00 ( satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Berikut ini analisis kualitatif atas putusan Majelis Hakim berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam keputusan tersebut, yaitu: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Skh adalah dalam kasus ini Majelis Hakim memberi keputusan mengenai perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah tanpa hak yang dilimpahkan kepada Tergugat dengan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menggati kerugian yang ditimbulkan. Pada tuntutan provisi yang diajukan Kuasa Penggugat Majelis Hakim berpendapat menolak tuntutan provisi Kuasa Penggugat karena dalam tuntutannya Kuasa Penggugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Dasar hukum dari ketentuan tentang putusan provisionil diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa: ”Keputusan yang bersifat sementara atau temporary disposal yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan,
yang
diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi ( provisionele vordering) ” Menurut Pendapat M.Yahya Harahap terdapat syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan provisi yaitu: a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
Dalam hal ini penulis melihat pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan membutuhkan bukti-bukti yang cukup dari Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat. Sesuai dengan hal ini Penggugat telah mengajukan surat bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi. Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahanya mengajukan dua surat bukti tanpa pengajuan saksi, dan Turut Tergugat hanya mengajukan satu surat bukti tanpa pengajuan saksi. Bedasarkan fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, telah terbukti kebenarannya Tergugat saat ini menghuni tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2970, luas + 420 m2, atas nama Hengky Susanto, terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas Utara : Parto Panggih dan Ir. Samidi ; Timur : Pawiro Taruno ; Selatan : Ir. Samidi dan Barat; Jalan ke Solo. Bahwa benar ada pihak lain yaitu Pak Gondrong selaku penyewa yang menempati tanah obyek sengketa tersebut dan benar bahwa tanah milik Penggugat sedang diblokir oleh pihak Badan Pertanahan Nasional karena permintaan pihak ketiga. Berdasarkan kasus ini Majelis Hakim yang berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR/ 1865 BW yang intinya berbunyi : ”Siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan kewajiban membuktikan bantahannya itu” Berdasarkan prinsip tersebut Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang harus dibuktikan dan pada siapa pembuktian tersebut dibebankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatanya. 1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan dalil pertama yang harus dibuktikan Penggugat atas jual beli tanah yang dilakukan Penggugat dengan Pak Abdullah adalah sah menurut
hukum, karena dalam melakukan perjanjian berlaku azas konsenkualisme yang dasarnya perjanjian dan perikatan timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Azas ini di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang bunyinya: Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: - Sepakat mereka yang mengikat dirinya - Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian - Suatu hal tertentu - Suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak sudah ada kesepakatan. Suatu perjanjian harus cakap dalam hukum yang pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, Penggugat dan Pak Abdullah samasama sebagai subyek hukum yang mempunyai kecakapan menurut hukum. Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu karena dalam hal ini perjanjian jual beli tanah dan bangunan SHM No 2970 atas nama Hengky Susanto diperoleh fakta bahwa tanah tersebut dijadikan sebagai agungan pinjaman kredit di Bank Permata oleh Hengky sehingga sertifikat yang semula pemiliknya bernama Abdullah dibalik nama menjadi Hengky Susanto. Syarat keempat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal, diartikan dalam isi perjanjian itu sendiri, terhadap perkara in casua bahwa isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat 1 yang menunjukan adanya suatu sebab yang halal. Pertimbangan hakim dalam dalil pertama yang dibuktikan Penggugat dalam pertimbangannya jual beli tanah dan bangunan SHM No. 2970 luas ± 420 m2 atas nama Hengky Susanto yang terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo antara Penggugat dengan H.Abdullah selaku kuasa dari Hengky Susanto adalah sah menurut hukum karena sudah terpenuhinya syarat-syaratnya dalam jual beli tanah.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Dalil kedua dari perbuatan Tergugat menempati tanah obyek sengketa tanpa adanya dasar kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk dengan segera tanpa syarat dan beban apapun untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai SHM No. 2970 luas ± 420 m2 terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo atas nama Hengky Susanto. Dalam Perbuatannya ini Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi: a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku b. Melanggar hak subyektif orang lain c. Melanggar kaidah tata susila d. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Terjadinya perbuatan melawan hukum berupa menempati tanah tanpa hak ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil maupun immateril yang dibebankan Tergugat. Tuntutan ganti rugi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil tersebut adalah sesuatu hal yang sangat berlebihan dan tidak relevan karena apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak yang mengajukan adanya nilai kerugian tersebut harus dapat menyebutkan secara terperinci mengenai kerugian yang dialami baik dalam bentuk materiil maupun bentuk immateriilnya, dan dalam hal ini Penggugat tidak mampu membuktikan
adanya sejumlah kerugian yang di dalilkannya dalam gugatan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat tentang ganti rugi tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalildalil gugatannya untuk sebagian dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan untuk sebagian. 3. Dalam menjawab dalil hal-hal pokok yang ketiga yang harus di buktikan Penggugat, bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah SHM No. 2970 tersebut maka menghukum Turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan pemblokiran terhadap SHM No. 2970 luas ± 420 m2 yang terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atas nama Hengky Susanto oleh karena pemblokiran tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah sehingga pemblokiran terhadap SHM No. 2970 harus dicabut karena tidak beralasan hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ditetapkan bahwa tanah dan bangunan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2970 luas 420 m2 atas nama Hengky Susanto, yang terletak di Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, adalah sah menurut hukum milik Penggugat, Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diputus untuk segera tanpa syarat dan beban apapun untuk meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat, dan Turut Tergugat dihukum untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak milik No. 2970 luas ± 420 m2 atas nama Hengky Susanto. Dalam pertimbangan Majelis hakim dalam menjalankan persidangan ini Majelis Hakim sudah sesuai dengan azas mendengarkan kedua belah pihak (audi et alteram partem) dan azas tidak berpihak (impartial) serta putusan ini diambil dengan memperhatikan aspek keadilan
Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Putusan No 14/Pdt.G/3013/PN.Skh tersebut penulis fikir sudah cukup untuk memutus sebuah perkara perdata. Majelis Hakim selain memperhatikan hasil pemeriksaan dari proses pengadilan juga mempunyai pendapat tersendiri mengenai perkara yang diperiksanya dalam Putusan No: 14/Pdt.G/2013/PN.Skh. Pendapat tersebut berdasarkan penilaian hakim mengenai perkara yang sedang diperiksa.
KESIMPULAN 1. Duduk perkara gugatan perbuatan melawan hukum Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Skh Tergugat telah menempati tanah dan bangunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2970 dengan luas ± 420 m2, atas nama Hengky Susanto yang terletak di Kelurahan Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas utara: Parto Panggih Ir. Samidi ; Timur : Pawiro Taruno ; Selatan : Ir. Samidi ; dan Barat : Jalan ke Solo yang dibeli dari Tuan haji Abdullah selaku penjual tanah dan bangunan yang diberi surat kuasa oleh sdr.Hengky Susanto untuk menjual tanah dan bangunan di hadapan Wahyudi Eko Nugroho Notaris PPAT dengan Akta Jual Beli No.430/baki/2012 yang secara hukum sudah sah menjadi milik Penggugat.Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menempati tanah tersebut tanpa hak dan tidak mau meninggalkan tanah dan bangunan yang di tempatinya. Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat yaitu kantor Badan Pertanahan nasional yang memblokir tanah dan bangunan milik penggugat atas permohonan dari pihak ketiga yang bersengketa dengan Nyonya Niken Erlina Siswanti (Tergugat), bahwa pemblokiran tanah dan bangunan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah obyek karena tergugat bukanlah pemilik sah dari tanah dan bangunan yang ditempati, sehingga penggugat menggugat Turut Tergugat untuk mencabut pemblokiran atas tanah
dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2970 dengan luas ± 420 m2, atas nama Hengky Susanto. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan Perbuatan melawan hukum Putusan 14/Pdt.G/2013/PN.Skh Hakim dalam memutus mendalilkan dan membenarkan gugatan dari Penggugat . Berdasarkan jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2970 dengan luas ± 420 m2, atas nama Hengky Susanto yang terletak di Kelurahan Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas utara: Parto Panggih Ir. Samidi ; Timur : Pawiro Taruno ; Selatan : Ir. Samidi ; dan Barat : Jalan ke Solo. dengan akta jual beli Nomor 430/Baki/2012 yang dibuat oleh Wahyudi Eko Nugroho Notaris-PPAT antara Penggugat dan tuan haji Abdullah selaku penjual adalah sah secara hukum dalam jual beli atas tanah. Pertimbangan Hakim dalam memutus perbuatan Tergugat menempati tanah obyek sengketa tanpa adanya dasar kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat tanpa hak menghuni dan menempati tanah dan bangunan milik Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan hukum bahwa penempatan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya dasar kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam memutus gugatan Penggugat bahwa Turut Tergugat memblokir tanah dan bangunan sengketa tersebut. Majelis Hakim membenarkan gugatan Penggugat bahwa Turut tergugat melakukan pemblokiran
berdasarkan permohonan pihak ketiga yang
bersengketa dengan Tergugat, bahwa Turut Tergugat dalam melakukan pemblokiran merupakan salah obyek karena tanah tersebut bukan milik Tergugugat melainkan sah secara hukum adalah milk dari Penggugat yang sudah di sahkan dengan akta pengikatan perjanjian jual beli dengan Nomor 403/baki/2012. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutuskan mencabut pemblokiran tanah yang dilakukan oleh Pihak Turut Tergugat.
DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Boedi Harsono., 2005, Hukum Agraria Indonesia, Jilid I., Jakarta : Djambatan Irene Eka Sihombing,2005, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta: Universitas Trisakti K. Wantjik Saleh, 1977, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia
Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti Murad Rusmadi, S,H, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta: Kenvana Prof, Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraia Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelasanaannya, Jakarta: Djambatan Suardi, SH, MH, 2005, Hukum Agraria , Jakarta: Badan Penerbit Alam Sutrisno Hadi, 1976, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Winarno Surachmad, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Bina Aksara Wirjono Prodjodikuro, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang dari Sudut Hukum Perdata), Bandung: CV Mandar Maju. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peratutan Pemerintah Nomor 26 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
