BAB 9 KESIMPULAN Dari apa yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, tergambarkan bahwa perdesaan di Tabola pada khususnya dan di Bali pada umumnya, adalah perdesaan yang berkembang dinamis. Sejarah perkembangan masyarakatnya diwarnai oleh berbagai gejala perubahan sosial, yang prosesnya terkadang membawa berbagai gejolak sosial. Gambaran perkembangan seperti ini, dari sudut pandang “orang luar” mungkin agak sulit dibayangkan karena konstruksi imajinasi yang terlanjur menempel kuat pada sosok “Bali” sebagai Pulau Dewata. Pulau dengan ribuan pura tempat bersemayam para dewata, yang suasananya dianggap penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Namun antara kesan dan realita memang sering berjarak jauh. Bali, dalam realitanya, misalnya, jelas tidak sama dengan bayangan yang melekat pada julukannya sebagai Pulau Dewata, tempat yang penuh dengan kedamian dan keharmonisan. Sebaliknya, Bali (masyarakat Bali), adalah masyarakat yang sepanjang sejarahnya diwarnai oleh perkembangan dinamika sosial yang di dalamnya terdapat berbagai ketegangan, pertentangan, dan bahkan konflik, di samping juga suasana damai dan harmonis. Apa yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa pertentangan dan konflik di satu sisi, dan kehidupan yang damai serta harmonis di sisi lain sejatinya adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Temuan lapangan dari penelitian ini, secara keseluruhan juga menegaskan bagaimana masyarakat perdesaan di Tabola yang wilayahnya terletak di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali, adalah masyarakat yang kehidupan sosialnya selalu berkembang dinamis. Masyarakat yang kehidupan sosialnya tidak pernah lepas dari berbagai pengaruh, baik yang berasal dari “luar desa” (supra-desa) maupun dari “dalam desa” (internal desa). Perkembangan pengaruh dari kedua faktor itu (“luar desa” dan “di dalam desa”), pada gilirannya telah mendorong terjadinya berbagai gejala perubahan sosial. Berbagai
PERUBAHAN SOSIAL DI PERDESAAN BALI gejala perubahan sosial yang ditunjukkan dalam bab-bab sebelumnya dari tulisan ini, misalnya, menegaskan perkembangan kehidupan sosial yang dinamis itu. Ini khususnya terkait konteks periode waktu yang menjadi fokus perhatian penelitian ini, yaitu sejak awal reformasi (1999) hingga tahun 2010 (akhir tahun 2010, ketika riset lapangan ini diakhiri). Pada tulisan di bab-bab sebelumnya, telah digambarkan antara lain berbagai gejala perubahan sosial, yang hal itu terjadi terutama sejak pengaruh reformasi menembus aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat desa Tabola. Gejala perubahan yang terjadi itu, ternyata tidak saja muncul dalam dimensi material, seperti misalnya aspekaspek kelembagaan masyarakat, tetapi juga dalam dimensi immaterial, yang dalam hal ini melibatkan aspek-aspek ide dan kesadaran masyarakat Tabola, baik sebagai individu maupun kolektif. Di sana tergambar dengan jelas, bagaimana struktur sosial masyarakat, dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma, mengalami proses perubahan sejalan dengan proses penyuratan awig-awig Desa Pakraman Tabola. Hasil dari proses penyuratan itu sendiri (dalam bentuk awig-awig baru yang tertulis) terbukti kemudian dalam prosesnya telah mengubah sebagian kesadaran kognitif masyarakat, termasuk pada gilirannya berbagai praktik terkait substansi ide yang terkandung dalam kesadaran tersebut. Salah satu yang menonjol, misalnya, adalah ide-ide dan praktik-praktik terkait berbagai ritual seperti soal cuntaka atau adu ayam (konsep tabuh rah). Terlihat di sini bahwa munculnya awig-awig baru di Tabola, selain hal itu merupakan hasil dari proses perubahan sosial, tetapi di sisi lain juga telah menjadi sumber dari perubahan sosial itu sendiri. Dalam tulisan yang sama, juga digambarkan suatu contoh bagaimana hadirnya awig-awig yang merupakan hasil dari suatu proses perubahan sosial, ternyata mendorong lebih lanjut terjadinya berbagai perubahan sosial lainnya. Contohnya, karena munculnya realitas awigawig baru, maka kelembagaan perdesaan mengalami berbagai proses perubahan, yang hal itu melibatkan perubahan dalam struktur organisasi dan juga relasi antar struktur, termasuk dengan struktur supra-desa. Begitupula karena sebab yang sama, maka struktur 376
BAB 9 KESIMPULAN kepemimpinan di Tabola mengalami perubahan, yang prosesnya diwarnai oleh pertentangan dan konflik. Apa yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa perubahan itu memiliki sifat kaitmengkait membentuk suatu jalinan antara satu gejala dengan gejala yang lain, atau bersifat komplek. Dari gejala perubahan sosial yang komplek itu, ada sesuatu yang menarik untuk dikemukakan, yaitu bahwa perubahan di Tabola ternyata mengandung sifat dualitas. Sebagaimana diungkapkan juga dalam tulisan sebelumnya, bukan kebetulan kalau ternyata masyarakat Bali, baik sebagai individu maupun kolektif, sejak jaman dahulu kala, memiliki cara pandang dualitas dalam melihat dunia sosialnya (social world view). Cara pandang dualitas ini dikenal dengan nama Rwabhineda, yang keberadaannya secara historis bisa ditelusuri sejak abad ke-9 atau ke-10, yaitu ketika Mpu Kuturan mempersatukan pertentangan antara sekte-sekte yang berkembang banyak di Bali pada masa itu, dan mengemasnya menjadi satu konsep yang solid, yaitu Syiwa-Budha, atau diberi nama Rwabhineda. Sebagaimana disinggung sebelumnya, konsep Rwabhineda yang sudah menubuh kuat dalam pikiran dan memandu berbagai tindakan masyarakat Bali itu, tampaknya memiliki kesejajaran dengan konsep dualitas Giddens dan Bourdieu. Khususnya dalam hal bahwa keduanya menolak pemikiran dualisme yang memandang realitas dunia berdasarkan dikotomi, antinomi atau oposisi biner itu. Bersama konsep lain tentang pentingnya keharmonisan untuk mencapai kehidupan yang bahagia (Tri Hita Karana), Rwabhineda boleh dikatakan sudah menjadi habitus bagi masyarakat perdesaan di Tabola pada khususnya, dan boleh jadi, di Bali pada umumnya. Dengan keberadaan habitus ini, masyarakat Bali, baik sebagai individu maupun kolektif, menjadi agen-agen atau aktor-aktor yang aktif dan berinisiatif merespon setiap perkembangan dunia sosial yang mereka hadapi. Gejala perubahan yang bersifat dualitas, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 8, antara lain, adalah hasil dari respon masyarakat Bali sebagai agen-agen atau aktor-aktor yang aktif dan berinisiatif tersebut.
377
PERUBAHAN SOSIAL DI PERDESAAN BALI Atas dasar pemikiran bahwa konsep Rwabhineda dan Tri Hita Karana sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, baik dalam dimensi sekala (material/duniawi) maupun niskala (immaterial/spiritual), maka ada satu pertanyaannya yang perlu dikemukakan di sini yaitu apa implikasi hal-hal semacam itu dengan praktik pembangunan di Bali? Bagaimanapun pertanyaan ini penting untuk dikemukakan, mengingat ruang lingkup penelitian ini secara lebih luas adalah bidang studi pembangunan sehingga soal implikasi terhadap praktik pembangunan menjadi relevan untuk dirumuskan. Sebagaimana sempat disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa kalau berbicara tentang pembangunan di Bali, maka mau tidak mau, aspek pembangunan sektor pariwisata menempati peranan sangat penting. Tabel 2 tentang Distribusi Pendapat Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali yang dicantumkan pada Bab 1 dari tulisan ini, misalnya, menggambarkan bahwa sektor pariwisata adalah lokomotif pembangunan di Bali. Sektor pariwisata dalam hal ini memberikan sumbangan paling besar di antara sektor-sektor pembangunan yang ada. Gambaran ini secara empirik menegaskan betapa penting sekali sektor pariwisata bagi pembangunan di Bali. Terkait hal ini, bisa dijelaskan (kemungkinan) kaitan antara cara fikir dualitas dengan praktik pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata, di Bali. Dalam konteks pembangunan pariwisata di Bali selama ini, kita bisa melihat bahwa industri jasa pariwisata secara umum mampu berkembang berdampingan dengan realitas sosial-budaya (adat dan agama) masyarakat di Bali. Kedua sektor itu, yang oleh pemikiran modernisme mungkin bisa dianggap merupakan dua sektor yang berbeda, satu modern (industri jasa pariwisata) dan satu lagi tradisional (adat dan agama), ternyata mampu berkembang bersama tanpa saling menegasikan secara hirarkhis satu dengan yang lainnya. Memang, harus diakui, bahwa dalam beberapa dekade terakhir, khususnya sejak dekade terakhir pemerintahan Orde Baru, perkembangan industri pariwisata di Bali berkembang hampir tanpa kendali sehingga terkesan mulai mengancam ruang-ruang kehidupan 378
BAB 9 KESIMPULAN sosial-budaya masyarakat Bali. Banyak kasus-kasus sengketa wilayah berdimensi adat dan agama yang membawa gejolak di masyarakat, yang hal itu timbul karena ekspansi industri pariwisata yang tanpa kendali tersebut. Salah satu di antaranya yang sempat menonjol kasusnya adalah dibangunnya komplek resort pariwisata, Bali Nirwana Resort, disekitar wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat adat di Bali, yaitu Tanah Lot, oleh satu grup bisnis konglomerat dari Jakarta. Pembangunan Bali Nirwana Resort seluas hampir 120 hektar, milik kelompok bisnis Keluarga Bakrie itu, tercatat sempat menimbulkan perlawanan yang keras dari masyarakat setempat dan bahkan Bali, yang merasa dirugikan dengan keberadaan resort yang berdekatan dengan tempat suci umat Hindu, Pura Tanah Lot (Santoso P dan Saskarayasa, I.K.: 2002: 41-66). Itu adalah salah satu saja contoh yang pernah terjadi di waktu lalu, karena pada kenyataannya cukup banyak contoh lain yang kasusnya mirip dengan masalah pembangungan Bali Nirwana Resort tersebut. Dalam banyak kasus, pihak pengembang industri pariwisata memang akhirnya lebih banyak memenangkan kasusnya atas masyarakat adat setempat. Hal ini sering dianggap karena adanya intervensi pihak penguasa di masa lalu, yang pada waktu itu kekuasaannya boleh dikatakan sangat menghegemoni. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya banyak kritik yang tajam atas perkembangan industri pariwisata di Bali. Namun, terlepas dari banyak kekurangan yang ada, pada tingkatan tertentu, kekuatan masyarakat adat terhadap keberadaan industri pariwisata di Bali, masih cukup berpengaruh. Apalagi ketika jaman sudah sudah mulai berubah, khususnya sejak memasuki masa reformasi. Desa adat, yang kelak namanya namanya berubah menjadi desa pakraman, secara berangsur-angsur semakin kuat kedudukannya, yang hal itu membawa konsekuensinya bahwa kontrol masyarakat adat terhadap ekspansi industri pariwisata di Bali juga menjadi semakin kuat. Sejak waktu itu, hampir tidak mungkin lagi bisa dilakukan suatu pembangunan sarana industri pariwisata yang mengabaikan keberadaan adat (desa adat) dan tempat-tempat suci umat Hindu. 379
PERUBAHAN SOSIAL DI PERDESAAN BALI Tetapi sesungguhnya dalam pandangan orang Bali, pariwisata (baca: industri jasa modern) dan tradisi masyarakat adalah dua entitas berbeda yang tidak terjebak dalam kerangka pemikiran oposisi biner. Sebalikya keduanya berbeda tetapi saling menghidupi, karena hanya dengan saling menghidupi itulah industri pariwisata dan tradisi bisa sama-sama memiliki masa depan untuk berkembang. Sebab bagaimanapun, industri pariwisata tidak bisa dilepaskan dari gambaran imajinasi terkait adat dan agama masyarakat, dan bahkan hal itulah yang menjadi modal paling utama dari “pasar” industri pariwisata di Bali. Umumnya masyarakat Bali, termasuk masyarakat Desa Tabola, menyadari hal demikian. Apalagi Desa Tabola, Kecamatan Sidemen, termasuk daerah pariwisata alam yang cukup terkenal di Bali. Sebaliknya, masyarakat desa adat/pakraman akan menghadapi berbagai kesulitan tanpa kemajuan industri pariwisata, karena sektor itulah, yang langsung ataupun tidak langsung, banyak menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam dimensi yang lain, praktik kehidupan adat membutuhkan dukungan ekonomi, yang sering kali, tidak kecil. Gambaran paling jelas bisa dilihat dari kenyataan bahwa berbagai macam upacara adat di Bali seringkali menelan biaya yang tidak sedikit. Bahkan semakin besar skala upacara semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, antara adat dan pariwisata, keduanya boleh dikatakan saling menghidupi, keberadaannya saling mengandaikan, dan hubungan keduanya tak pelak, mencirikan sifat dualitas. Patut dicatat di sini, bahwa sifat dualitas ini tidak terbangun dengan sendirinya, tetapi pada dasarnya berpijak pada realitas masyarakat yang sudah memiliki modal dasar tertentu dalam bentuk cara berfikir Rwabhineda dan pandangan kehidupan yang harmonis lewat konsep Tri Hita Karana. Dari titik ini maka bisa dimengerti bahwa pembangunan pariwisata di Bali juga berkembang sangat dinamis, yang setiap kurun waktu tidak pernah sepi dari tarik menarik kepentingan antara industri jasa yang modern itu dengan keberadaan masyarakat dengan cara berfikirnya yang dualitas itu. Hasilnya, meski di sana-sini masih saja terus terdapat berbagai permasalahan yang mengundang sorotan keras dan tajam, toh keseimbangan kehidupan 380
BAB 9 KESIMPULAN antara sektor modern dan tradisional itu tetap berproses, dalam rangka untuk mencari berbagai alternatif solusinya. Pemikiran dualitas dalam wujud konsep Rwabhineda, sebenarnya juga bukan monopoli masyarakat Bali. Masyarakat Jawa, meskipun tidak memiliki konsep yang solid seperti Rwabhineda, dalam alam pikirannya sebenarnya juga terkandung gagasan dualitas. Hal ini, misalnya, ditunjukkan dengan gagasan yang disebut “Manunggaling Kawula Gusti”, yang artinya kurang lebih bersatunya pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Dalam “Manunggaling Kawula Gusti” ini maka hubungan yang terjadi antara Gusti (raja/pemimpin) dan Kawula (rakyat) adalah hubungan yang harmonis, dimana raja bisa mengoptimalkan kedudukannya dan rakyat bisa nyengkuyang (mendukung) serta berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ditekankan di sini adalah sebuah perpaduan serta penyatuan yang harmonis dari berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain dalam hubungan saling menguntungkan. 1 Lewat gagasan ini, sesungguhnya ide yang memisahkan keberadaan pemimpin dan rakyat secara tajam, gagasan dikotomi atau oposisi biner, jelas-jelas ditolak. Persoalannya, sampai saat ini, belum cukup banyak kalangan peneliti yang mencoba mengeksplorasi lebih jauh alam pikiran dualitas tersebut, khususnya untuk konteks masyarakat Jawa dan dalam hubungannya dengan teori, konsep, dan praktik pembangunan. Melanjutkan apa yang sempat disinggung dalam penelitian ini, maka tampaknya penelitian yang mengeksplorasi apa yang dikemukakan di atas sangat relevan untuk dijadikan agenda ke depan. Harapannya, lebih banyak penelitian yang mengeksplorasi hal-hal serupa untuk konteks masyarakat lokal di berbagai daerah sehingga pada waktunya nanti bisa dikonsepsikan suatu bentuk konsep, teori, kebijakan dan praktik pembangunan di Indonesia, dengan menggunakan perspektif dualitas. Kalau hal seperti ini bisa diwujudkan, maka terbuka kemungkinan untuk secara bertahap bisa dimunculkan suatu konsep 1 Lihat: Prasaja, S.A., (2009). “Sebuah Uraian Singkat Konsep Manunggaling Kawula Gusti”. http://setyawara.webnode.com/news/konsep-manunggaling-kawula-gusti/
381
PERUBAHAN SOSIAL DI PERDESAAN BALI atau teori Pembangunan yang khas Indonesia, konsep dan teori Pembangungan ala Indonesia. Teori pembangunan yang berakar dan (diharapkan) benar-benar mampu menjawab persoalan pembangunan di Indonesia. Dengan konsep dan teori Pembangunan ala Indonesia seperti itu, mungkin praktik pembangunan di Indonesia bisa lebih mempunyai makna bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.
382
