PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIS

Pertanggung Jawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIS Zulhasmar Syamsu,1 Venny Sulistyawati1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Salemba Raya 6, Jakarta 10430 [email protected]

1

Abstract Actually, this malpractice is not only related to the physician / health kalangangan, because other professions also can do as lawyers, teachers, journalists and others. However, because other professions less problematic than with health circles, the term is more attached to the health, especially among doctors. This will be discussed in this study is about How to implement the values contained in the Code of Medical Ethics Indonesia (Keki) for a doctor? How is accountability and medical personnel (doctors) in the event of a medical malpractice case? The objectives of the research conducted by the authors is to find out how to implement the values contained in the Code of Medical Ethics Indonesia (KEKI) for a doctor. and to find out how the accountability of medical personnel (doctors) in the event of a medical malpractice case. The method of writing this thesis is the normative method. Normative legal writing is also called the writing of literature (Library Research) is the research done by searching or reviewing and analyzing library materials or the materials ready-made documents. Keywords: Responsibility, Docter, Malpractice

jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan

Pendahuluan Malpraktek telah dikenal dari dahulu, per-

kesehatan, maka istilah ini lebih melekat pada kala-

kembangan kasus demi kasus pun semakin banyak

ngan kesehatan terutama kalangan dokter. Oleh se-

dan variatif seiring derasnya arus globalisasi yang

bab itu. Bila disebut malpraktek, maka asumsi ma-

melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara

syarakat adalah malpraktek yang dilakukan dokter.

yang kasus malprakteknya semakin merajalela dan

Istilah yang benar ini adalah malpraktek medis.

banyak yang mucul kepermukaan dan digugat se-

Berdasarkan latar belakang yang telah saya

cara formal oleh pasien/keluarga kesidang penga-

uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa

dilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke ins-

pokok permasalahan, yaitu:

tansi Kepolisian maka tidak salah jika hal ini meru-

1. Bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang ter-

pakan salah satu yang ditakutkan kalangan kese-

kandung

dalam

Kode

Etik

Kedokteran

hatan dalam pelayanan kesehatan kepada masya-

Indonesia (KEKI) bagi seorang dokter? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban tenaga me-

rakat. Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya tidak mu-

dis (dokter) dalam hal terjadinya kasus malpraktek medis?

dah, maka dari itu harus benar – benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaku-

malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter/

kan oleh penulis adalah untuk menganalisis :

kalangangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa

1. Untuk mengetahui bagaimana melaksanakan ni-

melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan

lai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Ke-

dan lain-lain. Namun karena profesi yang lain lebih

dokteran Indonesia (KEKI) bagi seorang dokter.

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

268


2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban tenaga medis (dokter) dalam hal terjadinya kasus malpraktek medis.

Hubungan

Hukum–Membentuk

Pertang-

gungjawaban Perdata Bagi Dokter Hubungan hukum dokter dan pasien dari sudut perdata berada dalam suatu perikatan hukum.

Metode penulisan skripsi ini adalah metode

Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau

normatif. Penulisan hukum normatif disebut juga

lebih subjek hukum untuk melakukan atau tidak

penulisan kepustakaan (Library Research) adalah

melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (1313

penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri

jo 1234 BW). Sesuatu disebut prestasi. Untuk me-

atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau

menuhi prestasi yang pada dasarnya adalah suatu

bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum

kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat

bentuk ini dikenal sebagai Legal Research, sering

perikatan hukum (pada perikatan hukum timbal

juga disebut penelitian hukum doktriner, dan pene-

balik). Bagi pihak dokter, prestasi berbuat sesuatu

litian kepustakaan atau studi dokumen, seperti un-

adalah kewajiban hukum untuk berbuat dengan se-

dang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan

baik dan secara maksimal (perlakuan medis) bagi

permasalahannya.

kepentingan kesehatan pasien, dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat salah atau keliru dalam

Pembahasan

perlakuan medis, dalam arti kata kewajiban untuk

Hubungan Keperdataan Antara Dokter de-

pelayanan kesehatan pasien dengan sebaik-baiknya.

ngan Pasien

Malpraktik kedokteran dari sudut perdata terjadi

Dari sudut hukum perdata, perlakuan medis

apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya

oleh dokter pada pasien didasari oleh suatu ikatan

dengan pemberian prestasi menimbulkan kerugian

atau hubungan dalam perjanjian apa yang disebut

keperdataan (diatur dalam hukum perdata).

dengan inspanings verbentenis. Dalam Inspanings

Perikatan hukum lahir oleh 2 (dua) sebab

verbentis, kewajiban hukum dokter adalah berupa

atau sumber, yang satu oleh suatu kesepakatan

kewajiban berusaha sekeras-kerasnya dan sungguh-

(1313 BW) dan yang lainnya oleh sebab UU ( 1352

sungguh untuk berbuat (perlakuan) pengobatan atau

BW). Hubungan hukum dokter pasien berada dalam

penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien,

jenis perikatan hukum yang lahir sebab UU. Pelang-

yang didalam kewajiban sungguh-sungguh itu me-

garan hukum dokter atas kewajiban hukum dokter

ngandung sekaligus kewajiban perlakuan yang be-

karena UU membawa suatu keadaan perbuatan me-

nar dari sudut disiplin kedokteran, kebiasaan yang

lawan hukum (onrechtmatige daad) dokter dimana

wajar dalam kalangan dokter dan kepatutan. Perla-

kedua-duanya

kuan yang tidak benar menimbulkan kerugian meru-

penggantian kerugian.

mengemban

pertanggungjawaban

pakan perbuatan melawan hukum (onrerchtmatige

Tidak menjadi sembuhnya pasien–tidak me-

daad). Karena hubungan ini berada dalam suatu ke-

rupakan alasan wanprestasi bagi dokter, karena hu-

rangka perikatan hukum (perdata) maka perlakuan

bungan dokter pasien bukan hubungan yang memuat

dokter pada pasien membentuk pertanggung-

kewajiban hukum yang ditujukan pada hasil pe-

jawaban perdata.

nyembuhan, melainkan kewajiban untuk perlakuan medis (penyembuhan) dengan sebaik-baiknya (tidak

269



salah langkah atau salah prosedur) dan secara mak-

cayaan belaka, disamping mungkin dengan alasan

simal berdasarkan disiplin kedokteran. Hubungan

tidak praktis – terlalu mengada-ada – tidak berguna

hukum yang demikian didasarkan pada kepercayaan

dan sangat birokratis. Kecuali dalam pelayanan me-

(saling percaya) antara kedua belah pihak. Karena

dis tertentu yang sangat berisko disarankan dibuat

itulah bentuk perikatan hukum dokter pasien ter-

dalam bentuk perjanjian tertulis, yang dalam praktik

masuk inspannings verbentenis.

kedokteran sekedar dimintakan persetujuan pada

Penyembuhan atau pemulihan kesehatan

pasien atau keluarga yang terdekat. Persetujuan se-

bukanlah suatu kewajiban hukum dokter, melainkan

macam itu tidak dapat dipakai sebagai alasan pem-

suatu kewajiban moral dan etika belaka, yang aki-

benaran perlakuan medis yang menyimpang. Perse-

batnya bukan sanksi hukum, tetapi sanksi moral dan

tujuan pasien atau keluarganya hanya sekedar mem-

sosial. Jadi, sepanjang perlakuan medis terhadap pa-

bebaskan resiko hukum bagi timbulnya akibat yang

sien telah dilakukan secara benar dan patut menurut

tidak dikehendaki dalam hal perlakauan medis yang

disiplin medis, tanpa hasil penyembuhan yang di-

benar dan tidak menyimpang. Walauapun ada per-

harapkan–tidaklah melahirkan malpraktik kedok-

setujuan semacam itu, apabila perlakuan medis dila-

teran dari sudut hukum. Namun apabila setelah per-

kukan secara salah yang dari padanya menimbulkan

lakuan medis-terjadi keadaan tanpa hasil sebagai-

akibat yang tidak dikehendaki, dokter juga tetap ter-

mana yang diharapkan (tanpa penyembuhan) atau

bebani tanggung jawab terhadap akibatnya.

bisa jadi lebih parah sifat penyakitnya, oleh sebab perlakuan medis dokter, perlakuan medis mana me-

Hubungan hukum dokter – pasien, terben-

nyalahi displin kedokteran atau menyimpang dari

tuk karena kesepakatan

standard, maka dokter dapat berada dalam keadaan

Kesepakat telah terbentuk pada saat pasien

malpraktik kedokteran. Tentu dengan syarat, ialah

menghadap dokter (baik praktik pribadi maupun

tidak sembuh atau lebih parah penyakit pasien se-

rumah sakit). Logika hukumnya, ialah dokter yang

telah perlakuan medis, dan dari sudut disiplin ke-

berpraktik ialah telah melakukan penawaran umum

dokteran dua keadaan itu benar-benar sebagai akibat

(openbare aanbod) in casu memberikan jasa pela-

(causal verband) dari salah perlakuan medis oleh

yanan medis – sebagai syarat pertama dari terben-

dokter. Jika syarat ini ada, maka dokter telah berada

tuknya kesepakatan. Pada dasarnya perbuatan pasien

dalam malpraktik kedokteran, karenanya pula pa-

yang datang menghadap untuk dilayani dokter, ada-

sien berhak menuntut penggantian kerugian (ma-

lah wujud dari penerimaan penawaran tersebut. Me-

teriil dan moril) atas kesalahan perlakuan medis

nurut hukum, kesepakatan terjadi ialah bila ada pe-

dokter tersebut. Kesepakatan dalam perikatan hu-

nawaran oleh satu pihak, dan penawaran diterima

kum dokter – pasien timbulnya secara diam-diam

atau disetujui oleh pihak lain. Menghadapnya pasien

dan lebih bersifat kepercayaan, dan adalah tidak wa-

pada dokter, itu artinya suatu persetujuan yang in

jar kesepakatan itu dibuat bentuk tertulis apalagi

casu di dalamnya terkandung kehendak dan ijin

otentik. Bukan berarti tidak boleh dibuat secara ter-

pada dokter agar kepada dirinya diberikan pela-

tulis bahkan dalam bentuk akta otentik sekalipun.

yanan medis sesuai dengan keperluan menurut di-

Ketidak wajaran itu barangkali hanya karena hubu-

siplin kedokteran yang berlaku. Bagi dokter yang

ngan dokter – pasien didasari hubungan keper-

berpraktik, kehadiran seorang pasien, menurut hu-


270


kum adalah penawaran pelayanan kesehatan telah di

baik dalam hal berbuat (aktif) maupun tidak berbuat

terima oleh pasien. Karena penawaran dokter telah

(pasif) dalam perlakuan medis terhadap pasien. Ke-

diterima, maka kesepakatan terjadi, dan terjadi pula

rugian haruslah benar-benar diakibatkan oleh per-

suatu hubungan hukum (hubungan hukum pelaya-

lakuan medis yang salah dokter, dan harus dibuk-

nan

pasien.

tikan baik dari sudut ilmu kedokteran (terutama da-

Dalam hubungan hukum memuat hak-hak dan ke-

lam hal akibat merugikan kesehatan dan jiwa) dan

wajiban hukum para pihak secara umum yang ber-

sudut ilmu hukum atau ilmu lainnya seperti

laku bagi dokter dan pasien – walaupun tidak dibuat

psikhology atau kepatutan (dalam hal kerugian ma-

secara formal tertulis apalagi otentik. Pelaksanaan

teriil dan moril).

medis)

antara

dokter

dan

kewajiban hukum dibayangi adanya resiko berupa sanksi, mulai dari yang ringan sampai yang terberat,

Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum

yang bersifat moral kemasyarakatan sampai hukum

Perdata

(administrasi, perdata dan pidana). Bagi dokter ke-

Dalam proses perdata yang menyangkut gu-

wajiban perlakuan medis secara umum artinya harus

gatan seorang pasien terhadap dokter yang mena-

sesuai standard umum kedokteran, walaupun pasien

nganinya, hampir semua menyangkut masalah tun-

tidak mengerti isi standard perlakuan menurut stan-

tutan ganti rugi.

dard umum tersebut. Pelanggaran terhadap standard

Dasar untuk pertanggungjawaban medik

umum inilah salah satu aspek dari malpraktik ke-

adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

dokteran. Dokter dengan berlindung pada kewajiban

daad), dokter telah berbuat melawan hukum karena

rahasia dokter, banyak yang merasa tidak perlu un-

tindakannya bertentangan dengan azaz kepatutan,

tuk memberitahukan tentang sekitar perlakuan me-

ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari

dis terhadapnya dalam upaya penyembuhan pasien,

padanya dalam pergaulan dengan sesame warga ma-

walaupun hal itu menjadi hak pasien.

syarakat

Lain sifatnya dalam hal pelanggaran peri-

(tanggungjawab

berdasarkan

undang-

undang).

katan hukum yang lahir karena UU (1352 BW), bi-

Dalam hal ini yang berlaku adalah Pasal 58

lamana dalam perlakuan medis dokter terdapat ke-

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

salahan dengan menimbulkan kerugian, maka pa-

Kesehatan, 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW)

sien berhak menuntut adanya penggantian kerugian

mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum.

itu berdasarkan perbuatan melawan hukum (1365

Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan per-

BW). Pasal 1365 merumuskan “Tiap perbuatan

buatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat)

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 KUH

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

Perdata, yaitu:

menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti keru-

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;

gian tersebut”. Karena salahnya, dalam hal perla-

2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perse-

kuan medis dokter yang menimbulkan kerugian pa-

orangan, rumah sakit juga bisa bertanggung ja-

sien dapat masuk dalam kategori perbuatan mela-

wab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);

wan hukum menurut pasal ini. Salahnya disini boleh dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dokter 271

3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;



4. Perbuatan itu melanggar hukum. Pada pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan itu berdiri sendiri (schuld wet zelfstanding vereist). Dilain pihak nampaknya masalah tentang kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, pada kejadian-kejadian tertentu nilainya menjadi kurang penting karena ada kecendrungan unsur kesalahan “dikhayal-

Sedangkan yang dimaksud dengan PMH menurut pasal 1365 KUHPer adalah: a. adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, ketertiban & kesusilaan b. adanya perbuatan yang melanggar hak orang lain c. adanya perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi.

kan” (de schuldfictie), “diandaikan” (de schuldvermoeden), “diobyektifsir” (de schuldobjectivering).

Sedangkan perbuatan melawan hukum, hingga saat ini belum ada pengertian yang positif.

Dari ketiga teknik ini, dikhayalkan adalah

Meski demikian secara sempit menurut rumusan

yang paling kasar sehingga disebut sebagai keto-

Hoge Raad sebelum tahun 1919 adalah bahwa mela-

lolan dogmatic (eengogmatische dwaassheid) wa-

wan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang

laupun dapat mencapai hasil yang benar. Sedang de-

melanggar hak-hak subyektif orang lain atau yang

ngan schuldvermoeden, seorang hakim dalam hal-

bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pem-

hal tertentu dapat memutar/mengalihkan beban

buat sendiri. Dengan kata lain bahwa suatu perbua-

pembuktian. Pelaku harus membuktikan bahwa ia

tan dikatakan melanggar hukum, jika perbuatan ter-

tidak bersalah. Pada schuldobjectivering, pelaku

sebut tidak sesuai dengan undang-undang (melawan

yang konkrit diabstrahir. Ukuran yang dipakai bu-

undang-undang). Sedangkan menurut arrest, bahwa

kan individualistis subyektif, tetapi dikaitkan pada

berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu per-

manusia pada umumnya.

buatan melawan hukum, jika memenuhi beberapa

Karena ukuran yang diperlukan untuk me-

persyaratan :

nentukan adanya kesalahan bukan lagi ukuran

1. melanggar hak orang lain;

individualistis subyektif atau perorangan sebagai-

2. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si

mana halnya si pelaku tetapi didasarkan ketekunan,

pembuat;

kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian (Zorguul-

3. bertentangan dengan kesusilaan;

digheid) dari seorang dokter yang dianggap mempu-

4. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku da-

nyai kemampuan sesuai dengan akal sehat (redelijk

lam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan ba-

bekwaam). Sehingga dapat disimpulkan bahwa un-

rang/jasa orang lain.

sur kesalahan yang terdapat dalam perjanjian dan pelanggaran hukum (wanprestasi dan perbuatan me-

Lalu bagaimana dengan tanggung jawab

langgar hukum) dalam kenyataannya perbedaannya

pemberi pelayanan kesahatan dalam hal ada dugaan

sering sangat kecil.

kasus malpraktek? Berkaitan dengan aspek kesa-

Unsur-unsur dari ketentuan yang ada di dalam pasal 1365 KUHPer, adalah: ada perbuatan

lahan medis, khususnya pada dokter yang memberikan pelayanan kesehatan

melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada hubungan kausal antara kesalahan & kerugian. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

272


Batas Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut

(Dokter)

dilakukan oleh dokter itu sendiri atau tenaga medis

Dalam hal pertanggungjawaban atas pelaya-

lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja atau-

nan medis yang mana pihak pasien merasa dirugi-

pun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Jika

kan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di

kesalahan yang dilakukan oleh para medis tersebut

dalam tenaga medis tersebut. Tenaga Medis yang

khusus dokter yang melakukan, biasanya pihak ru-

dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan

mah sakit yang bertanggung jawab secara umum-

tenaga profesional lain dalam menyelenggarakan

nya. Dan dokter sebagai pelaksana tindakan juga

dan memberikan pelayan medis kepada masyarakat

dapat dikenakan sanksi. Terhadap tenaga kesehatan khususnya yang

atau pasien. Pertanyaannya adalah siapa yang bertang-

bekerja di rumah sakit, ada dua tenaga yaitu: tenaga

gungjawab? Dokter atau Rumah Sakit? Pada hake-

dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Swasta. Di

katnya rumah sakit adalah sebuah organisasi yang

dalam melaksanakan tugas profesinya, baik tenaga

dibuat oleh badan hukum (yayasan, perkumpulan,

dari PNS ataupun Swasta mempunyai perbedaan

PT, atau badan hukum lain). Salah satu prinsip

dalam tanggung jawab. Terhadap tenaga kesehatan

organisasi adalah prinsip authority, yaitu bahwa di

(dokter) dari PNS yang melakukan kesalahan/

dalam organisasi maupun harus ada pucuk pimpinan

kelalaian dalam tindakan medis, biasanya dokter ter-

yang memikul tanggung jawab tertinggi, harus ada

sebutdiberikan sanksi berupa pemindahan kerja ke

batas wewenang yang tegas mulai dari yang terting-

instansi kesehatan lain atau pemberhentian semen-

gi sampai setiap orang di kelompok organisasi ter-

tara, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat

sebut.

jika dianggap pelanggaran tersebut merupakan peDi dalam sebuah rumah sakit, otoritas ter-

langgaran disiplin tingkat berat. Hal ini sesuai de-

tinggi adalah CEO yang juga disebut sebagai Di-

ngan peraturan disiplin PNS yangterutang dalam

rektur/Kepala Rumah Sakit. Namun tanggung jawab

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-

hukum (Legal Liability) pada instansi terakhir ada-

kok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah melalui

lah tetap di pundak pemilik (Badan Hukum-nya).

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pe-

Tanggung jawab yuridis rumah sakit mencakup 3

rubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974

bidang, yaitu Personalia, saranan dan peralatan

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .

medik, kewajiban memberikan pelayanan yang

Sedangkan terhadap dokter yang swasta,

baik. Dalam hal tanggung jawab Personalia, ter-

dalam hal melakukan kesalahan biasanya sanksi

dapat doktrin hubungan majikan-karyawan (Vica-

yang dijatuhkan berupa diberhentikan dari rumah

rious Liability), (Respondeat Superior, Let the

sakit tempat ia bekerja sesuai dengan kesepakatan

Master Answe). Yang perumusan yuridisnya tercan-

dalam kontrak kerjanya. Dan akibat dari kesalahan

tum dalam pasal 1367 jo 1365, 1366 KUH Perdata.

dokter atau paramedis lain yang menyebabkan ke-

Jika dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian dari pihak pasien,

rugian terhadap pasien akan menjadi beban bagi pihak rumah sakit.

maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak

Pemberian sanksi juga diatur dalam ke-

rumah sakit. Mengenai tanggung jawab terlebih

tentuan Pasal 54 (1) UU No,36/ 2009 Tentang

273



Kesehatan yaitu “terhadap tenaga kesehatan yang

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melak-

disimpulkan, untuk menggugat TK, pasien harus da-

sanakan profesinya dapat dikenakan tindakan di-

pat menentukan kelalaian TK yang mana, kemudian

siplin”.

apakah kerugian yang diderita pasien, betul diseMengenai tanggung jawab diatur dalam

bebkan oleh kelaian TK. Dengan kperkataan lain,

Pasal 1367 KUH Perdata sebagi penjabaran lebih

apakah kelalaian TK menyebabkan kerugian yang

lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di

diderita pasien.

bawah tunggung jawabnya. Masalah tanggung jawab hukum perdata ini membawa akibat bahwa

Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam

yang bersalah (yaitu yang menimbulkaan kerugian

kaitannya dengan tanggung jawab terhadap

kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi.

personalia

Kemudian yang dimaksudkan dengan kesa-

Kasus hukum dalam pelayanan medis

lahan (schuld), diartikan adanya unsur kesengajaan.

umumnya terjadi di rumah sakit dimana tenaga ke-

Dengan sengaja merugikan orang lain. Kemudian

sehatan bekerja. Menurut Keputusan Menteri Kese-

pasal 1366 KUHPer menentukan: “Seorang tidak

hatan RI Nomor 722/Menkes/SK/XII/2002 tentang

saja bertanggungjawab untuk kerugian yang di-

Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital

sebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

By Laws), bahwa rumah sakit merupakan suatu yang

yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-

pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi:

hatinya.”

pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut

Ketentuan pasal 1365 KUHPer menye-

kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabi-

butkan adanya kesalahan (schuld), sedangkan pasal

litatif pendidikan dan latihan tenaga medis, pene-

1366 KUHPer menentikan adanya kelalaian (nala-

litian dan pengembangan ilmu kedokteran.

tigheid). Jadi, apakah perbuatan itu disengaja, atau

Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasar-

pun karena kalalaian/kurang hati-hati, asalkan me-

nya terdapat 4 (empat) bagian berkaitan dengan per-

nimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan da-

tanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan me-

pat menggugat ganti rugi. Dengan perkataan lain:

dis, yaitu (1) tanggung jawab terhadap Personalia,

a. apabila terjadi kesalahan/kelalaian, namun tidak

(2) saranan dan peralatan medik, (3) kewajiban

menimbulkan kerugian, tidak dapat digugat

memberikan pelayanan yang baik dan (4) tanggung

ganti rugi

jawab keamanan bangunan dan perawatannya.

b. begitu pula apabila terdapat kerugian, namun

Pertanyaannya adalah siapa yang bertang-

tidak terdapat kesalahan/kelalaian, maka tidak

gungjawab. Dokter atau Rumah Sakit. Pada hake-

dapat digugat ganti rugi

katnya rumah sakit adalah sebuah organisasi yang

c. di samping itu, ada kerugian, ada kesalahan/ ke-

dibuat oleh badan hukum (yayasan, perkumpulan,

lalaian, namun tidak ada hubungan sebab aki-

PT, atau badan hukum lain). Salah satu prinsip

bat, maka itu pun tidak dapat digugat ganti rugi

organisasi adalah prinsip authority, yaitu bahwa di

d. keempat unsur dari PMH harus dipenuhi

dalam organisasi maupun harus ada pucuk pimpinan yang memikul tanggung jawab tertinggi, harus ada batas wewenang yang tegas mulai dari yang


274


tertinggi sampai setiap orang di kelompok or-

inhoud van de verbintenis en de overmatch”, yang

ganisasi tersebut.

terbit pada tahun 1953 di WPNR 4316-4324 (Bunga

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum

Rampai Medical Malpractice, MARI, 1992:3-4).

pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ada dugaan

Suatu perikatan disebut perikatan hasil apa-

kasus malpraktek terutama pertanggungjawaban hu-

bila debitur berkewajiban menghasilkan suatu hasil/

kum rumah sakit, dalam hal ini sebagai suatu badan

akibat, misalnya dokter gigi menambal gigi yang

hukum bisa dituntut atas kerugian yang terjadi, bisa

berlubang, hasilnya adalah gigi tidak berlubang lagi

melalui 2 (dua) cara:

dan penyakit giginya menjadi sembuh. Berbeda de-

a. langsung sebagai pihak, pada suatu perjanjian

ngan perikatan usaha, pengertiannya adalah suatu

bila ada wanprestasi;atau

perikatan dimana debitur berkewajiban dengan suatu

b. tidak langsung sebagai majikan bila karyawan-

usaha (pemeliharaan, perawatan, pengabdian) guna

nya dalam pengertian peraturan perundang-un-

mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya seorang

dangan melakukan perbuatan melanggar hu-

ahli bedah dalam melakukan operasi katup jantung

kum.

(Hendrojono, 2007). Hasilnya tidak selalu dapat

Hukum

perdata

membedakan

kategori

dipastikan dapat menyembuhkan penyakit yang di-

rumah sakit selaku pihak tergugat (korporasi), yaitu:

derita pasiennya. Perbedaan ini sangat penting da-

1. Rumah sakit pemerintah, maka manajemen

lam hubungannya dengan beban pembuktian. Pada

rumah sakit pemerintah c.q Dinas Kesehatan/

suatu perikatan hasil (resultaatsverbintenis) kreditur

Menteri Kesehatan dapat dituntut;

cukup menyatakan bahwa debitur tidak memenuhi

2. Rumah sakit swasta, maka Direktur atau Kepala

kewajibannya. Debitur harus mencoba membuktikan

rumah sakit yang dapat dituntut karena rumah

bahwa tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dise-

sakit swasta sebagai badan hukum yang me-

babkan karena daya paksa (overmacht).

miliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum.

Sedangkan dalam perikatan usaha, kedudukan kreditur agak sulit karena masalah pembuktian ada dipihaknya. Kreditur harus membuktikan bahwa

Di dalam sebuah rumah sakit, otoritas ter-

debitur cukup berusaha untuk mencapai tujuannya

tinggi adalah CEO yang juga disebut sebagai Di-

(bukan hasilnya, tetapi usaha yang dibebankan).

rektur/Kepala Rumah Sakit. Namun tanggung jawab

Apabila pasien disebut sebagai kreditur, maka jelas

hukum (Legal Liability) pada instansi terakhir ada-

bahwa pasien dapat diuntungkan dalam posisi kre-

lah tetap di pundak pemilik (Badan Hukum-nya).

ditur dari suatu perikatan hasil/akibat ia cukup membuktikan suatu fakta, misalnya saja kemunduran dari

Perikatan Hasil dan Perikatan Usaha (Resultaats en Inspanning Verbintenis)

kesehatannya. Dalam perawatan medik tubuh manusia me-

Perikatan-perikatan yang timbul dari suatu

rupakan suatu faktor yang tidak menentu/pasti. Da-

perjanjian dibagi dalam perikatan hasil dan peri-

lam kebanyakan kasus tidak ada suatu kepastian

katan usaha. Perbedaan antara perikatan hasil dan

yang mutlak tentang tercapainya hasil.

perikatan usaha (result en inspanning verbintenis)

Misalnya : Apabila seorang pembersih kaca

dimulai dari suatu tulisan Ph. A. N. Houwing “De

diminta membersihkan kaca jendela, atau seorang

275



tukang sepeda diminta memperbaiki lampu sepeda, maka hasilnya sudah pasti. Kaca pasti bersih atau

3. Penyembuhan dari patah tulang yang sulit (Hendrojono, 2007).

lampu sepeda pasti menyala. Terkecuali dibuktikan lain oleh debitur.

Secara kasar dapat dikatakan bahwa untuk

Tubuh manusia tidak sejernih kaca dan be-

tipe pertama hasilnya akan “sangat mungkin” / “lan-

gitu juga dapat diramalkan aliran listrik pada lampu

cer” (hoogswaarschijnlijk). Sedang dalam tipe ke-

sepeda. Hanya sebagai pengecualian saja, dokter da-

dua hasilnya, akan hanya “barangkali” dan dalam

pat mengatakan hasilnya, umpama dalam hal me-

tipe ketiga hasilnya, akan “mungkin”.

nambal gigi atau dalam hal diambilnya cysten tertentu, atau dalam hal pemeriksaan darah atau

Ukuran Perawatan / Pemeliharaan

urine (Stolker. Bunga Rampai Medical Mapractice,

Dalam hamper semua kasus gugatan atau

1992). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

tuntutan yang dipakai sebagai dasar gugatan adalah

kedokteran yang demikian pesatnya dewasa ini, ma-

bahwa dokter telah memenuhi kewajibannya ter-

sih sulit untuk membuktikan keberhasilan diagnosa

hadap pasien (wanprestasi) atau dokter telah mera-

yang dilakukan dokter.

wat dengan tidak teliti (melakukan perbuatan melanggar hukum). Tetapi, kapan hal tersebut terjadi?

Perikatan Hasil dengan Pembatasan Ber-

Dengan ukuran atau standar apa, tindakannya di-

syarat (Resultaat Onder Voorbehoud Verbin-

ukur. Leenen, memberikan perumusan standar pro-

tenis)

fesi medik sebagai berikut : “Zorgvuldig volgens de Pada umumnya skala perikatan medik, ke-

medische wetenschap en ervaring handelen al seen

cuali beberapa, adalah perikatan usaha (inspanning-

gemiddeld bekwaam art van gelijke medische cate-

verbintenis). Kemudian, apakah ada gunanya me-

gorie in gelijke verhouding staan tot het concrete

ngadakan pembedaan tersebut. Setelah Rang (dalam

behandelingsdoel” (Hendrojono, 2007).

bukunya “Sterillis van de mens”, halaman 130) me-

Terjemahannya (bebas) : “Bertindak secara

nunjukan bahwa beberapa tindakan dan perawatan

hati-hati menurut standar profesi medik seperti

merupakan perikatan hasil, maka Klijn, Kranenberg

seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-

dan Hyma mencari jalan keluar dengan menemukan

rata dalam bidang keahlian yang sama, dalam situasi

macam ke-3 yaitu perikatan hasil dengan pem-

dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan pe-

batasan bersyarat, yaitu suatu perikatan di antara ke-

ngobatan secara konkrit”. Pengertian bidang keahlian yang sama (ge-

dua perikatan tersebut diatas. Harus diakui bahwa untuk tindakan-tinda-

lijke medische categorie) maksudnya apabila tinda-

kan dari dokter diberikan tempat yang penting, te-

kan tersebut dilakukan oleh seorang spesialis jan-

tapi para pihak tentunya mempunyai harapan yang

tung, maka yang menjadi standar adalah tindakan

jelas tentang hasilnya. Sebagai contoh dari masing-

medik, sesama ahli jantung. Sedangkan pengertian

masing tipe disebutkan:

situasi dan kondisi yang sama dimaksudkan untuk

1. Pencabutan atau penambalan gigi;

membedakan dimana suatu bantuan medik dilak-

2. Dilakukannya operasi katup jantung dan;

sanakan. Sebagai contoh suatu teori yang dilakukan di rumah, tentu berbeda dengan terapi yang


276


dilaksanakan disebuah rumah sakit yang sarananya

layak dan masuk akal, perawatan dan kewenangan

lebih lengkap. Di negeri Belanda mengenai ukuran

dari profesi medik).

yang dipakai terdapat bermacam-macam. Yurispru-

Sebagai cacatan, bahwa prestasi masa lalu

densi dari ilmu hukum telah memberikan ukuran

yang baik, dari seorang dokter, tidak diperhitung-

seperti kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dari

kan. Apakah ia (dokter) diminta pertanggung jawa-

teman sekeahlian yang rata-rata dari seorang dokter

bannya karena suatu kesalahan pekerjaan (beroep-

yang baik (de geode medicus) atau seorang dokter

sfout), ia tidak dapat dibela dengan suatu hal terten-

yang mempunyai kemampuan normal (normal bek-

tu; ia sebagai dokter yang baik dan tidak pernah

wame medicus). Dengan criteria ini hakim menggu-

membuat kesalahan pada pasiennya. Walaupun

nakan penilaian marginal (marginal toetsing) yaitu

pembelaan yang demikian ini tidak relevan. Hal ini

kebijaksanaan untuk menentukan sampai di mana

disebabkan karena norma yang harus dipegang se-

seseorang dapat menggunakan kewenangan tanpa

orang dokter secara terus-menerus diulang dan di-

bertentangan dengan nilai-nilai moral/kesusilaan.

pertahankan. Pasien, yang meminta pertanggung ja-

Dengan criteria terakhir ini, seorang dokter, per-

waban seorang dokter untuk suatu kesalahan (be-

tama-tama harus bertanggung jawab atas tindakan-

roepsfout) tidak dapat dirintangi oleh alasan bahwa

nya apabila menurut pendapat teman sekeahlian/

dokter tersebut dalam menangani berpuluh-puluh

seprofesi, tindakan tersebut menyimpang dari akal

kasus yang sama tidak pernah berbuat kesalahan.

sehat (geen redelijk).

Dengan demikian, bahwa menentukan pertanggung

Stolker berpendapat bahwa dari semua kua-

jawaban perdata tersebut berbeda dengan per-

lifikasi yang disarankan, nampaknya norma yang

tanggung jawaban hukum pidana dan hukum disip-

paling cocok adalah “seorang dokter yang dianggap

lin. Hal ini disebabkan, bukan karena masalah dihu-

cakap menurut akal sehat” (redelijk bekwame ge-

kumnya seseorang, tetapi masalah dihukumnya

neesher). Sedangkan Giesen, mengaharapkan dari

suatu perbuatan/tindakan yang dianggap dapat

seorang dokter bahwa ia harus menunjukkan suatu

merugikan pasien/masyarakat. Sebagai catatan dapat

tingkat keahlian yang fair, masuk akal, dan kom-

dikemukakan, bahwa dalam rencana undang-undang

peten (reasonable and competent degree of skill).

perjanjian perawatan/tindakan medik dari dokter di

Apabila seorang dokter tidak dapat me-

Negeri Belanda (de geneeskundige behandelingso-

menuhi persyaratan ini, maka sejak semula ia ber-

vereenkomst) yang saat itu masih didiskusikan telah

tanggung jawab mengenai kerugian yang ditim-

dipilih suatu perumusan yaitu: “de hulpverlener

bulkan oleh tindakannya.

moet bij zijn werkaamheden de zong van een goed

“The caaying out of treatment can be contra

hulverlener in acht nemen” (Terjemahan bebas:

legem artis (malpractice) if it is done without the

Pemberi pertolongan dalam pekerjaannya harus me-

proper and reasonable standard of skill, care and

melihara dan hati-hati sebagai pemberi pertolongan

competence of the medical profession”.

yang baik). Menurut kesimpulan yang dapat di-

(Pelaksanaan dari suatu perawatan dapat

ambil, secara materiil yang tidak berbeda dengan

merupakan contra legem artis (malpraktik) apabila

rumusan sebelumnya adalah “Seorang dokter yang

dilakukan tanpa ada standar/ukuran keahlian yang

dianggap cakap menurut akal sehat”.

277



Tanggung jawab Hukum Pemberi Pelayan

Menurut

Hukum

Perdata

pertanggung-

Kesehatan Terhadap Dugaan Kasus Mal-

jawaban dapat dikualifikasikan dalam tiga kategori,

praktik Medis

yaitu pertanggungjawaban karena kasus Perbuatan

Menurut hukum, setiap pertanggung jawa-

Melanggar Hukum (PMH) sesuai ketentuan Pasal

ban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang me-

1365 KUH Perdata; pertanggungjawaban karena

nyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk

Wanprestasi (WP) sesuai Pasal 1243 KUH Perdata;

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang me-

dan pertanggungjawaban penyalahgunaan. Keadaan

lahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk

berdasarkan doktrin hukum. Terdapat perbedaan

memberi pertanggungjawabannya.

antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan

Secara umum prinsip-prinsip tanggup jawab

melanggar hukum (onrechtmatige daad). Wan-

dalam hukum dibedakan sebagai berikut:

prestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana

1. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur

debitur dalam hal rumah sakit dan/atau tenaga medis

kesalahan (liability based on fault); 2. prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:

(presumption of liability); 3. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability); 4. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability;) 5. prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

1. tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. terlambat memenuhi prestasi;dan 3. memenuhi prestasi secara tidak baik (Setiawan, 1999).

(limitation of liability) (Titik,2010:48). Dalam hukum perdata dasar pertanggung

Kesimpulan

jawaban itu ada dua macam, yaitu kesalahan dan

Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung da-

resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungja-

lam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEKI) bagi

waban atas dasar kealahan (liability without based

seorang dokter, kesimpulannya adalah bahwa Pe-

on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

laksanaan nilai-nilai KEKI dapat dilakukan dengan

(liability without fault) yang dikenal dengan tang-

cara pelaksanaan profesi harus ikhlas, menjunjung

gung jawab resiko (risk liability) atau tanggung ja-

tinggi, menghayati serta mengamalkan sumpah dok-

wab mutlak (strict liability)

ter serta senantiasa melaksanakan profesinya sesuai

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas da-

dengan standar profesi yang tertinggi. Dengan

sar kesalahan mengandung arti, bahwa seorang itu

kepatuhan dan ketaatan mengamalkan isi KEKI

harus bertanggung jawab karena ia telah bersalah

diharapkan dokter dapat melaksanakan profesinya

melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Se-

dengan semaksimal mungkin.

baliknya dengan prinsip tanggung jawab resiko ada-

Mengenai pertanggungjawaban tenaga me-

lah tidak diwajibkan lagi membuktikan kesalahan

dis (dokter) dalam hal terjadinya kasus malpraktek

produsen tergugat sebab menurut prinsip ini dasar

medis, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban

pertanggungjawaban bukan lagi kesalahan melain-

yang berupa ganti kerugian, sanksi administratif ba-

kan produsen tergugat langsung bertanggung jawab

gi dokter yang melakukan malpraktek.

sebagai risiko usahanya. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011

278


Rumah sakit harus membuka akses seluas-luasnya

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia

terhadap pengaduan sengketa medik dengan menye-

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik

diakan lembaga pengaduan sengketa medik sebagai

Kedokteran, Lembaran Negara Republik

salah satu cara meredam kekecewaan pasien agar

Indonesia

Tahun

permasalahan tidak melebar dan terekspose secara

Tambahan

Lembaran

luas sehingga tidak sampai terjadi pelecehan hukum

Indonesia Nomor 4431;

2004

Nomor

Negara

116,

Republik

kesehatan dan profesi kesehatan yang dapat mem-

________, Undang-Undang Republik Indonesia

bahayakan pengembangan bidang kesehatan di

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Indonesia.

Lembaran

Untuk menghilangkan atau setidaknya me-

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 144;

ngurangi keraguan pasien/masyarakat atas pelyanan

_________, Undang-Undang Republik Indonesia

yang akan dilakukan, atau telah dilakukan dokter

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

terhadap pasien, disarankan agar IDI sebagai orga-

Konsumen, Lembaran Negara Republik

nisasi induk para dokter mewajibkan kepada seluruh

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan

anggotanya secara professional untuk meningkatkan

Lembaran

kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan

Nomor 3821;

memberikan informasi yang diberikan serta tindakan apa serta risiko-risiko yang mungkin akan timbul atas tindakan dokter terhadap dirinya. Dengan demikian pasien/ keluarga dapat memilih salah

Negara

Republik

Indonesia

J Guwandi, ”Kelalaian Medik”, FKUI, Jakarta, 1990. __________, ”Dokter, Pasien, dan Hukum”, Balai Penerbit FKUI. Jakarta: 2003.

satu alternative pengobatan, dan membuat suatu ke-

__________, ”Tindakan Medik dan Pertanggung

putusan yang tepat. Disamping itu, IDI perlu mela-

jawaban Medik”, Balai Penerbit FKUI,

kukan koordinasi ke samping dengan organisasi

Jakarta, 1986.

profesi lain, para aparat penegak hukum secara kontinyu / periodik.

Janus Sidabalok, ”Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Daftar Pustaka Ali Ahmad, ”Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Filosofis dan Sosiologis)”, Toko Gunung

Nomor 290/Men.Kes/PER/III/2008 Tentang

Agung Tbk, Jakarta, 2002.

Persetujuan Tindakan Medik

Amir Amri, ”Hukum Kesehatan”, CDK ed 80.

Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 Tentang

Jakarta, 1992. Bambang Poernomo, ”Pengembangan Pendidikan Hukum Kesehatan di FK dan FH”,, Konas III PERHUKI. Yogyakarta, 1993. Daldiyono, ”Pasien Pintar dan Dokter Bijak”, Bhuana Ilmi Populer, Jakarta, 2007. 279

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Standar

Profesi

Perekam

Medis

dan

Informasi Kesehatan KI Jayanti Nusye, ”Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.



Leenen & Lamintang, ”Pelayanan Kesehatan dan

Sofyan M Lubis, ”Mengenal Hak Konsumen dan

Hukum”, Binacita, Bandung, 1991. Peraturan

Pemerintah

Menkes

RI

Pasien”, Nomor

Tentang Badan Perlindungan Konsumen

Indonesia

Tahun

Negara

2001

Republik

Nomor

102,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125;

Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional; ”Hukum

Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990. ”Pokok-

______,

Pokok

Hukum

Perdata”,

Intermasa, Jakarta, 1985 . Sudikno Mertokusumo, ”Bunga Rampai Ilmu Hukum”, Liberty, Yogyakarta, 1984. Sudikno

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57

Shidarta,

Yogyakarta,

2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001

Lembaran

Yustisia,

Subekti, ”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,

262/Men.Kes/PE/VII/1979

Nasional,

Pustaka

Mertokusumo,

”Mengenal

Hukum”,

Liberty, Yogyakarta, 1986. Supriadi Wila Chandrawila, ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Perlindungan

Konsumen

Indonesia”, Grasindo, Jakarta, 2000.

Sutopo, ”Standar Kualitas Medis”, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Soewono Hendrojono, ”Batas Pertanggungjawaban

Triwulan Tutik Titik & Febriana Shita. ”Perlin-

Hukum Malpraktek Dokter Dalam Transak-

dungan Hukum Bagi Pasien”, Prestasi Pus-

si Terapeutik”, Srikandi, Yogyakarta, 2007.

taka Karya, Jakarta, 2010.


280

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIS

Recommend Documents